Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Institute sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung pendekatan ekonomi “sosialisme kerakyatan” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

Pendekatan tersebut tercermin dari intervensi aktif negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan yang berpihak pada buruh. Program ini dinilai tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Presiden Prabowo mengedepankan intervensi aktif negara melalui program-program pro-rakyat sebagai bentuk ekonomi jalan tengah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

Di tengah tekanan ekonomi global, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Namun demikian, dinamika global tetap memberi tekanan pada sektor industri, khususnya manufaktur, yang berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran. Dalam konteks ini, penguatan perlindungan sosial melalui program seperti PKH, BPNT, dan JKN menjadi krusial.

Yusak juga menyoroti bahwa kenaikan upah buruh saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan biaya hidup. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih proporsional guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, penanganan PHK dinilai tidak cukup hanya melalui pembentukan Satgas. Pemerintah didorong menghadirkan solusi komprehensif, termasuk program pelatihan ulang (reskilling) gratis serta jaminan penyaluran tenaga kerja bagi pekerja terdampak.

Di sisi lain, isu outsourcing dan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian. Meski penghapusan outsourcing belum memiliki arah kebijakan konkret, penguatan perlindungan melalui insentif, THR, serta jaminan kesehatan dinilai sebagai langkah realistis.

“RUU PRT sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi pekerja,” tegas Yusak.

Ia menambahkan, kompleksitas persoalan ketenagakerjaan memerlukan kebijakan inovatif dan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional guna memperkuat perlindungan dan keberlanjutan kehidupan pekerja di Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan buruh dan kelompok rentan.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, kebijakan yang diambil dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi yang mengedepankan peran aktif negara dalam melindungi masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh yang terus diperkuat.

“Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme,” ujar Yusak.

Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial terus dilakukan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini menjadi penting untuk mengantisipasi dampak konflik global yang berpotensi menekan sektor industri, khususnya manufaktur, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran.

Yusak menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang strategis.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, termasuk melalui program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak PHK.

Upaya ini dinilai penting agar para pekerja tetap memiliki daya saing serta akses terhadap peluang kerja yang layak di tengah perubahan struktur ekonomi.

Lebih lanjut, isu keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha juga menjadi perhatian.

Praktik outsourcing yang masih digunakan di berbagai sektor dinilai perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan pekerja, termasuk melalui pemberian insentif, jaminan kesehatan, serta pemenuhan hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) guna menjaga daya beli dan mencegah kerentanan sosial.

Di sisi lain, upaya mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan juga tercermin dalam pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan kerja secara adil, serta mencegah praktik eksploitasi terhadap pekerja domestik.

Selain itu, wacana pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi dan perlindungan buruh secara berkelanjutan.

“Jika dapat direalisasikan secara optimal, Dewan Perserikatan Buruh Nasional akan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan buruh serta memperkuat posisi tawar pekerja,” tegas Yusak.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan ekonomi global yang kian kompleks. Berbagai kebijakan strategis disiapkan untuk melindungi pekerja, terutama dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan daya beli akibat gejolak ekonomi internasional.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa konflik global telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor industri nasional, khususnya manufaktur. “Konflik global menekan sektor industri melalui kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Yusak menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas PHK bukan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk program pelatihan ulang atau reskilling gratis bagi pekerja terdampak PHK. “Negara harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan sekaligus menjamin penyaluran tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, buruh yang terdampak PHK membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini menuntut adanya kebijakan inovatif melalui kolaborasi lintas sektor, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pelaku usaha. Praktik outsourcing yang kerap dipilih perusahaan demi efisiensi biaya masih menjadi isu krusial. Yusak menilai bahwa penguatan perlindungan pekerja dapat menjadi langkah realistis, antara lain melalui pemberian insentif, jaminan Tunjangan Hari Raya (THR), serta perlindungan kesehatan untuk menjaga daya beli buruh.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai payung hukum yang memberikan kepastian kerja dan mencegah praktik eksploitasi. “Proses legislasi di DPR perlu dikawal agar segera disahkan,” tegasnya.

Yusak juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan Dewan Perserikatan Buruh Nasional sebagai langkah strategis dalam memastikan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan buruh. Menurutnya, jika direalisasikan secara optimal, lembaga tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak pekerja di Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah akan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, sehingga kesejahteraan buruh tetap terjamin di tengah dinamika global. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi penerima bantuan sosial (bansos) agar semakin berdaya dan mampu meningkatkan taraf hidup melalui keterlibatan aktif dalam Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi berbasis masyarakat, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi penerima bansos untuk terlibat dalam aktivitas produktif di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bansos merupakan instrumen penting yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi pijakan menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah berkomitmen menjadikan bansos sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

“Bansos adalah jembatan menuju kemandirian. Kita ingin masyarakat berkembang, naik kelas, dan memiliki masa depan ekonomi yang lebih kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk berkolaborasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang usaha. “

Koperasi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tempat di mana setiap individu dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah inklusif yang membuka berbagai peluang usaha, mulai dari distribusi pangan, pengolahan hasil pertanian, hingga pengembangan layanan ekonomi lainnya. Program ini memberikan kesempatan nyata bagi penerima bansos untuk memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan keterampilan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan adanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi koperasi. Dengan pendekatan ini, penerima bansos didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri dan tangguh.

“Dengan dukungan yang terarah, masyarakat akan semakin percaya diri untuk berkembang dan menciptakan peluang baru,” tambahnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah optimistis terwujudnya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Penerima bansos tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemandirian. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat dari desa.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program ini ditargetkan mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial (bansos) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Langkah ini dinilai sebagai transformasi penting dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif yang berorientasi pada kemandirian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma penerima bansos menjadi pelaku ekonomi aktif. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam koperasi akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.

“Para penerima program bansos yang menjadi anggota koperasi diharapkan dapat meningkat derajat hidup dan kesejahteraannya, sehingga penerima manfaat dapat menjadi mandiri di masa mendatang,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa KDKMP diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa melalui kekuatan kolektif yang berbasis gotong royong.

Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul turut mendorong percepatan integrasi penerima bansos ke dalam ekosistem koperasi. Ia menilai, skema ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan jalan keluar permanen dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini adalah bagian dari pemberdayaan keluarga penerima manfaat, salah satu diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat untuk menjadi pekerja di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujar Gus Ipul.

“Dengan begitu kita akan bisa mengukur dengan baik, berapa keluarga-keluarga ini yang sudah diberdayakan dan sudah lepas dari keluarga penerima bansos, dia menjadi keluarga yang lebih mandiri karena sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih daripada yang dia terima ketika menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial, jadi ini adalah satu hal yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema operasional yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja di desa. Berbagai jenis pekerjaan telah dipetakan untuk menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari sektor logistik hingga pengelolaan aset koperasi.

“Sedang kita skemakan, yang pasti nanti ada driver, tentu saja karena ada mobil dan lain sebagainya, ada satpam, ada penjaga gudangnya dan lain sebagainya, ini masih proses pematangan,” jelas Farida.

Dengan pendekatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi sosial-ekonomi desa, sekaligus membuka jalan bagi jutaan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Oleh : Adi Hertanto )*

Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban konkret atas tantangan struktural kemiskinan yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia. Dalam lanskap pembangunan nasional yang terus bergerak maju, pendekatan berbasis komunitas seperti koperasi menjadi semakin relevan karena tidak hanya menyasar aspek ekonomi semata, tetapi juga membangun kemandirian, solidaritas, dan daya tahan sosial. Koperasi Merah Putih, dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, mampu berperan sebagai instrumen strategis untuk mendorong masyarakat bertransformasi dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Konsep graduasi dari kemiskinan sendiri menekankan pada proses berkelanjutan di mana individu atau keluarga tidak hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertahan dan berkembang secara mandiri. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih memainkan peran penting melalui penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta penguatan jaringan pemasaran. Bagi masyarakat kecil, akses terhadap modal usaha sering kali menjadi hambatan utama. Koperasi hadir memotong rantai ketergantungan pada lembaga keuangan informal yang berbiaya tinggi, sekaligus memberikan skema pembiayaan yang lebih adil dan inklusif.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerangkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, Koperasi Merah Putih dipastikan akan menjadi instrumen penting untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di Indonesia.

Lebih dari itu, koperasi juga menjadi ruang belajar yang efektif bagi anggotanya. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas, masyarakat didorong untuk mengelola usaha secara profesional, memahami manajemen keuangan, hingga mengadopsi inovasi dalam produksi dan pemasaran. Pendekatan ini sangat penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya memberikan “ikan”, tetapi juga “kail” yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri.

Keunggulan lain dari Koperasi Merah Putih terletak pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat. Ketika anggota koperasi terlibat dalam aktivitas produksi dan distribusi secara kolektif, tercipta rantai nilai yang saling menguatkan. Produk-produk lokal dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan koperasi, sementara keuntungan yang dihasilkan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Pola ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam konteks pembangunan nasional, Koperasi Merah Putih juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan realitas di tingkat akar rumput. Ketika berbagai program bantuan sosial diarahkan untuk bersifat produktif, koperasi menjadi wadah ideal untuk mengelola dan mengoptimalkan bantuan tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan pemberdayaan melalui koperasi adalah misi besar pemerintah agar kapasitas produksi dalam negeri tumbuh pesat. Pihaknya berharap gerai-gerai Koperasi Merah Putih menjadi sarana pertumbuhan produktivitas masyarakat melalui produk berbasis ekonomi kreatif dan pertanian. Kemudian pemerintah akan terus mendorong Koperasi Merah Putih menjadi kekuatan ekonomi nasional. Dan nantinya mampu menjawab tantangan kemiskinan dan kemandirian bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan tetap ada, mulai dari tata kelola koperasi yang perlu terus diperbaiki hingga peningkatan kepercayaan masyarakat. Namun, dengan komitmen bersama antara pemerintah, pengelola koperasi, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat diatasi. Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi menjadi kunci agar koperasi tetap relevan dan dipercaya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Di sinilah pentingnya pengawasan serta pendampingan berkelanjutan agar koperasi dapat tumbuh sehat dan profesional.

Koperasi Merah Putih juga memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan. Di banyak wilayah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. Kehadiran koperasi menjadi solusi yang menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan sistem yang berbasis keanggotaan, koperasi mampu membangun kepercayaan sekaligus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Lebih jauh lagi, koperasi dapat menjadi motor penggerak kewirausahaan. Anggota koperasi didorong untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Dengan dukungan modal, pelatihan, dan jaringan, berbagai usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang. Ketika usaha-usaha ini berhasil, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

Koperasi Merah Putih adalah cerminan dari semangat kolektif bangsa dalam mengatasi kemiskinan. Ia mengajarkan bahwa solusi terbaik tidak selalu datang dari luar, tetapi dapat tumbuh dari kekuatan internal masyarakat itu sendiri. Dengan memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas, dan membuka akses ekonomi, koperasi menjadi jalan yang efektif untuk mencapai kemandirian. Dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, Koperasi Merah Putih berdiri sebagai pilar penting yang memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam arus pembangunan.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial (Bansos) semata, melainkan juga pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu strategi yang diharapkan mampu mentransformasi penerima Bansos menjadi pelaku ekonomi produktif. Program ini tidak hanya mengedepankan aspek perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan melalui pendekatan ekonomi berbasis komunitas.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah bagi masyarakat desa, khususnya mereka yang selama ini menjadi penerima Bansos, untuk beralih dari posisi pasif menjadi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan, koperasi ini diharapkan mampu membuka akses terhadap modal, pelatihan, serta jaringan pasar yang lebih luas. Hal ini penting mengingat salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial sebagai penggerak utama di tingkat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan bahwa program ini tidak hanya mendorong penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi anggota koperasi, tetapi juga membuka peluang kerja langsung di dalam ekosistem usaha tersebut. Setiap koperasi dirancang dapat menyerap sekitar 15–18 tenaga kerja. Dengan target pembentukan 80.000 unit koperasi, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mendekati 1,4 juta orang.

Skema ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat proses graduasi dari kelompok desil terbawah. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga akan memfasilitasi penerima manfaat menjadi anggota koperasi melalui skema iuran yang lebih fleksibel. Saat ini, aturan tengah disiapkan agar simpanan pokok dapat dibayarkan secara bertahap dengan beban yang terjangkau. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan dan manfaat ekonomi koperasi bagi kelompok rentan.

Ferry mengatakan keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki peluang memperoleh penghasilan tambahan melalui keanggotaan di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menurut Ferry, keikutsertaan dalam koperasi membuka akses terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap akhir tahun, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat miskin.

Kemenkop akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial, termasuk integrasi data penerima manfaat PKH agar proses rekrutmen dan pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan untuk mendorong kemandirian penerima bantuan sosial. Keterlibatan dalam koperasi akan mendorong transformasi peran masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang memiliki sumber pendapatan tetap.

Gus Ipul mengatakan terdapat sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat yang akan diarahkan menjadi anggota koperasi desa. Meski tidak seluruhnya direkrut sebagai pekerja, keanggotaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Perekrutan tenaga kerja akan diprioritaskan bagi KPM usia produktif, disertai pemetaan dan pelatihan sesuai kapasitas masing-masing.

Dari sisi implementasi, pembangunan koperasi terus berjalan. Saat ini tercatat 34.608 titik masih dalam tahap konstruksi, sementara 4.741 titik telah rampung sepenuhnya. Koperasi yang telah selesai akan dilengkapi secara bertahap dengan sarana operasional, termasuk fasilitas pendukung dan alat transportasi. Pemerintah juga tengah mematangkan kebutuhan tenaga kerja di setiap unit koperasi, mulai dari pengemudi, petugas keamanan, hingga pengelola gudang.

Selanjutnya, proses rekrutmen akan diintegrasikan dengan basis data Kementerian Sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4 yang dinilai memenuhi kualifikasi. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap koperasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial bagi penerima bantuan.

Transformasi penerima Bansos menjadi mandiri melalui Koperasi Merah Putih tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola pikir (mindset) masyarakat. Selama ini, sebagian penerima Bansos mungkin terbiasa dengan pola konsumtif dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang intensif agar mereka dapat beralih menjadi pelaku usaha yang produktif.

Selain itu, aspek manajemen koperasi juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program ini. Pendampingan dari tenaga ahli juga menjadi penting untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan infrastruktur dan akses pasar juga tidak kalah penting. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan Koperasi Merah Putih.

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun dari desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Koperasi Merah Putih merupakan inovasi kebijakan yang menjanjikan dalam upaya mentransformasi penerima bansos menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Dengan pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan, partisipasi, dan keberlanjutan, program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta, Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren kinerja yang dinilai positif oleh publik, tercermin dari meningkatnya angka kepuasan masyarakat dalam berbagai survei nasional. Sejumlah lembaga riset independen mencatat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian baik terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan perlindungan sosial. Tingginya tingkat kepuasan ini menjadi indikator penting bahwa publik merasakan langsung dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Kepercayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang diambil pemerintah dalam merespons tantangan global dan domestik. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat melalui intervensi yang tepat sasaran, termasuk menyediakan harga BBM yang stabil dan pengendalian harga bahan pokok. Selain itu, komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik turut memberikan kontribusi terhadap persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menjelaskan Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 75,1 persen, dinilai menjadi faktor kunci menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global. Angka kepercayaan tersebut menjadi modal strategis bagi pemerintah dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.

“Kalau kita perhatikan dari angka ini para pemirsa, jadi 75 persen, 75,1 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tentu menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah karena di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek, baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lain yang secara langsung merupakan konsekuensi dari ketegangan politik global yang terjadi,” ujarnya.

Di sektor lain, perhatian pemerintah terhadap penguatan sumber daya manusia juga mendapat apresiasi luas. Program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan gizi masyarakat seperti program Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, serta Sekolah Rakyat dinilai sebagai investasi jangka panjang yang strategis. Publik melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menyiapkan fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menilai bahwa pemerintah tepat dalam mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah dinamika harga energi global. Kebijakan ini dianggap mampu menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat.

“Langkah pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi adalah langkah yang sangat tepat karena ini akan menjaga inflasi dan mencegah kenaikan harga-harga lain,” ujarnya

Kebijakan ini juga dinilai memberikan efek berantai terhadap sektor-sektor strategis lainnya, seperti transportasi, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi. Dengan tetap terkendalinya harga BBM bersubsidi, pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjaga biaya produksi, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang berpotensi menekan konsumsi rumah tangga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan dukungan masyarakat yang kuat, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan mampu terus menghadirkan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta – Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai angka 74,1 persen. Hasil ini menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan menjelang satu setengah tahun pemerintahan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan angka yang tinggi, yakni 74,1 persen. Hasil ini dinilai cukup menarik, mengingat berbagai dinamika global yang berpotensi menekan ekspektasi publik.

“Kinerja pemerintahan dalam hal ini Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming angkanya 74,1 persen publik puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Temuan ini menarik, karena ada banyak sebenarnya yang barangkali berpotensi untuk menurunkan ekspektasi apalagi dampak ketegangan geopolitik global, tapi angka kepuasan terhadap pemerintah sejauh ini masih bertahan di atas 74 persen,” jelas Masduri.

Ia menambahkan, faktor pendorong kepuasan pada hasil survei, di antaranya program makan bergizi gratis, bantuan pemerintah tepat sasaran, serta persepsi kepemimpinan yang dinilai tegas.

“Alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23 persen itu disokong oleh kepuasan terhadap MBG. Kemudian, menyusul setelah MBG, ada bantuan yang dinilai tepat sasaran sebesar Rp13,8 persen dan kepemimpinan tegas dan berwibawa 10,2 persen,” ujarnya.

Selain itu, Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mencapai 75,1 persen.

“Berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi 75,1 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepuasan ini menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah,” kata Masduri.

Dengan kombinasi kepercayaan dan kepuasan yang tinggi, hasil survei ini menunjukkan legitimasi publik terhadap pemerintah masih kuat, sekaligus menjadi basis penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah dinamika global.

Survei Poltracking diselanggarakan pada 2 – 8 Maret 2026 terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi dengan wawancara tatap muka. Adapun responden survei dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error survei +/- 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Oleh: Bagas Mahardika Putra

Di tengah dinamika global yang terus berubah, publik diajak untuk melihat secara jernih bagaimana kinerja pemerintahan saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berbagai capaian selama setahun terakhir mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Dalam lanskap politik dan ekonomi yang tidak selalu stabil, hasil survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada awal Maret 2026 menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana tingkat kepercayaan publik tercatat mencapai angka 75,1 persen.

Capaian ini tidak berdiri sendiri, sebab dalam periode hampir satu setengah tahun pemerintahan, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden berada di angka 74,9 persen, sementara kepuasan terhadap jalannya pemerintahan secara keseluruhan mencapai 74,1 persen, sebuah angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tantangan global yang dihadapi saat ini.

Masduri Amrawi sebagai Peneliti Utama dari Poltracking Indonesia menilai bahwa tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan adanya kepercayaan publik yang relatif stabil, bahkan di tengah tekanan geopolitik dunia yang kian kompleks dan berpotensi memengaruhi kondisi domestik.

Dalam penjelasannya, Masduri Amrawi menekankan bahwa faktor utama yang mendorong kepuasan masyarakat tidak terlepas dari implementasi program-program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilan selama setahun terakhir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirasakan secara konkret.

Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara sistematis dan terukur.

Data menunjukkan bahwa dari total responden yang menyatakan puas, sekitar 23 persen mengaitkan kepuasan mereka dengan keberhasilan program MBG, sementara 13,8 persen lainnya menilai bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebagai faktor penting, dan 10,2 persen menyebut gaya kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sebagai alasan utama.

Selain itu, dalam konteks sosial, pemerintahan saat ini juga dinilai berhasil menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional, di mana 77,8 persen masyarakat menilai pemerintah mampu menjaga kerukunan antarumat beragama, sebuah capaian yang sangat krusial di negara dengan tingkat keberagaman tinggi.

Tidak hanya itu, aspek keamanan nasional juga mendapatkan penilaian positif, dengan 69,9 persen responden menyatakan bahwa kondisi keamanan tetap terjaga dengan baik, sementara 69,4 persen lainnya melihat adanya keberhasilan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai potensi perpecahan.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian besar pada stabilitas sosial dan harmoni masyarakat sebagai pilar utama keberlanjutan pembangunan.

Dalam hal implementasi program, MBG kembali menjadi sorotan karena tingkat pengenalannya yang sangat tinggi di masyarakat, dengan 88 persen publik mengaku mengetahui program tersebut, menandakan bahwa sosialisasi kebijakan berjalan cukup efektif.

Meski demikian, evaluasi tetap menjadi bagian penting dalam melihat kinerja pemerintah secara objektif, di mana 55 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 35,8 persen lainnya masih menyatakan ketidakpuasan, yang dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke depan.

Yoki Alvetro sebagai peneliti dari Poltracking Indonesia menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.220 responden, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 2 hingga 8 Maret 2026, serta dilakukan verifikasi ulang terhadap 20 persen sampel untuk memastikan validitas data, sementara seluruh input data yang masuk ke pusat data telah melalui proses pengecekan kualitas tanpa ditemukan kesalahan yang signifikan.

Di sisi lain, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia juga memperkuat gambaran bahwa kondisi demokrasi di Indonesia masih berada pada jalur yang semestinya, dengan 73,9 persen responden menilai sistem politik nasional tetap berjalan dalam koridor demokrasi.

Djayadi Hanan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia melihat bahwa legitimasi demokrasi tetap kuat di mata publik, terutama karena mekanisme pemilu yang berjalan serta kebebasan berpendapat yang masih terjaga.

Hal ini menunjukkan bahwa selain keberhasilan dalam aspek program dan kebijakan, pemerintah juga dinilai mampu menjaga fondasi demokrasi sebagai sistem yang menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika ditarik lebih jauh, capaian-capaian selama setahun terakhir mencerminkan bahwa arah kebijakan pemerintah relatif konsisten dalam menjawab tantangan domestik maupun global, baik melalui program sosial, stabilitas keamanan, hingga penguatan demokrasi.

Meski demikian, tingginya tingkat kepuasan publik bukan berarti tanpa tantangan, karena harapan masyarakat yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

Pada akhirnya, tingkat kepuasan publik yang tinggi ini dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui kinerja yang nyata, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Masyarakat perlu terus berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kritik konstruktif dari seluruh elemen bangsa demi terciptanya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

*) Analis Politik dan Pembangunan Nasional