Oleh : Bima Saputra Kurniawan )*

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 menjadi momentum strategis yang menegaskan arah baru hubungan industrial di Indonesia. Tidak lagi sekadar simbol perjuangan, May Day tahun ini mencerminkan transformasi menuju kolaborasi yang lebih konstruktif antara buruh dan pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif. Aspirasi pekerja tidak hanya didengar, tetapi mulai diakomodasi dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Kehadiran ratusan ribu buruh di kawasan Monas, Jakarta, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 400 ribu orang, menunjukkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi terhadap pemerintah. Partisipasi besar ini menjadi indikator bahwa buruh melihat negara sebagai mitra strategis yang hadir dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.

Arah baru hubungan industrial ini semakin ditegaskan melalui kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2026. Kehadiran kepala negara di tengah buruh tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mencerminkan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Perhatian Presiden yang ditunjukkan melalui keterlibatan langsung dalam mendukung kebutuhan peserta hingga komitmen menyampaikan kebijakan strategis menjadi sinyal kuat bahwa buruh ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Tokoh Aktivis Buruh, Jumhur Hidayat yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen nyata dengan memimpin langsung aksi buruh. Ia memandang langkah ini sebagai bentuk penguatan hubungan antara pemerintah dan buruh, sekaligus menegaskan bahwa sejumlah tuntutan utama pekerja telah mendapatkan respons positif dari negara. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma menuju hubungan industrial yang lebih dialogis dan konstruktif.

Lebih lanjut, Jumhur menilai berbagai kebijakan yang tengah dan telah diambil pemerintah menjadi bukti konkret keberpihakan terhadap buruh. Rencana ratifikasi Konvensi 188 Organisasi Perburuhan Internasional terkait perlindungan nelayan, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pengetatan aturan alih daya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja. Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah digarap juga diarahkan agar lebih berkeadilan dan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah juga disampaikan oleh kalangan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam merealisasikan berbagai janji kepada buruh. Ia melihat pengesahan Undang-Undang PPRT, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, serta rencana pembatasan sistem outsourcing sebagai bukti nyata keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja.

Selain itu, Andi Gani memandang bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjangkau pekerja di sektor informal, termasuk ojek daring. Ia menilai langkah ini penting dalam memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang layak, sejalan dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

Peningkatan jumlah peserta May Day dibandingkan tahun sebelumnya juga mencerminkan optimisme yang tumbuh di kalangan buruh. Jika pada tahun sebelumnya partisipasi berada di kisaran 130 ribu orang, maka lonjakan signifikan pada tahun ini menunjukkan adanya harapan baru terhadap arah kebijakan pemerintah. May Day tidak lagi dipandang sebagai ruang konfrontasi, melainkan sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda bersama dalam pembangunan nasional.

Selain itu, momentum May Day 2026 juga memperlihatkan bahwa pemerintah semakin serius membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Upaya penguatan jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja rentan, serta pembukaan ruang dialog yang lebih luas menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan hubungan industrial yang stabil. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Di sisi lain, kolaborasi yang terbangun antara buruh dan pemerintah juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan komunikasi yang semakin terbuka dan kebijakan yang lebih responsif, potensi konflik dapat diminimalkan dan diarahkan menjadi energi positif untuk pembangunan. Sinergi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi agenda bersama yang diperjuangkan secara kolektif.

Meski demikian, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi. Perubahan ekonomi global, transformasi digital, serta dinamika pasar tenaga kerja menuntut kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan, sementara buruh diharapkan terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyampaikan aspirasi.

Dalam kerangka yang lebih luas, May Day 2026 menjadi refleksi kematangan demokrasi Indonesia dalam mengelola hubungan industrial. Arah baru yang dibangun melalui kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Ke depan, konsistensi dan keberlanjutan kebijakan menjadi kunci utama. Kepercayaan yang telah terbangun harus dijaga melalui langkah-langkah konkret yang terus berpihak pada kesejahteraan buruh. Dengan sinergi yang semakin kuat, buruh tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang berkontribusi aktif dalam kemajuan bangsa.

Dengan demikian, May Day 2026 menegaskan arah baru hubungan industrial Indonesia yang lebih harmonis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

)* Penulis merupakan Pengamat Ketenagakerjaan

Oleh: Wignyan Wiyono *)

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) selalu menjadi barometer kualitas hubungan industrial suatu bangsa. Ia bisa tampil sebagai panggung tuntutan yang keras, juga bisa menjadi ruang konsolidasi gagasan yang matang. May Day 2026 patut diarahkan pada makna yang bukan sekadar ritual tahunan untuk menyuarakan aspirasi, melainkan momentum untuk menunjukkan kedewasaan kolektif buruh dalam menyikapi dinamika sosial-ekonomi yang berubah cepat. Dalam lanskap ketenagakerjaan global yang dibayangi ketidakpastian, May Day tahun ini adalah May Day yang tegas memperjuangkan hak, namun tetap rasional dalam menyusun jalan keluar.

Hubungan industrial pada dasarnya adalah seni menyeimbangkan kepentingan. Buruh memperjuangkan upah layak, perlindungan kerja, keselamatan, serta kepastian masa depan. Pengusaha mengejar produktivitas, keberlanjutan usaha, dan kepastian regulasi. Negara bertugas memastikan keadilan berjalan tanpa mengorbankan stabilitas. Ketika salah satu pihak diposisikan sebagai musuh permanen, hubungan industrial mudah tergelincir menjadi tarik-menarik tanpa ujung. Karena itu, kedewasaan gerakan buruh tidak diukur dari seberapa keras suara yang dihasilkan, melainkan seberapa kuat agenda yang diusulkan untuk memperbaiki sistem.

Dalam konteks itu, pemerhati sosial-politik, Agus Widjajanto menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perjuangan buruh dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Ia memandang buruh tidak hanya berdiri sebagai kelompok kepentingan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga, komunitas, dan warga negara yang turut menentukan ketahanan sosial apalagi di tengah gempuran gejolak global saat ini. Karena, ketika gerakan buruh mampu menempatkan tuntutan dalam kerangka yang lebih rasional dan terukur, maka May Day tidak akan kehilangan ruh perjuangannya, justru menjadi pintu menuju desain solusi yang lebih permanen.

Pihaknya juga menawarkan sejumlah langkah yang dapat menjadi jalan tengah yang masuk akal. Ia menilai transparansi bertahap dari perusahaan terkait kinerja penting untuk mengurangi kecurigaan dan memperkuat basis negosiasi. Ia juga mendorong skema kenaikan upah yang adaptif berbasis produktivitas, agar kenaikan kesejahteraan tidak berdiri sebagai beban sepihak, melainkan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas kerja dan kinerja industri. Selain itu, ia menekankan perbaikan kondisi kerja, dialog berjenjang, serta penguatan literasi ekonomi bagi serikat pekerja agar perundingan tidak hanya mengandalkan tekanan, tetapi juga argumen berbasis data.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh karakter dalam relasi kerja antara buruh dan pengusaha. Dalam pandangannya, buruh dan pengusaha merupakan dua sisi mata uang yang sama; jika salah satu retak, nilai keseluruhannya akan hilang.

Agus Widjajanto juga mengingatkan agar buruh tidak mudah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Ia menilai, politisasi biasanya bekerja dengan cara menyulut emosi dan meminjam penderitaan buruh sebagai bahan bakar agenda yang tidak selalu berpihak pada kepentingan pekerja. Karena itu, ia mendorong buruh tetap menjaga orientasi utama, kesejahteraan keluarga, keberlanjutan pekerjaan, dan stabilitas sosial, agar perjuangan tidak berubah menjadi alat kepentingan sesaat yang selesai ketika momentum lewat.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan sinyal bahwa May Day 2026 tidak dibiarkan menjadi peristiwa seremonial semata. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus tokoh aktivis buruh, Jumhur Hidayat, memastikan keterlibatan langsung pemerintah dalam peringatan May Day tahun ini. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengakomodasi berbagai kebutuhan pekerja melalui penguatan perlindungan tenaga kerja serta pembahasan regulasi yang lebih berkeadilan. Jumhur menilai langkah-langkah itu merupakan respons karena sebagian harapan buruh telah diterima dan ditindaklanjuti oleh negara, sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Komitmen kebijakan juga disinggung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026. Yassierli memberi isyarat bahwa arah kebijakan tersebut ditempatkan sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja. Fokusnya mencakup mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh volatilitas.

Dari sisi gerakan pekerja, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah karena dinilai menepati janji untuk mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional, sebuah langkah yang dipahami sebagai pengakuan moral atas sejarah perjuangan buruh serta mengabadikan simbol perjuangan ke dalam keberadaan Museum Marsinah di Nganjuk Jawa Timur yang juga difungsikan sebagai rumah singgah untuk kawan-kawan pekerja atau buruh.

May Day 2026 layak dijadikan titik balik untuk memperkuat kolaborasi buruh–pemerintah–pengusaha. Tuntutan buruh perlu diarahkan menjadi paket agenda yang terukur, transparansi dan perbaikan kondisi kerja di tingkat perusahaan; penguatan literasi ekonomi dan disiplin negosiasi di tingkat serikat; serta kebijakan mitigasi PHK dan penguatan perlindungan di tingkat negara. Mari bergerak dalam logika perbaikan sistem, May Day tidak lagi semata ruang ekspresi, melainkan menjadi momen pembaruan kontrak sosial hubungan industrial yang kian sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

*) Pemerhati isu ketenagakerjaan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan strategis yang semakin berpihak pada pekerja. Upaya ini tercermin dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) hingga rencana pembangunan Museum Marsinah sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh di Indonesia.

Pengesahan UU PPRT oleh DPR RI menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini berada di sektor informal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut kebijakan tersebut sebagai kemenangan besar bagi pekerja setelah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

“Ini adalah kemenangan bagi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. Negara akhirnya hadir memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komunikasi intensif antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja. Menurutnya, sinergi yang terbangun menunjukkan bahwa aspirasi buruh mendapatkan perhatian serius. “Dialog yang terbuka membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat diwujudkan secara nyata,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Di antaranya adalah pembatasan sistem outsourcing yang lebih tegas serta pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

“Langkah cepat pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam memberikan kepastian kerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh secara menyeluruh,” kata Andi Gani.

Momentum May Day tahun ini juga diwarnai pendekatan yang lebih kolaboratif di berbagai daerah. Sejumlah kegiatan positif yang melibatkan langsung serikat pekerja menjadi cerminan hubungan yang semakin harmonis antara pemerintah dan buruh, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Di sisi lain, rencana peresmian Museum Marsinah di Nganjuk menjadi bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan buruh. Kehadiran museum tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi pekerja untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak-haknya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa buruh merupakan pilar utama pembangunan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung yang aktif memastikan kesejahteraan pekerja terus meningkat secara berkelanjutan.

Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Momentum ini kini dimaknai tidak sekadar sebagai ruang penyampaian tuntutan, tetapi sebagai ajang refleksi kolektif dan penguatan kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha.

Pemerhati sosial politik, Agus Widjajanto, menilai bahwa situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut kebijakan yang adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pekerja. Ia mengingatkan bahwa tekanan global berdampak langsung pada industri nasional.

“Kita sedang hidup dalam lanskap yang tidak stabil. Banyak industri bekerja dengan margin yang semakin tipis. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan memiliki efek berantai,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlanjutan usaha merupakan strategi tepat untuk mencegah gelombang PHK.

“Bukan lagi semata ‘berapa yang harus didapat’, tetapi ‘bagaimana semua bisa tetap berjalan dan meningkat secara bertahap’. Ini bukan soal menyerah, melainkan strategi bertahan dan bertumbuh,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya hubungan industrial berbasis kemitraan.

“Pengusaha bukan musuh, melainkan mitra. Kemenangan yang membuat perusahaan limbung bukan kemenangan, melainkan awal kekalahan bersama,” tegasnya.

