Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kedung Jaya 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyambutnya dengan penuh keceriaan. Presiden pun menyempatkan diri untuk membalas sapaan dan berinteraksi langsung dengan para siswa sebelum meninjau lokasi penyediaan makanan bergizi.

Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung makanan yang disiapkan untuk para siswa serta memastikan proses distribusinya berjalan dengan baik. Ia juga mengunjungi beberapa ruang kelas untuk menyaksikan langsung bagaimana anak-anak menerima dan menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas,” ujarnya.

Selain meninjau program MBG, Presiden juga memantau jalannya proses belajar mengajar di SDN Kedung Jaya 1. Ia berbincang dengan siswa, memberikan motivasi, serta menekankan pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal program MBG, yang ditargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada 17,5 juta anak setiap harinya. Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji tambahan anggaran guna mempercepat perluasan program ini agar dapat menjangkau 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Ia menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi untuk mencetak generasi muda yang kuat dalam kecerdasan, gizi, dan karakter.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan memperluas program ini. Ia bahkan siap mengalokasikan anggaran lebih besar dengan memangkas pengeluaran lain yang kurang mendesak, seperti perjalanan dinas luar negeri dan diskusi akademis yang tidak memiliki dampak langsung bagi rakyat.

“Yang penting bagi saya adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Kita bisa menghemat di tempat lain, tapi tidak untuk kepentingan anak-anak bangsa,” tegasnya.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritasnya, sekaligus memastikan bahwa implementasi MBG berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi generasi penerus bangsa.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk DPR RI, Badan Gizi Nasional (BGN), serta institusi pendidikan, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan malnutrisi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

DPR RI bersama BGN menggelar sosialisasi Program MBG di Jalan Manukan Lor, Tandes, Surabaya. Dengan tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia, acara ini dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk perwakilan DPR RI, DPRD Surabaya, dan BGN.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyoroti pentingnya pembangunan dapur MBG sebagai infrastruktur utama program ini. Keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam implementasinya. Lahan yang terbatas menjadi kendala utama, tetapi harus segera diupayakan agar anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui bisa segera menerima manfaatnya.

Sebagai solusi, dapur MBG di Manukan Lor dirancang untuk melayani 3.000 hingga 4.000 siswa dalam radius enam kilometer. Lucy menekankan pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam distribusi makanan bergizi, guna memperkuat ekonomi masyarakat setempat. BGN menargetkan pendirian 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan pencapaian ini, diharapkan akses terhadap makanan bergizi semakin merata. Surabaya sendiri telah menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka stunting, yang berbuah penghargaan nasional. Lucy menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada lagi ibu hamil berisiko tinggi atau anak dengan kekurangan gizi.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur MBG. Sosialisasi program ini telah dilakukan di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Tukang masak, tukang antar, maupun pengelola bahan pokok, semuanya berasal dari masyarakat sekitar. Hal tersebut juga menciptakan lapangan kerja baru.

BGN menargetkan pembangunan 128 dapur MBG di NTB pada semester pertama 2025, dengan 22 dapur mulai dibangun pada Februari 2025. Perekonomian desa diprediksi akan tumbuh pesat berkat keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan baku makanan.

Melalui mekanisme ini, para petani dan peternak akan mendapatkan pasar yang lebih stabil, sementara masyarakat desa turut aktif dalam program MBG melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan Pusat Unggulan (Center of Excellence) Program MBG. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, serta pejabat terkait lainnya.

Wamen Fauzan menekankan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak-anak, tetapi juga mendukung perkembangan mental dan karakter mereka. Perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam penelitian dan evaluasi program ini. Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar dalam memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat, termasuk peningkatan kualitas gizi melalui MBG.

Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang dapat menyelamatkan generasi masa depan Indonesia. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil dan anak-anak kita, tetapi juga masa depan pembangunan nasional kita. Ini adalah bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik peluncuran Pusat Unggulan MBG di IPB. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas program MBG, terutama dalam riset menu, nutrisi, serta bahan baku. Pihaknya menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas program MBG.

Sejak diluncurkan pada 13 Januari 2025 di Kota Sorong, program MBG telah menjangkau 294 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai 59.803 siswa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menekankan bahwa MBG tidak hanya sekadar penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga bagian dari strategi besar peningkatan kualitas pendidikan.

Banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah dalam kondisi lapar kini dapat belajar dengan lebih fokus berkat program ini. Kepala Sekolah SD Negeri 24 Rufei, Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, mengungkapkan bahwa MBG telah meningkatkan semangat belajar siswa secara signifikan. Hal yang sama disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kota Sorong, Mince Kambu, yang mencatat bahwa setelah menerima makanan bergizi secara rutin, siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar.

Program ini juga menanamkan disiplin, kebersihan, dan kebiasaan makan sehat kepada siswa. Dengan jadwal makan yang teratur dan pengawasan gizi, anak-anak tidak hanya mendapatkan nutrisi yang cukup tetapi juga memahami pentingnya pola makan sehat.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Melalui pembangunan ribuan dapur MBG, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan perguruan tinggi dalam penelitian dan evaluasi, program ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Agar program MBG berjalan optimal, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif, baik dalam mengawasi distribusi makanan bergizi maupun memberikan masukan terhadap efektivitas program ini. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat juga harus terus ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, program MBG diharapkan menjadi solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Ferri Diputra )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) guna memastikan manfaatnya tepat sasaran. Program ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan asupan gizi seimbang.

Sejak diluncurkan, program MBG telah menjangkau ribuan sekolah dan berbagai komunitas di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap penerima mendapatkan manfaat secara merata dan berkualitas. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya adalah memperketat pengawasan dalam distribusi makanan. Sistem pemantauan berbasis teknologi telah diterapkan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, evaluasi berkala terus dilakukan guna menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga bekerja sama dengan akademisi dan ahli gizi untuk menyusun menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi masyarakat.

Plt Deputi III Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryantono mengatakan program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kecerdasan generasi mendatang. Program ini tidak hanya memberikan makanan secara cuma-cuma, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik.

Kesuksesan program makan bergizi gratis tidak lepas dari dukungan berbagai sektor, termasuk swasta dan komunitas lokal. Beberapa perusahaan turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dengan menyediakan bahan makanan bergizi dan fasilitas pendukung.

Selain itu, tenaga pendidik dan orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan manfaat dari program ini. Sosialisasi terkait pola makan sehat dan pentingnya gizi seimbang juga terus digencarkan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Di beberapa daerah, program ini telah menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya partisipasi siswa di sekolah serta berkurangnya angka anak-anak dengan kekurangan gizi. Para orang tua juga melaporkan adanya perubahan positif dalam kebiasaan makan anak-anak mereka sejak program ini diterapkan.

Di masa mendatang, pemerintah berencana memperluas cakupan program dengan menambah jumlah penerima manfaat serta meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan petani lokal agar bahan makanan yang digunakan dalam program ini lebih segar dan berkualitas tinggi. Dengan melibatkan petani lokal, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program MBG akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen. Pihaknya menjelaskan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen. Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat. Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat. Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp 71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema untuk membuat UMKM bisa terlibat dalam program MBG secara berkelanjutan. Pihaknya mengungkap, tiga skema itu disiapkan karena program MBG memiliki efek pengganda yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pangan dan makanan.

Dengan adanya program ini, di setiap desa akan terjadi perputaran ekonomi, yang akan menggerakkan roda ekonomi di seluruh Indonesia. Sektor UMKM menjadi pihak yang paling diuntungkan dari program ini. Semua aspek baik dari hulu hingga hilir akan terbentuk eksosistem usaha pangan. Dengan adanya pergerakan ekonomi dan peluang usaha baru, Indonesia sedang membangun ekosistem usaha baru di sektor pangan. Hampir semua aspek dalam rantai pasok program ini melibatkan UMKM, baik dari hulu hingga hilir.

Tiga skema yang disiapkan Kementerian UMKM adalah memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pengusaha UMKM yang terlibat MBG. Pihaknya akan terus mengawasi dan mengevaluasi UMKM, untuk menjaga dari sisi keorganisasian dan manajemen operasional para pelaku usaha yang terlibat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program MBG dapat semakin efektif dalam membantu masyarakat serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Pemerintah juga berharap agar program ini menjadi model bagi negara lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, keberlanjutan program ini akan terus dievaluasi agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih kuat, cerdas, dan berkualitas.

)* Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Jakarta

Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri telah mengamankan sebanyak 15 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang akan berangkat melalui Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam.

Dari delapan CPMI yang diamankan, diduga akan dipekerjakan dalam jaringan situs judi online (judol) yang berada di Myanmar, sedangkan tujuh orang lainnya diketahui akan berangkat ke Malaysia.

Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ade Mulyana mengatakan bahwa jaringan tersebut menggunakan grup media sosial untuk menghindari kepolisian.

“Dari belasan CPMI yang kami amankan kemarin, tidak ada orang yang dicurigai sebagai pengendali atau pendamping. Untuk proses keberangkatan, CPMI yang akan menuju Myanmar diarahkan melalui grup Telegram,” ujar Kombes Ade Mulyana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, delapan CPMI yang menuju Myanmar hanya mengaku akan dipekerjakan sebagai host siaran langsung TikTok.

“Untuk yang berangkat ke Myanmar ini hanya mengaku akan menjadi host siaran langsung. Namun, kami mencurigai judi online berdasarkan grup yang mereka ada di dalamnya,” jelasnya.

Saat ini, 11 dari 15 orang telah menjalani pemeriksaan, sementara empat lainnya masih dalam proses interogasi. Selanjutnya, mereka akan diserahkan untuk dipulangkan melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara, adanya pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus judi online dapat menghubungi layanan melalui Whatsapp dengan nomor 085283555830, Email forumindonesiaemas@gmail.com, dan Instragram dengan akun @fie_indonesiaemas, serta Telegram t.me/ForumIndonesiaEmas.

Jakarta – Pemerintah terus memperketat regulasi guna menekan maraknya judi online (judol) di Indonesia.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengetatan aturan terkait kartu SIM prabayar dan pembuatan paspor yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

Upaya ini dilakukan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan dalam praktik ilegal tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan memperoleh kartu SIM prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat sebagai salah satu faktor utama berkembangnya judi online.

Ia menekankan bahwa peredaran SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu harus diperketat.

“Banyak identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online. Jika sistem registrasi kartu SIM diperketat, maka ruang gerak pelaku judi online bisa dibatasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti operator seluler yang dinilai lebih mementingkan keuntungan dibanding membantu pemberantasan judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi judi online.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2025, pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten judi online.

“Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online,” ungkapnya.

Mayoritas konten tersebut tersebar di media sosial, terutama platform X.

Selain pemblokiran, pemerintah juga menggandeng berbagai platform digital untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat penghapusan konten yang berkaitan dengan judi online.

Kemkomdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menindak pelaku yang masih berusaha menyebarluaskan situs-situs judi.

Pemerintah juga memperketat pembuatan paspor untuk membatasi mobilitas pelaku judi online.

Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kemenimipas, Novan Indriyanto, menegaskan bahwa pihaknya lebih selektif terhadap pemohon paspor yang hendak bepergian ke negara-negara seperti Kamboja, yang dikenal sebagai pusat aktivitas judi online ilegal.

“Jika ada pemohon yang hendak bepergian ke negara dengan banyak pelaku judi online, kami akan lebih berhati-hati dalam verifikasi,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap bisa menekan praktik judi online secara lebih efektif dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan judi online di Indonesia.

*) Oleh : Andi Mahesa

Judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah kemajuan pesat teknologi dan digitalisasi yang memudahkan akses ke aktivitas ilegal ini. Baru-baru ini, aparat kepolisian berhasil membongkar praktik judi online jenis lempar dadu yang beroperasi di wilayah Yogyakarta dan Pati, Jawa Tengah. Penangkapan tujuh terduga pelaku yang nekat melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok mengungkapkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online terhadap masyarakat, termasuk kalangan anak-anak dan remaja.

Menurut Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, tujuh orang yang ditangkap terdiri dari dua komplotan yang menjalankan operasi judi online tersebut selama sekitar lima bulan. Selama periode tersebut, mereka berhasil meraup omzet harian antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Modus operandi yang mereka gunakan cukup sederhana namun licik.

Para pelaku meminta peserta untuk melakukan deposit minimal Rp 50.000 ke rekening yang telah disiapkan dan kemudian bertaruh berdasarkan hasil lemparan dadu yang mereka siarkan langsung di platform TikTok. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik judi online tidak hanya terbatas pada situs atau aplikasi khusus, tetapi juga merambah ke media sosial yang biasa digunakan oleh banyak orang, termasuk anak-anak.

Fenomena ini mengungkap betapa berbahayanya praktik judi online yang kini semakin sulit terdeteksi. Tindakan tegas yang dilakukan polisi dalam membongkar jaringan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak tinggal diam dalam upaya memberantas tindak kejahatan digital yang merusak tatanan sosial. AKBP Slamet menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik judi online yang semakin masif di masyarakat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengingatkan masyarakat akan bahaya serius dari perjudian online. Dalam beberapa kesempatan, pihaknya menyampaikan bahwa judi online tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak yang belum cukup matang untuk memahami dampak buruk dari kecanduan judi. Fenomena ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang, meskipun memberikan banyak kemudahan, juga menghadirkan ancaman besar, terutama bagi generasi muda.

Kecanduan judi online di kalangan anak-anak dan remaja memiliki potensi merusak masa depan mereka. Dalam banyak kasus, kecanduan judi dapat mengganggu proses pendidikan, mengurangi kualitas interaksi sosial, serta memperburuk kondisi mental dan emosional. Tak jarang, mereka yang terjerat dalam judi online mengalami krisis keuangan, meminjam uang dari orang tua atau teman, bahkan berakhir dengan tindakan kriminal. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting. Kapolri menegaskan bahwa pencegahan judi online harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak-anak mereka, serta aktif dalam mengawasi penggunaan perangkat digital.

Namun, peran keluarga saja tidak cukup. Fenomena ini harus ditangani secara komprehensif oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tentu saja media massa. Pemerintah, melalui aparat keamanan, sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik perjudian ini dengan melakukan operasi penindakan dan penangkapan terhadap pelaku.

Di sisi lain, kampanye edukasi dan penyuluhan terhadap bahaya judi online harus terus digencarkan. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang ada agar penanggulangan judi online dapat lebih maksimal, mengingat bahwa banyak sekali platform digital yang dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tujuan ilegal.

Keberhasilan aparat kepolisian dalam membongkar praktik judi online lempar dadu ini harus diapresiasi sebagai bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan dunia maya. Di balik operasi ini, ada upaya sistematis dari kepolisian untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan perjudian online yang selama ini bersembunyi di balik layar. Polda DIY dan Polda Jawa Tengah telah menunjukkan keberanian dan ketekunan mereka dalam melaksanakan tugas ini, dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian di bidang siber untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Selain penindakan, pemerintah juga harus fokus pada upaya pencegahan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan dampak dari perjudian online. Melalui kampanye informasi yang melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu di sekolah, media sosial, atau program-program pemerintah, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan terhindar dari bahaya perjudian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh pihak untuk mencegah judi online. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, kita semua perlu bekerja sama untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah melalui aparat keamanan, bersama dengan masyarakat, harus menjadi benteng pertama yang menjaga generasi muda dari jebakan judi online.

Praktik judi online bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mengancam masa depan masyarakat, terutama generasi muda. Masyarakat perlu menyadari bahwa masalah ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam memberantas judi online, serta memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga.

Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media, harus terus bergerak aktif untuk memerangi praktik ilegal ini. Dengan langkah tegas dan kerjasama yang solid, kita dapat mencegah meluasnya dampak negatif dari judi online dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan produktif. Sudah saatnya kita memperkuat budaya kesadaran digital dan tanggung jawab sosial untuk melindungi masa depan anak-anak dan generasi muda kita dari bahaya judi online.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Alfitra Wijaya

Pemerintah semakin tegas dalam memerangi judi online dengan menyiapkan sanksi berat bagi para pelaku, baik pemain maupun penyedia layanan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dampak luas yang ditimbulkan oleh judi online, terutama di kalangan masyarakat bawah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada kepolisian untuk melakukan tindakan maksimal dalam pemberantasan praktik ilegal ini. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggarisbawahi bahwa judi online telah menyusup hingga ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan menyentuh anak-anak di bawah umur. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda, mengingat dampaknya yang merusak stabilitas ekonomi keluarga serta berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karena itu, kepolisian diperintahkan untuk memberantas judi online dari akar permasalahannya, mulai dari jaringan kecil hingga bandar besar yang menjalankan operasi di balik layar. 

Untuk memperkuat pemberantasan, Polri akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar judi online. Dengan mekanisme ini, aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut dapat disita dan dikembalikan kepada negara. Langkah ini diharapkan tidak hanya menutup akses keuangan bagi pelaku, tetapi juga memberikan efek jera yang lebih besar. Selain itu, kepolisian juga diperintahkan untuk menindak tegas anggota yang terbukti terlibat dalam jaringan judi online. 

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk menekan peredaran judi online di Indonesia. Menurutnya, semua pihak yang terlibat, baik pemain maupun bandar, harus dikenai hukuman setimpal karena aktivitas perjudian bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa revolusi di bidang teknologi komunikasi telah mempermudah akses judi online, sehingga tindakan tegas harus segera dilakukan sebelum dampaknya semakin meluas. 

Dampak negatif dari judi online sudah terlihat nyata di masyarakat. Banyak kasus di mana individu kehilangan kendali akibat kecanduan judi hingga berujung pada tindakan kriminal. Salah satu contoh yang sempat menjadi sorotan adalah kasus seorang ayah yang tega menjual anaknya sendiri demi melunasi utang akibat judi online. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana praktik judi dapat menghilangkan akal sehat seseorang dan merusak tatanan sosial. 

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai bahwa upaya pemerintah dalam menangani peredaran konten negatif di dunia digital harus lebih diperkuat. Ia menekankan bahwa regulasi perlindungan terhadap masyarakat dari konten berbahaya seperti judi online telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar karena lemahnya penegakan hukum. 

Salah satu langkah konkret yang sedang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah pembatasan usia dalam penggunaan media sosial. Dengan kebijakan ini, diharapkan anak-anak tidak lagi terpapar dengan konten judi online yang tersebar luas di berbagai platform digital.

Pemerintah juga tengah menyusun aturan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada platform digital yang terbukti membiarkan konten judi online beredar di layanan mereka. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pemutusan akses secara permanen. 

Namun, Heru menyoroti bahwa kebijakan semacam ini harus didukung dengan penegakan hukum yang lebih ketat. Sejauh ini, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap judi online, praktiknya masih marak di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih memiliki pekerjaan rumah dalam memastikan regulasi yang telah dibuat benar-benar dijalankan. 

Selain penindakan hukum, pemerintah juga mengupayakan strategi pencegahan dengan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya judi online menjadi salah satu langkah penting dalam membentengi masyarakat dari godaan perjudian daring. Kampanye ini menyasar berbagai kelompok, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga yang rentan menjadi korban perjudian. 

Dalam aspek teknologi, pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperkuat sistem pemblokiran situs judi online. Langkah ini dilakukan agar akses ke platform ilegal tersebut semakin sulit, terutama bagi masyarakat yang masih awam dalam mengenali modus operandi para pelaku judi online. 

Keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya bergantung pada tindakan kepolisian atau pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat. Dukungan dari keluarga, komunitas, serta sektor swasta juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif perjudian. 

Meskipun tantangan dalam pemberantasan judi online masih besar, kebijakan pemerintah dalam menerapkan sanksi berat bagi pemain dan penyedia layanan judi online merupakan langkah progresif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Dengan strategi yang terencana, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari ancaman judi online yang telah merugikan banyak orang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu pendidikan nasional dengan menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kualitas pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun dilakukan penyesuaian anggaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menegaskan bahwa program pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

Bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMK tetap tersedia, begitu pula tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta.

Gaji serta tunjangan pegawai Kemendikdasmen juga akan tetap terpenuhi.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tidak mengganggu keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti.

Penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Abdul Mu’ti menambahkan, alokasi hasil efisiensi tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program prioritas lainnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan program pendidikan tetap berjalan.

“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur sejumlah menteri yang memberikan pernyataan mengenai efisiensi pendidikan melalui media sosial.

Ia menegaskan bahwa efisiensi hanya menyasar alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun SDM.

“Perintah Presiden sangat terang dan jelas. Bahkan telah dilakukan restrukturisasi kalau-kalau masih ada yang salah sasaran,” tegasnya dalam unggahan di X,

Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan bahwa langkah efisiensi tidak mengorbankan mutu pendidikan, melainkan menjadi upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah memastikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap ramah terhadap sektor pendidikan tanpa mengorbankan masa depan generasi bangsa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjamin program prioritas pendidikan tetap berjalan guna menjaga mutu dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD hingga SMK tetap dipenuhi.

Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta juga tetap tersedia dalam alokasi anggaran tahun 2025.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti

Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun tanpa mengganggu layanan pendidikan.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa anggaran yang telah disesuaikan tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program strategis lainnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan anggaran pendidikan tetap terjaga.

“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” katanya.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak dilakukan secara serampangan dan tidak akan mempengaruhi beasiswa maupun kesejahteraan tenaga pengajar.

“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung dengan pelayanan publik atau SDM,” jelasnya dalam unggahan di X,

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan masa depan pendidikan nasional.

Namun justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (*)

Oleh : Aditi Kiran Sari )*

Pemerintah terus berupaya menjalankan reformasi fiskal dengan menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Langkah tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Dengan strategi ini, pengelolaan keuangan negara tetap efektif sekaligus memastikan sektor pendidikan tidak mengalami penurunan kualitas. Selain itu, reformasi fiskal ini menjadi langkah strategis dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan kebutuhan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tetap menjadi perhatian utama.

Selain itu, berbagai tunjangan bagi guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap dialokasikan dalam anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kemendikdasmen pun dipastikan tersedia secara penuh.

Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap dilaksanakan sesuai jadwal guna menjamin peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memastikan tidak ada pemotongan anggaran yang dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga pengajar maupun akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu jalannya program pendidikan.

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut tetap mempertimbangkan keberlanjutan program pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Operasional di unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah tetap berjalan normal tanpa ada gangguan.

Fokus utama dalam alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, akreditasi sekolah, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pendidikan guna memperluas akses pembelajaran yang lebih inklusif dan modern.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Kemendikdasmen dalam menjaga kelangsungan program prioritas pendidikan. Menurutnya, belanja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman, bantuan sosial seperti PIP tidak mengalami pemotongan, serta berbagai kontrak dan belanja barang yang telah berjalan tetap dilanjutkan.

Ia juga menegaskan bahwa program prioritas yang telah dirancang pemerintah tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Keberlanjutan program pendidikan yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional tetap diutamakan agar reformasi fiskal yang dilakukan tidak menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Sementara itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan tidak dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, ada sejumlah menteri yang keliru dalam memahami kebijakan efisiensi sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun sumber daya manusia.

Pemerintah hanya melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang tidak mendukung tujuan utama peningkatan mutu pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antarpejabat pemerintah agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat luas.

Dahnil juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintahan seharusnya mengikuti instruksi presiden dengan cermat. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tetap berlandaskan pada prinsip pemerataan dan keberlanjutan.

Presiden telah menekankan bahwa restrukturisasi anggaran hanya diterapkan jika ada alokasi yang kurang tepat sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan aspek fundamental dalam dunia pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung program pendidikan. Dengan efisiensi yang dilakukan, ruang untuk investasi di bidang pendidikan semakin terbuka lebar, memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih maju.

Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia dan menjamin bahwa setiap anak bangsa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh kendala finansial.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kualitas pendidikan nasional. Dengan kebijakan yang disusun secara matang, anggaran negara tetap dapat dikelola secara optimal tanpa harus mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.

Reformasi fiskal yang diterapkan saat ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Keberlanjutan program pendidikan yang berbasis efisiensi ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan, sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia di kancah internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara