Jakarta – Klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) soal pelemahan ekonomi tak sejalan dengan data resmi, yang justru memperlihatkan fundamental ekonomi nasional tetap solid di tengah tekanan global.

Sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap solid, mulai dari inflasi yang terkendali di kisaran 3,5 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen. Di saat yang sama, konsumsi domestik yang mencapai sekitar 90 persen turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi kuat dan kredibel di tengah dinamika global.

“Saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik, malah orang-orang sana pada kagum tuh,” ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta.

Ia juga memastikan likuiditas tetap terjaga melalui strategi pengelolaan kas yang proaktif, termasuk penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendorong aktivitas ekonomi.

“Cash management kita sudah baik. Yang Rp300 triliun kita masukin ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas, supaya ekonomi bisa berjalan. Jadi nggak usah takut dengan APBN, pemerintah masih cukup dan uang kita masih banyak,” katanya.

Pemerintah juga menjaga daya beli melalui kebijakan subsidi tepat sasaran, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan.

Sementara itu, Chief Economist IQI Global Shan Saeed menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%,” ujarnya.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” imbuh Shan Saeed.

Sebagai informasi, gambaran positif ekonomi Indonesia juga tercermin dari realisasi investasi pada Triwulan I-2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat 18,93 persen.

Dengan berbagai indikator tersebut, kondisi ekonomi nasional dinilai tetap stabil. Data yang ada menunjukkan daya beli masyarakat terjaga, sekaligus menepis klaim pelemahan ekonomi yang disampaikan BOI.***

JAKARTA – Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai langkah konkret menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis pada 29 April 2026, termasuk fasilitas kilang bensin di Cilacap dan Dumai. Proyek ini ditargetkan mampu menekan impor bensin nasional hingga 10 persen sekaligus memperkuat struktur industri energi domestik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari groundbreaking tahap II dalam peta jalan hilirisasi nasional yang kini memasuki fase implementasi. Proyek kilang gasoline yang dibangun diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun, menandai peningkatan kapasitas produksi dalam negeri secara signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan ini membuktikan efektivitas kerja Satuan Tugas Hilirisasi yang langsung diwujudkan dalam proyek konkret.

“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai kebijakan hilirisasi belum berdampak nyata. Pemerintah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena proyek-proyek strategis telah memasuki tahap konstruksi dan implementasi yang terukur di berbagai daerah.
Tuduhan yersebut juga dinilai mengabaikan fakta bahwa hilirisasi telah berjalan sebagai kebijakan konkret lintas sektor. Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai diarahkan untuk menekan impor energi, sementara proyek Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim diproyeksikan menggantikan ketergantungan terhadap LPG impor yang masih tinggi.

Selain itu, kritik tersebut tidak mencerminkan pendekatan terintegrasi yang dijalankan pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan penerimaan negara. Proyek di Morowali, Gresik, dan Sei Mangkei menunjukkan bahwa manfaat kebijakan ini telah menjangkau berbagai wilayah.

Pemerintah juga memperluas infrastruktur energi melalui pembangunan tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Di sektor energi alternatif, proyek DME menjadi prioritas sebagai substitusi impor LPG yang masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Bahlil Lahadalia, keseluruhan proyek ini mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi.

“Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, dan mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Bahlil Lahadalia.

Percepatan hilirisasi ini memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Penunjukan Muhamad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepemimpinan yang berakar pada pengalaman lapangan dan nilai-nilai aktivisme. Langkah ini dinilai memperkuat pendekatan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial yang kompleks.

Keputusan Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum DPP KNPI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham. Ia menilai bahwa latar belakang aktivisme menjadi faktor penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang matang.

“Yang paling pokok itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana seseorang lahir dari proses perjuangan panjang sebagai aktivis,” ujar Idrus.

Menurutnya, pengalaman panjang dalam dunia pergerakan membentuk pemimpin yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ciri karakter itu lebih sensitif, lebih responsif, lebih peka, dan lebih mobile, bahkan dalam sikap kepemimpinannya akan diinspirasi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang kuat. Ini yang dibutuhkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Ia turut mengajak publik untuk melihat secara objektif dan tidak terjebak pada narasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan figur aktivis dalam pemerintahan menunjukkan bahwa ruang partisipasi tetap terbuka, termasuk bagi mereka yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

“Kita harus dukung. Justru dengan pengalaman panjang itu, dia punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Pegiat Sosial Politik dan Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Guntur Siregar. Ia menilai masuknya aktivis ke dalam kabinet sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan.

“Saya mendukung banyaknya aktivis yang biasanya beroposisi masuk ke dalam pemeritantahan. Apalagi sosok Jumhur Hidayat yang sudah kenyang makan asam garam dunia pergerakan, pasti cepat beradaptasi di lingkungan jabatan barunya,” ujarnya.

Di tengah munculnya kritik dari sejumlah pihak, termasuk yang disuarakan kelompok Barisan Oposisi Indonesia (BOI) terkait isu kriminalisasi aktivis, keterlibatan tokoh dengan latar belakang gerakan sosial dalam kabinet dinilai menunjukkan bahwa ruang partisipasi dalam sistem demokrasi tetap terbuka.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi figur yang memiliki rekam jejak kritis untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. #

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Presiden menargetkan pendirian 80.000+ unit untuk menggerakkan ekonomi desa, hal tersebut memastikan penyerapan hasil tani/nelayan, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 25.000+ unit ditargetkan beroperasi secara fisik pada 2026.

“Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan dua atau tiga minggu lagi. Sesudahnya kita akan meresmikan 25.000 koperasi” kata Presiden Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap.

Presiden Prabowo Subianto menekankan koperasi ini memiliki wujud fisik (bukan fiktif), dilengkapi gudang, cold storage (pendingin), gerai, kendaraan operasional, dan alat pengering.

Koperasi yang dibangun merupakan fisik yang memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional. Ia menyebutkan setiap koperasi dilengkapi dengan gudang, alat pendingin, kendaraan operasional untuk distribusi barang.

“Coba dibuka dalam sejarah, saya minta dibuka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu atau 30 ribu bisa dibangun dalam satu tahun” ungkap Presiden.

Kehadiran koperasi dirancang sebagai agregator utama ekonomi pedesaan dengan tata kelola niaga melalui sistem digitalisasi.

Fokus utama Koperasi Merah Putih adalah memotong rantai distribusi yang panjang agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sebelumnya program Kopdes Merah Putih mendapat kritik tajam yang dinilai rawan penyelewengan dan tumpang tindih dengan BUMDes serta melemahkan otonomi desa karena alokasi anggaran yang dinilai dipaksakan.

Kritik tajam salah satunya muncul dari Barisan Oposisi Indonesia yang menyoroti berbagai program pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun fakta dilapangan bicara lain, keberhasilan pemerintah dalam mengelola pertumbuhan Kopdes Merah Putih menjadi bukti sahih bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih, seperti halnya di daerah Jawa Timur.

Provinsi ini dinobatkan sebagai Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards (NGA) 2026. Provinsi paling timur Pulau Jawa itu dinilai berkontribusi besar dalam mendukung realisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kontribusi terbesar Jatim dalam pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pengolahan dan manufaktur. Kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih ini diharap bisa membuat industri sektor lain semakin menggeliat.

“Kita terus berikhtiar. Kontribusi paling besar adalah dari industri pengolahan (manufaktur). Hilirisasi di Jawa Timur sudah cukup maju, dan kini kita ingin memperkuat sektor agro, hortikultura, serta peternakan agar memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat,” ujar Khofifah.

JAKARTA – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kian menunjukkan arah yang terintegrasi melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, militer, daerah, hingga perguruan tinggi dan industri. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tekanan geopolitik global, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok pangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 komandan satuan. “Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kini menempatkan sektor pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, bukan sekadar urusan produksi. Untuk itu, konsolidasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar sistem pangan nasional dapat berjalan efektif dari hulu hingga hilir. “Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari penguatan di tingkat akar rumput, pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan target hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperkuat distribusi pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok.

Di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan capaian signifikan dalam penguatan ketahanan pangan. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa wilayahnya berhasil menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan skor 81,98, disertai surplus beras mencapai 1,2 juta ton pada awal 2026. “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan. Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat tetap bisa membeli dengan harga wajar,” kata Muhidin.

Sementara itu, sinergi lintas sektor juga diperkuat melalui kolaborasi riset dan industri. Universitas Gadjah Mada melalui Fakultas Teknik bekerja sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan PT Agrotekno Estetika Laboratoris dalam pengembangan inovasi pemanfaatan energi panas bumi menjadi pupuk ramah lingkungan melalui proyek Katrili.

Dekan Fakultas Teknik UGM, Selo, menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjembatani riset dan implementasi teknologi. “Pengembangan Katrili menjadi contoh konkret integrasi energi dan pangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau 2026. Langkah strategis tersebut dilakukan melalui koordinasi antarkementerian/lembaga dalam memperkuat cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah memastikan produksi pangan nasional tetap berada dalam kondisi aman didukung stok beras nasional yang kuat dan langkah mitigasi yang terkoordinasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi dinamika iklim saat ini berada dalam kondisi terkendali.

“Kalau dampak ini, ada El Nino, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita sudah 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Amran.

Penguatan ketahanan pangan nasional tersebut didukung kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air, serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Sinergi tersebut difokuskan pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi sumber air, percepatan tanam, serta penyediaan sarana produksi pertanian guna menjaga stabilitas hasil panen selama musim kemarau berlangsung.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kering, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung program irigasi dan penyediaan benih unggul. Lebih dari Rp3 triliun di antaranya difokuskan untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air di wilayah rawan kekeringan.

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa secara umum kondisi iklim Indonesia masih mendukung sektor pertanian meskipun kewaspadaan terhadap potensi kekeringan tetap diperlukan.

“Kondisi iklim Indonesia sebenarnya sangat baik untuk pertanian. Kekeringan tidak terjadi setiap saat dan kita sudah cukup familiar dalam menghadapinya,” ujarnya.

BMKG memproyeksikan musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dengan puncak kekeringan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga September. Potensi El Nino tahun ini diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat dengan probabilitas sekitar 50–60 persen.

“Kecenderungannya, semakin kuat El Nino maka Indonesia akan semakin kering. Namun kondisi ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah,” katanya.

Oleh: Anne Cantika )*

Sinergi lintas sektor menjadi kata kunci dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga gangguan rantai pasok menuntut pendekatan yang tidak bisa lagi bersifat parsial. Ketahanan pangan bukan sekadar urusan sektor pertanian, melainkan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif dengan menempatkan sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat.

Pemerintah, sebagai penggerak utama, telah mengambil peran strategis melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Upaya peningkatan produksi pertanian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan penguatan infrastruktur, digitalisasi sistem distribusi, serta dukungan pembiayaan yang inklusif. Di sisi lain, sektor swasta turut berkontribusi melalui investasi pada teknologi pertanian modern, pengolahan hasil panen, hingga penguatan rantai pasok yang lebih efisien. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, di mana setiap aktor memiliki peran yang jelas dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah potensi musim kemarau 2026, didukung kondisi cadangan beras yang kuat serta langkah mitigasi terkoordinasi lintas sektor. Penguatan ketahanan pangan tersebut ditopang sinergi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Tidak kalah penting, peran akademisi dan lembaga riset menjadi tulang punggung dalam menghadirkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Pengembangan bibit unggul, teknologi irigasi hemat air, serta sistem pertanian presisi merupakan contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan diterjemahkan menjadi solusi konkret. Ketika inovasi ini diadopsi oleh petani dengan dukungan pemerintah dan dunia usaha, maka produktivitas meningkat tanpa harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Di sinilah letak kekuatan sinergi, yakni menghubungkan pengetahuan dengan praktik lapangan secara efektif.

Masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro di sektor pangan, juga memiliki posisi sentral dalam ekosistem ini. Pemberdayaan mereka melalui pelatihan, akses terhadap teknologi, dan kemudahan permodalan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kesejahteraan. Program-program berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan lokal turut memperkaya pendekatan ketahanan pangan, menjadikannya lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya di berbagai daerah. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga gerakan kolektif yang tumbuh dari tingkat akar rumput.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian Dr. Hermanto mengatakan strategi menghadapi kemarau tidak semata fokus pada mitigasi, tetapi juga tetap mendorong peningkatan produksi sebagai bagian dari agenda besar swasembada pangan berkelanjutan. Melalui berbagai program strategis, Ditjen LIP mendorong optimalisasi lahan (oplah) hingga 300 ribu hektare, khususnya pada lahan eksisting dengan indeks pertanaman rendah agar produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, kunci keberhasilan menghadapi musim kemarau terletak pada sinergi lintas sektor yang solid. Dengan koordinasi yang kuat dan langkah antisipatif yang terukur, produksi pangan nasional diyakini tetap terjaga meskipun di tengah tantangan iklim.

Pendekatan kolaboratif ini membuka peluang besar dalam mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu atau dua komoditas utama dapat dikurangi dengan mengembangkan potensi pangan lokal yang beragam. Di sinilah peran sinergi menjadi krusial, karena pengembangan komoditas alternatif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari riset, produksi, hingga pemasaran. Dengan diversifikasi yang kuat, ketahanan pangan menjadi lebih resilien terhadap berbagai risiko eksternal.

Dalam konteks global, sinergi lintas sektor juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatan pangannya sekaligus berkontribusi pada stabilitas pangan dunia. Kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset membuka akses terhadap teknologi, pasar, dan praktik terbaik dari berbagai negara. Namun, kekuatan utama tetap terletak pada soliditas kolaborasi di dalam negeri yang menjadi fondasi bagi setiap langkah ke luar.

Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks, namun dengan fondasi sinergi yang kuat, Indonesia memiliki modal besar untuk menjawabnya. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dalam menjaga kolaborasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan secara terintegrasi. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antaraktor, sehingga sinergi yang terbangun dapat terus berkelanjutan.

Dengan demikian, sinergi lintas sektor bukan sekadar strategi, melainkan kebutuhan mendasar dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketika seluruh elemen bangsa bergerak bersama dalam satu visi, maka ketahanan pangan tidak hanya menjadi tujuan yang dapat dicapai, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Indonesia, dengan segala potensi dan kekuatan kolaboratifnya, berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Masalah Pangan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketahanan pangan tetap menjadi isu penting bagi Indonesia, terutama di tengah tekanan global seperti perubahan iklim, naik-turunnya harga komoditas, dan gangguan rantai pasok. Kondisi ini membuat upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, pelaku usaha, petani, hingga Masyarakat, agar ketahanan pangan nasional bisa tetap terjaga secara berkelanjutan.

Konsep collaborative governance menekankan pada sinergi lintas sektor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pangan, hal ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan sumber daya. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika tantangan pangan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Kementerian Pertanian menjadi salah satu aktor utama dalam mendorong kolaborasi ini. Upaya percepatan tanam serentak, misalnya, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Kementan menekankan bahwa percepatan tanam serentak dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi di tengah ancaman krisis global. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani di lapangan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa secara nasional, gerakan tanam serentak mencakup 25 provinsi dengan total target tanam mencapai sekitar 50 ribu hektare yang tersebar pada lokasi Oplah pada 2024 seluas 20.000 hektare, Oplah 2025 seluas 18.800 hektare, serta CSR 2025 seluas 10.322 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas 1.116 hektare.

Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam.

Menurut Idha, keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah.

Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan TNI dalam sektor pertanian. TNI turut memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan koperasi desa yang diandalkan untuk mendistribusikan pangan lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil produksi tidak terhambat dalam proses distribusi, terutama di wilayah terpencil atau rawan akses. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem logistik pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan nasional tercapai berkat sinergi dan disiplin TNI. Dukungan tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan program pertanian hingga ke tingkat petani. Keterlibatan TNI berlangsung dari tingkat bintara pembina desa hingga pimpinan tertinggi. Peran ini memastikan program pertanian berjalan efektif di lapangan.

Capaian sektor pertanian saat ini menunjukkan hasil signifikan. Produksi pangan nasional telah mencapai sekitar 34,69 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah menembus 5,12 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut diakui lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA). Data tersebut juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan TNI menjadi kekuatan utama dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Peran ini diperkuat hingga tingkat desa dengan koperasi sebagai ujung tombak.

Peran TNI menjadi semakin strategis di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok pangan global. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi. Ketahanan pangan tidak lagi sekadar soal produksi. Pangan kini menjadi bagian dari strategi pertahanan negara.

Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan produktivitas, sementara urbanisasi dapat mengurangi lahan pertanian. Dalam situasi ini, pendekatan kolaboratif menjadi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong inovasi berbasis teknologi untuk mendukung sistem pangan yang tangguh.

Collaborative governance menawarkan kerangka yang relevan dan efektif dalam membangun ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, TNI, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen jangka panjang, namun dengan kolaborasi yang solid, ketahanan pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah nyata negara dalam merespons berbagai ancaman digital yang semakin kompleks, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat serta meningkatnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital yang tidak ramah anak, Indonesia dinilai mengambil langkah maju melalui hadirnya PP TUNAS. Regulasi tersebut bukan sekadar perangkat hukum, tetapi juga mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan regulasi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak memperoleh ruang digital yang lebih aman.

“PP TUNAS menjadi bukti negara hadir menjaga anak-anak Indonesia agar tumbuh di lingkungan digital yang sehat dan terlindungi. Platform digital tidak cukup hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi anak,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, implementasi PP TUNAS dilakukan melalui sinergi lintas sektor, termasuk bersama berbagai platform digital global. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perlindungan anak tidak berhenti pada regulasi, tetapi berjalan efektif melalui pengawasan dan tanggung jawab bersama.

Ia menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar kebijakan tersebut memberi dampak nyata.

“Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar implementasinya benar-benar efektif,” katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai implementasi PP TUNAS menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara nasional.

“Negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak terlindungi, termasuk saat beraktivitas di ruang digital yang terus berkembang,” ujar Arifah.

Dari sisi pengawasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai PP Nomor 17 Tahun 2025 memberi dukungan bagi orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era teknologi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut regulasi ini membantu orang tua menghadapi derasnya arus algoritma dan konten digital.

“PP Tunas menjadi instrumen yang membantu orang tua agar tidak menghadapi tantangan digital sendirian dalam mendampingi anak,” kata Jasra.

Menurut Jasra, lahirnya PP TUNAS merupakan respons terhadap berbagai ancaman yang dihadapi anak di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko kecanduan gawai.

“Regulasi ini hadir untuk menjawab meningkatnya ancaman digital terhadap anak dan memperkuat sistem perlindungan yang lebih adaptif,” ujarnya.

Ia menambahkan aturan tersebut disusun melalui kajian panjang, berlandaskan amanat konstitusi dan komitmen terhadap Konvensi Hak Anak.

“Setelah pandemi, akses internet anak meningkat sangat pesat. Peluangnya besar, tetapi ancamannya juga nyata dan tidak boleh diabaikan,” tutur Jasra.

Melalui PP TUNAS, pemerintah menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi agenda strategis yang dijalankan melalui regulasi, kolaborasi, serta pengawasan berkelanjutan. Kebijakan ini dinilai menandai langkah Indonesia memperkuat komitmen menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi generasi masa depan.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi anak di ruang digital melalui PP 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks, terutama terkait paparan konten negatif, eksploitasi daring, hingga kecanduan teknologi yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa PP TUNAS merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari risiko dunia digital.

“PP TUNAS ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ruang digital yang aman dan sehat. Kami ingin platform digital tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga ruang yang melindungi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat sejumlah platform global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi ini.

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dengan melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat. PP TUNAS mengatur kewajiban platform dalam memperkuat moderasi konten, meningkatkan sistem keamanan, serta menyediakan fitur perlindungan anak yang lebih ketat. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data anak juga menjadi perhatian utama.

Selain itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menilai klasifikasi usia anak dalam PP TUNAS telah sesuai dengan aspek tumbuh kembang.

“Sejauh ini masih sesuai dengan kaidah ilmiah. Kita memang tidak bisa sepenuhnya meniadakan akses karena ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan,” kata Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga selaras dengan rekomendasi internasional, termasuk dari American Academy of Pediatrics, yang menekankan pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan teknologi, PP TUNAS tidak hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga penguatan literasi digital bagi anak dan orang tua. Di sisi lain, regulasi ini mendorong pelaku industri untuk menghadirkan inovasi layanan yang lebih aman, termasuk penguatan algoritma penyaring konten dan fitur kontrol orang tua.

Implementasi PP TUNAS mencerminkan upaya Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan generasi muda secara optimal di tengah pesatnya transformasi teknologi.