JAKARTA – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) telah berlangsung sejak Senin, 12 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kali ini, Indonesia sebagai tuan rumah dengan mengangkat tema besar “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan anggota Parlemen OKI menetapkan agenda bertema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ melalui rapat standing committee.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” kata

Negara anggota OKI hadir dalam rapat standing committee, juga membahas transparansi, akuntabilitas parlemen, serta tantangan global seperti konflik di Palestina, perubahan iklim, hingga krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Sidang PUIC menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas,” ujar Mardani.

Salah satu penekanan penting datang dari sikap DPR RI terhadap konflik Palestina.

“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel,” tegas Mardani.

Selain agenda forum, pertemuan bilateral antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain turut mencuri perhatian. Dalam pertemuan tersebut, Bahrain menyatakan komitmen menjalin kerja sama konkret dengan Indonesia.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” kata Indra.

Isu pertukaran kajian kebijakan mengenai ibu dan anak hingga peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Indra menyebut, Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia–Bahrain akan menjadi penghubung utama dalam pengembangan kolaborasi strategis tersebut.

Konferensi PUIC dijadwalkan berlangsung hingga 15 Mei 2025

Jakarta – Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam diplomasi lingkungan hidup melalui pelaksanaan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 12–15 Mei 2025. Di tengah agenda diplomatik antarnegara Islam, Parlemen Indonesia menghadirkan terobosan penting dengan menerapkan kebijakan bebas plastik selama konferensi berlangsung.

Langkah ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DPR RI terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa isu green environment tidak terpisah dari tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat. Tema utama konferensi tahun ini: “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.”

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke-19 dan menyambut para delegasi dengan penuh kehangatan. Ia menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong kolaborasi internasional, termasuk dalam hal keberlanjutan.

“Indonesia, melalui DPR RI, siap menjadi penghubung dalam mendorong dialog, kerja sama, dan perubahan di antara parlemen negara-negara Islam,” ujar Puan saat membuka konferensi.

Komitmen ini, lanjutnya, tercermin dalam pelaksanaan forum yang tidak hanya substantif, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan global.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menambahkan bahwa kebijakan bebas plastik ini bukan sekadar simbolik, melainkan pernyataan sikap tegas Indonesia. Selama konferensi, tidak digunakan gelas maupun botol plastik sekali pakai. Semua delegasi dibekali tumbler isi ulang, dengan titik-titik air minum tersedia di berbagai sudut lokasi acara.

“Ini adalah komitmen nyata yang kami tunjukkan langsung kepada semua parlemen Islam dunia yang hadir di Jakarta,” kata Indra.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para delegasi, yang mengapresiasi langkah konkret Indonesia dalam mengurangi limbah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Inisiatif ini pun menempatkan Indonesia sebagai contoh dalam praktik keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh negara lain dalam penyelenggaraan forum-forum internasional.

Dengan pendekatan ini, Konferensi PUIC ke-19 tidak hanya menjadi ruang diplomasi, tetapi juga cerminan kepemimpinan global Indonesia yang berorientasi pada masa depan bumi

Jakarta – Pengamat hubungan internasional Anton Aliabbas menilai pelaksanaan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta bukan sekadar ajang seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di level global.

Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepada DPR RI sebagai tuan rumah menjadi bukti peran penting Indonesia dalam dunia Islam.

“Dengan DPR menjadi tuan rumah PUIC, tentu saja selain dapat mempertegas komitmen untuk mendorong partisipasi aktif parlemen dalam diplomasi, perhelatan ini juga memberikan kesempatan Indonesia untuk terus berupaya meyakinkan dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina,” ujar Anton.

Konferensi PUIC ke-19 digelar di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dan bertepatan dengan 25 tahun berdirinya PUIC.

Forum ini dihadiri 500 peserta dari parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk para Sekretaris Jenderal.

Anton menyebut, target Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mendorong solusi konkret dalam menyikapi krisis global dan perjuangan kemerdekaan Palestina dapat tercapai jika semangat kolektif antaranggota PUIC benar-benar dikonsolidasikan.

“Target Ketua DPR Puan Maharani yang ingin PUIC mencari solusi konkret termasuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina agar bisa tercapai,” katanya.

Ia juga mengapresiasi perhatian DPR terhadap isu kesetaraan gender dalam forum tersebut. “Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” tambahnya.

Senada, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan peran Indonesia dalam mendorong penguatan tata kelola parlemen OKI.

