Oleh: Dimas Aditya*

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada 14 Agustus 2026 patut diapresiasi karena menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi penting masa depan Indonesia. Di tengah capaian pemerintah dalam pangan, energi, investasi, hilirisasi, dan ekonomi, Presiden menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan negara memastikan rakyat, terutama generasi muda, tumbuh sehat, memperoleh pendidikan berkualitas, mendapat layanan kesehatan, dan memiliki kesempatan mengembangkan potensi.

Penekanan pembangunan manusia dimulai dari kebutuhan paling mendasar, yakni gizi. Presiden menempatkan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai investasi strategis untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas. Program ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga mendukung proses belajar anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa MBG membeli hasil petani, peternak, nelayan, dan UMKM di sekitar dapur pelayanan. Dengan demikian, pemenuhan gizi anak dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kehadiran Kristina Beno, siswi kelas VI dari Merauke, Papua Selatan, menjadi gambaran konkret manfaat kebijakan tersebut. Presiden menyampaikan bahwa Kristina, anak petani, menjadi lebih bugar, fokus, dan rajin hadir di sekolah setelah memperoleh MBG. Kisah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan nasional memiliki makna ketika manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak di berbagai daerah, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Presiden juga menegaskan bahwa makanan bergizi harus diikuti pendidikan berkualitas. Pemerintah disebut telah memperbaiki 16.167 sekolah pada 2025 dan menargetkan perbaikan 71.744 sekolah pada 2026. Perbaikan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Miangas, Sabang, dan Merauke. Kebijakan ini memperlihatkan upaya pemerintah memperkuat pemerataan sarana pendidikan dan memastikan anak-anak belajar dalam lingkungan yang lebih layak.

Transformasi pendidikan diperkuat dengan teknologi. Pemerintah membagikan layar pintar interaktif atau IFP kepada sekolah untuk mendukung pembelajaran sains, matematika, teknologi, dan bahasa asing. Presiden menilai kemampuan bahasa asing penting agar generasi muda Indonesia mampu bekerja dan bersaing di dalam maupun luar negeri. Pemanfaatan teknologi pendidikan juga menjadi langkah strategis untuk memperluas akses terhadap materi pembelajaran dan guru berkualitas.

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari agenda pemerataan. Sekolah berasrama tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak berdaya, dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan aman. Presiden menyampaikan bahwa 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka dan totalnya mencapai 182 sekolah jika termasuk rintisan. Program ini memperlihatkan keberpihakan negara agar kemiskinan tidak menjadi warisan antargenerasi dan setiap anak memperoleh kesempatan menata masa depan.

Pada saat yang sama, pemerintah memberi perhatian kepada anak-anak berprestasi melalui SMA Unggul Garuda, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, SMA Taruna Nusantara, serta Beasiswa Garuda. Presiden menyampaikan bahwa penerima Beasiswa Garuda yang dikirim ke kampus terbaik dunia mencapai 515 mahasiswa pada 2026. Kebijakan tersebut penting untuk menyiapkan talenta Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta mampu meningkatkan daya saing nasional.

Pembangunan manusia juga mencakup kesehatan melalui Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden menyampaikan bahwa sejak diluncurkan pada Februari 2025, CKG telah menjangkau 108 juta orang dan tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi. Program ini memperkuat pendekatan preventif dengan mendorong masyarakat memeriksakan kondisi kesehatan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat. Pemerintah juga meningkatkan rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Presiden turut menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan. Dalam 21 bulan pemerintahan, sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis telah dibuka. Program studi spesialis juga hadir untuk pertama kalinya di 11 provinsi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan membutuhkan peningkatan jumlah dan distribusi tenaga medis, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter dan dokter spesialis.

Secara keseluruhan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo menunjukkan arah pembangunan manusia yang terintegrasi. MBG memperkuat fondasi gizi, CKG mendukung pencegahan penyakit, perbaikan sekolah meningkatkan kualitas lingkungan belajar, teknologi memperluas akses pengetahuan, Sekolah Rakyat membuka kesempatan bagi keluarga kurang mampu, sementara sekolah unggulan dan Beasiswa Garuda menyiapkan talenta berdaya saing global. Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa negara sedang membangun fondasi generasi masa depan melalui intervensi yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus pengembangan potensi.

Karena itu, pidato Presiden patut diapresiasi sebagai penegasan bahwa investasi terbesar Indonesia adalah manusia. Tantangan selanjutnya ialah memastikan seluruh program berjalan konsisten, tepat sasaran, transparan, dan berkualitas. Jika kesinambungan kebijakan dapat dijaga, MBG, CKG, pendidikan, dan penguatan kesehatan dapat menjadi fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif. Dengan perspektif tersebut, kemerdekaan tidak berhenti sebagai perayaan, tetapi hadir melalui kesempatan hidup yang lebih baik bagi setiap anak Indonesia. Pembangunan manusia pada akhirnya merupakan investasi lintas generasi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Muzakki Rahman )*

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa pesan kuat tentang arah pembangunan Indonesia yang semakin berorientasi pada kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Berbagai capaian yang disampaikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menetapkan target, tetapi mulai menerjemahkan agenda besar pembangunan ke dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Optimisme tersebut salah satunya bertumpu pada keberhasilan pemerintah mempercepat swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa target swasembada yang semula diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun telah dapat dicapai dalam sekitar satu tahun. Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut beriringan dengan capaian swasembada delapan komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Capaian tersebut penting karena swasembada pangan merupakan fondasi kedaulatan sebuah negara. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak harga dan gangguan rantai pasok global. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut memperkuat posisi petani sebagai bagian penting dari perekonomian nasional. Pemerintah juga tetap melanjutkan upaya mencapai swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau.

Langkah nyata menuju kedaulatan juga terlihat pada sektor energi. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak melalui produksi diesel berbasis B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi semakin diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Agenda swasembada energi menjadi semakin relevan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, perang dagang, dan gangguan rantai pasok dapat memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, kemandirian energi bukan hanya persoalan memenuhi kebutuhan bahan bakar, tetapi juga bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Kedaulatan ekonomi juga diperkuat melalui hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah melalui Danantara telah memulai berbagai proyek hilirisasi, antara lain pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta pembangunan smelter alumina menjadi aluminium. Proyek-proyek tersebut disebut telah menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Hilirisasi memberikan perspektif baru dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam tidak lagi cukup hanya diekspor sebagai komoditas mentah, tetapi harus diolah sehingga menghasilkan nilai tambah, teknologi, industri, dan lapangan kerja di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi, manajemen, dan pasar agar Indonesia dapat semakin kuat menjadi bagian dari rantai pasok dunia.

Semangat membangun kedaulatan ekonomi juga diarahkan sampai ke tingkat desa melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya berjalan secara optimal. Koperasi tersebut mulai berfungsi sebagai offtaker yang membeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat, dilengkapi sistem digital untuk memantau stok serta sarana angkutan sendiri. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026.

Kopdes Merah Putih memiliki posisi strategis karena desa merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia. Petani, nelayan, pedagang, perajin, pelaku UMKM, perempuan kepala keluarga, dan generasi muda menjalankan aktivitas ekonomi di desa. Dengan koperasi yang kuat, masyarakat tidak harus berjalan sendiri. Produksi lokal dapat dikonsolidasikan, distribusi diperkuat, dan daya tawar masyarakat desa terhadap pasar dapat ditingkatkan.

Keempat agenda tersebut menunjukkan keterkaitan yang jelas. Swasembada pangan memperkuat ketahanan pangan, swasembada energi memperkokoh ketahanan ekonomi, hilirisasi menciptakan nilai tambah, sedangkan Kopdes Merah Putih memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat desa. Jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih produktif dan mandiri.

Yang tidak kalah penting, pidato tersebut tidak menempatkan capaian pemerintah sebagai alasan untuk berhenti bekerja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan. Pemerintah, menurut Presiden, harus membangun bukan hanya untuk satu masa jabatan, tetapi untuk satu zaman dan satu abad Indonesia.

Pesan tersebut menjadi penting dalam membaca arah pembangunan nasional ke depan. Indonesia tidak sedang sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun kapasitas agar mampu memenuhi kebutuhan strategis, mengelola kekayaan alam secara optimal, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke desa.

Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pidato Presiden Prabowo memberikan alasan kuat untuk menatap masa depan dengan optimisme. Langkah nyata melalui swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan penguatan Kopdes Merah Putih menunjukkan bahwa agenda kemandirian nasional terus bergerak. Tantangannya tentu masih besar, tetapi arah kebijakannya semakin jelas: membangun Indonesia yang berdaulat, semakin mandiri, dan pada akhirnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas pangan hanya dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah yang diproyeksikan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan akan kita capai dalam 4 sampai 5 tahun, ternyata berhasil capai dalam waktu 1 tahun,” kata Presiden Prabowo.

Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

“Saya sudah sampaikan di awal pidato ini, dalam satu tahun terakhir, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Kita sekarang swasembada beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri semakin penting di tengah konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan tekanan ekonomi global. Indonesia, kata dia, harus semakin mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

“Bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan sejumlah pembenahan untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari akses pupuk hingga aturan yang berbelit. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus, sementara harga pupuk berhasil diturunkan sebesar 20 persen.

“Ketika kita berbicara tentang pupuk, kita berbicara tentang pendapatan petani, harga pangan, dan kedaulatan bangsa,” kata Prabowo.

Pemerintah selanjutnya masih mengupayakan swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau. Prabowo menyebut Indonesia pada dasarnya juga telah swasembada protein melalui ikan, telur, dan daging ayam.

Selain pangan, pemerintah mulai mewujudkan swasembada energi melalui produksi diesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar sehingga dapat menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau 9,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai kemandirian pangan dan energi penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya,” kata Sultan.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pengelolaan sumber daya nasional harus tetap ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi,” tegas Muzani.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi nasional terus diarahkan untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) pagi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kekuatan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada masyarakat desa, mulai dari petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga hingga anak muda yang mengembangkan usaha di kampung halaman.

“Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa: pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin, perempuan kepala keluarga, dan anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung halaman,” kata Prabowo.

Menurut Kepala Negara, penguatan ekonomi desa membutuhkan konektivitas dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan oleh Polri. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa rampung.

Pemerintah juga memperluas akses air bersih. Dalam delapan bulan pertama 2026, sebanyak 3.000 titik air desa telah dibangun TNI.

Langkah strategis lainnya ialah pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Prabowo menyebut 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya berjalan optimal. Target pemerintah pada akhir tahun adalah 30.000 koperasi beroperasi secara optimal.

“Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai pidato tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui para wakilnya di parlemen. Ia menyebut pemerataan ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah di tengah tantangan global.

“Presiden Prabowo sangat concern dengan pemerataan ekonomi dan beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5%,” kata Astrio.

Menurut Astrio, pemerintah tetap mencermati persoalan kemiskinan dan berupaya mencari kebijakan yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut.

Agenda pembangunan desa dan penguatan koperasi, kata dia, menjadi bagian penting dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat masyarakat, sehingga manfaat pembangunan semakin terasa bagi masyarakat luas.***

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga membutuhkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, ketahanan pangan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), Prabowo mengungkapkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun.

“BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, penguatan pengawasan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan sumber daya negara dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan terhadap auditor Indonesia juga dinilai semakin kuat setelah BPK terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.

Prabowo juga menyoroti capaian swasembada pangan yang menurutnya berhasil diwujudkan lebih cepat dari target empat tahun menjadi satu tahun. Pemerintah, kata dia, telah menghapus 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk sekaligus menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.

“Karena kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang kita targetkan tercapai empat tahun ternyata berhasil kita capai dalam satu tahun,” ujarnya.

Ia menyebut peningkatan produksi pangan menjadi bantalan penting bagi perekonomian, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian pasokan pangan dan ancaman El Niño. Prabowo juga mencatat keuntungan PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen di tengah penurunan harga dan peningkatan volume pupuk.

Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai capaian tersebut perlu dibaca bersama indikator makroekonomi. Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara inflasi tercatat 2,88 persen dan tingkat pengangguran berada pada 4,65 persen.

“Semua pihak harus objektif melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang. Capaian ekonomi harus diapresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan kemiskinan,” kata Astrio.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sultan, transformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging.

“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh.” kata Sultan.

Menurut Sultan, integrasi kebijakan tersebut kini mulai membuahkan hasil nyata dalam memperkuat perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat di berbagai lapisan.

“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” tutur dia.

Jakarta – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan nasional. Sidang Tahunan juga menjadi ruang untuk menunjukkan kematangan demokrasi melalui semangat kebersamaan di tengah perbedaan politik.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, substansi utama pidato kenegaraan bukan terletak pada kejutan yang disampaikan Presiden, melainkan pada akuntabilitas pemerintah atas berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan selama setahun terakhir.

“Pidato kenegaraan bukan soal kejutannya apa, tetapi bentuk tanggung jawab Presiden kepada rakyat. Satu tahun yang sudah dieksekusi perlu dilaporkan kepada publik,” ujar Gun Gun.

Menurutnya, Sidang Tahunan juga dapat menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan semakin matang. Perbedaan dalam kontestasi politik tidak seharusnya menghilangkan ruang bagi para pemimpin bangsa untuk bertemu dan membangun kebersamaan dalam momentum kenegaraan.

“Kontestasi itu biasa, tetapi ada momentum kebangsaan ketika semua bisa hadir bersama. Itu hakikat demokrasi, berkompetisi dan membangun sinergi di sisi lain,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai pidato kenegaraan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi pemerintah. Menurutnya, seluruh pihak perlu objektif dalam melihat berbagai perkembangan selama satu tahun terakhir.

“Semua pihak harus objektif dalam menilai apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik. Capaian yang ada harus kita apresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan masalah kemiskinan,” ujar Astrio.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi triwulan II yang mencapai 5,29 persen secara tahunan, inflasi yang tetap terkendali, serta tingkat pengangguran di level 4,65 persen sebagai perkembangan positif yang perlu terus diperkuat.

Astrio menambahkan, perhatian Presiden terhadap pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan investasi, hilirisasi, serta sejumlah program prioritas yang memiliki dampak jangka pendek dan panjang. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selain menggerakkan ekonomi lokal juga diarahkan menjadi investasi terhadap kualitas generasi mendatang.

“Tujuan jangka panjang MBG adalah berinvestasi pada human capital Indonesia agar kelak mampu bersaing dengan anak-anak dari negara mana pun,” katanya.

Menurut Astrio, arah tersebut menunjukkan pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kualitas manusia, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong Indonesia menjadi negara maju serta sejahtera.

JAKARTA — Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah tokoh Papua mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan di Tanah Papua. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang dapat mengganggu aktivitas warga dan menghambat pembangunan.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lenis Kogoya, meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menghentikan aksi kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat sipil. Menurutnya, kondisi keamanan yang kondusif merupakan fondasi penting untuk memastikan pelayanan publik, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pembangunan dapat terus berjalan.

“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” kata Lenis.

Lenis juga meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi mengenai ancaman yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pemerintah bersama tokoh masyarakat dan adat terus berupaya menjaga keamanan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara normal, termasuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ajakan menjaga situasi kondusif turut disampaikan tokoh Papua sekaligus Ketua Umum Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5) Papua, Ondofolo Yanto Eluay. Ia mengimbau masyarakat di wilayah Tabi, Sentani, dan Kota Jayapura tetap menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengedepankan persaudaraan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan seluruh masyarakat,” ujar Yanto.

Menurut Yanto, penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang perlu dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Stabilitas keamanan juga penting bagi masyarakat kecil yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas ekonomi harian, seperti pedagang, pelaku UMKM, pengemudi angkutan, dan pekerja harian.

Ondofolo Heram Dasim Klewbeuw Sentani Timur Yansen Ohee dan Tokoh Pemuda Adat Tabi Kundrat Tukayo turut menyerukan persatuan dan ketertiban. Mereka mengajak masyarakat mengarahkan energi untuk bekerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan Papua.

Kondisi Papua yang aman dan damai dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kemajuan daerah. Karena itu, momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi ruang mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta meneguhkan komitmen masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun daerah dalam bingkai NKRI.

TIMIKA – Percepatan pemerataan pembangunan di Tanah Papua menjadi salah satu wujud nyata penguatan Papua sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan layanan dasar, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk memperoleh kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyatakan percepatan pembangunan Tanah Papua merupakan bagian penting dari agenda pemerataan nasional sekaligus konsolidasi pembangunan Indonesia di kawasan timur. Menurutnya, kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 perlu ditandai dengan semakin berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah, termasuk di Tanah Papua.

“Dalam konteks nasional, Papua memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berbasis hilirisasi sumber daya alam, mendukung Astacita ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, serta pengembangan investasi bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Meki Nawipa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dengan gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kabupaten Mimika. Forum tersebut memperkuat pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar berbagai program pembangunan di Papua berjalan terarah dan saling terhubung.

Arah pembangunan tersebut telah diperkuat melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Kebijakan tersebut mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sekaligus mendukung agenda nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Komitmen pembangunan juga tercermin dari 12 poin Kesepakatan Timika yang disusun enam gubernur se-Tanah Papua. Kesepakatan itu mencakup percepatan pembangunan Trans Papua, pengembangan kawasan industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan infrastruktur di daerah otonom baru, hingga penguatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat.

Semangat Papua sebagai bagian integral NKRI turut tercermin dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengajak masyarakat di delapan kabupaten untuk mengibarkan Bendera Merah-Putih sebagai simbol kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena warga negara Indonesia dan sudah merdeka, maka wajib memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun,” ujar Deinas Geley.

Penguatan pembangunan dan semangat kebangsaan tersebut berjalan beriringan. Pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi, serta penguatan pelayanan publik menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih merata di seluruh Tanah Papua.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga adat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan, percepatan pembangunan Papua diharapkan semakin terintegrasi dengan agenda nasional. Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa kemajuan Tanah Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemajuan Indonesia secara keseluruhan. (*)

PAPUA PEGUNUNGAN – Tokoh Pemuda Papua Pegunungan, Melianus Asso, mengajak masyarakat Papua menjaga ketenangan, persatuan, dan kerukunan dengan tidak mudah terpengaruh informasi maupun ajakan yang berpotensi memicu keresahan. Menurutnya, sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga suasana daerah tetap aman dan kondusif.

Melianus menilai masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Langkah tersebut dinilai penting agar ruang publik tidak dipenuhi kabar yang dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari kita cerna dengan bijak setiap informasi yang diterima, sehingga tidak terjebak oleh kepentingan sesaat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap Melianus Asso.

Selain menjaga ketenangan, Melianus mendorong masyarakat memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, situasi yang aman menjadi modal penting agar berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dapat berlangsung secara optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua.

“Mari kita dukung Pemerintah dalam membangun daerah ini sehingga bisa sejajar dengan Provinsi besar, sehingga Tanah Papua juga bisa menjadi contoh maupun tauladan kepada Provinsi yang lainnya,” ucap Melianus Asso.

Ia juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi yang stabil akan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kita dukung tercipta Harkamtibmas yang damai dan aman, sehingga ekonomi Papua makin maju guna Papua yang semakin makmur dan berkembang kedepannya,” ujar Melianus Asso.

Menjelang rencana aksi penyampaian pendapat pada 15 Agustus 2026, Melianus mengakui hak menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas.

“Saya harap dan saya menghimbau seluruh pihak yang nantinya akan turut serta melakukan aksi agar tetap mengedepankan situasi yang kondusif serta tidak berdampak pada seluruh masyarakat lainnya, dan aparat keamanan mampu mengedepankan penangan secara persuasif supaya tidak menimbulkan gesekan antara masa aksi dan pihak keamanan,” katanya Melianus Asso.

Imbauan menjaga kondusivitas juga disampaikan Ondofolo Heram Dasim Klewbeuw Sentani Timur, Yansen Ohee. Ia mengingatkan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan seluruh masyarakat,” kata Yansen Ohee.

Senada, Tokoh Pemuda Adat Tabi, Kundrat Tukayo, mengajak masyarakat mengarahkan energi untuk kegiatan produktif yang dapat memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan masyarakat perlu dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa gangguan.

“Kita harus mengerahkan tenaga dan pikiran untuk bekerja serta memperbaiki ekonomi masyarakat Papua. Jangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun merugikan banyak orang,” tegas Kundrat Tukayo.

Rangkaian imbauan tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat Papua untuk menjadikan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai kesempatan memperkuat persaudaraan, menjaga ketertiban, serta mendukung terciptanya Papua yang aman, damai, dan semakin sejahtera. (*)_

JAYAPURA — Laskar Merah Putih (LMP) Markas Daerah Provinsi Papua mengimbau masyarakat di Kota Jayapura agar tidak mudah terprovokasi dan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada 15 Agustus 2026. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mencegah potensi terjadinya kembali kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada 2019.

Ketua Markas Daerah LMP Papua, Jan Christian Arebo, meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat, untuk mengingatkan keluarga serta kerabat agar tidak terpancing ajakan yang dapat memperkeruh situasi. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dijaga menjelang pelaksanaan aksi tersebut.

“Marilah bersama-sama kita menjaga stabilitas keamanan. Kita hindari upaya-upaya provokatif dari kelompok yang berupaya mengacaukan Kamtibmas,” kata Arebo kepada wartawan di Kota Jayapura, Kamis (13/8/2026).

Arebo menilai pengalaman kerusuhan pada 2019 perlu menjadi pembelajaran bersama. Ia mengingatkan bahwa demonstrasi yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi tindakan anarkis, termasuk perusakan maupun pembakaran fasilitas umum yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

“Kita belajar dari pengalaman tahun 2019. Upaya-upaya seperti ini sangat berpotensi memicu tindakan anarkis dan pembakaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa LMP tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Namun harus sesuai aturan, bukan dengan cara-cara anarkis seperti membakar atau merusak fasilitas umum. Jangan gunakan dalil undang-undang untuk memprovokasi masyarakat,” tegas Arebo.

LMP Papua juga meminta aparat keamanan melakukan langkah pencegahan secara terukur terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Arebo berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan menjaga ruang publik agar tetap aman bagi aktivitas masyarakat.

Sekretaris LMP Papua, Yonal Hansen Wendey, turut mengimbau mahasiswa dan pemuda agar tidak mudah mempercayai isu yang belum terverifikasi. Ia meminta generasi muda mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan dan tidak ikut dalam gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan daerah.

“Jangan sampai mahasiswa dan pemuda termakan isu liar serta terpancing mengikuti gerakan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun masyarakat,” kata Yonal.

LMP Papua berharap masyarakat Jayapura bersama-sama menjaga kedamaian dan tidak memberikan ruang bagi tindakan provokatif maupun anarkis yang dapat mengganggu persatuan serta ketertiban umum.