Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset nantinya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan juga sejumlah kejahatan lain, mengacu pada praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu menerapkan aturan dengan cakupan lebih luas.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa di berbagai negara, aturan perampasan aset lazimnya tidak hanya berlaku untuk perkara korupsi.

“Kalau dilihat dari praktik di negara-negara lain, cakupan UU Perampasan Aset tidak melulu soal tipikor, sebab ada tindak pidana lain yang dampaknya juga sama-sama merugikan negara dan masyarakat luas,” ungkapnya.

Ia mencontohkan skema civil forfeiture di Amerika Serikat yang memberi wewenang bagi penegak hukum untuk menyita hasil kejahatan narkotika, pencucian uang, penyelundupan, hingga manipulasi pasar modal. Di Inggris, ketentuan perampasan aset tertuang dalam Proceeds of Crime Act 2002 yang ditopang instrumen Unexplained Wealth Orders, mencakup aset dari kejahatan berat, penghindaran pajak, sampai penipuan terorganisasi, bahkan sebelum ada putusan pidana. Australia turut memiliki regulasi serupa yang menjangkau kejahatan terorganisasi, peredaran narkoba, kejahatan kepabeanan, hingga kejahatan finansial skala besar.

Habiburokhman menyebut, pihaknya menerima banyak masukan agar tindak pidana narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan, perpajakan, sampai sektor asuransi turut masuk dalam skema perampasan aset tanpa pemidanaan.

“Dampak kerugian dari jenis-jenis kejahatan itu sebenarnya tidak kalah parahnya,” ujarnya.

Menurutnya, perampasan aset pada perkara narkotika dan terorisme dapat memutus arus dana sekaligus melumpuhkan jaringan pelaku. Pada kasus penipuan investasi dan asuransi, langkah itu dinilai krusial mengembalikan kerugian korban yang asetnya kerap disembunyikan. Ia menegaskan, semangat utama RUU ini adalah agar pelaku kejahatan tidak lagi bisa menikmati hasil perbuatannya, atau prinsip crime does not pay. Komisi III juga menyoroti pentingnya integritas aparat penegak hukum agar payung hukum ini tidak disalahgunakan.

“Kami ingin memastikan RUU Perampasan Aset ini benar-benar jadi payung hukum yang menyeluruh, progresif, dan seimbang, demi memulihkan kerugian negara maupun kerugian masyarakat secara utuh,” katanya.

Dukungan juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai penguatan pemulihan aset perlu didukung kapasitas penelusuran berbasis data.

“KPK mendukung penuh langkah pemerintah untuk segera merampungkan pengesahan RUU Perampasan Aset,” kata Budi.

Sinergi antara DPR, pemerintah, dan KPK dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan keseriusan bersama untuk menutup celah bagi pelaku kejahatan menikmati hasil perbuatannya.

Jakarta – Negara diminta memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali menjadi milik negara melalui mekanisme perampasan yang tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa aset milik para koruptor akan tetap menjadi target utama dalam beleid tersebut, kendati naskah rancangan yang ada sekarang masih terus mengalami proses penyempurnaan dengan menampung masukan publik serta para ahli hukum.

“Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu yang aset yang dirampas,” kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dasco menuturkan, proses penggodokan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap penyempurnaan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa ketentuan dalam naskah lama perlu diselaraskan kembali karena disusun sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru diberlakukan. Oleh sebab itu, DPR membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberi masukan demi penyempurnaan rancangan yang sudah tersusun.

“Nanti kita akan sesuaikan, oleh karena itu sekarang ini kita lagi banyak meminta partisipasi publik yang banyak untuk menyempurnakan kemudian draft yang ada,” ujar Dasco.

Ia juga menyebut bahwa isi RUU tersebut masih mungkin berubah seiring berjalannya proses pembahasan di parlemen.

“Nanti kita lihat, ini kan perkembangan banyak, dinamika di lapangan,” kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco memastikan penyempurnaan naskah akan terus berjalan dengan mengakomodasi pandangan dari kalangan pakar hukum.

“Saya kalau pasal gak terlalu jelas tapi kira kira ya penyempurnaan terus dilakukan terutama memasukkan dari para pakar dan lain lain,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai tenggat penyelesaian RUU tersebut, ia menyatakan keyakinannya bahwa pembahasan akan tuntas tepat waktu.