“Kita berharap pertemuan PUIC di Indonesia ini akan melahirkan keputusan-keputusan strategis untuk memperkuat parlemen-parlemen negara Islam dalam membangun peradaban dunia dan perdamaian,” ujarnya.

Konferensi PUIC tahun ini mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience dan diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dalam menghadapi tantangan global

JAKARTA – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) telah berlangsung sejak Senin, 12 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kali ini, Indonesia sebagai tuan rumah dengan mengangkat tema besar “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan anggota Parlemen OKI menetapkan agenda bertema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ melalui rapat standing committee.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” kata

Negara anggota OKI hadir dalam rapat standing committee, juga membahas transparansi, akuntabilitas parlemen, serta tantangan global seperti konflik di Palestina, perubahan iklim, hingga krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Sidang PUIC menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas,” ujar Mardani.

Salah satu penekanan penting datang dari sikap DPR RI terhadap konflik Palestina.

“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel,” tegas Mardani.

Selain agenda forum, pertemuan bilateral antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain turut mencuri perhatian. Dalam pertemuan tersebut, Bahrain menyatakan komitmen menjalin kerja sama konkret dengan Indonesia.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” kata Indra.

Isu pertukaran kajian kebijakan mengenai ibu dan anak hingga peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Indra menyebut, Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia–Bahrain akan menjadi penghubung utama dalam pengembangan kolaborasi strategis tersebut.

Konferensi PUIC dijadwalkan berlangsung hingga 15 Mei 2025.

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah untuk Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC), yang berlangsung pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Gedung DPR, Jakarta. Acara ini sekaligus menjadi momentum peringatan 25 tahun berdirinya PUIC yang telah berkiprah sejak tahun 1999.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa menjadi tuan rumah konferensi ini bukan hanya sebuah kehormatan administratif, melainkan kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan kepemimpinan diplomatik dunia Islam yang mengedepankan demokrasi, inklusivitas, dan solusi konkret.

“Kami siap menyambut delegasi dengan hangat dan menjadikan acara ini ajang diplomasi yang melampaui seremonial,” ujar Puan.

Puan juga menekankan bahwa konferensi ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antarnegara OKI dan mendorong peran parlemen dalam menghadapi tantangan global. PUIC bertujuan untuk mempererat kerja sama antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden PUIC ke-19, mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang kuat dan transparan dalam memperkuat ketahanan dunia Islam.

Dalam konferensi tersebut, Puan berharap isu-isu penting seperti kemerdekaan Palestina dan perdamaian regional dapat menjadi fokus pembahasan.

“Diplomasi parlemen membutuhkan aksi nyata untuk menghadapi tantangan global,” tegasnya.

Diperkirakan sekitar 500 peserta dari negara-negara anggota OKI, termasuk sejumlah negara pengamat, akan turut ambil bagian dalam konferensi ini. Puan juga menyoroti bahwa kehadiran para pemimpin parlemen, termasuk dari negara ASEAN seperti Malaysia, menunjukkan kesuksesan penyelenggaraan PUIC di Indonesia.

Ia berharap acara ini dapat mempererat hubungan antarnegara anggota OKI dan mendorong kerja sama yang lebih terkoordinasi dalam berbagai bidang.

Puan menyebutkan bahwa semangat solidaritas global yang pernah tercermin dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) 70 tahun silam akan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pertemuan PUIC kali ini.

Dengan demikian, ia berharap PUIC 2025 menjadi ajang untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan dunia Islam yang lebih adil dan berdaulat.

Sementara itu, Iran menunjukkan antusiasme besar untuk hadir dalam konferensi ini, dengan mengirimkan 62 delegasi, termasuk ketua parlemen mereka.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Indonesia telah memulai sebuah perhelatan internasional bergengsi yang menjadi bukti nyata kepemimpinannya dalam percaturan global dunia Islam. Pada 12 – 15 Mei 2025, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC), atau Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Penyelenggaraan konferensi ini diumumkan secara resmi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menyampaikan bahwa konferensi yang digelar di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC. Mardani menyatakan bahwa pada 12 – 15 Mei 2025, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI dan bahwa momentum ini sangat berarti karena sekaligus memperingati seperempat abad eksistensi PUIC.

Indonesia memilih tema besar “Good Governance and Strong Institution” atau “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Institusi yang Kuat” sebagai landasan utama konferensi. Menurut Mardani, tema ini bukan sekadar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Indonesia untuk mengajak negara-negara OKI memperkuat fondasi dalam negeri masing-masing guna menciptakan dunia Islam yang berdaulat, mandiri, dan adil. Ia menekankan bahwa momen ini tidak hanya untuk refleksi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperbarui komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi.

Salah satu agenda utama dalam Konferensi PUIC ke-19 adalah pembahasan khusus mengenai isu Palestina. Dalam momentum yang sarat makna ini, Indonesia ingin mendorong negara-negara OKI untuk keluar dari sekadar kutukan dan kecaman verbal, menuju aksi nyata yang berdaya guna.

Mardani menggarisbawahi bahwa negara-negara OKI tidak seharusnya hanya marah terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau sekadar mencaci, tetapi justru perlu membangun kekuatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik di dalam negeri masing-masing.

Sesi khusus bertajuk Committee on Palestine direncanakan akan membahas secara mendalam kondisi terkini di Palestina, merumuskan langkah konkret ke depan, serta membentuk aliansi strategis antar-parlemen OKI. Mardani menekankan bahwa tujuan pertemuan ini bukan semata untuk mengutuk, tetapi untuk membangun aliansi kuat antara negara-negara anggota PUIC sebagai bentuk solidaritas kolektif.

Dengan memperkuat tata kelola internal, negara-negara OKI dapat meningkatkan kapasitas diplomatik dan pengaruh geopolitik mereka, serta lepas dari ketergantungan terhadap kekuatan luar. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan kolektif dunia Islam.

Konferensi PUIC 2025 tidak hanya berbicara soal solidaritas Palestina. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi ajang bagi negara-negara anggota OKI yang sebagian besar merupakan negara berkembang dari Global Selatan untuk menyusun peta jalan bersama menuju tata dunia yang lebih adil, demokratis, dan inklusif.

Selama empat hari pelaksanaan, konferensi akan mencakup berbagai agenda penting: sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, hingga diskusi strategis lintas isu seperti inovasi legislatif, digital governance, dan inklusi sosial. Ini menjadi forum kolaboratif yang mempertemukan parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam satu ruang dialog strategis.

Konferensi ini juga diharapkan menghasilkan resolusi-resolusi penting yang dapat menjadi referensi global dalam penguatan demokrasi parlementer di negara-negara Islam. Indonesia, sebagai tuan rumah, ingin menunjukkan perannya sebagai pelopor tata kelola parlemen yang modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

Mardani menyatakan bahwa dengan adanya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, negara-negara OKI dapat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada negara lain.

Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ini merupakan simbol kepercayaan internasional terhadap peran strategis Indonesia di kancah global. Tak hanya menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga membuktikan dirinya sebagai jembatan perdamaian, promotor demokrasi, dan pelopor pembangunan inklusif.

Melalui penyelenggaraan PUIC ke-19, Indonesia ingin menegaskan bahwa diplomasi parlemen adalah instrumen penting dalam membangun tata dunia baru yang lebih beradab. Kehadiran para delegasi parlemen dari puluhan negara OKI di Jakarta akan memperkuat posisi Indonesia sebagai motor penggerak kerja sama multilateral berbasis nilai-nilai keislaman yang progresif dan berkeadilan.

Mardani menegaskan bahwa bukan hanya kecaman yang diperlukan dalam isu Palestina, melainkan aliansi yang nyata dan kuat antaranggota PUIC.

DPR RI, sebagai tuan rumah, menyambut seluruh delegasi dengan tangan terbuka dan semangat kolaboratif. Konferensi PUIC 2025 diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjalanan diplomasi parlemen dunia Islam, serta menjadi titik tolak menuju masa depan yang lebih kuat, berdaulat, dan berlandaskan keadilan.

Indonesia tidak hanya mempersiapkan agenda substansial, tetapi juga menjamin kesuksesan teknis dan logistik pelaksanaan konferensi ini. Pemerintah dan DPR RI bersinergi memastikan semua delegasi merasakan keramahtamahan Indonesia yang penuh semangat persaudaraan dan profesionalisme.

Indonesia sudah siap. Dunia Islam menatap ke Jakarta. Saatnya membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, kita bisa membangun peradaban yang bermartabat.

*) Pemerhati politik

Oleh Rayyan Al Fattah )*

Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi global, khususnya di lingkup dunia Islam, dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kesiapan dan kesediaan Indonesia menggelar forum internasional ini bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan cerminan nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat peran parlemen sebagai fondasi demokrasi dan penopang stabilitas global, terutama di kawasan negara-negara Muslim.

Dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience,” konferensi ini mencerminkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI akan urgensi tata kelola pemerintahan yang bersih serta penguatan lembaga yang tangguh. Dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, serta ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan publik terus meningkat, pentingnya institusi yang efektif dan inklusif menjadi sorotan utama. Indonesia, dengan pengalamannya dalam perjalanan reformasi demokrasi dan pembangunan kelembagaan, memiliki legitimasi kuat untuk memimpin diskursus tersebut.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa seluruh persiapan konferensi telah difinalisasi secara menyeluruh, baik dari sisi agenda substansi, logistik, hingga sistem keamanan. Berbagai fasilitas untuk delegasi internasional telah dipastikan memenuhi standar tinggi, termasuk kesiapan ruang sidang dan bilik pertemuan bilateral. Koordinasi dengan unsur TNI dan Polri juga telah dilakukan demi menjamin keamanan optimal, mengingat banyaknya tokoh penting yang akan hadir.

Lebih dari itu, Indonesia akan mengundang pemimpin berpengaruh seperti Perdana Menteri Singapura dan Malaysia untuk berbagi pengalaman mengenai praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan adaptif. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi kolektif bagi negara-negara Muslim dalam membangun institusi yang inklusif dan berdaya tahan.

PUIC sebagai forum parlemen negara-negara OKI memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan politik, ekonomi, dan kemanusiaan di dunia Islam. Dengan keanggotaan 54 negara dan 25 organisasi pengamat, forum ini adalah salah satu entitas multilateral paling representatif. Sebelumnya, Indonesia juga pernah sukses menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-7 di Palembang pada 2012, dan kini kembali membuktikan kapasitasnya sebagai penyelenggara forum internasional berskala besar.

Komitmen Indonesia terhadap isu Palestina pun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari peran diplomatiknya. Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menyampaikan undangan kepada Ketua Parlemen Palestina untuk hadir dalam konferensi ini. Langkah tersebut mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Konferensi PUIC 2025 diharapkan menjadi ajang penguatan dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina, tak hanya melalui pernyataan politik, tetapi lewat langkah konkret yang disepakati bersama oleh parlemen negara-negara Islam.

Hingga awal Mei 2025, sebanyak 29 negara anggota dan tujuh negara pengamat telah mengonfirmasi kehadirannya. Total delegasi diperkirakan mencapai 400 peserta dari berbagai penjuru dunia. Jumlah ini menjadi bukti besarnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia, khususnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif lintas negara Islam.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menegaskan bahwa lembaga legislatif telah mengerahkan semua sumber daya untuk menjamin keberhasilan konferensi ini, baik dari sisi teknis maupun substansi. Indonesia ingin memastikan bahwa pelaksanaan PUIC 2025 tidak hanya berlangsung lancar, namun juga memberikan dampak strategis jangka panjang terhadap penguatan kerja sama antarparlemen.

Selama empat hari pelaksanaan, agenda PUIC akan meliputi sidang pleno, forum komite tetap, pertemuan perempuan parlemen, serta diskusi tematik terkait inovasi legislasi, inklusivitas politik, dan tata kelola digital. Forum ini juga akan menjadi ruang penting untuk menjalin kolaborasi dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil, dalam upaya membangun solidaritas lintas sektor menghadapi berbagai tantangan global.

Melalui penyelenggaraan PUIC 2025, DPR RI hendak menegaskan kembali pentingnya diplomasi parlemen sebagai sarana strategis memperkuat jejaring kerja sama antarnegara. Dalam tatanan dunia yang kian kompleks dan multipolar, peran parlemen sebagai jembatan dialog dan perumus kebijakan bersama menjadi sangat krusial.

Mardani Ali Sera pun berharap masyarakat turut memberikan dukungan terhadap konferensi ini, sebab keberhasilan penyelenggaraan PUIC akan memberikan citra positif bagi Indonesia di mata dunia. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa forum ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperlihatkan wajah demokrasi yang inklusif, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem demokrasi yang terus berkembang, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak transformasi global, khususnya di kawasan Global Selatan. Konferensi PUIC 2025 bukan hanya ajang diplomatik, melainkan amanah besar untuk membentuk arah masa depan umat Islam menuju tata dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC OKI) ke-19 yang digelar pada 12–15 Mei 2025. DPR RI sebagai tuan rumah memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan diplomasi dunia Islam dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.”

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan tingginya antusiasme para delegasi negara-negara anggota
OKI dalam konferensi yang kali ini bertempat di kompleks DPR RI.

