Oleh : Garvin Reviano )*

Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, program bantuan pangan hadir sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Bantuan pangan bukan sekadar distribusi bahan kebutuhan pokok, melainkan juga representasi kehadiran negara dalam memastikan setiap warga negara tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di masa penuh tekanan.

Gejolak dunia telah berdampak nyata pada rantai pasok global. Harga pangan internasional yang tidak stabil berimbas pada kondisi domestik, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam situasi seperti ini, bantuan pangan berfungsi sebagai penyangga yang mampu meredam dampak langsung dari kenaikan harga maupun potensi kelangkaan. Dengan intervensi yang tepat sasaran, program ini tidak hanya menjaga konsumsi rumah tangga tetap terjaga, tetapi juga mencegah terjadinya penurunan kualitas gizi yang dapat berdampak jangka panjang.

Lebih dari itu, bantuan pangan juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika daya beli masyarakat tertekan, konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi, dapat mengalami perlambatan. Melalui bantuan pangan, pemerintah secara tidak langsung menjaga roda ekonomi tetap bergerak. Masyarakat yang terbantu dapat mengalokasikan pengeluarannya untuk kebutuhan lain, sehingga aktivitas ekonomi di tingkat lokal tetap hidup dan berkelanjutan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui perpanjangan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah memutuskan memperpanjang distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng hingga April 2026. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang sebagian besar berasal dari kelompok rentan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, program bantuan pangan juga mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat prasejahtera, lansia, hingga daerah-daerah terpencil menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak meninggalkan siapa pun, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah tantangan global.

Keberhasilan program bantuan pangan tentu tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat di lapangan bekerja sama untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, peran aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas program. Dengan adanya pengawasan yang partisipatif, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan 2026 hingga saat ini telah mencapai sekitar 32.145.520 kilogram beras dan 6.438.104 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat. Namun demikian capaian tersebut baru sekitar 4,83 persen dari total target penyaluran bantuan pangan yang direncanakan pemerintah untuk tahun ini secara nasional. Ke depan, Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan sesuai arahan pemerintah, dengan memastikan distribusi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Dalam perspektif jangka panjang, bantuan pangan juga dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Program ini dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan petani lokal, penguatan rantai pasok domestik, serta pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, bantuan pangan tidak hanya bersifat responsif terhadap krisis, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sistem pangan nasional yang lebih tangguh dan mandiri.

Di tengah narasi global yang sering kali dipenuhi kekhawatiran, kehadiran bantuan pangan memberikan pesan optimisme bahwa negara memiliki kapasitas dan komitmen untuk melindungi rakyatnya. Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik dapat dirancang secara adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi. Dengan pendekatan yang tepat, bantuan pangan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi bagi ketahanan nasional yang lebih kuat.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program bantuan pangan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan bantuan secara bijak juga perlu ditingkatkan. Selain itu, inovasi dalam sistem distribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas data penerima bantuan menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas program ke depan.

Bantuan pangan bukan sekadar kebijakan, melainkan wujud nyata dari solidaritas dan gotong royong dalam skala nasional. Di tengah gejolak dunia yang tidak menentu, program ini menjadi jangkar yang menjaga stabilitas sekaligus harapan bagi jutaan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan, bantuan pangan akan terus menjadi penyangga utama dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan ketahanan bangsa Indonesia.

)* Pengamat Isu Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu instrumen yang terbukti efektif adalah program bantuan pangan. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga sebagai alat fiskal strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memastikan stabilitas sosial di berbagai daerah.

Gejolak global yang dipicu oleh konflik geopolitik, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok telah berdampak pada kenaikan harga pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi yang paling rentan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui bantuan pangan menjadi langkah penting untuk mencegah penurunan kesejahteraan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Bantuan pangan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan instrumen ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Pemerintah juga menilai bahwa bantuan pangan memiliki efek ganda, yakni tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas konsumsi domestik.

Program bantuan pangan menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Dengan menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, pemerintah berupaya menghindari perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pangan bukan sekadar program sosial, melainkan bagian integral dari strategi makroekonomi nasional.

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan di seluruh wilaya Indonesia, antara lain di Riau dan Kepri. Perum Bulog Riau-Kepri memastikan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Riau-Kepri, Dani Satrio, mengatakan bahwa total bantuan yang akan disalurkan mencakup jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Provinsi Riau. Total keseluruhan penyaluran bantuan beras setara dengan 11 ribu ton dan minyak makan 2 juta liter kepada 597.998 penerima bantuan se-provinsi Riau.

Menurut Dani, banyaknya bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Bulog tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, tetapi juga memastikan aspek teknis penyaluran berjalan dengan baik agar bantuan tepat sasaran.

Pola distribusi yang dilakukan melibatkan berbagai unsur di lapangan guna mempercepat proses penyaluran dan meminimalisir kendala. Dalam program ini, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan bantuan pangan dalam bentuk paket kebutuhan pokok utama yang telah ditentukan.

Dani mengatakan penyaluran tahap awal dimulai di Kota Pekanbaru dan akan dilanjutkan secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota. Total bantuan yang disalurkan dalam program ini mencapai sekitar 11 ribu ton beras dan 2 juta liter minyak goreng untuk kebutuhan dua bulan.

Dani menegaskan bahwa skema pemberian bantuan untuk dua bulan sekaligus bertujuan untuk memberikan kepastian ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama dalam kelancaran distribusi bantuan ini.

Dani optimistis distribusi bantuan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Riau, SF Hariyanto mengatakan bantuan pangan ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Provinsi Riau. Pihaknya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat.

Hariyanto menjelaskan, setiap kepala keluarga menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah tersebut cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Hariyanto menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pokok. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan Bulog dalam penyaluran bantuan ini.

Bantuan pangan diharapkan tetap menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih berlanjut, fleksibilitas kebijakan dan ketepatan intervensi menjadi kunci utama. Dengan pengelolaan yang baik, bantuan pangan tidak hanya mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, bantuan pangan telah menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, implementasi yang efektif di daerah, serta pengawasan yang ketat, program ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan terus memperkuat sinergi dan evaluasi kebijakan, bantuan pangan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di masa yang akan datang.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Cahya Rumisastro)*

Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belum mereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalam situasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetap terjaga.

Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen ke posisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada 7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembali mengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih berada dalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan Belanja Negara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai instrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar.

Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukar dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkan sebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global.

Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah situasi ini karena upaya menjaga stabilitas rupiah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten. Di sinilah peran Bank Indonesia menjadi sangat strategis dalam mengawal stabilitas nilai tukar melalui instrumen kebijakan yang dimilikinya.

Menanggapi situasi itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa prioritas BI saat ini Adalah menjaga stabilitas kurs rupiah dengan memaksimalkan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang tersedia.

Ia juga menyebut meski konflik Timur Tengah menimbulkan tekanan, kenaikan harga komoditas berdampak positif bagi perekonomian karena posisi Indonesia sebagai negara eksportir. Maka dari itu, tekanan tukar akibat eskalasi diyakini dapat dihadapi.

BI tercatat meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing, sekaligus melakukan penyesuaian pada kepemilikan aset rupiah dan surat berharga negara. Langkah ini ditempuh untuk meredam volatilitas harian yang dipicu tekanan eksternal.

Selain itu, otoritas moneter juga disebut memperkuat kebijakan suku bunga sebagai bagian dari strategi menjaga daya tarik aset domestik. Dengan demikian, aliran modal asing diharapkan tetap stabil dan tidak keluar secara masif yang dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto menuturkan meski efektif dalam jangka pendek, strategi tersebut juga menunjukkan bahwa otoritas moneter semakin sering mengandalkan instrumen stabilisasi setiap kali gejolak global meningkat.

Secara nominal, posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang memadai yakni di atas standar kecukupan internasional. Per akhir periode terbaru, cadangan devisa tercatat sebesar USD148,2 miliar, setara dengan sekitar 6 bulan impor atau 5,8 bulan jika memperhitungkan pembayaran utang luar negeri.

Namun demikian, Rully mengingatkan bahwa tren penurunan cadangan devisa yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut mulai menjadi perhatian pelaku pasar. Sehingga ke depan, keberlanjutan cadangan devisa akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan otoritas moneter menjaga kepercayaan investor.

Selain intervensi jangka pendek, perbaikan fundamental ekonomi juga dinilai menjadi faktor penentu. Sejauh ini, surplus perdagangan masih memberikan bantalan bagi stabilitas eksternal.

Namun, ketidakpastian global yang berlanjut dan kecenderungan investor menghindari risiko (risk-off) berpotensi memicu arus keluar modal. Dalam kondisi tersebut, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat, serta pengelolaan fiskal yang kredibel, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas.

Melihat berbagai langkah yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pemerintah dan otoritas moneter telah bergerak dalam kerangka yang terkoordinasi. Namun demikian, tantangan global yang terus berkembang menuntut kewaspadaan dan respons kebijakan yang adaptif.

Stabilitas rupiah bukan semata ditentukan oleh kekuatan intervensi jangka pendek, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan kredibilitas institusi ekonomi. Kepercayaan pasar menjadi fondasi utama yang harus terus dijaga melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan terukur.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam merancang langkah antisipatif. Penguatan fundamental ekonomi, diversifikasi sumber pertumbuhan, serta pengelolaan risiko menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan nilai tukar.

Dengan sinergi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter, serta dukungan pelaku pasar, stabilitas rupiah dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Ke depan, ketahanan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak dalam merespons perubahan dengan strategi yang adaptif dan terarah.

Top of Form

Bottom of Form

)* Pengamat Kebijakan Moneter

Jawa Barat – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya optimis dan sudah menunjukan fakta bahwa ekonomi Indonesia kuat menghadapi berbagai gejolak global terutama disaat perang.

Hal tersebut disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dihadapan awak media di Jawa Barat.

Menurutnya, perekonomian Indonesia saat ini dipastikan kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

“Yang pertama, kita optimistis dan sudah menunjukkan fakta bahwa ekonomi kita kuat menghadapi berbagai kondisi global terutama perang. Insya Allah kita akan bekerja total untuk kita memiliki daya tahan atau daya kekuatan menghadapi krisis yang terjadi di tingkat global terutama akibat perang. Kita kuat, fondasi ekonomi kuat,” ujar Menko Muhaimin Iskandar saat membuka Rakernas Ikatan Alumni Universitas Terbuka di Bogor, Jawa Barat.

Hal itu dikatakannya terkait taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada anggota Kabinet Merah Putih dalam rapat kerja di Istana.

Dalam taklimat itu, Presiden juga menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun 2026.

“Tidak ada kenaikan harga BBM. Insya Allah sampai akhir tahun tidak akan ada kenaikan harga BBM sehingga tidak perlu panik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Presiden juga meminta Kabinet Merah Putih hingga pejabat daerah untuk bekerja keras membangun percepatan transformasi bangsa.

“Pejabat mulai menteri sampai birokrat diberi arahan oleh Presiden untuk tidak main-main, untuk betul-betul kerja keras. Tidak ada waktu untuk berhenti di dalam membangun percepatan transformasi bangsa,” ungkap Muhaimin Iskandar.

Sementara itu hal senada juga di sampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung. Ia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid.

“Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent dan fleksibel sehingga mampu merespons berbagai risiko eksternal yang muncul akibat ketegangan geopolitik dunia,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan kebijakan fiskal yang berhati-hati tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari kinerja pertumbuhan yang tetap positif”, tuturnya.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sekitar 5,11 persen, dengan akselerasi yang lebih tinggi pada triwulan IV yang mencapai sekitar 5,39 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak dinamis meskipun lingkungan global berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, kata dia.

“Konsumsi masyarakat, investasi, serta berbagai aktivitas ekonomi produktif terus menjadi penggerak utama pertumbuhan,” pungkasnya.

Ditambahkannya, selain pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat inflasi Indonesia juga tetap berada dalam rentang yang terkendali.

“Stabilitas harga tersebut menjadi bukti keberhasilan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

“Kondisi ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan stabilitas ekonomi yang relatif baik di tengah tekanan global,” tutup Juda Agung.

Jakarta,- Kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia terus menguat seiring dengan semakin kokohnya fondasi makroekonomi nasional. Di tengah tekanan global yang ditandai dengan volatilitas pasar, ketatnya likuiditas, serta fluktuasi harga energi, Indonesia dinilai mampu menunjukkan stabilitas yang konsisten dan menjanjikan bagi para investor.

Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, dalam riset terbarunya menegaskan bahwa profil makroekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 menunjukkan tren yang semakin solid. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin diperhitungkan di kawasan emerging markets.

“Dalam ekonomi global saat ini, pertumbuhan saja tidak cukup untuk menarik kapital. Konsistensi kebijakan menjadi faktor utama. Indonesia menunjukkan disiplin tersebut,” ujar Shan.

Ia menilai bahwa pendekatan kebijakan ekonomi Indonesia yang terukur dan konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan di tengah gejolak global. Ketika banyak negara menghadapi tekanan berat, Indonesia justru mampu mempertahankan stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, serta proyeksi tahunan antara 5,0% hingga 6,0%.

Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai kuat dan berkelanjutan. Konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi penopang utama, sementara investasi yang berada di kisaran 30%–31% memperkuat basis pertumbuhan jangka panjang.

“Ini bukan pertumbuhan yang didorong oleh ekses. Ini adalah pertumbuhan yang dibangun di atas struktur yang kuat,” tegas Shan.

Lebih lanjut, ia menyoroti transformasi ekonomi Indonesia yang mulai bergerak dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara dengan nilai tambah industri yang lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi dinilai berhasil mendorong Indonesia naik dalam rantai nilai global.

“Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Negara ini mulai naik ke rantai nilai dengan mengubah sumber daya menjadi leverage industri,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas moneter, nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.700 per dolar AS dinilai mencerminkan kondisi yang sehat dan terkendali. Shan menegaskan bahwa pasar lebih menghargai stabilitas dibandingkan sekadar kekuatan nominal mata uang.

“Pasar bisa menerima depresiasi. Yang tidak bisa diterima adalah ketidakteraturan. Indonesia menawarkan stabilitas tersebut,” katanya.

Selain itu, kebijakan fiskal Indonesia juga menunjukkan kehati-hatian yang tinggi. Dengan defisit anggaran sekitar 2,5% dari PDB dan rasio utang pemerintah di kisaran 40%, Indonesia dinilai menerapkan pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi jangka panjang.

“Ini bukan kebijakan yang reaktif. Ini kebijakan yang terukur dan antisipatif,” ujar Shan.

Dalam konteks global, Shan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari kategori “quality emerging markets”, yaitu negara berkembang yang mampu menjaga stabilitas dan ketahanan di tengah tekanan global.

“Di dunia yang penuh volatilitas, kapital tidak lagi hanya mencari pertumbuhan. Kapital mencari konsistensi, disiplin, dan ketahanan. Indonesia telah menunjukkan itu,” pungkasnya.

Dengan fondasi ekonomi yang semakin solid dan kebijakan yang konsisten, Indonesia kini berada pada posisi strategis untuk menarik lebih banyak investasi global, sekaligus memperkuat perannya sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat internasional.

Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran target pemerintah sebesar 5,4 persen, meski proyeksi Bank Dunia menunjukkan angka yang lebih rendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan keyakinan tersebut sejalan dengan fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat dan menarik bagi investor global.

“Yakin (masih sesuai target 5,4 persen),” ujar Febrio saat ditemui di Jakarta. Ia menambahkan, perhatian Bank Dunia terhadap Indonesia justru menjadi sinyal positif bagi iklim investasi.

“Mereka ingin memastikan bahwa ada investasi yang masuk ke Indonesia,” katanya.

Dengan kombinasi konsumsi domestik yang kuat, stabilitas makroekonomi, serta upaya pemerintah menjaga iklim investasi, Kemenkeu yakin target pertumbuhan 5,4 persen masih realistis dicapai.

“Yang penting kita bisa deliver dan itu menjadi kabar baik bagi investor,” tegas Febrio.

Bank Dunia sebelumnya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi sekitar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Revisi ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga energi dan ketegangan geopolitik. Namun, pemerintah menilai proyeksi tersebut terlalu konservatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan secara terbuka meragukan perhitungan lembaga internasional tersebut.

“Saya pikir World Bank salah hitung,” kata Purbaya. Ia menilai asumsi yang digunakan Bank Dunia, khususnya terkait lonjakan harga minyak dunia, terlalu pesimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri yang memperoleh gelar Doktor dari Purdue University ini menilai bahwa langkah Bank Dunia seolah menghitung Indonesia mendekati fase resesi.vMenurutnya, jika harga energi kembali stabil, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi juga akan berubah.

“Kalau sebulan dari sini harga minyak turun, normal lagi, World Bank pasti akan berubah prediksinya,” ujarnya.

Optimisme pemerintah juga didukung oleh kinerja ekonomi awal tahun. Purbaya menyebut pertumbuhan pada kuartal I-2026 berpotensi berada di kisaran 5,5 persen, mencerminkan daya tahan ekonomi domestik yang masih terjaga.

JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2026 akan mengalami percepatan seiring implementasi program prioritas yang dinilai berjalan sesuai rencana dan mulai memberikan dampak nyata.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa indikator awal ekonomi menunjukkan tren yang positif. Pemerintah saat ini masih menunggu rilis resmi data pertumbuhan kuartal I-2026 sebagai pijakan untuk melihat arah ekonomi ke depan.

“Kalau saya lihat sih dari data-data yang ada sepertinya cukup baik bulan pertama. Itu saya pikir kalau di atas 5,5% kan sudah clear bahwa kita sudah betul-betul berbelok ekonominya,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, pertumbuhan di atas 5,5% akan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Kondisi tersebut diyakini mampu mendorong perubahan sentimen pelaku usaha dan investor.

“Itu saya harapkan merubah sentimen para pelaku bisnis dan kita yakin dengan desain pembangunan sekarang harusnya ke depan kita akan lebih cepat lagi pertumbuhannya,” lanjutnya.

Optimisme tersebut didukung oleh sejumlah indikator ekonomi, terutama dari sisi konsumsi. Survei konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, hingga peningkatan pembelian kendaraan bermotor menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi domestik.

“Jadi bukan saya optimis, saya melihat data. Dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Data-data itu adalah dampak dari kebijakan di belakang,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga melalui belanja negara yang dilakukan tepat waktu serta upaya berkelanjutan dalam memperbaiki iklim usaha.

Di tengah optimisme pemerintah, sejumlah lembaga internasional justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%. Organisation for Economic Co-operation and Development menurunkan proyeksi menjadi 4,8%, sementara World Bank memperkirakan pertumbuhan hanya 4,7% pada 2026.

Revisi tersebut dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak global dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan akibat dinamika geopolitik global.

Meski demikian, pemerintah tetap yakin bahwa fundamental ekonomi domestik yang kuat serta efektivitas kebijakan fiskal akan menjadi penopang utama. Dengan dukungan program prioritas yang berjalan optimal, percepatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 dinilai berada pada jalur yang realistis untuk dicapai.

JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimisme terhadap kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mampu melampaui angka 5,5 persen pada periode Januari hingga Maret 2026.

“Untuk kuartal pertama, kami optimis pertumbuhan akan mencapai setidaknya 5,5 persen. Pada akhir tahun, pertumbuhan diharapkan minimal 5,4 persen, sesuai dengan anggaran negara,” kata Airlangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di tengah berbagai tantangan ekonomi global, termasuk ketidakpastian pasar keuangan dan dinamika perdagangan internasional yang terus berkembang.

“Pemerintah mempertahankan asumsi pertumbuhan dasar untuk 2026 sekitar 5,4 persen, seperti yang tercantum dalam anggaran negara,” jelasnya.

Pemerintah juga bersiap menyesuaikan kebijakan ekonomi nasional merespons gejolak harga energi dan gangguan rantai pasokan global yang dipicu konflik Timur Tengah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Indonesia.

“Setiap kenaikan US$1 dalam harga bahan bakar berdampak pada anggaran lebih dari enam triliun rupiah (US$351,55 juta). Dampak bersih, termasuk keuntungan ekspor dan subsidi, tetap dapat dikelola,” tutur Airlangga.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan tersebut sejalan dengan target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menilai konsumsi domestik yang kuat, realisasi investasi yang terjaga, serta ekspor komoditas unggulan menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas makroekonomi melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan realisasi belanja negara yang berdampak langsung terhadap perekonomian riil.

“Fundamental domestik yang kuat, terutama konsumsi rumah tangga, mendukung ekspektasi pertumbuhan,” katanya.

Hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,4 persen, angka yang dinilai realistis di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Dengan optimisme pertumbuhan ekonomi minimal 5,5 persen di kuartal I dan 5,4 persen hingga akhir 2026, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan global. [-RWA]

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyesuaian proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia mencerminkan dinamika global yang juga dialami banyak negara. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan karena mampu tumbuh di atas rata-rata global dengan dukungan sektor domestik dan kebijakan pemerintah yang adaptif.

“Dengan situasi perang kan, ya mereka semua menurunkan (proyeksi) di berbagai wilayah,” ujar Airlangga.

Airlangga menerangkan, proyeksi yang diberikan oleh Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas pertumbuhan global rata-rata, yakni 3,4 persen. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa sesuai harapan.

“Pertumbuhan global rata-rata kan 3,4 persen, tapi kalau Indonesia sendiri optimis karena nanti di kuartal I (2026) lihat saja hasilnya seperti apa,” ungkapnya.

Terkait hal itu, nada positif juga disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia. Meskipun, menurutnya, Indonesia sulit menembus level lima persen.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembuh 5 persen,” tuturnya.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen karena ditopang oleh faktor musiman seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun di kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diprediksi menghadapi tekanan penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, dan ketidakpastian global yang membuat investor bersikap wait and see. Di samping itu, El Nino yang melanda Indonesia dapat memperburuk kondisi tersebut.

Di tengah tantangan kondisi itu, Wijayanto menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada 2026 menjadi sangat bergantung pada konsumsi domestik dengan sejumlah sektor bisa berperan sebagai motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” jelasnya.

Untuk diketahui, Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025. Lembaga tersebut menyebut perlambatan dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Bank Dunia pun tetap yakin Indonesia masih memiliki penyangga ekonomi seperti ekspor komoditas dan inisiatif investasi pemerintah, yang dapat membantu meredam dampak kenaikan biaya energi dalam jangka pendek.

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dinilai masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia, meskipun sulit menembus level lima persen di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen,” kata Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari 4,8 persen.

Wijayanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen, karena aktivitas ekonomi terbantu oleh faktor musiman, seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun pada kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, serta ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap wait and see.

Di samping itu ada potensi El Nino yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi pada 2026 sangat bergantung pada konsumsi domestik di tengah terbatasnya dorongan dari komponen lain seperti proyeksi investasi yang cenderung landai, belanja pemerintah yang terbatas, serta kinerja ekspor yang diperkirakan tidak mengalami lonjakan signifikan.

Dalam kondisi ini, sejumlah sektor diperkirakan menjadi motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pemangkasan proyeksi pertumbuhan dari Bank Dunia. Menurutnya, revisi tersebut merupakan hal yang wajar di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memengaruhi banyak negara.

“Dengan situasi perang kan, ya mereka semua menurunkan (proyeksi) di berbagai wilayah,” ucap Airlangga.

Airlangga menilai proyeksi ini masih tergolong optimistis karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

“Kita lihat angka itu juga masih di atas pertumbuhan global rata-rata. Pertumbuhan global rata-rata kan di 3,4 persen, tapi kalau Indonesia sendiri optimis karena nanti di kuartal I (2026) lihat aja hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Perlambatan ini dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki penyangga ekonomi, antara lain dari ekspor komoditas dan inisiatif investasi pemerintah, yang dapat membantu meredam dampak kenaikan biaya energi dalam jangka pendek. [*]