Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus mempercepat penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui perluasan kepemilikan rekening bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi penyaluran berbagai program pemerintah secara efektif, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Penguatan akses keuangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Menurut Airlangga, angka tersebut menggambarkan semakin luasnya keterhubungan masyarakat dengan layanan keuangan formal, meskipun pemerintah masih perlu mendorong peningkatan agar akses dan pemahaman keuangan dapat dirasakan secara lebih merata.

Airlangga menilai capaian inklusi keuangan Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia menyebut pemerintah akan terus meningkatkan capaian tersebut agar akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan tidak hanya semakin luas, tetapi juga diikuti dengan pemahaman yang memadai dalam penggunaannya.

Menurut Airlangga, pemerintah juga melihat pentingnya memastikan setiap penduduk memiliki rekening perbankan. Arahan Presiden Prabowo tersebut akan ditindaklanjuti melalui persiapan penyediaan rekening bagi masyarakat dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Langkah tersebut akan didukung dengan pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama. Airlangga menjelaskan bahwa data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi data diharapkan dapat membuat proses penyediaan rekening menjadi lebih terarah sekaligus memperkuat akurasi identitas masyarakat yang menerima akses layanan keuangan.

Selain penyediaan rekening, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Airlangga mengatakan penggunaan QRIS akan menjadi bagian dari penguatan gateway system yang memungkinkan masyarakat semakin mudah melakukan transaksi secara digital.

Penguatan ekosistem tersebut dinilai penting karena inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan semakin luasnya penggunaan rekening dan pembayaran digital, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap transaksi dan pengelolaan keuangan.

Program tersebut juga memiliki relevansi kuat dengan upaya pemerintah di tingkat daerah. Penguatan akses keuangan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan nasional, tetapi turut didorong melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan OJK dan industri jasa keuangan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mempercepat akses layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang belum terlayani secara optimal. Kelompok tersebut mencakup pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, serta masyarakat lainnya yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Akses keuangan yang inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mengembangkan UMKM dan sektor produktif, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Karena itu, TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut juga mendapat dukungan dari OJK Provinsi Banten. Kepala Kantor OJK Provinsi Banten Adi Dharma menegaskan kesiapan OJK untuk membantu percepatan akses keuangan di Kota Cilegon dengan menggerakkan industri jasa keuangan, termasuk bank umum, BPR, dan BPRS. Menurutnya, TPAKD merupakan implementasi kebijakan nasional yang bertujuan mempercepat akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Adi berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan lembaga keuangan dapat menghasilkan program kerja yang lebih terukur dan realistis sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, agenda menyediakan rekening bagi seluruh warga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang semakin inklusif. Integrasi data kependudukan, perluasan rekening, penguatan QRIS, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi untuk memastikan akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi berkembang menjadi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Kepemilikan rekening yang lebih merata dapat memudahkan masyarakat menerima bantuan, melakukan transaksi, menabung, memperoleh pembiayaan, dan memanfaatkan produk keuangan lainnya. Dengan dukungan literasi yang memadai, perluasan akses tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan

JAKARTA — Pemerintah meyakini rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Meski bencana diperkirakan memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi di sejumlah daerah terdampak, pemerintah menilai dampaknya masih dapat dikelola.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bencana alam yang terjadi memang berpotensi memengaruhi laju perekonomian nasional. Namun, dampak tersebut diperkirakan tidak cukup besar untuk mengubah arah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Malah kita genjot di triuwlan tiga dan empat ini,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Bahkan, pemerintah disebut memiliki ambisi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada dua kuartal tersebut guna menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Menurut dia, bencana yang terjadi di sejumlah daerah tidak mengubah target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Dari sisi fiskal, Purbaya juga memastikan kondisi anggaran negara tetap aman dan tidak terganggu akibat kebutuhan penanganan bencana. Purbaya memastikan dari sisi anggaran negara sama sekali tidak akan terganggu dengan adanya bencana ini.

Keyakinan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan sektor perbankan yang menilai dampak ekonomi akibat bencana sejauh ini masih bersifat terbatas. Rangkaian bencana memang mulai menjadi perhatian industri perbankan karena berpotensi mengganggu aktivitas usaha masyarakat serta menekan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, perbankan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memetakan eksposur kredit di wilayah yang terdampak bencana. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit apabila aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dalam waktu panjang.

“Namun, dampaknya masih cenderung lokal dan sektoral, belum menjadi risiko sistemik,” kata Trioksa.

Trioksa menjelaskan, dampak bencana terhadap kualitas kredit biasanya tidak langsung tercermin melalui peningkatan rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL). Perbankan masih memiliki ruang untuk melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap debitur yang terdampak.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak sesuai target. Penanganan dampak bencana akan berjalan beriringan dengan upaya menjaga konsumsi, investasi, serta aktivitas produksi agar momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini tetap terjaga. (*)

JAKARTA — Pemerintah memastikan rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belum memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif terbatas.

“Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit. Tapi enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan,” ujarnya.

Optimisme tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

“Masih (sesuai target), malah kita genjot triwulan ketiga dan keempat ini,” kata Purbaya.

Ia juga memastikan pemerintah memiliki ruang untuk memberikan dukungan fiskal apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

“Dari kebutuhan anggaran, kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Asal tidak ngarang kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk bencana treatment-nya beda,” tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan dukungan secara maksimal untuk mengurangi beban masyarakat terdampak.

Gangguan ekonomi akibat gempa bumi, erupsi gunung, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai masih dalam batas wajar dan tidak melumpuhkan perekonomian total.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di luar dana siap pakai BNPB yang hampir mencapai Rp1 triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kesiapan menghadapi potensi El Nino sekaligus memantau dampak erupsi gunung berapi terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi. Langkah tersebut mencakup keberlanjutan bantuan pangan serta pemantauan aktivitas masyarakat dan sektor logistik.

“Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga mencermati wilayah terdampak erupsi yang berpotensi mengalami penurunan aktivitas ekonomi sementara. Karena itu, penguatan bantuan pangan, kelancaran distribusi, perlindungan masyarakat, serta pemantauan rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah.

Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada aspek tanggap darurat, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi, distribusi barang, serta kegiatan usaha tetap bergerak sehingga dampak bencana terhadap perekonomian nasional tetap terkendali.

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama

Erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali mengingatkan bahwa bencana alam bukan semata persoalan keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar ke sektor ekonomi ketika bandara terganggu, jalur logistik terhambat, jaringan energi dan telekomunikasi terdampak, serta aktivitas pekerja dan dunia usaha ikut terhenti. Dalam situasi demikian, bencana dapat berubah menjadi tekanan ekonomi apabila tidak direspons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi. Karena itu, kehadiran pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan gangguan akibat bencana tidak berkembang menjadi perlambatan ekonomi yang lebih luas. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat hingga aktivitas masyarakat kembali normal.

Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu menempatkan penanganan bencana sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kapasitas anggaran negara tetap mampu menopang penanganan bencana tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah. Pemerintah juga tetap mendorong aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini agar pertumbuhan berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Harapan agar bencana tidak memengaruhi perekonomian secara signifikan pada kuartal III dan IV menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara respons darurat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa bencana tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan agenda pembangunan, melainkan tantangan yang harus dikelola tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.

Lebih dari itu, kesiapan pemerintah memberikan tambahan anggaran apabila diperlukan menunjukkan adanya fleksibilitas fiskal untuk merespons kondisi darurat. Fleksibilitas tersebut penting karena skala kerusakan dan kebutuhan penanganan sering kali sulit dipastikan sejak awal. Ketika negara mampu menyediakan dukungan fiskal secara cepat, pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor usaha memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pemulihan. Bantuan yang tepat waktu juga dapat mencegah gangguan sementara berubah menjadi kerugian ekonomi berkepanjangan, termasuk kehilangan pendapatan masyarakat dan terputusnya aktivitas produksi. Dengan demikian, kekuatan fiskal bukan hanya instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga perangkat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi ketika terjadi guncangan.

Selanjutnya, strategi menghadapi bencana tidak boleh berhenti pada penanganan setelah kejadian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan, terutama karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Posisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, maupun berbagai bencana hidrometeorologi. Karena itu, investasi pada mitigasi harus dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar belanja pemerintah. Semakin kuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dibangun, semakin kecil potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung ketika bencana benar-benar terjadi.

Oleh sebab itu, peningkatan anggaran mitigasi perlu diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu memperkecil dampak sejak sebelum bencana terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, infrastruktur tahan bencana, kesiapan jalur evakuasi, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari agenda tersebut. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan pusat distribusi pangan perlu menjadi prioritas. Infrastruktur yang tetap berfungsi ketika bencana terjadi akan menjadi penyangga utama agar rantai pasok dan aktivitas ekonomi tidak terputus. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mitigasi bencana memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara menjaga produktivitas nasional dan melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, perhatian terhadap karhutla perlu ditempatkan dalam kerangka yang sama karena dampaknya dapat melampaui kerusakan ekosistem. Asap kebakaran dapat mengganggu transportasi udara, menurunkan produktivitas pekerja, meningkatkan beban pelayanan publik, serta menghambat kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, pencegahan melalui pemantauan titik panas, penguatan patroli, pengelolaan kawasan rawan, dan respons cepat harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan. Langkah preventif semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan membiarkan kerugian membesar sebelum negara turun tangan. Kehadiran pemerintah dalam pencegahan sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan ketahanan ekonomi merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan.

Di sisi lain, koordinasi pemerintah daerah dan masyarakat juga menentukan efektivitas respons terhadap bencana. Kebijakan nasional membutuhkan implementasi cepat di lapangan agar bantuan, logistik, dan layanan dasar dapat menjangkau masyarakat terdampak tanpa hambatan birokrasi. Dunia usaha pun memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok, melindungi pekerja, serta mempercepat pemulihan kegiatan produksi. Sinergi tersebut akan menciptakan ekosistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi. Ketahanan ekonomi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan negara menyerap berbagai guncangan. Dengan pendekatan kolaboratif, fiskal yang tangguh, serta kuatnya mitigasi bencana,  tekanan akibat bencana dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih besar dan menggerus kepercayaan publik.

*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana

Oleh: Antonius Utomo

Bencana alam menjadi tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dihindari oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang beragam. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga erupsi gunung api dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Namun, berbagai perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gangguan tersebut masih dapat dikelola dan tidak serta-merta menggoyahkan ketahanan perekonomian nasional. Respons pemerintah yang cepat, dukungan lintas sektor, serta kebijakan untuk menjaga daya beli dan pasokan kebutuhan pokok menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga 7 September 2026. Karhutla dan banjir menjadi jenis bencana yang cukup dominan. Besarnya jumlah kejadian tersebut menunjukkan bahwa risiko kebencanaan memang nyata dan membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Meski demikian, tingginya frekuensi bencana tidak otomatis berarti perekonomian nasional mengalami tekanan yang sama besar. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi menjadi modal penting agar dampak bencana tidak berkembang menjadi gangguan ekonomi yang lebih luas.

Salah satu tantangan yang mendapat perhatian adalah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi kemarau. Kebakaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, transportasi, serta kegiatan produksi di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah terus meningkatkan operasi penanganan melalui pemadaman darat, pengerahan pesawat untuk water bombing, serta modifikasi cuaca. Dukungan dari negara lain juga memperkuat upaya tersebut. Jepang, misalnya, turut membantu penanganan kebakaran di Kalimantan Barat dengan mengirimkan tiga helikopter Chinook beserta personel. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana terus diperkuat melalui kerja sama nasional dan internasional sehingga risiko terhadap masyarakat maupun aktivitas ekonomi dapat ditekan.

Tekanan lain muncul dari aktivitas vulkanik yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat. Erupsi Gunung Anak Krakatau, misalnya, sempat berdampak terhadap aktivitas penerbangan akibat abu vulkanik. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana bencana dapat memberikan gangguan langsung terhadap sektor transportasi dan kegiatan ekonomi. Kendati demikian, pemerintah segera melakukan langkah mitigasi melalui pemantauan kondisi udara, pengaturan aktivitas masyarakat, penyampaian informasi kepada publik, serta koordinasi antarlembaga. Respons cepat semacam ini penting untuk memastikan gangguan tidak berlangsung lebih lama dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal setelah kondisi memungkinkan.

Dari sisi ekonomi, pemerintah tetap optimistis bahwa dampak bencana tidak akan secara signifikan mengganggu pertumbuhan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa bencana memang dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak sampai memperlambat perekonomian secara signifikan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan bencana sehingga proses tanggap darurat dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat tanpa mengganggu keberlanjutan program pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa bencana alam dapat memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah yang terdampak langsung. Namun, pemerintah terus memantau dampak tersebut sekaligus memastikan berbagai program tetap berjalan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan dampak ekonomi di daerah terdampak, tetapi berupaya mengelolanya agar tidak berkembang menjadi persoalan nasional. Kesiapan menghadapi potensi El Niño juga terus diperkuat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap risiko cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan dan aktivitas ekonomi.

Ketahanan ekonomi juga diperkuat melalui upaya menjaga stabilitas pangan. Pemerintah memperpanjang program bantuan beras hingga Desember 2026 dengan tambahan pasokan hampir satu juta ton untuk membantu lebih dari 33 juta keluarga berpendapatan rendah. Kebijakan tersebut penting karena ketersediaan pangan memiliki hubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika pasokan dan harga pangan dapat dijaga, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan konsumsi, sementara dunia usaha tetap memperoleh dukungan dari aktivitas ekonomi yang berjalan.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi bukan berarti perekonomian terbebas dari guncangan, melainkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, menyerap, dan pulih dari tekanan. Ketika bencana terjadi, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan korban dan kerusakan, tetapi juga memastikan distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Kebijakan tersebut menjadi penting agar dampak bencana tidak menimbulkan efek berantai yang lebih luas.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional, dampak bencana dapat dikelola secara lebih efektif. Pengalaman menghadapi berbagai bencana juga menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, memperbaiki sistem peringatan dini, serta membangun infrastruktur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Pada akhirnya, bencana alam memang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi bukan berarti menjadi hambatan permanen bagi pertumbuhan nasional. Berbagai langkah respons dan mitigasi yang terus diperkuat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadapi tekanan tersebut. Dengan menjaga stabilitas pangan, daya beli, distribusi, serta keberlanjutan kegiatan usaha, daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga. Tantangan kebencanaan justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan dan memastikan perekonomian Indonesia semakin tangguh, adaptif, serta mampu mempertahankan momentum pertumbuhan secara berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Mencuatnya isu September Hitam 2026 di ruang publik menjadi momentum bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis, namun tetap mengedepankan sikap bijak dan bertanggung jawab.

Aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial.

Menurutnya, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan kemampuan melakukan verifikasi agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi palsu maupun narasi yang berpotensi memicu konflik.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar M. Fad.

Ia menilai penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap isu HAM merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan mengutamakan dialog, kedamaian, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengarahkan energi mereka pada kegiatan yang membangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Senada dengan pentingnya literasi informasi, Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman, mengingatkan bahwa popularitas isu HAM di media sosial belum otomatis menunjukkan pemahaman yang mendalam dari generasi muda.

Menurutnya, konten singkat di platform digital dapat menjadi pintu awal untuk mengenali suatu persoalan, tetapi perlu dilanjutkan dengan membaca sumber terpercaya dan memahami kronologi secara utuh.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Karena itu, generasi muda diharapkan tidak berhenti pada aktivitas membagikan konten. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan melalui pemahaman yang lebih mendalam, diskusi konstruktif, kegiatan sosial, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Sinergi pemerintah, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat sekaligus menjaga keamanan dan persatuan di tengah dinamika isu September Hitam.

Jakarta – Aktivis pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi dinilai penting agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terjamin kebenarannya.

Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mizar Hilman, mengatakan perkembangan teknologi telah memudahkan generasi muda mengakses informasi mengenai berbagai kasus hak asasi manusia (HAM) melalui media sosial.

Namun, konten singkat di platform seperti Instagram dan TikTok belum tentu memberikan pemahaman yang utuh karena sebagian pengguna hanya mengikuti tren tanpa memahami kronologi, pihak yang terlibat, dan dampak suatu kasus.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Oleh karena itu, ia mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar membagikan atau mengunggah konten mengenai HAM. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan dengan mempelajari persoalan secara lebih mendalam serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan Mizar, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus penyejuk di tengah derasnya arus informasi, terutama di media sosial. Setiap informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan demi menjaga persatuan, solidaritas, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar Fad.

M. Fad juga menilai ruang demokrasi perlu dijaga dengan mengedepankan dialog yang sehat dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Selain itu, ia berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kehadiran langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dipahami dan ditangani secara tepat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat, menjaga dan melihat masyarakat ke bawah, menengok bagaimana masyarakat hidup, serta memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat saat ini,” tuturnya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Momentum September Hitam semestinya menjadi ruang refleksi untuk memahami persoalan hak asasi manusia bukan pintu masuk bagi provokasi yang memperlebar jarak antarkelompok. Ketika isu sejarah, ketidakadilan, dan kritik terhadap negara beredar di media sosial, masyarakat membutuhkan sikap kritis untuk membedakan informasi, opini, propaganda, dan hoaks. Persatuan bangsa tidak berarti menutup ruang kritik, tetapi memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik sosial.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengingatkan pentingnya memperkuat persatuan melalui silaturahim. Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan hubungan sosial agar tidak mudah terprovokasi isu. Menurutnya, silaturahim dapat menjadi sarana menjaga persatuan sekaligus membantu masyarakat menyikapi dinamika kehidupan dengan lebih tenang. Ia juga berharap Indonesia tetap aman dan tertib sehingga program pemerintah berjalan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut relevan ketika istilah September Hitam ramai diperbincangkan. Momentum peringatan tidak semestinya berhenti pada pengulangan narasi emosional atau perang komentar di ruang digital. Peristiwa masa lalu perlu dipelajari secara kritis dengan melihat konteks, bukti, korban, serta proses hukum dan kebijakan yang pernah berlangsung. Tanpa kedalaman informasi, sebuah isu mudah dipersempit menjadi pertarungan antarkelompok yang saling menyalahkan.

Aktivis pemuda M. Fad mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, agar bijak menyikapi informasi terkait September Hitam 2026. Ia menekankan mahasiswa memiliki posisi sebagai agen perubahan dan dapat menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi. Karena itu, informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya atau disebarluaskan. M. Fad juga mendorong masyarakat membangun perkumpulan positif, menjaga solidaritas, dan mengedepankan dialog agar aspirasi tidak berkembang menjadi konflik.

Pandangan tersebut diperkuat Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman Prayudha, yang menyoroti pentingnya kemampuan generasi muda memahami informasi secara utuh sebelum mengambil sikap. Dalam pembahasan mengenai fenomena media sosial, Mizar menilai masyarakat kerap hanya melihat sebagian kecil informasi, tetapi terburu-buru menarik kesimpulan dan memberikan penghakiman. Ia juga menilai rendahnya literasi membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi viral daripada memeriksa kebenarannya.

Pandangan Mizar penting dalam konteks September Hitam karena isu HAM memiliki dimensi sejarah dan sosial yang kompleks. Informasi media sosial tidak selalu memberikan gambaran lengkap mengenai suatu peristiwa. Potongan video, kutipan, infografis, maupun narasi singkat dapat kehilangan konteks ketika disebarkan tanpa penjelasan memadai. Karena itu, generasi muda perlu membangun kebiasaan membaca lebih dalam, membandingkan sumber, dan memeriksa fakta sebelum menyebarkan narasi.

Kepedulian terhadap HAM bukan berarti masyarakat harus menerima setiap narasi yang beredar. Justru, kepedulian membutuhkan pengetahuan. Media sosial dapat menjadi pintu awal mengenali isu HAM, tetapi konten singkat tidak otomatis membuat seseorang memahami akar persoalan. Generasi muda perlu mendalami informasi, memeriksa sumber, membandingkan perspektif, dan memahami konteks sebelum menarik kesimpulan.

Di sinilah tanggung jawab masyarakat besar. Setiap pengguna media sosial memiliki pilihan menjadi penyebar kegaduhan atau bagian dari ekosistem informasi sehat. Membagikan unggahan tanpa membaca sumber, mempercayai video tanpa konteks, atau menuduh pihak tertentu berdasarkan narasi anonim bukan keberanian berdemokrasi. Itu justru menunjukkan lemahnya literasi informasi.

Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang kuat harus berdiri di atas fakta. Negara juga tidak boleh menggunakan alasan menjaga persatuan untuk menghindari kritik. Sebaliknya, masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat berjalan bersama tanggung jawab menghormati hukum, hak orang lain, dan ketertiban umum. Ruang demokrasi sehat apabila pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan masyarakat mampu menyampaikan aspirasi tanpa terjebak provokasi.

Karena itu, peringatan September Hitam sebaiknya menjadi momentum pendidikan. Kampus dapat memperbanyak diskusi berbasis data, organisasi kepemudaan membangun forum dialog lintas kelompok, media massa menghadirkan informasi berimbang, dan pemerintah memperkuat komunikasi publik transparan. Langkah tersebut jauh lebih produktif dibandingkan membiarkan ruang digital dipenuhi kecurigaan dan saling tuding.

Tantangan bukan sekadar menghadapi narasi provokatif, melainkan membangun kebiasaan berpikir yang tidak mudah digerakkan kemarahan. Pemerintah, kampus, media, dan komunitas harus bekerja bersama menciptakan ruang informasi yang mendorong verifikasi, dialog, serta penyelesaian masalah secara damai.

Menjaga persatuan bukan berarti menghapus ingatan terhadap masa lalu. Persatuan justru dibangun dari keberanian belajar dari sejarah, menghormati korban, memperjuangkan keadilan, dan menolak manipulasi informasi. Kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi kritik kehilangan kekuatannya ketika dibangun di atas informasi palsu atau provokasi.

Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena masyarakat gagal memeriksa satu unggahan sebelum membagikannya. September Hitam semestinya mengajarkan kedewasaan dalam mengingat, bukan kebencian dalam bertindak. Generasi muda perlu menjadi kelompok yang kritis terhadap informasi sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Jika persatuan dijaga, ruang kritik terbuka, dan literasi informasi diperkuat, refleksi atas September Hitam dapat menghasilkan pelajaran berharga. Bangsa ini tidak membutuhkan masyarakat yang seragam dalam berpikir. Indonesia membutuhkan warga yang berbeda pandangan, tetapi tetap bersedia berdialog, memeriksa fakta, menghormati sesama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas provokasi sesaat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh: Gavin Asadit

Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa.

Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh.

Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah.

Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang.

Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026.

Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan.

Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai.

Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi.

Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan.

Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat.

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara.

Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama.

Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif.

Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat.

Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawalan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagai bagian dari strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Penguatan ekonomi daerah diarahkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja bergerak secara berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mengawal pertumbuhan ekonomi secara lebih serius. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Jakarta, Senin (7/9).

“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” kata Tito.

Dari sisi belanja, Kemendagri terus mengevaluasi realisasi anggaran daerah agar tidak terjadi penumpukan belanja pada akhir tahun. Percepatan belanja dinilai penting agar anggaran segera beredar di masyarakat dan memberikan efek pengganda terhadap sektor swasta. Pemerintah daerah juga didorong mempermudah investasi agar modal baru dapat masuk, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai pertumbuhan ekonomi tinggi harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan pemerataan. Ia mengatakan Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993, tetapi belum berhasil melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Karena itu, percepatan pertumbuhan menjadi kebutuhan strategis.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi kebutuhan Indonesia. Pertumbuhan tersebut diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing industri,” ujar Rachmat.

Rachmat menambahkan, agenda pembangunan ke depan perlu ditopang penguatan produktivitas, peningkatan investasi, dan percepatan industrialisasi yang menciptakan pekerjaan berkualitas. Bappenas juga mendorong inovasi dan kekayaan intelektual sebagai sumber pertumbuhan baru agar ekonomi tidak terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada Triwulan I 2026, pemerintah memiliki modal untuk memperkuat momentum tersebut. Pengawalan hingga tingkat kabupaten dan kota menjadi penting agar pertumbuhan semakin merata, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat langkah Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.