Oleh : Ricky Rinaldi

Dinamika ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir telah bertransformasi menjadi medan yang penuh dengan ketidakpastian. Mulai dari pergeseran kebijakan moneter di negara-negara maju hingga ketegangan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok dunia, tekanan terhadap negara berkembang menjadi semakin nyata. Namun, di tengah awan mendung ekonomi internasional tersebut, Indonesia justru muncul sebagai titik terang yang menarik perhatian lembaga keuangan dunia dan para investor global. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja pemerintah, melalui orkestrasi kebijakan yang matang dan disiplin fiskal yang ketat, mampu menjaga nakhoda ekonomi nasional tetap stabil dan tangguh.

Dalam rangkaian pertemuan IMF Spring Meetings yang berlangsung di Washington D.C. pertengahan April 2026, pengakuan atas performa ekonomi Indonesia datang secara eksplisit. Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Indonesia dalam menjalankan disiplin fiskal yang sangat kuat. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah pernyataan kredibilitas yang memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah memiliki manajemen keuangan negara yang sehat dan sangat berhati-hati dalam menghadapi risiko eksternal.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa posisi ekonomi Indonesia saat ini berada pada jalur yang tepat dan terkelola dengan sangat baik. Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas makroekonomi dengan keinginan untuk terus memacu pertumbuhan menjadi bukti efektivitas sinergi otoritas. Di saat banyak negara harus berjuang keras menekan inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan, Indonesia justru mampu menunjukkan angka pertumbuhan yang solid. Kekuatan ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap kokoh, yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga berkat kebijakan perlindungan ekonomi dan bantalan fiskal yang ditempatkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

Kredibilitas kebijakan nasional semakin kuat karena pemerintah tidak bekerja sendirian dalam ruang hampa. Sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh kementerian terkait telah menciptakan benteng pertahanan yang berlapis. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono, menjelaskan bahwa harmonisasi ini mencakup realokasi belanja negara ke sektor-sektor produktif. Langkah tersebut memastikan bahwa setiap unit anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak pengganda yang nyata bagi perekonomian, sekaligus menjaga agar beban utang tetap berada dalam koridor yang aman.

Dalam merespons tekanan eksternal yang kian kompleks, otoritas ekonomi Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan yang sangat modern dan tidak lagi terjebak dalam instrumen konvensional yang kaku. Melalui bauran kebijakan yang terintegrasi, pemerintah dan Bank Indonesia mengombinasikan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan ganda, yakni stabilitas dan pertumbuhan. Perry Warjiyo memaparkan bahwa respons kebijakan yang diambil bersifat *forward-looking* atau berorientasi jauh ke depan. Kebijakan moneter tetap difokuskan pada stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga daya tarik aset domestik, namun di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap dibuat pro-pertumbuhan guna memastikan perbankan memiliki ruang yang cukup untuk menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Sisi menarik lainnya dari ketahanan ekonomi ini adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang didorong secara masif. Langkah ini bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan mempercepat perputaran roda ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Dengan sistem pembayaran yang lebih efisien, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan murah, yang pada akhirnya memperkuat fundamental ekonomi dari tingkat akar rumput. Modernisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat adaptif terhadap perubahan zaman, sebuah kualitas yang sangat diapresiasi oleh investor jangka panjang yang mencari kepastian regulasi dan infrastruktur ekonomi yang maju.

Selain stabilitas jangka pendek, fokus pemerintah pada transformasi struktural jangka panjang menjadi alasan kuat mengapa kepercayaan dunia internasional terus meningkat secara konsisten. Program hilirisasi industri dan pengembangan sektor berbasis teknologi tinggi terus dijalankan tanpa ragu. Dengan mengalihkan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju produk bernilai tambah tinggi, Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh fluktuasi harga komoditas global. Transformasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah memiliki visi yang melampaui angka-angka statistik harian, yakni memastikan kemakmuran jangka panjang melalui sektor ekonomi yang lebih kompetitif di kancah dunia.

Anton Pitono juga menambahkan bahwa pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun tetap terukur telah memberikan ruang napas bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir. Bank Indonesia terus memastikan likuiditas perbankan tetap memadai sehingga tidak ada hambatan bagi dunia usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang produktif.

Apresiasi dari IMF dan komunitas investor global adalah validasi objektif atas kinerja pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas di tengah badai tekanan global. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kebijakan yang kredibel, transparan, dan sinergis, tantangan eksternal yang berat sekalipun dapat dikelola dengan optimal. Stabilitas yang terjaga ini adalah modal utama untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional dan menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada periode 2–8 Maret 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahkan sedikit lebih tinggi, yakni 75,1 persen.

Angka ini menjadi indikator kuat bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah kepemimpinan nasional. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan legitimasi pemerintah yang tetap solid dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis. Dalam konteks politik modern, legitimasi bukan hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Tingginya tingkat kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dinilai berhasil menjawab kebutuhan masyarakat. Program-program yang bersifat langsung, konkret, dan menyentuh kehidupan sehari-hari menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi positif publik. Dalam hal ini, pemerintah dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak nyata.

Salah satu program yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut sebagai kebijakan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kehadiran MBG tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Efektivitas program ini menjadi salah satu faktor penting yang menjaga tingkat kepuasan publik tetap tinggi.

Dalam perspektif komunikasi politik, kebijakan yang bersifat tangible atau nyata memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Program MBG menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang sederhana namun menyentuh kebutuhan dasar dapat menghasilkan dampak elektoral yang signifikan. Masyarakat tidak hanya mendengar janji, tetapi merasakan langsung manfaat dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan secara efektif. Narasi yang dibangun tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga didukung oleh implementasi nyata di lapangan. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, capaian kepuasan publik sebesar 74,1 persen tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam mengelola persepsi publik. Dalam teori komunikasi politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada realitas itu sendiri. Pemerintah yang mampu mengkomunikasikan kebijakan secara jelas, konsisten, dan meyakinkan akan lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat.

Dalam konteks ini, optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pesan retoris, melainkan bagian dari strategi membangun harapan kolektif. Optimisme tersebut menjadi energi sosial yang mendorong masyarakat untuk percaya bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat.

Program MBG juga menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat bertransformasi menjadi instrumen politik yang efektif. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara langsung, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat secara alami. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah tidak hanya secara formal, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa legitimasi bersifat dinamis. Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konsistensi kebijakan dan keberhasilan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menjaga kualitas program serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan nyata dan komunikasi yang efektif mampu menciptakan stabilitas politik. Stabilitas ini menjadi modal penting dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang lebih luas, termasuk dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, keberhasilan program MBG juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan serupa di sektor lain. Pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini dapat menjadi model dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan berdampak luas.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi antara narasi dan realisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikomunikasikan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya terjaga, tetapi juga terus meningkat.

Kepuasan publik yang tinggi saat ini harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kinerja, bukan sebagai titik akhir. Pemerintah perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika yang ada, sehingga mampu mempertahankan legitimasi di tengah perubahan zaman.

Pada akhirnya, legitimasi yang kuat tidak hanya dibangun melalui angka-angka survei, tetapi melalui hubungan yang kokoh antara pemerintah dan rakyat. Program MBG telah membuktikan bahwa kebijakan yang tepat sasaran dapat menjadi jembatan antara keduanya. Dengan menjaga konsistensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan, pemerintah memiliki peluang besar untuk terus mendapatkan dukungan publik yang luas dan berkelanjutan.

*) Pemerhati politik

Oleh: Asep Faturahman)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu satu setengah tahun masa pemerintahan, berbagai capaian positif berhasil diraih, dengan MBG tampil sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat persepsi publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai responsif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini mencapai 75,1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan dan implementasi program pemerintah. Kepuasan ini juga tercermin dari penilaian terhadap kepemimpinan Presiden secara personal yang mencapai 74,9 persen, serta tingkat kepuasan terhadap jalannya pemerintahan secara keseluruhan sebesar 74,1 persen.

Tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi program MBG yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Program ini menjadi salah satu indikator utama yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap MBG mencapai 23 persen, menjadikannya sebagai program dengan pengaruh paling besar dibandingkan indikator lainnya. Angka ini melampaui kepuasan terhadap bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebesar 13,8 persen, serta persepsi terhadap kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sebesar 10,2 persen.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan bahwa keberhasilan MBG menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Program ini dinilai berhasil menghadirkan solusi konkret dalam pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan cakupan yang luas dan implementasi yang terarah, MBG memperlihatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain memberikan manfaat langsung dalam aspek pemenuhan gizi, MBG juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dampak positif ini turut memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan MBG juga berjalan seiring dengan capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Survei menunjukkan bahwa 77,8 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain itu, 69,9 persen responden menyatakan bahwa pemerintah mampu menjaga keamanan nasional, sementara 69,4 persen lainnya menilai pemerintah berhasil menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk MBG.

Penilaian positif terhadap stabilitas sosial dan politik menunjukkan bahwa pemerintah mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Hal ini menjadi landasan penting dalam memastikan program-program prioritas dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berdiri sebagai program sosial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi metodologi, survei yang dilakukan oleh Poltracking memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Penelitian ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada periode 2 hingga 8 Maret 2026 melalui wawancara tatap muka langsung, sehingga menghasilkan data yang akurat dan representatif.

Selain itu, Peneliti Poltracking, Yoki Alvetro, mengatakan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas hasil survei. Sebanyak 20 persen dari total sampel dilakukan pengecekan ulang melalui kunjungan langsung, sementara seluruh data yang masuk ke pusat data telah diverifikasi secara penuh. Hasilnya menunjukkan tidak adanya kesalahan berarti dalam proses quality control, sehingga temuan survei dapat dipercaya sebagai gambaran kondisi opini publik saat ini.

Selain itu, keberhasilan implementasi MBG juga memperlihatkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan distribusi program berjalan efektif dan merata. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kapasitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Efektivitas distribusi dan pengawasan yang terjaga turut menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap program tersebut.

Dengan berbagai capaian tersebut, MBG terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Ditopang oleh stabilitas nasional yang terjaga serta kepemimpinan yang efektif, pemerintah berhasil membangun persepsi positif yang kuat di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan MBG mencerminkan efektivitas pendekatan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan dasar rakyat mampu memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan dukungan publik yang terus terjaga, pemerintah memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan berbagai program prioritas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, berdasarkan hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintah dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Masduri mengungkapkan bahwa kontribusi program MBG terhadap kepuasan publik sangat signifikan, bahkan menjadi salah satu faktor dominan yang membentuk persepsi positif masyarakat. “Jika kita perhatikan, alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebesar 23 persen disokong oleh kepuasan terhadap program makan bergizi gratis,” ujarnya di Jakarta.

Respons positif tidak hanya datang dari kelompok pendukung, tetapi juga dari masyarakat secara luas yang merasakan manfaat konkret dari program tersebut. “Program ini mendapatkan perhatian dan apresiasi yang baik dari publik karena manfaatnya dirasakan secara langsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, survei tersebut mengungkap bahwa MBG menjadi program prioritas dengan tingkat pengakuan manfaat tertinggi dibandingkan program lainnya. Sebanyak 36,5 persen responden menyatakan telah merasakan manfaat program ini, melampaui sejumlah program strategis seperti bantuan subsidi upah (BSU), layanan kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Capaian ini mempertegas bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Program MBG dinilai tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 2–8 Maret 2026 dengan melibatkan 1.220 responden dari seluruh Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih, serta didukung sistem pengendalian kualitas yang ketat, termasuk verifikasi lapangan, spot check, dan penggunaan teknologi berbasis aplikasi dengan dukungan foto serta geolokasi. Validasi data juga mengacu pada sensus Badan Pusat Statistik 2020 untuk memastikan representativitas hasil survei.

Hasil survei ini menjadi indikator kuat bahwa program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Pemerintah pun optimistis dapat terus meningkatkan kualitas implementasi program ini agar manfaatnya semakin merata, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai respons positif dari masyarakat. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia periode 2–8 Maret 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden mencapai 74,1 persen, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka 75,1 persen. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tepat sasaran. “Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujarnya dalam rilis survei.

Lebih lanjut, Masduri menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari sejumlah program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dalam survei tersebut, program MBG menjadi yang paling menonjol dengan tingkat keterasakan mencapai 36,5 persen. “Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” tambahnya.

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan gizi, memiliki dampak signifikan dalam membangun persepsi positif publik terhadap pemerintah. Program MBG dinilai mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Respons positif terhadap MBG juga terlihat dari pernyataan kepala daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2027, “Ternyata keberhasilan ini sebagian besar ditunjang oleh program-program yang dikucurkan pemerintah pusat ke Gorontalo. Ini harus kita jaga di tahun 2026 untuk masuk di 2027 dengan baik,” ungkap Gusnar. “MBG ini jangan dilihat dapurnya saja, tapi ekosistem yang melingkupi dia. Kalau MBG berjalan sesuai rencana maka semua orang memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan,” jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa program ini telah memberikan manfaat nyata dan diharapkan dapat terus berlanjut serta diperluas jangkauannya di masa mendatang.

Oleh : Benedict Wibisono)*

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Tidak sekadar seremoni tahunan, peringatan kali ini direncanakan menghadirkan langkah simbolik sekaligus strategis melalui peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri perayaan May Day di kawasan Monas, Jakarta, sebelum melanjutkan agenda ke Nganjuk untuk meresmikan museum yang didedikasikan bagi Marsinah, sosok aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa dua minggu lalu dirinya dipanggil Presiden Republik Indonesia untuk membahas peringatan May Day dan dipastikan Presiden Prabowo Subianto akan berada di Monas untuk merayakan May Day, kemudian bersama Kapolri dan pimpinan konfederasi serikat buruh menuju Nganjuk untuk meresmikan Museum Marsinah.

Marsinah sendiri dikenal sebagai aktivis buruh di era Orde Baru yang vokal memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menjadi korban kekerasan yang berujung kematian, dengan kasus yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo pada tahun sebelumnya memperkuat posisi simboliknya dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia.

Peresmian Museum Marsinah bukan sekadar penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mengakui dan melindungi perjuangan buruh. Museum tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi publik yang mampu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, keberanian, dan solidaritas.

Selain agenda simbolik, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan strategis yang menyasar langsung kesejahteraan buruh. Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan kebijakan peningkatan kesejahteraan buruh sepulang dari kunjungan luar negeri. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi pekerja di tengah tantangan ekonomi global.

Tidak hanya itu, Andi Gani juga mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Desk Ketenagakerjaan yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus besar ketenagakerjaan, termasuk sengketa di PT Taru Martani Yogyakarta serta kasus pemutusan hubungan kerja massal di Bekasi.

Menurut Andi Gani Nena Wea, berkat perhatian luar biasa dari Kapolri melalui Desk Ketenagakerjaan, permasalahan tersebut dapat dituntaskan dengan baik demi keberlangsungan kerja para buruh.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa kondisi global yang tidak menentu, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah, berpotensi memengaruhi situasi dalam negeri.

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu menghadapi situasi global tersebut dengan menjaga sinergi antara buruh dan pengusaha, serta memastikan iklim investasi tetap kondusif. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan sumber daya manusia yang besar untuk bersaing dengan negara lain, namun hal itu harus didukung oleh stabilitas industrial.

Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui dialog konstruktif. Ia mengajak seluruh elemen buruh dan pengusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan industrial secara damai dan profesional.

Listyo Sigit Prabowo juga mengajak seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan aman dan tertib serta menjadikannya sebagai momentum untuk menunjukkan kekompakan antara pekerja dan pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, suara dari akar rumput juga turut mewarnai dinamika menjelang May Day. Ketua Serikat Tani Sigi (STS) Darvan Sahuri menyoroti bahwa peringatan Hari Buruh tidak hanya relevan bagi pekerja sektor formal, tetapi juga bagi buruh tani yang masih menghadapi berbagai persoalan agraria.

Darvan Sahuri menyampaikan bahwa ketimpangan lahan dan pemenuhan hak-hak petani kecil masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa menyuarakan hak merupakan hal yang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa memicu gangguan ketertiban umum.

Darvan juga mengimbau seluruh petani dan masyarakat untuk merayakan Hari Buruh dengan damai, menahan diri dari tindakan provokatif, serta mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik.

Menurut Darvan Sahuri, pendekatan audiensi langsung dan penyampaian petisi secara damai merupakan cara yang lebih efektif dalam menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas untuk menyelesaikan persoalan agraria secara komprehensif.

Rangkaian peringatan May Day 2026 dengan agenda peresmian Museum Marsinah, penguatan kebijakan kesejahteraan buruh, serta dorongan menjaga stabilitas industri menunjukkan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam memaknai perjuangan buruh. Pemerintah tidak hanya menghadirkan simbol penghormatan sejarah, tetapi juga mendorong solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi pekerja di berbagai sektor.

Dengan demikian, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi refleksi penting bahwa perjuangan keadilan sosial tidak berhenti pada masa lalu, melainkan terus berlanjut melalui kebijakan, dialog, dan komitmen bersama antara negara, pekerja, dan pelaku usaha demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pengamat Sosial

Oleh : Antonius Utomo

Pembangunan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi salah satu simbol penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam menghargai sejarah perjuangan buruh sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Kehadiran museum ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan representasi konkret dari pengakuan negara terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional, sekaligus refleksi dari upaya membangun hubungan industrial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Nama Marsinah sendiri telah lama menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Kisah hidupnya sebagai pekerja pabrik sekaligus aktivis yang memperjuangkan upah layak dan keadilan sosial menjadikannya figur penting dalam sejarah gerakan buruh nasional. Tragedi yang menimpanya pada 1993 bahkan menarik perhatian internasional dan menjadi pengingat kuat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, pembangunan museum yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya merupakan langkah strategis dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai keadilan sosial kepada generasi muda.

Pembangunan Museum Marsinah menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan rampung menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan Presiden Prabowo bersama Kapolri dan seluruh pimpinan buruh ada sekitar 115 konfederasi dan federasi di seluruh Indonesia hadir ke Nganjuk untuk memberikan penghormatan pada sejarah perjuangan buruh Indonesia melalui peresmian Museum Marsinah.

Proyek ini bahkan direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari rangkaian peringatan May Day, yang menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap buruh. Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan kalangan pekerja dan serikat buruh.

Lebih dari sekadar monumen sejarah, Museum Marsinah dirancang sebagai pusat edukasi dan inspirasi. Di dalamnya akan ditampilkan berbagai artefak perjuangan, mulai dari dokumen pribadi, catatan, hingga benda-benda yang merekam perjalanan hidup Marsinah sebagai aktivis buruh. Hal ini menjadikan museum tidak hanya sebagai ruang mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang kontekstual bagi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya keadilan, keberanian, dan solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa.

Pembangunan museum ini juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal turut dilibatkan dalam prosesnya. Antusiasme warga sekitar dalam mendukung pembangunan, mulai dari kerja bakti hingga menjaga lingkungan sekitar kawasan museum, menunjukkan bahwa proyek ini memiliki dampak sosial yang luas. Selain itu, keberadaan museum diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata edukatif, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. 

Dalam perspektif yang lebih luas, pembangunan Museum Marsinah mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari bahwa buruh merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga perlindungan dan pemberdayaan mereka menjadi agenda strategis. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan yang mendorong dialog sosial, peningkatan upah minimum, serta penguatan sistem perlindungan tenaga kerja.

Momentum peresmian museum yang berdekatan dengan peringatan May Day juga menjadi simbol penting dalam membangun narasi positif hubungan antara pemerintah dan buruh. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui pendekatan kolaboratif antara negara, dunia usaha, dan pekerja. Kehadiran museum ini memperkuat pesan bahwa perjuangan buruh tidak hanya dihargai secara historis, tetapi juga dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan masa depan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjadi tempat yang aman dan menarik bagi investasi, sehingga buruh dan pengusaha harus mampu bersinergi serta Indonesia memiliki kekuatan besar dari sisi sumber daya alam dan manusia. Maka dari itu Kapolri mengajak seluruh elemen buruh untuk menjadikan May Day sebagai perayaan yang damai dan tertib.

Selain itu, inisiatif seperti pembentukan desk ketenagakerjaan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya upaya konkret dalam menyelesaikan persoalan buruh secara kolaboratif dan konstruktif. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus memastikan bahwa aspirasi pekerja dapat tersalurkan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Museum Marsinah bukan hanya simbol penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi buruh Indonesia. Melalui pendekatan yang mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan kesejahteraan, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai-nilai perjuangan Marsinah tetap hidup dan relevan dalam konteks pembangunan nasional saat ini.

Keberadaan museum ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara sejarah dan masa depan, antara perjuangan dan kebijakan, serta antara negara dan rakyatnya. Dalam narasi besar pembangunan Indonesia, buruh bukan lagi sekadar objek kebijakan, melainkan subjek utama yang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pengamat Publik

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Salah satu langkah simbolik yang kini menjadi sorotan adalah kehadiran Museum Marsinah, yang didedikasikan sebagai ruang pengingat sejarah perjuangan buruh sekaligus bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah sebagai ikon perjuangan pekerja di tanah air.

Pendirian Museum Marsinah mencerminkan upaya pemerintah membangun kesadaran kolektif bahwa sejarah buruh merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa. Kehadirannya menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam perkembangannya, pembangunan Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, telah memasuki tahap akhir.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan Pembangunan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk hampir selesai. Ia melakukan peninjauan langsung bersama Wakapolda Jawa Timur untuk memastikan kesiapan museum dan patung Marsinah sebelum diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Mei 2026 mendatang.

“Progres pembangunan sudah mendekati 100 persen dan ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan,” ungkap Andi Gani.

Ia juga menyampaikan antusiasme warga menyambut rencana peresmian tersebut.

“Kami bersama Bapak Presiden, bersama Pak Kapolri dan seluruh pimpinan buruh ada sekitar 115 konfederasi dan federasi di seluruh Indonesia hadir ke Nganjuk untuk peresmian Museum Ibu Marsinah,” jelas Andi Gani.

Untuk diketahui, Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah dibangun sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Marsinah sebagai simbol perlawanan buruh dan penegakan hak-hak pekerja di Indonesia. Kehadiran museum ini menegaskan pengakuan negara terhadap kontribusi buruh sebagai bagian dari identitas nasional.

Sejalan dengan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menilai pembangunan museum sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan yang diwariskan Marsinah kepada kaum buruh.

“Beberapa waktu yang lalu Marsini mengundang saya ke Nganjuk. Alhamdulillah kami bisa hadir dan berziarah ke makam Marsinah, menengok rumah masa kecil Marsinah, dan melaksanakan kegiatan ground breaking,” ujarnya.

Ia berharap semangat perjuangan buruh terus terjaga di seluruh Indonesia.

Selain sebagai simbol penghormatan, museum ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ke depan, Museum Marsinah diharapkan menjadi sarana edukasi dan refleksi yang mampu mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan. Momentum ini menjadi simbol penguatan hubungan antara negara dan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pembangunan industri yang lebih inklusif.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri peringatan May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang diperkirakan diikuti sekitar 200.000 buruh dari berbagai daerah. Kehadiran Presiden di tengah para pekerja dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi buruh sekaligus penguatan dialog sosial yang konstruktif.

“Presiden Prabowo Subianto akan berada di Monas untuk merayakan May Day bersama 200.000 buruh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kehadiran ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya responsif, tetapi juga partisipatif dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi pekerja.

Usai agenda di Jakarta, Presiden bersama pimpinan serikat buruh nasional akan melanjutkan kegiatan ke Nganjuk untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah. Peresmian ini menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan. Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan tokoh buruh dalam agenda tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga semangat perjuangan pekerja.

“Kami bersama Bapak Presiden dan seluruh pimpinan buruh akan hadir untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh,” jelasnya.

Museum Marsinah diharapkan tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga pusat edukasi yang menginspirasi generasi pekerja masa kini dan mendatang. Dengan mengangkat nilai keberanian dan keteguhan, museum ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.

Peringatan May Day 2026 juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan serikat pekerja. Sinergi ini diyakini mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian integral dari kemajuan bangsa.

Oleh : Muhammad Nanda

Governing the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandai babak baru dalam afirmasi otoritas negara di ruang digital. Regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga refleksi kesadaran negara bahwa ruang digital bukanlah wilayah netral, melainkan arena dengan dinamika kompleks yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara signifikan. Dalam konteks ini, negara mengambil posisi strategis sebagai pengatur sekaligus pelindung, memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa kendali yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Urgensi PP TUNAS tidak dapat dilepaskan dari fakta tingginya intensitas penggunaan internet oleh anak-anak Indonesia. Data menunjukkan bahwa mayoritas anak mengakses internet setiap hari dengan durasi yang cukup panjang, bahkan mencapai rata-rata tujuh jam per hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak, menggantikan sebagian besar interaksi di dunia nyata. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, tersembunyi berbagai risiko serius seperti paparan konten tidak layak, perundungan siber, penipuan daring, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam situasi ini, intervensi negara melalui regulasi menjadi keniscayaan untuk menyeimbangkan antara hak akses dan kebutuhan perlindungan.

Pandangan Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, memperkuat argumen bahwa PP TUNAS merupakan langkah strategis dalam menunda paparan risiko besar yang belum mampu dihadapi anak-anak. Ia menilai bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yang berada dalam ekosistem digital yang belum ramah bagi mereka. Perspektif ini penting untuk menegaskan bahwa pendekatan regulasi tidak semata-mata represif, tetapi bersifat preventif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam hal ini, negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial yang berupaya memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan.

Lebih jauh, implementasi PP TUNAS melalui kebijakan turunan seperti pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan adanya langkah konkret dalam mengoperasionalkan regulasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengatur ritme interaksi anak dengan teknologi, sehingga tidak terjadi eksposur berlebihan yang berpotensi merugikan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan struktural. Tantangan seperti pemalsuan usia, penggunaan akun milik orang lain, hingga migrasi ke platform lain menjadi indikasi bahwa regulasi perlu diimbangi dengan strategi kultural dan edukatif.

Dalam konteks ini, peran keluarga menjadi sangat krusial. Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Rizky Fauzia menegaskan bahwa PP TUNAS harus dipandang sebagai alat bantu bagi orang tua dalam melindungi anak dari berbagai kejahatan digital. Keluarga tidak lagi dapat bersikap pasif dalam menghadapi transformasi digital, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan dan pengawasan. Memberikan akses teknologi tanpa kontrol yang memadai sama halnya dengan membiarkan anak berada di ruang publik tanpa perlindungan. Oleh karena itu, literasi digital keluarga menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Selain keluarga, institusi pendidikan juga dituntut untuk beradaptasi dengan realitas baru. Sekolah tidak dapat lagi bersikap netral terhadap isu digital, melainkan harus aktif membekali anak dengan kemampuan memahami risiko, mengenali manipulasi, serta menjaga diri di ruang digital. Pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum, tidak hanya sebagai pengetahuan tambahan, tetapi sebagai kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan digitalnya.

Di sisi lain, keterlibatan platform digital sebagai aktor utama dalam ekosistem ini juga menjadi indikator penting keberhasilan governing the platforms. Kepatuhan platform global terhadap PP TUNAS menunjukkan bahwa otoritas negara memiliki daya tawar yang signifikan dalam mengatur ruang digital. Langkah salah satu platform besar seperti TikTok yang menonaktifkan ratusan ribu akun anak di bawah usia 16 tahun mencerminkan adanya keseriusan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi nasional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa platform digital tidak dapat lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan pengguna, khususnya anak-anak.

Pada akhirnya, PP TUNAS merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap generasi masa depan. Regulasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan. Otoritas negara di ruang digital anak harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif, implementasi yang konsisten, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat interaksi, tetapi juga ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

*Penulis adalah Pengamat Sosial