Riau – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi desa berbasis pangan. Program ini dinilai mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melibatkan petani, peternak, serta pelaku usaha kecil di desa.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin mengatakan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal.

“Program makan bergizi gratis ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal,” ujar Sahidin.

Sahidin mengatakan program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Selain memberikan dampak langsung pada kesehatan, MBG juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan bahan pangan lokal serta membuka peluang kerja baru.

Sahidin menjelaskan program MBG melibatkan berbagai sektor strategis, mulai dari UMKM, koperasi, hingga pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kolaborasi tersebut diyakini akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Menurut Sahidin, keterlibatan berbagai elemen tersebut akan memperkuat perekonomian desa sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi strategis pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang sehat dan unggul. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan sektor pangan nasional.

“Program ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Mentan.

Program MBG merupakan kebijakan strategis jangka panjang dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga berperan dalam menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar program MBG berjalan optimal. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program ini.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, MBG diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis pangan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Program ini tidak hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh : Andhika Rachma

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan karena dampaknya yang terasa langsung di tengah masyarakat. Tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, program ini perlahan menunjukkan perannya sebagai penggerak perubahan, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menghidupkan ekonomi desa. Dengan pendekatan yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, MBG hadir sebagai langkah nyata pemerintah dalam membangun fondasi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam perspektif pembangunan SDM, MBG menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan tujuan utama memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi secara merata. Pemenuhan gizi yang optimal sejak dini terbukti memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kemampuan kognitif, kesehatan, serta produktivitas individu di masa depan.

Lebih dari sekadar program bantuan sosial, MBG merupakan bentuk intervensi strategis negara dalam memutus rantai stunting dan malnutrisi yang selama ini menjadi tantangan serius pembangunan manusia di Indonesia. Dengan akses makanan bergizi yang terjamin, anak-anak tidak hanya tumbuh lebih sehat, tetapi juga memiliki daya konsentrasi dan prestasi belajar yang lebih baik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional, yang pada akhirnya menentukan daya saing bangsa di tingkat global.

Executive Director Kadin Indonesia Intitute, Mulya Amri menegaskan bahwa MBG sudah memberikan efek positif bagi perekonomian di sektor rill saat ini. Pembangunan SDM melalui MBG juga sejalan dengan pendekatan human capital development, di mana investasi pada kesehatan dan pendidikan dipandang sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, MBG bukan hanya program jangka pendek, melainkan bagian dari grand strategy pembangunan nasional.

Di sisi lain, kekuatan utama MBG terletak pada kemampuannya menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi, khususnya di tingkat desa. Program ini dirancang dengan pendekatan berbasis ekosistem lokal, yang melibatkan berbagai aktor ekonomi seperti petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok MBG membuka peluang baru bagi peningkatan pendapatan masyarakat desa. Bahan pangan yang digunakan dalam program ini sebagian besar bersumber dari produksi lokal, sehingga menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian dan perikanan. Dengan demikian, MBG berfungsi sebagai katalisator dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian RI, Muhammad Agung Sunusi mengatakan program MBG dapat menggerak permintaan di level petani fan kesejahteraan masyarakat, peminat sayuran meningkat signifikan dan merata di seluruh Indonesia

Lebih jauh lagi, implementasi MBG juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari tenaga dapur, ahli gizi, hingga tenaga distribusi. Program ini juga dinilai mampu meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal, sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam konteks ekonomi desa berkelanjutan, MBG memiliki peran strategis dalam mendistribusikan aliran ekonomi dari pusat ke daerah. Dana yang dialokasikan untuk program ini berputar di tingkat lokal, menciptakan siklus ekonomi yang produktif dan inklusif. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di desa, terjadi penguatan struktur ekonomi lokal yang lebih resilien terhadap guncangan eksternal.

Keberlanjutan ekonomi desa melalui MBG juga ditopang oleh integrasi program dengan kelembagaan lokal seperti koperasi dan BUMDes. Hal ini memungkinkan pengelolaan sumber daya secara kolektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola kegiatan ekonomi. Dengan demikian, MBG tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa dalam jangka panjang.

Selain itu, pendekatan kolaboratif yang diusung dalam MBG menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Program ini melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa program berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Namun demikian, sebagai program berskala besar, MBG tentu menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti aspek distribusi, kualitas pangan, dan pengawasan. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Terlepas dari tantangan tersebut, MBG tetap menunjukkan potensi besar sebagai instrumen pembangunan yang holistik. Program ini mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan modern yang tidak lagi sektoral, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas tata kelola, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Jika dijalankan dengan baik, program ini tidak hanya akan mencetak generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga membangun desa-desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya—membangun manusia sekaligus menggerakkan ekonomi dari akar rumput.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Nanda Syahrial Putri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan posisinya sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki daya ungkit signifikan dalam menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, MBG menjadi instrumen terpadu yang menghubungkan aspek pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga menghadirkan manfaat ganda yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan program ini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan melalui sektor pangan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa MBG tidak berdiri sebagai program bantuan semata, melainkan sebagai strategi pembangunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ketika kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat, dan pada saat yang sama, permintaan terhadap produk pangan lokal turut mengalami lonjakan yang signifikan.

Dari perspektif ekonomi desa, MBG menciptakan efek berantai yang mampu menghidupkan berbagai sektor produktif. Peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program mendorong aktivitas petani hortikultura, peternak, serta pelaku usaha kecil menengah di pedesaan. Produksi sayur-sayuran, telur, dan sumber protein lainnya mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan pasokan yang terus bertumbuh. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak, tetapi juga meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal karena roda produksi dan distribusi berjalan secara konsisten. Selain itu, distribusi hasil pangan yang semakin aktif turut menciptakan peluang usaha baru di sektor logistik dan perdagangan desa, sehingga memperluas dampak ekonomi yang dihasilkan.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan program, termasuk melalui pengelolaan dapur umum yang berbasis komunitas. Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin melihat bahwa program ini menjadi sarana pemberdayaan masyarakat karena melibatkan berbagai elemen lokal dalam proses penyediaan makanan bergizi. Keterlibatan tersebut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat desa, mulai dari pengolahan bahan pangan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan konsumsi gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan. Dampak sosial ekonomi ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang dirancang dengan pendekatan kolaboratif dapat memberikan hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, MBG juga berkontribusi dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Dengan memastikan akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, program ini berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang. Penurunan angka stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Generasi yang sehat dan cerdas akan menjadi motor penggerak pembangunan di masa depan, sehingga investasi yang dilakukan melalui MBG memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam hal ini, program MBG menjadi jembatan antara agenda pembangunan manusia dan penguatan ekonomi lokal.

Selain memberikan dampak langsung, MBG juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui integrasi berbagai sektor. Keterkaitan antara petani, peternak, pelaku usaha, dan distribusi menciptakan rantai nilai yang saling mendukung. Ketika satu sektor mengalami peningkatan, sektor lainnya turut terdorong untuk berkembang. Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam kerangka yang lebih luas, MBG juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi sebagai prioritas utama. Program ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jika dirancang secara komprehensif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. Sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat juga menjadi faktor penting agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan, MBG layak dipandang sebagai model kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara simultan. Program ini tidak hanya memberikan solusi terhadap persoalan gizi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi desa. Ke depan, optimalisasi pelaksanaan MBG perlu terus dilakukan agar dampaknya semakin luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, MBG berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional berbasis desa.

*Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan komitmen kuat negara dalam memastikan keadilan ditegakkan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tahapan hukum yang kini memasuki proses peradilan menjadi bukti bahwa sistem penegakan hukum berjalan secara pasti dan terarah, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negara.

Pelimpahan berkas perkara dari penyidik Puspom TNI kepada Oditur Militer II-07 Jakarta mencerminkan keseriusan aparat dalam menuntaskan perkara ini hingga ke meja hijau. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa setiap proses hukum dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada ruang bagi ketidakpastian.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa mekanisme peradilan militer merupakan jalur yang tepat dan sah secara hukum. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses peradilan agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sekaligus memastikan hasil putusan memiliki legitimasi yang kuat.

“Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah pengadilan militer,” ujar Yusril.

Dukungan terhadap transparansi juga ditegaskan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang mendorong agar persidangan dilaksanakan secara terbuka. Gagasan ini memperkuat optimisme publik bahwa proses hukum tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

“Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Gibran.

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah memastikan bahwa seluruh tahapan penyidikan telah diselesaikan secara profesional dan sesuai prosedur. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjunjung tinggi disiplin, transparansi, dan tanggung jawab hukum.

“Penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Aulia.

Dengan fondasi proses hukum yang kuat, transparan, dan profesional, peradilan militer diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang objektif serta memperkuat kepercayaan publik. Negara menunjukkan bahwa supremasi hukum menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Jakarta — Penanganan kasus penyiraman air keras berjalan melalui mekanisme peradilan militer dengan penekanan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses hukum telah memasuki tahap lanjutan setelah penetapan tersangka dan penahanan terhadap sejumlah oknum aparat yang diduga terlibat.

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan penanganan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dilakukan secara profesional dan transparan.

“Puspom TNI akan bekerja secara profesional dan transparan. Pada setiap tahap proses, kami juga akan melibatkan media,” ujar Yusri.

Hal ini sejalan dengan langkah Pusat Polisi Militer TNI yang telah menahan empat anggota TNI untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Keempat tersangka diketahui merupakan personel yang berdinas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI dengan inisial NDP, SL, BWH, dan ES. Mereka telah diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman motif yang hingga kini masih terus ditelusuri oleh penyidik.

“Penahanan dititipkan di Pomdam Jaya yang memiliki fasilitas tahanan dengan pengamanan maksimum,” katanya.

Langkah penahanan ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses hukum berjalan objektif dan sesuai prosedur yang berlaku.

Seiring perkembangan tersebut, dorongan terhadap transparansi juga datang dari berbagai pihak. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait latar belakang kasus.

“Kami semua menginginkan dibuka secara transparan, lakukan proses peradilan secara objektif dan imparsial. Kalau Presiden sudah menyatakan usut tuntas, berarti itu perintah kepada semua untuk melakukan proses hukum yang transparan, imparsial, dan objektif,” kata Pigai.

Dukungan ini memperkuat ekspektasi publik agar proses hukum tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga dapat diawasi secara terbuka.

Peradilan militer sebagai forum yang menangani perkara ini memiliki mekanisme yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan. Setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dan independensi.

Penanganan kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan militer. Evaluasi terhadap prosedur dan peningkatan transparansi diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan proses hukum yang terbuka, objektif, dan imparsial, upaya penegakan keadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga integritas institusi serta kepercayaan masyarakat secara luas.

Oleh: Dimas Alfarizi Rahman

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika penegakan hukum yang ditempuh melalui mekanisme peradilan militer. Langkah ini dinilai sejumlah kalangan sebagai solusi yang tepat untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan institusi yang terlibat, terutama karena dugaan keterlibatan aparat militer. Pemerintah pun menunjukkan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa mengganggu independensi proses hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses penyidikan terus berjalan secara signifikan. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI telah mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menandakan adanya progres yang cukup cepat dalam mengungkap kasus yang sempat memantik perhatian luas masyarakat. Dalam proses tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dengan sangkaan pasal terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.

Meski demikian, proses hukum belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu sejumlah bukti penting. Penyidik saat ini tengah menantikan hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta keterangan dari korban sebagai saksi utama. Kedua hal ini menjadi faktor krusial dalam memperkuat konstruksi perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan yang berhati-hati ini dinilai penting agar proses hukum tidak tergesa-gesa dan tetap mengedepankan akurasi serta keadilan bagi semua pihak.

Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Aulia Dwi Nasrullah memastikan bahwa institusinya bekerja secara maksimal dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Keempat tersangka bahkan telah menjalani penahanan di fasilitas tahanan militer dengan pengamanan ketat sejak pertengahan Maret 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada upaya untuk melindungi pelaku, melainkan justru menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menjaga integritasnya.

Pengawasan dari Komnas HAM juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi. Lembaga tersebut berencana melakukan pendalaman lebih lanjut dengan meminta keterangan para tersangka serta menghadirkan ahli dari berbagai bidang. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat analisis dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar memenuhi aspek formal hukum.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut menjadi bagian penting dalam proses ini. Lembaga tersebut telah memberikan perlindungan fisik kepada korban, termasuk pengamanan melekat, bantuan medis, serta pemenuhan hak-hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Perlindungan juga diberikan kepada saksi dan keluarga korban, sehingga mereka dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia melalui ketuanya M. Risdiansyah menilai bahwa sikap pemerintah yang tidak mencampuri proses peradilan merupakan langkah yang tepat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penegakan hukum secara cepat dan profesional. Sikap Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak melakukan intervensi juga dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum.

Menurut Risdiansyah, intervensi pemerintah dalam proses hukum justru berpotensi menimbulkan preseden buruk di masa depan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mendorong pemerintah untuk melampaui kewenangannya.

Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dan telah diatur dalam sistem perundang-undangan. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani perkara yang melibatkan anggotanya. Dengan adanya pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK, proses ini tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.

Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya tersebut terlihat dari meningkatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, percepatan penanganan kasus strategis, hingga penguatan peran lembaga pengawas yang semakin aktif dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kasus tertentu, tetapi juga terus membangun sistem yang lebih kuat dan berkeadilan.

Dengan demikian, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melalui pengadilan militer dapat dipandang sebagai langkah yang solutif selama dijalankan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa tekanan, serta mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Pada akhirnya, keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap elemen bangsa menghormati hukum dan bersama-sama menjaga integritas sistem peradilan yang menjadi fondasi negara hukum.

*) Analis Kebijakan Keamanan dan Peradilan

Oleh: Ilham Rizky Ananta

Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dinilai telah berada pada jalur yang tepat dengan tetap ditangani melalui mekanisme peradilan militer. Hal ini seiring dengan belum ditemukannya keterlibatan pihak sipil dalam perkara tersebut, sehingga kewenangan hukum masih sepenuhnya berada dalam lingkup militer. Pemerintah pun menekankan pentingnya proses hukum yang transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi keterlibatan tersangka dari kalangan sipil. Oleh karena itu, penanganan kasus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana akan diadili melalui pengadilan militer. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi dasar yang jelas dalam menentukan jalur hukum yang digunakan dalam kasus ini.

Yusril Ihza Mahendra juga menambahkan bahwa suatu perkara dapat dialihkan ke pengadilan umum apabila ditemukan unsur koneksitas, yakni adanya keterlibatan bersama antara pelaku dari kalangan militer dan sipil. Namun, hingga perkembangan terakhir, unsur tersebut belum ditemukan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dengan demikian, proses hukum tetap berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer tanpa adanya perubahan mekanisme.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik yang mempertanyakan kemungkinan penanganan kasus ini melalui peradilan umum. Pemerintah menilai bahwa konsistensi dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku merupakan hal penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Dengan berpegang pada ketentuan yang ada, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih terarah dan memiliki legitimasi yang kuat.

Di sisi lain, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Ia menekankan bahwa keadilan harus benar-benar hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi formalitas dalam proses hukum. Oleh karena itu, ia mendorong agar persidangan dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem peradilan nasional. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang semakin adil, transparan, dan mampu memperoleh kepercayaan publik. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Menurutnya, kehadiran hakim ad hoc dapat menjadi faktor penyeimbang dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang mendapat sorotan luas dari masyarakat. Dengan melibatkan unsur profesional, diharapkan proses persidangan dapat berjalan lebih objektif dan independen, sehingga hasil putusan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif.

Sementara itu, perkembangan penanganan kasus menunjukkan adanya progres yang signifikan dari pihak TNI. Setelah melalui rangkaian penyidikan yang dilakukan secara menyeluruh, TNI telah menetapkan empat prajurit sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras tersebut. Keempat tersangka kemudian dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti merupakan tahapan penting sebelum perkara memasuki proses persidangan. Ia menjelaskan bahwa pihak Oditur Militer akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, baik dari sisi formil maupun materiil.

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Dalam persidangan tersebut, keempat tersangka yang berinisial NDP, SL, BHW, dan ES akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Barang bukti terkait tindak pidana penyiraman air keras juga telah diserahkan sebagai bagian dari proses pembuktian.

Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa langkah yang diambil merupakan bentuk komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Penanganan kasus ini juga menunjukkan bahwa institusi militer tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum prajurit. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjaga disiplin dan integritas di lingkungan TNI.

Lebih jauh, penanganan kasus ini mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Transparansi dalam setiap tahapan proses hukum menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau jalannya persidangan secara objektif. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terus terjaga.

Selain itu, perhatian dari pimpinan nasional menunjukkan bahwa kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Konsistensi dalam menjalankan proses hukum yang adil dan transparan harus terus dijaga sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian positif di bidang hukum, seperti penguatan reformasi peradilan, peningkatan transparansi lembaga penegak hukum, serta percepatan penyelesaian sejumlah kasus strategis. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga sistem hukum di Indonesia semakin kuat, kredibel, dan mampu memberikan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat.

*) Peneliti Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Hukum

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas melalui penguatan Program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama, sekaligus memastikan seluruh anak bangsa, termasuk yang berasal dari keluarga difabel, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih cerah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera. Program ini dirancang secara komprehensif dengan pendekatan inklusif yang tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan penuh mulai dari fasilitas belajar, kebutuhan dasar, hingga pendampingan sosial.

“Bapak Presiden memberikan perhatian besar agar anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk keluarga difabel, dapat memperoleh pendidikan berkualitas sebagai bekal untuk meraih cita-cita mereka di masa depan,” ujar Saifullah.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan aktif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga program ini dapat menjangkau secara langsung kelompok yang paling membutuhkan tanpa hambatan administratif.

“Melalui sistem ini, kami memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegasnya.

Manfaat program ini dirasakan nyata oleh masyarakat. Kuat (50), penyandang disabilitas asal Sukoharjo, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh anaknya.

“Saya sangat terbantu. Anak saya bisa sekolah tanpa biaya dengan fasilitas lengkap. Ini memberi harapan besar bagi masa depan anak kami. Terima kasih kepada pemerintah atas perhatian dan kepedulian ini,” ungkapnya.

Hingga Maret 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan menjangkau 14.972 siswa. Program ini didukung oleh 2.304 tenaga pendidik dan 4.760 tenaga kependidikan guna memastikan kualitas pembelajaran tetap optimal dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah menargetkan ekspansi program melalui pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan generasi unggul, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkemajuan.

*) Oleh : Devi Fatimah

Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan, yaitu keluarga difabel. Program ini tidak hanya berbicara tentang pendidikan gratis, tetapi juga tentang membuka pintu harapan baru bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk intervensi negara yang dirancang secara khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan, termasuk keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pihaknya menegaskan bahwa program ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memastikan bantuan tepat sasaran melalui pendekatan berbasis data sosial nasional. Selain itu, ia juga menekankan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan tanpa pungutan dan harus bebas dari praktik titipan maupun suap, karena Sekolah Rakyat benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang paling membutuhkan.

Bagi keluarga difabel, akses terhadap pendidikan sering kali menjadi tantangan besar. Keterbatasan ekonomi, minimnya fasilitas ramah difabel, hingga stigma sosial membuat banyak anak kehilangan kesempatan untuk belajar secara optimal. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab persoalan tersebut dengan menyediakan layanan pendidikan yang lebih terbuka, adaptif, dan menjangkau kelompok rentan. Ini menjadi langkah penting dalam memutus rantai ketidaksetaraan yang selama ini terjadi.

Tidak hanya memberikan akses, Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif. Artinya, sekolah tidak sekadar menerima siswa difabel, tetapi juga menyediakan sarana dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru dilatih untuk lebih memahami karakteristik peserta didik, sementara fasilitas pendukung seperti aksesibilitas fisik dan alat bantu belajar mulai diperhatikan. Dengan demikian, anak-anak difabel dapat belajar dengan nyaman dan percaya diri.

Lebih dari itu, kehadiran Sekolah Rakyat membawa dampak psikologis yang besar bagi keluarga difabel. Orang tua yang sebelumnya merasa khawatir terhadap masa depan anaknya kini memiliki harapan baru. Mereka melihat adanya peluang bagi anak-anak mereka untuk berkembang, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini tentu menjadi energi positif yang mendorong keluarga untuk terus mendukung proses pendidikan anak.

Sekolah Rakyat juga berperan dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap difabel. Dengan adanya interaksi yang lebih terbuka di lingkungan sekolah, stigma negatif perlahan dapat dikurangi. Anak-anak diajarkan untuk saling menghargai perbedaan sejak dini, sehingga tercipta generasi yang lebih inklusif dan berempati. Ini merupakan investasi sosial jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan bangsa.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menjelaskan program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga rentan dan difabel, dapat memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Ia menegaskan bahwa penguatan kualitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat menjadi prioritas, sekaligus didukung dengan sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran berbasis data terpadu nasional.

Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh implementasi di lapangan yang harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk keluarga difabel. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendidikan sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, dukungan kebijakan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini terus berkembang dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga difabel di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Dengan kebijakan yang tepat, Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif di Indonesia.

Dari sisi infrastruktur, penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah semakin memperkuat optimisme publik. Essy melihat bangunan yang disiapkan secara prinsip sudah sangat layak digunakan, baik dari sisi struktur, ruang kelas, asrama, maupun fasilitas penunjang lainnya. Pembenahan yang dibutuhkan lebih bersifat kosmetik dan teknis ringan seperti retakan kecil, plafon, atau penyempurnaan ruang guru dan ruang makan. Dengan estimasi pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu, kesiapan Mei 2026 menjadi target yang realistis. Pernyataan ini penting karena publik membutuhkan kepastian bahwa ekspansi program sosial pemerintah tetap berpijak pada standar kelayakan, bukan sekadar mengejar kecepatan.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga wujud nyata dari komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi keluarga difabel, program ini adalah harapan baru yang membuka peluang bagi anak-anak mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dengan dukungan semua pihak, Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih inklusif, berdaya, dan berkeadilan.

*) Pengamat Kebijakan Publik 

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Program Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga membuka peluang besar bagi keluarga difabel yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses layanan dasar. Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi negara untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi fisik keluarga, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa proses seleksi dalam Program Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data, tanpa membuka ruang bagi praktik titipan maupun suap. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka pendaftaran umum, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan langsung kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan, termasuk keluarga difabel yang sering kali berada dalam kelompok rentan.

Kelompok desil 1 merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang menjadi prioritas utama dalam berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, desil 2 masih tergolong miskin meskipun berada sedikit di atas desil 1. Dengan menggunakan basis data tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih terarah dan menghindari potensi penyimpangan dalam proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, masyarakat tidak perlu melakukan pendekatan tertentu apalagi sampai mengeluarkan biaya untuk dapat masuk ke program tersebut. Segala bentuk permintaan bayaran dinyatakan sebagai penipuan yang harus dihindari. Integritas dalam pelaksanaan program menjadi kunci utama keberhasilan, sehingga tidak boleh ada praktik suap maupun penyimpangan dalam proses seleksi.

Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi keluarga difabel, program ini menjadi harapan baru karena memberikan akses pendidikan tanpa beban biaya yang selama ini menjadi hambatan utama.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat juga terus dikebut untuk memastikan program dapat berjalan sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa proyek Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah yang tidak boleh mengalami keterlambatan signifikan. Menurutnya, percepatan pembangunan harus dilakukan dengan serius agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti keluarga difabel.

Keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang lengkap. Mulai dari tempat tinggal berupa asrama, konsumsi harian, hingga perlengkapan sekolah disediakan secara gratis. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung anak-anak dari keluarga miskin untuk dapat fokus belajar tanpa terbebani kebutuhan dasar sehari-hari.

Kisah Kuat, seorang penyandang disabilitas dari Kabupaten Sukoharjo, menjadi contoh nyata bagaimana Program Sekolah Rakyat memberikan dampak positif bagi keluarga difabel. Kuat yang selama ini bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kini merasakan manfaat langsung dari program tersebut setelah anaknya diterima di Sekolah Rakyat.

Seorang warga difabel, Kuat, mengatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Ia merasakan bahwa fasilitas yang diberikan, mulai dari pendidikan gratis hingga kebutuhan sehari-hari, memberikan peluang bagi anaknya untuk belajar dengan lebih baik dan meraih cita-cita yang lebih tinggi.

Menurutnya, selama ini keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Namun dengan adanya program ini, ia merasa mendapatkan dukungan penuh dari negara dalam memastikan masa depan anaknya. Fakta tersebut mencerminkan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan.

Secara lebih luas, Program Sekolah Rakyat juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, pemerintah berupaya menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam mengurangi kemiskinan.

Selain itu, pendekatan inklusif yang diterapkan dalam program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal, termasuk keluarga difabel. Ke depan, pemerintah menargetkan ekspansi Program Sekolah Rakyat dengan pembangunan ratusan sekolah baru di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin dan difabel, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Program Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar kebijakan pendidikan, tetapi juga merupakan strategi besar dalam membangun masa depan bangsa. Melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berupaya menciptakan perubahan struktural yang mampu mengangkat derajat masyarakat miskin, termasuk keluarga difabel. Akses pendidikan bagi keluarga difabel melalui program ini telah membuka pintu bagi masa depan yang lebih baik, dan juga memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.