Jakarta – Pemerintah terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Percepatan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan dan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan agar transformasi ekonomi berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Menteri PPN Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia telah terlalu lama berada dalam fase pertumbuhan menengah sehingga membutuhkan akselerasi lebih kuat.

Menurutnya, Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama 33 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2025.

“Mengapa kita perlu akselerasi pertumbuhan lebih cepat? Karena Indonesia sudah terlalu lama berada dalam jebakan middle income, jebakan pertumbuhan menengah,” ungkap Rachmat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata dia, diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase pendapatan menengah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengawal empat komponen utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor.

“Kami ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” ujar Tito.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi komponen penting karena menyumbang hampir 50 persen pertumbuhan ekonomi dan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, belanja pemerintah harus direalisasikan secara optimal agar perputaran anggaran mampu menstimulasi aktivitas ekonomi dan sektor swasta.

“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulasi sektor swasta,” kata Tito.

Investasi domestik maupun asing juga perlu terus dipermudah melalui penguatan iklim usaha di daerah. Investasi dinilai mampu meningkatkan modal, membuka lapangan kerja, dan memperluas aktivitas produksi.

Sementara itu, peningkatan ekspor harus didorong agar lebih besar dibandingkan impor sehingga memperkuat devisa dan neraca perdagangan.

“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kami akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional,” pungkasnya.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia perlu memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkualitas, produktif, merata, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.

Tantangan tersebut semakin relevan karena perekonomian nasional tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan pusat yang baik perlu diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebaliknya, berbagai potensi ekonomi daerah harus mendapatkan dukungan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan kepastian investasi dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Pihaknya menekankan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor merupakan komponen penting yang harus dioptimalkan secara bersama.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan nasional, melainkan bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah mampu menjaga daya beli, mempercepat investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan sektor unggulan lokal, maka kontribusinya akan langsung memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, agenda keluar dari middle income trap harus dibangun melalui pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dan daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah. Pesan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan setiap daerah mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Sinergi pusat dan daerah perlu diwujudkan melalui pembangunan yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat dapat memberikan arah kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memastikan implementasinya sesuai dengan karakteristik wilayah. Daerah dengan basis pertanian dapat diarahkan menuju hilirisasi agroindustri, wilayah pesisir dapat mengembangkan ekonomi maritim, sementara daerah dengan potensi industri dan jasa dapat memperkuat kawasan ekonomi, pariwisata, ekonomi digital, maupun industri berbasis teknologi.

Aspek investasi juga menjadi bagian penting, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat. Perizinan yang cepat, kepastian tata ruang, ketersediaan infrastruktur, serta pelayanan publik yang efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi. Investasi yang masuk kemudian diharapkan tidak berhenti pada penciptaan modal, tetapi menghasilkan lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan penguatan rantai pasok lokal.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat perlu memastikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah terus diperkuat. Ketimpangan infrastruktur dapat meningkatkan biaya logistik dan membuat potensi ekonomi daerah sulit berkembang. Karena itu, pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, energi, jaringan telekomunikasi, hingga infrastruktur digital harus diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pusat-pusat produksi dengan pasar nasional maupun global.

Pembangunan sumber daya manusia juga tidak boleh dipisahkan dari agenda tersebut. Indonesia tidak akan keluar dari middle income trap apabila pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja berbiaya murah. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasi, kesehatan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi investasi jangka panjang untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif.

Rancangan pembangunan nasional juga telah memberikan ruang besar bagi penguatan ekonomi wilayah. Bappenas menekankan bahwa RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan kontribusi daerah menjadi salah satu kunci pencapaian target tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung terhadap kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, sinergi pusat dan daerah harus bergerak dari sekadar koordinasi administratif menuju kolaborasi berbasis hasil. Setiap program pembangunan perlu memiliki indikator yang terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pertumbuhan investasi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Pendekatan berbasis data juga penting agar pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang tertinggal, serta intervensi apa yang paling efektif.

