Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Triwulan III Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Program PKH dan BPNT tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, penyaluran bantuan sosial juga memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial terus mengedepankan prinsip tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan data yang telah diperbarui.

“Penyaluran PKH dan BPNT Triwulan III menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus melakukan pembaruan data untuk meningkatkan akurasi dan kualitas penyaluran,” ujar Saifullah Yusuf.

Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan pendamping sosial terus memperkuat koordinasi dalam proses distribusi bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran berlangsung lancar, tepat waktu, serta menjangkau seluruh penerima manfaat, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain mempercepat penyaluran, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap proses distribusi guna mencegah penyimpangan maupun kesalahan penyaluran. Masyarakat turut diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan kendala di lapangan sehingga proses penyaluran dapat segera ditindaklanjuti.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai penyaluran bantuan sosial memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian.

“Bantuan sosial yang tersalurkan tepat sasaran mampu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

“Pemanfaatan data yang terintegrasi membuat bantuan sosial lebih akurat sehingga kualitas tata kelola program perlindungan sosial terus meningkat,” katanya.

Pemerintah optimistis penyaluran PKH dan BPNT Triwulan III 2026 semakin memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi menyeluruh guna memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor agar MBG menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan evaluasi yang sedang dilakukan mencakup pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan regulasi, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Perbaikan tersebut dilakukan agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata, dengan fokus utama kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.

Menurutnya, proses evaluasi selama sekitar satu bulan merupakan langkah yang realistis karena seluruh pelaksana program telah memiliki kesadaran yang sama untuk terus melakukan pembenahan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

“Setiap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi,” tegasnya.

Hariqo menjelaskan, selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pekebun, hingga tenaga kerja yang bekerja di SPPG. Karena itu, berbagai model pelaksanaan, termasuk pemanfaatan kantin sekolah di wilayah 3T, terus dikaji agar sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Pelibatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu opsi pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T, namun tetap memerlukan kajian mengenai standar gizi, tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan,” jelasnya.

Ia menambahkan, besaran anggaran per porsi juga terus dikaji dengan mempertimbangkan standar kecukupan gizi serta perbedaan indeks kemahalan di setiap wilayah sehingga kualitas makanan tetap terjaga.

Hariqo menegaskan bahwa keberhasilan MBG memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik dalam memberikan kritik, masukan, maupun melaporkan dugaan penyimpangan menjadi bagian penting untuk memastikan tata kelola program semakin baik.

“Keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing,” pungkasnya.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi menyeluruh yang mencakup pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, hingga audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan pembenahan ini dilakukan agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata, dengan fokus utama pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat miskin ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T.

“Evaluasi ini dinilai realistis diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan karena telah terbentuk kesadaran bersama di seluruh tingkatan pelaksana program,” ujar Hariqo.

Ia menambahkan, setiap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi.

Menurut Hariqo, Indonesia telah membangun fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meski program ini masih relatif baru dibandingkan negara lain.

“Para pekerja di SPPG memiliki peran penting karena tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi turut berkontribusi menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar,” katanya.

Ia menuturkan besaran anggaran per porsi MBG akan terus dikaji berdasarkan kecukupan gizi dan kondisi tiap daerah, termasuk perbedaan indeks kemahalan di luar Jawa, agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penurunan kualitas dan takaran makanan.

Pelibatan kantin sekolah, kata Hariqo, juga dapat menjadi salah satu opsi pelaksanaan MBG di wilayah 3T, dengan kajian mendalam terhadap standar gizi, tenaga kerja, dan dampaknya bagi petani, peternak, pekebun, dan nelayan setempat.

“Kritik dan masukan masyarakat sangat penting bagi penyempurnaan MBG,” ujarnya, seraya menyebut program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat lewat budaya makan bersama di sekolah, termasuk mendorong anak-anak mengonsumsi sayur, ikan, dan makanan bergizi lainnya.

Hariqo memastikan pelaksanaan MBG dilakukan bertahap dan terus disempurnakan melalui evaluasi dapur, peraturan, serta data penerima manfaat, dengan perluasan penerima yang mempertimbangkan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia.

Ia menegaskan seluruh kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola MBG, sehingga kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Indonesia.

“Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk indikasi korupsi dan penyalahgunaan bahan baku,” pungkas Hariqo.

Ia menegaskan keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing.

Jakarta,- Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Seiring perluasan cakupan program secara bertahap, pemerintah juga memastikan setiap tahapan implementasi berjalan sesuai kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha dan rantai pasok pangan di berbagai daerah.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam pelaksanaan Program MBG meskipun program tersebut masih tergolong baru dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang telah lebih dahulu menerapkannya. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam membangun sistem pelaksanaan yang terintegrasi menjadi modal penting bagi keberhasilan program dalam jangka panjang.

“Indonesia telah membangun fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meskipun program ini masih relatif baru dibandingkan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan,” ujar Hariqo.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh dedikasi para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

“Para pekerja di SPPG memiliki peran penting karena tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi turut berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar,” katanya.

Lebih lanjut, Hariqo menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola dapur, penyempurnaan regulasi, hingga pembaruan data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anggaran negara benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia secara efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, perluasan penerima manfaat juga dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas operasional di lapangan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak, Program MBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, serta berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok bahan pangan. Dengan tata kelola yang terus diperbaiki dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaannya semakin tepat sasaran, aman, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan penguatan tata kelola MBG dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Penguatan tata kelola merupakan bagian dari proses penyempurnaan program agar MBG semakin tepat sasaran, aman, dan tertata. Prioritasnya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.

Menurut dia, evaluasi dalam waktu sekitar satu bulan dinilai realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di berbagai tingkatan pelaksana. Namun, penguatan sistem harus disertai dengan pengawasan yang konsisten agar seluruh sumber daya program digunakan secara bertanggung jawab.

“Setiap pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi. Tata kelola yang baik membutuhkan integritas, disiplin, dan pengawasan bersama,” katanya.

Hariqo menambahkan, besaran anggaran per porsi MBG perlu terus dikaji berdasarkan standar kecukupan gizi dan kondisi masing-masing daerah. Perbedaan indeks kemahalan, khususnya di wilayah luar Jawa, perlu menjadi pertimbangan dalam memastikan kualitas makanan tetap terjaga.

Penguatan tata kelola juga mencakup penyusunan model pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pelibatan dapur umum, dapur sekolah, maupun kantin sekolah dapat dipertimbangkan, terutama di wilayah 3T, dengan tetap memperhatikan standar gizi, tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan.

“Masukan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan MBG. Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ujar Hariqo.

Ia menegaskan, evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan akan memperkuat MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Indonesia. (*)

Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari validasi data penerima manfaat, peninjauan regulasi, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan efektif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan bahwa evaluasi program MBG difokuskan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat miskin ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Perbaikan dilakukan melalui pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, serta evaluasi seluruh SPPG agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata dengan baik,” ujarnya.

Hariqo menjelaskan bahwa proses evaluasi selama sekitar satu bulan merupakan langkah yang realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di seluruh tingkatan pelaksana program. Menurutnya, setiap bentuk pelanggaran, termasuk korupsi maupun penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan ataupun posisi.

Ia juga menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meskipun program tersebut masih tergolong baru. Para pekerja di SPPG disebut memiliki peran strategis karena tidak hanya menjalankan tugas pelayanan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar.

Lebih lanjut, Hariqo menyampaikan bahwa besaran anggaran per porsi MBG perlu terus dievaluasi dengan mempertimbangkan standar kecukupan gizi serta perbedaan indeks kemahalan di setiap daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penurunan kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T. Namun, penerapan skema tersebut tetap memerlukan kajian menyeluruh mengenai standar gizi, kesiapan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Hariqo menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyempurnaan program. Ia menilai MBG bukan hanya berfungsi memenuhi kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat melalui budaya makan bersama di sekolah dan mendorong anak-anak mengonsumsi makanan bergizi secara seimbang.

Selain itu, pelaksanaan MBG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta hasil evaluasi terhadap dapur, regulasi, dan data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

Hariqo juga menekankan bahwa keberhasilan Program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan berdaya saing.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Sejalan dengan pelaksanaan program yang terus berkembang, evaluasi dan pembenahan tata kelola dilakukan agar manfaat MBG semakin tepat sasaran, aman, transparan, serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan evaluasi MBG mencakup pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, serta evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Evaluasi ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan agar MBG semakin tepat sasaran, aman, dan tertata. Prioritasnya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.

Menurut dia, evaluasi dalam waktu sekitar satu bulan merupakan langkah realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di berbagai tingkatan pelaksana program. Penguatan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak.

“Setiap pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi. Pengawasan yang kuat akan memperkokoh kepercayaan publik terhadap program ini,” katanya.

Hariqo menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam menjalankan MBG. Para pekerja di SPPG memiliki peran penting karena tidak hanya menjalankan tugas untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar.

Selain memenuhi kebutuhan gizi, MBG berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dalam rantai pasok pangan. Perputaran ekonomi tersebut dapat menciptakan manfaat berantai bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Berbagai model pelaksanaan, seperti dapur umum, dapur sekolah, maupun pelibatan kantin sekolah, dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah, khususnya daerah 3T, dengan tetap memperhatikan standar gizi dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kritik dan masukan masyarakat merupakan energi penting untuk menyempurnakan MBG. Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing,” ujar Hariqo.

Jakarta – Resiliensi media dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem pertahanan semesta di tengah derasnya arus informasi digital. Kemampuan masyarakat untuk memilah informasi yang benar, didukung ekosistem media yang profesional dan bertanggung jawab, menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman misinformasi, disinformasi, serta hoaks yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap media. Publik kini tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu memproduksi dan menyebarluaskan informasi secara mandiri melalui berbagai platform digital.

“Perkembangan teknologi, khususnya dengan pesatnya pertumbuhan media sosial, menghadirkan tantangan baru dalam ekosistem informasi. Kehadiran media sosial telah mengubah lanskap media sehingga setiap individu dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Akibatnya terjadi tsunami informasi yang di dalamnya juga dipenuhi misinformasi dan disinformasi,” ujar Wahyu.

Menurutnya, hoaks tidak lagi sekadar informasi yang menyesatkan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen yang dapat memengaruhi opini publik, memecah belah masyarakat, hingga melemahkan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, penguatan literasi media dan literasi informasi menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional.

“Ancaman misinformasi dan disinformasi bukan lagi persoalan individu, tetapi dapat menjadi alat peperangan informasi yang mengancam stabilitas negara. Jika benteng pertahanan masyarakat tidak diperkuat, kita akan sangat mudah dihasut, diprovokasi, dimanipulasi, dan dipecah belah,” tegasnya.

Wahyu juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan platform digital menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak.

“PP TUNAS merupakan terobosan penting yang harus diimplementasikan secara konsisten. Pemerintah perlu memastikan seluruh platform digital, termasuk platform asing, mematuhi regulasi nasional dan bertanggung jawab atas konten yang beredar. Dengan demikian, ruang digital Indonesia akan menjadi lebih aman, sehat, dan mendukung terwujudnya pertahanan semesta yang tangguh di era digital,” ujarnya.

Penguatan resiliensi media merupakan investasi strategis dalam membangun ketahanan informasi nasional.

Melalui sinergi pemerintah, insan pers, platform digital, akademisi, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab sebagai fondasi kokoh bagi sistem pertahanan semesta di era digital.

Jakarta – Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan informasi nasional. Di tengah banjir informasi, maraknya hoaks, disinformasi, hingga kemunculan teknologi deepfake dinilai berpotensi mengganggu kohesi sosial dan stabilitas bangsa apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi digital serta keberadaan media arus utama yang kredibel.

Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan bahwa lanskap media telah berubah secara fundamental. Jika dahulu produksi informasi didominasi media massa, kini setiap individu memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi melalui media sosial.

“Hadirnya media sosial telah mengubah lanskap media. Publik tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Akibatnya, terjadi tsunami informasi yang begitu dahsyat dan melahirkan hoaks serta disinformasi yang dapat mengacaukan ruang digital,” ujar Wahyu.

Menurutnya, derasnya arus informasi telah menciptakan situasi yang menyerupai “polusi udara” di ruang digital. Hoaks bahkan kerap menyebar lebih cepat dibandingkan fakta dan berpotensi menjadi instrumen untuk memecah belah masyarakat. Karena itu, ia menilai penguatan resiliensi media merupakan bagian penting dari konsep pertahanan semesta di era modern.

Wahyu menegaskan bahwa media arus utama memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi benteng fakta melalui penerapan prinsip-prinsip jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, objektivitas, dan independensi.

“Media mainstream dan jurnalis profesional harus menjadi penerang di tengah kegelapan arus informasi di ruang digital dengan menyajikan informasi yang benar, terverifikasi, objektif, dan kredibel,” katanya.

Di sisi lain, Wahyu mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Ia menilai regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam memastikan platform digital bertanggung jawab terhadap keamanan penggunanya, khususnya anak-anak.

“Saya mengapresiasi keberanian pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan PP TUNAS. Ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan platform-platform digital tunduk pada aturan dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, implementasi PP TUNAS perlu dilakukan secara konsisten agar platform digital asing tidak beroperasi tanpa akuntabilitas. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat di ruang digital merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman perang informasi yang semakin kompleks.