“Kalau dulu IPU (Inter-Parliamentary Union) diadakan di hotel, kali ini skalanya besar tapi bertempat di DPR, yang tentunya memiliki tantangan tersendiri karena karakter ruang sidangnya berbeda,” imbuhnya.

Mardani menjelaskan bahwa agenda penting dalam PUIC ke-19 adalah pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance and Strong Institutions) sebagai fondasi negara yang lebih terbuka, akuntabel, transparan, serta memiliki birokrasi yang gesit dan maju.

“Dengan itu, banyak investasi bisa masuk, ekonomi berkembang, dan SDM kita meningkat. Itu PR-PR yang kita coba highlight, agar semua negara anggota betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa menjadi tuan rumah PUIC merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama antarnegara Islam,” ujar Puan.

Dengan penyelenggaraan PUIC ke-19 ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Islam. Harapannya, konferensi ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang mendorong perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan umat di tengah tantangan global yang semakin kompleks

Jakarta – Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta pada 12–15 Mei 2025 tak hanya membahas kerja sama ekonomi, tetapi juga menaruh perhatian besar pada isu hak asasi manusia, termasuk perlindungan perempuan dan anak di tengah konflik maupun dalam kondisi normal.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya membahas kesetaraan gender dalam forum ini.

“Isu perempuan dan anak menjadi fokus, baik dalam kondisi perang maupun damai. Di parlemen sendiri, kita sudah mencapai representasi perempuan sebesar 22 persen, mendekati target global 30 persen,” ujarnya

Ia menambahkan, tantangan terhadap elektabilitas perempuan di ranah politik masih terjadi di banyak negara.

Karena itu, menurutnya, pembahasan di forum PUIC harus mampu mendorong solusi nyata dalam meningkatkan partisipasi perempuan di semua level pengambilan keputusan.

Anggota BKSAP DPR RI, Eva Yuliana Monica, dikutip melalui Youtube DPR RI, juga menekankan urgensi pembahasan kemerdekaan Palestina dalam sidang ini.

“Parlemen Indonesia akan terus mendorong negara-negara OKI agar bersatu membebaskan Palestina dari penindasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun,” kata Eva.

Ia menyoroti pentingnya dukungan terhadap negosiasi kemerdekaan Palestina dan peningkatan partisipasi internasional dalam isu ini.

“Kita akan angkat juga kondisi tahanan Palestina, beberapa di antaranya sudah puluhan tahun ditahan dan mengalami penyiksaan berat hingga menyebabkan kebutaan,” ungkapnya.

Eva menegaskan bahwa rakyat Palestina menolak evakuasi karena ingin mempertahankan eksistensi etnis mereka.

“Mereka tidak ingin kehilangan identitas di tanah kelahirannya. Kami juga menyambut baik semangat dari para delegasi yang ingin ikut serta dalam perjuangan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa Indonesia akan membawa isu partisipasi perempuan dan generasi muda dalam sidang ini, selain fokus utama pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Kita akan dorong isu partisipasi perempuan dan generasi muda sebagai bagian dari agenda besar PUIC, di samping solidaritas atas Palestina,” jelasnya

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Mardani Ali Sera, mengatakan Indonesia memiliki peran strategis untuk isu Perempuan dalam Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-19 tahun 2025.

Dalam forum tersebut, BKSAP mendorong negara-negara OKI untuk bisa membahas isu Perempuan yang dinilai memiliki arti penting.

Menurut Mardani, fokus utama dalam forum ini yaitu mendorong perdamaian dan harmoni antar negara-negara anggota OKI, memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antarparlemen negara Islam, serta menyerukan konsolidasi dan langkah nyata dari parlemen-parlemen OKI dalam mendukung partisipasi perempuan.

“DPR akan membawa isu woman and youth participation), yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI,” jelas Mardani.

Selain itu, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera juga menyampaikan bahwa persiapan menuju pelaksanaan sidang umum parlemen OKI berjalan dengan lancar, baik dari sisi substansi agenda, logistik, hingga pengamanan. Ia berharap, pelaksanaan konferensi PUIC di Indonesia bisa memberikan dampak positif dalam penguatan solidaritas antar negara muslim dunia.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19. Apalagi bertepatan dengan usia ke-25 tahun sejak PUIC didirikan pada 1999,” tutur Mardani Ali Sera.

“Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” sambungnya.

“Dengan mengangkat tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, konferensi PUIC ke-19 akan menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong ketahanan nasional, dan memperkuat lembaga demokrasi di negara-negara anggota OKI,” pungkasnya.