Keluar dari middle income trap bukan hanya persoalan mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Tantangan utamanya adalah mengubah struktur ekonomi agar semakin produktif, inovatif, kompetitif, dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih luas. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci karena transformasi tersebut harus berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan kebijakan nasional yang konsisten dan pemerintah daerah yang semakin inovatif, Indonesia memiliki peluang besar mempercepat peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Pusat menyediakan arah, regulasi, serta dukungan strategis, sedangkan daerah menjadi ujung tombak implementasi sekaligus sumber pertumbuhan baru. Jika keduanya bergerak dalam satu visi dan target yang sama, agenda keluar dari middle income trap dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

 

 

Oleh : Rivka Mayangsari*)

 

 

Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi industri dunia. Transformasi ekonomi terus diarahkan untuk mengubah ketergantungan terhadap ekspor komoditas menjadi kekuatan industri nasional yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk membangun struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan memiliki fondasi kuat menuju negara maju.

Pemerintah menyadari bahwa keberanian mengelola sumber daya alam secara optimal merupakan salah satu kunci transformasi tersebut. Kekayaan mineral, energi, perkebunan, dan berbagai komoditas strategis tidak cukup hanya diekspor dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi, komoditas tersebut didorong untuk diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah sekaligus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan membuka peluang investasi baru.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah menarik Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor-sektor hilirisasi yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing tidak hanya diharapkan menghadirkan tambahan modal, tetapi juga membawa teknologi, keahlian, jaringan produksi, dan akses pasar internasional. Dengan pendekatan tersebut, investasi dapat menjadi bagian dari peningkatan kapasitas industri nasional.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama untuk memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Ketiga strategi tersebut diarahkan agar komitmen investasi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, melainkan diwujudkan menjadi aktivitas ekonomi produktif di dalam negeri.

Strategi pertama adalah pemetaan rencana hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan yang tersebar dalam delapan sektor prioritas. Pemetaan tersebut menjadi fondasi untuk menentukan arah pengembangan industri sekaligus membuka ruang bagi investasi yang memiliki prospek jangka panjang. Dengan perencanaan yang terarah, pemerintah dapat mendorong pembangunan industri berdasarkan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar.

Strategi kedua adalah memastikan efektivitas eksekusi. Pemerintah berkomitmen mengawal setiap komitmen investasi agar benar-benar terealisasi dalam bentuk pabrik, smelter, fasilitas produksi, maupun infrastruktur pendukung. Pengawalan tersebut penting karena dampak ekonomi baru dapat dirasakan optimal ketika investasi masuk ke tahap pembangunan dan produksi.

Strategi ketiga adalah menyediakan insentif yang menarik dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kebijakan insentif diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor di tengah persaingan dengan negara lain. Namun, pengembangan industri juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan agar pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam jangka panjang.

Tiga strategi pemerintah, yakni perencanaan, eksekusi, dan insentif, menjadi semakin penting. Konsistensi dalam menjalankan ketiganya dapat memberikan kepastian kepada investor sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan industri. Hilirisasi pun tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan perdagangan, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

Urgensi transformasi tersebut semakin jelas jika melihat risiko middle-income trap. Dalam jangka panjang, ketergantungan berlebihan terhadap komoditas dapat membatasi peningkatan produktivitas. Negara yang terlalu nyaman mengekspor bahan mentah memiliki insentif lebih kecil untuk mengembangkan inovasi dan teknologi. Indonesia yang kini berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas perlu memastikan pertumbuhan tidak berhenti pada level tersebut.

Bank Dunia mencatat lebih dari seratus negara berpendapatan menengah menghadapi risiko terjebak dalam kondisi tersebut. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu kunci yang ditekankan adalah pergeseran dari ketergantungan terhadap investasi menuju penguasaan teknologi dan inovasi. Artinya, modal harus diikuti kemampuan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mohammad Nur Rianto Al Arif menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil di kisaran lima persen. Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan perlu semakin ditopang oleh peningkatan produktivitas, bukan hanya konsumsi dan ekspor komoditas.

Inovasi menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Dalam perspektif ekonomi modern, pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga kemampuan menciptakan gagasan baru. Semakin banyak inovasi yang dihasilkan, semakin besar peluang meningkatkan output dengan sumber daya yang sama.

Karena itu, hilirisasi dan inovasi perlu berjalan beriringan. Hilirisasi menciptakan basis industri, sedangkan inovasi meningkatkan kemampuan industri menghasilkan produk yang semakin kompetitif. Sinergi keduanya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dunia pendidikan, pekerja, serta masyarakat juga menjadi faktor penting. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar investasi yang masuk benar-benar menciptakan manfaat ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan kapasitas industri lokal.

Dengan keberanian melakukan transformasi, Indonesia memiliki peluang membangun ekonomi yang lebih produktif dan tahan terhadap tekanan eksternal. Hilirisasi konsisten, investasi berkualitas, penguasaan teknologi, serta inovasi berkelanjutan dapat menjadi fondasi perjalanan menuju ekonomi berpendapatan tinggi. Jalan keluar dari middle-income trap membutuhkan keberanian untuk berubah, dan Indonesia menempatkan keberanian tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan subsidi benih padi untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menambah produksi gabah nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan subsidi benih berpotensi memberikan tambahan produksi yang besar. Dengan asumsi peningkatan hasil 5 ton gabah kering giling (GKG) per hektare, penerapan program pada 1 juta hektare dapat menghasilkan tambahan hingga 5 juta ton gabah.

“Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektar. Kalau 1 juta hektar dikali (tambahan produksi) 5 ton, itu ada 5 juta ton,” ujar Amran.

Amran menyebut cakupan program dapat diperluas hingga 2 juta sampai 4 juta hektare. Perluasan tersebut diproyeksikan meningkatkan produksi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi petani. Dengan asumsi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, tambahan produksi berpotensi meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

“Kalau 4 juta ton kita tanami, itu Rp 130 triliun lebih tambahan pendapatan petani,” kata Amran.

Selain subsidi benih, peningkatan produktivitas didorong melalui penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Metode yang telah diuji selama sekitar dua tahun itu meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare.

“Yang biasanya 5 ton-6 ton. 5,5 sekarang 11 ton sampai 13 ton per ha,” jelas Amran.

Kementan menyebut hasil pengujian PM-AAS mencapai 12,4 ton per hektare. Meski membutuhkan tambahan biaya benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare, peningkatan produksi dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada petani.

“Kalau 5 ton dikali 6 itu Rp 30 juta atau Rp 35 juta tambahannya, tapi itu bisa juga sampai Rp 40 juta. Nah, biayanya tambahannya hanya Rp 2 juta,” terangnya.

Metode tersebut juga menggunakan sistem tanam langsung atau direct seeding sehingga tahapan persemaian dan pindah tanam dapat dipangkas. Efisiensi waktu diharapkan meningkatkan indeks pertanaman padi.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mengapresiasi kinerja Kementan dalam menjaga swasembada pangan di tengah tantangan iklim.

“Pada prinsipnya kami Partai Golkar menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada saat ini juga Pak Menteri Pertanian. Dengan suasana dan iklim yang luar biasa, tapi pertanian menjadi salah satu kementerian yang menjaga bahwa swasembada pangan itu tetap terjaga,” kata Alien.

Alien juga mendorong penguatan anggaran Kementan pada 2027 agar peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan dapat terus dipertahankan.

Jakarta – Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produktivitas padi melalui perluasan akses benih bersubsidi bagi petani. Pemerintah menyiapkan dukungan benih untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027 sebagai upaya meningkatkan produksi gabah nasional, memperluas penggunaan teknologi pertanian modern, serta memperkuat ketahanan pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program subsidi benih tersebut akan dikembangkan secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong petani menggunakan benih unggul sekaligus menerapkan metode budidaya yang mampu menghasilkan panen lebih tinggi.

Penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) disebut mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 10–13 ton per hektare. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan metode konvensional yang rata-rata menghasilkan sekitar 5–6 ton per hektare.

“Ini adalah pusat pembenihan padi terbesar di Asia Tenggara. Kita jaga, kita kawal. Hasilnya itu ada 10 ton hingga 13 ton,” ujar Amran.

Peningkatan hasil panen salah satunya didukung teknik tanam langsung atau direct seeding. Metode tersebut memungkinkan populasi tanaman meningkat dari sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare. Kerapatan tanaman dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi.

Selain memperbesar populasi tanaman, direct seeding juga dapat meningkatkan efisiensi budidaya karena mengurangi proses persemaian dan pemindahan bibit. Dengan demikian, penggunaan lahan dan indeks pertanaman dapat dioptimalkan.

“Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektare untuk benih,” kata Amran.

Menurut pemerintah, perluasan subsidi benih berpotensi memberikan tambahan produksi dalam jumlah besar. Apabila peningkatan hasil mencapai sekitar 5 ton per hektare, program pada lahan 1 juta hektare berpotensi menghasilkan tambahan hingga 5 juta ton gabah.

Pusat pembenihan pemerintah juga memiliki kapasitas produksi benih unggul yang besar serta menyediakan varietas yang disesuaikan dengan kondisi musim, termasuk varietas tahan kekeringan dan varietas untuk musim hujan.

Modernisasi pertanian juga menjadi bagian dari upaya menghadapi dinamika produksi padi. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, produksi padi berpotensi mengalami penurunan sekitar 0,08 persen atau setara 30 ribu ton.

“0,08 persen kecil sekali, kali 34,6 juta ton aja deh hanya 30 ribu ton, sangat kecil kan,” ujar Amran.

Penerapan PM-AAS turut diperluas di sejumlah daerah. Kepala BRMP Sulawesi Tengah Dr. Ruslan Boy menyebut program tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju sistem pertanian yang lebih modern, terukur, dan berdaya saing.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menilai modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Oleh: Aditya Mahendra

Pemerintah tampaknya semakin serius menggarap sektor pangan dengan menyiapkan skema subsidi benih padi yang menyasar minimal satu juta hektare lahan pada 2027 mendatang. Langkah ini bukan sekadar formalitas anggaran tahunan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendongkrak produksi gabah nasional sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim global.

Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa jika subsidi benih ini diterapkan pada satu juta hektare dengan asumsi tambahan produksi sebesar lima ton per hektare, maka produksi gabah kering giling diperkirakan akan bertambah hingga lima juta ton. Hitungan ini disampaikan Amran saat meninjau lahan pertanian di Desa Ciasem, Subang, Jawa Barat, Rabu 2 September lalu, di mana ia menegaskan bahwa anggaran untuk tahun depan sudah disiapkan minimal untuk cakupan satu juta hektare.

Yang menarik, Amran tidak menutup kemungkinan program tersebut diperluas cakupannya hingga dua juta bahkan empat juta hektare. Dengan asumsi tambahan produksi yang sama, jika lahan yang tercakup mencapai dua juta hektare, maka produksi gabah berpotensi bertambah hingga sepuluh juta ton. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil bagi negara yang terus berupaya menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

Amran turut menghitung potensi tambahan pendapatan yang bakal dinikmati petani dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram atau setara Rp6,5 juta per ton. Ia menyebut bahwa jika produksi mencapai sepuluh juta ton, maka potensi tambahan pendapatan petani bisa menembus angka Rp65 triliun. Bahkan jika cakupan lahan diperluas hingga empat juta hektare, tambahan pendapatan petani diperkirakan bisa melampaui Rp130 triliun.

Amran juga menyoroti bahwa penerapan metode pertanian modern mampu mendorong produktivitas hingga sepuluh sampai tiga belas ton per hektare, jauh di atas capaian konvensional yang biasanya berkisar lima hingga enam ton per hektare. Bahkan di lahan rawa yang selama ini dikenal kurang produktif dengan hasil sekitar tiga ton per hektare, penerapan teknologi baru disebut mampu mendongkrak hasil hingga delapan ton per hektare.

Lonjakan produktivitas ini, menurut Amran, tidak lepas dari penerapan metode Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PM-AAS yang telah diuji coba selama kurang lebih dua tahun di sejumlah daerah. Metode ini terbukti mampu meningkatkan populasi tanaman padi dalam satu hektare, dari yang semula hanya sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga satu juta rumpun. Amran menjelaskan bahwa perubahan pola tanam yang semula menggunakan jarak 25 sentimeter dan 20 sentimeter kini dibuat lebih rapat, sehingga populasi tanaman meningkat drastis dan turut mendongkrak hasil panen hingga dua kali lipat dari capaian sebelumnya.

Hasil pengujian PM-AAS sendiri disebut telah mencapai 12,4 ton per hektare, sebuah pencapaian yang cukup signifikan meski membutuhkan tambahan biaya untuk benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare. Amran menghitung bahwa dengan tambahan biaya tersebut, petani tetap memperoleh selisih keuntungan yang cukup besar. Ia mencontohkan bahwa jika produksi mencapai sepuluh ton dikalikan harga pembelian pemerintah Rp6.500, maka pendapatan kotor mencapai Rp65 juta, sementara biaya produksi maksimal hanya Rp20 juta, sehingga petani masih mengantongi selisih sekitar Rp45 juta dalam empat bulan masa tanam, atau setara Rp11 juta bersih per bulan.

Keunggulan lain dari metode PM-AAS adalah penerapan sistem tanam langsung atau direct seeding yang memangkas proses persemaian dan pindah tanam. Efisiensi waktu ini pada gilirannya dapat mendorong peningkatan indeks pertanaman padi secara nasional, sehingga siklus tanam bisa berlangsung lebih cepat dan lebih sering dalam setahun.

Sepanjang tahun ini, sejumlah capaian di sektor pertanian juga patut dicatat sebagai bukti kerja nyata pemerintah dalam menjaga swasembada pangan. Pusat benih padi yang dikelola Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercatat telah memproduksi sekitar 245 ton benih yang siap didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, mencakup seluruh komoditas benih sebar. Selain itu, meski Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi Oktober 2026 berpotensi turun 0,08 persen menjadi 31,41 juta ton, Amran menegaskan bahwa penurunan tersebut hanya setara dengan sekitar 30 ribu ton, angka yang menurutnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi nasional yang mencapai puluhan juta ton.

Kinerja Kementerian Pertanian dalam menjaga swasembada pangan nasional turut mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV Alien Mus menyampaikan penghargaan tinggi atas upaya Kementan menjaga swasembada, khususnya untuk komoditas beras dan jagung, di tengah kondisi iklim yang dinamis dan tantangan sektor pertanian yang tidak ringan. Alien menilai capaian tersebut layak mendapat apresiasi karena Kementan mampu bertahan dan tetap produktif di tengah berbagai kendala yang dihadapi.

Alien turut menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian Pertanian pada 2027 mendatang. Ia berharap alokasi anggaran tidak dipangkas menjadi terlalu kecil, melainkan justru diperkuat agar mampu menjadi motor penggerak keberlanjutan pembangunan pertanian nasional ke depan.

Melihat rangkaian data dan capaian tersebut, jelas bahwa program subsidi benih padi bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi jangka panjang bagi kemandirian pangan bangsa. Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian perlu bersinergi memastikan program ini berjalan tepat sasaran, sehingga petani benar-benar merasakan manfaatnya dan Indonesia semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan pangannya sendiri.

*) Analis Kebijakan Pertanian dan Pembangunan Desa

Oleh: Rizky Pratama

Pemerintah dinilai perlu terus memperluas dukungan terhadap penggunaan benih padi berkualitas dan teknologi pertanian modern karena peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian menyiapkan subsidi benih padi untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027 sebagai langkah strategis meningkatkan produksi gabah sekaligus mempercepat penerapan teknologi pertanian di berbagai daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program tersebut akan dikembangkan secara masif agar manfaatnya dapat dirasakan petani di seluruh Indonesia. Optimisme tersebut memiliki dasar kuat karena penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS menunjukkan kemampuan meningkatkan hasil panen dari produktivitas konvensional sekitar 5 hingga 6 ton menjadi 10 sampai 13 ton per hektare.

Capaian itu memperlihatkan bahwa penggunaan benih unggul yang dipadukan dengan teknologi budidaya dapat menjadi salah satu jalan penting untuk memperkuat produksi pangan nasional. Pusat pembenihan BRMP Padi di Subang bahkan disebut sebagai fasilitas pembibitan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi sekitar 250 ton benih unggul setiap tahun.

Fasilitas tersebut memproduksi berbagai varietas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan musim, termasuk varietas yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan maupun varietas untuk musim hujan. Dari sisi teknis, peningkatan hasil melalui PM-AAS antara lain ditopang oleh peningkatan populasi tanaman menggunakan teknik tanam langsung atau direct seeding.

Jika pola tanam konvensional dengan jarak 20 hingga 25 sentimeter menghasilkan sekitar 360 ribu rumpun per hektare, penerapan teknologi baru dapat meningkatkan populasi menjadi sekitar 800 ribu hingga 1 juta rumpun. Kerapatan tanaman menjadi salah satu faktor yang mendorong produktivitas hingga hampir dua kali lipat.

Selain meningkatkan populasi, metode tanam langsung juga dinilai lebih efisien karena mengurangi tahapan persemaian dan pemindahan bibit sehingga waktu, tenaga, dan biaya petani dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kebijakan tersebut menjadi semakin penting ketika Badan Pusat Statistik memproyeksikan potensi penurunan produksi padi sebesar 0,08 persen atau sekitar 30 ribu ton pada Oktober 2026.

Bagi pemerintah, angka tersebut masih relatif kecil dan dapat diantisipasi melalui peningkatan produktivitas. Andi Amran Sulaiman memperkirakan tambahan biaya benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar.

Dengan asumsi hasil panen mencapai 10 ton per hektare dan Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, nilai produksi dapat mencapai Rp65 juta. Jika biaya operasional maksimal berada pada kisaran Rp20 juta, terdapat ruang pendapatan bersih yang cukup besar bagi petani.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa investasi pada benih berkualitas dan teknologi pertanian tidak semata-mata menjadi tambahan beban biaya, tetapi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apabila program subsidi mencakup 1 juta hektare dan mampu menghasilkan tambahan sekitar 5 ton per hektare, maka terdapat potensi tambahan produksi sekitar 5 juta ton.

Jika cakupan dan produktivitas terus meningkat, kontribusinya terhadap pendapatan petani serta ketersediaan gabah nasional tentu akan semakin besar. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong peningkatan produksi juga menjadi modal penting untuk memperluas kebijakan tersebut.

Pemerintah mencatat produksi tahun berjalan sekitar 245 juta ton, sementara penguatan kapasitas pembenihan terus dilakukan agar kebutuhan benih di berbagai wilayah dapat terpenuhi. Implementasi PM-AAS juga mulai bergerak ke daerah, salah satunya melalui gerakan tanam perdana di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, setelah sebelumnya diterapkan di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Puselemba.

Perluasan teknologi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata petani di daerah. Kepala BRMP Sulawesi Tengah Dr. Ruslan Boy menilai PM-AAS bukan sekadar program tanam padi, melainkan bagian dari transformasi menuju sistem pertanian yang lebih maju, terukur, efisien, dan berdaya saing.

Pandangan tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menyampaikan bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, dan kelompok tani perlu terus diperkuat agar teknologi tidak berhenti sebagai program percontohan, melainkan benar-benar menjadi pola baru dalam budidaya padi. Pada akhirnya, perluasan subsidi benih berkualitas perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga produksi, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan distribusi benih tepat sasaran, pendampingan teknologi berjalan konsisten, serta keberhasilan di Subang dan daerah lain dapat direplikasi secara luas. Dengan dukungan berkelanjutan, peningkatan produktivitas bukan hanya menjadi target angka produksi, tetapi juga fondasi bagi petani yang lebih sejahtera dan ketahanan pangan nasional yang semakin kuat.

*) Pengamat Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana dengan menyiapkan peningkatan anggaran mitigasi secara signifikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menuntut kesiapan yang lebih baik melalui penguatan sistem mitigasi, sarana pendukung, dan perencanaan yang matang guna mengantisipasi berbagai bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Jadi, ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa peningkatan kapasitas mitigasi harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional, melalui penguatan sarana, teknologi, dan sumber daya penanggulangan bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Dalam arahannya, Presiden juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan kebutuhan mitigasi bencana.

“Saya minta, pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, ya. Lebih baik daripada kurang,” tegas Presiden.

Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan kebutuhan mitigasi secara komprehensif dalam master plan nasional yang mencakup anggaran, teknologi, peralatan, dan koordinasi lintas instansi. Kesiapan sarana dan armada penanganan bencana juga perlu diperkuat agar respons darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

“Lebih baik lebih daripada kurang. Artinya ini juga nanti eh mensesneg siapkan juga, beritahu juga menteri keuangan, menteri bappenas, berarti lebih banyak helikopter lebih baik,” ungkap Presiden.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai perhitungan yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait guna memastikan dukungan pendanaan yang diperlukan dapat dipenuhi secara optimal.

“Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima,” kata Purbaya.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan anggaran mitigasi bencana menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, dukungan teknologi, serta penguatan sarana dan prasarana, diharapkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan sehingga keselamatan warga dan keberlangsungan pembangunan nasional tetap terjaga.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah Indonesia.

Presiden meminta jajarannya agar tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi dan memastikan berbagai kebutuhan penanggulangan telah disiapkan sejak awal.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi, ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujarnya.

Presiden juga meminta kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana diperkuat. Menurutnya, pemerintah harus memiliki persediaan peralatan yang memadai sehingga dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi di berbagai daerah.

“Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian,” tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Prabowo meminta alokasi anggaran untuk mitigasi bencana ditambah secara signifikan. Anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan, mengurangi risiko, serta meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran mitigasi sesuai kebutuhan yang dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ya, akan kita tingkatkan sesuai permintaan karena kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, pemerintah akan melihat perhitungan kebutuhan yang disampaikan BNPB sebelum menentukan besaran tambahan anggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan penanganan dan mitigasi dapat didukung secara memadai.

Penguatan kesiapsiagaan juga diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat penanggulangan bencana dari sisi pencegahan, kesiapan hingga respons darurat.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman bencana. Pendekatan terpadu ini dinilai penting untuk memastikan proses mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif

Oleh: Rania Zafirah)*

Indonesia merupakan negara dengan karakter geografis yang membuat masyarakat menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan hingga aktivitas vulkanik. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus dibangun melalui mitigasi, pemantauan, sistem peringatan dini, penguatan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah terus memperkuat pendekatan tersebut dengan mengarahkan penanggulangan bencana agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi semakin mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan. Dengan persiapan yang lebih matang, potensi dampak terhadap keselamatan masyarakat maupun aktivitas sosial ekonomi dapat ditekan.

Komitmen tersebut terlihat ketika Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mengevaluasi penanganan bencana di sejumlah daerah.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menyoroti penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asap yang ditimbulkannya. Presiden Prabowo mengatakan karakter geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire membuat kesiapan menghadapi potensi bencana harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pengalaman dalam menangani bencana, Presiden Prabowo menilai kapasitas mitigasi nasional masih perlu diperkuat. Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan dukungan anggaran agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih optimal sebelum bencana terjadi. Presiden Prabowo juga mendorong perubahan pendekatan penanggulangan bencana dari yang sebelumnya lebih reaktif menjadi semakin antisipatif. Perencanaan kesiapsiagaan perlu memastikan berbagai sarana dan peralatan pendukung telah tersedia di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator.

Selain kesiapan sarana, Presiden Prabowo meminta adanya penyampaian laporan secara berjenjang dan terpadu dari berbagai instansi terkait. Laporan tersebut mencakup informasi dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat respons, serta memastikan langkah penanganan bencana berjalan efektif.

Penguatan koordinasi menjadi penting karena setiap wilayah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kesiapan berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun Sumatera. Demikian pula aktivitas Gunung Anak Krakatau memerlukan pemantauan dan prosedur kesiapsiagaan yang sesuai.

Dari sisi pembiayaan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanggulangan bencana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Besaran tambahan anggaran tersebut masih menunggu kalkulasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memastikan pendanaan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan mencakup seluruh kebutuhan penanganan.

Peningkatan anggaran dinilai penting mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Lingkaran Api Pasifik sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta Sumatera, hingga aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, membutuhkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang kuat. Arahan Presiden Prabowo juga menekankan perlunya pemerintah bergerak cepat dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.

Kementerian Keuangan memastikan kebutuhan dana darurat maupun pembiayaan mitigasi akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah sebelumnya telah menyediakan anggaran bencana rutin tahunan sekitar Rp5 triliun, yang dapat ditingkatkan apabila diperlukan. Kemenkeu juga siap melakukan pengisian kembali cadangan anggaran untuk mendukung kelancaran proses penanganan bencana, mulai dari operasi darurat dan evakuasi hingga tahap pemulihan masyarakat yang terdampak.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BNPB menjadi faktor penting untuk memastikan dukungan anggaran tersedia secara memadai, sekaligus dikelola secara akuntabel, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi juga perlu didukung sistem peringatan dini dan kapasitas masyarakat. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemantauan cuaca, curah hujan, tinggi muka air, aktivitas gunung api maupun potensi kebakaran dilakukan secara lebih cepat. Informasi tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus memberi waktu kepada masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Masyarakat memiliki peran penting melalui kewaspadaan, pemahaman jalur evakuasi, kepatuhan terhadap peringatan dini serta kesiapan menghadapi kondisi darurat. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat menjadi lapisan perlindungan yang semakin memperkuat ketangguhan nasional.

Penguatan anggaran, sarana, sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga dan kapasitas daerah menunjukkan bahwa penanggulangan bencana terus diarahkan menjadi lebih terencana dan antisipatif. Ketika seluruh unsur bergerak dalam satu sistem kesiapsiagaan, masyarakat memiliki perlindungan yang semakin kuat. Dengan langkah tersebut, rasa aman tidak hanya dibangun melalui respons ketika bencana terjadi, tetapi melalui kesiapan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Pemerintah terus membangun kapasitas agar masyarakat lebih siap, aktivitas sosial ekonomi tetap terlindungi, dan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat ketika bencana terjadi.

*) Penulis adalah Content Writer di GREEN Indonesia