Komitmen pemerintah semakin nyata dengan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyebut regulasi ini sebagai bukti kehadiran negara.

“Ini adalah kemenangan bagi para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. Setelah lebih dari 22 tahun diperjuangkan, akhirnya negara hadir memberikan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto dan DPR dalam mempercepat pengesahan.

“Pengesahan UU PPRT tidak lepas dari rangkaian komunikasi intensif antara Pemerintah dan kalangan buruh,” katanya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan persetujuan seluruh fraksi dalam rapat paripurna.

“Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanyanya, yang dijawab “Setuju” oleh peserta sidang.

Dengan langkah konkret ini, May Day menjadi simbol nyata bahwa negara hadir sebagai pelindung buruh, menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan bagi kesejahteraan pekerja Indonesia.

Jakarta — Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, sejumlah serikat pekerja menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap buruh. Momentum May Day tahun ini juga dipandang bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi atas kebijakan yang dinilai semakin berpihak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyebut sebagian besar tuntutan buruh mulai terealisasi. Ia menyoroti sejumlah langkah strategis, seperti pengangkatan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, pengesahan UU PPRT, hingga rencana revisi aturan outsourcing yang lebih berkeadilan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo beserta pemerintah yangtelah menepati janji May Day. Buruh akan sangat bahagia,” ucap Andi Gani.

Ia juga memastikan proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja terus berjalan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi dan ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026. Dalam prosesnya, berbagai masukan dari buruh dan pelaku usaha tengah dirumuskan agar regulasi lebih seimbang dan tidak kembali menuai gugatan.

“Kami sedang menyiapkan berbagai usulan agar undang-undang ini berkeadilan dan tidak kembali digugat, baik oleh buruh maupun pengusaha,” jelasnya.

Terkait pekerja ojek online, pemerintah disebut tengah menyiapkan solusi menyeluruh yang mencakup perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. “Saya tidak bisa mendahului pernyataan Presiden, tetapi saya tahu pemerintah serius mencari solusi terbaik untuk ojol,” ujarnya.

Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI) turut menilai stabilitas ekonomi yang terjaga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pekerja. Ketua Umum F-SPTI DKI Jakarta, Ahmad Zulfikar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM subsidi dan LPG 3 kg memberikan dampak langsung bagi daya beli buruh.

Ia juga menilai forum buruh transportasi yang digelar di Jakarta Utara menjadi ruang konsolidasi dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kesinambungan kebijakan pro-buruh dan stabilitas ekonomi menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.***

JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 menjadi momentum penting yang menandai semakin kuatnya keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pekerja. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ketenagakerjaan dinilai semakin konkret dengan berbagai langkah strategis yang menyentuh langsung kebutuhan buruh di lapangan.

Sinyal keberpihakan tersebut tercermin dari rencana pemerintah yang akan segera mengumumkan kebijakan pembatasan sistem alih daya (outsourcing) serta pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian kerja sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan regulasi baru yang lebih tegas terkait praktik outsourcing di Indonesia.

“Aturan outsourcing akan diumumkan pemerintah 1-2 hari ini, sebelum May Day. Saya mendengar kabar dan sudah bertemu langsung dengan pemerintah, akan dibatasi lima jenis pekerjaan dan ada batas waktu harus diangkat menjadi karyawan tetap,” ujar Andi Gani Nena Wea.

Kebijakan tersebut membatasi praktik outsourcing hanya pada sektor tertentu seperti transportasi, keamanan, katering, kebersihan, serta jasa penunjang pertambangan. Di luar sektor tersebut, perusahaan diwajibkan mengangkat pekerja menjadi pegawai tetap dalam jangka waktu tertentu.

Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa langkah ini merupakan terobosan besar dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya adil bagi pekerja.

“Hanya terbatas lima jenis pekerjaan. Di luar itu semuanya harus pegawai tetap, nggak boleh di-outsourcing. Saya mendengar (batas waktunya) hanya wajib satu tahun, setelah itu harus diangkat menjadi pegawai tetap. Ada sanksi pidananya juga,” tegas Andi Gani Nena Wea.

Selain pembatasan outsourcing, pemerintah juga akan meluncurkan Satgas PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja yang bertugas menangani persoalan pemutusan hubungan kerja secara cepat dan terintegrasi lintas sektor.

Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa pembentukan satgas ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang.

“Ya, Satgas PHK saya tegaskan sekali lagi akan diumumkan sebelum May Day. Satgas PHK besok atau lusa bahkan, bahkan sebelum Rabu saya mendengar akan diumumkan oleh pemerintah dan langsung bekerja secara langsung,” tambah Andi Gani Nena Wea.

Satgas tersebut nantinya melibatkan unsur buruh, akademisi, serta pemerintah, dengan cakupan tugas yang tidak hanya menangani PHK tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial pekerja.

Dalam konteks yang lebih luas, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) turut memperkuat bukti hadirnya negara dalam melindungi kelompok pekerja yang selama ini rentan.

Andi Gani Nena Wea menilai berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari komunikasi yang intensif antara pemerintah dan kalangan buruh.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo beserta pemerintah yang telah menepati janji May Day. Buruh akan sangat bahagia,” pungkas Andi Gani Nena Wea.

Rangkaian kebijakan ini memperlihatkan bahwa May Day 2026 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan titik penting konsolidasi kebijakan yang menempatkan buruh sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Peringatan Hari Buruh (May Day) akan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat, 1 Mei 2026. Presiden Prabowo rencananya akan hadir menyampaikan pidato politiknya di hadapan para buruh. Kali ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk kesejahteraan para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan kejutan bagi para pekerja atau buruh jelang peringatan Hari Buruh atau May Day, pada 1 Mei 2026. Terdapat sejumlah regulasi yang nantinya menjadi kado bagi para buruh. Kejutan tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait beberapa hal, tapi nanti detailnya ya. Ada beberapa regulasi nanti Pak Presiden sendiri yang akan mengumumkan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut menteri menyampaikan bahwa Pemerintah sangat konsisten dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, termasuk upaya mitigasi PHK serta peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengungkapkan Presiden Prabowo akan mengeluarkan Keppres tentang Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Hal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam memitigasi PHK dan meningkatkan kesejahteraan bagi para buruh.

“Teman-teman dari gerakan buruh, kita yang mengusulkan yang paling utama Satgas PHK dan Insya Allah itu juga rencananya bapak presiden akan membuat Keppres tentang Satgas mitigasi PHK lah gitu ya.

Jadi gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi PHK dan kesejahteraan buruh yang lain lah saya kira,” ucap Jumhur.

Mitigasi untuk kesejahteraan buruh di Indonesia, khususnya menjelang Mei 2026, pemerintah berfokus pada perlindungan tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan peningkatan taraf hidup.

Pemerintah mendorong kepada seluruh perusahaan untuk melakukan langkah-langkah alternatif sebelum melakukan PHK serta memperkuat perlindungan industri dalam negeri dari tekanan ekonomi dan praktik ilegal.

Langkah ini di ambil untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan kesejahteraan buruh tetap terjamin ditengah dinamika ekonomi global.

Sedangkan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan May Day 2026 Presiden Prabowo akan hadir langsung pada acara tersebut. Peserta peringatan May Day akan dihadiri oleh sekitar 211 ribu yang berasal dari berbagai konfederasi baik pusat maupun dari berbagai daerah.

“(May Day) akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Lalu, ada tokoh buruh internasional yang juga akan hadir langsung,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya membangun ruang digital yang sehat dan produktif melalui kampanye nasional “Tunda Layar” sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pengawasan Platform Digital (PP TUNAS). Kampanye ini ditujukan untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih bijak dalam menggunakan perangkat digital serta mengurangi ketergantungan terhadap layar.

Program “Tunda Layar” hadir sebagai respons atas meningkatnya intensitas penggunaan gawai yang berpotensi berdampak pada kesehatan mental, produktivitas, serta kualitas interaksi sosial masyarakat. Pemerintah menilai bahwa penguatan etika digital menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat literasi dan etika digital.

“Melalui gerakan ‘Tunda Layar’, kami mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam menggunakan teknologi. Ini bukan soal membatasi, tetapi mengelola penggunaan digital agar tetap sehat dan produktif,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Sejalan dengan itu, PP TUNAS memberikan kerangka regulasi yang lebih tegas terhadap platform digital agar turut berperan dalam menciptakan ruang digital yang aman. Pemerintah menekankan pentingnya tanggung jawab platform dalam mengelola konten, melindungi data pengguna, serta mendorong praktik digital yang sehat.

Selain pendekatan regulatif, pemerintah juga mengedepankan edukasi publik melalui berbagai program literasi digital yang menyasar pelajar, keluarga, hingga komunitas. Kampanye “Tunda Layar” diharapkan menjadi gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia pendidikan dan sektor swasta.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Semuel Abrijani Pangerapan menambahkan bahwa penguatan etika digital harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Keseimbangan dalam penggunaan teknologi menjadi kunci. Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital secara positif tanpa mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata,” katanya.

Pemerintah juga mendorong peran keluarga dalam membangun kebiasaan digital yang sehat, termasuk dengan menetapkan waktu bebas layar dan meningkatkan kualitas interaksi langsung. Langkah ini dinilai penting dalam membentuk karakter generasi muda yang adaptif sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi.

Dengan kombinasi antara regulasi melalui PP TUNAS dan kampanye edukatif seperti “Tunda Layar”, pemerintah optimistis ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat, aman, dan beretika. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan berdaya saing.

Jakarta, – Pemerintah menghadirkan langkah strategis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai respons terhadap meningkatnya tingkat adiksi digital pada anak dan remaja. Regulasi ini dinilai sebagai kebijakan progresif yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Pakar pendidikan, Najelaa Shihab, menyebut kehadiran PP TUNAS sebagai terobosan penting dalam merespons krisis global terkait dampak teknologi digital terhadap generasi muda. Menurutnya, penyusunan regulasi ini bukan hal mudah, terutama karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan, termasuk industri teknologi.

“Ini adalah capaian besar. Untuk pertama kalinya, kepentingan anak benar-benar menjadi dasar utama dalam regulasi digital,” ujarnya.

Najelaa menjelaskan bahwa dampak penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial, kini telah menjadi isu global yang sejajar dengan krisis kemanusiaan dan lingkungan. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa penggunaan digital yang tidak terkendali berdampak signifikan terhadap perilaku serta kesehatan mental anak.

Namun demikian, ia menilai bahwa dibandingkan isu global lainnya, persoalan digital justru memiliki solusi yang lebih konkret melalui kebijakan yang tepat. “Isu digital ini bisa kita atasi dengan langkah nyata, salah satunya melalui perlindungan anak,” jelasnya.

Salah satu keunggulan utama PP TUNAS adalah kejelasan dalam mendefinisikan risiko digital secara komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mencakup konten berbahaya atau penyalahgunaan data, tetapi juga secara tegas memasukkan adiksi digital sebagai risiko utama yang harus dikendalikan.

Menurut Najelaa, pengakuan terhadap adiksi sebagai risiko merupakan langkah maju yang jarang dilakukan oleh negara lain. “Adiksi ini kunci. Bukti ilmiah menunjukkan dampaknya setara dengan kecanduan lain seperti rokok atau alkohol, tetapi sering diabaikan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa dampak krisis digital tidak dirasakan secara merata. Anak-anak dari kelompok rentan, terutama di wilayah terpencil dan keluarga kurang mampu, justru menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan perlindungan anak berjalan efektif.

Dalam konteks pendidikan, Najelaa menegaskan bahwa literasi digital harus dibangun di atas fondasi kemampuan dasar seperti membaca, berpikir kritis, dan interaksi sosial. Pendekatan ini dinilai penting agar anak tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki ketahanan mental yang kuat.

“Justru kreativitas dan kemampuan berpikir tumbuh dari pengalaman nyata. Setelah itu kuat, baru literasi digital bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Keberhasilan implementasi PP TUNAS, lanjutnya, sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, regulasi ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam mengendalikan adiksi digital sekaligus melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

Oleh: Bimo Kustoro )*

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi, belajar, dan berkembang tanpa batas geografis. Kemajuan ini menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat arus informasi, serta mendorong inovasi. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga membawa tantangan serius, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna paling aktif. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) menjadi semakin relevan sebagai upaya menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat.

PP TUNAS hadir sebagai instrumen kebijakan yang menjembatani kebutuhan perlindungan anak dengan dinamika teknologi. Kebijakan ini tidak hanya menekankan pembatasan, tetapi juga mendorong tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, dan keluarga. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi komitmen kolektif dalam membangun ruang digital yang aman.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan PP TUNAS berfungsi sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam menjaga generasi muda di era digital. Disampaikan pula bahwa kebanggaan patut dirasakan karena Indonesia telah menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Melalui penegasan tersebut, komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang digital yang aman dan ramah anak semakin diperlihatkan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan yang diambil merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga kualitas generasi bangsa.

Dalam implementasinya, pengaturan tata kelola platform digital menjadi aspek penting. Platform didorong untuk memperkuat moderasi konten, meningkatkan sistem keamanan, serta menyediakan fitur ramah anak. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital tetap membutuhkan regulasi yang bertanggung jawab, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kelompok rentan.

Penguatan literasi digital juga menjadi elemen penting. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami risiko, etika, dan konsekuensi aktivitas daring. Anak-anak perlu dibekali kemampuan memilah informasi, menjaga privasi, dan berinteraksi secara sehat. Dalam hal ini, peran keluarga dan pendidikan sangat strategis dalam membentuk karakter digital yang positif.

Perlindungan anak di ruang digital juga berkaitan erat dengan ketahanan sosial. Generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital yang tidak sehat berisiko mengalami disorientasi nilai dan gangguan perkembangan. Jika dibiarkan, dampaknya dapat meluas pada kualitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, perlindungan generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Budi Eko Pratomo mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pelindungan anak di ruang digital memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui implementasi PP TUNAS, penguatan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dalam menghadapi ancaman siber terus didorong. Penekanan ini menunjukkan bahwa tantangan digital membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi.

Pendekatan dalam kebijakan ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Regulasi tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga kerangka untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Perlindungan anak tidak dimaknai sebagai pembatasan akses teknologi, melainkan memastikan pemanfaatannya tetap aman dan produktif.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan digital juga semakin meningkat. Ruang digital kini dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak dasar anak. Dalam konteks ini, kebijakan yang jelas memberikan arah agar upaya perlindungan berjalan konsisten dan terukur.

Selain itu, Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat sekaligus Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mimah Susanti mengatakan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan implementasi PP Tunas dapat berjalan optimal dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda Indonesia. Pernyataan ini menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan keberhasilan kebijakan.

Ke depan, tantangan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dibutuhkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan serta kolaborasi lintas sektor yang kuat. Pemerintah, industri, dan masyarakat perlu berjalan seiring dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

Dalam konteks global, perlindungan anak di ruang digital juga menjadi perhatian banyak negara. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut merupakan tantangan bersama yang membutuhkan pendekatan luas. Upaya nasional pun menjadi bagian dari kontribusi dalam menjawab tantangan global.

Pada akhirnya, keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada partisipasi semua pihak. Kesadaran dan tanggung jawab bersama menjadi fondasi utama dalam menciptakan ruang digital yang aman. Perlindungan tidak hanya soal menghindari risiko, tetapi juga membangun kapasitas generasi muda agar mampu menghadapi tantangan digital.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, generasi muda diharapkan tumbuh dengan kemampuan adaptasi tinggi, daya kritis kuat, dan karakter tangguh. Hal ini menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika global. Di tengah arus perubahan, keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan nilai dasar menjadi kunci. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi lingkungan yang aman dan produktif bagi masa depan bangsa.

*) Penulis adalah Content Writer di Sampoerna Raya News