Jakarta – Perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut didukung oleh penguatan investasi dan kebijakan hilirisasi yang terus dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Pemerintah menilai investasi memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain meningkatkan kapasitas produksi nasional, investasi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas industri, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah terus menyiapkan strategi untuk menarik investasi yang dapat memperkuat industri domestik dan menciptakan ekosistem rantai pasok di Indonesia.

“Jika kita berbicara tentang peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka kita berbicara tentang strategic planning, bagaimana cara eksekusi yang baik dan juga insentif,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, strategi tersebut diarahkan untuk memastikan investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai modal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Pemerintah mendorong investasi yang mampu memperkuat kapasitas industri, meningkatkan penguasaan teknologi, memperluas lapangan kerja, serta membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi di dalam negeri.

Penguatan investasi juga berjalan seiring dengan kebijakan hilirisasi. Pemerintah terus mendorong agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Hilirisasi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan ekosistem usaha baru di berbagai daerah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas investasi dengan mengarahkan modal masuk ke sektor-sektor strategis yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah investasinya, tetapi juga kualitas investasi dan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi,” kata Rosan.

Sejumlah sektor strategis seperti mineral, energi, manufaktur, kendaraan listrik, serta industri berbasis sumber daya alam menjadi bagian dari pengembangan hilirisasi. Pemerintah berharap penguatan sektor tersebut dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dengan investasi yang terus tumbuh dan hilirisasi yang semakin diperkuat, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh : Adi Hertanto )*

Perlambatan ekonomi global selalu menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik, perubahan harga komoditas, tekanan perdagangan internasional, serta dinamika pasar keuangan global dapat memengaruhi ekspor, investasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat. Namun, di tengah berbagai tekanan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa fondasi domestik masih cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Data pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, aktivitas investasi, serta kebijakan pemerintah menjadi modal penting untuk mempertahankan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional.

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I, capaian tersebut tetap menunjukkan ketahanan ekonomi karena terjadi ketika lingkungan eksternal menghadapi tekanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 merupakan capaian yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi global yang menghadapi berbagai tekanan.

Optimisme tersebut semakin menguat setelah perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah melihat ruang akselerasi pada paruh kedua 2026. Purbaya menyatakan perekonomian nasional sudah siap bergerak menuju pertumbuhan 6 persen dan menilai Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen, meskipun pergerakannya masih berlangsung secara fluktuatif.

Salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia adalah besarnya pasar domestik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu mesin penting pertumbuhan, sementara belanja pemerintah dan investasi memberikan dorongan tambahan terhadap aktivitas ekonomi. Ketika permintaan global melemah, kemampuan mempertahankan aktivitas ekonomi dari dalam negeri menjadi semakin penting. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mempercepat investasi, serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif merupakan bagian dari strategi mempertahankan momentum pertumbuhan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang relatif kuat dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, ekspor, serta berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan sektor manufaktur, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan baru. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan kapasitas pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi fiskal, pemerintah dapat terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli sekaligus menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian. Belanja negara yang produktif perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor produktif. Dengan pendekatan tersebut, APBN bukan hanya menjadi instrumen administratif, melainkan katalis pertumbuhan ketika kondisi eksternal kurang mendukung.

Kemudian Investasi juga menjadi kunci. Pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif melalui kepastian regulasi, percepatan perizinan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan infrastruktur. Peningkatan investasi akan memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat basis ekspor nasional. Optimisme pemerintah terhadap investasi juga tercermin dari target pertumbuhan investasi hingga 7 persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

Perlambatan ekonomi global tidak harus dimaknai sebagai ancaman semata. Situasi tersebut justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Ketahanan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, stabilitas makroekonomi, serta koordinasi kebijakan menjadi kombinasi penting untuk menjaga ekonomi tetap bergerak.

Selain menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah akan memastikan bahwa momentum pertumbuhan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun pertumbuhan yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin melalui indikator makroekonomi, tetapi juga melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia juga memiliki peluang untuk mempercepat transformasi struktur ekonominya. Pengembangan industri bernilai tambah, hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin dinamis.

Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari pola pertumbuhan yang terlalu bergantung pada siklus ekonomi global. Dengan memperkuat produktivitas, memperluas lapangan kerja, menjaga daya beli, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat investasi, momentum pertumbuhan dapat dipertahankan secara lebih berkelanjutan. Optimisme menuju pertumbuhan mendekati 6 persen juga harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan konsistensi kebijakan. Di tengah ekonomi global yang melambat, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan pasar domestik dan kebijakan yang responsif dapat menjadi bantalan sekaligus mesin baru untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.

)* Pemerhati Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu bergerak positif meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Meski melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki bantalan yang cukup kuat ketika lingkungan ekonomi global menghadapi berbagai tekanan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif mencerminkan masih terjaganya daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi sehari-hari yang tetap berlangsung menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga pertumbuhan nasional.

Ketahanan tersebut juga terlihat dari struktur pertumbuhan ekonomi. Bank Mandiri memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,34 persen sepanjang 2026, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. Permintaan domestik, investasi, dan konsumsi pemerintah dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan pada semester I-2026.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pada kuartal II-2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 6,1 persen menurut Mandiri Spending Index, sementara konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen secara tahunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II merupakan capaian yang cukup baik mengingat kondisi eksternal masih menghadapi tekanan, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah, menurut Purbaya, masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan pada semester II-2026, termasuk melalui penguatan likuiditas dan penurunan biaya pembiayaan.

Optimisme tersebut juga ditopang oleh kinerja investasi. Pemerintah mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,87 persen pada kuartal II-2026. Investasi langsung turut meningkat, terutama didorong kenaikan penanaman modal asing. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih dipandang memiliki prospek bagi ekspansi usaha meskipun ketidakpastian ekonomi global meningkat.

Namun, ketahanan tersebut bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko. Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, memperkirakan ekonomi global akan melambat dari sekitar 3,5 persen pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026. Dalam kondisi tersebut, Indonesia diproyeksikan tetap mampu tumbuh sekitar 5,2 persen karena ditopang investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas ekonomi domestik.

Irman melihat hilirisasi industri, industri logam dasar, ekonomi digital, dan pengembangan pusat data berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dalam jangka menengah dan panjang. Meski demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi tingginya harga energi, volatilitas pasar keuangan, pelebaran defisit transaksi berjalan, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

Ketahanan ekonomi juga perlu diperkuat melalui stabilitas sektor keuangan. Asisten Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Yansen Lokanata, mengatakan pendalaman pasar valuta asing, pengembangan transaksi mata uang lokal, dan instrumen lindung nilai diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap perubahan arus modal dan gejolak pasar global.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih ambisius. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan percepatan investasi hingga sekitar 7 persen, dengan konsumsi, investasi, ekspor, dan sektor-sektor strategis sebagai mesin pertumbuhan.

Target tersebut tentu bukan tanpa tantangan. Pertumbuhan 6 persen membutuhkan kualitas kebijakan yang lebih baik, bukan sekadar stimulus yang lebih besar. Pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas industri, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada saat yang sama, stabilitas fiskal dan nilai tukar harus tetap dijaga. Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan stimulus tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan justru berisiko menciptakan tekanan baru terhadap perekonomian. Karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan fondasi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan dalam jangka pendek.

Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II-2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan ketika pertumbuhan global melambat. Konsumsi domestik yang relatif kuat, investasi yang tetap berjalan, belanja pemerintah, serta kebijakan stabilisasi menjadi bantalan penting dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan ketahanan tersebut berubah menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Jika investasi produktif terus meningkat, konsumsi masyarakat terjaga, sektor swasta semakin aktif, dan kebijakan pemerintah mampu menciptakan efek pengganda yang luas, ambisi pertumbuhan 6 persen bukan sekadar target administratif.

Target tersebut dapat menjadi tahap berikutnya dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketangguhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya diukur dari kemampuan bertahan ketika dunia melambat, tetapi dari kemampuan memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi pertumbuhan yang semakin produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah memastikan harga dan pasokan bahan pokok di daerah terdampak bencana alam tetap stabil dan terkendali. Kondisi tersebut juga terpantau di sejumlah wilayah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kepastian itu diperoleh berdasarkan pemantauan secara intensif dan real-time melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem tersebut menjangkau seluruh kabupaten dan kota sehingga perubahan harga maupun kondisi pasokan di setiap daerah dapat diketahui dengan cepat.

“Jadi kalau kami bisa pantau juga dari SP2KP, karena SP2KP itu ada di semua kabupaten dan kota. Kalau kita lihat, sebenarnya harganya stabil,” kata Budi.

Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang mengalami bencana. Pemantauan dilakukan untuk memitigasi potensi terhambatnya jalur distribusi serta mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Selain menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, pemerintah juga berupaya melindungi produsen dari penurunan harga yang terlalu dalam. Perhatian tersebut diberikan antara lain terhadap komoditas telur dan daging ayam ras.

Harga acuan telur ayam ras telah disepakati pemerintah bersama asosiasi sebesar Rp30.000 per kilogram. Namun, harganya sempat turun hingga Rp22.000 per kilogram di tingkat peternak. Sementara itu, harga daging ayam ras sempat turun menjadi Rp34.000 per kilogram dari harga acuan Rp40.000 per kilogram.

Penurunan itu berpotensi mengganggu kelangsungan usaha peternak karena biaya pakan dan produksi masih relatif tinggi. Saat ini, harga rata-rata nasional telur ayam ras telah berangsur pulih ke kisaran Rp26.600 per kilogram dan bergerak mendekati harga acuan.

Menurut Mendag Budi, penyesuaian menuju harga acuan tersebut penting demi memastikan keberlanjutan produksi di tingkat hulu.

“Jadi pemerintah itu mengintervensi tidak hanya harga yang naik saja, tetapi juga harga yang turun. Harga yang turun jangan sampai membuat produsen gulung tikar,” ujar Budi.

Kecepatan respons tersebut penting agar gangguan sementara pada transportasi dan aktivitas masyarakat tidak berkembang menjadi kelangkaan pangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku distribusi, dan pedagang diperlukan untuk menjamin kebutuhan pokok tersedia merata dengan harga tetap wajar bagi masyarakat setempat.

Konsistensi pemerintah dalam memantau pasar, menjaga distribusi, serta melindungi konsumen dan produsen patut diapresiasi. Upaya tersebut diharapkan terus diperkuat agar stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam.

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah risiko gangguan pasokan akibat bencana alam dan kondisi cuaca ekstrem.

Pemerintah daerah diminta segera mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengantisipasi penurunan produksi akibat kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun bencana lainnya.

Intervensi tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika gangguan produksi dan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

Melalui koordinasi pusat dan daerah, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pascabencana.

Sejumlah langkah dapat ditempuh, antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyelenggaraan pasar murah.

“Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS, agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain,” kata Tito.

Selain mengendalikan harga, pemerintah daerah juga diminta memperhitungkan risiko penurunan produksi pangan akibat tekanan cuaca dan bencana.

“Kemudian, kita juga perlu waspadai potensi produksi yang bisa menurun, karena adanya kemarau panjang, karhutla, dan lain-lain,” ujar Tito.

Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi perhatian karena gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Itu yang kita harus jaga stabilitasnya, harga pangan, barang dan jasa, pangan yang paling utama, yang menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat,” tuturnya.

Arahan tersebut kemudian diterapkan pemerintah daerah melalui berbagai intervensi langsung untuk menjaga keterjangkauan pangan di tengah tekanan akibat bencana.

Di Jawa Timur, misalnya, pemerintah provinsi menggelar pasar murah sekaligus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama di wilayah yang menghadapi kondisi sulit.

“Pasar Murah ini rutin kita lakukan. Hari ini di Lumbang yang kebetulan sedang menderita kekeringan. Tadi kita sudah memberikan bantuan air bersih, dan sekarang disusul dengan Pasar Murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Khofifah.

Pelaksanaan pasar murah di Jawa Timur menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak berhenti pada pemantauan, tetapi diterjemahkan menjadi intervensi konkret sesuai kondisi di lapangan.

Khofifah juga mengajak masyarakat memperkuat gotong royong agar dampak bencana tidak semakin membebani kelompok rentan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui stabilisasi pasokan, pasar murah, bantuan dasar, serta pengawasan harga menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat.

Oleh : Doni Wicaksono )*

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih ketika sejumlah wilayah Indonesia menghadapi kondisi bencana alam. Dalam situasi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, maupun kekeringan, gangguan terhadap jalur distribusi dapat dengan cepat memengaruhi pasokan dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, langkah pemerintah untuk memastikan pangan tetap tersedia, harga terkendali, dan aktivitas pasar tetap berjalan menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya beli sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperkuat stabilisasi pasokan pangan nasional. Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah bahkan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan ke pasar.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi produksi, tetapi juga menggunakan instrumen kebijakan untuk menjaga harga tetap terjangkau Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah siap melakukan intervensi apabila dinamika pasar berpotensi membebani masyarakat. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak boleh terjadi kekosongan penyaluran beras dengan harga terjangkau hingga akhir 2026.

Kebijakan stabilisasi ini menjadi semakin penting ketika diterapkan di daerah yang sedang menghadapi bencana. Gangguan terhadap transportasi, kerusakan infrastruktur, terbatasnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap distribusi pangan. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan pada tingkat nasional, tetapi perlu diteruskan hingga pasar daerah dan titik-titik distribusi yang menjadi tumpuan masyarakat.

Pengalaman penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi gambaran bagaimana pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan tanggap darurat berjalan lancar. Distribusi bantuan logistik juga disebut tidak mengalami kendala berarti karena kebutuhan masyarakat dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan dan kemudian dipenuhi melalui posko-posko logistik.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, jalur transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional. Bahkan, aktivitas masyarakat secara bertahap mulai pulih dan pasar-pasar kembali ramai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada penyelamatan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Dalam konteks tersebut, pasar memiliki peran strategis. Pasar bukan sekadar tempat transaksi antara pedagang dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat mulai kembali normal. Ketika pasar kembali beroperasi, distribusi barang berjalan, dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah, maka proses pemulihan ekonomi daerah juga ikut bergerak. Karena itu, menjaga agar pasar di daerah bencana tetap memiliki pasokan merupakan bagian dari strategi pemulihan yang tidak boleh diabaikan.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Bulog, pelaku distribusi, aparat keamanan, serta pengelola pasar. Pengawasan bersama dapat mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun hambatan distribusi yang berpotensi memperberat kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, informasi mengenai stok dan harga harus disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu kepanikan.

Ke depan, penguatan cadangan pangan daerah juga perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana. Setiap wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi idealnya memiliki mekanisme cadangan dan jalur distribusi alternatif yang dapat segera diaktifkan ketika akses utama terganggu. Dengan demikian, penanganan pangan tidak bersifat reaktif, melainkan telah dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi.

Selain memastikan pasokan pangan tetap tersedia, pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan harga hingga tingkat daerah agar setiap potensi kenaikan dapat segera diantisipasi. Langkah ini penting karena masyarakat di wilayah bencana memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kepastian harga dan ketersediaan barang. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, serta aparat terkait, distribusi dapat diarahkan secara cepat ke wilayah yang membutuhkan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan, tetapi juga aktif menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari dampak lanjutan bencana. Dengan demikian, kondisi darurat tidak berkembang menjadi persoalan baru berupa kelangkaan maupun lonjakan harga pangan.

Menjaga harga pangan tetap aman di tengah bencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Kebijakan penambahan SPHP menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keterjangkauan pangan, sementara pengawalan distribusi di daerah terdampak memperlihatkan bahwa pemulihan masyarakat dilakukan secara menyeluruh. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga mampu segera bangkit, kembali beraktivitas, dan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Stabilitas pangan pada akhirnya bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan fondasi penting bagi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas pangan nasional, termasuk di wilayah yang menghadapi dampak bencana alam. Kondisi darurat akibat bencana dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas ekonomi, terutama distribusi bahan pokok dari sentra produksi menuju pasar dan konsumen. Karena itu, pemantauan pasokan dan harga menjadi langkah penting agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga pangan di wilayah yang terdampak letusan Gunung Anak Krakatau tetap berada dalam kondisi stabil. Ia juga menegaskan bahwa pasokan bahan pokok di wilayah tersebut masih aman. Kepastian tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya ketika aktivitas distribusi berpotensi menghadapi tekanan akibat kondisi bencana.

Ketersediaan bahan pokok menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga ketenangan masyarakat di tengah situasi darurat. Ketika pasokan tetap tersedia, potensi kelangkaan dapat ditekan dan masyarakat tidak perlu menghadapi kekhawatiran berlebihan mengenai kebutuhan sehari-hari. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pun terus memastikan perkembangan harga dan pasokan dapat diketahui secara cepat.

Pemantauan dilakukan secara menyeluruh melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem tersebut mencakup kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk memantau perkembangan harga bahan pangan secara lebih luas. Data pemantauan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah antisipasi apabila muncul indikasi gangguan pasokan atau perubahan harga di suatu wilayah.

Budi menekankan bahwa Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan harga di berbagai daerah, termasuk wilayah yang terkena bencana. Upaya tersebut ditujukan untuk memitigasi potensi hambatan distribusi dan gejolak harga yang dapat dipicu oleh kondisi bencana alam. Dengan pemantauan secara berkelanjutan, pemerintah dapat mengetahui perubahan kondisi pasar dan merespons persoalan yang muncul secara lebih cepat.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan tidak dilakukan hanya ketika terjadi kenaikan harga. Pemerintah juga melakukan tindakan preventif dengan mengawasi rantai pasok dan kondisi pasar. Pendekatan tersebut penting karena gangguan distribusi yang tidak segera diantisipasi dapat memengaruhi ketersediaan barang sekaligus meningkatkan tekanan harga di tingkat konsumen.

Perhatian pemerintah juga mencakup sejumlah komoditas pangan yang memiliki peran penting dalam kebutuhan masyarakat, seperti telur dan daging ayam broiler. Kedua komoditas tersebut menjadi bagian dari bahan pangan yang perlu dijaga keseimbangannya karena memiliki keterkaitan langsung dengan konsumsi rumah tangga. Stabilitas harga pada komoditas tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.

Namun, pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga di tingkat konsumen. Keseimbangan harga di tingkat produsen juga menjadi perhatian. Harga yang terlalu rendah dapat memberikan tekanan terhadap peternak dan produsen, sementara harga yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat. Karena itu, kebijakan pangan perlu mempertimbangkan kepentingan kedua sisi agar ekosistem produksi dan konsumsi dapat berjalan secara sehat.

Dalam konteks bencana alam, kesiapan pemerintah menjadi semakin penting. Bencana dapat menyebabkan pembatasan akses transportasi, perubahan jalur distribusi, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Situasi tersebut membutuhkan koordinasi dan pemantauan agar gangguan yang terjadi tidak berkembang menjadi persoalan pangan yang lebih luas.

Pemanfaatan SP2KP memberikan dukungan terhadap proses tersebut karena pemerintah memiliki mekanisme untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga dan kebutuhan pokok di berbagai daerah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan respons yang sesuai berdasarkan kondisi lapangan, terutama ketika terdapat indikasi perubahan harga atau pasokan.

Kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan juga memiliki arti penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap tersedia dalam kondisi normal maupun ketika terjadi bencana. Kepastian pasokan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan stabilitas harga membantu mempertahankan daya beli rumah tangga.

Langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem pengendalian pangan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif. Pemantauan harga secara nasional, perhatian terhadap wilayah terdampak bencana, serta pengawasan keseimbangan harga produsen dan konsumen menjadi bagian dari upaya menjaga pasar tetap terkendali.

Dengan mekanisme pemantauan yang terus berjalan, pemerintah memiliki ruang untuk mengambil langkah lebih cepat ketika muncul potensi gangguan. Upaya tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga distribusi bahan pokok agar tetap berlangsung dan mencegah bencana alam berkembang menjadi tekanan baru terhadap masyarakat melalui kelangkaan atau kenaikan harga pangan.

Pada akhirnya, stabilitas pangan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka tetap menjadi perhatian. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menunjukkan komitmen tersebut dengan memastikan pasokan tetap aman dan harga pangan tetap terkendali di wilayah terdampak.

Komitmen menjaga stabilitas pangan tersebut menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi berbagai situasi. Tidak hanya memastikan bahan pokok tersedia, pemerintah juga berupaya menjaga agar harga tetap wajar bagi konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan produsen. Kebijakan yang seimbang dan pemantauan yang konsisten menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menunjukkan persepsi positif. Temuan survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI) bertajuk Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan sebanyak 61,4 persen masyarakat masih percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 57,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

“Kalau kita melihat tingkat kepercayaan, angkanya mencapai 61,4%. Artinya, secara umum mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an

Tingkat kepercayaan tersebut terdiri atas 9,1 persen responden yang sangat percaya dan 52,3 persen cukup percaya. Sebaliknya, 35,9 persen menyatakan tidak percaya, sedangkan 2,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 57,6 persen, terdiri atas 9 persen sangat puas dan 48,6 persen cukup puas.

“Kalau kita bedakan, kepercayaan kepada pemerintahan berada di angka 61,4%, sementara kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6%. Ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi publik masih cenderung positif, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang belum puas dan belum percaya,” kata Ali.

Ia menjelaskan, selain tingkat kepercayaan, salah satu program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), juga masih memperoleh dukungan mayoritas masyarakat. Sebanyak 51,5 persen responden menyatakan setuju program tersebut dilanjutkan, sementara 45,4 persen menyatakan tidak setuju.

“Kalau melihat hasil survei, mayoritas masyarakat masih menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis dilanjutkan. Angkanya memang tidak terlalu jauh, tetapi dukungan publik masih berada di atas angka ketidaksetujuan,” ujar Ali.

Dukungan terhadap MBG terlihat cukup kuat di kalangan generasi muda. Sebanyak 54,6 persen Gen Z dan 50,4 persen Milenial menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Yang penting bukan hanya programnya dilanjutkan, tetapi bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara nyata, tentu dukungan terhadap program akan semakin kuat,” tuturnya.

Ali menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal sekaligus bahan evaluasi pemerintah untuk menjaga program yang mendapat apresiasi serta memperbaiki kebijakan yang masih dinilai kurang.

“Kepercayaan publik tentu bukan sesuatu yang permanen. Karena itu, angka ini harus dibaca sebagai modal sekaligus evaluasi. Pemerintah perlu menjaga apa yang sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dinilai kurang,” pungkasnya.

JAKARTA – Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada pada level mayoritas. Temuan tersebut tercermin dalam survei nasional yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) terkait evaluasi kinerja dan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengatakan sebanyak 61,4 persen responden menyatakan percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 35,9 persen responden menyatakan tidak percaya dan 2,7 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Kalau tingkat kepercayaan itu adalah hal-hal yang terkait dengan yang, istilah saya itu intangible, yang enggak terlihat. Ini soal keyakinan,” kata Ali.

Menurut Ali, secara statistik, tingkat kepercayaan tersebut masih berada pada ambang mayoritas sehingga dapat dikategorikan relatif positif.

“Masih relatif positif ya,” ujarnya.

Survei yang sama mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 57,6 persen. Adapun 40,6 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 1,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Riset bertajuk “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran” tersebut dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026 di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka. Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error (MoE) ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain mengukur tingkat kepercayaan dan kepuasan publik, ASI turut memotret pandangan masyarakat terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 51,5 persen responden menyatakan setuju program tersebut dilanjutkan, terdiri atas 12,3 persen sangat setuju dan 39,2 persen cukup setuju.

Sementara itu, 45,4 persen menyatakan tidak setuju, yang terdiri atas 29,6 persen kurang puas dan 15,8 persen sangat tidak setuju. Sebanyak 3,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Ali menilai temuan tersebut menunjukkan MBG masih memiliki relevansi di mata masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan dukungan terhadap program pemerintah sangat dipengaruhi kualitas implementasi serta manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen partainya untuk mengawal keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus tetap menyerap aspirasi masyarakat.

“Politik adalah tentang bagaimana kepercayaan rakyat dijawab dengan kerja dan pengabdian,” ucap AHY.

AHY menegaskan Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi melalui dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi dan air, industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendidikan. (*/rls)

Oleh: Zulvan Maulana)*

Kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Ketika sebuah pemerintahan memperoleh kepercayaan dari mayoritas masyarakat, ruang untuk menjalankan agenda pembangunan menjadi semakin kuat. Kepercayaan tidak hanya mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional, tetapi juga menunjukkan adanya harapan bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah mampu membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih berada di atas 60 persen. Angka tersebut menjadi sinyal positif bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arah pemerintahan, sekaligus menjadi modal sosial yang penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional.

Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI), misalnya, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 61,4 persen. Sementara itu, 35,9 persen responden menyatakan tidak percaya dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban. Survei yang dilakukan pada 23-29 Juli 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi tersebut juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6 persen.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan tersebut masih berada pada kategori mayoritas. Hal ini penting karena kepercayaan memiliki dimensi yang berbeda dengan kepuasan. Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan kepemimpinannya, sementara kepuasan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung masyarakat dalam merasakan dampak kebijakan.

Dengan demikian, angka kepercayaan di atas 60 persen dapat dibaca sebagai fondasi positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah besarnya tantangan pembangunan, pemerintah masih memiliki ruang sosial yang cukup kuat untuk menjalankan program-program prioritas dan melakukan berbagai pembenahan yang dibutuhkan masyarakat.

Dukungan tersebut juga terlihat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei ASI mencatat 51,5 persen masyarakat mendukung keberlanjutan program tersebut, sementara 45,4 persen menyatakan tidak setuju dan 3,3 persen tidak menjawab. Komposisi ini memperlihatkan bahwa MBG telah memperoleh dukungan yang cukup besar sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

MBG memiliki arti strategis karena kebijakan tersebut tidak sekadar berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Program ini juga memiliki dimensi pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dalam jangka panjang, investasi terhadap gizi dan kesehatan anak merupakan bagian penting dari upaya membangun manusia Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif.

Karena itu, dukungan masyarakat terhadap MBG perlu dipandang sebagai bagian dari optimisme terhadap agenda pembangunan pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan program terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin nyata dan dapat dirasakan secara merata, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih kompleks.

Gambaran positif juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat mencapai 63,2 persen, sedangkan tingkat kepuasan publik berada pada angka 55,1 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai tingkat kepercayaan di atas 60 persen merupakan modal sosial yang berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dapat menjadi energi positif bagi pemerintahan untuk terus memperkuat kebijakan dan menjawab berbagai persoalan yang berkembang.

Tentu saja, kepercayaan publik tidak berarti pemerintah terbebas dari kritik. Sebaliknya, kritik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintahan yang memperoleh kepercayaan justru memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam kerangka tersebut, mekanisme checks and balances melalui parlemen juga tetap diperlukan. Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Pemerintah dan masyarakat pada akhirnya memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan pembangunan menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.

Peneliti Muda Digdaya Polling & Strategy Pangiutan Lubis atau Ipang juga menempatkan hasil survei sebagai gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya, angka kepercayaan publik perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Bagi Presiden Prabowo, tingkat kepercayaan publik di atas 60 persen merupakan sinyal bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh harapan terhadap arah pemerintahan. Modal tersebut perlu dijaga melalui kerja nyata, konsistensi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta keberanian melakukan evaluasi ketika suatu program membutuhkan perbaikan.

Optimisme masyarakat pada akhirnya merupakan aset penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Kepercayaan membuat pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan agenda strategis, sementara dukungan masyarakat dapat memperkuat semangat kolaborasi antara negara dan rakyat.

Kepercayaan publik bukan tujuan akhir pemerintahan, melainkan fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Jika modal sosial tersebut terus dirawat melalui kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat, optimisme yang tercermin dalam berbagai survei dapat menjadi energi positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan perubahan yang semakin nyata bagi masyarakat Indonesia.

)* Konsultan Politik di Jawa Barat