Oleh: Andy Syahrul

Pilkada serentak 2024 telah berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Di berbagai daerah, proses demokrasi ini bukan hanya ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga cerminan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.

Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, mengapresiasi pencapaian ini, menyebut keberhasilan pilkada tidak lepas dari peran aktif seluruh elemen masyarakat. Mulai dari penyelenggara, pengawas, dan masyarakat bahu-membahu mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga menciptakan atmosfer demokrasi yang damai.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami esensi demokrasi yang tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjaga harmoni sosial. Dalam suasana seperti ini, penting bagi kita untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan agar hasil positif dari pilkada tidak ternoda oleh konflik atau perpecahan.

Demokrasi sejati tidak hanya diukur dari proses pemilihan yang berjalan tertib, tetapi juga bagaimana masyarakat bersikap setelahnya. Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Lampung, Puji Raharjo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah. Ia menekankan bahwa hasil resmi pilkada tetap menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan segala bentuk hasil cepat hanyalah gambaran awal. Menurutnya, proses demokrasi ini adalah hal biasa dalam mencari pemimpin sesuai kehendak rakyat, sehingga dia mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi dengan tetap menjaga kondusivitas.

Setelah pilkada, bukan saatnya memperuncing perbedaan pilihan, namun sebaliknya. Inilah waktu untuk menyatukan kembali semangat kebersamaan yang sempat terpecah karena dinamika kampanye. Sejatinya, demokrasi adalah alat untuk menciptakan harmoni, bukan untuk memicu konflik.

Salah satu tantangan terbesar pasca pemilu adalah maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks. Informasi semacam ini sering kali menjadi pemantik konflik di masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, KM. Rusli Rahman, mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan pasca pilkada. KM. Rusli mengatakan meskipun saat pemilu berbeda pilihan, masyarakat harusnya bersatu kembali, menjalani aktivitas seperti biasa, dan menghindari hoaks.

KM. Rusli Rahman juga menekankan pentingnya tabayyun atau memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang ingin menjaga persatuan.

Keberhasilan pilkada serentak 2024 tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam memastikan semua tahapan berjalan sesuai peraturan. Aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan berbagai institusi lainnya telah bekerja keras untuk menjaga netralitas dan keamanan. Namun, keberhasilan ini juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

Masyarakat yang ikut serta dalam menjaga kedamaian telah menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Partisipasi aktif, seperti melaporkan pelanggaran dan mengawal proses pemilu, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya menjaga demokrasi yang sehat.

Ke depan, Indonesia harus terus memupuk semangat persatuan. Pilkada bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proses baru untuk membangun bangsa. Perbedaan pilihan dalam pemilu seharusnya tidak menjadi alasan untuk menciptakan jurang pemisah di antara masyarakat. Justru, perbedaan ini harus dilihat sebagai kekayaan demokrasi yang harus dijaga dan dihormati.

Sebagai bangsa besar dengan beragam latar belakang, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada kemenangan politik, tetapi juga pada upaya membangun kerukunan. Seperti yang disampaikan Muhlis Ali, keberhasilan demokrasi Indonesia adalah buah dari kerja keras bersama semua elemen masyarakat.

Pilkada serentak 2024 adalah bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan proses demokrasi dengan aman dan damai. Namun, tugas kita tidak berhenti di sini. Persatuan dan kesatuan harus terus dijaga, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa.

Marilah kita semua, tanpa memandang latar belakang atau pilihan politik, bersama-sama menjaga kedamaian dan keharmonisan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran untuk tidak mudah terprovokasi, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan sejahtera.

Keberhasilan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dengan menjaga persatuan, kita tidak hanya mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi mendatang.

)* Penulis merupakan alumni Mahasiswa Ilmu Politik asal Makassar

Jakarta – Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di berbagai daerah terus dijaga dengan baik berkat peran aktif masyarakat. Aparat keamanan mengapresiasi partisipasi warga yang turut menjaga kondusivitas wilayah pasca pemungutan suara.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit mengatakan bahwa stabilitas keamanan pasca-Pilkada menjadi prioritas utama. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat.

