Oleh : Loa Murib

Penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali memperlihatkan sisi paling kelam dari kekerasan bersenjata di Tanah Papua. Tiga warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat harus kehilangan nyawa ketika membawa bantuan ternak untuk masyarakat di pedalaman. Peristiwa tersebut bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan gambaran nyata bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil masih menjadi ancaman serius yang harus dihentikan.

Dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia, kehidupan warga sipil merupakan sesuatu yang tidak boleh ditempatkan sebagai bagian dari sasaran konflik. Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membangun pertanian, mendistribusikan bantuan, maupun menjalankan pelayanan pemerintahan semestinya mendapatkan perlindungan. Karena itu, tindakan penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian tersebut layak dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM berat apabila terbukti dilakukan secara sengaja terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo menilai tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Menurut Mafirion, negara harus mengambil langkah tegas terhadap pihak yang secara sengaja menghilangkan nyawa warga sipil. Ia juga menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh untuk memastikan pelaku dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tragedi Jayawijaya bukan hanya siapa pelaku penembakan, tetapi juga bagaimana negara memastikan hak hidup masyarakat sipil benar-benar terlindungi. Ketika seorang petugas pemerintah yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan dapat ditembak, maka persoalan keamanan telah bertransformasi menjadi persoalan perlindungan hak dasar manusia. Negara tidak boleh membiarkan rasa takut berkembang menjadi kondisi yang dianggap biasa.

Kementerian Hak Asasi Manusia juga mengecam keras penembakan tersebut. Juru Bicara Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta menyatakan bahwa pembunuhan terhadap tiga warga sipil sangat keji dan bertentangan dengan prinsip penghormatan serta perlindungan HAM. Ia menegaskan bahwa apa pun narasi yang berkembang mengenai identitas korban, fakta bahwa mereka merupakan warga sipil yang sedang mencari penghidupan dan menjalankan pekerjaan di Papua membuat tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan. Kementerian HAM mendorong agar pelaku diusut tuntas dan dihukum melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sikap tersebut penting karena dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil kerap menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka tidak membawa senjata, tidak terlibat dalam pertarungan, tetapi justru harus menanggung akibat paling berat. Keluarga kehilangan anggota yang menjadi sumber penghidupan, anak-anak kehilangan orang tua, sementara masyarakat di wilayah terdampak kehilangan rasa aman untuk beraktivitas. Jika kondisi semacam ini terus berulang, pembangunan di Tanah Papua juga akan menghadapi hambatan yang semakin besar.

Lebih jauh, kekerasan terhadap petugas pelayanan publik memiliki dampak yang jauh melampaui korban langsung. Ketika pegawai pertanian takut masuk ke wilayah pedalaman, program bantuan pertanian dapat terhambat. Ketika tenaga pelayanan merasa tidak aman, masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan turut dirugikan. Dengan demikian, kekerasan bersenjata bukan hanya merampas nyawa manusia, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan, pembangunan, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Dari sisi penegakan hukum, langkah aparat untuk mengejar pelaku merupakan bagian penting dalam menghadirkan keadilan. Polisi telah memeriksa saksi yang selamat dan mengantongi ciri-ciri terduga pelaku. Olah tempat kejadian perkara juga menemukan tiga selongsong peluru serta jejak darah yang dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan. Fakta-fakta tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti sehingga proses hukum terhadap pelaku memiliki dasar yang kuat.

Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memastikan bahwa pengejaran terhadap pelaku tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat. Ketegasan tidak berarti mengabaikan prinsip hukum dan HAM. Sebaliknya, tindakan tegas yang terukur dan berdasarkan hukum justru menjadi cara untuk menunjukkan bahwa negara mampu melindungi warga sekaligus menjaga standar kemanusiaan dalam penanganan konflik.

Peristiwa Jayawijaya harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di seluruh wilayah rawan konflik Papua. Tidak boleh ada pembenaran terhadap pembunuhan warga yang tidak terlibat dalam kekerasan. Perbedaan pandangan politik, tuntutan kelompok, ataupun alasan apa pun tidak dapat menjadi legitimasi untuk menghilangkan nyawa manusia.

Pada akhirnya, wajah nyata pelanggaran HAM bukan hanya terlihat dari jumlah korban, tetapi dari hilangnya hak paling mendasar, yakni hak untuk hidup dan menjalani kehidupan tanpa rasa takut. Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya telah menjadi korban dari kekerasan yang seharusnya tidak terjadi. Karena itu, pengusutan tuntas terhadap pelaku, perlindungan terhadap masyarakat sipil, dan pemulihan rasa aman harus menjadi prioritas. Tanah Papua membutuhkan pembangunan dan perdamaian, bukan siklus kekerasan yang terus menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap warga, termasuk mereka yang bekerja di pelosok Papua, memiliki hak yang sama untuk hidup, bekerja, dan mengabdi tanpa ancaman kekerasan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

JAYAWIJAYA — Aparat keamanan terus memburu pelaku penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang terjadi di Distrik Muliama, Rabu (9/9/2026). Polisi telah mengantongi ciri-ciri terduga pelaku berdasarkan keterangan saksi yang selamat dalam insiden tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penyidik telah memeriksa saksi korban yang selamat di Polres Jayawijaya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat.

“Dari hasil pendalaman kita, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat dan diambil keterangan di Polres Jayawijaya. Kita sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran,” ujar Yusuf.

Berdasarkan keterangan awal, kelompok yang diduga melakukan penembakan berjumlah sekitar delapan orang. Kelompok tersebut diduga membawa dua senjata api laras panjang. Polisi masih mendalami dugaan penggunaan senjata api laras pendek berdasarkan temuan selongsong peluru di lokasi kejadian.

Yusuf menegaskan aparat keamanan akan terus melakukan pengejaran hingga para pelaku berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum. “Tentunya kita kejar, InsyaAllah kita dapat, karena identitas pelaku sudah kita kantongi,” katanya.

Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan tiga selongsong peluru. Dua selongsong berkaliber 5,56 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras panjang, sedangkan satu lainnya berkaliber 9 milimeter yang diduga berasal dari senjata api laras pendek. Polisi juga menemukan jejak darah di sekitar lokasi.

Penembakan terjadi setelah rombongan ASN tersebut meninjau kegiatan cetak sawah. Tiga korban masing-masing Wili Mbuik (24), Aprida Rapi (49), dan Alfonsius Albinus Mehan (35). Ketiganya meninggal dunia akibat luka tembak yang dialami.

Sementara itu, Kementerian Hak Asasi Manusia mengecam keras penembakan tersebut. Juru Bicara KemenHAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dan pelaku harus diusut hingga tuntas.

“KemenHAM RI mengecam keras penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya ini. Pembunuhan ini sangat keji, terhadap warga sipil yang sedang mencari penghidupan atau nafkah di Papua. Kami juga meminta agar pelaku diusut tuntas dan dihukum,” ujar Thomas.

KemenHAM juga mengimbau seluruh pihak menahan diri serta mengedepankan mekanisme hukum. Keselamatan warga sipil, menurut Thomas, harus menjadi perhatian utama agar kekerasan serupa tidak kembali menimbulkan korban.

KUPANG – Penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Distrik Muliama pada Rabu (9/9/2026) menuai kecaman. Tindakan kekerasan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan karena para korban merupakan warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga korban yakni Willi Mbuik (25), CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT); drh. Alfonsius Albinus Mehan (35), Dokter Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Sikka, Maumere; serta Aprida Rapi (49), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Toraja, Sulawesi Selatan.

Gubernur NTT Melki Laka Lena meminta aparat keamanan segera menangkap seluruh pelaku penembakan. Ia menegaskan, kekerasan terhadap manusia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, terlebih terhadap aparatur yang sedang menjalankan tugas negara.

“Kekerasan dan pembunuhan terhadap manusia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ketiga korban sedang menjalankan tugas kemanusiaan dan tugas negara untuk membantu masyarakat Papua mendapatkan haknya,” tegas Melki Laka Lena.

Dua dari tiga korban diketahui merupakan warga NTT. Pemerintah Provinsi NTT pun menyampaikan duka sekaligus kecaman atas kekerasan yang menewaskan warga yang tengah mengabdikan diri untuk masyarakat Papua.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan kecaman saat menyambut kedatangan jenazah Willi Mbuik di Bandara El Tari Kupang, Jumat pagi. Ia menilai para korban tidak memiliki keterlibatan dalam konflik bersenjata dan datang ke Papua untuk memberikan pelayanan.

“Kami mengutuk keras tindakan biadab OPM terhadap warga NTT yang sudah menjadi korban. Mereka di sana bukan untuk berperang, tetapi mereka datang untuk mengabdi serta melayani masyarakat di daerah tersebut. Mengapa harus dibunuh?” ujar Johni Asadoma.

Johni menilai penembakan tersebut merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Ia berharap aparat keamanan dapat segera menangkap para pelaku dan membawa mereka ke proses hukum.

“Kalian sangat biadab, terkutuk semuanya,” tegas Johni Asadoma.

Kecaman juga disampaikan Ketua LBH Mahajaya Manche Kota. Ia menilai penembakan terhadap ASN yang sedang menjalankan pelayanan publik merupakan tindakan serius yang bertentangan dengan hak hidup dan nilai kemanusiaan.

“Menembak warga sipil bukan perjuangan, itu kebiadaban. Mereka adalah aparatur sipil yang menjalankan tugas dan bukan pihak yang sedang berperang,” tegas Manche Kota.

Manche mendorong Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil mengawal penanganan perkara hingga tuntas. Menurutnya, pelaku harus diproses berdasarkan hukum tanpa menjadikan masyarakat yang tidak bersalah sebagai korban berikutnya.

“HAM tidak boleh diterapkan secara selektif. Hak hidup Alfan Meha dan Willi Mbuik sama berharganya dengan hak hidup setiap orang Papua. Pelaku harus dihukum, tetapi masyarakat yang tidak bersalah tidak boleh menjadi korban baru akibat generalisasi yang salah,” pungkas Manche Kota. (*)

JAKARTA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang penting ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika perekonomian global. Selain berkontribusi terhadap aktivitas produksi dan konsumsi domestik, sektor ini memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja, menjaga perputaran ekonomi daerah, hingga membantu menjaga stabilitas harga melalui rantai distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pemerintah pun menempatkan penguatan UMKM sebagai bagian penting dari agenda peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,47 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM bersama target proporsi usaha kecil dan menengah sebesar 3,2 persen serta rasio kewirausahaan 3,3 persen.

“Target kinerja Kementerian UMKM tahun 2027, yang pertama adalah proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar kurang lebih 3,2 persen. Dan rasio kewirausahaannya sebesar 3,3 persen dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,47 persen,” ujar Maman.

Pemerintah juga menjalankan Prokesra Produktif pada 2026 hingga 2029 dengan target 10 juta masyarakat dapat berusaha dan bekerja. Di saat yang sama, hampir 20 kementerian/lembaga telah dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, akses digital, pembiayaan, hingga keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis.

“Dan seperti yang sudah pernah kita bahas di rapat sebelumnya, saya tambahkan lagi, kami ada penugasan program yaitu Prokesra Produktif. Yang akan kita realisasikan di tahun 2026 sampai 2029, yaitu dengan target 10 juta masyarakat kita untuk bisa berusaha dan bekerja,” kata Maman.

Pandangan tersebut sejalan dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak., yang menyebut dominasi UMKM membuat sektor ini memiliki posisi strategis dalam menopang ekonomi nasional.

“Jumlah usaha di Indonesia mayoritas, sebanyak 98 persen itu usaha UMKM. Selain menyerap tenaga kerja, UMKM juga menjadi pihak yang paling dekat dengan konsumen, keduanya menghidupkan jangkar ekonomi Indonesia,” ujar Abdul.

Penguatan akses pembiayaan turut menjadi perhatian. Pada awal September 2026, penurunan bunga PNM Mekaar menjadi 8 persen mulai diberlakukan, sebuah langkah yang diarahkan untuk mendorong akses modal pelaku usaha ultramikro.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun ekosistem UMKM yang semakin terintegrasi, produktif, dan berdaya saing. Dengan dukungan pembiayaan, digitalisasi, pendampingan, serta perluasan pasar, UMKM diharapkan semakin kuat menjadi jangkar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.***

JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional melalui konsolidasi berbagai program pemberdayaan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,47 persen pada 2027.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM yang mencakup proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 3,2 persen serta rasio kewirausahaan sebesar 3,3 persen. Target itu disampaikan dalam pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian UMKM 2027 bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Target kinerja Kementerian UMKM tahun 2027, yang pertama adalah proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar kurang lebih 3,2 persen. Dan rasio kewirausahaannya sebesar 3,3 persen dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,47 persen,” ujar Maman.

Untuk memperkuat pencapaian tersebut, Kementerian UMKM juga menjalankan Program Kesejahteraan Rakyat Produktif (Prokesra Produktif) pada 2026–2029 dengan target mendorong 10 juta masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja.

“Melalui program Prokesra Produktif, kami menargetkan 10 juta masyarakat kita untuk bisa berusaha dan bekerja,” tambahnya.

Menurut Maman, salah satu tantangan utama pemberdayaan UMKM adalah masih tersebarnya program dan layanan di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan integrasi agar intervensi pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami sudah mengonsolidasikan kurang lebih hampir sekitar 20 kementerian/lembaga terkait sinergisitas dan integrasi program ini,” ujarnya.

Konsolidasi tersebut juga mencakup integrasi pelatihan dan pendampingan UMKM yang sebelumnya belum terpadu. Selain itu, pemerintah terus mendorong kemudahan akses terhadap legalitas dan sertifikasi, pemasaran, digitalisasi, serta pembiayaan.

Penguatan UMKM dinilai penting mengingat sektor tersebut memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Abdul Ghofar, mengatakan UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadi sektor yang dekat dengan konsumen.

“Selain menyerap tenaga kerja, UMKM juga menjadi pihak yang paling dekat dengan konsumen, keduanya menghidupkan jangkar ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan skala usaha, permodalan, dan kapasitas produksi perlu menjadi perhatian agar UMKM semakin tangguh menghadapi gejolak ekonomi. Dengan konsolidasi program pemberdayaan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah perubahan ekonomi global yang cepat, sektor ini tetap menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi dari tingkat keluarga hingga daerah.

Kekuatan UMKM terletak pada kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Warung kecil, industri rumahan, usaha kuliner, kerajinan, hingga berbagai layanan jasa menjadi bagian dari perputaran ekonomi yang membuat pertumbuhan tidak hanya bergerak di pusat-pusat bisnis besar.

Pemerintah melihat potensi tersebut sebagai kekuatan yang perlu terus diperbesar melalui kebijakan yang mendorong UMKM naik kelas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,47 persen pada 2027, bersamaan dengan target peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah serta rasio kewirausahaan nasional.

Dengan target tersebut, pemerintah telah menempatkan UMKM sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaku usaha kecil diberikan kesempatan untuk berkembang, sehingga manfaat pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan membuka ruang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Maman juga membawa agenda Prokesra Produktif yang ditujukan untuk mendorong jutaan masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja. Arah kebijakan ini memperlihatkan pentingnya memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi produktif agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk membangun sumber penghidupan secara mandiri.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar sepakat bahwa UMKM merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Mengingat, sekitar 98 persen usaha di Indonesia merupakan UMKM.

Menurutnya, kedekatan UMKM dengan konsumen menjadi salah satu kekuatan utama sektor ini. Rantai distribusi yang lebih pendek dapat membuat barang dan jasa lebih cepat menjangkau masyarakat, sekaligus membuka peluang efisiensi melalui pemanfaatan teknologi.

Meski demikian, dominasi jumlah UMKM belum selalu berbanding lurus dengan kekuatan skala ekonominya. Banyak pelaku usaha masih memiliki modal terbatas dan kapasitas produksi yang kecil sehingga lebih rentan menghadapi perubahan harga bahan baku, penurunan permintaan, maupun gejolak ekonomi.

Karena itu, agenda penguatan UMKM perlu bergerak dari mempertahankan jumlah pelaku usaha menuju peningkatan kualitas usaha. Pelaku UMKM perlu dibantu agar mampu meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata kelola, mengembangkan inovasi, serta membangun akses pasar yang lebih stabil.

Peran negara menjadi penting dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah dapat diarahkan melalui penyederhanaan regulasi, pelatihan, penguatan akses pasar, pendampingan digital, dan kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Persoalan pembiayaan menjadi salah satu mata rantai penting dalam proses UMKM untuk berkembang. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar likuiditas yang tersedia benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan UMKM.

Bank Indonesia mendorong kebijakan yang lebih terarah melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial agar penyaluran kredit dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian. Arah tersebut penting karena pembiayaan yang efektif dapat membantu UMKM melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka kesempatan kerja.

Penguatan pembiayaan juga perlu berjalan bersama peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal. Kredit akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, mengembangkan teknologi, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

Sinergi lintas lembaga menjadi kebutuhan karena persoalan UMKM tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Kementerian, pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu bergerak dengan arah yang saling mendukung.

Kolaborasi tersebut dapat membantu menghubungkan kebijakan pembiayaan dengan pendampingan dan kebutuhan pasar. UMKM yang memperoleh akses modal sekaligus mendapatkan pelatihan, pendampingan usaha, serta jaringan pemasaran memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara sehat.

Digitalisasi juga perlu terus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat. Teknologi dapat membantu pelaku UMKM memperluas pasar, mempercepat transaksi, memahami kebutuhan konsumen, dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

UMKM dianggap sebagai jangkar ekonomi rakyat karena kekuatannya bertumpu pada banyaknya masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas produktif. Ketika sektor ini semakin kuat, pertumbuhan ekonomi dapat memiliki basis yang lebih luas dan tidak bergantung pada segelintir pusat kegiatan usaha.

Penguatan UMKM perlu terus dijaga sebagai komitmen bersama antara negara dan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan yang tepat, pembiayaan yang produktif, serta ekosistem usaha yang sehat dapat membantu jutaan pelaku UMKM berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang semakin tangguh.

Dengan langkah yang konsisten, UMKM dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kesejahteraan melalui kerja dan inovasi. Negara yang memperkuat UMKM sesungguhnya sedang memperkuat fondasi ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga daya tahan ekonomi nasional.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Bagas Nurahman)*

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kekuatan utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Besarnya jumlah pelaku usaha serta kedekatannya dengan masyarakat membuat UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan barang serta jasa. Potensi tersebut terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan agar UMKM semakin produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Penguatan UMKM menjadi semakin penting seiring dengan target peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2027. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,47 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha di berbagai daerah.

Selain mengejar kontribusi terhadap PDB, Kementerian UMKM menetapkan sejumlah sasaran pendukung pada 2027. Di antaranya adalah proporsi usaha kecil dan menengah sebesar 3,2 persen serta rasio kewirausahaan sebesar 3,3 persen. Sasaran tersebut mencerminkan upaya membangun ekosistem usaha yang semakin kuat dengan mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha, peningkatan kualitas kewirausahaan, serta pengembangan UMKM agar mampu naik kelas dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin besar.

Penguatan target tersebut disampaikan Maman saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penyusunan sasaran kinerja tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan pemberdayaan UMKM berjalan secara terarah dan memberikan dampak yang semakin luas bagi masyarakat.

Salah satu langkah konkret dalam memperkuat UMKM dilakukan melalui Program Kesejahteraan Rakyat Produktif atau Prokesra Produktif. Kementerian UMKM mendapat penugasan untuk menjalankan program tersebut pada 2026 hingga 2029 dengan target mendorong 10 juta masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja. Program ini menjadi peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif serta memperkuat basis kewirausahaan di Indonesia.

Prokesra Produktif juga diarahkan untuk membangun sinergi berbagai program pemberdayaan yang tersedia di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Langkah ini memperkuat koordinasi dan integrasi sehingga berbagai dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM dapat diberikan secara lebih terpadu.

Integrasi program menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target kontribusi UMKM terhadap PDB. Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota, berbagai potensi pemberdayaan dapat dikembangkan secara lebih optimal. Kolaborasi tersebut juga membuka ruang bagi penyelarasan program sesuai kebutuhan pelaku usaha di masing-masing daerah.

Penguatan kapasitas pelaku UMKM turut dilakukan melalui integrasi pelatihan dan pendampingan. Layanan tersebut menjadi fondasi penting agar pelaku usaha memiliki pengetahuan dan keterampilan yang semakin baik dalam mengelola bisnis. Pendampingan yang terarah juga dapat membantu UMKM meningkatkan produktivitas, mengembangkan produk, memperbaiki tata kelola usaha, serta mempersiapkan diri untuk memperluas pasar.

Aspek legalitas dan sertifikasi juga menjadi bagian dari penguatan UMKM. Kemudahan dalam memperoleh legalitas dan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Dengan dukungan yang semakin terpadu, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memasuki pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang besar untuk memperkuat daya saing UMKM. Pemasaran melalui platform digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah. Digitalisasi juga dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi, memperkenalkan produk lokal, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.

Akses pembiayaan menjadi faktor pendukung lainnya dalam pengembangan skala usaha. Dukungan modal yang sesuai dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, memperluas pemasaran, dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Karena itu, penguatan akses pembiayaan menjadi bagian penting dalam menciptakan UMKM yang semakin tangguh dan produktif.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak., mengatakan mayoritas usaha di Indonesia merupakan UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya basis ekonomi yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat perekonomian nasional.

UMKM juga memiliki keunggulan karena berada dekat dengan konsumen. Kedekatan tersebut membuat pelaku UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus berperan dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa. Rantai distribusi yang lebih pendek juga memberikan peluang terciptanya efisiensi sehingga UMKM dapat ikut mendukung stabilitas harga dan membantu menjaga ketahanan ekonomi.

Dengan potensi dan dukungan yang terus diperkuat, UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDB hingga mencapai target 60,47 persen pada 2027. Sinergi pemerintah, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, serta pelaku usaha menjadi modal penting untuk membangun ekosistem UMKM yang semakin kuat. Melalui peningkatan kapasitas, digitalisasi, kemudahan legalitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, UMKM diharapkan semakin mampu naik kelas serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sebagai langkah memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Setiap warga negara Indonesia harus memiliki rekening bank. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat inklusi keuangan dan memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan secara mudah dan merata,” kata Prabowo.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Rapat membahas sejumlah isu ekonomi, salah satunya penguatan inklusi dan literasi keuangan guna memastikan semakin banyak masyarakat terhubung dengan sistem keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian inklusi keuangan Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada pada angka 63,57 persen.

“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.

Menurutnya, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Meski demikian, perluasan kepemilikan rekening terus didorong agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan dapat semakin inklusif.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, Presiden Prabowo meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

“Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening,” jelasnya.

Perluasan akses perbankan selanjutnya akan diperkuat melalui pemadanan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system.

“Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya” tambah Airlangga.

Berbagai program bantuan akan disalurkan langsung melalui rekening masyarakat. Langkah tersebut diharapkan memperkuat inklusivitas keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih terintegrasi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan formal.

JAKARTA — Pemerintah mendorong perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan data kependudukan, perbankan, dan sistem pembayaran digital sehingga akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin luas dan penyaluran berbagai program pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian dan pimpinan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat. Data kependudukan dari Dukcapil nantinya akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia untuk mendukung integrasi layanan keuangan dan pembayaran.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia mempunyai rekening. Tentu diminta BRI dan Bank Syariah Indonesia untuk mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga seusai rapat.

Menurut Airlangga, rekening tersebut nantinya dapat terhubung dengan sistem pembayaran dan gateway system, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penguatan akses ini diharapkan turut mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Pemerintah masih berupaya memperluas akses layanan keuangan formal agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perluasan kepemilikan rekening terutama diarahkan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah mengkaji pemanfaatan data Dukcapil, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengidentifikasi masyarakat berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pembukaan rekening secara otomatis bagi warga yang belum memiliki rekening, disertai saldo awal sekitar Rp50.000-Rp80.000 sebagai stimulan. Pemerintah juga mempertimbangkan integrasi penerbitan KTP elektronik dengan pembukaan rekening.

Purbaya menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah terus mematangkan mekanisme agar perluasan akses perbankan berjalan efektif sekaligus memperkuat ketepatan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Akselerasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan menuntut pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, kepemilikan rekening perbankan bukan lagi sekadar pelengkap transaksi administratif, melainkan instrumen paling mendasar dalam membangun ketahanan finansial keluarga dan memberdayakan ekonomi rakyat secara mandiri. Terobosan strategis pemerintah dalam mempermudah dan membuka kepemilikan rekening perbankan bagi seluruh warga negara menjadi bukti konkret kehadiran negara untuk mengikis ketimpangan sosial, mempercepat inklusi keuangan, sekaligus membentengi masyarakat dari jeratan praktik keuangan ilegal yang merugikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional melalui penyediaan pembukaan rekening tabungan massal yang mudah, murah, dan terjangkau hingga ke pelosok pedesaan. Kebijakan ini diintegrasikan langsung dengan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial, subsidi energi, dan pembiayaan usaha rakyat, sehingga setiap warga negara yang terdaftar memiliki identitas keuangan digital yang sah serta terlindungi dalam ekosistem perbankan nasional.

Airlangga menjelaskan bahwa kepemilikan rekening tabungan menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan usaha formal secara legal. Pemerintah berkolaborasi erat dengan perbankan nasional guna menyederhanakan persyaratan administrasi pembukaan rekening tanpa membebani biaya pengelolaan bulanan yang memberatkan kantong masyarakat. Melalui langkah inklusif ini, kebiasaan menabung masyarakat di tingkat akar rumput dapat ditumbuhkan secara teratur, seraya memperkuat akurasi basis data penerima manfaat program perlindungan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran dan transparan.

Percepatan kepemilikan rekening rakyat bukan sekadar peningkatan angka statistik perbankan di atas kertas, melainkan fondasi penting bagi kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa. Pemerintah memberikan pesan yang sangat tegas kepada publik bahwa hak untuk terhubung dengan sistem keuangan modern adalah hak fundamental seluruh rakyat tanpa terkecuali. Selama ini, keterbatasan akses ke perbankan formal kerap memaksa masyarakat rentan dan pelaku usaha mikro terjerat pinjaman informal dengan bunga mencekik, rentenir liar, hingga jebakan investasi bodong yang mengikis habis tabungan masa depan mereka.

Menurut Airlangga, pembukaan akses kepemilikan rekening harus diimbangi dengan edukasi literasi keuangan yang masif, terencana, dan berkelanjutan di berbagai daerah. Pemerintah mendorong kampanye edukasi terpadu di lingkungan sekolah, pesantren, pasar tradisional, dan komunitas pedesaan agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening pasif semata, melainkan mampu mengelola arus kas usaha, memahami risiko keuangan digital, serta memanfaatkan produk asuransi mikro demi melindungi aset keluarga dari risiko kebangkrutan tak terduga.

Komitmen perluasan akses finansial ini dikawal secara ketat oleh otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya terus mewajibkan industri jasa keuangan untuk menghadirkan produk simpanan yang ramah masyarakat, seperti program tabungan tanpa saldo minimum dan bebas biaya administrasi. Menurutnya, kepemilikan rekening yang merata di kalangan pelajar, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat disabilitas merupakan pilar strategis dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang berkeadilan sosial.

Friderica memaparkan bahwa OJK bersama perbankan nasional terus memperluas jaringan agen laku pandai di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal guna mendekatkan layanan transaksi perbankan tanpa harus membangun kantor cabang fisik yang mahal. Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan diposisikan sebagai garda terdepan perlindungan konsumen agar masyarakat terhindar dari modus kejahatan siber, pencurian data pribadi, dan penipuan digital. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap entitas pinjaman online ilegal terus dilakukan secara konsisten untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat yang baru memasuki sistem keuangan formal.

Ditinjau dari perspektif makroekonomi, meluasnya kepemilikan rekening rakyat memberikan efek pengganda yang sangat kuat terhadap ketahanan sistem moneter nasional. Penghimpunan dana murah dari jutaan rekening baru memperkokoh likuiditas perbankan domestik, menekan biaya dana, dan memperbesar kapasitas penyaluran kredit produktif ke sektor riil. Negara yang ditopang oleh basis tabungan domestik yang besar akan jauh lebih tangguh dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan global dan guncangan eksternal.

Di samping itu, partisipasi aktif pemerintah daerah, asosiasi perbankan, dan tokoh penggerak masyarakat di tingkat tapak menjadi penentu keberhasilan gerakan kepemilikan rekening ini. Sinergi yang harmonis antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat memastikan bahwa setiap keluarga di tanah air memiliki akses yang setara untuk menata masa depan finansialnya secara terencana dan bermartabat.

Dengan demikian, percepatan inklusi dan literasi keuangan melalui pembukaan kepemilikan rekening rakyat merupakan ikhtiar nyata negara dalam mengangkat martabat ekonomi rakyat kecil. Penyederhanaan akses perbankan, edukasi literasi yang berkelanjutan, perlindungan konsumen yang ketat, serta penguatan infrastruktur digital adalah rangkaian kebijakan terpadu yang saling menguatkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kemakmuran dan kemajuan pembangunan ekonomi nasional benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Pengamat Isu Strategis