Jakarta – Indonesia memasuki era baru dalam dunia investasi dengan kehadiran Bank Emas Pegadaian dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kedua inisiatif ini mendapat perhatian luas karena diyakini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Peluncuran Bank Emas Pegadaian oleh Presiden Prabowo Subianto langsung mencuri perhatian. Produk Deposito Emas yang ditawarkan mengalami lonjakan luar biasa, dengan saldo emas melonjak lebih dari 400 kg setelah peresmian, meningkat drastis dari sebelumnya 300 kg.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyebut bahwa tren positif ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

“Itu sebelum diresmikan. Apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya masyarakat akan semakin tertarik berinvestasi melalui Deposito Emas,” ujar Damar.

Bank Emas Pegadaian hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mengelola emas dengan aman, dilengkapi perlindungan asuransi dan skema imbal hasil menarik. Direktur Utama BRI, Sunarso, optimistis bahwa inisiatif ini akan semakin memperkuat ekosistem investasi emas di Indonesia.

“Bank Emas ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dan mengelola emas dengan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga meresmikan Danantara sebagai langkah strategis dalam mengelola aset BUMN secara lebih terstruktur dan transparan. Dengan investasi awal sebesar $20 miliar dan potensi aset hingga $900 miliar, Danantara siap menggerakkan roda ekonomi Indonesia.

“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, bukan hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara berbeda dari Indonesia Investment Authority (INA) dan akan berfokus pada efisiensi serta optimalisasi aset negara.

Dengan dua langkah besar ini, Indonesia tengah memperkuat fondasi ekonominya. Bank Emas Pegadaian mendorong masyarakat berinvestasi dengan aman, sementara Danantara mengelola aset negara secara lebih strategis. Kini, saatnya Indonesia melangkah lebih jauh menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. []

Jakarta – Layanan Bank Emas Pegadaian mendapat respons positif dari masyarakat, terutama pada produk Deposito Emas. Sejak diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak lebih dari 400 kg, naik signifikan dari sebelumnya yang berada di angka 300 kg.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyatakan bahwa sebelum peresmian, Deposito Emas sudah mencapai 300 kg atau senilai Rp500 miliar.

“Itu sebelum diresmikan. Apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya masyarakat akan semakin tertarik berinvestasi melalui Deposito Emas,” ujarnya.

Deposito Emas menjadi produk unggulan Bank Emas Pegadaian yang menawarkan investasi emas yang aman dan menguntungkan. Nasabah dapat menyimpan emas yang terstandarisasi dengan jaminan keamanan serta perlindungan asuransi.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa Bank Emas Pegadaian menjadi solusi bagi masyarakat dalam menyimpan dan mengelola emas dengan aman.

Sementara itu, pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai langkah strategis dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peresmian ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri serta tokoh ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan instrumen strategis pembangunan nasional guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan.

“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, bukan hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Investasi awal sebesar $20 miliar akan dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis di sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Selain itu, dana investasi sebesar Rp300 triliun berasal dari efisiensi anggaran pemerintah serta optimalisasi belanja negara.

Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa Danantara akan mengelola aset lebih dari $900 miliar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan struktur holding company, Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN.

Dengan kehadiran Bank Emas Pegadaian dan Danantara, Indonesia kini memasuki babak baru dalam strategi investasi nasional yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi jangka panjang. []

Oleh: Arya Pradipta )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi momentum besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menurunkan tarif tol dan harga tiket pesawat guna memastikan kelancaran arus mudik serta kenyamanan dalam beribadah dan merayakan hari raya. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar perjalanan mudik lebih terjangkau dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Penurunan harga tiket pesawat berlaku selama dua pekan sebelum Lebaran, sementara diskon tarif tol diterapkan di beberapa ruas jalan utama saat Idul Fitri dan Nyepi. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai kementerian agar kebijakan ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari dukungan fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi ini memungkinkan pemerintah menanggung enam persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi, sehingga meringankan beban pengeluaran masyarakat selama periode mudik. Diskon ini berlaku untuk pembelian tiket pada 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan masa perjalanan 24 Maret hingga 7 April 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi lebih luas dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan kebutuhan selama bulan Ramadan.

Selain penurunan harga tiket pesawat, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap infrastruktur transportasi darat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14 persen menjelang Lebaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mereka dan memastikan kelancaran mudik.

Pada sektor jalan tol, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomengungkapkan bahwa pemerintah memberikan potongan tarif lebih dari 20 persen di beberapa ruas jalan utama. Selain itu, berbagai program mudik gratis disediakan oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan yang menyediakan 300 bus serta angkutan laut bagi pemudik. Untuk memastikan dampak ekonomi yang lebih luas, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event pariwisata guna meningkatkan konsumsi domestik dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa diskon tiket pesawat dan tarif tol bukan sekadar kebijakan subsidi, melainkan bagian dari stimulus ekonomi yang lebih besar. Insentif ini juga selaras dengan berbagai program lain, seperti diskon belanja dan pengembangan sektor pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Dampak positif dari kebijakan ini dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang akan mudik, tetapi juga oleh sektor transportasi dan pariwisata yang mendapatkan dorongan signifikan. Dengan meningkatnya jumlah perjalanan, industri penerbangan, transportasi darat, serta bisnis terkait lainnya berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan. Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut diuntungkan, mengingat tingginya permintaan selama periode libur Lebaran.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki efek berganda yang signifikan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat akibat penurunan tarif transportasi, konsumsi domestik diperkirakan akan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas fiskal melalui perhitungan anggaran yang matang dan terencana.

Selain aspek ekonomi, keselamatan dan kenyamanan perjalanan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menginstruksikan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol, bandara, dan layanan transportasi umum lainnya. Pengawasan ketat dilakukan agar penurunan tarif ini tidak berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat tercermin dalam kebijakan ini. Penurunan tarif transportasi menjelang Lebaran bukan hanya sekadar langkah ekonomi, tetapi juga bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan koordinasi yang solid antara kementerian dan instansi terkait, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ke depan, kebijakan serupa dapat menjadi model dalam perencanaan strategi transportasi nasional, khususnya dalam mengelola arus mudik yang menjadi fenomena tahunan di Indonesia. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar efektivitas kebijakan ini terus meningkat dan cakupan manfaatnya dapat diperluas di tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam menurunkan tarif tol dan harga tiket pesawat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik, tradisi mudik Lebaran tahun ini diharapkan dapat berjalan lebih lancar, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi

Oleh : Evan Pratama)*

Pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan tarif tol dan diskon tiket pesawat selama periode mudik Lebaran 2025 untuk mendukung kelancaran arus mudik dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pemudik dengan mengurangi beban biaya perjalanan serta meningkatkan mobilitas ke daerah tujuan. Penyesuaian tarif tol dan insentif penerbangan domestik menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah momentum Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menciptakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Diskon harga tiket pesawat akan berlaku selama dua pekan sebelum Lebaran, sementara tarif tol akan mengalami penyesuaian di beberapa ruas jalan utama selama periode Idul Fitri dan Nyepi. Pemerintah memastikan koordinasi antarlembaga berjalan optimal untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penanggungan enam persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif ini berlaku untuk pembelian tiket sejak 1 Maret hingga 7 April 2025 dengan periode perjalanan dari 24 Maret hingga 7 April 2025. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga tiket pesawat dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyatakan bahwa kebijakan ini berdampak pada penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14 persen dalam dua minggu menjelang Lebaran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan mudik tanpa terbebani biaya yang tinggi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan potongan tarif tol lebih dari 20 persen. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan program mudik gratis dengan 300 bus dan layanan angkutan laut untuk membantu mobilitas masyarakat. Langkah ini juga selaras dengan upaya mendorong konsumsi domestik dan penguatan sektor pariwisata selama Ramadan dan Idul Fitri.

Pemerintah memahami bahwa tradisi mudik merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Namun, tingginya biaya perjalanan kerap menjadi kendala bagi banyak kalangan. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan keringanan, tetapi juga untuk memastikan pemerataan akses transportasi bagi semua lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga kesejahteraan ekonomi. Selain insentif transportasi, pemerintah juga meluncurkan berbagai program pariwisata dan stimulus belanja selama Ramadan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga memberikan efek domino positif terhadap sektor lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, dan industri jasa.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat ekonomi. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan pemudik, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian daerah tujuan mudik. Dengan berkurangnya biaya perjalanan, masyarakat memiliki lebih banyak dana untuk konsumsi lokal, sehingga meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tujuan.

Lebih lanjut, Nailul Huda menyebut bahwa insentif ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum seperti pesawat, kereta api, dan bus dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini berpotensi mengurangi kemacetan di jalur-jalur utama, seperti Pelabuhan Merak yang kerap mengalami kepadatan saat mudik. Dengan insentif yang diberikan, diharapkan terjadi peralihan moda transportasi yang lebih efisien. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap harga tiket selama periode mudik guna mencegah lonjakan harga akibat permintaan tinggi. Pemerintah diharapkan terus memantau implementasi kebijakan ini agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara maksimal tanpa adanya spekulasi harga yang merugikan pemudik. Selain itu, ketersediaan tiket transportasi umum juga harus dipastikan agar semua pemudik dapat menikmati kebijakan ini tanpa mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket perjalanan.

Dari sudut pandang industri penerbangan dan transportasi darat, kebijakan ini juga menjadi sinyal positif. Maskapai penerbangan dan operator jalan tol mendapatkan kepastian kebijakan dari pemerintah, yang memungkinkan mereka melakukan perencanaan yang lebih matang. Dengan adanya insentif ini, diharapkan sektor transportasi tetap dapat menjaga kualitas layanan meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang.

Secara keseluruhan, kebijakan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025 merupakan langkah konkret yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dengan kombinasi insentif ekonomi, pengawasan harga, serta program transportasi yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan perjalanan mudik menjadi lebih lancar, aman, dan terjangkau. Kebijakan ini juga mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Melalui langkah-langkah strategis ini, mudik Lebaran tahun ini diharapkan menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan tetap mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

)* Penulis merupakan pakar bidang transportasi dan logistik

JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengumumkan kebijakan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mempermudah perjalanan mudik Lebaran 2025. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat serta mengoptimalkan pergerakan ekonomi di daerah tujuan mudik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Diskon tiket pesawat dan tarif tol merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat saat Lebaran,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menanggung sebagian PPN tiket pesawat kelas ekonomi, sehingga harga tiket mengalami penurunan sebesar 13-14 persen dalam dua minggu menjelang Idul Fitri. Selain itu, tarif tol di beberapa ruas utama juga dipangkas lebih dari 20 persen untuk mengurangi beban biaya perjalanan darat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon ini berlaku untuk pembelian tiket pada 1 Maret-7 April 2025, dengan periode perjalanan pada 24 Maret-7 April 2025.

“Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat mudik dengan biaya lebih terjangkau,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menambahkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Dengan tarif lebih murah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses transportasi udara, sehingga mengurangi beban di jalur darat,” tegas Menko AHY.

Kebijakan ini mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku industri transportasi. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa insentif ini akan meningkatkan konsumsi domestik.

“Masyarakat yang menghemat biaya perjalanan bisa membelanjakan lebih banyak uang di kampung halaman, sehingga roda ekonomi daerah bisa bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak positif kebijakan ini terhadap kelancaran arus mudik.

“Jika lebih banyak orang beralih ke transportasi umum, kepadatan lalu lintas di jalan tol dan pelabuhan bisa berkurang secara signifikan,” pungkas Nailul Huda.

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini akan terus dipantau guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung arus mudik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya dukungan kebijakan ini, diharapkan Lebaran tahun ini menjadi lebih lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Jakarta, Pemerintah terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta sebagai strategi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kolaborasi yang akan menjadi motor utama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kontribusi sektor swasta dalam investasi, inovasi, dan penguatan sumber daya manusia,” ujarnya.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi sektor publik dan swasta adalah pembangunan kawasan industri terpadu di beberapa wilayah strategis. Proyek ini tidak hanya mendukung pemerataan ekonomi tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif bagi perusahaan lokal maupun asing.

Ekonom Universitas Brawijaya (UB), Prof Candra Fajri Ananda, menyambut baik inisiatif pemerintah ini. Berbagai perusahaan telah mulai mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia di berbagai sektor industri

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk memastikan pembangunan ekonomi yang merata hingga ke pelosok daerah.

“Kami mendorong sektor swasta untuk lebih aktif berinvestasi di wilayah-wilayah terpencil dengan memberikan dampak nyata, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan kapasitas usaha lokal agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi,” ujar Abdul Haris.

Upaya memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta juga mendapat dukungan dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) yang menilai bahwa model kemitraan ini mampu menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa kolaborasi sektor publik dan swasta dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi utama dalam pemerataan ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka akses spektrum frekuensi 6 GHz untuk teknologi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing industri teknologi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa peluncuran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menandai langkah besar bagi Indonesia dalam adopsi teknologi berstandar global. Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 pada pita frekuensi 6 GHz, Indonesia mengambil posisi strategis dalam peta digital global. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi digital sebagai agenda nasional,” ujar Meutya dalam acara peluncuran di Hotel Langham Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps dengan latensi rendah dan performa lebih andal, terutama di lingkungan padat pengguna. Teknologi ini akan mendukung berbagai inovasi digital, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Transformasi digital tidak bisa menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami memastikan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kebijakan pendukung, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio berbasis izin kelas, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur spektrum frekuensi radio dan standar teknis perangkat telekomunikasi.

“Dengan pembukaan spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir di Asia Pasifik dalam mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Ini akan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keandalan koneksi internet di seluruh negeri,” jelas Meutya.

Untuk memastikan bahwa perangkat yang menggunakan pita frekuensi 6 GHz beroperasi tanpa gangguan terhadap layanan lain, pemerintah menetapkan standar pengujian yang ketat. Pengujian perangkat dapat dilakukan di Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun, perangkat yang telah diuji oleh laboratorium pengujian lain yang diakui pemerintah atau berasal dari negara yang memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia, tidak diwajibkan untuk diuji ulang di IDTH.

“Kami memastikan semua perangkat yang digunakan sesuai standar global dan tidak menimbulkan gangguan. Dengan sistem pengujian yang fleksibel dan terstandarisasi, industri bisa lebih cepat mengadopsi teknologi ini,” tegas Meutya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor industri, akademisi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi ini dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. Meutya menegaskan bahwa Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga menjadi motor utama dalam pertumbuhan startup dan bisnis berbasis teknologi di Indonesia.

Peluncuran teknologi Wi-Fi terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing digital nasional. Dengan infrastruktur jaringan yang lebih canggih, perusahaan teknologi lokal akan lebih mudah mengembangkan produk dan layanan inovatif yang mampu bersaing di pasar global.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, masyarakat akan semakin siap menuju masa depan yang lebih terhubung, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menandai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 4 Februari 2025, BPI Danantara resmi berdiri dengan tujuan utama mengelola investasi dan aset negara secara optimal. Keberadaan badan ini menjadi jawaban atas kebutuhan negara dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki untuk mewujudkan pemerataan ekonomi nasional yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan modal awal minimal Rp1.000 triliun, yang berasal dari konsolidasi modal BUMN tahun buku 2023 sebesar Rp1.135 triliun, BPI Danantara memiliki fondasi finansial yang kuat untuk menjalankan fungsinya. Modal ini dapat ditambah melalui penyertaan modal negara dan sumber pendanaan lainnya. Dengan struktur permodalan yang besar, diharapkan BPI Danantara mampu mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tingkat global.

Sementara itu, struktur organisasi BPI Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas diketuai oleh Menteri BUMN dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden. Lebih lanjut, Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala BPI Danantara yang dibantu oleh Wakil Kepala dan enam Direktur Eksekutif. Presiden Prabowo telah melantik Muliaman D. Hadad sebagai Kepala BPI Danantara dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala pada 22 Oktober 2024.

Kepala BPI Danantara, Muliaman D. Hadad, mengatakan bahwa pihaknya di BPI Danantara akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dikelola memiliki dampak besar bagi pembangunan Indonesia, tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk keberlanjutan ekonomi di masa depan. Beberapa tugas utama BPI Danantara meliputi pengelolaan dividen holding investasi, menyetujui restrukturisasi BUMN, membentuk holding baru, hingga mengawasi rencana kerja dan anggaran perusahaan holding.

Pembentukan BPI Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam pemerataan ekonomi nasional. Dengan mengonsolidasikan aset dan investasi negara, badan ini memiliki potensi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi di daerah tertinggal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, dengan pengelolaan investasi yang terarah, BPI Danantara dapat mendukung proyek-proyek strategis di sektor energi, pangan, dan teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan optimalisasi aset negara, BPI Danantara dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN, sehingga kontribusi terhadap pendapatan negara semakin signifikan.

Namun, di balik peluang besar tersebut, BPI Danantara juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan investasi. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, dan BUMN, menjadi kunci sukses operasional badan ini. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penerapan prinsip tata kelola yang baik harus menjadi prioritas utama agar BPI Danantara dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

Presenter dan Influencer sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera. Sebagai figur publik dengan jutaan pengikut, pandangan Deddy mencerminkan harapan masyarakat akan perubahan positif dalam pengelolaan kekayaan negara. Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan influencer, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung langkah strategis ini.

Dengan pembentukan BPI Danantara, pemerintah Indonesia optimis dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah patut diapresiasi karena telah mengambil langkah progresif dalam membangun sistem pengelolaan investasi yang lebih terstruktur dan transparan.

Keberanian dalam melakukan reformasi ekonomi ini menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dukungan penuh dari masyarakat juga sangat penting agar BPI Danantara mampu menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia patut diapresiasi atas langkah visionernya dalam membentuk BPI Danantara, sebuah inisiatif strategis yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh negeri. Kehadiran BPI Danantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, di mana setiap daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga sebuah terobosan yang menunjukkan kepemimpinan progresif dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi. Dengan adanya BPI Danantara, pemerintah memberikan dorongan besar bagi sektor usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang merata, sehingga daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian bisa tumbuh sejajar dengan pusat-pusat ekonomi utama.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh Ayudia Alif )*

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025-2029, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menilai langkah pemerintah sebagai bentuk keberlanjutan visi pembangunan yang lebih adil dan merata.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tetap konsisten sejak masa kampanye hingga saat ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025-2029. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan harus tetap fleksibel, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas dengan kombinasi pendekatan ekspansif-kontraktif. Adies juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah tantangan ekonomi global yang bergejolak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga diuntungkan oleh faktor-faktor domestik yang menopang pertumbuhan ekonomi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap berada di atas 5%. Hal ini didorong oleh berbagai momen penting seperti hari raya keagamaan, serta perayaan akhir tahun.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah reformasi struktural. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama, reformasi struktural untuk mengatasi sejumlah isu yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, memprioritaskan arah kebijakan untuk membangkitkan lagi sektor manufaktur, pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai mesin utama ekonomi dan penyedia lapangan kerja terbesar. Ketiga, menyehatkan fiskal sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Rizal menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo bisa menjadi langkah radikal untuk memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini terlalu diberatkan oleh belanja birokrasi yang besar.

Sektor manufaktur, pangan, serta UMKM menjadi prioritas utama dalam strategi pemerataan ekonomi. Ketiga sektor ini memiliki peran krusial sebagai mesin utama pertumbuhan dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif bagi industri manufaktur agar mampu meningkatkan daya saing dan ekspansi produksi. Di sektor pangan, upaya dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur pertanian serta memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis.

Sementara itu, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM, baik melalui penyederhanaan regulasi, akses permodalan yang lebih mudah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha kecil. Dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, diharapkan sektor ini dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Efisiensi anggaran menjadi langkah lain yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini cenderung terbebani oleh belanja birokrasi, kini diarahkan untuk lebih fokus pada sektor-sektor produktif. Pemerintah menargetkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara sehingga alokasi dana dapat lebih optimal dalam mendukung investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan pilar utama kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan pro-investasi telah disiapkan untuk menarik lebih banyak investasi domestik maupun asing ke sektor-sektor strategis. Reformasi perizinan usaha, kemudahan dalam berinvestasi, serta insentif fiskal bagi investor menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan arus investasi ke dalam negeri. Dengan meningkatnya investasi, lapangan kerja baru dapat tercipta, dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata.

Kebijakan pemerataan ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya sekadar angka dalam laporan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi struktural, penguatan sektor strategis, efisiensi anggaran, hingga peningkatan investasi, pemerintah berupaya menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh dan inklusif.

Sinergi antara kebijakan yang diterapkan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan visi pemerataan ekonomi ini. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, serta masyarakat luas, kebijakan pemerataan ekonomi diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan dukungan seluruh elemen bangsa optimis bahwa melalui kerja keras dan kolaborasi yang baik, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dapat terwujud, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini diharapkan mampu membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, balita, dan siswa sekolah melalui pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menyoroti tantangan utama dalam implementasi program ini, terutama dalam pembangunan dapur MBG. Pendirian dapur MBG bertujuan mendekatkan akses makanan bergizi kepada penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pendirian 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia pada 2026.

Sebagai lembaga negara non-kementerian, Badan Gizi Nasional berkomitmen mendukung program MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lucy menegaskan pentingnya pemerataan gizi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi ibu hamil berisiko tinggi atau anak yang kekurangan gizi di Surabaya. Jika gizi terpenuhi merata, kita siap menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan agar program MBG difokuskan pada daerah dengan angka stunting tinggi. Menurutnya, langkah ini penting agar alokasi anggaran tetap seimbang dan tidak mengorbankan program lain yang juga krusial bagi masyarakat. Ia menyarankan implementasi bertahap, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Ambon, NTT, dan Aceh.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari, mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” jelas Agus.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, menekankan pentingnya program ini dalam pencegahan stunting. Menurutnya, memastikan asupan makanan bergizi bagi anak-anak usia sekolah merupakan langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih sehat.

“Mencegah itu adalah salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi terutama kepada yang diprogramkan oleh Pak Prabowo sekarang, yaitu anak sekolah,” ujar Rohina. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup sejak dini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dengan kondisi kesehatan yang baik, sehingga di masa depan akan menjadi orang tua yang sehat pula.

Rohina menambahkan bahwa jika program ini dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, percepatan penurunan angka stunting dapat tercapai dengan lebih baik. “Ibu hamil yang memiliki gizi baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk melahirkan anak dengan kondisi stunting,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Dengan kerja sama berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.