Oleh Herlina Dwiyani )*

Indonesia merupakan negara dengan bentang alam yang luar biasa sekaligus memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letaknya di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire membuat ancaman gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, hingga kekeringan menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara serius. Dalam kondisi tersebut, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencegah bencana, tetapi juga oleh seberapa cepat negara hadir ketika masyarakat berada dalam situasi darurat.

Respons pemerintah terhadap sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam ketika rakyat terdampak. Kecepatan pengerahan personel, peralatan, bantuan, serta dukungan terhadap pemulihan infrastruktur menjadi bukti bahwa penanganan bencana membutuhkan negara yang sigap dan memiliki kemampuan mobilisasi sumber daya secara besar-besaran.

Presiden Prabowo Subianto melihat pengalaman penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah. Menurut Prabowo, respons pemerintah saat ini sudah semakin cepat dan masif dibandingkan dengan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana pada masa mendatang. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan.

Mitigasi bukan sekadar pos anggaran tambahan, melainkan investasi untuk menyelamatkan masyarakat dan mengurangi beban negara ketika bencana terjadi. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, penyediaan jalur evakuasi, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari mitigasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kesadaran tersebut menjadi semakin relevan karena karakter bencana di Indonesia sangat beragam. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menilai kondisi geografis dan geologis Indonesia yang kaya dan beragam sekaligus menghadirkan risiko bencana yang berbeda-beda di setiap wilayah. Gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan erupsi gunung api membutuhkan pola penanganan yang tidak selalu sama.

Dody Hanggodo menunjukkan bahwa pengalaman Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuktikan pentingnya koordinasi lintas unit. Ketika jalan terputus, jembatan rusak, dan fasilitas umum membutuhkan penanganan dalam waktu bersamaan, birokrasi yang berjalan secara sektoral justru dapat memperlambat bantuan kepada masyarakat.

Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum dengan cakupan nasional menjadi langkah yang relevan dalam menjawab kebutuhan tersebut. Perluasan fungsi Satgas menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar melakukan respons ad hoc ketika bencana terjadi, tetapi mulai membangun mekanisme yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Instruksi Dody Hanggodo agar rantai koordinasi dibuat sesingkat mungkin merupakan bagian penting dari reformasi respons kebencanaan. Dalam keadaan darurat, setiap jam bahkan setiap menit memiliki nilai yang sangat besar. Semakin cepat laporan lapangan diterima, kebutuhan dipetakan, keputusan dibuat, dan sumber daya digerakkan, semakin besar pula peluang masyarakat mendapatkan pertolongan secara tepat waktu.

Di sisi anggaran, penguatan mitigasi juga perlu didukung perencanaan pembiayaan yang terukur. Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyiapkan perencanaan mitigasi bencana dengan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, tambahan anggaran tidak sekadar besar secara nominal, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat kapasitas mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan.

Yang tidak kalah penting, penguatan penanggulangan bencana harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Negara memang memiliki peran utama, tetapi kesiapsiagaan tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat di tingkat paling dekat dengan risiko. Edukasi kebencanaan, latihan evakuasi, sistem komunikasi darurat, dan pemahaman terhadap karakter ancaman di masing-masing daerah perlu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Bencana merupakan ujian terhadap kehadiran negara. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah ketika pembangunan berjalan normal, tetapi justru sangat membutuhkan negara ketika rumah rusak, akses terputus, kehilangan mata pencaharian, dan kehidupan sehari-hari terganggu akibat bencana. Respons cepat pemerintah dalam sejumlah kejadian di Sumatra serta perluasan mekanisme Satgas secara nasional memperlihatkan adanya upaya untuk memastikan negara hadir dalam situasi paling sulit.

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbesar anggaran mitigasi, ditopang kebijakan Kementerian Keuangan dan penguatan mekanisme respons Kementerian Pekerjaan Umum, semestinya menjadi momentum membangun sistem kebencanaan yang lebih tangguh. Pemerintah tidak hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara hadir sebelum, saat, dan setelah bencana, melalui pencegahan yang kuat, respons yang cepat, serta pemulihan yang terukur.

