Oleh Fitra Rahman )*

Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tekanan ekonomi, dinamika politik, perubahan geopolitik, hingga derasnya arus informasi di media sosial menjadi ujian bagi kemampuan negara menjaga stabilitas. Di tengah berbagai persoalan tersebut, satu capaian layak mendapat perhatian, yaitu kerukunan antarumat beragama.

Survei Nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 menunjukkan bahwa 72,5 persen masyarakat menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Angka ini menjadi penilaian keberhasilan tertinggi dibandingkan sejumlah persoalan lain yang ditanyakan kepada publik.

Temuan itu semakin menarik karena bukan merupakan fenomena sesaat. Sepanjang 2026, Poltracking telah tiga kali melakukan survei nasional, yakni pada Maret, Mei, dan Agustus. Dalam ketiga survei tersebut, kerukunan antarumat beragama konsisten ditempatkan masyarakat sebagai salah satu capaian terbaik pemerintahan.

Konsistensi tersebut penting dibaca lebih jauh. Karena sifatnya yang tidak kasatmata, kerukunan kerap baru terasa penting ketika ia hilang. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan berbagai keberagaman. Dalam masyarakat seperti ini, stabilitas sosial bukan sekadar keadaan tanpa konflik. Stabilitas adalah kemampuan warga yang berbeda untuk tetap hidup berdampingan, bekerja sama, dan menyelesaikan perbedaan tanpa menjadikannya sebagai permusuhan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, menurut dia, tidak mungkin sendirian membangun kehidupan keagamaan yang harmonis. Masyarakat, organisasi keagamaan, tokoh agama, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta berbagai komunitas memiliki kontribusi dalam menjaga ruang sosial tetap damai.

Negara dapat membuat regulasi, membangun forum dialog, dan melakukan mitigasi konflik. Namun, toleransi sesungguhnya tumbuh dari interaksi sehari-hari, ketika warga dengan keyakinan berbeda saling menghormati, ketika rumah ibadah dapat menjalankan aktivitas dengan tenang, dan ketika perbedaan identitas tidak menjadi penghalang untuk bekerja bersama. Karena itu, kerukunan manjadi fondasi pembangunan yang harus terus diperkuat.

Kerukunan memiliki nilai strategis yang jauh melampaui urusan keagamaan. Ia merupakan modal sosial bagi pembangunan nasional. Demokrasi akan sulit berkembang sehat apabila perbedaan politik dengan mudah berubah menjadi pertentangan identitas. Untuk itulah capaian kerukunan perlu ditempatkan sebagai salah satu aset pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei Media Survei Nasional (Median), juga menunjukkan 56,2 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan bahwa data tersebut menunjukkan mayoritas publik masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintah. Angka itu merupakan pengingat penting, bahwa kerukunan justru harus menjadi modal untuk menyelesaikan tantangan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

Masyarakat yang rukun akan memberi pemerintah ruang lebih luas untuk bekerja. Sebaliknya, pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan akan semakin memperkuat kerukunan. Hubungan keduanya bersifat timbal balik.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, dinamika politik tentu tidak akan berhenti. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian normal dari demokrasi. Bahkan, pemerintahan yang kuat membutuhkan kritik agar kebijakan publik tetap terkoreksi.

Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Robi Anugrah Marpaung, mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurut dia, persatuan dan keutuhan Indonesia harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Pesan tersebut semakin relevan di tengah ruang publik digital yang bergerak sangat cepat. Perdebatan politik hari ini tidak hanya berlangsung di parlemen atau ruang diskusi, tetapi juga pada layar telepon jutaan warga. Sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dalam hitungan menit, membentuk persepsi, bahkan memicu kemarahan sebelum fakta sebenarnya diketahui.

Robi karena itu mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi secara bijak, santun, damai, dan sesuai koridor hukum. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan menjadi masukan konstruktif, bukan bahan bakar permusuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi karena disinformasi dan provokasi dapat memperburuk situasi serta menciptakan perpecahan. Inilah tantangan kerukunan Indonesia berikutnya.

Kerukunan tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan kritik. Persatuan bukan pula alasan untuk menyeragamkan pandangan. Demokrasi yang sehat justru memberi ruang seluas-luasnya bagi perbedaan sekaligus menyediakan kedewasaan untuk menerima bahwa orang lain dapat memiliki pilihan berbeda.

Dua tahun perjalanan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun jalan, meningkatkan investasi, atau mengejar pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga membutuhkan kemampuan merawat kerukunan di antara warganya.

Angka 72,5 persen dalam survei Poltracking tentu patut diapresiasi. Namun, pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan angka itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan harus terus hadir bukan hanya dalam laporan survei, tetapi di sekolah, tempat kerja, rumah ibadah, lingkungan tempat tinggal, ruang politik, hingga media sosial. Sebab, dalam bangsa sebesar dan seberagam Indonesia, kerukunan bukan sekadar sebuah capaian pemerintahan. Ia adalah modal besar untuk memastikan Indonesia tetap berdiri sebagai rumah bersama.

)* penulis merupakan kontributor Komunitas Rukun Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat.

Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik.

Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, dukungan dan kritik bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Gambaran mengenai tingkat kepercayaan publik juga terlihat dari hasil survei Media Survei Nasional atau Median. Survei yang dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 di 38 provinsi tersebut mencatat sebanyak 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut terdiri atas 15 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 41,2 persen lainnya cukup puas. Sementara itu, 36 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,8 persen tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut antara lain dipengaruhi oleh sejumlah program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program yang cukup banyak disebut responden sebagai alasan kepuasan terhadap pemerintah.

Selain MBG, masyarakat juga menilai sejumlah langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dukungan terhadap sektor pertanian, serta bantuan kepada masyarakat miskin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penilaian positif tersebut.

Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Sebagian responden yang tidak puas memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Rico melihat hasil survei sebagai gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bagi pemerintahan, penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan program yang mendapat respons positif sekaligus memperbaiki sektor yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Di luar penilaian terhadap program pemerintah, persoalan persatuan dan kerukunan juga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas nasional. Masyarakat yang hidup dalam suasana rukun akan lebih mudah membangun kerja sama untuk mendukung agenda pembangunan.

Hal itu tercermin dalam survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan penilaian positif masyarakat terhadap upaya pemerintah menjaga kerukunan antarumat beragama. Sebanyak 72,5 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama.

Aspek kerukunan tersebut bahkan menjadi capaian dengan penilaian tertinggi dalam survei. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga harmoni sosial tetap menjadi perhatian penting masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin juga menilai terjaganya kerukunan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kehidupan yang harmonis membutuhkan kontribusi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, organisasi keagamaan, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Kerukunan juga memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pembangunan. Ketika masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, energi bangsa dapat lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan. Karena itu, menjaga persatuan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar dengan menjaga komunikasi, menghormati perbedaan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu perpecahan.

Media sosial menjadi salah satu ruang yang perlu digunakan secara bijak. Perbedaan pendapat di ruang digital seharusnya tidak berkembang menjadi saling serang ataupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat dapat mengambil peran dengan membiasakan diri memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Sikap tersebut sederhana, tetapi penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman yang dapat mengganggu persatuan dan ketenangan sosial.

Mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar persoalan mendukung atau mengkritik. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan untuk kepentingan rakyat. Persatuan menjadi fondasi, kritik konstruktif menjadi pengawasan, sementara kerja sama pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan untuk menjaga Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan.

 )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) beserta potensi dampak erupsinya.

Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan, pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwenang.

“Bapak Presiden dan pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta setiap potensi dampaknya. Seluruh pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwenang,” kata Qodari.

Qodari menegaskan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah penanganan, termasuk mitigasi dampak erupsi dan penyesuaian aktivitas transportasi.

“Keselamatan dan keamanan masyarakat adalah prioritas utama Bapak Presiden dan pemerintah. Seluruh langkah penanganan, termasuk mitigasi terhadap dampak erupsi dan penyesuaian aktivitas transportasi sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Perhubungan, dilakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian,” ujarnya.

Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan waspada selama abu vulkanik masih turun. Warga diminta menggunakan masker, mengenakan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, serta menutup pintu dan jendela.

“Bapak Presiden dan pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan waspada selama abu vulkanik masih turun,” kata Qodari.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan, keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penanganan dampak erupsi terhadap penerbangan.

“Keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu operasional transportasi, termasuk penerbangan di sejumlah wilayah,” kata Dudy.

Berdasarkan NOTAM A3348/26, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada 6 September 2026 pukul 13.23–17.30 WIB akibat sebaran abu vulkanik. Sejumlah bandara lain juga mengalami penutupan sementara.

Gangguan tersebut berdampak pada sekitar 150.000 penumpang dan 467 penerbangan, terdiri atas 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik.

Dudy menegaskan bandara tidak akan dipaksakan beroperasi apabila kondisi abu vulkanik masih membahayakan penerbangan.

“Apabila memang seperti tadi, masa sebaran masih banyak, kemudian paper test-nya masih positif, maka kami tidak akan memaksakan bandara tersebut dibuka atau pengoperasian pesawat dilakukan,” ujarnya.

Pemerintah juga meminta maskapai memberikan informasi secara cepat dan transparan, memenuhi hak penumpang, serta menyiapkan opsi pengalihan penerbangan ke sejumlah bandara lain.

“Kita akan membuka kalau memang kita jamin bahwa kondisi keselamatan itu sudah bisa kita ketahui dengan pasti,” tegas Dudy.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bersiaga menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak.

Instruksi Presiden ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Di tengah kondisi yang masih dinamis, masyarakat diminta tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan, terutama warga di Daerah Khusus Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan pesisir Selat Sunda.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah,” kata Prabowo.

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak mendekati radius bahaya Gunung Anak Krakatau.

Warga yang terdampak abu vulkanik diminta menggunakan masker atau pelindung pernapasan ketika berada di luar ruangan serta mengurangi aktivitas apabila sebaran abu semakin pekat.

Prabowo memastikan perkembangan situasi terus dipantau berdasarkan laporan terbaru dari jajaran terkait. Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan langkah penanganan berjalan untuk melindungi masyarakat.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Di sisi lain, Ombudsman RI (ORI) menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan koordinasi lintas instansi, kecepatan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat diperlukan hingga tahap pemulihan.

“Dalam konteks tersebut, Ombudsman RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta berbagai unsur masyarakat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana,” kata Robert.

Menurutnya, bencana menjadi ujian untuk melihat kehadiran negara sekaligus kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat. Penguatan sumber daya manusia, anggaran, serta jejaring antarinstansi diperlukan agar kebutuhan warga dapat segera ditangani. ***

Ombudsman juga menemukan sejumlah persoalan pemulihan di wilayah terdampak, mulai dari pembangunan hunian tetap, jembatan dan konektivitas, pendataan penerima bantuan, hingga akses layanan dasar.

“Diketahui, telah terjadi kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang,” ujar Robert.

Ia menambahkan masyarakat terdampak tetap memiliki hak atas pelayanan publik meski berada dalam situasi darurat dan pemulihan.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena masyarakat terdampak bencana tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik meskipun berada dalam situasi darurat dan masa pemulihan,” ucapnya.

Oleh: Camelia Kencana )*

Risiko bencana merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Aktivitas gunung api, hujan berintensitas tinggi, angin kencang, hingga gempa bumi dapat terjadi di berbagai wilayah dengan karakter dan tingkat risiko yang berbeda.

Kondisi itu membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan penting dalam upaya melindungi masyarakat. Kecepatan pemerintah merespons situasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan warga memahami risiko dan mengikuti arahan keselamatan.

Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda menjadi salah satu contoh penting. Perkembangan aktivitas vulkanik dan sebaran abu tidak hanya perlu diantisipasi dari sisi keselamatan warga, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas transportasi, khususnya penerbangan.

Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau berdasarkan laporan mutakhir dari jajaran terkait. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan pemantauan dilakukan dengan mengacu pada data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwenang.

Qodari menjelaskan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan setiap langkah penanganan. Pertimbangan itu mencakup mitigasi dampak erupsi hingga penyesuaian aktivitas transportasi apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya risiko terhadap keselamatan.

Menurut Qodari, keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, keputusan yang diambil harus didasarkan pada perkembangan situasi serta hasil pemantauan lembaga yang memiliki kompetensi teknis.

Masyarakat di wilayah terdampak juga diminta menjaga ketenangan tanpa mengurangi kewaspadaan. Imbauan itu terutama ditujukan kepada warga di Daerah Khusus Jakarta, Banten, Lampung, serta kawasan pesisir Selat Sunda yang berpotensi terkena dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Warga diminta tidak mendekati radius bahaya yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap batas aman menjadi bagian penting dari mitigasi karena perubahan kondisi vulkanik dapat terjadi dan memerlukan respons berdasarkan informasi terbaru.

Ancaman juga dapat muncul melalui sebaran abu vulkanik. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak dianjurkan menggunakan masker atau pelindung pernapasan ketika harus berada di luar rumah.

Sementara itu, Ombudsman RI menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan respons pemerintah daerah, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat berperan penting dalam memastikan kebutuhan dan hak warga terdampak tetap terpenuhi.

Robert menilai bencana dapat menjadi ujian untuk melihat sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat. Penguatan pemerintah daerah hingga tingkat desa diperlukan agar respons penyelamatan dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat sebelum dukungan dari pemerintah pusat tiba.

Kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta jejaring antarinstansi juga dinilai perlu diperkuat. Dengan fondasi itu, daerah dapat memberikan respons awal secara efektif ketika menghadapi kondisi darurat.

Pengalaman penanganan bencana di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa tantangan tidak berhenti setelah fase tanggap darurat selesai. Ombudsman masih menemukan persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera, mulai dari hunian tetap, jembatan dan konektivitas, pengendalian banjir, irigasi, prasarana air, hingga pemulihan mata pencaharian.

Dari 1.227 sasaran penanganan jembatan, sebanyak 574 masih dalam proses dan 653 belum selesai. Pembangunan hunian tetap juga menghadapi persoalan validasi data, kepastian lokasi dan lahan, pembangunan, serta model hunian.

Persoalan data menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena menentukan ketepatan sasaran bantuan. Di Sumatera Barat, Ombudsman masih menemukan masyarakat dengan rumah terdampak lumpur yang belum seluruhnya memperoleh bantuan.

Robert menilai diperlukan kriteria dan standardisasi yang jelas dalam menentukan penerima bantuan. Ombudsman juga menerima persoalan terkait kompensasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.

Di Sumatera Utara, perbedaan klasifikasi tingkat kerusakan hunian antara data pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Data awal sekitar 24 ribu unit berubah menjadi sekitar 17 ribu unit sehingga diperlukan verifikasi dan validasi bersama agar perbedaan basis data tidak merugikan masyarakat.

Ombudsman turut mencatat persoalan relokasi warga dari zona merah yang belum berjalan maksimal. Di Aceh, kendala pembangunan hunian tetap juga dipengaruhi rantai pasok dan kapasitas pasar, termasuk kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyambut baik penguatan koordinasi dalam penanganan bencana. BNPB menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak agar respons dan pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.

Pada akhirnya, keselamatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah bertindak. Kemampuan masyarakat memahami risiko, menyaring informasi, mematuhi arahan keselamatan, serta menjaga ketenangan turut menentukan efektivitas penanganan.

Di tengah ancaman bencana yang dapat datang silih berganti, informasi akurat menjadi dasar pengambilan keputusan. Kesiapsiagaan menjadi fondasi untuk mengurangi risiko, sementara koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan untuk memastikan perlindungan tetap berjalan.

Dengan mengedepankan ketenangan, kewaspadaan, informasi yang dapat dipercaya, dan kepatuhan terhadap arahan pihak berwenang, masyarakat memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi setiap perubahan kondisi. Pemerintah terus bekerja melalui sistem penanganan yang melibatkan berbagai unsur, sementara masyarakat mengambil peran penting dalam menjaga keselamatan bersama.

Oleh: Jamal Saputra )*

Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan berbagai dinamika alam. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan membuat masyarakat menghadapi potensi bencana seperti erupsi gunung api, hujan lebat, angin kencang, hingga gangguan yang ditimbulkan aktivitas bumi lainnya.

Situasi itu kembali terlihat ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda meningkat. Erupsi dan sebaran abu vulkanik tidak hanya menjadi perhatian dari sisi keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas transportasi, khususnya penerbangan.

Pemerintah merespons perkembangan itu dengan memperkuat pemantauan dan koordinasi antarlembaga. Presiden Prabowo Subianto disebut terus mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta potensi dampaknya dengan mengacu pada laporan, data, dan rekomendasi lembaga teknis yang memiliki kewenangan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah penanganan. Upaya itu mencakup mitigasi dampak erupsi hingga penyesuaian aktivitas transportasi berdasarkan kondisi yang berkembang.

Menurut Qodari, keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, setiap keputusan penanganan perlu mempertimbangkan perkembangan aktivitas vulkanik serta hasil pemantauan lembaga teknis terkait.

Masyarakat juga diimbau tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan selama abu vulkanik masih turun. Warga yang berada di wilayah terdampak dianjurkan menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan, mengenakan kacamata pelindung ketika beraktivitas di luar ruangan, serta menutup pintu dan jendela rumah.

Langkah perlindungan juga mencakup menutup rapat tempat penampungan air bersih, mencukupi kebutuhan air minum, serta mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas. Upaya sederhana itu menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik terhadap masyarakat.

Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan mengambil langkah penyesuaian operasional penerbangan sebagai bagian dari mitigasi keselamatan. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional bandar udara dapat dilakukan apabila sebaran abu vulkanik dinilai berpotensi membahayakan penerbangan.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memantau aktivitas vulkanik dan penyebaran abu, termasuk pengaruhnya terhadap ruang udara serta operasional bandar udara.

Berdasarkan NOTAM A3348/26, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada 6 September 2026 pukul 13.23 hingga 17.30 WIB akibat sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau. Keputusan itu menjadi bagian dari langkah keselamatan penerbangan dan menggantikan NOTAM A3346/26.

Penutupan sementara juga dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu.

Gangguan operasional tersebut berdampak terhadap sekitar 150.000 penumpang dengan 467 penerbangan terdampak. Jumlah itu terdiri atas 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik.

Dudy menegaskan keputusan membuka kembali bandar udara tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi sebaran abu dan hasil pemeriksaan keselamatan sebelum operasional penerbangan kembali dijalankan.

Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Timothy Ivan Triyono, menilai kondisi kebencanaan yang terjadi menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Menurut Timothy, masyarakat perlu memahami bahwa hidup di wilayah dengan dinamika alam membuat kesiapsiagaan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Respons terhadap bencana juga perlu dibangun melalui ketenangan, kewaspadaan, serta kepatuhan terhadap informasi resmi.

Ia menilai penyebaran informasi melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam situasi bencana. Kecepatan informasi yang beredar tidak selalu diikuti proses verifikasi yang memadai sehingga masyarakat perlu memastikan sumber, waktu, dan lokasi sebuah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Informasi yang keliru berpotensi meningkatkan kecemasan dan mendorong masyarakat mengambil keputusan yang tidak tepat. Karena itu, masyarakat dianjurkan mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan lembaga berwenang, termasuk BMKG, BNPB, PVMBG atau Badan Geologi, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan Bakom RI.

Kesiapsiagaan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kepatuhan terhadap zona aman, arahan petugas, serta rekomendasi keselamatan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengurangi risiko.

Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan pemantauan, memberikan peringatan dini, mengambil keputusan keselamatan, serta memastikan pelayanan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan. Pada saat yang sama, masyarakat dapat berkontribusi dengan mempersiapkan keluarga, memahami jalur evakuasi, melindungi kelompok rentan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Penguatan kesiapsiagaan menjadi semakin penting karena ancaman bencana tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Ketika aktivitas vulkanik menjadi perhatian di satu wilayah, daerah lain dapat menghadapi hujan berintensitas tinggi maupun angin kencang.

Kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya terlihat melalui keputusan tanggap darurat. Pemantauan, mitigasi, koordinasi, komunikasi publik, hingga pelayanan kepada masyarakat merupakan rangkaian yang perlu terus berjalan mengikuti perkembangan kondisi.

Karena itu, kesiapsiagaan nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah merespons ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memahami risiko dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Indonesia mungkin tidak dapat mengendalikan kapan gunung api erupsi, hujan turun dengan intensitas tinggi, atau angin kencang melanda. Namun risiko dapat ditekan ketika pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan yang baik.

Dalam menghadapi ancaman bencana, ketenangan diperlukan agar masyarakat tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Kewaspadaan dibutuhkan untuk mengenali perubahan situasi. Sementara informasi resmi menjadi dasar agar setiap tindakan yang diambil tetap sesuai dengan kondisi dan arahan pihak berwenang.

)* Pengamat sosial masyarakat

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak dipilih masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Program tersebut menempati posisi teratas dibandingkan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya yang turut menjadi objek pengukuran dalam survei.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia dengan metode wawancara tatap muka. Hasil survei menunjukkan MBG memperoleh tingkat pilihan publik sebesar 38,4 persen, disusul Sekolah Rakyat sebesar 15,7 persen serta program bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 6,3 persen.

“Program pemerintah yang paling disukai publik, satu itu masih MBG dengan semua kontroversinya begitu ya, 38,4 persen mengatakan Makan Bergizi Gratis, kedua Sekolah Rakyat 15,7 persen dan Bansos atau BLT 6,3 persen,” ucap Rico.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa MBG menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki tingkat pengenalan dan perhatian publik cukup tinggi. Tingginya proporsi masyarakat yang memilih program tersebut juga memperlihatkan kuatnya perhatian terhadap kebijakan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya aspek gizi dan kesehatan.

“Data survei ini menunjukkan bahwa MBG menjadi program yang paling menonjol dalam perhatian publik dan memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan program pemerintah lainnya,” ujar Rico Marbun.

MBG memiliki karakteristik sebagai program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Capaian tersebut sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, memastikan ketepatan sasaran, serta meningkatkan standar implementasi di berbagai daerah. Penguatan pengawasan dan penyempurnaan pelaksanaan secara berkelanjutan diharapkan dapat memastikan manfaat program diterima secara optimal oleh masyarakat.

Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi salah satu program prioritas pemerintah, tetapi juga memperoleh perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program menjadi penting agar manfaat yang diberikan dapat semakin luas serta mendukung agenda peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Hasil survei menunjukkan MBG dan Sekolah Rakyat menjadi dua program pemerintah yang paling mendapat apresiasi masyarakat.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilaksanakan di 38 provinsi menggunakan metode wawancara tatap muka (face-to-face interview) dengan melibatkan 1.212 responden yang telah memiliki hak pilih. Pengumpulan data berlangsung pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026, dengan margin of error sekitar 2,76 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Program pemerintah yang paling disukai publik, satu itu masih MBG dengan semua kontroversinya begitu ya, 38,4 persen mengatakan Makan Bergizi Gratis, kedua Sekolah Rakyat 15,7 persen dan Bansos atau BLT 6,3 persen,” ucap Rico.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa MBG memperoleh tingkat penerimaan publik lebih tinggi dibandingkan sejumlah program pemerintah lainnya. Tingginya apresiasi tersebut menunjukkan perhatian masyarakat terhadap program yang memberikan manfaat langsung, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi peserta didik.

Pelaksanaan MBG juga memiliki dampak lebih luas karena melibatkan berbagai sektor dalam rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi hingga penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Kondisi tersebut membuka ruang keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja di berbagai daerah.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir menanggapi hasil survei Median yang menunjukkan MBG menjadi salah satu program pemerintah yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Don menilai hasil tersebut mencerminkan besarnya dampak program prioritas Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat.

Namun, ia menekankan pemerintah tetap perlu memperhatikan berbagai catatan dan masukan dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

“Kami melihat hasil survei ini sebagai masukan yang penting. Di satu sisi, masyarakat mengakui MBG memberikan manfaat. Bahkan, program ini menjadi salah satu alasan tertinggi masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintah.” kata Don Muzakir.

Posisi MBG sebagai program pemerintah yang paling disukai dalam survei Median menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan manfaat secara langsung sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas pelaksanaannya.

Oleh : Catur Ronggo*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program pemerintah yang berjalan dari pusat ke daerah. Dalam perkembangannya, program ini mulai membentuk keterlibatan sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan terhadap keberlanjutan MBG menjadi gambaran bahwa manfaat program telah menjangkau lebih luas, penerima makanan hingga petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, pekerja dapur, dan keluarga.

Dukungan tersebut tentu tidak berarti pelaksanaan MBG bebas dari tantangan. Sebaliknya, dinamika yang muncul menjadi alasan penting untuk memperbaiki tata kelola tanpa kehilangan tujuan program. Ketika masyarakat menginginkan program berlanjut sambil mendorong evaluasi, hal itu menunjukkan persoalan teknis harus dibenahi, bukan dijadikan alasan untuk menghilangkan manfaat yang telah dirasakan.

Gambaran mengenai keterikatan masyarakat terhadap MBG terlihat di Lamongan, Jawa Timur. Ketua Paguyuban Dapur MBG Lamongan, M. Sirot Juddin, menyampaikan bahwa aksi dukungan yang diikuti sekitar 5.000 peserta merupakan representasi kebersamaan pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok, dan wali murid sama-sama berharap MBG terus berjalan karena mereka telah menjadi bagian dari ekosistem yang terbentuk.

Bagi Sirot, manfaat MBG tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi bagi siswa dan kelompok penerima lainnya. Keberadaan dapur MBG juga membantu menjaga permintaan terhadap berbagai bahan pangan, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, hingga hasil perikanan. Permintaan tersebut ikut menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Ia menilai MBG telah memberikan perbaikan terhadap roda ekonomi lokal, terutama bagi kelompok yang terlibat langsung dalam rantai pasok.

Suara serupa datang dari Jakarta. Perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta, Rima Patricia, melihat keberlanjutan MBG juga berkaitan dengan nasib masyarakat yang telah memperoleh pekerjaan melalui ekosistem program. Dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah, ia menilai penghentian program dapat berdampak pada mereka yang kini menggantungkan aktivitas ekonomi dan pekerjaan pada pelaksanaan MBG. Karena itu, keberlanjutan program dinilai penting, sambil tetap memastikan pembenahan terus dilakukan.

Rima juga menyampaikan perhatian terhadap kualitas pelaksanaan MBG. Menurutnya, tujuan meningkatkan gizi anak harus benar-benar diwujudkan sesuai manfaat yang direncanakan dan tidak boleh disalahgunakan oleh oknum tertentu. Sikap tersebut penting karena dukungan masyarakat terhadap program bukanlah dukungan tanpa kritik. Masyarakat yang merasakan manfaat MBG memiliki kepentingan agar program dijalankan secara benar, berkualitas, dan mampu mencapai sasaran.

Dukungan masyarakat memperlihatkan dimensi ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaan MBG telah melibatkan sektor UMKM dan pemasok bahan pangan dalam rantai pelaksanaannya. Karena itu, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan kesempatan usaha. Dukungan terhadap MBG pada akhirnya lahir dari pengalaman konkret bahwa program ini menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Perspektif mengenai keberlanjutan yang disertai pembenahan juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Ia mendukung komitmen untuk melanjutkan MBG karena program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah persoalan gizi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Irma juga menekankan perlunya evaluasi tata kelola dan pengawasan anggaran agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat.

Pandangan Irma memperlihatkan bahwa keberlanjutan dan evaluasi bukanlah dua hal yang bertentangan. Program sebesar MBG justru membutuhkan pengawasan yang kuat agar setiap kelemahan dapat diperbaiki. Tata kelola yang semakin baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan pengawasan anggaran penting untuk memastikan sumber daya negara digunakan secara bertanggung jawab.

Perkembangan terkini menunjukkan pemerintah mengambil langkah pembenahan secara nyata. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diperketat untuk memastikan standar keamanan pangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan terpenuhi. Pemerintah juga melakukan penutupan terhadap satuan layanan yang tidak memenuhi persyaratan. Langkah ini menegaskan bahwa keberlanjutan MBG tidak berarti mempertahankan seluruh praktik yang ada, tetapi memastikan standar terus diperbaiki.

Di sinilah letak kekuatan MBG sebagai kebijakan publik. Dukungan masyarakat tumbuh bukan hanya karena program memberikan makanan, melainkan karena manfaatnya mulai terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Petani memiliki pasar, nelayan memiliki pembeli, UMKM memperoleh peluang, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan keluarga penerima memperoleh dukungan pemenuhan gizi.

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling disukai publik, dengan 38,4% responden memilih MBG, disusul Sekolah Rakyat 15,7% dan bansos/BLT 6,3%. Rico juga menyebut 36,1% responden ingin MBG tetap dilanjutkan, sementara 34,2% meminta program dihentikan sementara untuk diperbaiki. Selain itu, survei Median mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 56,2%.

Pada akhirnya, tempat MBG di hati rakyat dibangun melalui pengalaman nyata, bukan sekadar slogan. Dukungan dari Lamongan, Jakarta, hingga parlemen menunjukkan harapan agar pemerintah menjaga keberlanjutan program sambil memperkuat tata kelolanya. Dengan komitmen memperbaiki kelemahan, memperketat pengawasan, dan menjaga manfaat bagi masyarakat, pemerintahan Presiden Prabowo berpeluang menjadikan MBG kebijakan yang kuat dan menghadirkan manfaat bagi rakyat Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Radjiman Arif*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan posisinya sebagai salah satu kebijakan sosial strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini membawa agenda memperbaiki gizi, mencegah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG mencerminkan harapan publik agar negara terus memperkuat investasi bagi generasi mendatang.

Perjalanan program berskala nasional tentu tidak lepas dari tantangan. Namun, tantangan tersebut menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan mendorong perbaikan tanpa meninggalkan tujuan utama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pemenuhan gizi yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan MBG sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, intervensi pemenuhan gizi harus dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun kualitas manusia Indonesia sejak dini.

Presiden juga melihat MBG memiliki dampak yang melampaui sektor kesehatan. Ketika dapur-dapur MBG berjalan, kebutuhan bahan pangan dapat menciptakan pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil. Keberhasilan MBG dengan demikian tidak hanya diukur dari makanan yang tersalurkan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang mengikuti pelaksanaannya.

Dalam pandangan Presiden, MBG berpotensi menjangkau masyarakat dalam jumlah besar sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan melalui jaringan dapur dan aktivitas ekonomi pendukungnya. Pendekatan tersebut menjadikan program ini bernilai strategis karena manfaatnya dapat dirasakan penerima utama sekaligus masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

Harapan terhadap perbaikan gizi kemudian diperkuat melalui langkah Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan, bahkan menargetkan penghilangan stunting melalui penguatan MBG dan intervensi yang lebih terarah. Setiap kelompok sasaran, menurutnya, memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda.

Dadan menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memerlukan perhatian lebih dari sekadar penyediaan makanan bergizi. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa MBG diarahkan menjadi bagian dari ekosistem perbaikan gizi yang lebih komprehensif, bukan program yang berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan layanan kesehatan lainnya.

BGN juga memberikan perhatian terhadap ketepatan menu dan keamanan pangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi didukung tenaga ahli gizi untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat dan menyusun menu yang seimbang. Bersamaan dengan itu, penguatan standar higiene dan sanitasi terus dilakukan agar perluasan cakupan program berjalan seiring dengan peningkatan keamanan pangan.

Arah pembenahan tersebut sejalan dengan penajaman kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pemerintah memprioritaskan MBG bagi kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi agar manfaat semakin tepat sasaran.

Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting MBG. Sebaliknya, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola dan pengawasan agar program berjalan semakin baik. Prioritas terhadap kelompok rentan dan daerah 3T menunjukkan bahwa pemerataan akses gizi menjadi bagian dari prinsip keadilan pembangunan.

Pengawasan yang diperketat menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pelaksanaan MBG memenuhi standar, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pertanggungjawaban anggaran. Ketegasan terhadap pelanggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dukungan terhadap MBG pada akhirnya perlu dipahami sebagai dukungan terhadap tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal. Transparansi, pengawasan, ketepatan sasaran, dan standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program.

Pemerintah telah memilih langkah besar dengan menempatkan pemenuhan gizi sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pembenahan agar manfaat MBG semakin kuat dan merata. Dengan pembenahan berkelanjutan, MBG berpeluang menjadi fondasi penting bagi generasi unggul.

Perbaikan yang terus dilakukan juga penting untuk memastikan manfaat program benar-benar berkelanjutan. Program sebesar MBG membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak akan membantu pemerintah mendeteksi persoalan sejak awal dan mempercepat penyelesaiannya. Dengan pola kerja tersebut, setiap tantangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan, menjaga keamanan pangan, dan memastikan tujuan utama MBG tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami arah, perkembangan, serta hasil nyata dari pembenahan program tersebut.

Dukungan masyarakat dan harapan terhadap perbaikan gizi harus menjadi energi bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan program ini. Ketika MBG dijalankan dengan sasaran tepat, tata kelola kuat, dan pengawasan konsisten, program tersebut dapat membuktikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, keberlanjutan MBG menjadi ikhtiar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masa depan Indonesia dibangun oleh generasi yang lebih sehat, kuat, produktif, berdaya saing, serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih setara.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial