Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap anak dan perempuan sangat rentan. Anak, terutama bayi dan balita, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam situasi karhutla. Kualitas udara yang memburuk akibat asap dapat berdampak pada organ pernapasan, sistem kekebalan tubuh, hingga fungsi kognitif anak.

Hingga saat ini Kementerian Kesehatan mencatat adanya 50.891 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026, di mana 12.600 kasus di antaranya dialami oleh balita.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemenuhan hak, kesehatan, dan perlindungan anak adalah kewajiban mutlak dalam setiap fase penanganan karhutla, baik darurat maupun pemulihan.

Pemerintah berfokus mencegah risiko sekunder pada anak di tempat pengungsian, seperti potensi terpisah dari orang tua, penelantaran, eksploitasi, hingga kebutuhan dukungan psikososial.

“Bencana karhutla bukan sekadar soal angka atau luas lahan yang terbakar, ini tentang napas dan masa depan anak-anak kita. Jika keselamatan dan kepentingan terbaik anak diabaikan dalam penanganan bencana, kita sedang membiarkan hak-hak dasar mereka tercederai,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, keselamatan, dan hak-hak dasar anak secara langsung.

“Kita harus memastikan keselamatan, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap respons karhutla. Melindungi anak dalam situasi krisis bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak kita bersama,” kata Arifah Fauzi.

Kondisi darurat karhutla mengganggu aktivitas pendidikan, membatasi ruang bermain, serta menghambat akses anak terhadap layanan dasar. Anak tidak boleh menjadi korban yang tidak terlihat dalam setiap bencana.

Lebih lanjut Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemerintah melakukan penguatan protokol perlindungan anak dalam penanganan karhutla melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah tersebut mencakup penguatan sistem peringatan dini dan pendataan kelompok rentan, keberlanjutan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan dan pengungsian yang ramah anak, serta penguatan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Jakarta – Pemerintah meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan aparat gabungan di sejumlah wilayah rawan. Fokus pengamanan diarahkan pada pendekatan pencegahan yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penguatan deteksi dini, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi titik api sejak dini.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan penanganan karhutla dari pola reaktif menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, keterlibatan masyarakat, pendekatan ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum, hingga komunikasi krisis.

Strategi tersebut disampaikan dalam pembekalan kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta.

Personel tersebut akan ditugaskan selama 10 hari di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, sebanyak 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan.

“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegas Dedi.

Polri juga mendorong penerapan predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, muka air tanah, kondisi gambut, riwayat kebakaran, serta pemanfaatan drone, satelit, dan artificial intelligence. Data tersebut digunakan untuk menentukan wilayah prioritas sekaligus menggerakkan sumber daya lebih awal.

Langkah preventif juga diperkuat TNI dengan mengerahkan 1.482 personel sebagai penyuluh karhutla. Mereka bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar, serta mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

“Pengerahan Tim Penyuluh menjadi bagian dari langkah TNI dalam mendukung penanganan Karhutla secara terpadu,” demikian keterangan Puspen TNI.

“Para personel bertugas membantu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya terkait pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah masing-masing,” lanjut Puspen.

Penguatan pencegahan menjadi penting mengingat terdapat setidaknya 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.

Karena itu, aparat di lapangan diarahkan memperkuat koordinasi dengan masyarakat, mempercepat pelaporan titik asap, serta memastikan potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

“Deteksi dini, pencegahan sejak dini, lapor cepat, dan quick reaction dalam menangani karhutla secara terpadu merupakan kunci untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya hutan Indonesia,” lanjut keterangan Puspen TNI.

Penguatan edukasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aparat kewilayahan ikut membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan serta mencegah praktik pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak fenomena El Nino. Pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan penegakan hukum diperketat, sementara BMKG memperkuat mitigasi melalui pemantauan cuaca, hotspot, kualitas udara hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan ancaman karhutla masih perlu diwaspadai karena kondisi saat ini belum mencapai puncak El Nino. Penanganan yang tidak tepat dinilai dapat membuat kebakaran terus meningkat.

“Hal yang tadi saya sampaikan bahwa ini kita belum sampai ke puncak. Maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat,” kata Djamari.

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sejumlah dugaan pelanggaran yang memicu kebakaran, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, kini mulai diproses hukum.

“Itu yang kami tangani dan kami sampaikan semua, dan kami akan lakukan kegiatan itu. Bahkan beberapa dari yang kita lihat itu, dari pelanggaran-pelanggaran ini pun, sudah mulai diproses hukum, berjalan,” ucap Djamari.

Pemerintah turut menghentikan sementara ketentuan daerah berbasis kearifan lokal yang sebelumnya memungkinkan pembakaran lahan dengan batas maksimal dua hektare.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan September masih menjadi fase kritis karhutla. Kondisi kering masih dominan, sementara hotspot dan sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, BMKG menjalankan OMC bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait lainnya.

“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Faisal.

BMKG juga memperkuat layanan informasi cuaca dan iklim, pemantauan kualitas udara, serta peringatan dini. Langkah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat di daerah untuk menentukan upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran secara lebih cepat.

BMKG memperkirakan El Nino masih bertahan hingga awal 2027 sehingga kewaspadaan dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat.**

JAKARTA — Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memperkuat kolaborasi nasional dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, pencegahan dini, edukasi masyarakat, serta penegakan aturan secara terpadu.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut positif terbitnya Inpres tersebut. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menilai penguatan arahan pemerintah menjadi langkah penting untuk menyatukan tindakan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko karhutla.

“GAPKI mengapresiasi arahan Pemerintah melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2026. Pencegahan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan sekaligus kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, semangat gotong royong, koordinasi, dan kepedulian bersama perlu terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

“Yang perlu terus kita perkuat adalah semangat gotong royong, koordinasi, dan kepedulian bersama agar potensi kebakaran dapat dicegah sedini mungkin,” katanya.

GAPKI juga mendukung penegasan mengenai penerapan kearifan lokal dalam pembukaan lahan yang harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan sesuai ketentuan. Kejelasan tersebut dinilai penting agar penghormatan terhadap kearifan lokal tetap berjalan seiring dengan komitmen mencegah karhutla.

Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, Polri memperkuat pendekatan preventif dan prediktif melalui multi-approach policing. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong pemanfaatan data hotspot, cuaca, kondisi gambut, riwayat kebakaran, serta teknologi drone, satelit, dan kecerdasan buatan untuk memetakan wilayah rawan dan melakukan pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua juga ditugaskan ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur untuk memperkuat edukasi sekaligus melakukan evaluasi penanganan karhutla di lapangan.

Sinergi diperkuat TNI dengan mengerahkan 1.482 personel sebagai penyuluh untuk mengedukasi masyarakat, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar, dan mendeteksi potensi karhutla sejak dini.

“Deteksi dini, pencegahan sejak dini, lapor cepat, dan quick reaction dalam menangani karhutla secara terpadu merupakan kunci untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya hutan Indonesia,” demikian keterangan Puspen TNI.

GAPKI menegaskan komitmennya mendukung implementasi Inpres melalui penerapan pembukaan lahan tanpa membakar (zero burning), kesiapan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.

“Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri. Semakin kuat kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat, semakin besar kemampuan kita untuk mencegah kebakaran sebelum meluas,” kata Eddy.

Implementasi Inpres Nomor 11 Tahun 2026 secara konsisten diharapkan semakin memperkuat kolaborasi nasional dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

JAYAPURA — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dapat terjadi selama periode musim kering. Penguatan langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar pencegahan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan terarah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi ini diarahkan untuk memastikan potensi karhutla dapat diantisipasi sejak dini sekaligus mempercepat respons apabila muncul titik api di wilayah Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai kesiapan sejak awal penting karena kondisi musim kering pada Agustus hingga November berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Pemantauan lapangan juga diperlukan untuk mengenali titik-titik yang memiliki kerawanan sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang.

“Karena itu, hari ini kita mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujar Matius D. Fakhiri.

Selain kondisi cuaca, aktivitas pembukaan lahan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan. Pemerintah daerah mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih aman sehingga potensi munculnya sumber api dapat ditekan.

“Saya minta semua pihak, dari masyarakat hingga pengusaha, tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Bisa dengan cara lain, seperti dikubur atau metode alternatif lainnya,” tegas Matius D. Fakhiri.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui dukungan TNI dan Polri yang memiliki sumber daya serta sarana pendukung untuk membantu penanganan di lapangan. Peralatan seperti mobil water cannon dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman sekaligus membantu distribusi air apabila kekeringan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kesiapan TNI dan Polri sangat penting. Mereka bisa berada di garis terdepan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kebakaran jika terjadi,” tambah Matius D. Fakhiri.

Koordinasi Forkopimda turut membuka ruang pertukaran informasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kesamaan informasi dan pola penanganan dinilai penting agar respons terhadap potensi karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung hingga tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi Papua juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan pencegahan yang melengkapi kesiapan aparat dan pemerintah.

“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari,” pungkas Matius D. Fakhiri.

Dengan koordinasi lintas sektor yang diperkuat sejak dini, pemerintah daerah berharap potensi karhutla dan dampak kekeringan dapat diminimalkan. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas masyarakat dan pembangunan di Papua tetap berjalan aman selama periode musim kering. (*)

JAYAPURA — Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan. Penguatan deteksi dini dan penegakan hukum menjadi strategi penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Polda Papua memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terpadu, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), kepolisian melakukan pemantauan titik panas atau hotspot secara berkelanjutan melalui Posko Ditreskrimsus dengan memanfaatkan aplikasi Lapan Fire Hotspot.

Sistem tersebut memungkinkan informasi mengenai potensi titik api segera diteruskan kepada jajaran kepolisian di wilayah terkait. Petugas kemudian melakukan pengecekan langsung berdasarkan koordinat untuk memastikan kondisi di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan respons setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui deteksi dini.

“Polda Papua berkomitmen melakukan penanganan Karhutla secara cepat, terpadu dan profesional, mulai dari pemantauan titik panas, pengecekan langsung di lapangan, koordinasi pemadaman hingga proses penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito.

Apabila titik panas terbukti merupakan karhutla, kepolisian berkoordinasi dengan BPBD, BNPB, Basarnas, dinas pemadam kebakaran, instansi terkait, serta masyarakat untuk mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas. Pola koordinasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi karhutla.

Di sisi lain, penegakan hukum dilakukan terhadap kejadian yang memenuhi unsur pidana. Penyidik akan mengumpulkan bukti terkait lokasi, waktu, asal api, kronologi, kondisi tempat kejadian, serta keterangan pihak terkait.

“Pencegahan Karhutla membutuhkan peran dan kepedulian bersama, karena menjaga hutan dan lingkungan Papua bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Konsistensi pemerintah dan aparat dalam memperkuat deteksi dini, respons cepat, koordinasi, serta kepastian hukum diharapkan semakin memperkuat perlindungan terhadap hutan Papua sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Langkah cepat dilakukan melalui pemantauan intensif, penyaluran bantuan logistik dan masker, pengerahan personel, hingga persiapan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Presiden telah menginstruksikan BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal.

“Seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” ujar Prabowo.

Presiden juga meminta masyarakat di Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda tidak panik serta mematuhi arahan petugas.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah telah bergerak menyalurkan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup logistik dasar dan masker untuk membantu melindungi warga dari paparan abu vulkanik.

“BNPB juga sudah mulai mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat, seperti kebutuhan logistik dasar, kemudian juga masker,” kata Suharyanto.

Menurutnya, langkah penanganan akan terus disiapkan seiring perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Tentu saja kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lembaga Terkait. Jadi tentunya meskipun ini terus ada, mudah-mudahan tidak berlanjut ini untuk Gunung Anak Kakato (Krakatau) melaksanakan erupsi, dan kami Komunitas Pusat lewat BNPB juga siap untuk terus membantu apabila masyarakat memang betul-betul membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah mengingatkan masyarakat terdampak abu untuk menggunakan masker dan pelindung mata, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila konsentrasi abu meningkat, serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius bahaya.