“Kami sangat menghargai peran serta masyarakat yang ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Semangat gotong royong untuk menjaga kedamaian pasca-pemilu sangat terlihat di seluruh wilayah,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengatakan terdapat beberapa langkah preventif yang dilakukan polisi dalam menjaga Kamtibmas pasca Pilkada, yaitu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat yang aktif di level akar rumput, untuk menciptakan suasana damai dan menjaga kerukunan,” kata Karyoto.

Di sejumlah daerah, aparat kepolisian juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kapolres Langkat, Sumatera Utara, AKBP David Triyo Prasojo mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi yang kondusif selama proses pemungutan suara. Keberhasilan Pilkada ditentukan oleh pemungutan suara serta keamanan dan keharmonisan masyarakat pasca perhelatan tersebut berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat atas peran serta dalam menjaga situasi yang aman dan damai selama Pilkada berlangsung. Kami berharap kondisi ini terus berlanjut, sehingga stabilitas di wilayah kita tetap terjaga,” ujar Kapolres.

Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di media sosial. Karena penyebaran berita bohong (hoaks) dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.

“Bijaklah dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jika ada hal-hal yang meragukan atau berpotensi mengganggu kamtibmas, segera laporkan kepada pihak berwenang,” ujarnya.

Di tempat lain, Ketua Partai Gerindra Kota Subulussalam, Aceh, Rasumin Pohan mengatakan bahwa jangan ada lagi pengkotak-kotakan di tengah Masyarakat usai pelaksanaan Pilkada 2024.

“Pemilihan telah usai, siapapun yang berhasil memenangkan Pilkada adalah keputusan masyarakat, mari sama-sama kita kembali bersatu demi kota yang kita cintai ini,” kata Rasumin.

Ditambahkannya, semua pasangan calon walikota dan wakil walikota itu mempunyai pikiran yang sama, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam. Masyarakat diminta menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam.

“Kami juga mengimbau semua pihak agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar, dan tetap mengedepankan nilai saling menghargai pasca Pilkada dilaksanakan,” tutupnya.

Jakarta – Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sangat gencar menindak tegas kasus korupsi. Komitmen ini terus dibuktikan Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia tanpa tebang pilih. Pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara menyeluruh di tingkat pusat hingga daerah.
Dalam waktu beberapa minggu, jajaran penegak hukum berhasil membongkar berbagai kasus besar yang melibatkan korupsi di berbagai sektor, dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan karena kondisinya sudah terlalu parah. Untuk itu, Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat agar stop melakukan praktik keserakahan dan merampok uang rakyat.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut korupsi di institusi militer. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang mengatakan keputusan ini sebagai langkah positif memperkuat pemberantasan korupsi.
Menurutnya, putusan ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Namun, diperlukan upaya koordinasi antar-lembaga guna memastikan implementasi kebijakan berjalan tanpa hambatan.
“Koordinasi menjadi sangat penting dalam putusan ini supaya tidak ada miskomunikasi dalam pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.
Saut Situmorang juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengusut kasus korupsi yang selama ini sulit disentuh. Keputusan MK ini diharapkan mengurangi keraguan KPK dalam bertindak menangani kasus yang melibatkan aparat militer.
“Pemberantasan korupsi harus transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan keraguan bagi KPK,” ucapnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk BPK, menjalankan tugasnya secara profesional. Penyelidikan dan audit keuangan yang akurat diperlukan agar kerugian negara dapat diminimalkan secara signifikan.

“BPK harus memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara benar. Dengan tujuan agar uang negara terselamatkan,” katanya.
Di tingkat daerah, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
“KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ghufron mengatakan penyidik KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya.
Melalui Putusan MK tentang kewenangan KPK dalam mengusut korupsi di institusi militer, diharapkan mendorong kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang saat ini berada di angka 34. Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan kondusivitas dan stabilitas keamanan nasional.

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen penuh untuk membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan terus menekankan penting pengawasan melekat kepada seluruh pengguna anggaran agar tidak ada kebocoran yang berpotensi menjadi korupsi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah cermin dari kualitas pemerintahan yang akan dibangun, dan keduanya siap menjadi contoh bagi seluruh jajaran pemerintahan. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa segala macam bentuk korupsi di Indonesia harus dihentikan.
“Saya memberi peringatan bahwa korupsi harus berhenti di Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden juga menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi jajaran pemerintahan yang melakukan korupsi selama masa kepemimpinannya. Indonesia sebagai negara besar, memiliki cita-cita yang luhur harus bersih dari korupsi. Negara ini harus bersih dari segala tindak korupsi, penyelundupan, manipulasi, praktik-praktik penyelewengan yang menggerus kekayaan negara.
“Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi pada korupsi dan pencurian serta penyelewengan. Berhenti! Berhenti! Berhenti!,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, kebocoran dari korupsi, judi daring, penyelundupan, segala macam manipulasi, penipuan, dan praktik curang telah mengakibatkan kekayaan nasional banyak yang hilang dan rakyat tidak bisa menikmatinya. Untuk itu, pihaknya bertekad memperbaiki hal tersebut.
“Saya sudah melihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, dan saya yakini kita bisa memperbaiki hal ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani juga mengatakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ada toleransi untuk korupsi maupun hal-hal negatif yang berpotensi menghambat investasi.
“Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi, dan rule of law akan sangat ditegakkan,” kata Rosan.
Rosan berharap, investasi akan memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan adanya transfer teknologi. Pasalnya, Indonesia ingin memiliki lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
“Jadi harapannya pada saat mereka berinvestasi di saat bersamaan mereka juga membangun dan meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia kita, pekerja kita dan juga diharapkan adanya transfer teknologi,” jelas Rosan.
Dengan semangat yang positif dan penuh harapan, pemerintahan Prabowo-Gibran optimis bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan yang pesat melalui kepemimpinan yang berintegritas dan pemerintahan yang bersih, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mulai berlaku pada 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan fiskal di tengah tantangan perekonomian global.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pemerintah berharap kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Reformasi kebijakan perpajakan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia, yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal basis pajak yang sempit dan tingkat kepatuhan yang relatif rendah.

“Penerapan tarif PPN 12% merupakan langkah strategis yang diambil untuk mendongkrak pendapatan negara. Dengan PPN yang lebih tinggi, diharapkan dapat memperluas kapasitas anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Suryo Utomo.

Ditambahkannya, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami dan mematuhi aturan baru ini, dengan harapan bahwa perubahan ini dapat mendukung tujuan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, berbagai kebijakan dan sistem teknologi perpajakan yang lebih modern juga akan diperkenalkan guna meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.

“Dengan penerapan PPN 12%, diharapkan dapat tercipta suatu ekosistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, sekaligus meningkatkan kapasitas anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa penerimaan dari PPN tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program penting, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi listrik dan LPG 3 kg.

Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN ini berlaku untuk hampir semua barang dan jasa yang ada di Indonesia, kecuali barang-barang dan jasa tertentu yang dibebaskan atau dikenakan tarif lebih rendah sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa sektor yang akan mendapatkan pengecualian atau tarif khusus adalah sektor pendidikan, kesehatan, serta barang kebutuhan pokok yang bersifat esensial.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan komitmen nyata terhadap transformasi struktural melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

“Tujuannya adalah membangun Indonesia yang semakin kompetitif dan menghadirkan kehidupan sosial yang lebih adil. Inilah visi Pemerintah dalam pembangunan IKN, yang juga akan menjadi contoh transformasi dengan konsep green city,” ujar Prita dalam keterangannya.

Penerapan konsep kota hijau pada IKN dinilai menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengatasi masalah lingkungan.

Jakarta, sebagai ibu kota sebelumnya, telah lama menghadapi tantangan besar akibat tingginya tingkat polusi.

“Dengan wajah baru IKN, kita akan memiliki ibu kota yang ramah lingkungan, yang memberikan kualitas hidup lebih baik dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas,” tambah Prita.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang, menyebut langkah strategis pembangunan IKN sebagai katalisator pemerataan pembangunan.

Menurutnya, IKN tidak hanya menciptakan ekosistem bisnis baru, tetapi juga menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

“Pembangunan IKN akan mempercepat pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari.

Ia menilai pembangunan IKN mencerminkan transformasi ekonomi nasional yang nyata, sekaligus mendukung terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata.

“Proyek ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi telah menjangkau seluruh pelosok negeri,” jelas Akbar.

Akbar juga menekankan pentingnya proyek ini dalam membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Dengan pembangunan yang tersebar, IKN bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi simbol perubahan besar dalam paradigma pembangunan di Indonesia.

Dengan mengusung prinsip ramah lingkungan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi, IKN Nusantara menjadi bukti nyata era baru pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.

Oleh: Amalia S. Widjaja )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Pendekatan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku yang terlibat, mulai dari pengguna hingga bandar narkoba, telah mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk para tokoh dan ahli di bidang hukum dan sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW), Budi Tanjung, menyatakan langkah Presiden Prabowo untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran narkoba merupakan sinyal positif bagi institusi penegak hukum, seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Transparansi dan integritas harus menjadi landasan dalam menindak siapa saja, termasuk aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Menurutnya, penguatan komitmen ini tidak hanya diperlukan untuk memberantas narkoba secara efektif, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Budi juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk menghadapi kompleksitas masalah narkoba. Pelibatan berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menciptakan strategi pemberantasan yang lebih terintegrasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas adalah fondasi untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan narkoba menerima sanksi yang sesuai dengan hukum.

Pandangan serupa dari seorang akademisi dan analis, Bambang Haryanto bahwa masalah narkoba, isu perjudian dan mafia peradilan, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan kemajuan Indonesia. Bambang menekankan bahwa kejahatan narkoba harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampak negatifnya yang meluas, termasuk merusak generasi muda dan melemahkan struktur sosial.

Dalam analisisnya, Bambang menyoroti pentingnya keberlanjutan upaya pemberantasan narkoba dengan memperkuat peran BNN dan memastikan profesionalisme aparat penegak hukum. Keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, terlepas dari pangkat atau jabatannya, harus ditindak tegas demi menjaga integritas hukum dan keadilan.

Pemerintah juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba, yang menjadi salah satu bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani masalah ini. Desk ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arie Ardian Rishadi, menjelaskan Desk Pemberantasan Narkoba memiliki beberapa kelompok kerja yang fokus pada pencegahan, penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang (TPPU), rehabilitasi, dan publikasi. Melalui desk ini, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat pengungkapan jaringan narkoba, meningkatkan penyelidikan dan penyidikan, serta mengoptimalkan program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Selain dari sisi struktural, pemberantasan narkoba juga memerlukan komitmen moral dan integritas dari seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo terus menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Pandangan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang percaya bahwa ketegasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk mengakhiri kejahatan narkoba yang telah menjadi masalah serius di Indonesia.

Pentingnya pembaruan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat negara. Praktik mafia peradilan yang sering kali menghambat proses hukum harus dihentikan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat pulih. Selain itu, pemberantasan narkoba di era pemerintahan Presiden Prabowo juga melibatkan penguatan kerja sama dengan masyarakat.

Edukasi tentang bahaya narkoba dan peningkatan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi para penyalahguna menjadi bagian integral dari strategi pemerintah. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap para korban penyalahgunaan narkoba dan membuka akses yang lebih luas ke layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Melalui sinergi kuat antara pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik dan bebas dari ancaman narkoba.

Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan narkoba juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Keberhasilan pemberantasan narkoba akan menjadi salah satu indikator utama pencapaian visi tersebut. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tegas, terintegrasi, dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi masalah narkoba sekaligus memperkuat fondasi hukum yang adil dan transparan.

Penguatan koordinasi antar lembaga, seperti yang dilakukan melalui Desk Pemberantasan Narkoba, akan menjadi langkah signifikan dalam memerangi kejahatan ini. Upaya pemerintah dalam menciptakan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor untuk memastikan hasil yang maksimal patut diapresiasi bersama.

Melalui kebijakan yang jelas dan komitmen yang kuat dari pemerintah, harapan akan masa depan Indonesia yang lebih aman dan bebas narkoba semakin nyata. Dukungan dari berbagai pihak, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya mendapat dukungan luas, tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

)* Kontributor Jendela Baca Institute.

Oleh: Nazar Abdullah*

UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Lebih dari 65 juta pelaku UMKM di tanah air berkontribusi terhadap 61% produk domestik bruto (PDB) nasional. Data menunjukkan bahwa hingga 2023, baru 14% dari total UMKM yang mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah dalam hal ini terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus meningkatkan neraca ekspor sebagai salah satu kunci menuju status negara berpendapatan tinggi.

Peningkatan ekspor UMKM bukan hanya soal meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi negara. Produk-produk lokal Indonesia, seperti rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional, memiliki nilai jual tinggi di pasar global karena keunikan dan kekayaan budayanya.

Salah satu upaya konkret adalah pengembangan ekosistem digital berbasis e-commerce lintas negara. Platform seperti Master Bagasi telah membuktikan diri sebagai jembatan yang efektif antara UMKM lokal dan pasar global. Founder dan CEO Master Bagasi, Amir Hamzah, mengatakan bahwa visi menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045 membutuhkan strategi ekspor yang kuat dan berkelanjutan, dengan pelaku UMKM dan diaspora sebagai aktor kunci dalam memperluas jangkauan pasar internasional. Dengan menghubungkan produk Indonesia ke diaspora yang tersebar di berbagai negara, UMKM tidak hanya mendapatkan akses pasar, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing di pasar internasional.

Head Unit Business Master Bagasi Mart, Eka Elviana, mengatakan bahwa perusahaannya telah membangun ekosistem digital yang melibatkan 12 juta diaspora Indonesia sebagai duta produk lokal. Selain itu, dukungan untuk peningkatan kualitas produk UMKM terus diupayakan agar dapat bersaing di rantai pasok global. Eka Elviana menegaskan bahwa jejaring diaspora yang terbangun saat ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan produk lokal yang mendunia, dengan kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peran pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam mendorong ekspor UMKM. Kementerian Perdagangan, misalnya, telah memasukkan penguatan UMKM ekspor sebagai program prioritas nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pengembangan ekosistem ekspor UMKM harus mencakup pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar global, dan peningkatan kapasitas UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Namun, upaya pemerintah tidak akan maksimal tanpa sinergi dengan pihak swasta dan komunitas diaspora. Diaspora Indonesia, yang berjumlah sekitar 12 juta orang, dapat berperan sebagai duta produk lokal di negara tempat mereka tinggal. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, diaspora dapat menjadi jaringan pemasaran yang kuat untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Indonesia ke pasar internasional. Selain itu, agregator seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga dapat menjembatani UMKM dengan mitra dagang global, seperti di Korea, Rusia, Dubai, dan China.

Tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM itu sendiri. Pelatihan tentang standar mutu internasional, manajemen keuangan, serta legalitas usaha perlu diperkuat agar produk-produk UMKM tidak hanya memenuhi syarat ekspor, tetapi juga mampu bertahan di pasar global. Selain itu, pelaku UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran hingga pengelolaan logistik.

Potensi peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional sangat besar. Jika ekosistem ekspor UMKM dapat dikembangkan secara optimal, kontribusi sektor ini terhadap perdagangan luar negeri dapat melonjak secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan menggerakkan roda ekonomi nasional secara keseluruhan.

Peningkatan ekspor UMKM juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan memperkenalkan produk-produk lokal yang berkualitas, Indonesia dapat membangun citra sebagai negara yang inovatif dan kaya akan warisan budaya. Hal ini pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi asing, yang akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global seperti persaingan ketat dan fluktuasi pasar internasional, Indonesia perlu terus berinovasi dan beradaptasi. Kerja sama lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci untuk membuka peluang baru bagi UMKM di pasar global. Dengan strategi yang terintegrasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi melalui optimalisasi ekspor UMKM.

Sebagai penutup, fokus pada penguatan ekspor UMKM bukan hanya sebuah kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebuah tanggung jawab nasional. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pasar, tetapi juga dukungan untuk berkembang dan bersaing di kancah global. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, diaspora, dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerja keras bersama, kita dapat memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga penggerak utama menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan, dan kini saatnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas sosial pasca-pemilu. Meski proses demokrasi telah berjalan dengan lancar, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana merawat persatuan dan menghindari perpecahan di tengah perbedaan pilihan politik. Penting bagi kita semua untuk tetap berpijak pada nilai-nilai persaudaraan dan kekerabatan yang telah menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengingatkan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif setelah pelaksanaan pilkada serentak. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa dalam sistem demokrasi, dan meskipun ada perbedaan tersebut, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan hal tersebut merusak hubungan sosial antarwarga. Hatir juga mengimbau masyarakat untuk mendukung proses perhitungan suara yang tengah berlangsung, agar dilakukan secara transparan dan adil, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Hal ini penting agar masyarakat dapat tetap mempercayai integritas proses pemilu dan memastikan bahwa hasilnya sah dan diterima dengan baik.

Pasca-pemilu, situasi sosial di masyarakat sering kali berubah, tergantung pada bagaimana kita semua merespons hasil pemilu dan pasca-pemilu. Terkadang, perbedaan politik yang tajam bisa menimbulkan ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, menjaga kedamaian pasca-pemilu menjadi hal yang sangat penting agar kita tidak kehilangan fokus dalam mewujudkan tujuan bersama, yakni kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik akan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang alami dalam demokrasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai perbedaan tersebut dan terus menjaga persatuan dalam keberagaman.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Prof. KH. Zaenal Abidin, yang mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial terkait perolehan suara. Ia menekankan bahwa Pilkada adalah kebutuhan semua komponen masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurutnya, hal ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi, yang mengharuskan masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus informasi yang dapat memperburuk suasana dan selalu menjaga suasana yang sejuk, aman, dan tentram demi kebaikan bersama, tanpa memandang siapa yang nantinya terpilih.

Seiring dengan itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus terus mendorong dialog antarwarga untuk mengurangi potensi ketegangan. Program-program yang mengedepankan inklusivitas dan memperkuat hubungan antarwarga, seperti kegiatan sosial dan budaya, bisa menjadi langkah konkret dalam menjaga persatuan. Ini juga menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijanjikan oleh pemimpin terpilih dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dari konflik sosial yang seharusnya bisa dihindari.

Selain itu, mantan narapidana terorisme, Irhan Nugraha, juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI pasca-pemilu. Menurutnya, pemilu bukanlah ajang untuk memperburuk hubungan antarwarga, melainkan bagian dari sistem demokrasi yang harus dihormati. Irhan mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam ideologi yang dapat memicu perpecahan bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk lebih introspektif dan memperbaiki apa yang salah dalam proses demokrasi. Menurutnya, perlunya mewaspadai ideologi yang dapat merusak persatuan dan disintegrasi bangsa, terutama pada masa-masa seperti sekarang.

Irhan juga menyerukan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta mengajak kelompok-kelompok yang masih anti-demokrasi untuk kembali mengkaji dan memahami pentingnya demokrasi bagi negara. Ia menegaskan bahwa pemilu adalah proses yang sah dan sahih untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan negara ke arah yang lebih baik, bukan sarana untuk memecah belah persatuan bangsa.

Pasca-Pilkada 2024, saatnya bagi kita semua untuk mewujudkan persatuan dan kedamaian. Pilihan politik boleh berbeda, namun tujuan kita tetap sama, yakni mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dalam konteks ini, menjaga stabilitas sosial bukanlah tugas yang hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus sadar bahwa kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati adalah fondasi kuat yang harus terus dipelihara untuk kemajuan bersama.

Bersama-sama, kita bisa menjaga kedamaian pasca-pilkada, menciptakan masyarakat yang rukun, serta mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sebab, meskipun politik dan pemilu adalah bagian penting dalam proses demokrasi, persatuan dan stabilitas sosial jauh lebih penting untuk menjaga kemajuan negara yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, peran media sosial juga sangat besar dalam membentuk opini publik pasca-pemilu. Informasi yang cepat dan sering kali tidak terverifikasi dapat dengan mudah memengaruhi cara pandang seseorang terhadap hasil pemilu, bahkan memicu ketegangan antarwarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi. Kewaspadaan terhadap hoaks dan informasi yang tidak jelas sumbernya menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap stabil dan harmonis.

*) Pemerhati politik

Oleh: Ahmad Gani Surya )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas judi online atau yang lebih dikenal dengan istilah judol. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah ini, yang telah meresahkan banyak kalangan, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

 Meningkatnya jumlah pemain judi online yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, yang mencakup individu dengan berbagai latar belakang, semakin memicu kekhawatiran pemerintah untuk segera bertindak.

Sebagai bagian dari langkah nyata, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir lebih dari 300 ribu konten yang terkait dengan judi online. Pada periode antara 20 Oktober hingga 18 November 2024, pemerintah berhasil menutup sejumlah platform judi online, baik yang berada pada situs web, platform media sosial seperti Meta dan X, maupun aplikasi berbagi file seperti Google dan Telegram.

Upaya pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.

Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dipimpin oleh Meutya Hafid, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk melakukan pemblokiran dan pengawasan terhadap aktivitas judi online.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian daring.

Langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran situs-situs judi online, tetapi juga mencakup penguatan pengawasan internal di lembaga pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital telah menegaskan komitmennya untuk menambah personel pengawas guna memastikan bahwa pejabat-pejabat di dalam kementerian tidak terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan membangun rasa cinta tanah air di kalangan pegawai kementerian.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang berperan penting dalam transaksi judi online, seperti sektor perbankan dan penyedia layanan e-wallet. Di tengah upaya pembersihan ruang digital, pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Indonesia serta lembaga keuangan lainnya untuk menutup rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

Sektor perbankan, termasuk bank besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri, ditemukan terlibat dalam transaksi judi daring. Dalam hal ini, pemerintah mendesak semua pihak, termasuk penyedia layanan keuangan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 900 triliun. Dengan jumlah pemain yang diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, termasuk sebagian besar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, perjudian online telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas.

Dalam beberapa kasus judi online, terdapat juga anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam perjudian daring ini, sehingga menambah kompleksitas masalah tersebut.

Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian yang melibatkan berbagai instansi untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Satuan tugas ini bertugas untuk menanggulangi perjudian online dengan melakukan pemblokiran konten, penutupan rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, serta meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Upaya ini dianggap penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko perjudian online dan dapat menghindarinya.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswandi, menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani masalah judi online telah memberikan dampak positif. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam hal pemblokiran situs judi dan kampanye edukasi, telah membantu masyarakat untuk lebih menyadari bahaya dari judi online. Langkah ini juga sangat penting untuk melindungi generasi muda dari kecanduan judi yang dapat merusak kehidupan mereka, baik secara finansial maupun moral.

Dalam pandangan Iswandi, ketegasan ini merupakan bentuk kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab. Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah berhasil menunjukkan langkah-langkah preventif yang efektif dalam membatasi penyebaran judi online. Melalui pemblokiran situs dan aplikasi judi serta peningkatan literasi digital, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif perjudian online dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.

Secara keseluruhan, langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas judi online menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara.

 Pemblokiran situs, penutupan rekening, serta peningkatan literasi digital adalah bagian dari strategi yang komprehensif dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah judi online. Dengan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik perjudian daring yang merugikan ini.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas