Jakarta – Pemerintah memperkuat pembangunan ekonomi syariah nasional dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pengembangan sektor riil berbasis masyarakat di tingkat desa. Dalam kerangka ini, koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa arah baru ekonomi syariah harus berpijak pada penguatan koperasi, khususnya di tingkat desa. Menurutnya, pendekatan ini menjadi kunci agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat akar rumput.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.

Ia menilai bahwa selama ini perkembangan ekonomi syariah masih cenderung terkonsentrasi pada sektor keuangan, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, pergeseran fokus menuju sektor riil menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih luas.

Menurut Ferry, Koperasi Merah Putih memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat desa secara langsung, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi desa dapat menjadi penghubung antara potensi lokal dengan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya integrasi koperasi desa ke dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Integrasi ini akan membuka peluang kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari pembiayaan mikro, pengembangan ritel modern, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek berbasis syariah.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah,” tegasnya.

Langkah ini dinilai tidak hanya memperkuat struktur ekonomi desa, tetapi juga menciptakan rantai nilai yang saling terhubung dan berkelanjutan. Koperasi tidak lagi sekadar menjadi lembaga simpan pinjam, melainkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah.

Ke depan, penguatan koperasi dalam kerangka ekonomi syariah diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat sektor riil berbasis umat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Koperasi (Menkop) sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional Ferry Juliantono mengungkapkan penguatan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih menjadi kunci arah pengembangan ekonomi syariah.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.

Menurutnya, integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam ekosistem syariah akan membuka ruang kolaborasi bagi usaha pembiayaan mikro, ritel modern, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek.

Ia juga mendorong perbankan syariah di Jawa Barat untuk menciptakan model pembiayaan mikro yang dapat digunakan oleh koperasi desa guna mendukung keberlanjutan ekonomi riil.

“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” ujar Ferry.

Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena Koperasi Merah Putih memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil.

Saat ini Koperasi Merah Putih yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama,” ucap Ferry.

Sementara itu Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat Harry Maksum mengatakan, bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat.

Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.

“Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah,” katanya.

Dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan, pengembangan ekonomi syariah berbasis sektor riil semakin menunjukkan arah yang progresif. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan, tetapi juga mencerminkan desain besar pembangunan ekonomi syariah nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi, sekaligus memperkuat struktur ekonomi dari lapisan paling dasar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam forum Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat pada April 2026 menegaskan bahwa masa depan ekonomi syariah Indonesia harus bertumpu pada sektor riil yang produktif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, menjadi langkah strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Dalam perspektif ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu memperluas akses usaha, memperkuat distribusi, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Langkah ini mencerminkan pendekatan yang tepat. Selama ini, salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih dominannya sektor keuangan dibandingkan sektor riil. Padahal, esensi ekonomi syariah terletak pada aktivitas produktif yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dengan tiga fungsi utama, yakni sebagai distributor kebutuhan pokok termasuk barang subsidi, offtaker produk desa, dan penyalur program strategis pemerintah—koperasi ini memiliki posisi strategis dalam rantai ekonomi nasional. Ia tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai simpul distribusi dan agregasi produksi masyarakat desa.

Lebih jauh, data yang disampaikan pemerintah menunjukkan potensi besar dari program ini. Dengan lebih dari 4.200 unit yang siap beroperasi dan puluhan ribu lainnya dalam tahap pembangunan, Koperasi Merah Putih memiliki skala yang cukup untuk menciptakan dampak sistemik. Jika terintegrasi dengan baik dalam ekosistem ekonomi syariah, koperasi ini berpotensi menjadi tulang punggung distribusi produk halal nasional.

Di sinilah pentingnya sinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ferry Juliantono secara eksplisit mendorong agar MES, khususnya di Jawa Barat, menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai prioritas dalam pengembangan ekonomi syariah jangka panjang. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaan mikro berbasis syariah, tetapi juga penguatan rantai pasok, pengembangan ritel modern, hingga layanan sosial seperti klinik dan apotek.