Dengan pendekatan tersebut, pesan yang sampai kepada masyarakat bukan sekadar bahwa pemerintah mampu menangani bencana, melainkan bahwa pemerintah benar-benar tidak meninggalkan rakyat ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan. Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya bukan hanya persoalan administrasi dan anggaran, tetapi wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

)* penuils merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Dimas Pratama Wijaya*)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata persoalan luas area yang terbakar atau jumlah titik panas yang muncul. Di balik setiap kebakaran terdapat masyarakat yang berpotensi menghadapi gangguan kesehatan, kualitas udara yang menurun, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga terbatasnya ruang gerak anak-anak. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi karhutla pada 2026, pemerintah memperlihatkan upaya yang semakin terpadu. Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri, BNPB, BMKG, dunia usaha, relawan, serta masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa karhutla diperlakukan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan respons lintas sektor.

Kalimantan Barat menjadi salah satu contoh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat area yang sebelumnya terbakar sekitar 38.310 hektare telah menurun menjadi sekitar 200 hektare. Jumlah titik api juga turun dari lebih dari 2.000 titik menjadi sekitar 156 titik berdasarkan pemantauan terakhir.

Penurunan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan pemadaman dan pengendalian. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, meskipun kewaspadaan tetap harus dijaga karena sejumlah kawasan masih mengalami kebakaran.

Pesan tersebut penting karena kondisi cuaca belum sepenuhnya mendukung. Hujan telah turun di beberapa wilayah, tetapi masih terdapat daerah yang membutuhkan penanganan intensif. Artinya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara tindakan pemadaman dan kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya titik api baru.

Di sisi lain, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat 734 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 5 September 2026. Pada tingkat nasional, Kementerian Kesehatan mencatat 50.891 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026, dengan 12.600 kasus di antaranya dialami balita.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan kesehatan harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan karhutla. Api harus dikendalikan, tetapi masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga harus mendapatkan informasi, layanan kesehatan, dan perlindungan dari paparan asap.

Perhatian khusus diperlukan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan penanganan bencana. Karhutla dapat memengaruhi kesehatan pernapasan anak, mengganggu pendidikan, membatasi aktivitas bermain, serta meningkatkan risiko persoalan psikososial ketika kondisi darurat berlangsung.

Dengan demikian, langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla perlu dilihat sebagai upaya melindungi masyarakat secara menyeluruh. Penanganan tidak boleh berhenti ketika kobaran api padam, tetapi harus dilanjutkan melalui pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan kondisi sosial masyarakat.

Tantangan tersebut semakin besar karena BMKG memperingatkan September 2026 masih menjadi fase kritis karhutla,. Kondisi kering yang dominan, tingginya hotspot, serta pengaruh El Niño yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027 membuat pemerintah perlu mengandalkan sistem peringatan dini dan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah melalui Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam hal ini memperkuat pemantauan cuaca, iklim, kualitas udara, dan hotspot. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas, mengerahkan sumber daya, dan mengambil langkah mitigasi. Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak juga menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan beragam instrumen untuk mengurangi risiko.

Pendekatan berbasis data tersebut juga diperkuat BNPB melalui pemantauan hotspot harian yang bersumber dari data satelit BMKG dan Kementerian Kehutanan. Dengan pembaruan informasi secara berkala, pemerintah dapat mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus merespons kebakaran yang kembali aktif.

Kolaborasi juga diperluas melalui keterlibatan dunia usaha. Penanganan karhutla di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melibatkan INALUM dan Borneo Alumina Indonesia bersama pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat. Grup MIND ID turut mengerahkan personel pemadam kebakaran bersertifikat untuk memperkuat penanganan di lapangan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah sedang membangun pola penanganan yang tidak bergantung pada satu institusi. Setiap pihak memiliki peran: pemerintah mengoordinasikan kebijakan dan sumber daya, BMKG menyediakan informasi, BNPB memperkuat manajemen bencana, aparat mendukung respons lapangan, dunia usaha menambah kapasitas, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah masyarakat yang tetap aman, sehat, dan mampu menjalankan aktivitasnya. Karena itu, setiap titik api yang berhasil dikendalikan, setiap potensi kebakaran yang berhasil dideteksi lebih awal, dan setiap warga yang terlindungi dari paparan asap merupakan bagian dari keberhasilan kebijakan.

Pemerintah memang tidak dapat menghilangkan seluruh risiko karhutla dalam sekejap. Namun, melalui koordinasi yang semakin kuat, pemanfaatan teknologi dan data, respons cepat, serta kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat, dampak kebakaran dapat ditekan.

Karhutla adalah tantangan bersama. Tetapi ketika pemerintah bergerak dan seluruh kekuatan ikut mengambil peran, ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Pada akhirnya, api bukan satu-satunya yang harus dipadamkan. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.

*) Analis Kebijakan Lingkungan dan Kebencanaan

Oleh: Adi Prasetyo *)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini kerap dipahami sebagai persoalan yang harus diselesaikan ketika api sudah muncul. Padahal, kebakaran yang telah meluas membutuhkan sumber daya jauh lebih besar untuk dikendalikan dan berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.

Karena itu, penanganan karhutla perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi preventif. Pemerintah memiliki posisi penting dalam perubahan pendekatan tersebut karena mampu menghubungkan kebijakan, data, teknologi, aparat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dalam satu sistem penanganan yang terpadu.

Kebutuhan tersebut semakin nyata pada September 2026. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengingatkan bahwa September masih menjadi fase kritis karhutla. Kondisi kering yang dominan, tingginya titik panas, serta pengaruh El Niño yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027 membuat kewaspadaan tidak boleh diturunkan.

Dalam kondisi seperti ini, menunggu kebakaran terjadi bukan lagi pilihan yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai cuaca, kekeringan, hotspot, kondisi gambut, dan kualitas udara segera diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan di lapangan.

Peran BMKG menjadi penting dalam menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta peringatan dini. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan wilayah prioritas, menyiapkan sumber daya, serta mengantisipasi potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Pendekatan berbasis informasi tersebut juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi. Pemantauan hotspot, satelit, drone, hingga analisis kondisi atmosfer memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat dan terarah. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan secara adaptif bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak menjadi contoh bahwa teknologi dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi.

Namun, pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi. Kolaborasi manusia tetap menjadi faktor utama. Penanganan karhutla di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dunia usaha, relawan, dan masyarakat dapat bergerak bersama.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM bersama PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), misalnya, terlibat dalam pengendalian sejumlah titik api sejak 24 Agustus 2026. Dukungan tersebut kemudian diperkuat Grup MIND ID melalui pengerahan 60 personel pemadam kebakaran bersertifikat dari INALUM, ANTAM, Bukit Asam, Timah, Freeport Indonesia, dan Vale Indonesia.

Kehadiran dunia usaha dalam penanganan tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas nasional dapat diperbesar melalui kolaborasi. Perusahaan dapat memberikan dukungan berupa personel terlatih, peralatan pemadaman, alat keselamatan, dukungan medis, maupun fasilitas lain yang dibutuhkan di lapangan.

Ria Norsan selaku Gubernur Kalimantan Barat juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan Karhutla. Bersama Masyarakat,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat area terbakar yang sebelumnya mencapai sekitar 38.310 hektare telah menurun menjadi sekitar 200 hektare. Jumlah titik api juga dilaporkan turun dari lebih dari 2.000 menjadi sekitar 156 titik.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan masyarakat. Artinya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak berdiri di atas satu institusi, tetapi lahir dari kerja bersama.

Meski demikian, penurunan luasan kebakaran tidak berarti ancaman telah berakhir. Dampak kesehatan tetap perlu diperhatikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat 734 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 5 September 2026. Fakta ini mengingatkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan api dan hutan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia.

Di sinilah pendekatan preventif memperoleh relevansinya. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan api dipadamkan, tetapi juga memperkuat edukasi masyarakat, pengawasan wilayah rawan, pelaporan cepat, deteksi dini, serta kesiapan sumber daya sebelum kebakaran terjadi.

Peran aparat juga bergerak ke arah tersebut. Polri mendorong pendekatan predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, kondisi muka air tanah, gambut, riwayat kebakaran, serta teknologi seperti drone, satelit, dan kecerdasan buatan. Sementara TNI mengerahkan personel penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar, dan membantu mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

Pendekatan ini memperlihatkan perubahan penting dalam paradigma penanganan karhutla. Aparat tidak hanya hadir ketika terjadi kebakaran, tetapi juga berperan membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sebelum kebakaran terjadi.

Pada akhirnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pendekatan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Informasi BMKG harus terhubung dengan keputusan pemerintah daerah. Data hotspot harus diterjemahkan menjadi patroli dan respons lapangan. Dunia usaha harus terhubung dengan sistem penanganan pemerintah. TNI-Polri, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat harus memiliki jalur koordinasi yang jelas.

Karhutla adalah persoalan yang kompleks, sehingga responsnya pun harus melampaui sekadar pemadaman. Pergeseran dari reaktif menuju preventif merupakan kebutuhan strategis. Pemerintah tidak hanya dituntut cepat memadamkan api, tetapi juga mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan agar api tidak sampai membesar.

Dengan kolaborasi yang konsisten, berbasis data, didukung teknologi, serta diperkuat edukasi masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem penanganan karhutla yang lebih tangguh. Tujuannya bukan sekadar memadamkan kebakaran, tetapi mencegahnya sejak dini, mengurangi dampaknya, dan memastikan masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi tetap terlindungi.

*) Pengamat Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan

Oleh: Maria Yarangga*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tantangan lingkungan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Di Papua, langkah pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan berbagai instansi terkait menunjukkan keseriusan dalam memastikan potensi karhutla dapat dikendalikan sejak dini. Di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya potensi kebakaran pada periode tertentu, kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kesiapan menghadapi karhutla dan kekeringan akibat dampak El Nino. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempatkan pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar bertindak setelah bencana terjadi. Pola penanganan semacam ini penting karena karhutla dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera dideteksi dan ditangani.

Matius Fakhiri menekankan perlunya gerak cepat dan kolaborasi antarlembaga agar kondisi yang pernah terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia tidak terulang di Papua. Perhatian pemerintah terhadap periode Agustus hingga November yang berpotensi menjadi musim kering cukup panjang juga menunjukkan adanya perencanaan berbasis risiko. Dengan mengidentifikasi periode rawan sejak awal, pemerintah dapat mengoptimalkan kesiapan personel, sarana prasarana, serta mekanisme koordinasi di daerah.

Keseriusan tersebut diperkuat melalui keterlibatan TNI dan Polri. Pemerintah Provinsi Papua memandang kapasitas personel serta dukungan peralatan kedua institusi sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan bencana. Ketersediaan kendaraan seperti water cannon dapat mendukung kebutuhan pemadaman sekaligus membantu distribusi air ketika masyarakat menghadapi kekeringan. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan negara tidak bekerja secara terpisah, melainkan diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih cepat dan terkoordinasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, Polda Papua membangun mekanisme deteksi dini melalui pemantauan titik panas atau hotspot secara berkelanjutan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus memanfaatkan sistem pemantauan untuk mengidentifikasi potensi kebakaran dan meneruskan informasi kepada jajaran kepolisian di wilayah terkait. Setelah menerima informasi, petugas melakukan pengecekan langsung berdasarkan koordinat yang tersedia. Mekanisme ini merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung respons lapangan sekaligus memastikan bahwa informasi titik panas diverifikasi sebelum menentukan langkah penanganan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan komitmen kepolisian dalam menangani karhutla secara cepat, terpadu, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga pencegahan serta penegakan hukum. Setiap kejadian yang memiliki unsur tindak pidana akan diproses berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut memberikan pesan penting bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab penegakan hukum.

Penegakan hukum juga menjadi instrumen pencegahan. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar memiliki risiko besar terhadap lingkungan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan adanya pengawasan dan penindakan yang profesional, pemerintah dapat membangun efek pencegahan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju praktik pengelolaan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Kesiapan menghadapi karhutla juga terlihat di Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menyatakan sebanyak 500 personel gabungan disiagakan untuk menghadapi potensi karhutla. Kekuatan tersebut melibatkan TNI-Polri, pemerintah daerah, Basarnas, serta masyarakat dan didukung kendaraan pemadam, water cannon serta peralatan penunjang lainnya. Kesiapan personel dalam jumlah besar menunjukkan adanya upaya membangun respons cepat ketika potensi kebakaran ditemukan di lapangan.

Kapolres Biak Numfor juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas pembakaran sampah. Imbauan agar warga tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam merupakan langkah sederhana, tetapi memiliki arti penting dalam mencegah kebakaran meluas. Masyarakat juga didorong segera melaporkan keberadaan asap atau titik api agar petugas dapat melakukan penanganan sebelum situasi berkembang menjadi lebih besar.

Di Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan turut memperkuat perhatian terhadap penanganan kebakaran melalui koordinasi dengan tim gabungan. Apresiasi terhadap kerja Damkar, BPBD, Satpol PP dan instansi teknis menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap aparatur yang berada di garis depan penanganan kebakaran. Pengalaman kebakaran berulang di TPA Kampung Maisiepi juga menjadi pembelajaran bahwa penanganan kebakaran harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pengelolaan sampah dan pengawasan lingkungan.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Papua memiliki fondasi kesiapsiagaan yang semakin kuat. Pemerintah daerah bergerak melalui koordinasi, aparat memperkuat deteksi dan penegakan hukum, sementara masyarakat didorong menjadi bagian dari sistem pencegahan. Kolaborasi ini merupakan modal sosial dan kelembagaan yang penting untuk menjaga Papua dari ancaman karhutla.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi terutama oleh kemampuan mencegah api muncul dan berkembang. Langkah pemerintah Papua yang mengedepankan koordinasi, kesiapsiagaan, teknologi pemantauan, dukungan personel, serta penegakan hukum menunjukkan arah penanganan yang semakin terintegrasi. Dengan konsistensi dan partisipasi masyarakat, Papua memiliki peluang besar untuk menjaga hutan, lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah dari ancaman karhutla.

*Penulis merupakan Akademisi dan pemerhati lingkungan Papua

Oleh: Safrudin Ahmed *)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan siklus kejahatan ekologis yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Tragedi berasap yang kerap melanda ini merampas hak fundamental warga negara atas udara bersih, menghancurkan ekosistem keanekaragaman hayati, dan menelan kerugian ekonomi berskala masif. Transformasi paradigma penanganan kini menjadi keharusan mutlak. Langkah maju yang sangat ditunggu publik akhirnya terwujud melalui ketegasan sikap pemerintah pusat saat ini. Penindakan proaktif tanpa pandang bulu terhadap para perusak lingkungan menjadi sinyal kuat kehadiran negara. Kepemimpinan strategis memegang peranan kunci dalam mengorkestrasi jajaran kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai pembakaran sarat unsur kesengajaan.

Agenda besar pemberantasan kejahatan lingkungan ini menemukan momentum historis lewat arahan lugas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memberikan instruksi tajam agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan aktor operasional, tetapi wajib membongkar tuntas akar masalah hingga menyentuh keterlibatan korporasi. Instruksi ini mendobrak tradisi usang penegakan hukum yang kerap hanya menargetkan pekerja kasar. Presiden Prabowo spesifik memerintahkan jajaran kementerian dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasi perusahaan yang terbukti mendalangi pembakaran. Intervensi mencabut Hak Guna Usaha ini dinilai sangat rasional, mengingat banyak temuan area bekas panggangan api tiba-tiba beralih fungsi menjadi perkebunan komersial dalam rentang waktu singkat.

Ketegasan Presiden dengan cepat diterjemahkan menjadi strategi multisektoral oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago yang secara terbuka menegaskan bahwa kerangka regulasi sanksi bagi perusak lingkungan sejatinya sudah teramat lengkap, sehingga fokus pemerintah saat ini murni bertumpu pada ketegasan eksekusi di lapangan. Djamari mengingatkan kembali kepada setiap pemegang konsesi bahwa kepemilikan lahan menempel ketat dengan tanggung jawab mutlak melakukan upaya pencegahan. Di tengah puncak musim kemarau panjang, peringatan keras ini memastikan tidak tersedianya ruang bagi korporasi untuk lepas tangan atau bersembunyi di balik dalih ketidaktahuan atas titik api yang menghanguskan wilayah konsesi masing-masing.

Dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah ini semakin terlihat nyata dari gerak cepat kepolisian dalam memproses para pelanggar aturan. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa ratusan laporan polisi terkait insiden kebakaran hutan kini sedang ditangani secara serius. Sebanyak 138 individu telah ditetapkan sebagai tersangka, dan yang jauh lebih penting, delapan korporasi juga sedang menjalani proses hukum. Kepolisian bahkan memastikan akan terus mendalami puluhan perusahaan lain yang sebelumnya sudah menerima sanksi administratif, guna mengusut tuntas ada tidaknya unsur pidana yang bisa menjerat para pemilik modal. Penyelidikan yang berjalan berkesinambungan ini membuktikan bahwa aparat berwenang ingin memastikan tegaknya aturan tanpa memandang seberapa besar skala usaha pihak yang melanggar.

Penjelasan mengenai tanggung jawab perusahaan juga dijabarkan oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Dalam arahannya kepada tim di lapangan, Wakapolri mengingatkan bahwa setiap perusahaan perkebunan memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan fasilitas pemadaman api yang memadai. Terdapat aturan yang menetapkan bahwa jika terjadi kebakaran dalam radius lima kilometer dari area perusahaan dan pihak perusahaan pasif atau diam saja, maka korporasi tersebut dapat diproses secara pidana.

Sementara itu, ketegasan pemerintah dalam aspek penegakan hukum kini semakin diperkuat dengan hadirnya payung regulasi baru yang komprehensif, yakni Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan strategis ini secara spesifik mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah progresif pemerintah pusat ini langsung mendapatkan respons positif dan dukungan penuh dari ekosistem industri perkebunan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, menyatakan bahwa arahan melalui peraturan baru tersebut sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki standar pemahaman dan tindakan yang selaras. Kehadiran aturan ini menjadi pedoman yang jelas bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkolaborasi lebih erat dengan aparatur negara.

Salah satu poin penting yang diatur secara lebih ketat dalam regulasi terbaru tersebut adalah mengenai penerapan pengecualian pembukaan lahan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Eddy menilai penegasan aturan ini sangat dibutuhkan agar tidak muncul penafsiran yang keliru di lapangan. Pelestarian budaya masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi. Kejelasan batas aturan ini sangat efektif untuk mencegah pemanfaatan dalih kearifan lokal oleh oknum tidak bertanggung jawab yang berniat membuka lahan dalam skala besar dengan cara yang merusak ekologi.

Penyelesaian secara tuntas kasus kebakaran hutan membutuhkan daya juang panjang dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan elemen masyarakat merupakan kunci utama mencegah meluasnya titik api sejak fase deteksi dini. Keselarasan antara ketegasan supremasi hukum dari negara dan kepatuhan industri dalam menjalankan instruksi presiden menjadi fondasi yang sangat kuat. Melalui semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama, cita-cita untuk memastikan tragedi kejahatan lingkungan tidak lagi terulang kini memiliki landasan operasional yang lebih jelas dan terarah.

*) Pengamat Hukum Lingkungan

Kalteng – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah saat ini memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat serta 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago saat memimpin rakor penanganan Karhutla yang melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan terkait dan pemerintah daerah di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Menurut Menkopolhukam momentum ini penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki potensi tingkat kerawanan tinggi.

Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan maupun pemadaman Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, jabatan, kehormatan pribadi, hingga tanggung jawab hukum.

“Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama. Yaitu tanggung jawab moral pada manusia dan alam, tanggung jawab kita pada jabatan dan pada kehormatan pribadi masing-masing, dan tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito H.W. mengungkapkan, pemerintah ingin memastikan para pemegang HGU dan perizinan berusaha memahami kondisi Karhutla sekaligus menjalankan kewajibannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing.

“Kami berharap semua pihak berkomitmen bersama untuk menangani dan mencegah Karhutla sehingga dapat segera dilaksanakan di lapangan secara bersama – sama,” ujar Purwito.

Sementara itu, PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM terus memperkuat dukungan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah titik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat.

Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (“MIND ID”) Maroef Sjamsoeddin mengatakan penanganan bencana Karhutla membutuhkan kepedulian dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat.

“Sejak 24 Agustus 2026, INALUM bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, unsur pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat setempat dalam pengendalian dan pemadaman pada sejumlah titik api. Upaya tersebut terus diperkuat mengingat sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus, dimana api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan pemantauan, penyisiran, dan pendinginan secara berkelanjutan”, jelas Maroef.

“Langkah ini merupakan bentuk sinergitas dan upaya bersama dengan pihak terkait termasuk masyarakat dalam mempercepat pengendalian titik api sekaligus membantu mengurangi risiko kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.

“Selain dukungan personel, penguatan penanganan di lokasi juga dilakukan melalui penyediaan berbagai perlengkapan pemadaman dan peralatan keselamatan serta dukungan medis untuk para relawan maupun para Masyarakat yang terdampak”, tutupnya.

Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja, termasuk menelusuri keterlibatan korporasi di balik kebakaran yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan perkebunan.

Presiden bahkan meminta Kapolri segera menyampaikan nama-nama korporasi yang tengah diproses, termasuk delapan perusahaan yang telah masuk proses hukum dan 18 perusahaan yang masih didalami. Dia juga membuka kemungkinan pencabutan seluruh perizinan perusahaan yang terbukti terlibat, termasuk hak guna usaha (HGU).

”Saya minta Kapolri segera sampaikan ke saya nama-nama korporasi itu. Yang delapan maupun yang 18,” ujar Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Penanganan Bencana Alam Gempa NTT, Erupsi Anak Gunung Krakatau, dan Perkembangan Penanganan Karhutla bersama para kepala daerah, secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).

Presiden Prabowo juga meminta Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Prabowo mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas hingga mencabut seluruh perizinan yang dimiliki perusahaan, termasuk HGU.

“Dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, Menteri ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh. Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, dugaan pembakaran yang kemudian diikuti dengan perubahan fungsi lahan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.

“Ini sudah kelewatan. Dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan jumlah penangkapan. Kapolri melaporkan terdapat 200 laporan polisi terkait karhutla yang saat ini sedang diproses. Dari perkara tersebut, sebanyak 138 tersangka telah diamankan.

“Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan. 119 sengaja dan 18 lalai,” ujar Sigit.

Kapolri menambahkan bahwa Polri juga tengah mendalami keterlibatan 18 perusahaan lainnya. Di sisi lain, terdapat 42 perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Menurut Sigit, perusahaan-perusahaan tersebut masih didalami untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam aktivitas mereka.

“Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana maka akan kami proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, Bapak, bertambah sesuai dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” jelasnya. [*]

​Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan mencatatkan keberhasilan signifikan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berkat solidnya kolaborasi lintas sektor, luas area karhutla berhasil ditekan drastis dari sekitar 38.310 hektare menjadi kurang lebih 200 hektare.

​”Indikasi luasan yang terbakar kurang lebih 38.310 hektare. Dan sekarang Alhamdulillah tinggal kurang lebih 200 hektare lahan kita yang masih terbakar,” ujar Gubernur Ria Norsan.

​Penurunan tajam ini juga terlihat dari jumlah titik api (hotspot) yang merosot drastis dari sebelumnya lebih dari 2.000 titik menjadi sekitar 156 titik saja di wilayah Kalimantan Barat.

​Gubernur Ria Norsan, mengapresiasi kerja keras dan sinergi seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terus melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran di berbagai daerah.

“Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan semua elemen masyarakat,” kata Gubernur Ria Norsan.

​Meski tren karhutla berhasil ditekan secara masif, Gubernur menegaskan bahwa posko-posko siaga tetap beroperasi dan upaya pemadaman di sisa titik api terus diintensifkan.

“Seluruh pemerintah daerah dan tim gabungan tidak mengendurkan upaya penanganan karena kebakaran masih terjadi di sejumlah kawasan, terutama wilayah yang belum mendapatkan hujan,” tuturnya.

Selain itu, langkah preventif dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap tetap menjadi prioritas utama guna mencegah potensi perluasan kembali area terbakar.

​Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berkomitmen untuk memperkuat sistem mitigasi dini serta mengoptimalkan kesiagaan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari bencana asap. [-RWA]

JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan dukungan seluruh elemen dengan mengedepankan mitigasi, transparansi, dan penegakan hukum secara tegas. Di tengah meluasnya dampak kebakaran di sejumlah wilayah, polemik dan sikap saling menyalahkan dinilai tidak menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kerja terpadu pusat dan daerah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah menangani 200 laporan terkait dugaan tindak pidana karhutla. Sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas 119 kasus yang dilakukan dengan sengaja dan 19 karena kelalaian.

“Kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian,” kata Listyo.

Penindakan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan mitigasi di lapangan. Aparat juga menelusuri pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah tersebut, dan mengingatkan proses penegakan hukum harus berbasis bukti, transparan, dan perkembangannya terbuka kepada masyarakat.

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.

Menurutnya, prioritas utama tetap keselamatan masyarakat. Asap karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, daerah, aparat, pengelola kawasan dan masyarakat perlu diperkuat tanpa terjebak saling menyalahkan.

Dukungan terhadap penguatan penanganan juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bergerak, sembari meminta dukungan sarana, anggaran, kesehatan dan operasional pemadaman terus diperkuat.

“Saya apresiasi pemerintah pusat atas apa yang sudah diberikan. Apa-apa saja yang diberikan perlu dijelaskan secara transparan agar bantuan-bantuan pemerintah pusat bisa terkontrol dengan baik dan berfungsi dengan baik,” katanya.

Langkah pemerintah yang memadukan operasi pemadaman, penguatan koordinasi pusat-daerah, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum menunjukkan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kolaborasi dan penyelesaian konkret dibandingkan saling menyalahkan di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla.

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini dan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipatif menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada September 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi kering yang masih dominan, pengaruh El Niño, serta tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan perlu menjadi perhatian bersama. BMKG memprediksi El Niño masih bertahan hingga awal 2027, sementara peluang hujan alami di sejumlah wilayah masih terbatas.

“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.

Untuk memperkuat mitigasi, BMKG terus menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dukungan juga diberikan melalui OMC yang dilaksanakan bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

“BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini,” kata Faisal. Menurutnya, penguatan informasi tersebut diharapkan membuat koordinasi dan mitigasi karhutla semakin cepat dan tepat sasaran.

Efektivitas pendekatan kolaboratif tersebut mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, OMC yang dilaksanakan bersama BMKG, Kementerian Kehutanan, BPBD, dan unsur terkait berhasil memicu hujan ringan hingga sedang di 11 titik pada enam kabupaten sasaran prioritas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi hasil tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menekan risiko karhutla dan kekeringan.

“Alhamdulillah, pelaksanaan OMC menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pemantauan melalui perangkat ARG, hujan terpantau turun di 11 titik pada enam kabupaten yang menjadi wilayah sasaran prioritas,” ungkap Khofifah.

Penguatan peringatan dini, pemantauan atmosfer secara real-time, dan OMC menunjukkan langkah mitigasi karhutla semakin diarahkan pada pencegahan yang terukur. Sinergi lintas sektor ini menjadi modal penting untuk melindungi masyarakat, menjaga kualitas udara, dan menekan dampak karhutla selama puncak musim kemarau.