Indonesia bersiap menyambut Konferensi ke-19 Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta.

Forum yang menghadirkan parlemen negara-negara anggota OKI ini, menjadi panggung strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta solidaritas antarnegara Islam.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” mencerminkan kebutuhan negara-negara OKI untuk memperkuat institusi dan tata kelola.

“Kami ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga memberi oleh-oleh berupa praktik baik tata kelola pemerintahan. Sehingga saat bertemu lagi, negara-negara OKI sudah melangkah lebih maju,” ujarnya.

Mardani menyebut mayoritas negara OKI masih dalam kategori berkembang, sehingga penting untuk membangun institusi kuat. Indonesia juga mengundang Perdana Menteri Malaysia dan Singapura untuk berbagi pengalaman pembangunan berbasis tata kelola yang baik.

Ia menambahkan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas.

“Palestina selalu ada di hati kita. Semua peserta akan memakai syal bermotif bendera Palestina saat pembukaan, sebagai simbol solidaritas,” tegasnya.

Mardani juga mengungkapkan bahwa PUIC memiliki komite-komite tematik seperti perempuan, pemuda, dan pembangunan berkelanjutan untuk memperluas kerja sama lintas sektor.

Dalam memperkuat hubungan bilateral, Mardani menyambut positif kehadiran 16 delegasi Aljazair, yang disebut sangat antusias menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan dimensi ekonomi forum ini.

“Indonesia ingin memperkuat kerja sama ekonomi, terutama sektor produk halal. Dengan populasi Muslim terbesar, kita berpotensi jadi pemimpin industri halal di bidang pangan dan fashion,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun pasar-pasar baru antarnegara OKI untuk menghadapi krisis global.

“Isu sosial dan kemanusiaan seperti hak perempuan dan anak juga dibahas, apalagi dalam konteks Palestina. Kami dukung solusi adil untuk Palestina, dengan fokus pada hak asasi manusia,” lanjut Husein.

Ia menambahkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen keterwakilan perempuan di parlemen yang kini mencapai 22%.

“Kami terus berusaha tingkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Dengan target 500–600 peserta dari 54 negara dan observer, PUIC ke-19 diharapkan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama ekonomi, politik, dan kemanusiaan di dunia Islam.****

Jakarta – Iran menunjukkan antusiasme tinggi dalam menghadiri The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Sidang Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan digelar di kompleks parlemen, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyebutkan bahwa Iran bahkan telah menyiapkan kehadiran delegasi dalam jumlah besar sebagai bentuk keseriusan mereka. Sebanyak 62 delegasi dari Iran akan hadir, termasuk 15 anggota parlemen yang dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Iran.

“Dan itu memerlukan banyak pengaturan teknis bagaimana media mereka connect dengan media Parlemen kita, protokol mereka connect dengan protokol kita, siapa yang jemput, siapa yang nerima,” jelas Mardani.

Menariknya, delegasi Iran dijadwalkan tiba menggunakan jet pribadi, yang menjadi indikasi lain dari komitmen tinggi negara tersebut untuk terlibat aktif dalam sidang tahunan yang menjadi forum penting bagi parlemen negara-negara Islam tersebut.

Tak hanya hadir dalam forum resmi, Iran juga telah mengajukan permintaan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, serta Ketua DPR RI, Puan Maharani. “Sedang kita usahakan, dan mudah-mudahan itu bisa segera terwujud,” kata Mardani.

Menurut Mardani, antusiasme Iran ini selaras dengan tren positif dari negara-negara anggota OKI lainnya. Dari total 54 negara anggota, sebanyak 34 negara telah memastikan kehadirannya dengan total 429 delegasi. Tak hanya itu, 8 dari 11 negara berstatus pengamat juga menyatakan siap hadir.

“Ini akan menjadi salah satu perhelatan terbesar yang pernah diselenggarakan di lingkungan DPR RI,” ujarnya. Ia membandingkan dengan penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) sebelumnya yang digelar di hotel, sementara PUIC kali ini digelar langsung di kompleks DPR RI, yang memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek teknis dan protokoler.