Wahyu juga menekankan bahwa media massa harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik.

“Media harus menjaga kredibilitasnya. Jangan sekadar mengejar sensasi, klik, atau monetisasi. Kebenaran dan kepentingan publik harus tetap menjadi fondasi utama,” tuturnya.

Di tengah ekosistem digital yang terus berubah, resiliensi media dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab insan pers, tetapi juga bagian dari ikhtiar kolektif untuk menjaga persatuan bangsa dan memperkuat pertahanan semesta Indonesia.

Jakarta – Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa perubahan besar terhadap ekosistem informasi. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka akses informasi yang semakin luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, banjir informasi juga memunculkan ancaman serius berupa hoaks, misinformasi, disinformasi hingga konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan persatuan bangsa.

Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena ancaman di ruang digital tidak lagi hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan nasional.

“Saat ini kita menghadapi tsunami informasi. Kalau dulu orang mencari informasi, sekarang informasi justru datang sendiri dan membanjiri ruang digital. Di tengah situasi itu, hoaks dan disinformasi bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Jika masyarakat tidak memiliki literasi media yang baik, mereka akan sangat mudah diprovokasi, dimanipulasi, bahkan dipecah belah,” ujar Wahyu.

Menurutnya, perubahan lanskap media membuat setiap individu kini dapat memproduksi sekaligus menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana yang dilakukan media profesional. Kondisi tersebut memicu semakin banyaknya informasi yang tidak jelas sumbernya serta digunakan untuk kepentingan tertentu, mulai dari menyebarkan fitnah hingga menciptakan konflik sosial.

Wahyu menegaskan bahwa dalam konteks pertahanan semesta, media arus utama memiliki tanggung jawab strategis sebagai benteng informasi yang kredibel. Profesionalisme, integritas, independensi, dan proses verifikasi harus tetap menjadi fondasi utama jurnalisme agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.

“Media arus utama harus menjadi penerang di tengah kekacauan informasi di ruang digital. Tugas jurnalis adalah menyajikan informasi yang benar, terverifikasi, objektif, dan kredibel, serta memberikan perspektif yang utuh sehingga masyarakat memperoleh fakta sekaligus solusi atas suatu persoalan,” katanya.

Ia menambahkan, keberlangsungan media profesional juga membutuhkan dukungan negara agar jurnalis dapat bekerja secara independen dan terus menghasilkan karya jurnalistik berkualitas yang menjadi rujukan publik.

Selain itu, Wahyu mengapresiasi langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menurutnya, regulasi tersebut merupakan langkah maju untuk memastikan platform digital ikut bertanggung jawab melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari dampak negatif ruang digital.

“Saya mengapresiasi PP Tunas karena menunjukkan negara hadir untuk memastikan platform digital mematuhi aturan di Indonesia. Platform tidak boleh berjalan tanpa tanggung jawab. Regulasi ini harus diimplementasikan secara konsisten agar mampu melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari konten yang berbahaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa media massa harus tetap menjaga kepercayaan publik di tengah persaingan informasi yang semakin ketat, termasuk maraknya media yang mengedepankan sensasi, clickbait, dan monetisasi tanpa memperhatikan akurasi.

“Media harus menjaga kredibilitas. Bukan sekadar cepat, tetapi harus akurat dan dapat dipercaya. Kalau media tidak lagi menyajikan informasi yang benar dan terverifikasi, maka media tersebut sudah tidak layak dijadikan referensi oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa prinsip verifikasi harus selalu menjadi pedoman utama bagi setiap insan pers. Menurutnya, tujuan utama jurnalisme bukan mengejar jumlah klik, tayangan, maupun keuntungan semata, melainkan memenuhi hak masyarakat atas informasi yang benar.

Wahyu mengajak seluruh insan media untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar jurnalistik.

“Kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Karena itu jurnalis harus tetap profesional, menyampaikan informasi yang benar, terpercaya, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan publik. Media juga harus terus beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap menempatkan kebenaran dan faktualitas sebagai prinsip utama,” pungkasnya.

Resiliensi media yang kuat menjadi bagian penting dari pertahanan semesta Indonesia. Ketika media profesional mampu menjaga kualitas informasi dan masyarakat semakin memiliki literasi digital yang baik, ruang informasi nasional akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu persatuan, stabilitas, dan kepentingan nasional.