“Kalau 15 Desember insyaallah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa ada 13 kategori tindak pidana yang diusulkan tercakup dalam RUU Perampasan Aset, mencakup tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perdagangan orang.

Habiburokhman menyebutkan, aturan perampasan aset yang berlaku lintas jenis tindak pidana tersebut sejalan dengan praktik yang sudah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain.

Ia mengingatkan agar penegakan hukum dalam perampasan aset tidak diterapkan sewenang-wenang kepada masyarakat. Menurutnya, Undang-Undang Perampasan Aset kelak tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk memeras warga, mengkriminalisasi lawan politik, ataupun membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Oleh: Yoga Prasetya

Upaya memperkuat pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan agar tindak pidana korupsi benar-benar kehilangan manfaat ekonominya. Dalam konteks itulah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang dinilai penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang disempurnakan DPR. Menurut Dasco, harta yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi akan masuk dalam kategori aset yang dapat dirampas negara. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama rancangan undang-undang ini bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pihak yang melakukan tindak pidana.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyempurnaan karena sejumlah materi dalam draf lama perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan sistem hukum setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.

Menurut Dasco, penyesuaian terhadap kedua regulasi tersebut menjadi langkah penting agar RUU Perampasan Aset nantinya memiliki sinkronisasi dengan sistem hukum pidana yang berlaku. Ia menilai pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena setiap ketentuan harus memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif ketika menghadapi berbagai jenis perkara pidana di lapangan.

Dalam proses penyempurnaan tersebut, DPR juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dasco menyampaikan bahwa berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun para pakar sangat dibutuhkan untuk memperbaiki substansi draf yang telah ada. Langkah ini dinilai penting karena undang-undang yang baik bukan hanya lahir dari pembahasan internal lembaga legislatif, tetapi juga dari keterlibatan publik yang memahami persoalan hukum secara langsung maupun akademis.

Dasco juga mengakui bahwa dinamika pembahasan masih terus berkembang. Ia menilai cakupan materi dalam RUU Perampasan Aset masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kebutuhan hukum dan kondisi yang berkembang selama proses legislasi berlangsung. Oleh sebab itu, penyempurnaan terhadap setiap pasal akan terus dilakukan agar tidak menimbulkan celah hukum maupun persoalan dalam implementasinya di masa mendatang.

Optimisme terhadap penyelesaian pembahasan juga disampaikan Sufmi Dasco Ahmad. Saat ditanya mengenai target pengesahan, ia menyebut DPR menargetkan pembahasan dapat diselesaikan pada 15 Desember. Target tersebut tentu menjadi harapan agar Indonesia segera memiliki instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam mengejar aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi yang selama ini menjadi salah satu kejahatan dengan dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa terdapat 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang serta sejumlah kejahatan lainnya. Menurut Habiburokhman, konsep perampasan aset terhadap berbagai jenis tindak pidana tersebut memiliki kemiripan dengan mekanisme hukum yang telah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain yang menggunakan instrumen perampasan aset untuk memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan.

Meski demikian, Habiburokhman memberikan penekanan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Ia menilai undang-undang tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menjadi alat kekuasaan yang justru merugikan masyarakat. Perampasan aset, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi sarana memeras warga, mengkriminalisasi lawan politik, maupun membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah atau kekuasaan.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya berbicara mengenai ketegasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Regulasi yang kuat harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dengan kewajiban menjaga agar setiap proses hukum berjalan berdasarkan bukti, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir, berbagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta memperbaiki efektivitas penegakan hukum menjadi bagian dari arah kebijakan yang terus diupayakan. Keberhasilan pemerintah selama setahun tersebut tidak semata diukur dari pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari komitmen membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Karena itu, RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai salah satu momentum penting dalam memperkuat fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberadaan regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengejar harta hasil tindak pidana, tetapi juga memastikan adanya mekanisme hukum yang adil sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, publik berharap pembahasan RUU Perampasan Aset hingga target 15 Desember benar-benar menghasilkan undang-undang yang berpihak pada keadilan. Ketegasan dalam merampas harta hasil korupsi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, pengawasan yang kuat, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. Dengan demikian, perjuangan memberantas korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga mampu mengembalikan aset negara, mempersempit ruang keuntungan dari kejahatan, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

*) Pengamat Hukum dan Pemerintahan

Oleh: Rizky Kurniawan

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa aturan ini akan menjangkau lebih dari sekadar pelaku korupsi. Selain koruptor, RUU tersebut dirancang untuk menyasar bandar narkoba, jaringan teroris, hingga pelaku penipuan investasi, sejalan dengan praktik yang lebih dulu diterapkan di sejumlah negara maju.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa di banyak negara, regulasi perampasan aset memang tidak hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi. Ia beralasan bahwa terdapat sejumlah jenis kejahatan lain yang secara substansial sama-sama menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat luas, sehingga sudah sepatutnya turut dijangkau oleh instrumen hukum serupa.

Sebagai perbandingan, Habiburokhman menyinggung penerapan rezim civil forfeiture di Amerika Serikat, yang memungkinkan aparat penegak hukum menyita hasil kejahatan mulai dari narkotika, pencucian uang, penyelundupan, hingga manipulasi pasar modal. Ia juga menyoroti Inggris yang mengatur perampasan aset lewat Proceeds of Crime Act 2002 yang diperkuat dengan instrumen Unexplained Wealth Orders, mencakup perampasan aset dari kejahatan berat, penghindaran pajak, sampai penipuan terorganisasi tanpa perlu menunggu vonis pengadilan. Sementara itu, Australia disebut memiliki beleid sejenis melalui Proceeds of Crime Act 2002 yang menjangkau kejahatan terorganisasi, peredaran obat terlarang, kejahatan kepabeanan, hingga kejahatan finansial berskala besar.

Menurut Habiburokhman, pihaknya menerima banyak masukan agar tindak pidana narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan hidup, sektor perpajakan, hingga sektor perasuransian turut dimasukkan ke dalam skema perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Ia menilai dampak kerugian yang ditimbulkan berbagai kejahatan tersebut sama sekali tidak kalah merusak dibandingkan korupsi.

Ia menambahkan, perampasan aset dalam perkara narkotika dan terorisme dapat menjadi cara efektif untuk memutus aliran dana sekaligus melucuti aset logistik yang selama ini digunakan bandar maupun jaringan teror untuk beroperasi. Legislator Partai Gerindra ini meyakini langkah tersebut mampu melumpuhkan jaringan kejahatan sekaligus mencegah regenerasi pelaku baru di kemudian hari.

Untuk kasus penipuan investasi maupun kejahatan di sektor asuransi, Habiburokhman menilai perampasan aset sangat penting guna memulihkan kerugian yang dialami korban. Pasalnya, aset pelaku kejahatan jenis ini kerap disamarkan atau dialihkan sedemikian rupa sehingga proses pemulihan kerugian menjadi berlarut-larut dan sulit dieksekusi.

Atas dasar itu, Habiburokhman menegaskan bahwa semangat utama RUU Perampasan Aset adalah memastikan tidak ada pelaku kejahatan yang bisa menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum, sejalan dengan prinsip crime does not pay. Di sisi lain, Komisi III DPR juga menaruh perhatian besar terhadap integritas aparat penegak hukum yang kelak akan menjalankan undang-undang ini, agar instrumen tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan korupsi maupun kriminalisasi pihak tertentu. Komisi III menyatakan komitmennya agar RUU Perampasan Aset kelak menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional, sehingga mampu memulihkan kerugian negara sekaligus kerugian publik secara menyeluruh.

Dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU ini juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena penguatan instrumen hukum tersebut dinilai mendesak untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Budi menekankan bahwa penguatan asset recovery perlu dibarengi kemampuan penelusuran aset yang berbasis data, sebab pendekatan semacam ini dapat membantu aparat penegak hukum membaca pola transaksi, melacak aliran dana, sekaligus mengidentifikasi aset-aset yang terkait dengan tindak pidana.

Budi menuturkan bahwa KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan turut memperkuat pemahaman mengenai penelusuran aset melalui forum bertajuk Merdeka dari Fraud: Membaca Data, Mengungkap Jejak, dan Memulihkan Aset yang digelar akhir Agustus lalu. Ia menjelaskan bahwa penelusuran aset dapat ditempuh melalui analisis transaksi keuangan, analisis data, akuntansi forensik, sampai asset tracing, mengingat kompleksitas transaksi keuangan dan pola perpindahan aset yang kian rumit membuat pendekatan berbasis data menjadi semakin krusial. KPK juga memandang kompetensi auditor investigatif BPKP dapat memperkuat proses pelacakan aset, dan kolaborasi antara penegak hukum dengan lembaga yang memiliki keahlian audit investigatif dinilai mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara berbasis data.

Selama setahun terakhir, pemerintah sebenarnya telah menunjukkan sejumlah langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara, mulai dari penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, digitalisasi sistem pelaporan keuangan untuk meminimalkan celah penyalahgunaan anggaran, hingga upaya perbaikan regulasi yang mendukung transparansi pengelolaan aset publik. Capaian tersebut menjadi modal penting sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melangkah lebih jauh melalui RUU Perampasan Aset agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bagi KPK tidak boleh berhenti sebatas proses hukum terhadap pelaku, sebab pemulihan uang dan aset hasil kejahatan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk memastikan kerugian negara benar-benar dapat dikembalikan. RUU Perampasan Aset yang menjangkau koruptor, bandar narkoba, hingga teroris ini diharapkan segera dituntaskan pembahasannya, agar keadilan bagi korban dan negara tidak lagi tertunda oleh kerumitan proses hukum yang berlarut-larut.

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum

Jakarta – Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyikapi dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam tindakan kekerasan pada rangkaian aksi demonstrasi 27 Agustus 2026. Pemerintah memastikan setiap langkah terhadap ormas dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah tidak akan mengambil tindakan hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.

“Yang penting itu kan, satu proses hukum. Kedua, data-datanya seperti apa. Dan yang ketiga, sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya,” ujarnya.

Menurut Bima, pemerintah akan terlebih dahulu melihat fakta di lapangan dan memastikan lembaga yang memiliki kewenangan dapat menjalankan proses sesuai aturan. Ormas yang terdaftar berada dalam lingkup kewenangan Kemendagri, sedangkan organisasi berbadan hukum memiliki mekanisme penanganan melalui Kementerian Hukum.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian sekaligus ketegasan. Apabila nantinya ditemukan bukti kuat mengenai pelanggaran hukum, langkah penindakan dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sanksi tidak diberikan secara serampangan dan tidak menimbulkan generalisasi terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan.

Di sisi lain, penanganan aparat terhadap aksi 27 Agustus 2026 mendapat apresiasi dari sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik.

Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohi menilai pemerintah berhasil menjaga situasi sehingga kericuhan yang terjadi tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

“Polri dinilai berhasil dalam melakukan pengamanan dan pencegahan kerusuhan dalam aksi skala besar pada 27 Agustus 2026,” kata Faisal.

Ia juga menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan menghormati ketertiban umum serta hak masyarakat lainnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai narasi provokatif, terutama informasi yang belum memiliki dasar fakta dan sumber resmi. Sikap tenang dan kritis diperlukan agar persoalan hukum dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat.

Pemerintah pada prinsipnya tetap membuka ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, tindakan yang terbukti melanggar hukum akan diproses secara tegas sesuai aturan.

Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan penegakan hukum berlangsung adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

JAKARTA — Pemerintah menegaskan penanganan organisasi kemasyarakatan yang terindikasi terlibat dalam aksi kekerasan akan dilakukan berdasarkan bukti, proses hukum, dan kewenangan lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan aturan tidak dilakukan secara sembarangan serta tetap menjunjung prinsip negara hukum.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan memastikan fakta yang terjadi di lapangan sebelum menentukan langkah terhadap organisasi yang diduga melakukan pelanggaran. Penanganan setiap kasus, menurutnya, juga harus disesuaikan dengan status hukum organisasi yang bersangkutan.

“Yang penting itu kan, satu proses hukum. Kedua, data-datanya seperti apa. Dan yang ketiga, sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya,” ujar Bima Arya.

Bima menjelaskan Kemendagri memiliki kewenangan terhadap organisasi yang tercatat atau terdaftar di kementerian tersebut. Sementara organisasi yang telah berbadan hukum berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ormas badan hukum itu di Kementerian Hukum. Jadi, ormas terdaftar adalah urusan kami, bisa melihat. Tapi ormas yang sudah berbadan hukum, itu di Kementerian Hukum,” paparnya.

Menurut Bima, pemberian sanksi hingga kemungkinan pencabutan izin membutuhkan pembuktian yang kuat. Pemerintah harus memastikan terlebih dahulu adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku sebelum mengambil tindakan administratif maupun hukum.

“Prosesnya kan nanti di Kementerian Hukum. Tapi tentu harus ada pembuktian dulu apakah melanggar dasar negara, konstitusi, dan lain-lain,” ucapnya.

Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohi menilai penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan harus tetap dibedakan dengan pelaksanaan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi negara.

“Demonstrasi pada dasarnya hak asasi warga negara sehingga sudah sepatutnya negara menjamin pelaksanaannya,” ujar Faisal.

Meski demikian, Faisal menekankan kebebasan tersebut tetap memiliki batas dan harus dijalankan dengan menghormati keamanan, ketertiban, serta hak masyarakat lainnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Polri dinilai berhasil dalam melakukan pengamanan dan pencegahan kerusuhan dalam aksi skala besar pada 27 Agustus 2026,” katanya.

Pemerintah pun diharapkan dapat menangani setiap dugaan keterlibatan ormas dalam kekerasan secara objektif dan berbasis fakta. Dengan proses yang transparan serta sesuai kewenangan, penegakan hukum dapat berjalan tegas tanpa mengabaikan hak konstitusional masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi. (*)

*) Oleh : M Dava Firdaus

Jakarta – Penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga terlibat dalam kericuhan setelah demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 perlu dilakukan secara tegas, tetapi tetap berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang menyasar kelompok tertentu hanya karena identitas organisasinya. Polda Metro Jaya sendiri masih mendalami dugaan keterlibatan ormas dan menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar harus diverifikasi sebelum dinyatakan sebagai fakta. Polda Metro Jaya Telusuri Dugaan Keterlibatan Ormas

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan proses pendalaman dilakukan untuk memastikan siapa saja yang berada di lokasi kericuhan serta bagaimana peran masing-masing pihak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan dari video atau informasi yang beredar di media sosial. Budi menekankan bahwa fakta harus terverifikasi terlebih dahulu, terutama karena sejumlah unggahan mengenai kericuhan juga dinilai mengandung disinformasi, provokasi, atau menggunakan dokumentasi lama yang seolah-olah menggambarkan kejadian terbaru. Pernyataan Budi Hermanto soal verifikasi dugaan keterlibatan ormas

Pendekatan berbasis bukti menjadi penting karena sebuah kericuhan dapat melibatkan banyak orang dengan peran yang berbeda. Ada orang yang mungkin hanya berada di lokasi, ada yang melakukan tindakan kekerasan, sementara pihak lain bisa saja memiliki peran dalam mengarahkan atau mendanai tindakan tersebut. Karena itu, penyidik perlu memisahkan antara kehadiran seseorang dengan keterlibatan pidana. Rekaman kamera pengawas, video dari masyarakat, keterangan saksi, barang bukti, komunikasi digital, serta rangkaian peristiwa dapat menjadi bagian dari proses untuk menguji setiap dugaan secara objektif.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian juga meminta aparat melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap dugaan keterlibatan ormas dalam kerusuhan di kawasan Pejompongan. Menurut Saurlin, penyelidikan diperlukan untuk mengidentifikasi secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut. Sikap ini memperlihatkan bahwa penanganan pascademo tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga harus memastikan setiap tuduhan terhadap kelompok atau organisasi memiliki dasar fakta yang kuat. Komnas HAM Minta Penyelidikan Dugaan Keterlibatan Ormas

Ketegasan aparat tetap diperlukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan melanggar hukum. Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti memberikan ruang untuk melakukan kekerasan, perusakan fasilitas umum, penganiayaan, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan telah menetapkan 45 tersangka dalam perkara kericuhan tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diperoleh selama penyidikan. Laporan penetapan 45 tersangka dalam kericuhan demo DPR

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya menyoroti perlunya pengusutan secara transparan terhadap dugaan keterlibatan kelompok sipil atau organisasi kemasyarakatan dalam kericuhan pascademonstrasi. Menurutnya, setiap dugaan kekerasan harus diperiksa tanpa pandang bulu agar proses hukum dapat mengungkap siapa yang melakukan tindakan kekerasan dan siapa yang memiliki peran dalam rangkaian peristiwa tersebut. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan ormas tidak boleh didasarkan pada asumsi, melainkan harus ditopang bukti dan proses penyelidikan yang dapat diuji

Pada saat yang sama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa tindakan terhadap ormas tetap mengikuti koridor peraturan perundang-undangan. UU Nomor 16 Tahun 2017 menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur perubahan ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan, termasuk kewajiban ormas untuk menjalankan aktivitas sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan. Artinya, apabila suatu organisasi terbukti melakukan pelanggaran, tindakan hukum harus diarahkan kepada perbuatan dan pihak yang bertanggung jawab, bukan semata-mata karena label atau nama organisasinya. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penegakan aturan terhadap ormas juga perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Setiap tindakan administratif maupun hukum sebaiknya didasarkan pada hasil pemeriksaan yang jelas, dengan membedakan antara pelanggaran yang dilakukan individu dan tanggung jawab organisasi secara kelembagaan. Dengan cara ini, pemerintah dapat menunjukkan bahwa ketegasan terhadap tindakan yang melanggar hukum tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi secara damai.

Pada akhirnya, penanganan ormas pascademonstrasi membutuhkan dua hal yang harus berjalan bersamaan, yakni ketegasan dan kehati-hatian. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan maupun perusakan berlangsung tanpa pertanggungjawaban, tetapi negara juga harus memastikan proses hukum tidak dibangun dari asumsi, potongan video, atau informasi yang belum teruji. Prinsip tersebut akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap terlindungi. Dengan penyelidikan yang transparan, bukti yang kuat, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu, penanganan kericuhan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi tetap berjalan tertib dan bertanggung jawab. Polri Tegaskan Pengamanan Demonstrasi untuk Menjaga Hak Berpendapat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Alexander Royce*)

Demokrasi di Indonesia senantiasa memberikan ruang luas bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh bermutasi menjadi ruang anarki yang merugikan kepentingan umum. Dinamika demonstrasi pada akhir Agustus dua ribu dua puluh enam menjadi ujian nyata sekaligus pembuktian kuat bagi komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak demokrasi, sembari tetap menjaga stabilitas keamanan nasional. Menghadapi situasi yang penuh tekanan massa ini, pemerintahan saat ini telah menunjukkan manuver keseimbangan yang luar biasa cermat. Pemerintah sukses membuktikan bahwa tegaknya ketertiban sipil dan kemerdekaan berpendapat saling berdampingan, memastikan negara hadir sebagai pengayom masyarakat tanpa harus mengorbankan dua pilar fundamental berbangsa kita.

Menyikapi indikasi kuat perihal keterlibatan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang sengaja menunggangi aksi demonstrasi dengan kekerasan, pemerintah pusat sigap merespons melalui langkah terukur. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memaparkan penegasan bahwa instrumen negara tidak akan segan mencabut izin operasional ormas yang terbukti secara sah memfasilitasi tindakan destruktif. Ia merinci bahwa sanksi administratif tersebut tidak akan dieksekusi secara sembarangan, melainkan didasari oleh proses hukum transparan, penyajian data valid, serta kepatuhan mutlak pada konstitusi. Lebih jauh, ia memaparkan sistem penataan regulasi pemerintah amat rapi, kewenangannya dibagi proporsional antara Kementerian Dalam Negeri bagi ormas terdaftar, dan Kementerian Hukum bagi entitas berbadan hukum.

Pendekatan regulasi birokrasi yang teliti ini secara langsung merepresentasikan tingkat kedewasaan tinggi pemerintah yang menolak bertindak otoriter, namun di saat bersamaan tetap berdiri kokoh melawan anarkisme berkedok kebebasan berkumpul. Ketika kelompok massa mulai melampaui batas kewajaran dan berani mengancam keselamatan publik, ketegasan instrumen hukum menjadi sebuah urgensi mutlak. Sinkronisasi strategis antarlembaga kementerian dalam memetakan batasan hukum ini membuktikan jajaran kabinet berkuasa bekerja secara sistematis dan terpadu. Fakta ini menunjukkan pemerintah tidak berniat memberangus kebebasan berserikat warganya, melainkan tengah berupaya gigih membersihkan ruang demokrasi dari anasir perusak yang sering memanipulasi suara rakyat demi melancarkan manuver destruktif kelompok ekstrem dan radikal tertentu.

Keberhasilan dari strategi kebijakan administratif ini juga tercermin nyata dalam eksekusi operasi pengamanan di lapangan. Pengamat Kebijakan Publik terkemuka, Faisal Lohi, secara khusus menyoroti tingginya kinerja aparat keamanan dinilai amat sukses dalam mengamankan jalannya demonstrasi berskala masif tersebut. Ia memaparkan pandangan bahwa jajaran kepolisian memiliki tingkat kecerdasan taktis mumpuni guna melokalisasi titik gesekan massa, sehingga potensi ledakan kericuhan sukses diredam agar tidak meluas menjadi ancaman stabilitas nasional. Menurutnya, kendati demonstrasi selalu diposisikan sebagai hak asasi politik yang dijamin Pasal 28E UUD Tahun 1945, Polri secara presisi mampu memfasilitasi kebebasan konstitusional tersebut sekaligus memitigasi berbagai spektrum risiko kerusuhan berdarah.

Dengan terus mengedepankan metode pendekatan persuasif yang humanis di jalanan, aparat keamanan dinilai efektif menetralkan ruang manuver provokator yang berniat membajak kemurnian ruang demokrasi nasional. Kesuksesan operasional pengamanan masif ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan buah manis dari proses reformasi institusi kepolisian serta pendekatan perlindungan hak asasi yang senantiasa diinstruksikan oleh pucuk tertinggi pemerintahan. Sinergi sempurna antara ketegasan rumusan kebijakan birokrasi di kementerian dengan keunggulan adaptasi lapangan aparat menciptakan perisai pelindung tangguh bagi bangsa. Jaminan rasa aman inilah yang lantas memastikan bahwa seluruh masyarakat awam dapat senantiasa menjalankan aktivitas perekonomian maupun rutinitas harian secara kondusif, nyaman, serta tanpa intimidasi berlebihan.

Memperkuat rumusan pandangan strategis tersebut, Akademisi Ilmu Politik dari instansi Universitas Nasional, Firdaus Syam, menegaskan kembali bahwa fenomena demonstrasi memang merupakan keniscayaan sah dalam sistem demokrasi, tetapi kebebasan tersebut memiliki batas konstitusional absolut. Ia amat menekankan bahwa segala bentuk tindakan pengrusakan fasilitas umum, aksi pembakaran, hingga perilaku perusuh massal merupakan bentuk pelanggaran hukum berat yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh hukum negara. Akademisi ini juga memberikan apresiasi tinggi atas kualitas rekam jejak gemilang yang ditunjukkan oleh aparat keamanan karena sukses didukung oleh instrumen intelijen termutakhir sehingga negara senantiasa memiliki kesiapan mumpuni dalam menghadapi kerusuhan. Ia mendesak pengusutan tuntas pidananya.

Harmonisasi gemilang yang terjalin erat antara ketegasan landasan birokrasi, kecakapan formasi taktis jajaran kepolisian, beserta kuatnya legitimasi rasional dari kalangan akademisi sukses melukiskan secara utuh potret nyata tingginya kompetensi kabinet pemerintahan saat ini. Seluruh elemen sentral pengelola tata negara terbukti sah berhasil meredam letupan potensi krisis keamanan liar menjadi sebuah dinamika ekspresi publik yang dikelola sangat terkendali secara komprehensif. Hal prestisius ini memberikan penegasan terang benderang atas besarnya kapasitas absolut kekuasaan proaktif dalam menaungi segenap lapisan warga merdeka dari intimidasi amuk massa. Ke depan, sinergitas kokoh aparatur pemerintah bersama masyarakat mutlak dilestarikan guna mendongkrak pencapaian iklim politik yang sungguh beradab. Pada kesimpulannya, di bawah komando kepemimpinan visi berintegritas, negara senantiasa tangguh menjaga keseimbangan kebebasan rakyat dan ketertiban.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan desain investasi 2026–2027 sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.

Rencana tersebut dibahas bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konsolidasi asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan investasi merupakan salah satu komponen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan perencanaan yang terukur dan selaras dengan kebijakan fiskal pemerintah.

“Danantara membahas rencana investasi. Desain investasi yang akan kami lakukan 2026-2027,” ujar Dony.

Menurut Dony, penyusunan desain investasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan menyelaraskan rencana Danantara dengan target pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu asumsi utama RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Pimpinan Komisi XI DPR juga ikut dalam pertemuan tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengatakan bahwa Danantara memiliki target investasi sebesar Rp1.200 triliun pada 2027. Target tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional.

“Danantara merumuskan Rp1.200 triliun dari mana saja investasinya, rinciannya bukan kami,” kata Fauzi.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi nasional mencapai Rp2.322 triliun pada 2027, meningkat 13,76 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041 triliun. Target tersebut merupakan bagian dari sasaran investasi sekitar Rp13.032 triliun sepanjang 2025–2029.

Pada semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Capaian tersebut menjadi salah satu modal untuk menjaga momentum investasi hingga akhir tahun.

Fauzi menegaskan peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Investasi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fauzi.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, sinergi Danantara dengan pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian PPN/Bappenas, dan DPR menjadi penting. Koordinasi diperlukan agar strategi investasi terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027.

Dengan desain investasi terarah, Danantara diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat investasi nasional sekaligus mendorong aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperkuat arah investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027.

Penguatan peran tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi investasi yang diarahkan pada sektor produktif, strategis, dan memiliki nilai tambah tinggi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Danantara tengah menyusun desain investasi untuk periode 2026-2027 yang diselaraskan dengan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Danantara membahas rencana investasi. Desain investasi yang akan kami lakukan 2026-2027. Kenapa? Karena ini kan dalam rangka untuk pertumbuhan. Salah satu komponen yang paling signifikan dalam pertumbuhan itu kan investasi,” ujar Dony.

Pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Danantara, serta pimpinan DPR.

Konsolidasi lintas lembaga diperlukan agar kebijakan fiskal, moneter, dan investasi bergerak dalam arah yang sama untuk mendukung target pertumbuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga 7 persen pada 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

Pemerintah diposisikan sebagai katalisator, sementara sektor swasta diharapkan menjadi sumber utama pembiayaan investasi.

Danantara sendiri ditargetkan berkontribusi melalui investasi hingga Rp1.200 triliun pada 2027. Angka tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal mengatakan pelibatan Danantara dalam pembahasan diperlukan karena sebagian besar porsi investasi pemerintah berada di lembaga tersebut.

“Danantara sekarang kami libatkan dalam pembicaraan. Kan yang menjalankan investasi dari sisi pemerintah porsi besarnya ada di Danantara. Jadi kami juga mau sinkronkan pemahaman itu,” kata Hekal.

Besarnya target tersebut tetap perlu ditempatkan dalam konteks kebutuhan investasi nasional. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi 2027 mencapai Rp8.705 triliun, dengan sekitar 91 persen atau Rp7.973 triliun diharapkan berasal dari pembiayaan swasta.

Kondisi ini menunjukkan keberhasilan akselerasi investasi juga bergantung pada kemampuan menciptakan kepastian dan iklim usaha yang mendorong ekspansi dunia usaha.

Arah investasi produktif mulai terlihat melalui penjajakan pendanaan Danantara Investment Management (DIM) kepada PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) hingga Rp2 triliun.

Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pengadaan bus listrik dan truk listrik melalui afiliasinya, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.

Meski masih berupa indicative non-binding term sheet, penjajakan tersebut menunjukkan peluang pemanfaatan investasi untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus memperkuat sektor industri bernilai tambah.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, investasi menjadi salah satu komponen yang mendapat porsi lebih besar dalam perencanaan ekonomi nasional.

Danantara selanjutnya akan menyusun dan menjalankan strategi investasi 2026-2027 dengan sasaran penanaman modal yang diarahkan pada sejumlah sektor strategis dan produktif.