Dorongan kepada perbankan syariah untuk merancang model pembiayaan mikro yang adaptif terhadap kebutuhan koperasi desa juga merupakan langkah strategis. Selama ini, akses pembiayaan menjadi kendala klasik bagi pelaku usaha mikro di pedesaan. Dengan skema pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan berbasis bagi hasil, koperasi dapat tumbuh lebih berkelanjutan tanpa terbebani risiko bunga tinggi.

Dukungan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, program mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih dipandang sebagai wujud nyata konsep ta’awun (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam. Perspektif ini penting, karena memperkuat legitimasi sosial dan keagamaan dari program pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan MUI melalui penandatanganan MoU juga membuka ruang implementasi yang konkret, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas manajerial koperasi. Rencana untuk mencetak manajer koperasi modern melalui lembaga pendidikan seperti Ikopin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tata kelola koperasi yang profesional.

Menariknya, diskursus dalam forum MES juga mulai mengarah pada integrasi ekonomi syariah dengan isu ekonomi hijau. Ketua MES Jawa Barat, Harry Maksum, mengusulkan pembentukan komite ekonomi hijau sebagai respons terhadap meningkatnya risiko bencana lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur ekonomi syariah nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan.

Dalam perspektif ekonomi makro, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Dengan mendorong produksi dan konsumsi berbasis lokal, serta memperkuat jaringan distribusi di tingkat desa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Lebih dari itu, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi katalis bagi transformasi ekonomi desa. Dengan dukungan pembiayaan, akses pasar, dan integrasi dalam ekosistem syariah, produk-produk unggulan desa dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar halal global yang terus berkembang.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kuat melalui kebijakan dan dukungan kelembagaan. Kini, tantangannya adalah memastikan bahwa semangat tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.

Dalam kerangka besar pembangunan nasional, Koperasi Merah Putih bukan hanya program ekonomi, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Ketika diintegrasikan secara optimal dalam arsitektur ekonomi syariah nasional, koperasi ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Abdul Razak)*

Upaya penguatan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai model baru dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan. Dalam kerangka ini, pendekatan ekonomi syariah yang inklusif mulai diterapkan secara sistematis. Prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan manfaat telah dijadikan landasan utama, sehingga koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Langkah konkret dalam mendukung penguatan koperasi tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone. Kegiatan ini telah diselenggarakan melalui kerja sama antara BPVP Bantaeng dan Pemerintah Kabupaten Bone selama empat hari, mulai 13 hingga 16 April 2026. Sebanyak 160 peserta telah dilibatkan dalam pelatihan yang terbagi ke dalam 10 angkatan, dengan masing-masing angkatan terdiri atas 16 orang.

Melalui pelatihan ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi telah diupayakan secara terstruktur. Kompetensi teknis dan manajerial peserta telah diperkuat agar koperasi yang dikelola dapat berjalan secara profesional dan berdaya saing. Dengan demikian, fondasi ekonomi berbasis komunitas diharapkan dapat dibangun secara lebih kokoh dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap program ini telah disampaikan oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, yang menegaskan bahwa keberlanjutan pelatihan perlu diiringi dengan program magang di koperasi unggulan. Kesempatan tersebut bahkan diharapkan dapat diberikan hingga ke luar daerah, sehingga wawasan dan pengalaman peserta dapat diperluas. Dalam pandangan ini, sinergi antarwilayah dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat kemajuan koperasi.

Selain itu, pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan juga telah ditekankan. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Dengan pendekatan tersebut, berbagai program pengembangan koperasi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi, tanpa adanya sekat birokrasi yang menghambat.

Di sisi lain, pembangunan fisik koperasi juga telah mulai dilakukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Takalar, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih telah ditandai melalui kegiatan peletakan batu pertama dalam kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko. Kegiatan tersebut telah diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Melalui pembangunan koperasi desa ini, peluang usaha baru diharapkan dapat dibuka secara lebih luas. Kesejahteraan masyarakat pun diharapkan dapat ditingkatkan melalui akses yang lebih mudah terhadap kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah daerah juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program tersebut, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata.

Dalam perspektif ekonomi syariah, Koperasi Merah Putih menawarkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif. Prinsip distribusi keuntungan yang merata telah dijadikan sebagai ciri utama yang diusung. Hal ini diperkuat dengan penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menjalankan operasional awal koperasi selama dua tahun ke depan.

Pengelolaan koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara telah dirancang untuk dilakukan secara modern dan profesional. Teknologi digital akan dimanfaatkan secara terbuka guna memastikan transparansi dalam pengelolaan. Di sisi lain, pengurus koperasi desa tetap dilibatkan dalam proses pengawasan, sehingga akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.

Salah satu aspek yang menonjol dari model ini adalah mekanisme distribusi keuntungan yang berpihak pada masyarakat. Sebesar 97 persen keuntungan koperasi direncanakan untuk dikembalikan ke desa. Dari jumlah tersebut, 82 persen akan didistribusikan kepada warga dalam bentuk kupon belanja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Melalui mekanisme tersebut, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dicapai secara berkelanjutan.

Penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara ini juga telah dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya percepatan operasional koperasi yang telah siap berjalan. Arahan tersebut turut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mendorong agar koperasi segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai inovasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif. Melalui penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan profesional berbasis teknologi, koperasi ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Apabila kolaborasi dapat terus dijaga, maka Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi model ekonomi kerakyatan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, terwujudnya ekonomi syariah yang inklusif dapat semakin didekatkan kepada realitas masyarakat.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pengawasan Platform Digital (PP Tunas). Seiring dengan penguatan regulasi tersebut, dukungan publik terhadap penerapan sanksi tegas bagi platform digital yang melanggar ketentuan kian meningkat pada tahun 2026.

PP Tunas menjadi instrumen penting dalam memastikan platform digital, baik nasional maupun global, menjalankan kewajiban moderasi konten, perlindungan data pengguna, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa kepatuhan platform merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif hingga pembatasan akses terhadap platform yang terbukti melanggar ketentuan.

“Penegakan aturan ini bukan semata soal regulasi, tetapi tentang melindungi masyarakat dan memastikan ruang digital kita tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Peningkatan dukungan publik terhadap langkah tegas pemerintah tercermin dari berbagai survei dan respons masyarakat yang menginginkan adanya kepastian hukum di ruang digital. Publik menilai bahwa selama ini masih terdapat platform yang lalai dalam menangani konten berbahaya, seperti disinformasi, eksploitasi, hingga pelanggaran privasi pengguna.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform digital akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga.

“Kami memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan terintegrasi, sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat dan tepat,” katanya.

Dalam implementasinya, pemerintah mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan terhadap platform digital. Platform diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan sistem kepatuhan, namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna memiliki kesadaran dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Upaya ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya aman, tetapi juga produktif dan berdaya saing.

Dukungan publik yang semakin kuat menjadi sinyal positif bagi keberhasilan implementasi PP Tunas. Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi antara regulator, platform digital, dan masyarakat, tata kelola ruang digital Indonesia akan semakin baik dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan guna menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dengan penegakan aturan yang konsisten dan dukungan masyarakat yang solid, Indonesia diharapkan mampu menjadi contoh dalam pengelolaan ruang digital yang berdaulat dan berkeadilan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian diplomasi luar negerinya dengan mengunjungi Prancis. Dalam agenda tersebut, Prabowo bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée guna memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan akan berlangsung secara empat mata dengan fokus peningkatan kerja sama. “Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara.” jelas Teddy.

Ia menambahkan, lawatan ini juga membawa misi diplomasi yang lebih luas di tengah dinamika global. “Bapak Presiden selain memperkuat kerja sama dengan pemerintah Prancis, juga akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia.” ucapnya.

Kunjungan ke Prancis tersebut merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya di Rusia. Di Moskow, Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin pada Senin (13/4/2026).

Pertemuan itu diarahkan pada penguatan kerja sama strategis di tengah perubahan geopolitik global yang berlangsung cepat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti intensitas komunikasi bilateral yang semakin produktif. “Saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta, dan juga di Moskow baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia, dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena perbicaraannya sangat produktif,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Rusia terhadap kepentingan strategis Indonesia, termasuk dalam proses aksesi ke BRICS. “Dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa berbagai kesepakatan yang telah dibangun menunjukkan kemajuan pesat. “Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” tegas Prabowo.

Penguatan hubungan tersebut turut ditandai dengan penandatanganan protokol bilateral oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Deputi Menteri Rusia Vladimir Illichev. “Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Edi. ****

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Rusia. Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi momentum memperkuat hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama 76 tahun.

Dalam sambutannya, Presiden Rusia Putin menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

“Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow,” kata Putin.

Presiden Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan.

“Di tengah kesibukan Yang Mulia, Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih,” ujarnya.

Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerja sama di sektor ekonomi, energi, pertanian, hingga industri.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsultasi di tengah dinamika global.

“Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat,” ujarnya

Presiden juga mendorong penguatan kerja sama konkret ke depan. “Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan. Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi,” katanya.

Prabowo turut mengapresiasi dukungan Rusia terhadap Indonesia, termasuk dalam keanggotaan BRICS. “Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan menolong Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Putin berharap pertemuan ini menghasilkan langkah nyata.

“Kami berharap bahwa dalam pertemuan hari ini, mulai kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita,” ujarnya.

Ia juga menambahkan jika membuka peluang untuk kerja sama.

“Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerja sama kita.”

Usai dari Rusia, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke Prancis dan bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan pertemuan ini untuk membahas Kerjasama strategis.

“Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara.”

Ia menambahkan jika Presiden akan mempertegas posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia

“Bapak Presiden selain memperkuat kerja sama dengan pemerintah Prancis, juga akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia.” ujarnya. ***

Oleh: Gita Purnama )*

Di tengah dunia yang diliputi ketegangan geopolitik, volatilitas energi, dan persaingan ekonomi global yang kian tajam, langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan strategis ke Rusia dan Prancis mencerminkan arah baru diplomasi Indonesia yang lebih aktif, adaptif, dan berorientasi hasil. Setelah menjalani pertemuan panjang dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke Paris untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Rangkaian ini bukan sekadar simbol hubungan bilateral, tetapi upaya konkret menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melihat agenda di Paris sebagai lebih dari sekadar penguatan kerja sama dua negara. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan sikap strategisnya dalam merespons dinamika global, sekaligus menegaskan komitmen terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Pandangan ini memperlihatkan bahwa diplomasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sempit, tetapi juga membawa dimensi global yang lebih luas.

Dalam konteks Rusia, pertemuan tingkat tinggi di Moskwa menegaskan arah kerja sama yang semakin konkret. Presiden Putin memandang hubungan dengan Indonesia berkembang dengan fondasi yang kian kuat dan berorientasi pada sektor-sektor strategis seperti energi, industri, pertanian, dan pendidikan. Ia menilai kemitraan kedua negara telah bergerak melampaui simbolisme diplomatik menuju kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata. Perspektif ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai mitra pinggiran, melainkan sebagai aktor yang diperhitungkan.

Dari sisi Indonesia, Presiden Prabowo melihat hubungan dengan Rusia sebagai kemitraan yang produktif dan berdampak nyata. Ia menilai dukungan Rusia terhadap berbagai kepentingan strategis Indonesia memberikan kontribusi penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Dalam pandangannya, penguatan koordinasi dengan Rusia menjadi langkah penting untuk menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah sektor energi dan ekonomi. Prabowo memandang sektor energi sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi harga dan pasokan. Pandangan ini diperkuat oleh penjelasan Teddy Indra Wijaya yang melihat kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu, kerja sama juga diperluas ke bidang pendidikan, riset teknologi, hingga investasi di sektor strategis lainnya. Teddy menilai langkah ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mempercepat industrialisasi. Bahkan, ia melihat potensi transfer teknologi dari Rusia sebagai faktor kunci dalam mendukung agenda hilirisasi yang tengah menjadi prioritas pemerintah.

Namun, kekuatan diplomasi Prabowo justru terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan. Setelah memperkuat hubungan dengan Rusia, kunjungan ke Prancis menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan erat dengan Barat. Pertemuan dengan Macron menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama strategis sekaligus menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

Pendekatan ini mencerminkan transformasi politik luar negeri Indonesia. Prinsip bebas aktif kini diterjemahkan sebagai keterlibatan aktif yang fleksibel dan strategis. Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi Timur-Barat, melainkan mampu menjalin hubungan dengan keduanya secara seimbang. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, posisi seperti ini justru memberikan nilai tambah yang besar.

Dari perspektif geopolitik, langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang memiliki relevansi global. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan Rusia dan Prancis sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kredibilitas dan daya tawar yang meningkat. Ini menjadi modal penting untuk memperluas peran dalam forum internasional.

Secara ekonomi, dampaknya juga signifikan. Kerja sama di sektor energi, industri, dan teknologi membuka peluang investasi serta transfer pengetahuan yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar, tetapi juga mitra strategis yang memiliki kapasitas untuk tumbuh bersama.

Lebih jauh, diversifikasi kerja sama menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan memperluas kemitraan, Indonesia mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan tertentu. Strategi ini memberikan fleksibilitas sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dan Prancis menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah gejolak global, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai peluang. Diplomasi yang dijalankan menunjukkan arah yang jelas: memperkuat kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas dunia. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini bukan hanya relevan, tetapi juga strategis dan visioner.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh: Achsan Febrian )*

Di tengah lanskap global yang terus bergejolak, yang ditandai rivalitas kekuatan besar, ketidakpastian energi, serta fragmentasi ekonomi, langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia dan Prancis menjadi sinyal kuat arah baru diplomasi Indonesia. Pertemuan intensif dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin yang berlangsung panjang, lalu dilanjutkan dengan agenda empat mata bersama Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, bukan sekadar rangkaian kunjungan bilateral, melainkan manuver strategis untuk menempatkan Indonesia sebagai aktor penyeimbang di tengah pusaran global.

Kerangka besar kunjungan ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memandang pertemuan di Prancis bukan hanya agenda penguatan hubungan dua negara, tetapi juga momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan posisi strategisnya terhadap dinamika global. Ia melihat bahwa Presiden membawa misi yang lebih luas, yakni memperkuat kerja sama sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia melalui jalur diplomasi aktif.

Dunia saat ini bergerak dalam ketidakpastian yang semakin kompleks. Polarisasi geopolitik tidak hanya melibatkan konflik terbuka, tetapi juga merembet ke sektor energi, perdagangan, teknologi, hingga keuangan global. Dalam situasi seperti ini, negara yang mampu menjaga keseimbangan hubungan sekaligus memperluas jejaring kerja sama akan memiliki keunggulan strategis. Indonesia tampak membaca peluang tersebut dengan cukup tajam, tidak sekadar mengikuti arus, tetapi mulai membentuk posisi yang lebih tegas.

Kunjungan ke Rusia menjadi fondasi penting dalam strategi tersebut. Presiden Putin memandang interaksi dengan Indonesia sebagai langkah strategis di tengah perubahan global, terutama dalam memperkuat kerja sama ekonomi yang semakin relevan. Ia juga melihat bahwa hubungan kedua negara berkembang semakin substansial, dengan capaian nyata di sektor energi, industri, pertanian, hingga pendidikan. Penilaian ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai mitra pinggiran, melainkan sebagai partner strategis yang diperhitungkan.

Dari sisi Indonesia, Presiden Prabowo memandang hubungan dengan Rusia mengalami perkembangan yang produktif dan konstruktif. Ia melihat bahwa komunikasi intensif yang dibangun mampu menghasilkan kemajuan konkret, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Penekanan pada percepatan implementasi kerja sama menunjukkan bahwa diplomasi yang dijalankan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi diarahkan pada manfaat nyata bagi kepentingan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan energi.

Dalam konteks geopolitik, Prabowo juga melihat pentingnya konsultasi strategis dengan Rusia. Ia menilai bahwa di tengah perubahan global yang cepat, dialog dengan kekuatan besar menjadi kebutuhan untuk memahami arah dinamika dunia. Rusia dipandang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan global, sehingga komunikasi yang erat menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif.

Namun, kekuatan utama dari diplomasi ini justru terletak pada keseimbangan yang dijaga secara konsisten. Setelah dari Moskwa, langkah berlanjut ke Paris menunjukkan bahwa Indonesia tetap memperkuat hubungan dengan Eropa. Pertemuan dengan Prancis menjadi sarana untuk memperdalam kerja sama strategis sekaligus menyampaikan pandangan Indonesia terkait pentingnya stabilitas global. Ini adalah pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak berpihak pada satu blok, melainkan berperan sebagai mitra yang independen dan konstruktif.

Pendekatan dua poros ini mencerminkan evolusi nyata dalam politik luar negeri Indonesia. Prinsip bebas aktif kini diterjemahkan sebagai keterlibatan aktif yang terukur, bukan sekadar menjaga jarak. Indonesia tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga berupaya menjadi bagian dari solusi global. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kemampuan untuk menjembatani kepentingan menjadi nilai strategis yang semakin penting.

Pandangan ini juga diperkuat Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh yang menilai bahwa penguatan kerja sama energi dengan Rusia merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia melihat bahwa kepastian pasokan energi menjadi faktor penting untuk meredam potensi gejolak harga global yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Dukungan ini menunjukkan bahwa diplomasi yang dijalankan memiliki landasan politik yang kuat di dalam negeri.

Dari perspektif ekonomi, kerja sama lintas sektor membuka peluang besar bagi Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk investasi, tetapi juga transfer teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas industri nasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Selain itu, diversifikasi kerja sama menjadi salah satu kekuatan utama dari strategi ini. Dengan memperluas hubungan ke berbagai mitra, Indonesia mengurangi risiko ketergantungan pada satu kekuatan tertentu. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, fleksibilitas seperti ini menjadi aset yang sangat berharga.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dan Prancis menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki fase baru dalam diplomasi globalnya. Dengan menggabungkan kepentingan ekonomi, strategi geopolitik, dan komitmen terhadap stabilitas dunia, Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor yang tidak hanya relevan, tetapi juga berpengaruh. Di tengah gejolak global yang terus berlangsung, diplomasi yang seimbang dan visioner menjadi kunci untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan sanksi tegas bagi platform yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari publik, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital yang tidak sesuai bagi anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar pembatasan akses, melainkan bagian dari upaya kolektif untuk melindungi tumbuh kembang anak.

“Bagi kami, kebijakan ini bukan sekadar soal pembatasan akses, tetapi bentuk ikhtiar bersama untuk memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal anak. Karena itu, kami juga mendorong platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perlindungan anak di ruang digital,” ujarnya.

Dukungan terhadap PP Tunas juga datang dari kalangan akademisi. Psikolog Klinis Universitas Indonesia, Ratriana Naila Syafira, menilai regulasi ini sebagai langkah penting untuk menetapkan standar keamanan di ruang digital bagi anak.

“Regulasi seperti PP Tunas itu penting sekali karena jadi ada standar yang jelas terkait apa yang aman dan tidak aman bagi anak di ruang digital,” kata Ratriana.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong platform media sosial lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar, sekaligus membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memanggil sejumlah platform besar seperti Meta dan Google untuk diperiksa terkait kepatuhan terhadap PP Tunas. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyebut kedua perusahaan telah memenuhi panggilan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui 29 pertanyaan untuk mendalami dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pembatasan pengguna di bawah usia 16 tahun.

“Ada 29 pertanyaan yang kami ajukan untuk mendalami dugaan pelanggaran atas peraturan yang sudah dinyatakan berlaku di Indonesia. Fokus kami adalah kepada Pasal 30 Peraturan Menteri tentang pelaksanaan PP Tunas,” jelasnya.

Langkah tegas pemerintah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dukungan publik yang menguat diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak di Indonesia. (*)