Mardani memuji kesiapan tim Sekretariat Jenderal DPR RI dan BKSAP yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merancang secara rinci aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari penataan media, alur protokol, hingga pengamanan.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa selain Iran, negara seperti Aljazair juga telah mengajukan keinginan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sidang PUIC tidak hanya menjadi forum diplomasi multilateral, tetapi juga membuka ruang kerja sama bilateral yang strategis.

“Dengan itu banyak investasi masuk, ekonomi berkembang, SDM kita meningkat. Itu PR-PR yang kita coba highlight agar semua negara oke betul-betul bisa bekerja keras mengunjutkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sidang PUIC ke-19 ini diharapkan menjadi momentum penguatan diplomasi parlemen Indonesia serta memperkuat kerja sama antarnegara Islam di berbagai sektor strategis, termasuk pembangunan, perdamaian, dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran aktif Iran dan negara-negara lainnya menjadi sinyal kuat bahwa forum ini kian mendapat tempat penting di tataran diplomasi global. [-red]

Oleh : Andi Jatmiko )*

Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan globalnya dengan menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-19 atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Penyelenggaraan acara ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memimpin dunia Islam.

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah bukan semata hasil dari rotasi biasa, tetapi lebih dari itu, mencerminkan reputasi diplomatik Indonesia yang semakin kokoh di kancah internasional, terutama di antara negara-negara Islam. Dalam forum ini, Indonesia bukan sekadar tuan rumah, tetapi juga pemimpin yang menawarkan narasi baru—mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan lembaga yang tangguh sebagai pilar ketahanan negara-negara OKI. Sebagaimana disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, diplomasi Indonesia pada PUIC ke-19 ini lebih dari sekadar protes dan kecaman, melainkan seruan untuk membenahi diri agar negara-negara Islam menjadi lebih maju dan berdaya saing.

Tema konferensi yang diusung, Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience, mencerminkan arah yang progresif. Ini merupakan ajakan konkret agar negara-negara anggota OKI membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan institusi yang kuat, negara-negara OKI dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam geopolitik dunia serta menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan berkeadilan.

Salah satu puncak dari forum ini adalah penyusunan Senayan Declaration, sebuah pernyataan sikap kolektif parlemen OKI yang secara tegas menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia mengedepankan diplomasi yang solutif, bukan sekadar simbolik. Menurut Mardani, deklarasi ini tidak hanya berisi kutukan terhadap agresi Israel, tetapi juga mendorong kerja sama konkret antarparlemen untuk membawa isu Palestina ke forum internasional dengan cara yang lebih sistematis dan berdampak.

Antusiasme peserta, khususnya dari Iran, menegaskan tingginya ekspektasi terhadap penyelenggaraan PUIC kali ini. Iran mengirimkan 62 delegasi, termasuk 15 anggota parlemen yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Iran. Kehadiran mereka dengan jet pribadi, meskipun harus menghadapi tantangan teknis akibat sanksi internasional, menunjukkan keseriusan untuk berpartisipasi aktif. Mardani mengungkapkan bahwa aspek logistik dan keamanan menjadi perhatian khusus, mengingat keterbatasan akses udara dan diplomasi teknis yang menyertainya. Dalam hal ini, kerja sama antara protokol DPR, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, hingga Airnav membuktikan bahwa Indonesia siap menyelenggarakan forum ini secara profesional.

Kesiapan Indonesia tidak hanya terlihat dari sisi diplomasi dan logistik, tetapi juga dari sisi keamanan. Satuan Brimob Polda Metro Jaya telah melaksanakan simulasi dan pengecekan perlengkapan serta personel untuk memastikan keamanan maksimal selama acara berlangsung. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menegaskan bahwa seluruh personel telah disiapkan secara profesional dan siap bertugas penuh tanggung jawab. Dukungan keamanan yang optimal menjadi fondasi penting agar seluruh delegasi merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan pandangan serta menjalin kerja sama antarnegara.

Lebih jauh, PUIC ke-19 juga membuka ruang diplomasi bilateral yang sangat penting. Iran, misalnya, telah mengajukan permintaan resmi untuk melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ini menunjukkan bahwa forum ini menjadi momen strategis untuk memperkuat hubungan antarnegara, khususnya dalam hal kerja sama antarparlemen, ekonomi, dan isu-isu strategis dunia Islam lainnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jejaring dan memperkuat posisi tawarnya dalam isu-isu global yang menyangkut dunia Islam.

Hal penting lainnya adalah peran aktif DPR RI, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin langsung jalannya konferensi. Ini bukan hanya penegasan terhadap posisi Indonesia sebagai pemimpin diplomasi parlemen Islam, tetapi juga menjadi simbol inklusivitas kepemimpinan perempuan dalam dunia politik internasional. Puan Maharani membawa pesan bahwa diplomasi parlemen tidak lagi bersifat elitis, tetapi menjadi jembatan yang membumi dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta solidaritas lintas negara.

Konferensi ini juga menjadi ajang pembuktian kemampuan institusi DPR RI sebagai tuan rumah kegiatan internasional berskala besar. Jika sebelumnya forum seperti IPU diselenggarakan di hotel, maka PUIC ke-19 dilakukan langsung di kompleks parlemen. Ini memberikan tantangan sekaligus peluang, karena Indonesia bisa menunjukkan kesiapan infrastruktur parlemen dan kualitas manajerialnya di hadapan dunia. Mardani bahkan menyebut ini sebagai salah satu forum terbesar yang pernah digelar di DPR RI.

Pada akhirnya, PUIC ke-19 bukan sekadar forum biasa. Ini adalah panggung bagi Indonesia untuk memimpin arah baru dalam diplomasi parlemen dunia Islam yang lebih modern, kolaboratif, dan berbasis pada prinsip good governance. Ini adalah momen memperkuat solidaritas negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global seperti konflik, ketimpangan ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan bahwa suara parlemen tidak hanya penting dalam politik domestik, tetapi juga sangat menentukan arah peradaban global.

Masyarakat Indonesia patut bangga dengan penyelenggaraan ini dan turut menjaga nama baik bangsa di mata dunia. Diperlukan dukungan seluruh elemen, baik dari lembaga negara, aparat keamanan, media, hingga warga masyarakat untuk memastikan kelancaran forum ini. Mari bersama-sama menyukseskan PUIC ke-19 sebagai wujud nyata kepemimpinan Indonesia di panggung diplomasi internasional dunia Islam.

)*Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute 

Oleh: Nana Sukmawati )*

Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan matang untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar pada 12-15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan forum strategis parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan sekaligus menjadi bukti konkret peran aktif Indonesia dalam diplomasi global.

Persiapan Indonesia tidak hanya mencakup infrastruktur fisik dan logistik, tetapi juga koordinasi intensif antar lembaga negara. Sinergi antara parlemen, kementerian, aparat keamanan, dan lembaga pendukung lainnya menjadi dasar utama dalam memastikan keberhasilan forum internasional ini.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa dirinya akan mengawal langsung seluruh proses persiapan Konferensi PUIC ke-19. DPR RI bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan setiap aspek pelaksanaan sesuai dengan standar internasional, mulai dari penyusunan agenda hingga penerimaan tamu negara.

Dengan tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience,” Konferensi PUIC 2025 menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun institusi yang tangguh. Indonesia menaruh perhatian besar pada kelembagaan sebagai penopang stabilitas dan kemajuan bersama.

Forum ini juga menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif. Kehadiran pemimpin dan perwakilan negara sahabat diharapkan dapat mempererat kerja sama antarnegara anggota OKI.

Delegasi dari negara-negara sahabat, seperti Kazakhstan, Iran, Turki, Oman, Mozambik, Singapura, dan Malaysia, mencerminkan minat dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah forum parlemen dunia Islam.

Persiapan teknis dan non-teknis tengah dilaksanakan dengan seksama. Penyiapan ruang sidang, fasilitas delegasi, serta sistem keamanan dilakukan secara terpadu dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, dan pengawasan siber. Hal ini menunjukkan kesiapan penuh dari sektor pertahanan negara.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh persiapan Konferensi PUIC ke-19 berjalan sesuai rencana. Koordinasi telah dilakukan dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai, Angkasa Pura, dan AirNav Indonesia.

Komitmen kuat DPR RI terlihat dalam pematangan teknis yang mendetail, mulai dari penjemputan delegasi, akomodasi, protokol pengamanan, hingga skenario darurat yang telah diperiksa secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal DPR RI mengungkapkan bahwa hingga saat ini, 23 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadirannya, dengan total 279 delegasi. Peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan dari organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura.

Selain aspek logistik, konten dan substansi forum juga dipersiapkan secara matang. Indonesia mengundang tokoh-tokoh penting dari dalam dan luar negeri untuk menjadi pembicara yang akan mengangkat isu-isu strategis di bidang tata kelola, ekonomi, sosial, dan budaya.

Indonesia berharap bahwa forum PUIC ini akan memperkuat kolaborasi antarnegara Islam, memajukan solidaritas, kerja sama ekonomi, serta pertukaran pengetahuan antarparlemen. Hal ini sejalan dengan misi besar Indonesia untuk memainkan peran aktif di panggung global.

Penyelenggaraan PUIC ke-19 menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim yang mampu memfasilitasi dialog dan kerja sama antarnegara sahabat.

Forum ini juga menjadi ajang bagi parlemen Indonesia untuk menunjukkan kinerja dan diplomasi parlementer di tingkat internasional. Sejalan dengan komitmen DPR RI, forum ini bertujuan memperkuat jejaring global yang inklusif dan produktif.

Keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam kesuksesan acara ini. Lembaga eksekutif, legislatif, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung kelancaran kegiatan.

Dengan kerja kolektif yang solid, Indonesia optimistis dapat menyelenggarakan PUIC ke-19 dengan lancar, aman, dan berkesan bagi semua delegasi. Ini bukan hanya soal reputasi, tetapi juga tentang komitmen Indonesia dalam mengusung nilai-nilai perdamaian dan kerja sama global. Kesiapan ini tercermin dalam sinergi antar lembaga negara yang saling mendukung untuk memastikan kelancaran acara tersebut.

PUIC 2025 akan menjadi etalase diplomasi Indonesia yang memperlihatkan bagaimana harmoni antar-lembaga negara mampu menghadirkan acara internasional berkualitas tinggi. Konferensi ini juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara Islam, baik dalam bidang diplomasi, ekonomi, maupun pembangunan perdamaian.

Kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan Konferensi ke-19 PUIC 2025 mencerminkan kapasitas nasional dalam mengelola kegiatan internasional berskala besar. Ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya aktif dalam diplomasi multilateral, tetapi juga mampu menghadirkan solusi strategis bagi negara-negara anggota OKI dalam membangun masa depan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Sinergi yang ditunjukkan oleh semua pemangku kepentingan dalam mempersiapkan PUIC ini merupakan cerminan nyata dari semangat gotong royong bangsa Indonesia. Kerja sama lintas lembaga yang erat ini memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu mengelola forum internasional besar dengan efisiensi dan profesionalisme.

Dengan semangat tersebut, Indonesia tidak hanya siap menyambut para tamu, tetapi juga siap menciptakan sejarah baru dalam kerja sama antarparlemen dunia Islam. Konferensi ini akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara Islam, serta berkontribusi terhadap tercapainya perdamaian dan kesejahteraan global.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta

Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan penting dunia Islam, yaitu Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung sejak 12-15 Mei 2025 di Jakarta dan akan dihadiri oleh delegasi parlemen negara anggota OKI.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 2025 yang diselenggarakan pada 12-15 Mei 2025.

“12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, Parlemen, dipimpin Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani.

Konferensi ini mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya PUIC sejak pertama kali diselenggarakan di Teheran, Iran pada tahun 1999.

“Fokusnya negara-negara OKI ini jangan cuma bisa ‘marah’ sama Amerika atau ‘mencaci’, tapi kita bangun kekuatan institusi dan good governance di setiap negara kita,” ucap Mardani.

Mardani mengatakan dalam konferensi PUIC 2025 akan ada sesi diskusi yang membahas terkait isu Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.

“Di pertemuan OKI salah satu komitenya adalah Commitee on Palestine. Itu akan membahas secara menyeluruh kondisi saat ini, langkah ke depan, dan aksi yang bisa dilakukan. Bukan cuma kita mengutuk ya, tetapi kita membangun aliansi antara PUIC,” ungkap Mardani.

PUIC sendiri saat ini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari berbagai kawasan dunia, menjadikannya salah satu organisasi parlemen multilateral paling representatif di dunia Islam.

Agenda utama sidang mencakup isu konflik Palestina, pembangunan berkelanjutan di dunia Islam, penguatan peran perempuan dalam parlemen, serta kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi. *

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

Mardani Ali Sera mengutip ayat suci Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan nilai persatuan dan saling mengenal antarbangsa.

“Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Karenanya, kita harus mempererat hubungan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kerja sama antarparlemen negara-negara Muslim,” ujar Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menekankan bahwa Konferensi PUIC ke-19 menjadi sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

“Ini bukan hanya momen refleksi, tetapi juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” tambahnya.

Selain itu, forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI untuk memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” kata Mardani.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah forum PUIC yang profesional, dan berorientasi pada hasil.

“Menjadi tuan rumah PUIC merupakan kehormatan dan tanggung jawab besar bagi Indonesia. Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama antarnegara Islam,” ujar Puan.

Puan juga mengatakan negara-negara di dunia harus mempromosikan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.

“Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” ucapnya.

Forum PUIC ini juga bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan meningkatkan peran negara-negara Islam dalam percaturan global. Selain itu, PUIC berperan penting dalam meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar negara-negara Islam di seluruh dunia.

Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi antarparlemen dunia Islam.

Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini akan menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi sebagai fondasi ketahanan negara-negara Islam di tengah gejolak global.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan konferensi telah mendekati rampung.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujarnya.

Ia meyakini dengan dukungan Pemerintah dan Masyarakat, acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai rencana.

“Kami sangat optimis. Semua sudah dalam checklist dan terkoordinasi dengan baik. Tinggal arahan tambahan dari pimpinan DPR, tapi secara keseluruhan kami siap” Imbuh Indra.

Sekretaris Jenderal DPR RI itu mengungkapkan bahwa sejauh ini, 23 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

Pengamanan acara melibatkan TNI, Polri, dan pengawasan siber. Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda Muslim dalam diskusi global.

Konferensi ini akan membahas isu-isu strategis, termasuk dukungan terhadap Palestina. Terkait hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Di tengah eskalasi kekerasan yang semakin brutal di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, DPR RI selalu menegaskan posisi Indonesia yang menolak aksi-aksi kekerasan” terang Puan.

Puan juga menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi wadah untuk mendorong peran perempuan dalam politik, memperluas kerja sama ekonomi syariah, serta mempromosikan budaya Islam

Papua– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan luar biasa dari pemerintah yang secara nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat Papua dan kesejahteraan masyarakat, mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat Papua. Tokoh-tokoh adat di wilayah timur Indonesia menilai program ini sebagai langkah nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda.

Kepala Suku Elseng dari Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Ismail Ulof menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah akan segera mengimplementasikan Program MBG di wilayahnya sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat lokal. Menurutnya, kehadiran program ini sangat penting bagi masyarakat lokal, terutama dalam menjamin kecukupan gizi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini masih menjadi tantangan besar di daerah terpencil.

“Kami berharap Program MBG dapat segera terlaksana di Kabupaten Keerom, khususnya di Distrik Skanto. Program ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak OAP agar mereka tumbuh sehat dan kuat. Dengan gizi yang cukup, kami yakin akan lahir generasi muda Papua yang unggul dan mampu bersaing di masa depan,” ujar Ismail

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini agar tidak berhenti pada satu periode saja. Dengan kesinambungan pelaksanaan MBG, maka hasilnya akan lebih terasa dalam jangka panjang, terutama dalam membentuk karakter dan daya saing generasi muda Papua. Selain itu, Ismail juga mendukung upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia lokal melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan.

Sementara itu, dari Kabupaten Sarmi, dukungan serupa datang dari Billy Kreuw, Kepala Suku Manirem di Kampung Keder, Distrik Sarmi Timur. Ia mengapresiasi program MBG yang telah berjalan di wilayahnya karena membawa manfaat langsung bagi anak-anak dan masyarakat.

“Program MBG sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, yang sangat penting untuk menunjang pendidikan dan pertumbuhan mereka. Kami berharap program ini bisa terus berlanjut dan sukses,” ungkap Billy.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan pemerintah yang pro-rakyat harus terus didukung oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang menyasar kesejahteraan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ia pun berkomitmen untuk terus mengajak masyarakat adat agar mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Papua
.
Dukungan para tokoh adat ini menjadi bukti bahwa Program MBG merupakan kebijakan strategis yang sangat relevan dan telah terbukti menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata dan menyeluruh, tetapi juga mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan partisipasi aktif seluruh komponen, program ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata bagi masa depan Papua.

Oleh : Yonas Wambraw )*

Upaya mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing membutuhkan sinergi antara kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan masyarakat yang kuat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dalam memastikan masa depan anak-anak Papua terjamin sejak dini. Program ini mendapat sambutan hangat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua, sebagai bentuk kepercayaan dan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi Tanah Papua.

Di Kabupaten Waropen, tokoh masyarakat dari wilayah Wonti, Kaleb Woisiri, menunjukkan komitmen dalam mendukung Program MBG. Dikenal sebagai tokoh nasionalis dan penggerak aspirasi masyarakat, Kaleb Woisiri tengah merancang inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat Waropen yang tertinggal secara pembangunan. Baginya, MBG menjadi penopang penting dalam upaya tersebut, karena peningkatan kualitas gizi generasi muda adalah fondasi dari kemajuan sumber daya manusia. Dukungan yang ia berikan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diiringi dengan dorongan aktif untuk mengintegrasikan program ini ke dalam strategi pembangunan jangka panjang Waropen.

Sementara itu, di Kabupaten Keerom, suara dukungan semakin bergema. Kepala Suku Elseng di Distrik Skanto, Ismail Ulof, berharap program MBG segera diterapkan secara merata di Keerom, termasuk di wilayah Skanto. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi OAP (Orang Asli Papua) sangat penting agar generasi mendatang dapat tumbuh kuat, sehat, dan memiliki daya saing tinggi. Ismail Ulof menilai keberlangsungan program ini sangat dibutuhkan dan ia siap mendukung keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.

Dukungan serupa datang dari Ondoafi Kampung Senggi, Matias Manggu, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap Program MBG. Ia menilai program ini merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap masa depan anak-anak Papua. Matias Manggu juga menyatakan kesiapan untuk turut mengawal implementasi program ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Keerom, khususnya di Distrik Senggi.

Di Kabupaten Sarmi, antusiasme terhadap program MBG tercermin dalam pernyataan Billy Kreuw, Kepala Suku Manirem dari Distrik Sarmi Timur. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, terutama anak-anak, layak mendapatkan dukungan sepenuh hati. Menurut Billy Kreuw, program MBG memberikan manfaat nyata dalam menunjang pertumbuhan dan pendidikan anak-anak di Sarmi. Ia secara aktif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga keberlangsungan program ini sebagai bagian dari upaya bersama memajukan daerah.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Suku Sobey sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi, Sarmi Adolf Wersementawar. Ia melihat MBG sebagai kebijakan progresif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat adat. Dalam pandangannya, program ini berhasil menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bidang gizi dan pendidikan. Adolf Wersementawar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Ia juga menyatakan kesiapan untuk terus mengawal kebijakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai legislator, guna memastikan bahwa kebijakan publik selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Sekretaris Umum Dewan Adat Yapen dari Suku Onate, Alex Sangganefa, menyampaikan pandangan yang penuh semangat. Ia menilai bahwa program MBG harus dijaga dan didukung oleh semua pihak karena dampaknya yang sangat positif bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak. Alex meyakini bahwa konsistensi dan komitmen dalam menjalankan program ini akan membawa perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat adat di Kepulauan Yapen.

Dukungan dari tokoh adat juga mengalir dari Kota Jayapura. Ondoafi Nafri sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Arnold Awi, yang menilai Program MBG sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua. Program ini diyakini akan membantu menekan angka stunting, memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, dan meringankan beban ekonomi keluarga. George Arnold Awi percaya bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua yang lebih sejahtera dan berdaya.

Respon positif dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua terhadap Program MBG menandakan keberhasilan pendekatan pemerintah yang partisipatif dan responsif. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dan peduli terhadap masa depan generasi muda Papua. Ketika tokoh adat bersatu mendukung program strategis seperti MBG, maka pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara optimal.

Momentum ini perlu dijaga dan diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat harus terus ditingkatkan agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat, masa depan Papua bukan hanya menjadi harapan, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh setiap anak di Tanah Papua.

Dukungan tokoh adat Papua terhadap Program MBG bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan simbol sinergi antara nilai-nilai lokal dan visi pembangunan nasional. Ketika pemimpin adat berdiri di garis depan mendukung program strategis seperti MBG, maka transformasi sosial menjadi lebih cepat tercapai karena mengakar pada struktur sosial yang kuat.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

JAKARTA – Saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah monumental dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai komitmen pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing yang menjadi tuntutan utama buruh. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah peserta aksi.

Presiden juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada ketidakadilan terhadap buruh. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, serta mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan Perikanan.

Menambah catatan sejarah, kehadiran Presiden Prabowo dalam aksi May Day ini disebut sebagai yang pertama sejak era Presiden Soekarno pada 1965. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut momen tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan negara pada kaum buruh.

“Apresiasi dan penghargaan untuk Presiden Prabowo. Ini simbol bahwa negara hadir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan dukungan atas usulan tokoh serikat buruh untuk menjadikan Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada 1993, sebagai Pahlawan Nasional.

“Jika seluruh pimpinan buruh sepakat, saya akan dukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa beberapa dari enam tuntutan buruh tahun ini sedang dalam proses. Di antaranya mitigasi PHK yang kini digarap melalui Satgas Perluasan Kesempatan Kerja.

“Tuntutan sedang dalam proses, yang digarap melalui Satgas,” jelas Prasetyo.

Dari sisi pekerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo memberi perlindungan lebih besar bagi pekerja di industri padat karya, seperti Industri Hasil Tembakau (IHT), yang saat ini terancam oleh peraturan pemerintah yang dinilai memberatkan. Ia juga mendorong pemberlakuan pembebasan PPh 21 untuk pekerja sektor ini guna menjaga daya beli di tengah tantangan global.

Langkah-langkah Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025 ini menandai babak baru perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus mencerminkan tekad pemerintah untuk lebih mendengar, merangkul, dan bertindak demi keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia.

Dewan ini nantinya akan berisi tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberi masukan kepada Presiden, khususnya dalam merevisi kebijakan dan regulasi yang dinilai tidak adil bagi pekerja. Salah satu tugas utama dewan ini adalah mengkaji mekanisme transisi penghapusan outsourcing, dengan tetap menjaga iklim investasi agar dunia usaha tetap tumbuh dan tenaga kerja tetap terserap.