Jakarta – Ancaman siber yang berkembang seiring pesatnya transformasi digital dinilai harus diantisipasi melalui regulasi yang kuat. Payung hukum yang komprehensif dipandang menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan siber sekaligus menangkal praktik spionase asing yang dapat mengancam kepentingan strategis dan kedaulatan nasional.

Pengamat Intelijen Ridlwan Habib mengatakan Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital karena posisi geopolitiknya yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta besarnya kepentingan sejumlah negara terhadap Indonesia. Kondisi tersebut membuat penguatan sistem keamanan digital menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

“Di tengah dinamika geopolitik global dan persaingan negara-negara besar, Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital karena posisi geopolitik, sumber daya alam, serta kepentingan strategis yang dimiliki,” ujar Ridlwan.

Menurutnya, ancaman siber yang terus berkembang tidak cukup dihadapi dengan penguatan teknologi semata, tetapi juga memerlukan landasan hukum yang jelas. Karena itu, pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan nasional.

“Tujuan utama RUU Keamanan dan Ketahanan Siber adalah memperkuat ketahanan digital Indonesia agar tidak mudah disusupi maupun diserang oleh pihak asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia,” tegas Ridlwan.

Ia menjelaskan pembahasan RUU KKS di DPR terus menyerap masukan dari masyarakat, perguruan tinggi, pakar, serta para pemangku kepentingan agar menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu menjawab tantangan keamanan digital.

Urgensi regulasi itu juga dinilai sejalan dengan meningkatnya risiko spionase di ruang siber. Perkembangan teknologi membuat pencurian informasi strategis kini semakin banyak dilakukan melalui media digital, sehingga penguatan ketahanan siber dan kepastian hukum menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam melindungi kepentingan negara.

Sebelumnya, Pengajar Keamanan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono mengingatkan pentingnya mewaspadai spionase asing. “Spionase mengganggu relasi antarnegara. Negara sasaran pencurian data lewat spionase cenderung tergerus reputasinya di mata negara lain,” kata Edy.

Ia menegaskan penyusunan regulasi merupakan bagian dari praktik demokrasi yang memberikan kepastian hukum. “Pembuatan semua regulasi itu merupakan wujud praktik demokrasi. Masyarakat sipil justru dalam bahaya kalau tak ada regulasi itu. Pengaturan harus dalam tingkat undang-undang yang penyusunannya melibatkan pemerintah dan parlemen,” tegasnya.

Dengan demikian, regulasi yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat pertahanan siber sekaligus membentengi Indonesia dari ancaman spionase asing.***

Jakarta – Penguatan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman siber yang kian kompleks di tengah percepatan transformasi digital. Kehadiran payung hukum yang komprehensif diyakini tidak hanya memperkuat sistem pertahanan siber nasional, tetapi juga menjadi dasar dalam mencegah praktik spionase asing yang mengincar informasi strategis Indonesia.

Pengamat Intelijen Ridlwan Habib mengatakan Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif di bidang keamanan siber. Menurutnya, pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya tahan nasional terhadap berbagai ancaman digital yang terus berkembang.

“RUU Keamanan dan Ketahanan Siber merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pertahanan siber nasional. Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif agar mampu menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang,” ujar Ridlwan.

Ia menjelaskan pembahasan RUU KKS di DPR terus menyerap masukan dari masyarakat, akademisi, pakar, dan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan keamanan siber sekaligus tetap mengakomodasi kepentingan publik. Menurutnya, tujuan utama penyusunan aturan itu adalah memperkuat ketahanan digital Indonesia agar tidak mudah disusupi maupun diserang pihak asing yang memiliki kepentingan tertentu.

Kebutuhan akan regulasi tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya risiko spionase di ruang siber. Kemajuan teknologi membuat aktivitas intelijen kini semakin banyak memanfaatkan jaringan digital untuk memperoleh informasi strategis suatu negara, sehingga penguatan keamanan siber dan pengaturan hukum menjadi dua hal yang saling melengkapi.

Pandangan serupa sebelumnya disampaikan Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Ali Abdullah Wibisono. Ia menilai spionase asing masih menjadi ancaman nyata, termasuk melalui serangan Advanced Persistent Threat (APT) yang menyasar penyimpanan data digital. Pada 2025, tercatat sekitar 39 juta ancaman APT yang mengincar jaringan siber di Indonesia.

Ali menegaskan regulasi menjadi fondasi untuk mengatur kewenangan, mekanisme kerja, dan pertanggungjawaban dalam menghadapi ancaman tersebut. “Tanpa regulasi, kerugiannya berlipat-lipat,” katanya.

Menurutnya, penyusunan undang-undang juga memastikan adanya partisipasi publik dan kajian akademik sehingga menghasilkan aturan yang lebih komprehensif dalam melindungi kepentingan strategis sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di ruang digital.***

Jakarta – Ancaman siber yang terus meningkat dinilai tidak lagi sebatas mengganggu sistem teknologi informasi, tetapi juga berpotensi mengancam kepentingan strategis dan kedaulatan nasional. Di tengah pesatnya transformasi digital, Indonesia dipandang membutuhkan regulasi yang lebih kuat agar memiliki landasan hukum yang memadai dalam menghadapi ancaman siber sekaligus mencegah praktik spionase asing.

Executive Coordinator Indonesia Intelligence Institute sekaligus Pengamat Intelijen, Ridlwan Habib, menilai tren serangan siber di Indonesia sudah berada pada level yang memerlukan perhatian serius. Mengacu pada data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), intensitas serangan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Ancaman siber di Indonesia telah memasuki kondisi yang sangat serius. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tren serangan siber terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga perlu menjadi kewaspadaan bersama,” ujar Ridlwan.

Menurutnya, ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar sistem teknologi informasi, tetapi juga berbagai sektor strategis yang menyimpan data penting negara. Kondisi itu membuat ruang siber semakin rentan dimanfaatkan untuk aktivitas spionase digital yang bertujuan memperoleh informasi strategis secara ilegal. Dengan posisi geopolitik Indonesia yang penting serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, risiko tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan sistem pertahanan siber dan payung hukum yang memadai.

Karena itu, Ridlwan memandang pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, memperjelas kewenangan, serta meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah dan merespons ancaman siber maupun praktik spionase terhadap informasi strategis nasional.

Sebelumnya, Pengajar Keamanan Internasional FISIP UI, Edy Prasetyono, mengatakan praktik spionase telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Menurutnya, aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh negara mana pun dan selalu menimbulkan kerugian bagi negara yang menjadi sasaran karena menyasar informasi strategis yang harus dilindungi.

“Silakan disebut atau dinamai apa saja regulasinya selama bisa menjawab semua kebutuhan itu. Hal yang jelas, Indonesia belum punya regulasi solid soal itu,” kata Edy.

Ia menilai pengaturan mengenai perlindungan informasi strategis tidak cukup diatur melalui peraturan pelaksana, melainkan harus memiliki dasar hukum setingkat undang-undang.

Dengan regulasi yang komprehensif, Indonesia dinilai akan memiliki pijakan yang lebih kuat untuk memperkuat ketahanan siber sekaligus memangkal praktik spionase asing demi melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional.***

Oleh: Fajar Dwi Santoso

Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi.

Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata.

Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah.

Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.

Transformasi tersebut juga menjadi fondasi bagi penguatan sistem perlindungan sosial nasional. Presiden menilai Indonesia kini telah memiliki sistem perlindungan sosial yang semakin kuat sebagai hasil pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan. Integrasi data melalui Single National Identity Card diyakini akan memperkecil potensi duplikasi penerima manfaat, meningkatkan transparansi, sekaligus memastikan bantuan sosial dan berbagai layanan publik diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan diarahkan untuk membangun birokrasi yang lebih lincah, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar memindahkan layanan ke platform elektronik, melainkan mengubah cara kerja pemerintah agar lebih sederhana, cepat, dan akuntabel. Karena itu, integrasi data nasional menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif.

Pesan Presiden mengenai keberlanjutan pembangunan juga menarik untuk dicermati. Ia menegaskan bahwa capaian Indonesia hari ini merupakan hasil estafet kepemimpinan nasional yang dibangun oleh para presiden sebelumnya. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan nasional merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, bukan sekadar keberhasilan satu periode pemerintahan. Pemerintah saat ini memandang tugas utamanya adalah melanjutkan fondasi yang telah ada, memperbaiki berbagai kekurangan, serta menyempurnakan kebijakan agar semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, arah kebijakan yang disampaikan dalam Taklimat Presiden menunjukkan adanya dua prioritas besar yang saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah memperkuat investasi pada kualitas manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan produktif. Di sisi lain, pemerintah mempercepat transformasi tata kelola melalui digitalisasi birokrasi dan implementasi Single National Identity Card agar pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Apabila kedua agenda tersebut dijalankan secara konsisten dengan pengawasan yang kuat serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia tidak hanya akan memiliki generasi yang lebih sehat, tetapi juga sistem pemerintahan modern yang mampu menjawab tuntutan pembangunan di masa depan.

*) Peneliti Kebijakan Publik dan Politik

Oleh: Shafiq Tauqy )*

Optimisme Indonesia menjadi lumbung pangan dunia semakin menguat seiring berbagai langkah yang ditempuh pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan petani agar mampu menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Sinergi yang dibangun menjadi fondasi penting dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan itu disampaikan dalam Taklimat Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang menjadi forum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintah. Menurut Presiden, kondisi pangan nasional berada dalam situasi yang baik dan didukung ketersediaan sumber daya alam yang memadai.

Presiden menilai ketersediaan air di Indonesia relatif melimpah, meski pengelolaannya masih perlu terus diperbaiki agar distribusinya merata di berbagai daerah. Pengaturan sumber daya air yang semakin efektif diyakini mampu mendukung produktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko kekurangan air di wilayah yang selama ini masih menghadapi kendala irigasi.

Potensi lahan pertanian juga dinilai menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa berbagai kawasan yang sebelumnya belum produktif berhasil dikembangkan menjadi lahan pertanian yang memberikan manfaat ekonomi. Transformasi kawasan rawa menjadi area persawahan produktif menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya secara tepat mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.

Optimisme Indonesia menjadi lumbung pangan dunia lahir dari berbagai perkembangan nyata yang telah dicapai selama satu setengah tahun terakhir. Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil menyelesaikan lebih dari seratus persoalan strategis yang sebelumnya menjadi hambatan pembangunan. Penyelesaian berbagai tantangan itu menjadi modal penting dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional, termasuk pada sektor pertanian.

Pengakuan terhadap setiap keberhasilan juga dianggap memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan diri bangsa. Presiden berpandangan bahwa bangsa yang mampu menghargai hasil kerja kerasnya sendiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperoleh penghormatan dari negara lain. Karena itu, setiap kemajuan perlu dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan.

Komitmen memperkuat ketahanan pangan turut ditunjukkan melalui Panen Raya TNI Terintegrasi yang dipimpin Presiden di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu memperlihatkan sinergi antarmatra TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan komoditas strategis.

Panen raya dilaksanakan secara terpadu dengan pembagian peran yang jelas. TNI Angkatan Udara berfokus pada pengembangan tebu, TNI Angkatan Darat mendukung produksi padi, sedangkan TNI Angkatan Laut mengembangkan budidaya kedelai. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga melibatkan berbagai institusi negara.

Presiden juga menyaksikan secara langsung proses panen tebu yang menjadi bagian dari panen raya serentak di berbagai daerah. Kegiatan itu mencerminkan semakin kuatnya koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan bahwa panen raya merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendampingan terpadu oleh seluruh matra TNI. Menurutnya, setiap matra menjalankan pendampingan sesuai potensi komoditas yang dikembangkan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

Agus Subiyanto juga menyampaikan bahwa panen tebu di Lanud Abdulrachman Saleh mencakup lahan seluas 800,5 hektare dengan estimasi produksi sekitar 72.045 ton. Produksi tersebut dinilai tidak hanya menghasilkan gula, tetapi juga membuka peluang hilirisasi menjadi molase, bioetanol, bahan baku industri dan farmasi, pupuk organik, serta berbagai produk turunan lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Penguatan sektor pertanian juga terus didorong melalui kolaborasi bersama organisasi petani. Pemerintah memandang organisasi tani memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil petani di lapangan sehingga berbagai persoalan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara lebih cepat.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai organisasi petani perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga akan mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di sektor pertanian sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Sudaryono juga mengajak seluruh organisasi tani mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah. Ia berpandangan bahwa keterlibatan organisasi petani menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh daerah.

Lebih lanjut, Sudaryono menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian semakin besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh organisasi petani diharapkan ikut mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Menurut Sudaryono, keberhasilan meningkatkan produksi pangan hingga tercapainya swasembada beras pada 2025 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi faktor utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga terus menaruh perhatian pada pemberdayaan masyarakat. Sudaryono menjelaskan bahwa pembangunan pertanian harus mampu menciptakan petani yang mandiri, produktif, serta memiliki daya saing sehingga mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan semata.

*) Pemerhati Isu Ketahanan Pangan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pembangunan jembatan desa sebagai penunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Hingga Juli 2026 pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 1.000 jembatan desa dari target 5.000 unit yang ditetapkan secara nasional,” ujar Presiden Prabowo. Ia juga meminta jajaran terkait memastikan percepatan pembangunan sehingga seluruh target dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2026.

Presiden memperoleh laporan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak selaku Ketua Satuan Tugas Pembangunan Jembatan. Maruli menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. “Sasaran pembangunan tetap mengacu pada penyelesaian seluruh 5.000 jembatan hingga penghujung tahun,” katanya.

Selain memperkuat konektivitas desa, pemerintah juga mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pembangunan koperasi terus menunjukkan progres positif.

“Pembangunan 35.872 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan memusatkan perhatian pada penyiapan sumber daya manusia serta sistem operasional agar koperasi dapat menjalankan seluruh fungsi yang telah dirancang,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan kebutuhan masyarakat, tetapi juga akan mendukung penyaluran bantuan sosial, distribusi barang bersubsidi, hingga menyerap hasil panen petani untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemerintah juga memperluas penguatan ekonomi desa melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 1.000 titik pada 2026, terutama di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan koperasi desa, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pemerintah optimistis fondasi pembangunan nasional akan semakin kokoh. Sinergi antarinstansi, dukungan masyarakat, dan pelaksanaan program yang terukur diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata serta mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pangan, serta efisiensi badan usaha milik negara (BUMN) dalam Taklimat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu capaian yang disampaikan ialah kemajuan pembangunan jembatan desa yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas wilayah.

Saat meminta laporan perkembangan pembangunan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Jembatan, Presiden menyampaikan bahwa realisasi pembangunan terus berjalan sesuai rencana.

“Sampai dengan Juli 2026, dari 5.000 jembatan desa yang sangat diminta oleh rakyat desa, kita sudah selesaikan 1.000 unit. Sebanyak 1.000 sudah dibangun dan sisanya bisa selesai dalam waktu dekat,” ujar Prabowo.

Presiden kemudian memastikan kembali target penyelesaian seluruh proyek tersebut sebelum akhir tahun.

“Akhir tahun 2026 berapa, KSAD sebagai Ketua Satgas?” tanya Prabowo.

“5.000,” jawab Maruli.

Merespons laporan itu, Prabowo menegaskan target pembangunan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.

“5.000 akan selesai 2026. Bagus,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan pembangunan jembatan gantung di daerah terpencil menjadi langkah penting untuk membuka keterisolasian wilayah yang selama bertahun-tahun terkendala bentang sungai dan medan yang sulit dijangkau.

“Kini, melalui kerja sama pemerintah, TNI AD, dan masyarakat, jembatan-jembatan baru pun terus hadir, menghubungkan wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun terpisahkan oleh sungai dan medan yang sulit dijangkau,” ujar Teddy.

Pemerintah menargetkan pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan 2.500 jembatan selesai pada Agustus 2026 dan keseluruhan 5.000 jembatan rampung pada akhir tahun.

Penguatan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi desa yang juga didukung pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hingga akhir 2026, Kementerian Koperasi menargetkan 40.000 Kopdes Merah Putih beroperasi penuh, dengan lebih dari 15.000 koperasi telah selesai 100 persen. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 1.000 titik Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 dengan fokus di kawasan Indonesia Timur.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, masih terdapat anak-anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas akibat kondisi ekonomi keluarga maupun berbagai hambatan sosial lainnya. Situasi tersebut mendorong pemerintah menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lebih dari sekadar menyediakan layanan pendidikan, Sekolah Rakyat membawa misi yang lebih besar, yaitu menemukan, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang selama ini mungkin belum pernah memperoleh kesempatan untuk tumbuh.

Setiap anak lahir dengan karakter, minat, dan bakat yang berbeda. Sayangnya, tidak semua anak memiliki lingkungan maupun fasilitas yang memungkinkan potensi tersebut berkembang secara optimal. Keterbatasan ekonomi sering kali membuat anak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga kesempatan mengasah kemampuan di bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, maupun kepemimpinan menjadi sangat terbatas. Melalui pendekatan pendidikan yang lebih komprehensif, Sekolah Rakyat berupaya memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenali keunggulan dirinya sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas nasional. Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat dikembangkan sebagai program pendidikan berasrama yang memberikan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dirancang agar peserta didik tidak hanya memperoleh layanan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, penguatan keterampilan, serta pendampingan yang mendorong mereka menjadi generasi yang mandiri dan berdaya saing. (kemendikdasmen.go.id)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa setiap siswa Sekolah Rakyat memiliki potensi yang perlu dikenali dan dikembangkan. Karena itu, pemerintah memperkuat proses pemetaan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai asesmen sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter serta keunggulan masing-masing anak. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa menemukan bidang yang paling sesuai untuk dikembangkan sehingga mereka memiliki bekal yang lebih kuat dalam merencanakan masa depan. (news.detik.com)

Pemetaan bakat menjadi langkah penting karena keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik semata. Seorang anak dapat memiliki kemampuan luar biasa di bidang seni, olahraga, teknologi, kewirausahaan, maupun kepemimpinan yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Dengan mengenali potensi tersebut sejak dini, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif karena disesuaikan dengan karakter dan minat peserta didik. Pendekatan ini juga mendorong tumbuhnya rasa percaya diri sehingga siswa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan terbaiknya.

Lingkungan belajar yang mendukung menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Melalui sistem pendidikan berasrama, peserta didik memperoleh pendampingan yang lebih intensif, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga menjadi pembimbing yang membantu siswa mengenali kelebihan, mengatasi berbagai tantangan belajar, serta membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang berkesinambungan ini memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang secara utuh.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kekuatan Program Sekolah Rakyat. Sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dunia usaha, organisasi sosial, dan berbagai mitra pembangunan memperluas kesempatan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam. Dukungan terhadap pemetaan talenta melalui asesmen potensi menjadi salah satu contoh bagaimana kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. (news.detik.com)

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat juga memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar pengembangan bakat peserta didik dapat berlangsung secara optimal. Keterlibatan orang tua, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat akan memperluas kesempatan siswa memperoleh pendampingan, pelatihan, maupun pengalaman yang mendukung pengembangan potensinya. Sinergi tersebut tidak hanya memperkuat proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu mengantarkan setiap anak mengembangkan kemampuan terbaiknya sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang unggul, mandiri, inovatif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa depan.

Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan bakat juga sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Indonesia memerlukan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan perlu mampu mengenali keunikan setiap peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai potensinya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan ruang kelas atau fasilitas belajar, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan berkualitas, pembinaan karakter, serta akses terhadap pengembangan talenta yang sebelumnya mungkin sulit mereka dapatkan. Pendekatan tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andika Pratama

Pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk menghadirkan keadilan sosial sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, selama bertahun-tahun masih terdapat anak-anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas karena kondisi ekonomi keluarga. Situasi tersebut tidak hanya membatasi kesempatan belajar, tetapi juga sering kali memengaruhi rasa percaya diri dan keyakinan mereka terhadap masa depan. Karena itu, kehadiran Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi terbaiknya.

Gagasan besar Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar menghadirkan sekolah gratis bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dibangun di atas keyakinan bahwa setiap anak memiliki bakat, kemampuan, dan peluang untuk berhasil apabila mendapatkan lingkungan belajar yang tepat. Dengan demikian, fokus utama Sekolah Rakyat bukan hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga membangun kepercayaan diri peserta didik agar mampu melihat dirinya sebagai individu yang bernilai dan memiliki masa depan yang cerah.

Pandangan tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat memberikan motivasi kepada peserta didik Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang. Ia menegaskan bahwa setiap siswa merupakan anak-anak yang berharga dan memiliki potensi yang akan dikembangkan melalui proses pendidikan di Sekolah Rakyat. Pernyataan tersebut mengandung makna penting bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga membangun karakter, optimisme, dan keberanian anak untuk bermimpi lebih tinggi daripada keterbatasan yang selama ini mereka alami.

Pesan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena salah satu tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak dari keluarga kurang mampu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga rendahnya rasa percaya diri. Tidak sedikit anak yang tumbuh dengan anggapan bahwa kemiskinan merupakan batas yang sulit ditembus. Akibatnya, mereka merasa tidak pantas bersaing atau bercita-cita tinggi. Sekolah Rakyat hadir untuk mengubah cara pandang tersebut dengan menanamkan keyakinan bahwa keadaan ekonomi bukanlah penentu masa depan seseorang.

Lebih dari itu, Sekolah Rakyat mengembangkan pendekatan pendidikan yang memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Melalui pemetaan minat dan bakat atau talent mapping, tenaga pendidik dapat mengenali potensi masing-masing siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih personal dan tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui prestasi akademik semata, tetapi juga kemampuan menemukan kekuatan unik setiap individu untuk dikembangkan secara optimal.

Keberhasilan pendidikan tentu tidak hanya bergantung pada kurikulum dan fasilitas. Lingkungan belajar yang sehat, aman, dan penuh perhatian juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan berasrama yang memungkinkan pembinaan karakter berlangsung secara menyeluruh. Di lingkungan tersebut, peserta didik tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga membangun kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan hidup bersama dalam keberagaman.

Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud keberpihakan negara dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mampu menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu mengubah masa depan keluarganya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa investasi terbesar bangsa sesungguhnya berada pada pembangunan sumber daya manusia.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting bagi keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Dukungan lintas sektor memungkinkan peserta didik memperoleh pembinaan yang lebih komprehensif, mulai dari pendidikan formal, pengembangan bakat, pembentukan karakter, hingga kesiapan menghadapi dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Semangat kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas institusi pendidikan semata.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas. Program ini membawa pesan bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan harapan hanya karena lahir dari keluarga miskin. Negara hadir bukan sekadar menyediakan bangunan sekolah, melainkan membangun keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi bangsa.

Ke depan, keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan kurikulum berbasis potensi, serta keberlanjutan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Jika komitmen tersebut terus dijaga, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi salah satu tonggak penting transformasi pendidikan nasional. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi yang percaya diri, berkarakter, memiliki daya saing, dan yakin bahwa setiap keterbatasan dapat diubah menjadi peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Sekolah Rakyat terus didorong menjadi ruang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepercayaan diri. Melalui pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing siswa, pemerintah berharap setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat menyambangi siswa baru Sekolah Rakyat DKI Jakarta. Dalam kunjungan itu, ia berdialog langsung dengan para siswa yang tengah menjalani akhir pekan pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus memberikan motivasi agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.

Menurut Gus Ipul, proses penyesuaian pada masa-masa awal sekolah merupakan hal yang wajar. Ia memahami sebagian siswa masih merindukan orang tua maupun belum terbiasa dengan jadwal kegiatan yang padat, namun kondisi tersebut diyakini hanya bersifat sementara.

“Memang hari pertama, kedua, ketiga, kadang-kadang masih ingat orang tua, masih belum bisa mengikuti jadwal yang padat, tapi percayalah nanti satu bulan, dua bulan yang akan datang, anak-anakku akan bisa mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Ini bukan tahun pertama, sudah ada kakak-kakakmu yang lebih dulu,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Dengan lingkungan belajar yang mendukung, para peserta didik diharapkan mampu berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan setiap siswa memiliki nilai dan kemampuan yang layak dikembangkan. Pesan tersebut ia sampaikan saat berdialog dengan 60 siswa yang mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

“Setiap kalian adalah anak-anak yang berharga. Anak-anak yang punya potensi yang akan dikembangkan di Sekolah Rakyat,” ungkapnya.

Agus Jabo juga menerangkan bahwa Sekolah Rakyat telah menerapkan pemetaan minat dan bakat (talent mapping) sehingga tenaga pendidik dapat mengarahkan pengembangan kemampuan setiap siswa sesuai potensi masing-masing. Pendekatan tersebut diyakini mampu melahirkan prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Ia mengingatkan para siswa agar tidak merasa rendah diri karena berasal dari keluarga kurang mampu. Latar belakang ekonomi bukan penghalang untuk meraih cita-cita, melainkan motivasi untuk terus belajar dan membuktikan kemampuan. (*)