Kesiapsiagaan lintas kementerian dan lembaga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, bantuan, dan informasi yang dibutuhkan selama aktivitas vulkanik berlangsung.

Dengan koordinasi yang terus diperkuat, masyarakat diharapkan tetap tenang, disiplin mengikuti arahan petugas, serta bersama-sama menjaga keselamatan di tengah perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi kesehatan menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kementerian Kesehatan memastikan kebutuhan pelayanan dan perlengkapan kesehatan, mulai dari masker hingga obat untuk gangguan mata dan pernapasan, disiapkan di wilayah terdampak agar masyarakat mendapatkan perlindungan sekaligus penanganan secara cepat.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tidak hanya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, tetapi juga memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan. Kemenkes telah mengaktifkan Health Emergency Operating Centre (HEOC) dan menyiapkan sejumlah perangkat serta obat untuk merespons dampak abu vulkanik.
“Kita juga segera mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota yang terdampak,” ujar Budi.
Ia menjelaskan paparan abu vulkanik perlu diwaspadai karena dapat mengganggu pernapasan, mata, dan kulit. Masyarakat yang terpaksa keluar rumah dianjurkan memakai masker dan kacamata, sedangkan keluhan kesehatan dapat segera diperiksakan ke puskesmas.
“Kalau kulit, begitu pulang langsung dibersihkan. Kalau ternyata sudah sakit, ya segera ke puskesmas. Kita sudah siapkan kalau pernafasan ada nebulizer dan oxygen concentrator. Kalau misalnya mata kita siapkan tetes mata. Kalau kulit, juga kita siapkan salep kulit,” katanya.
Untuk keluhan pada mata, Budi mengingatkan masyarakat agar tidak menguceknya. “Kalau ternyata debunya masuk, pastikan jangan dikucek. Bersihkan pakai air, dan segera ke puskesmas karena semua puskesmas sudah kita kasih obat tetes mata,” pesan Menkes.
Kesiapan sektor kesehatan berjalan beriringan dengan respons kebencanaan. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya telah mendistribusikan kebutuhan dasar dan masker kepada masyarakat terdampak serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ada di tiga kabupaten dan 15 kecamatan,” kata Suharyanto.
BNPB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik setelah kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan. “Kondisi lebih kondusif, kami akan melaksanakan OMC. Pesawat sudah siap di Pondok Cabe,” ujar Suharyanto.
Di tengah perkembangan aktivitas vulkanik yang masih dipantau, pemerintah menunjukkan respons berlapis dari sisi kesehatan, kebencanaan, hingga perlindungan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa keselamatan warga ditempatkan sebagai prioritas, dengan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar dampak erupsi dapat ditekan dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung secara aman.***

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda kembali menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan ketenangan masyarakat dalam menghadapi dinamika alam. Di tengah perhatian publik terhadap aktivitas vulkanik, sebaran abu, dan dampaknya terhadap sejumlah aktivitas, pemerintah terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas instansi. Dalam kondisi seperti ini, informasi resmi menjadi kunci agar kewaspadaan masyarakat tetap proporsional dan tidak berkembang menjadi kepanikan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta masyarakat memastikan informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya diperoleh dari sumber resmi serta mengikuti arahan otoritas terkait. Meutya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya karena informasi yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan.

Pesan tersebut menegaskan bahwa informasi merupakan bagian penting dari penanganan bencana. Dalam perspektif sosial, masyarakat yang mendapatkan informasi akurat akan lebih mampu memahami situasi dan menentukan tindakan secara rasional. Karena itu, pemerintah melalui PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait terus menyediakan informasi berdasarkan pemantauan dan kewenangan masing-masing.

Pandangan tersebut diperkuat Timothy Ivan Triyono, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI). Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan dinamika alam, sehingga kesiapsiagaan merupakan kebutuhan. Menurut Timothy, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu tetap tenang, waspada, dan mengikuti informasi resmi, terlebih ketika informasi mengenai kondisi lapangan beredar sangat cepat melalui media sosial.

Timothy juga menekankan bahwa ketenangan tidak berarti mengabaikan risiko, sementara kewaspadaan tidak berarti kepanikan. Dalam situasi kebencanaan, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, tindakan yang tepat, serta kepastian bahwa pemerintah dan seluruh unsur terkait terus bekerja untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari langkah pemerintah dalam memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. BMKG melakukan pemantauan kondisi cuaca dan pergerakan abu, sementara PVMBG memonitor aktivitas vulkanik. BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait turut berkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya.

Keputusan operasional seperti pembatasan atau penghentian sementara penerbangan akibat abu vulkanik merupakan bagian dari protokol keselamatan, bukan bentuk kepanikan. Abu vulkanik dapat menimbulkan risiko terhadap penerbangan sehingga keputusan operasional perlu didasarkan pada hasil pemantauan dan penilaian keselamatan otoritas berwenang. Prinsip utamanya adalah keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

Di sisi lain, masyarakat di wilayah terdampak juga perlu menerapkan langkah perlindungan diri. Penggunaan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas di luar ruangan, melindungi mata, menutup pintu dan jendela, serta menjaga makanan dan sumber air dari paparan abu merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Pemprov DKI Jakarta turut mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi PVMBG, Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Ia mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan, melindungi diri dan keluarga, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dalam konteks era digital, kehati-hatian terhadap informasi menjadi semakin penting. Foto lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara video dari lokasi berbeda dapat dikaitkan dengan kondisi Gunung Anak Krakatau. Karena itu, masyarakat perlu untuk memeriksa sumber, waktu, dan lokasi informasi serta membandingkannya dengan keterangan dari lembaga resmi.

Kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Informasi yang akurat dapat membantu masyarakat tetap tenang, sedangkan informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memperbesar kecemasan dan mendorong keputusan yang keliru. Kanal resmi seperti BMKG, BNPB, PVMBG atau Badan Geologi, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan Bakom RI perlu menjadi rujukan utama masyarakat.

Penanganan bencana pada akhirnya membutuhkan kolaborasi. Pemerintah menjalankan pemantauan, peringatan dini, koordinasi, pengambilan keputusan keselamatan, serta pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat memperkuat upaya tersebut dengan mematuhi zona aman, mengikuti arahan petugas, memahami penyesuaian layanan transportasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Komunikasi pemerintah dalam situasi kebencanaan bukan sekadar menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilakukan. Bakom RI memiliki peran untuk memastikan informasi pemerintah dapat diterima masyarakat secara cepat, jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Informasi yang tepat pada akhirnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat.

Indonesia tidak dapat mengendalikan dinamika alam, tetapi bangsa ini dapat memperkuat kemampuan dalam meresponsnya. Kesiapsiagaan, koordinasi, disiplin mengikuti arahan keselamatan, serta tanggung jawab dalam mengelola informasi merupakan modal penting menghadapi setiap potensi bencana.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama

Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali menguji kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana vulkanik yang berdampak luas, termasuk terhadap konektivitas udara. Dalam situasi seperti ini, keselamatan warga dan penerbangan tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan kelancaran mobilitas maupun aktivitas ekonomi. Penyebaran abu vulkanik ke ruang udara dapat menimbulkan risiko serius bagi operasional pesawat, sehingga keputusan pembatasan penerbangan merupakan langkah mitigasi yang rasional dan berbasis keselamatan. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan perkembangan aktivitas vulkanik, karakteristik abu, serta potensi dampaknya terhadap wilayah dan jalur penerbangan. Sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan keselamatan manusia sebagai pertimbangan utama ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.

Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa penghentian sementara atau penutupan operasional sejumlah bandar udara dilakukan apabila kondisi abu vulkanik dinilai membahayakan keselamatan penerbangan dan masyarakat. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memantau aktivitas vulkanik dan pergerakan abu, termasuk dampaknya terhadap ruang udara serta operasional bandar udara. Langkah tersebut kemudian diterapkan pada sejumlah bandara yang terdampak, antara lain Bandara Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Penutupan sementara tersebut seharusnya dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan bentuk kegagalan pengelolaan transportasi. Justru, kemampuan menghentikan operasi ketika risiko meningkat menunjukkan bahwa prinsip keselamatan benar-benar menjadi fondasi pengambilan keputusan.

Selain aspek teknis penerbangan, Dudy Purwagandhi juga menempatkan kepastian pelayanan penumpang sebagai bagian dari mitigasi. Operator penerbangan diminta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan agar masyarakat tidak menjadi korban kedua akibat ketidakjelasan informasi. Jaminan pengembalian tiket serta ketersediaan petugas dan kanal informasi menjadi penting karena gangguan penerbangan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perjalanan masyarakat. Dalam kondisi darurat, transparansi bukan sekadar kewajiban pelayanan, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, keselamatan penerbangan dan perlindungan hak penumpang harus berjalan beriringan dalam setiap keputusan operasional.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Pandangan tersebut memperluas perspektif penanganan bencana dari sekadar pengendalian aktivitas gunung menjadi perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat yang mungkin terdampak. Penguatan kanal informasi menjadi penting agar warga mengetahui kondisi aktual, kualitas udara, potensi hujan abu, serta langkah yang harus dilakukan ketika situasi berubah. Informasi yang cepat dan akurat dapat mencegah kepanikan sekaligus membuat masyarakat mampu mengambil tindakan berdasarkan fakta. Karena itu, komunikasi risiko harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan keselamatan publik.

Selanjutnya, Eddy Soeparno juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar informasi mengenai kondisi vulkanik tidak terfragmentasi dan instruksi kepada masyarakat tetap konsisten. Masyarakat memang perlu tetap tenang, tetapi ketenangan tersebut harus dibarengi kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan otoritas terkait. Dalam situasi bencana, kepanikan dapat memperbesar risiko, sementara informasi yang valid dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman. Oleh sebab itu, membangun masyarakat yang terinformasi sama pentingnya dengan membangun sistem mitigasi yang kuat.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa keselamatan penerbangan menjadi prioritas pemerintah setelah abu vulkanik GAK mencapai wilayah Jabodetabek. Pemerintah mengandalkan pemantauan dan koordinasi lintas lembaga, termasuk informasi AirNav Indonesia serta pengujian abu vulkanik oleh BMKG, sebelum menentukan langkah terhadap operasional penerbangan. Penggunaan informasi teknis tersebut memperlihatkan bahwa keputusan penutupan bandara tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui proses evaluasi berbasis data. Penerbitan Notice to Airmen atau NOTAM juga menjadi instrumen penting untuk memberikan pemberitahuan resmi mengenai kondisi yang dapat memengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan. Mekanisme tersebut memperkuat kepastian bagi maskapai, pengelola bandara, dan pengguna jasa dalam menyesuaikan perjalanan.

Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan mitigasi dampak erupsi terhadap transportasi udara. Perubahan sebaran abu vulkanik dapat berlangsung dinamis, sehingga keputusan operasional tidak dapat hanya mengandalkan satu kali pengamatan. Pemerintah perlu terus memperbarui informasi dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi terbaru. Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya integrasi data antara otoritas kebencanaan, meteorologi, navigasi penerbangan, dan sektor transportasi. Semakin cepat informasi teknis diterjemahkan menjadi keputusan operasional, semakin besar peluang pemerintah mencegah risiko sebelum berkembang menjadi kecelakaan.

Pembatasan operasional penerbangan akibat erupsi GAK harus dilihat sebagai bentuk keberanian pemerintah menempatkan keselamatan di atas kepentingan jangka pendek. Penerbangan dapat dijadwal ulang, tiket dapat dikembalikan, dan perjalanan dapat disesuaikan, tetapi keselamatan manusia tidak memiliki ruang untuk dikompromikan. Pemerintah telah memperlihatkan satu garis kebijakan yang jelas: mitigasi, informasi, koordinasi, dan keselamatan harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman abu vulkanik. Dengan konsistensi tersebut, penanganan erupsi tidak hanya mampu menjaga keselamatan penerbangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir ketika risiko bencana mengancam ruang hidup dan mobilitas warga.

*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana