JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pengerahan personel, bantuan logistik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah memberikan respons cepat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintah langsung mengambil langkah penanganan sejak bencana terjadi. Menurutnya, negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan proses penanganan berjalan secara efektif.

“Pemerintah terus bergerak cepat menangani saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Teddy.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan serta memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat.

“Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Presiden menugaskan sejumlah pejabat untuk turun langsung ke wilayah terdampak, yaitu Labuan Bajo dan Maumere. Rombongan tersebut terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, serta tim dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog.

Selain mengirimkan personel, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa 50 ribu paket sembako yang berasal dari bantuan Presiden. Bantuan tersebut dikirim ke Maumere untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa.

“Selain itu telah diberangkatkan ke Maumere berupa 50 ribu paket sembako dari Banpres untuk masyarakat terdampak. Pemerintah akan terus hadir dan memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan tepat,” kata Teddy.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginstruksikan seluruh jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana.

“Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan,” ujar Dody.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT juga melakukan penanganan terhadap sejumlah titik longsor di ruas jalan nasional. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifkan posko agar koordinasi penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif. BNPB juga telah mengirimkan bantuan darurat dari gudang logistik di Flores Timur sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan di wilayah terdampak. (*)

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan kesehatan, serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Langkah cepat tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026) menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sejumlah instansi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Provinsi NTT, terlibat dalam penanganan darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Langkah penyelamatan, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar, termasuk rumah sakit, harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” ujar Pratikno.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera melakukan pendataan dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Tolong segera lakukan identifikasi kebutuhan agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif,” katanya.

Pratikno menjelaskan bahwa data kebutuhan dari daerah akan mempermudah BNPB dalam mengoordinasikan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, kebutuhan mendesak, seperti rumah sakit sementara, fasilitas pengungsian, serta dukungan logistik lainnya, dapat segera dipenuhi berdasarkan hasil identifikasi tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di NTT. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh kepada BNPB agar proses penanganan dapat berlangsung secara cepat, terarah, dan efektif.

“Dukungan dari Presiden kepada BNPB sudah diberikan dan diharapkan seluruh proses penanganan dapat berlangsung secara efektif,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Sosial langsung bergerak sejak gempa terjadi. Pemerintah telah mengirimkan bantuan berupa 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

“Kami telah mengirimkan 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga telah berangkat ke NTT untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, bantuan tersalurkan dengan baik, serta berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi dapat segera ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa keselamatan warga harus menjadi fokus utama. Pemerintah juga diminta memastikan pengungsi memperoleh tempat yang aman, kebutuhan pangan tersedia, kelompok rentan mendapatkan pelayanan, serta pendataan korban dilakukan secara cepat dan akurat. (*)

Oleh : Agustinus Kase )*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika bencana alam melanda dan mengancam keselamatan warga. Respons cepat yang dilakukan dalam menangani dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan bantuan. Berbagai langkah darurat segera diambil dengan mengerahkan sumber daya dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memastikan proses penanganan dapat berjalan secara efektif.

Kehadiran pemerintah tidak hanya ditunjukkan melalui penyampaian kebijakan atau instruksi dari pusat, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Pengiriman personel, distribusi bantuan logistik, pengerahan alat berat, serta pelibatan berbagai instansi menjadi bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak agar setiap kebutuhan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah agar bergerak cepat menangani dampak gempa sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi. Menurut Teddy, sejak pagi pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan di wilayah Flores dan memastikan bantuan dikirim kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan yang diperlukan. Sebagai bentuk respons konkret, pemerintah juga mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak yang disalurkan melalui Maumere. Kehadiran bantuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada koordinasi administratif, melainkan diarahkan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di lapangan.

Presiden Prabowo juga menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk mendatangi Labuan Bajo dan Maumere guna melihat secara langsung kondisi serta perkembangan penanganan bencana. Rombongan tersebut melibatkan Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, serta unsur dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog.

Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menjadi penting karena bencana gempa tidak hanya menyangkut persoalan keselamatan warga, tetapi juga berdampak terhadap infrastruktur, layanan dasar, distribusi logistik, komunikasi, energi, hingga kebutuhan pengungsi. Pendekatan kolaboratif yang diterapkan pemerintah memperlihatkan bahwa penanganan bencana memerlukan kerja sama yang terintegrasi agar setiap kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut bergerak merespons kondisi tersebut dengan menginstruksikan jajaran balai di wilayah NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam proses penanganan pascabencana. Dody menekankan bahwa kesiapan personel, ketersediaan alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan unsur penting agar infrastruktur yang mengalami kerusakan dapat segera ditangani.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT juga telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah ruas jalan nasional yang terdampak longsoran. Laporan sementara menunjukkan adanya tiga titik longsoran di ruas Ruteng–Km 210, satu titik pada ruas Km 210–Batas Kabupaten Manggarai, serta delapan titik pada ruas Aegela–Batas Kota Ende. Untuk menjaga konektivitas dan memastikan jalur transportasi tetap dapat digunakan, sejumlah alat berat seperti loader dan excavator telah dikerahkan menuju lokasi penanganan.

Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat bencana agar proses penanganan memiliki dasar koordinasi yang jelas. Penetapan status tersebut kemudian diikuti dengan pengaktifan pos komando atau posko sebagai pusat koordinasi penanganan di wilayah terdampak. Menurut Suharyanto, keberadaan posko akan memudahkan proses pendataan dampak bencana, pencarian dan pertolongan, hingga penanganan masyarakat yang harus mengungsi apabila kondisi mengharuskannya.

BNPB juga telah menggerakkan bantuan darurat sejak kesempatan pertama dengan memobilisasi berbagai kebutuhan dari gudang logistik BNPB di Flores Timur. Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.

Jika dilihat secara lebih luas, gerak cepat menghadapi bencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola yang semakin responsif sepanjang setahun terakhir. Berbagai program nasional terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat. Keberhasilan pemerintah selama setahun dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat ketahanan pangan, memperluas pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan menjadi modal penting dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana di NTT.

Pada akhirnya, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian, dan koordinasi yang baik harus terus dijaga agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan warga terdampak gempa di NTT dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Fransiska Leki )*

Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan pascabencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengedepankan koordinasi lintas lembaga, kecepatan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Langkah tersebut menjadi penting karena situasi pascagempa membutuhkan respons terpadu agar potensi korban dan kerugian yang lebih besar dapat ditekan sejak awal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah segera melaporkan perkembangan situasi kepada Presiden Prabowo setelah menerima informasi mengenai gempa yang melanda wilayah NTT. Pemerintah pusat juga langsung melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terarah. Koordinasi tersebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Basarnas, serta Kepala BMKG yang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi tsunami.

Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memanfaatkan seluruh instrumen yang dimiliki negara untuk meminimalkan dampak bencana. Dalam situasi darurat, koordinasi menjadi faktor utama karena setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. BMKG berperan dalam memberikan informasi dan peringatan dini, Basarnas bertanggung jawab terhadap proses pencarian dan penyelamatan, sementara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa komunikasi telah dilakukan secara langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses penanganan dapat berjalan secara lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti wilayah kepulauan di NTT.

Keterlibatan TNI dan Polri juga menjadi bagian penting dalam upaya penanganan bencana. Kehadiran aparat di lapangan tidak hanya membantu proses evakuasi korban, tetapi juga mendukung distribusi bantuan, pengamanan lokasi terdampak, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kolaborasi seperti ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan korban dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak. Langkah penyelamatan harus dilakukan secepat mungkin karena masa-masa awal setelah terjadinya bencana merupakan periode yang paling menentukan. Selain itu, pemerintah juga mulai memikirkan langkah lanjutan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan atau tidak lagi layak untuk dihuni.

Di tengah upaya penanganan yang terus dilakukan, pemerintah juga menyampaikan duka cita mendalam atas adanya korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Kehilangan nyawa menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api dunia sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana geologi. Oleh karena itu, peningkatan kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa percepatan pemulihan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur dasar seperti rumah sakit perlu diprioritaskan. Pelayanan kesehatan menjadi aspek yang sangat penting karena masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan penanganan medis secara cepat dan berkelanjutan.

Pratikno juga meminta Gubernur NTT untuk segera melakukan identifikasi kebutuhan tanggap darurat secara lebih rinci. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Kebutuhan seperti rumah sakit sementara, tempat pengungsian, logistik, tenaga medis, serta sarana pendukung lainnya harus segera dipetakan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Pratikno, hasil identifikasi kebutuhan tersebut juga akan membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengelola dukungan dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak. Dengan adanya data yang akurat, distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga masyarakat dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan gempa di NTT menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Dukungan yang diberikan kepada BNPB menjadi bukti bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh proses penanganan berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus mengurangi hambatan birokrasi di lapangan.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik, memperluas program perlindungan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, mendorong pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Berbagai program strategis, mulai dari penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan perlindungan sosial, menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan nasional di tengah berbagai tantangan, termasuk ancaman bencana alam.

Masyarakat juga memiliki peran penting dengan mengikuti informasi resmi, mematuhi arahan evakuasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah perlu menjadikan penanganan gempa NTT sebagai momentum untuk terus meningkatkan sistem peringatan dini, kesiapan fasilitas kesehatan, kapasitas evakuasi, dan ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana. Pada akhirnya, kehadiran pemerintah dalam situasi bencana harus diwujudkan melalui tindakan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya diselamatkan pada saat darurat, tetapi juga didampingi hingga mampu bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara aman dan mandiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua mendapat dukungan dari kalangan mahasiswa. Berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat infrastruktur dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong kemajuan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pembangunan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkecil kesenjangan antara Papua dan daerah lain di Indonesia.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Jayapura, Lukas Haay, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi dalam menjalankan agenda pembangunan Papua melalui berbagai program Asta Cita. Menurut Lukas, konsistensi tersebut terlihat dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan manusia sekaligus infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Papua.

“Pemerintah saat ini konsisten membangun Papua dengan berbagai program Asta Cita, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur, mulai dari jalan hingga rumah bagi masyarakat Papua,” ujar Lukas.

Menurutnya, pembangunan Papua tidak dapat hanya dilihat dari satu sektor karena peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan infrastruktur sekaligus penguatan kapasitas manusia. Infrastruktur yang semakin baik akan membuka konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat, sementara peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi agar masyarakat Papua mampu memanfaatkan berbagai peluang pembangunan secara lebih optimal.

Lukas juga menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk terus memperkuat pembangunan di Papua. Ia menilai keberlanjutan pembangunan menjadi faktor penting agar berbagai program yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

“Saya mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo untuk terus membangun Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.

Lebih lanjut, Lukas mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk ikut mendukung berbagai program pembangunan pemerintah. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat di Papua untuk selalu mendukung program pembangunan pemerintah agar Papua dapat terus maju dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya serta mewujudkan masyarakat Papua yang makmur dan sejahtera,” tuturnya.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan konsistensi kebijakan serta partisipasi publik, agenda pembangunan di Bumi Cenderawasih diharapkan semakin mampu memperkuat fondasi kesejahteraan dan membuka jalan bagi Papua yang lebih maju.

Jakarta – Pembangunan Papua membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan masyarakat agar berbagai program pemerintah dapat memberikan manfaat secara maksimal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur menjadi dua fondasi penting dalam mengejar ketertinggalan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk berkembang. Karena itu, keberlanjutan pembangunan di Papua dinilai harus ditempatkan sebagai agenda bersama yang melibatkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Jayapura, Lukas Haay, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang konsisten dalam membangun Papua. Ia melihat berbagai program dalam agenda Asta Cita telah memberikan perhatian terhadap dua aspek penting, yakni pembangunan SDM dan penguatan infrastruktur bagi masyarakat.

“Pemerintah saat ini konsisten membangun Papua dengan berbagai program Asta Cita, khususnya pembangunan untuk Papua, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, mulai dari jalan-jalan maupun rumah-rumah untuk masyarakat Papua,” ujar Lukas.

Menurut Lukas, pembangunan infrastruktur memiliki posisi strategis dalam memperkuat aktivitas masyarakat, sementara pembangunan SDM menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Papua. Kombinasi keduanya diperlukan agar pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi turut menciptakan masyarakat yang semakin mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah.

Atas dasar itu, Lukas menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan Papua. Menurutnya, keberlanjutan program pemerintah penting untuk memastikan proses pembangunan dapat terus bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

“Saya mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo terus membangun Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan agenda pembangunan. Dukungan publik dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan di berbagai wilayah Papua.

Lukas pun mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk mengambil bagian dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Ia berharap pembangunan yang berkelanjutan mampu membantu Papua mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh elemen masyarakat di Papua harus selalu mendukung program pembangunan pemerintah agar Papua dapat terus maju dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya serta mewujudkan masyarakat Papua yang makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Pembangunan Papua pada akhirnya bukan sekadar persoalan mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan Bumi Cenderawasih yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam membangun Bumi Cenderawasih melalui berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada sektor infrastruktur, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mempercepat kemajuan Papua.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Jayapura, Lukas Haay mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah yang terus mendorong pembangunan di Papua. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan menjadi penting agar masyarakat Papua memperoleh akses yang semakin baik terhadap fasilitas dasar dan peluang peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah saat ini konsisten membangun Papua dengan berbagai Program Astacita, khususnya dalam pembangunan untuk Papua, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, mulai dari jalan-jalan maupun rumah-rumah untuk masyarakat Papua,” ujar Lukas.

Lukas menilai pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan agar masyarakat Papua dapat mengambil manfaat lebih besar dari proses pembangunan yang berlangsung.

Lukas juga menyatakan dukungan terhadap agenda pembangunan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. “Saya mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo untuk terus membangun Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas.

Menurut Lukas, pembangunan Papua membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan tersebut dinilai penting agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Papua untuk selalu mendukung program pembangunan pemerintah agar Papua dapat terus maju dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya serta mewujudkan masyarakat Papua yang makmur dan sejahtera,” ungkap Lukas.

Komitmen pembangunan Papua tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan Papua yang semakin terkoneksi, produktif, dan memiliki daya saing.

Dengan dukungan masyarakat dan konsistensi kebijakan pemerintah, pembangunan di Bumi Cenderawasih diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke berbagai wilayah Papua.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Jayapura — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Jayapura, Lukas Haay, mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersatu dan memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan Papua dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lukas menilai pemerintah saat ini menunjukkan konsistensi dalam membangun Papua melalui berbagai program yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah saat ini konsisten membangun Papua dengan berbagai program Asta Cita, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur, mulai dari jalan-jalan maupun rumah-rumah untuk masyarakat Papua,” ujar Lukas.

Menurut Lukas, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Di sisi lain, pembangunan SDM perlu terus diperkuat agar masyarakat Papua memiliki kesempatan yang semakin besar untuk meningkatkan kemampuan, pendidikan, dan produktivitas.

Lukas menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan Papua. Ia berharap berbagai kebijakan pemerintah dapat terus dikawal dan dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

“Saya mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo untuk terus membangun Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lukas mengajak generasi muda, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Papua menjaga persatuan dan menciptakan suasana yang kondusif. Menurutnya, pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar berbagai program dapat berjalan secara optimal.

“Saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Papua untuk selalu mendukung program pembangunan pemerintah agar Papua dapat terus maju dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya,” kata Lukas.

Ia berharap semangat persatuan dan dukungan terhadap pembangunan dapat menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan Papua yang semakin maju, mandiri, makmur, dan sejahtera. Dengan kolaborasi seluruh pihak, pembangunan Papua diharapkan mampu memberikan peluang yang lebih luas bagi generasi mendatang.

Jayapura — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Jayapura, Lukas Haay, menyampaikan dukungannya terhadap konsistensi pemerintah dalam mendorong pembangunan Papua melalui berbagai program prioritas nasional.

Lukas menilai berbagai agenda pembangunan yang sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian penting dalam mempercepat kemajuan Papua.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas publik, serta rumah bagi masyarakat dinilai dapat membuka akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Papua.

“Pemerintah saat ini konsisten membangun Papua dengan berbagai program Asta Cita, khususnya pembangunan untuk Papua, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, mulai dari jalan-jalan maupun rumah-rumah untuk masyarakat Papua,” ujar Lukas.

Ia mengatakan pembangunan SDM perlu berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta kesempatan ekonomi masyarakat Papua dinilai menjadi fondasi penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Lukas juga menyampaikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk terus memperkuat pembangunan di Papua. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya.

“Saya mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo untuk terus membangun Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lukas mengimbau seluruh elemen masyarakat di Papua untuk menjaga semangat kebersamaan dan memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan pemerintah. Dukungan masyarakat dinilai penting agar proses pembangunan dapat berjalan kondusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pembangunan yang berkelanjutan dapat membantu Papua mengejar ketertinggalan dari daerah lain sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat lokal.

“Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat di Papua untuk selalu mendukung program pembangunan pemerintah agar Papua dapat terus maju dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya serta mewujudkan masyarakat Papua yang makmur dan sejahtera,” pungkas Lukas.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari semangat bersama untuk memperkuat pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintah memperkuat kebijakan dengan memberikan perlindungan dan peluang pemberdayaan bagi pengemudi ojek online atau ojol. Langkah tersebut memasuki babak baru setelah pemerintah menyiapkan payung hukum yang mengatur pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini dipandang penting karena pengemudi ojol tidak hanya menjalankan pekerjaan berbasis layanan transportasi, tetapi juga menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dengan kendaraan, waktu, dan biaya operasional yang mereka tanggung sendiri. Dengan menempatkan ojol dalam ekosistem UMKM, pemerintah membuka peluang agar jutaan mitra pengemudi memperoleh akses lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, pemberdayaan usaha, perlindungan, serta berbagai program pemerintah yang selama ini ditujukan bagi pelaku usaha kecil.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk mengatur status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM. Menurut Maman, substansi regulasi masih dikoordinasikan bersama kementerian terkait agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan para pengemudi sekaligus menciptakan mekanisme pemberdayaan yang lebih terstruktur. Pemerintah juga masih membahas kementerian yang akan menjadi pengampu kebijakan tersebut, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, maupun Kementerian UMKM. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat persoalan ojol hanya dari sisi transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi rakyat.

Selama ini, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi pada dasarnya berkembang dalam skema kemitraan. Kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelumnya mencatat bahwa mitra pengemudi ojek daring dapat ditempatkan dalam kategori usaha mikro, sementara perusahaan aplikasi berada dalam kategori usaha besar sehingga terdapat hubungan kemitraan di antara keduanya. Kerangka tersebut menjadi relevan dalam kebijakan 2026 karena pengakuan yang lebih jelas terhadap posisi ojol sebagai pelaku usaha dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih terarah. Pemerintah kini memiliki kesempatan untuk memastikan kemitraan digital tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pengemudi.

Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tujuan utama penyusunan payung hukum tersebut adalah memperkuat perlindungan sekaligus memperluas akses pemberdayaan bagi para mitra pengemudi. Jika kebijakan ini berjalan secara komprehensif, pengemudi ojol berpotensi memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pengembangan UMKM, termasuk pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas, digitalisasi, hingga penguatan legalitas usaha. Pemerintah dapat menjadikan status tersebut sebagai pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat, sehingga pengemudi tidak hanya bergantung pada pendapatan perjalanan, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan aktivitas ekonomi lain yang produktif. Dengan demikian, kebijakan terhadap ojol dapat diarahkan dari sekadar perlindungan pendapatan menuju peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.

Penguatan posisi ekonomi pengemudi juga perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang memberikan kepastian mengenai pembagian pendapatan dalam ekosistem transportasi daring. Pada 2026, pemerintah mengambil langkah untuk menekan beban potongan yang dikenakan perusahaan aplikasi terhadap pengemudi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa perusahaan transportasi daring roda dua akan menerapkan potongan sebesar 8 persen mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari keseimbangan antara keberlanjutan perusahaan aplikasi dan pendapatan yang diterima pengemudi. Bagi pemerintah, pengaturan tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi digital tetap memberikan manfaat yang proporsional kepada pelaku usaha di lapangan.

Sufmi Dasco Ahmad juga menilai bahwa keberadaan pemerintah dalam pengaturan ekosistem transportasi daring perlu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan aplikator dan pengemudi. Dengan potongan yang lebih rendah, ruang pendapatan yang tersisa bagi pengemudi dapat semakin besar sehingga membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga. Kebijakan tersebut menjadi semakin penting ketika pengemudi harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan kendaraan, serta biaya perlindungan sosial. Karena itu, penguatan status sebagai pelaku UMKM dapat dilengkapi dengan kebijakan tarif, kemitraan, dan perlindungan sosial agar manfaat ekonomi yang diterima pengemudi semakin nyata.

Pemerintah juga memiliki ruang besar untuk menghubungkan pengemudi ojol dengan program pembiayaan UMKM dan peningkatan kapasitas usaha. Kajian ekonomi pada 2026 menunjukkan bahwa salah satu tantangan UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan akibat belum terintegrasinya data usaha dan transaksi. Karena itu, integrasi data menjadi salah satu agenda penting agar pelaku usaha mikro yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan dapat memperoleh akses pembiayaan berdasarkan rekam aktivitas ekonominya. Bagi pengemudi ojol, ekosistem digital justru menyediakan jejak transaksi yang dapat menjadi bagian dari penguatan penilaian kelayakan usaha apabila dikelola secara tepat dan tetap memperhatikan perlindungan data.

Menjadikan ojol bagian dari UMKM merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan kebijakan ekonomi kerakyatan. Pemerintah tidak sekadar melihat pengemudi sebagai pelaksana layanan transportasi berbasis aplikasi, tetapi sebagai bagian dari pelaku ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang dan naik kelas. Melalui kepastian regulasi, penguatan kemitraan, pembiayaan yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas, serta pengaturan ekosistem digital yang lebih adil, pemerintah dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan jutaan pengemudi dan keluarganya. Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan arah pembangunan yang menempatkan transformasi digital bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menghadirkan manfaat pembangunan yang semakin luas.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan