Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan sistem manajemen risiko dari hulu ke hilir untuk menjamin keselamatan anak. Langkah tersebut untuk menjamin kepastian dan meningkatkan disiplin SPPG, serta memperkuat perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan penerima manfaat.

Untuk memastikan seluruh personel sudah siap dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, BGN menciptakan sistem pengawasan melalui koordinasi berjenjang dan pertemuan virtual.

Salah satunya dengan menetapkan standar waktu kerja dapur SPPG beserta sistem pengawasannya yang lebih ketat.

Kepala BGN, Sudaryono, mengemukakan pengaturan jam kerja wajib kepala SPPG dalam dua sesi utama, yakni sesi sore atau persiapan pada pukul 17.00-19.00 WIB untuk mengawasi dan memastikan seluruh persiapan bahan serta sarana pendukung produksi berjalan sesuai prosedur.

“Dikasih jam kerja saja tidak cukup, maka kami melaksanakan monitoring, di jam-jam krusial itu. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, sampai koordinator di tingkat kecamatan, termasuk kepala dapur, zoom di jam krusial itu. Tidak boleh ada background saat zoom, jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar, yang tidak hadir kami beri teguran,” ujar Kepala BGN Sudaryono.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai kebijakan terbaru ini sebagai langkah yang cukup solutif. Bentuk kebijakan seperti pemberian label batas konsumsi menandakan pergeseran ke arah sistem manajemen risiko.

“Menurut saya, rangkaian kebijakan tersebut cukup solutif karena mulai membangun sistem pengawasan dari hulu sampai hilir. Penempatan pejabat untuk pengawasan, CCTV terintegrasi, logbook digital, penindakan internal, dan label batas konsumsi merupakan kombinasi antara pengawasan manusia, pencatatan digital, dan kontrol operasional,”

Lebih lanjut Ronny menegaskan bentuk kebijakan seperti pemberian label batas konsumsi menandakan pergeseran ke arah sistem manajemen risiko.

“Label batas konsumsi empat jam juga penting karena keamanan pangan tidak berhenti ketika makanan keluar dari dapur. Rantai distribusi, suhu makanan, waktu pengiriman, hingga konsumsi harus dikendalikan. Jadi, saya melihat kebijakan ini sebagai pergeseran yang positif dari pola pengawasan yang reaktif menjadi sistem manajemen risiko” jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyatakan pencantuman batas waktu konsumsi telah menjadi kebijakan yang telah ditunggu-tunggu sejak awal program MBG diluncurkan.

Ia juga menegaskan bahwa upaya monitoring seperti melalui pertemuan virtual menjadi bentuk kendali agar SPPG bisa berjalan dan melaksanakan operasinya secara terbuka.

“Upaya melakukan monitoring yang berkala dan berkelanjutan saya pikir ini sebagai cara untuk memastikan bahwa SPPG itu adalah unit-unit yang selalu siap memberikan pelayanan terkait dengan ketersediaan makanan. Nah itu kan butuh pengawasan ya yang selalu berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan adanya pemerintah melakukan kembali penataan standar operasional seluruh dapur, pelaksanaan MBG diharapkan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat bisa lebih optimal.

JAKARTA — Pemerintah mendorong desa menjadi sentra produksi pangan tematik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadikan program MBG sebagai penggerak pemberdayaan dan produktivitas ekonomi masyarakat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pengembangan desa tematik dapat diarahkan pada komoditas pangan unggulan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Komoditas tersebut antara lain telur, cabai, melon, serta berbagai bahan pangan lain yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan program MBG.

Menurut Yandri, kebijakan pembangunan desa perlu diarahkan pada kegiatan yang mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Bantuan dan program yang diberikan kepada desa, kata dia, tidak seharusnya berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi harus mampu menghasilkan aktivitas produktif dan memperkuat ketahanan pangan.

“Kalau program saat ini mesti melakukan pemberdayaan ekonomi jadi bantuan tidak hilang sekali bantu. Jadi bisa menunjang ketahanan pangan atau dia menghasilkan produksi misal desa tematik, desa melon, desa telur, dan lain sebagainya,” tegas Yandri.

Ia menilai desa memiliki posisi strategis sebagai sumber produksi bahan pangan yang dapat memasok kebutuhan program MBG. Dengan mengoptimalkan potensi komoditas lokal, rantai pasok pangan diharapkan semakin pendek sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat desa.

“Bahan MBG harusnya dari desa. Makanya desa harus jadi desa betelur, desa cabai, desa tematik intinya. Kalau bisa satu kawasan satu jenis desa tematik nanti dibuat BUM Desma (BUM Desa Bersama) nanti saling bantu di satu kawasan,” kata Yandri.

Penguatan desa tematik tersebut akan dikonsolidasikan melalui BUM Desa Bersama atau BUM Desma. Model ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar desa dalam satu kawasan, mulai dari produksi, pengelolaan, distribusi hingga pemasaran komoditas pangan.

Konsep tersebut juga membuka peluang terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Desa tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat mengembangkan kegiatan pengolahan dan distribusi sehingga nilai tambah produk lebih banyak dinikmati masyarakat setempat.

Pemerintah berharap pengembangan sentra pangan berbasis desa dapat berjalan seiring dengan kebutuhan MBG. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas desa, menciptakan pasar bagi petani dan pelaku usaha, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional. (*)

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis termasuk menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demi mencegah kasus keracunan, menjamin mutu dan keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus keracunan pada program MBG.

“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis”, ujar Kepala BPOM saat ditanyakan awak media saat di Jakarta.

Menurut Taruna, Pasal 24 secara tegas menyebutkan bahwa BPOM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program, mulai bahan baku hingga jika terjadi kasus kejadian luar biasa seperti keracunan.

“Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan,” tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan selain mendapat mandat untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari bahan baku hingga penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan, BPOM akan memperketat protokol waktu produksi dan distribusi makanan, serta menyusun berbagai program pengawasan yang diusulkan kepada BGN agar kasus keracunan dapat dicegah secara lebih efektif ke depan.

Taruna menjelaskan, BPOM memiliki tugas mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari hulu hingga tahap mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan.

Salah satu upaya untuk menekan kasus keracunan, kata Taruna, pihaknya ke depan akan memperketat waktu produksi dan distribusi makanan.

BPOM menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu, yang berdasarkan hasil temuan, ada jeda waktu lebih dari enam jam sejak makanan dibuat hingga didistribusikan.

“Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang,” pungkas Taruna.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, 21 program tersebut akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPOM diberikan beban anggaran senilai Rp509 miliar dari total anggaran MBG, yang jumlahnya bahkan lebih besar dari total anggaran BPOM dalam setahun, yang hanya Rp115 miliar.

“Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” tutup Taruna.

JAYAPURA — Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Tanah Tabi, Papua, mengajak para pelajar untuk fokus menempuh pendidikan dan tidak mudah terpengaruh ajakan melakukan aksi demonstrasi. Para tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi rencana aksi pelajar pada 15 September yang disebut berkaitan dengan penolakan terhadap MBG. Para tokoh adat menilai pelajar lebih baik memanfaatkan waktu untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan.

Ondofolo Kampung Puay, Yacob Fiobetauw, meminta seluruh pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK menjaga keamanan dan ketenteraman di Tanah Tabi, khususnya Sentani.

“Saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh siswa yang ada di seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA Mari kita jaga ketenteraman, kedamaian di Tanah Tabi, di Kabupaten Jayapura, khususnya di Sentani,” ujar Yacob dalam konferensi pers di Sentani, Senin (7/9/2026).

Ia menekankan pentingnya pelajar mengejar ilmu dan cita-cita serta menjauhi kegiatan yang dapat mengganggu proses pendidikan.

“Anak-anakku yang saya kasih, agar kita semua tekun dalam mengikuti pendidikan. Kejarlah ilmu sampai dapat sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Jauhi aksi demo agar keamanan dan kedamaian terwujud di Tanah Tabi,” katanya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Atamali sekaligus Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Septinus Ibo, meminta pelajar tidak mengikuti ajakan penolakan MBG. Ia menilai program tersebut memiliki tujuan membantu pemenuhan kebutuhan anak.

“Secara pribadi dan secara lembaga kami melihat bahwa rencana penolakan ini tidak wajar. Karena program ini instruksi ataupun aturan dari pemerintah pusat, bukan dari kabupaten,” ujarnya.

Septinus menyebut persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi tanpa menghentikan manfaat program secara keseluruhan.

“Tingkatkan MBG dan berikan respons yang positif agar MBG ini tetap berjalan. Kami Dewan Adat Suku Sentani mendukung MBG selanjutnya dan seterusnya tetap berjalan,” tegasnya.

Ondofolo Kampung Homfolo, Anderson Tokoro, turut menilai MBG membantu keluarga, terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

“Menurut saya MBG itu sudah sangat-sangat menolong bagi orang tua, terlebih lagi meningkatkan aktif belajar dari seorang anak itu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pelajar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan mengajak masyarakat menjaga suasana damai.

“Situasi yang aman, tenteram, dan damai mari kita ciptakan bersama-sama,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Pemerintah memperkuat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar digunakan bagi pelayanan gizi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir kebutuhan anggaran sekaligus memperketat pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG terus dihitung berdasarkan pelaksanaan riil program. Dari proyeksi awal sekitar Rp330 triliun, kebutuhan tersebut telah turun menjadi sekitar Rp270 triliun dan Rp240 triliun, bahkan berpeluang berada di bawah Rp200 triliun apabila berbagai langkah efisiensi berjalan optimal.

“Sudah ada penghematan yang besar tahun ini, kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu,” kata Purbaya.

Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan belanja mengikuti kebutuhan faktual di lapangan. Kementerian Keuangan juga mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk ikut memonitor pelaksanaan MBG hingga tingkat SPPG.

“Saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” ujarnya.

Pengawasan tersebut sekaligus menjadi mekanisme koreksi terhadap SPPG yang ditemukan bermasalah. Purbaya mengatakan temuan di daerah akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui penyesuaian anggaran apabila persoalan tidak segera ditindaklanjuti.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menyatakan pihaknya terus menyisir penggunaan anggaran, termasuk mengecek dapur yang tercatat beroperasi tetapi faktanya tidak menjalankan pelayanan.

Apabila ditemukan unsur pidana, BGN akan menerjunkan inspektorat dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

Sudaryono menegaskan BGN siap mencari ruang penghematan tanpa mengurangi sasaran pelayanan program.

“Kami berusaha untuk seefisien mungkin,” katanya.

Penguatan kontrol berlapis antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan perluasan MBG berjalan beriringan dengan disiplin fiskal dan akuntabilitas. Dengan anggaran mengikuti kebutuhan aktual serta SPPG bermasalah dapat dikoreksi, pemerintah berupaya memastikan manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara secara tidak perlu.

Jakarta, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif.

“Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen DPR RI Jakarta, Rabu (9/9).

Taruna menjelaskan, bahwa BPOM memiliki tugas mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari hulu hingga tahap mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan. Hal ini disampaikan Taruna saat menanggapi keraguan Komisi IX DPR RI terhadap BPOM untuk mencegah keracunan MBG.

“Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG adalah distribusi dan penyajian makanan. Contoh kasus yang terjadi di Sidoarjo,” imbuhnya.

Menurut Taruna, makanan dalam kasus tersebut dimasak dan disiapkan sejak pukul 01.00 malam. Makanan ini kemudian dibagikan sekitar pukul 12.00 siang. Dengan demikian, makanan telah disiapkan hampir 11 jam sebelum dibagikan.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat 4 jam,” kata Taruna.

Taruna menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya protokol distribusi dan penyajian makanan yang belum dijalankan dengan baik.

“Oleh karena itu, belajar dari kasus ini, jika anggaran itu ditetapkan nantinya, maka kami akan melakukan lebih intensif lagi,” jelas dia.

Taruna optimistis pengawasan BPOM dapat mencegah atau setidaknya menurunkan kejadian keracunan dalam program MBG. Terlebih anggaran pengawasan yang disiapkan untuk BPOM mencapai Rp509 miliar.

“Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp 2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG, sehingga itu tidak efektif. Nah, harapannya itu bisa efektif,” ucap Taruna.

Sementara itu ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta penjelasan Kepala BPOM mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan BPOM untuk menekan kasus keracunan.

“Makanya ya mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kita mungkin kalau BPOM terlibat, apa yang bisa dilakukan, Pak?” tutur Charles. [*]

SORONG — Pemerintah terus memperkuat komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Di Papua Barat Daya, pemerintah daerah secara aktif memperjuangkan perluasan cakupan program agar manfaat pemenuhan gizi dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, kawasan sulit dijangkau justru perlu menjadi perhatian karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap dukungan pemerintah. Menurutnya, pemerataan MBG merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara adil hingga ke pelosok.

“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” ujar Ahmad saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).

Pemprov Papua Barat Daya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membahas penyesuaian cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program nasional dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.

Kabupaten Maybrat dan Tambrauw saat ini termasuk wilayah 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah kawasan di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga memiliki tantangan akses yang perlu mendapat perhatian.

Usulan perluasan cakupan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat setelah komunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT dilakukan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus membuka ruang koordinasi untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik wilayah. Tantangan geografis Papua tidak dipandang sebagai hambatan permanen, melainkan sebagai tantangan yang perlu dicarikan solusi melalui kolaborasi dan penyesuaian mekanisme pelayanan.

Ahmad yakin pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sehingga anak-anak di wilayah sulit akses tetap memperoleh manfaat MBG.

“Yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan,” pungkasnya.

Oleh : Radjiman Arif*)

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Aktivitas vulkanik, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem menuntut sistem penanganan yang cepat, terpadu, dan berbasis data. Dalam kondisi seperti itu, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan bantuan tiba, tetapi juga dari kemampuan negara membaca risiko, mengambil keputusan, dan melindungi masyarakat sebelum dampak meluas.

Perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 menjadi gambaran penting mengenai pentingnya koordinasi nasional. Ketika erupsi memunculkan sebaran abu vulkanik, gangguan penerbangan, dan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tsunami, pemerintah bergerak melalui koordinasi BNPB, BMKG, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta otoritas transportasi.

Kepala BNPB Suharyanto menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Anak Krakatau dan mengambil langkah antisipasi sejak dini. Kewaspadaan tetap dipertahankan karena karakter aktivitas gunung api dapat berubah, karena dampak abu vulkanik dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Suharyanto juga menunjukkan pentingnya langkah mitigasi yang bersifat proaktif. BNPB bersama BMKG menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan agar abu vulkanik dapat lebih cepat luruh. Langkah tersebut memperlihatkan pendekatan yang lebih proaktif melalui pemanfaatan teknologi dan analisis kondisi alam.

Pendekatan OMC menjadi penting karena sebaran abu vulkanik dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Gangguan penerbangan menunjukkan bahwa keselamatan harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah mengambil langkah mitigasi berdasarkan perkembangan kondisi aktual, meskipun penyesuaian operasional transportasi dapat memengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Dalam perkembangan berikutnya, koordinasi BNPB dan BMKG menghasilkan respons yang lebih terukur. OMC dilakukan berdasarkan analisis arah angin, kondisi awan, kelembapan udara, dan dinamika atmosfer. Teknologi pun semakin menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan risiko bencana.

Pada aspek pemantauan ilmiah, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menempatkan data sebagai fondasi utama pengambilan keputusan. Prinsip tersebut terlihat melalui pemantauan sebaran abu, pengamatan atmosfer, informasi penerbangan, serta kondisi laut.

Data menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan didasarkan pada kondisi aktual, bukan spekulasi atau kepanikan. Informasi mengenai arah dan sebaran abu membantu otoritas menentukan langkah mitigasi, termasuk penyesuaian operasional penerbangan. Dengan sistem pemantauan yang berjalan terus-menerus, pemerintah dapat memperbarui keputusan sesuai perkembangan risiko.

Pendekatan berbasis data juga diterapkan dalam pemantauan potensi tsunami di Selat Sunda. Pengalaman bencana masa lalu menjadi pelajaran penting, namun pemerintah tetap mengandalkan indikator ilmiah dalam membaca kondisi terkini. Melalui sistem InaTEWS dan berbagai perangkat pemantauan, kondisi laut terus diamati untuk mendeteksi kemungkinan anomali yang memerlukan tindakan lebih lanjut.

Pemantauan tersebut diperkuat melalui tsunami gauge, seismograf, dan perangkat pengamatan lainnya. Sistem ini memungkinkan pemerintah memperoleh informasi cepat dan akurat. Prinsipnya jelas: masyarakat harus tetap waspada, tetapi kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi kepanikan akibat informasi yang belum terverifikasi.

Di sisi lain, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menekankan pentingnya masyarakat tetap tenang sambil meningkatkan kewaspadaan. Dalam menghadapi hujan abu, masyarakat diimbau menggunakan masker dan pelindung mata, mengurangi aktivitas luar ruangan apabila diperlukan, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebencanaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan operasi lapangan. Bencana tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga dapat memicu kepanikan apabila informasi yang beredar tidak akurat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi resmi tersedia secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.

Respons terhadap aktivitas Anak Krakatau memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas sektor. BNPB menjalankan fungsi koordinasi kebencanaan, BMKG menyediakan analisis dan pemantauan data, sementara sektor transportasi mengambil keputusan berdasarkan perkembangan keselamatan. Ketika lembaga bekerja dengan data yang saling terhubung, respons menjadi lebih terarah dan risiko kesimpangsiuran informasi dapat ditekan.

Perkembangan situasi kemudian menunjukkan hasil dari pendekatan tersebut. Setelah pemantauan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan, sejumlah aktivitas transportasi dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi keselamatan. Pemulihan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian.

Ke depan, pengalaman ini perlu menjadi pembelajaran bagi sistem kebencanaan nasional. Ancaman bencana memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dampaknya dapat ditekan melalui kesiapsiagaan, koordinasi, teknologi, dan pengambilan keputusan berbasis data. OMC, pemantauan tsunami, serta komunikasi publik menunjukkan bahwa penanganan bencana harus berada dalam satu sistem yang saling terhubung.

Pemerintah telah menunjukkan arah penanganan yang semakin terpadu: bertindak cepat tanpa mengabaikan data, memanfaatkan teknologi tanpa mengesampingkan masyarakat, serta menjaga kewaspadaan tanpa menciptakan ketakutan. Penguatan koordinasi BNPB, BMKG, kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait menjadi modal menghadapi berbagai ancaman.

Pada akhirnya, keselamatan rakyat adalah ukuran utama keberhasilan kebijakan kebencanaan. Respons terpadu melalui OMC, pemantauan tsunami, sistem peringatan dini, dan komunikasi publik membuktikan bahwa kapasitas negara diperkuat. Dengan kerja yang terkoordinasi dan berbasis data, pemerintah siap melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan memastikan negara hadir melindungi rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Catur Ronggo*)

Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana. Letak geografis di kawasan cincin api, perubahan pola cuaca, kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor menuntut pemerintah memiliki sistem penanganan yang semakin cepat dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan membaca risiko dan mengambil keputusan berdasarkan data.

Perkembangan penanganan bencana belakangan ini menunjukkan penguatan pendekatan tersebut. Pemerintah tidak lagi hanya menempatkan respons darurat sebagai pusat penanganan, tetapi mendorong mitigasi, deteksi dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dalam satu rangkaian kebijakan. Indonesia memang tidak dapat menghapus ancaman bencana, tetapi risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui persiapan yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah dalam menangani berbagai bencana alam semakin cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian itu tercermin dari penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta pengendalian karhutla di sejumlah wilayah. Pemerintah, menurut Presiden, harus terus belajar dari setiap kejadian untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman berikutnya.

Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus selalu siap karena berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi ancaman gempa bumi, aktivitas gunung api, serta karhutla. Pengalaman penanganan bencana harus diterjemahkan menjadi evaluasi dan perencanaan yang lebih matang. Kesiapsiagaan tidak boleh muncul hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.

Presiden juga meminta berbagai kendala di lapangan dicatat sebagai bahan perbaikan dan mendorong peningkatan alokasi anggaran mitigasi secara signifikan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa anggaran kebencanaan bukan sekadar biaya ketika bencana terjadi, melainkan investasi untuk melindungi masyarakat, menekan kerugian ekonomi, dan mempercepat pemulihan.

Arahan Presiden kemudian terlihat dalam langkah BNPB menghadapi puncak risiko karhutla. Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemegang hak guna usaha di wilayah rawan. Pendekatan ini diperlukan karena pengendalian karhutla tidak mungkin dibebankan kepada satu lembaga atau dilakukan setelah api membesar.

Pemerintah memperluas langkah mulai dari pencegahan, deteksi dini, patroli, pemeriksaan lapangan, penyekatan api, pendinginan, hingga pemantauan titik api. Pemegang HGU juga didorong memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, patroli, dan respons cepat. Kolaborasi tersebut memperkuat prinsip bahwa pencegahan merupakan tanggung jawab bersama.

Suharyanto melaporkan bahwa pada 7 September, luas lahan terbakar di sejumlah provinsi bergambut mencapai sekitar 72.008 hektare. Sekitar 71.274 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara sekitar 734 hektare masih terbakar berdasarkan data hingga sehari sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan sekaligus pentingnya operasi terpadu agar kebakaran tidak berkembang lebih luas.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis data menjadi semakin menentukan. Pemerintah tidak dapat mengandalkan perkiraan umum dalam menentukan lokasi prioritas, pengerahan personel, maupun penggunaan sumber daya. Data mengenai titik panas, cuaca, arah angin, kelembapan tanah, kualitas udara, dan kondisi api harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Dwikorita Karnawati mengenai pentingnya sains dan teknologi dalam mitigasi bencana. Pengalaman penanganan karhutla menunjukkan bahwa teknologi pemantauan atmosfer dan operasi modifikasi cuaca dapat membantu pemerintah bergerak lebih proaktif. Perkembangan terbaru memperlihatkan analisis cuaca dimanfaatkan untuk menentukan waktu dan lokasi penyemaian awan secara terukur.

Di Kalimantan Barat, operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan dukungan pemantauan pergerakan massa awan, arah angin, dan tingkat kelembapan secara real-time. Hujan yang dihasilkan membantu membasahi lahan gambut dan memadamkan titik api di sejumlah wilayah rawan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari penanganan reaktif menuju pencegahan dini berbasis analisis ilmiah.

Pemerintah juga melanjutkan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa data bukan sekadar alat untuk menggambarkan kondisi, melainkan dasar menentukan kebijakan dan tindakan operasional. Ketika informasi diperbarui dengan cepat, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mencegah risiko berkembang.

Mengawal pemerintah dalam menghadapi bencana berarti memastikan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. BNPB membutuhkan data ilmiah, pemerintah daerah membutuhkan koordinasi pusat, sementara masyarakat memerlukan informasi yang cepat dan dapat dipercaya. Ketika seluruh unsur bergerak dalam satu sistem, respons terhadap bencana dapat menjadi lebih efektif dan terarah.

Ke depan, keberhasilan pemerintah menghadapi bencana harus diukur bukan hanya dari seberapa cepat api dipadamkan atau bantuan disalurkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah risiko sebelum berubah menjadi bencana besar. Arah kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan kesiapsiagaan, penguatan mitigasi, dan evaluasi berkelanjutan memberikan fondasi penting bagi sistem kebencanaan nasional.

Dengan respons yang semakin terpadu dan keputusan yang semakin berbasis data, pemerintah sedang membangun kemampuan nasional menghadapi ancaman yang kompleks. Kolaborasi pusat dan daerah, pemanfaatan teknologi, serta penguatan investasi mitigasi menunjukkan negara terus belajar dan memperbaiki diri. Negara yang siap menghadapi bencana adalah negara yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas, dan arah inilah yang terus diperkuat pemerintah Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan bencana alam secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan nasional, mempercepat respons di daerah terdampak, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.

Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah terhadap berbagai bencana saat ini semakin cepat dan masif dibandingkan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka rapat terbatas untuk membahas penanganan sejumlah bencana di Istana Merdeka, Jakarta.

“Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat,” kata Presiden Prabowo.

Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan respons cepat dalam menangani banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah juga dinilai mampu memulihkan kondisi di sejumlah wilayah terdampak dengan mengandalkan kekuatan nasional.

“Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil,” ujarnya.

Presiden Prabowo turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan secara masif di sejumlah daerah. Meski masih terdapat keterlambatan di beberapa wilayah, kendala tersebut diminta menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah antisipasi.

Ia pun menegaskan peningkatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi ancaman, seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga karhutla. Ia meminta alokasi anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih kuat menghadapi situasi darurat.

“Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penanganan bencana tidak dapat bertumpu pada satu instansi. Sehingga ia meminta pemerintah terus melakukan langkah terintegrasi dalam penanganan bencana.

“Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau Kementerian/Lembaga (K/L) saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Puan.

Puan mendorong penguatan koordinasi melalui leading sector, seperti pola yang selama ini dijalankan BNPB. DPR juga akan mengawal dampak lanjutan bencana, termasuk gangguan kesehatan, kegiatan belajar anak-anak, dan kesejahteraan keluarga terdampak.

“Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi,” pungkasnya.