Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah berlangsung dengan lancar, dan kini saatnya bagi seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari komitmen tiap warga negara terhadap prinsip demokrasi yang sehat. Menyikapi hal ini, sejumlah tokoh mengingatkan untuk menjaga kedamaian di Tengah perbedaan pilihan demi kemajuan bangsa.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan, KH. Imron Mutamakkin, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat TPS yang telah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan sukses tanpa ekses

“Kami keluarga besar Nahdhatul Ulama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak mulai dari penyelenggara pemilu hingga aparat keamanan termasuk Forkopimda khususnya kepada TNI/Polri yang terus menjaga sehingga pilkada bisa berjalan sukses, aman, dan damai,” ungkap KH Imron.

Menurutnya, hasil pilkada merupakan proses yang telah melalui berbagai tahapan yang sah secara hukum, maka harus disadari bahwa Pilkada adalah refleksi dari suara rakyat yang hasilnya patut dihormati.

“Setelah hasil ditetapkan, tidak ada lagi ruang untuk perselisihan yang bisa merusak stabilitas sosial. Masyarakat harus menghormati keputusan ini, karena hanya dengan demikian kita dapat memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polda Kalteng, Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan situasi yang damai dengan menghormati penetapan hasil Pilkada. Pihaknya juga mengapresiasi atas lancarnya proses pemungutan suara yang berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak terutama personel pengamanan dari TNI Polri, sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman,” tuturnya.

Lebih dalam, Djoko juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati hasil dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan.

“Mari kita bersama-sama untuk bijak menerima informasi dan berusaha menghilangkan post truth atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Apapun hasilnya kita tunggu keputusan dan penetapan Pilkada dari pihak penyelenggara KPU,” imbaunya.

Seruan serupa datang dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Hadi Prayitno. Hadi mengajak masyarakat Situbondo untuk menghormati penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.

“Kami telah melakukan tahapan Pilkada sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Maka dari itu, semua pihak harus menghormati dan menerima hasil dari Pilkada,” tegas Hadi.

Dengan mengedepankan kedamaian dan saling menghormati, bisa ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu menjaga kerukunan meskipun berbeda pilihan. Menjaga stabilitas politik adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang cinta damai dan demokratis.

JAKARTA – Perjudian online lintas negara telah menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Untuk mengatasinya, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama lintas negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menjelaskan, Desk Pemberantasan Judi Online telah menetapkan tiga langkah prioritas, salah satunya adalah memperkuat koordinasi hukum lintas negara.

“Desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” ujar Budi Gunawan.

Selain itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa langkah penelusuran aset (asset tracing) akan menjadi fokus utama dalam pemberantasan judi online.

Baru-baru ini, Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap salah satu buronan dalam kasus perjudian online internasional.

“Pelaku judi online yang kita kejar berhasil ditangkap di Filipina oleh otoritas setempat. Hari ini akan di-handing over ke Indonesia,” kata Wahyu Widada.

Buronan yang dimaksud adalah HS alias A, adapun A adalah pengelola situs judi online W88.

Situs tersebut beroperasi di Filipina dengan perputaran uang pada periode 2024 sebesar Rp 1 triliun.

Wahyu mengungkapkan peran HS dalam jaringan situs judi online W88 adalah menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw untuk para pemain.

Untuk memperkuat pemberantasan, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, mengungkapkan bahwa Polri telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol.

“Polri telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol melalui pertemuan teknis Senior Officer Meeting Transnational Crime yang berlangsung di Laos,” jelas Krishna Murti.

Ia menambahkan, pembahasan kerja sama ini mencakup pertukaran informasi untuk mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku judi online yang beroperasi di Indonesia.

Krishna juga menyebut bahwa kerja sama Polri tidak hanya terbatas pada Interpol, tetapi juga melibatkan kepolisian negara tetangga di Asia Tenggara.

“Kami bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menindak tegas jaringan internasional perjudian online ini,” tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas negara, pemerintah berharap dapat menekan aktivitas perjudian online, sekaligus menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman dan bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan konsistensi dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan yang terus diterapkan.

Langkah tersebut tercermin dalam pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan inisiatif pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani isu HAM secara lebih sistematis dan terstruktur.

Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian khusus HAM ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan program pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus,” katanya.

“Ini merupakan langkah konkret dari Presiden untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan penegakan dan perlindungan HAM,” ujar Siane.

Ia menambahkan bahwa sejumlah program yang diluncurkan dalam pemerintahan Prabowo juga memprioritaskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial (Ekosob),

Beberapa diantaranya seperti program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan upah minimum regional (UMR), serta kenaikan tunjangan guru.

Dalam pertemuan dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi HAM di Indonesia.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan.

“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa. Semua pihak, tanpa kecuali, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi,” tegas Pigai.

Pigai juga menyebutkan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap HAM,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya HAM.

“Media siber memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Saya berharap JMSI terus memainkan peran positifnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menyuarakan keadilan,” ujar Pigai.

Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung penghormatan HAM.

“JMSI percaya bahwa media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya HAM,” kata Teguh.

Audiensi tersebut juga menandai momentum kolaborasi yang erat antara JMSI dan Kementerian HAM untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM di Indonesia.

JAKARTA — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan hak asasi manusia di Tanah Air.

Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa prinsip penghormatan terhadap HAM menjadi landasan utama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota Komnas HAM 2012-2017, Siane Indriani, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia.

Menurut Siane, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Program pemenuhan hak Ekosob seperti 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), dan peningkatan tunjangan guru menjadi bukti konkret komitmen pemerintah,” ujarnya.

Siane juga menambahkan bahwa penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi adalah dasar dalam membangun bangsa yang adil dan beradab.

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, dalam audiensi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan menegakkan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Pigai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan melaksanakan program pemerintah yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan, selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.

“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa,” ungkap Pigai.

Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian HAM tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap HAM.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menambahkan bahwa Hari HAM Sedunia menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan merencanakan pembangunan HAM di Indonesia.

“Tema ‘Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’ menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang HAM,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menyatakan bahwa meski tantangan masih ada, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memajukan HAM, dan dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pembangunan HAM dapat terus berkembang.

Melalui semangat Hari HAM Sedunia, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan negara yang lebih adil, inklusif, dan harmonis dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil langkah progresif dengan membentuk klasterisasi UMKM. Upaya ini bertujuan mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri besar.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa klasterisasi UMKM akan diwujudkan melalui pembentukan holding UMKM yang mengelompokkan pelaku usaha berdasarkan sektor produktif. Langkah ini diambil sebagai respons atas lambatnya perkembangan UMKM di Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, dan Korea Selatan.

“Kami ingin UMKM menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar. Misalnya, di sektor manufaktur untuk suku cadang motor listrik, UMKM akan dilibatkan sebagai bagian dari holding khusus,” tegas Maman.

Ia menambahkan bahwa klasterisasi ini tidak menggantikan peran koperasi, yang selama ini menjadi agregator utama UMKM. Sebaliknya, koperasi tetap menjadi pilar penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

“Dengan pendekatan baru ini, pemerintah dapat memberikan intervensi program yang lebih terfokus dan terarah serta mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan,” imbuh Maman.

Menteri Maman juga menargetkan pembentukan klaster UMKM yang besar dan kuat dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan berbasis kelompok, diharapkan UMKM dapat lebih efektif terhubung dengan industri besar.

“Dengan klaster ini, kami ingin menciptakan kelompok kecil yang terdiri dari 10 ribu hingga 20 ribu UMKM. Itulah arah kebijakan kami untuk lima tahun mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menekankan pembentukan klaster UMKM akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan. Dengan adanya klaster UMKM yang terorganisir, pelaku usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan skala usahanya dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.

“Dalam skema ini, perusahaan besar akan berperan sebagai penghubung antara UMKM dan lembaga perbankan. Perusahaan besar akan membantu UMKM menjalin kerja sama dengan perbankan sehingga akses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien,” jelas Helvi.

Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Taufik Rahmat Garsadi, menyatakan bahwa program ini akan mempercepat transformasi UMKM dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah, serta memperkuat daya saing mereka di tengah persaingan global.

“Pembentukan klaster ini akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih solid, sehingga UMKM dapat naik kelas. Pihaknya juga terus memberikan edukasi dan layanan perizinan kepada pelaku UMKM,” ujar Taufik.

KUPANG – Dukungan publik terhadap program Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba terus digencarkan di berbagai daerah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT menjadi salah satu lembaga yang berkomitmen menjalankan program prioritas ini sebagai bagian dari aksi nasional.

Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.K.M., menegaskan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Kami sangat menghargai Politani Kupang yang terus konsisten dalam melaksanakan aksi nasional ini. Mereka melakukan tes urine untuk deteksi dini, memiliki Satgas anti-narkoba yang aktif, dan mengadakan sosialisasi bagi mahasiswa baru setiap tahun,” kata Lia.

Lia juga menyebut Politani Kupang telah mengadakan alat tes urine secara mandiri, bahkan berencana menyelenggarakan kuliah umum terkait narkoba.

“Langkah ini penting untuk mewujudkan NTT bersinar, bebas narkoba,” tambahnya.

Meskipun prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTT masih tergolong rendah secara nasional, yaitu sekitar 0,4 persen atau sekitar 4.875 orang, BNN tetap waspada. Tren penyalahgunaan obat-obatan seperti psikotropika dan obat keras lainnya, termasuk tramadol, terus menjadi perhatian.
Lia mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui kerabat atau tetangga yang terjerat narkoba.

“Jangan takut, pelapor tidak akan dikenai pidana, malah akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, Polres PALI bersama Pemerintah Kabupaten PALI merespons arahan program Asta Cita Presiden Prabowo dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Berantas Narkoba.

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama untuk melindungi generasi muda.

“Kami akan memastikan setiap tindakan diambil secara efektif dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran, baik di masyarakat maupun di dalam internal kami,” tegasnya.

Sebagai langkah pertama, Polres PALI melaksanakan tes urine untuk 300 anggotanya. Hasilnya, dua personel dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kapolres menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami tidak mentolerir perilaku ini. Pengawasan internal diperketat, dan kami akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba,” tegas AKBP Khairu.

Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, program ini diharapkan mampu menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba

Oleh : Emilia Utami)*

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. Dengan mengusung visi untuk membangun pusat pemerintahan modern dan berwawasan lingkungan, pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol baru negara tetapi juga motor penggerak ekonomi yang berdampak luas.

Pembangunan IKN  bertujuan untuk menciptakan kota pintar yang ramah lingkungan dan menjadi contoh keberlanjutan. Desain IKN mengutamakan pengembangan infrastruktur hijau, teknologi modern, serta efisiensi energi. Dengan konsep ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat inovasi yang mampu menarik investasi domestik dan asing.

IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia tetapi juga menjadi katalis untuk transformasi ekonomi. Dengan strategi pembangunan yang terencana, proyek ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pembangunan IKN membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Penyediaan barang dan jasa untuk mendukung pembangunan akan menciptakan rantai pasok lokal yang kuat. Selain itu, migrasi tenaga kerja ke IKN juga meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan sehari-hari, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM setempat.

Pembangunan IKN diperkirakan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan regulasi yang mendukung. Salah satu kebijakan strategis adalah pemberian insentif pajak bagi investor dan pelaku usaha lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan IKN sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif.

Pemerintah telah memperkuat ekosistem ekonomi lokal di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penerapan insentif pajak penghasilan (PPh) final nol persen bagi pelaku usaha. Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw mengatakan Insentif PPh final nol persen merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di IKN.

Selain memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para pelaku usaha, insentif PPh final nol persen juga mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan ekosistem usaha yang inklusif di kawasan IKN.  Pemerintah juga berencana memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat setempat agar mereka mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi di kawasan IKN.

Perekonomian Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan. Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor, yakni meningkatnya kinerja lapangab usaha pertambangan, industry pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini menciptakan peluang besar bagi sektor konstruksi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal.

Pembangunan IKN juga berhasil menciptakan dampak positif bagi iklim investasi di Kalimantan Timur dengan mencatat pertumbuhan investasi asing 7,30 persen secara tahunan (year on year). Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tercatat tumbuh positif 4,99 persen secara tahunan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan Dengan adanya investasi yang masuk, tentunya akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, baik di PPU dan juga secara nasional.

Proyek ini menarik perhatian investor dalam dan luar negeri. Dengan menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi baru, pemerintah memberikan insentif bagi investor, termasuk di sektor energi terbarukan, teknologi informasi, dan properti. Investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jika semua pihak berkomitmen untuk mendukung pembangunan IKN, Nusantara dapat menjadi pusat inovasi, investasi, dan pemerintahan yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara menjadi langkah besar yang diambil pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian nasional. Dengan konsep yang berwawasan lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, IKN diharapkan menjadi simbol baru Indonesia yang maju dan tangguh.

Proyek ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi Kalimantan Timur, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mewujudkan mimpi besar, menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh potensi.

Ini menjadi langkah besar yang diambil pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia. Selain menjadi simbol pemerataan pembangunan, IKN memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengembangan infrastruktur.

Dengan segala peluang dan tantangan yang ada, IKN Nusantara adalah simbol masa depan Indonesia yang penuh harapan dan potensi besar. Proyek ini tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan tetapi juga membawa semangat baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Indah Cahyani )*

Pemerintah Indonesia tengah mengoptimalkan strategi hilirisasi sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Timur Indonesia. Wilayah ini, yang selama ini dikenal kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk mempercepat akselerasi ekonomi melalui pengolahan lebih lanjut atas sumber daya tersebut. Salah satu contoh keberhasilan hilirisasi adalah pada sektor nikel, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan Maluku.

Hilirisasi nikel, khususnya, telah membawa dampak positif yang besar bagi perekonomian kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan data terbaru, pada kuartal III/2024, wilayah Papua dan Maluku mengalami pertumbuhan ekonomi tahunan yang signifikan, yaitu 6%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lima wilayah lainnya di Indonesia. Maluku Utara, khususnya, mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, mencatatkan angka dua digit, yakni 20,49% pada tahun 2023, yang didorong oleh sektor industri pengolahan yang berkembang pesat, terutama di bidang pertambangan dan nikel. Pencapaian ini menunjukkan bahwa hilirisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang selama ini tertinggal.

Keberhasilan sektor pengolahan ini juga berdampak pada perubahan struktur perekonomian di beberapa daerah. Di Kabupaten Halmahera Selatan, misalnya, sektor industri pengolahan mulai menggeser dominasi sektor pertanian. Dengan adanya pengolahan nikel, daerah ini dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengandalkan hasil alam mentah. Perubahan struktural semacam ini diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di kawasan Timur Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam serupa.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi yang lebih besar, pemerintah menargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028-2029. Untuk mencapai target ini, sektor hilirisasi menjadi sangat penting.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, hilirisasi dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan yang dapat mempercepat laju ekonomi nasional dengan mengolah sumber daya alam dalam negeri menjadi produk bernilai tambah. Selain sektor pertambangan, sektor lain seperti manufaktur, jasa, pariwisata, serta pengembangan sektor baru seperti semikonduktor dan energi hijau juga harus didorong untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Timur yang selama ini cenderung terabaikan dalam hal investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa fokus pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kawasan Timur Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam hal investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Rosan menyatakan bahwa selama ini investasi di Indonesia lebih terpusat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mendorong masuknya investasi yang lebih banyak ke wilayah Timur agar ekonomi di kawasan tersebut bisa berkembang dengan pesat dan merata.

Pemerataan investasi ini akan berkontribusi pada pengembangan hilirisasi, karena dengan adanya investasi yang masuk, sektor-sektor yang berpotensi untuk diolah lebih lanjut akan semakin berkembang. Rosan mengungkapkan bahwa wilayah Timur Indonesia kaya akan potensi pertanian dan perikanan yang, dengan adanya hilirisasi, dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang dapat dipasarkan ke pasar global.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, turut menggarisbawahi peran hilirisasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil menjelaskan bahwa hilirisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga pertanian. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia dapat menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah, yang selama ini memiliki nilai tambah yang rendah. Salah satu contoh keberhasilan hilirisasi adalah pada sektor kelapa sawit, di mana produk-produk turunan seperti biodiesel dan biomaterial yang dihasilkan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dengan strategi hilirisasi yang semakin terfokus, pemerintah berusaha memastikan bahwa Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pemerintah juga berharap agar seluruh sektor yang terlibat dalam hilirisasi dapat berjalan dengan berkelanjutan, termasuk dalam hal menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan tersebut.

Secara keseluruhan, hilirisasi di wilayah Timur Indonesia dapat menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan merata. Pemerintah terus mendorong agar setiap potensi daerah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan hilirisasi yang tepat dan pemerataan investasi yang lebih baik, wilayah Timur Indonesia dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini mendapatkan momentum istimewa dengan diundangnya Presiden untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada 9 Desember mendatang. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Hakordia menjadi momen strategis untuk memberikan arahan kepada seluruh elemen bangsa. Pihaknya berharap arahan Presiden mampu menguatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat umum dalam memberantas korupi.

Pada pidato pelantikannya bulan Oktober lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberantas korupsi dengan mengedepankan sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara.

Hakordia 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat tekad bersama memberantas korupsi. Dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” acara ini menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mengakselerasi pembangunan nasional.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menambahkan tema ini relevan dengan tiga momentum besar Indonesia, yaitu pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi.

Selain pembukaan oleh Presiden Prabowo, acara Hakordia 2024 juga akan diisi dengan lelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan bahwa hasil lelang ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa korupsi memiliki dampak nyata bagi negara.

KPK, di bawah kepemimpinan yang solid, telah mengembangkan sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) berbasis teknologi digital. Sistem ini memanfaatkan integrasi data kependudukan, perpajakan, dan registrasi perusahaan untuk mendeteksi ketidakwajaran kekayaan pejabat secara real-time. Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menjelaskan bahwa e-LHKPN juga melibatkan masyarakat melalui fitur e-announcement untuk memberikan masukan terkait laporan harta kekayaan pejabat.

Pengembangan teknologi berbasis machine learning yang kini tengah dilakukan KPK semakin memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan pejabat. Langkah ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi.

Di kancah internasional, Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi pemberantasan korupsi. Pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi ASEAN ke-20 di Bali, KPK mempresentasikan berbagai inovasi teknologi, termasuk e-LHKPN.

Pihaknya sangat mendukung forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antikorupsi antarnegara ASEAN. Kolaborasi regional penting dalam menghadapi tantangan global, seperti korupsi lintas negara dan pencucian uang.

Negara-negara seperti Kamboja dan Malaysia turut memamerkan teknologi antikorupsi mereka, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dan inovasi tanpa henti. Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada reformasi sistem, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan dan kolaborasi antarlembaga.

Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan implementasi program antikorupsi di tingkat daerah. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019, Jawa Tengah telah menjadi pelopor replikasi desa antikorupsi, dengan 29 desa percontohan yang terus bertambah setiap tahun.

Langkah ini mendapatkan pengakuan nasional dengan pencapaian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, di mana Jawa Tengah meraih skor tertinggi dalam kategori provinsi besar. Pendidikan anti korupsi menjadi kunci dalam membentuk budaya integritas di kalangan masyarakat dan ASN.

Presiden Prabowo memandang pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif seluruh bangsa. Dengan mengedepankan sistem yang transparan, pendidikan antikorupsi, dan kolaborasi antarlembaga, visi Indonesia sebagai negara maju dapat diwujudkan.

Hakordia 2024 menjadi bukti nyata bahwa perang melawan korupsi adalah perjuangan yang harus terus digelorakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Secara keseluruhan, peringatan Hakordia 2024 nanti mengandung filosofi bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi. Hal itu demi tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia, yakni pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Andi Wijayanto )*

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan. Pendekatan ini disambut positif oleh berbagai elemen masyarakat yang optimis bahwa langkah ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Komitmen pemberantasan korupsi ini sejalan dengan program “Asta Cita” yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu poin penting dalam program ini adalah reformasi sistem politik dan birokrasi yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa reformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pencegahan korupsi melalui tata kelola yang baik, pengawasan ketat, dan peningkatan integritas aparatur negara.

Pemerintah juga terus menguatkan peran lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Baru-baru ini, KPK mengumumkan keberhasilan dalam mengungkap kasus korupsi di beberapa daerah yang melibatkan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan anggaran pembangunan infrastruktur. Kejaksaan Agung juga menunjukkan progres signifikan dalam penanganan kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Pakar Hukum, Pieter C. Zulkifli mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 memperkuat komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Pasalnya, putusan tersebut memberikan wewenang lebih luas bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi, termasuk di ranah militer. Putusan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi KPK untuk mengusut kasus yang berkaitan dengan instansi militer.

Sementara itu, berbagai komunitas, organisasi, dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas komitmen tegas pemerintah. Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Dr Maqdir Ismai, menyatakan Ikadin setuju dengan segala upaya untuk memberantas korupsi, sebagai salah satu agenda dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya berharap pemberantasan KKN yang dilakukan Pemerintahan Prabowo Subianto dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Bukan bermaksud menghancurkan lawan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ke depannya Ikadin akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi dan menegakkan hukum yang dilakukan secara adil dengan menjunjung tinggi dihormatinya hak asasi manusia.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, korupsi sebagai kejahatan extra ordinary yang tantangannya semakin kompleks dan modusnya mampu melewati lintas batas negara, termasuk dalam penyembunyian aset aset hasil korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan bersama sama dan bekerja sama serta berkolaborasi. Sementara, sektor swasta juga perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memerangi praktik korupsi. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Meski Langkah langkah strategis telah diambil, pemerintah menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah. Hambatan seperti resistensi dari oknum tertentu dan budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus mendukung agenda ini melalui pengawasan, pelaporan, dan keterlibatan aktif dalam program program antikorupsi.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Dengan membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Komitmen pemerintah yang kuat, ditambah dengan dukungan masyarakat, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan dampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, alokasi dana dapat lebih tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Pada akhirnya, upaya ini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan visi besar sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang strategis, sinergi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat, cita cita Indonesia bebas dari korupsi bukanlah mimpi belaka. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera, di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah terus diperkuat melalui transparansi dan akuntabilitas.

)* Penulis merupakan mahasiswa pasca sarjana yang tinggal di Depok