Oleh : Karina Suwandi*

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 70 persen wilayahnya berupa perairan, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai poros maritim dunia. Aktivitas perdagangan, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga pertahanan negara sangat bergantung pada ketersediaan armada kapal yang andal. Oleh karena itu, pembangunan industri kapal nasional tidak hanya menjadi kebutuhan sektor transportasi, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi maritim, meningkatkan daya saing nasional, serta menjaga ketahanan rantai pasok di tengah dinamika perdagangan global.

Besarnya potensi ekonomi maritim Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan industri perkapalan nasional. Meskipun kebutuhan kapal terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi sektor energi maupun perikanan, industri kapal dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas produksi, penguasaan teknologi, hingga pemenuhan komponen industri yang masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan kapal domestik maupun pasar ekspor masih perlu terus ditingkatkan.

Di sisi lain, masih besarnya dominasi kapal berbendera asing dalam aktivitas pengiriman barang, khususnya untuk perdagangan internasional, menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketergantungan terhadap armada asing menyebabkan sebagian besar nilai ekonomi dari jasa angkutan laut masih dinikmati oleh perusahaan pelayaran luar negeri. Selain mengurangi potensi devisa yang dapat diperoleh Indonesia, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kapasitas industri perkapalan dan pelayaran nasional belum mampu menguasai pasar logistik secara optimal. Padahal, dengan posisi geografis yang strategis serta tingginya volume perdagangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat armada nasional sehingga mampu mengambil peran yang lebih besar dalam rantai logistik regional maupun global.

Menyadari besarnya potensi tersebut, pemerintah menyiapkan strategi untuk memperkuat industri kapal nasional melalui kolaborasi riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas galangan kapal dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri perkapalan yang lebih mandiri, berdaya saing tinggi, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Penguatan industri kapal juga dipandang sebagai bagian dari strategi hilirisasi sektor maritim untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi luar negeri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa besarnya kebutuhan kapal merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan sekaligus memperkuat kemandirian nasional di sektor maritim. Ke depan, industri perkapalan Indonesia akan diperkuat melalui sinergi antara perguruan tinggi dan PT PAL. Pemerintah juga meminta perguruan tinggi mengarahkan penelitian, inovasi, serta pengembangan teknologi agar mampu menjawab kebutuhan industri perkapalan nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya teknologi baru, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat kemampuan nasional dalam membangun kapal dengan standar internasional.

Selain aspek teknologi, penguatan sumber daya manusia menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa penguatan industri galangan kapal nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, human capital merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Pemerintah optimistis bahwa penguatan industri maritim akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja, berkembangnya industri pendukung, hingga bertambahnya devisa negara melalui ekspor kapal dan jasa maritim.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas industri galangan kapal juga menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat rantai pasok industri maritim nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat kapasitas galangan kapal nasional, baik yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta. Peningkatan kemampuan galangan kapal dinilai menjadi langkah penting agar proses pembangunan kapal dapat dilakukan di dalam negeri dengan kualitas yang memenuhi standar internasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pembangunan kapal di luar negeri sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Penguatan industri kapal nasional juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian. Industri perkapalan melibatkan berbagai sektor pendukung, seperti industri baja, mesin, elektronika, kelistrikan, logistik, hingga jasa rekayasa dan desain. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan kapal di dalam negeri, permintaan terhadap komponen lokal akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan industri manufaktur nasional. Selain itu, berkembangnya galangan kapal juga membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja yang luas, serta memperkuat struktur industri nasional yang berbasis teknologi.

Dalam jangka panjang, keberhasilan pembangunan industri kapal nasional akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan pemerintah, keberlanjutan investasi, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian menjadi kunci untuk membangun industri perkapalan yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, industri kapal nasional tidak hanya menjadi penopang konektivitas antarpulau, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi maritim Indonesia sekaligus meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaya saing di tingkat global.

)* Pengamat Isu Aktual

Oleh : Abdul Razak)*

Pendekatan pemerintah untuk memperkuat industri perkapalan nasional dinilai menjadi langkah strategis dalam mengurangi dominasi kapal berbendera asing yang selama ini masih mendominasi pengangkutan barang di Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, industri galangan kapal, dan perguruan tinggi, pengembangan sektor perkapalan diharapkan mampu memperkuat kemandirian maritim sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat global.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan armada kapal yang sangat besar untuk melayani distribusi logistik, angkutan penumpang, hingga aktivitas perdagangan antarpulau. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan armada sendiri. Akibatnya, sebagian besar pengiriman barang masih mengandalkan kapal berbendera asing, sehingga nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati di dalam negeri justru mengalir ke luar negeri.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Presiden menekankan pentingnya mempercepat pengembangan industri galangan kapal nasional agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap kapal asing sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi maritim.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa Presiden menyoroti sekitar 95 persen kapal pengiriman barang yang beroperasi masih berbendera asing. Menurut Rosan, Presiden meminta agar pemerintah segera menyusun langkah konkret untuk memperkuat armada nasional sehingga pada masa mendatang aktivitas pengangkutan barang dapat semakin banyak menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Rosan menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi yang cukup baik melalui keberadaan galangan kapal milik BUMN maupun swasta nasional. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas produksi, kualitas teknologi, serta standar manufaktur agar mampu menghasilkan kapal yang memenuhi standar internasional. Dengan demikian, industri perkapalan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki peluang memasuki pasar ekspor.

Penguatan industri galangan kapal memiliki efek berganda yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Industri ini melibatkan rantai pasok yang panjang, mulai dari industri baja, komponen mesin, kelistrikan, elektronika, hingga jasa rekayasa dan teknologi. Semakin banyak kapal diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan industri manufaktur nasional serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Selain aspek industri, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Presiden Prabowo meminta perguruan tinggi mengambil peran aktif dalam mendukung kebangkitan industri kapal nasional melalui riset, inovasi, dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa perguruan tinggi diminta mempersiapkan penguasaan teknologi perkapalan melalui penelitian dan kolaborasi dengan industri. Menurut Brian, kerja sama bersama PT PAL akan melibatkan para peneliti, guru besar, serta berbagai kajian akademik yang diarahkan untuk memperkuat industri kapal nasional, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memenuhi kebutuhan kapal dari produksi dalam negeri.

Brian juga menegaskan bahwa kebutuhan kapal Indonesia sangat besar, mulai dari kapal penumpang, kapal logistik, hingga berbagai jenis kapal untuk mendukung aktivitas ekonomi nasional. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan sebagai pasar bagi industri nasional. Oleh karena itu, hasil penelitian perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu diterapkan langsung dalam proses produksi sehingga meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing industri.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri merupakan model pembangunan yang semakin relevan dalam menghadapi persaingan global. Pengembangan teknologi kapal yang berbasis riset akan mempercepat proses alih teknologi, meningkatkan kemampuan rekayasa nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap teknologi impor. Langkah tersebut juga membuka peluang bagi lahirnya inovasi baru di bidang desain kapal, efisiensi energi, digitalisasi sistem navigasi, hingga pengembangan kapal ramah lingkungan.

Di sisi lain, peningkatan industri kapal nasional juga akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan logistik Indonesia. Dengan armada nasional yang semakin kuat, distribusi barang antarpulau dapat berlangsung lebih efisien, biaya logistik berpotensi ditekan, dan konektivitas antarwilayah semakin meningkat. Kondisi ini akan memperkuat integrasi ekonomi nasional sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dari Sabang hingga Merauke.

Lebih jauh, kemandirian industri perkapalan juga menjadi bagian penting dari strategi membangun ekonomi berbasis nilai tambah. Selama ini, Indonesia telah mendorong hilirisasi berbagai komoditas strategis. Penguatan industri kapal menjadi pelengkap yang penting karena mendukung kemampuan nasional dalam mengangkut hasil produksi domestik menggunakan armada sendiri, sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih optimal.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat galangan kapal nasional sekaligus mendorong kolaborasi riset bersama perguruan tinggi menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas produksi kapal, tetapi juga membangun ekosistem industri maritim yang modern, inovatif, dan berdaya saing internasional.

Dengan potensi pasar domestik yang sangat besar, dukungan kebijakan pemerintah, kapasitas industri nasional yang terus berkembang, serta kontribusi dunia pendidikan melalui riset dan inovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi dominasi kapal asing secara bertahap. Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian maritim, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang semakin kompetitif di tingkat global.

)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik

Oleh: Alexander Royce*)

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menempatkannya sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar dalam pengembangan ekonomi hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pemerintah mulai mengarahkan kekayaan alam tersebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan biodiversity credit. Kebijakan ini menjadi langkah strategis karena menghubungkan upaya konservasi dengan mekanisme pembiayaan inovatif, sehingga pelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga nilai ekonomi yang nyata.

Berbeda dengan carbon credit yang berorientasi pada pengurangan emisi, biodiversity credit memberikan insentif bagi perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Sejalan dengan meningkatnya tren pembiayaan berbasis alam (nature-based finance) di tingkat global, instrumen ini membuka peluang masuknya investasi berkelanjutan ke kawasan konservasi, hutan, mangrove, dan ekosistem bernilai tinggi lainnya. Dengan modal sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk menjadikan biodiversity credit sebagai salah satu fondasi pembiayaan ekonomi hijau sekaligus memperkuat daya saing nasional di era pembangunan berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) M. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen ekonomi lingkungan yang mampu mengubah cara pandang terhadap konservasi. Menurutnya, kekayaan biodiversitas Indonesia harus dikelola sebagai modal pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia berpandangan bahwa skema tersebut akan menjadi sumber pembiayaan baru yang mampu menarik investasi berkelanjutan, memperkuat perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar ekonomi hijau global. Jumhur juga menekankan bahwa pemerintah akan memastikan penyusunan regulasi dan tata kelola dilakukan secara kredibel, transparan, dan memenuhi standar internasional agar memperoleh kepercayaan investor sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang perlindungan lingkungan sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional. Pendekatan ini penting mengingat tren investasi global semakin mengutamakan proyek yang memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan. Dengan kesiapan regulasi yang matang, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pusat perdagangan biodiversity credit di kawasan Asia Tenggara.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, yang menjelaskan bahwa biodiversity credit pada dasarnya merupakan mekanisme untuk memberikan penghargaan ekonomi kepada pihak-pihak yang berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Menurutnya, skema ini bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga menjadi cara baru untuk memastikan bahwa upaya konservasi memiliki nilai ekonomi yang terukur. Ia menilai keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat sehingga setiap kredit benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas ekosistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rasio juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat, komunitas lokal, pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam pengembangan skema tersebut. Dengan kolaborasi yang baik, manfaat ekonomi dari konservasi tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi penjaga utama kawasan bernilai ekologis tinggi. Pendekatan kolaboratif seperti ini sekaligus memperkuat prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, memandang bahwa biodiversity credit memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Ia menilai instrumen pembiayaan inovatif tersebut akan membantu menutup kebutuhan pendanaan konservasi yang selama ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran pemerintah. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting agar upaya pelestarian lingkungan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa membebani fiskal negara.

Teguh juga menegaskan bahwa pengembangan biodiversity credit sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Integrasi antara perlindungan keanekaragaman hayati, investasi berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja hijau diyakini akan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang terintegrasi, instrumen tersebut dapat mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum lingkungan internasional.

Pemerintah terus memperkuat agenda ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan, seperti rehabilitasi hutan dan mangrove, pengembangan perdagangan karbon, restorasi gambut, serta implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dalam konteks tersebut, biodiversity credit menjadi instrumen pelengkap yang dapat memperluas sumber pembiayaan konservasi sekaligus memperkuat ekosistem investasi hijau di Indonesia.

Pengembangan biodiversity credit mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pelopor ekonomi hijau di kawasan, sekaligus membuktikan bahwa konservasi alam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Bagas Nurahman)*

Pengembangan pasar karbon berbasis mangrove menjadi salah satu peluang strategis Indonesia dalam memperkuat ekonomi hijau sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Melalui mekanisme perdagangan karbon, upaya pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan konservasi semata, tetapi juga menjadi sumber nilai ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Model pembangunan ini diyakini mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Potensi tersebut semakin besar mengingat Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Pemanfaatan potensi tersebut melalui pasar karbon membuka peluang investasi baru sekaligus mendorong lahirnya berbagai pekerjaan hijau (green jobs), mulai dari rehabilitasi, pemeliharaan, pemantauan ekosistem, hingga pengelolaan kredit karbon. Dengan demikian, mangrove tidak hanya menjadi benteng alami kawasan pesisir, tetapi juga aset ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan pasar karbon mangrove kembali ditegaskan pada puncak peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Pelabuhan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan pemulihan lingkungan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi masa depan. Menurutnya, menjaga kelestarian alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan sumber ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat.

Menurut Moh Jumhur Hidayat, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan berbagai jenis tanaman lainnya. Kemampuan tersebut menjadikan mangrove sebagai salah satu penyerap karbon alami paling efektif dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Di tengah meningkatnya kebutuhan global untuk menekan emisi karbon, potensi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan perdagangan karbon yang semakin diminati berbagai negara maupun pelaku usaha.

Melalui mekanisme pasar karbon, kawasan mangrove yang berhasil dipulihkan akan menghasilkan kredit karbon berdasarkan jumlah emisi yang mampu diserap. Kredit karbon tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperdagangkan kepada pihak yang membutuhkan kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan. Skema ini memberikan insentif ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove, sekaligus mendorong investasi pada sektor lingkungan yang produktif.

Pengembangan pasar karbon juga menghadirkan harapan baru bagi terbukanya lapangan kerja hijau. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove memiliki kesempatan terlibat dalam kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemantauan, hingga pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut membutuhkan tenaga kerja yang kompeten sehingga menciptakan peluang pekerjaan baru yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Lebih dari itu, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan mangrove juga berpeluang memperoleh manfaat ekonomi melalui mekanisme pembagian hasil (benefit sharing) dari perdagangan karbon. Skema tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi masyarakat dalam menjaga ekosistem yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, manfaat pasar karbon tidak hanya dirasakan oleh pemerintah maupun pelaku usaha, tetapi juga langsung menyentuh masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan mangrove.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, pemerintah saat ini terus menghitung potensi ekonomi dari kegiatan menjaga, memelihara, dan memulihkan lingkungan melalui mekanisme pasar karbon. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi hijau mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah.

Selama ini rehabilitasi mangrove banyak didukung melalui program pemerintah. Pengembangannya diarahkan agar semakin melibatkan dunia usaha, investor, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat pemulihan kawasan mangrove sekaligus meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan melalui perdagangan karbon. Dengan semakin luasnya partisipasi berbagai pihak, pasar karbon mangrove berpotensi menjadi salah satu sektor ekonomi baru yang kompetitif di tingkat global.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki mengatakan pengembangan perdagangan karbon di kawasan mangrove dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan dapat kembali dirasakan oleh warga sekitar. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan mangrove sebagai aset strategis bangsa.

Pengembangan perdagangan karbon berbasis mangrove juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi hijau sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekosistem pesisir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tetap menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Pengembangan pasar karbon mangrove menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar membangun ekosistem ekonomi hijau yang mampu menarik investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Dengan potensi tersebut, pasar karbon mangrove menjadi harapan baru bagi terciptanya lapangan kerja hijau yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemulihan ekosistem mangrove dan pengembangan pasar karbon. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Komitmen itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat puncak peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Pelabuhan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Kota Denpasar. Menurutnya, pemulihan lingkungan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekologis sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

“Menjaga bumi bukan berarti menghentikan pertumbuhan ekonomi. Justru melalui pemulihan lingkungan, kita dapat menciptakan sumber ekonomi baru yang memberi manfaat bagi alam sekaligus masyarakat,” ujar Menteri Jumhur.

Ia menjelaskan, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon hingga empat sampai lima kali lebih besar dibandingkan vegetasi pada umumnya. Potensi tersebut menjadikan rehabilitasi mangrove semakin strategis dalam mendukung upaya pengurangan emisi sekaligus pengembangan pasar karbon.

“Ketika karbon itu dijual, pekerja tapak dan warga lokal juga akan mendapatkan benefit sharing dari hasil penjualan karbon tersebut. Jadi menanam mangrove adalah kegiatan yang menguntungkan,” katanya.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengembangan perdagangan karbon agar manfaat ekonomi dari konservasi dapat dirasakan secara langsung.

“Kami mendorong banyak skema perdagangan karbon di kawasan mangrove yang melibatkan masyarakat sehingga benefit-nya juga kembali kepada masyarakat,” tuturnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman 15.000 bibit Rhizophora mucronata di Kawasan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Kegiatan yang diinisiasi KLH bersama Pemerintah Provinsi Bali itu turut didukung PLN Indonesia Power UBP Bali dan berbagai pemangku kepentingan.

Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Bali Made Harta Yasa mengatakan, keberhasilan konservasi membutuhkan konsistensi dalam perawatan.

“Kami tidak hanya menanam, tetapi juga menjaga. Harapannya seluruh bibit yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang sehingga ekosistem mangrove tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan luas sekitar 1.373,5 hektare, Tahura Ngurah Rai diharapkan menjadi contoh nyata bahwa konservasi lingkungan dapat berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi hijau Indonesia.
(*/rls)

Bali – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove tidak hanya menjadi langkah penting dalam memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi hijau melalui mekanisme perdagangan karbon internasional.

Pemerintah menilai kekayaan ekosistem mangrove Indonesia dapat menjadi modal strategis untuk menciptakan sumber pendanaan baru, memperluas investasi hijau, sekaligus menghadirkan lapangan kerja bagi masyarakat.

Gerakan nasional rehabilitasi mangrove kini terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Program tersebut telah dilaksanakan secara serentak di 162 titik di 37 provinsi dengan melibatkan ribuan peserta.

“Penanaman mangrove dapat dikolaborasikan dengan kegiatan bisnis melalui mekanisme pasar karbon internasional. Aktivitas yang menghasilkan karbon dapat dikompensasi melalui pasar karbon, sehingga menghasilkan pendanaan yang cukup besar,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan vegetasi daratan pada umumnya. Keunggulan tersebut menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu solusi strategis untuk menekan emisi karbon sekaligus menarik investasi hijau.

Pemerintah juga tengah menghitung kontribusi sektor pemulihan lingkungan berbasis pasar karbon terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta potensi penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang.

“Berdasarkan berbagai perhitungan yang kami lakukan, membangun Indonesia melalui pemulihan lingkungan dengan memanfaatkan mekanisme pasar karbon merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menilai pengelolaan mangrove harus terus diperkuat karena memiliki fungsi ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat pesisir. Saat meninjau kawasan mangrove di Bali, ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem tersebut sebagai penyangga kehidupan.

“Karena mangrove adalah ginjalnya bumi, mampu menyaring limbah, polusi, sampah. Mangrove juga menahan abrasi air laut. Mangrove sumber kehidupan masyarakat, dari kepiting, ikan, udang yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Mari kita terus lestarikan mangrove Indonesia,” ujar Rohmat.

Selain itu, Rohmat menegaskan pemerintah terus memperkuat program Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.

“Jadi ini adalah peluang yang harus kita dorong ke depan bagaimana perdagangan karbon manfaatnya bukan hanya kepada swasta atau investor tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

[w.R]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara kelompok teroris menyebarkan ideologi dan merekrut anggota baru. Jika dahulu proses radikalisasi identik dengan pertemuan tertutup atau jaringan organisasi tertentu, kini proses tersebut dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga permainan (game) online. Kondisi ini menjadikan anak dan remaja sebagai kelompok yang paling rentan karena merupakan pengguna internet yang aktif, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan masih berada pada fase pencarian jati diri.

Ancaman tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pola ancaman terorisme telah bergeser secara signifikan ke ruang digital. Kepala BNPT, Eddy Hartono mengatakan bahwa jaringan teroris saat ini memanfaatkan ruang siber sebagai sarana utama untuk menjalankan tiga aktivitas sekaligus, yaitu propaganda, rekrutmen, dan pendanaan. Proses tersebut tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik karena teknologi memungkinkan penyebaran paham ekstrem dilakukan secara cepat, masif, dan sulit terdeteksi. Perempuan, anak, dan remaja menjadi sasaran utama karena dinilai lebih mudah dipengaruhi melalui pendekatan psikologis dan emosional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak lagi hanya berkaitan dengan aksi kekerasan, tetapi juga perang memperebutkan cara berpikir masyarakat di dunia maya. Konten propaganda yang dikemas dalam bentuk video pendek, meme, diskusi komunitas, maupun narasi keagamaan atau ideologis yang dipelintir dapat menarik perhatian anak-anak tanpa mereka menyadari bahwa sedang menjadi target indoktrinasi.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena proses radikalisasi digital berlangsung secara bertahap. Pelaku biasanya membangun kedekatan melalui percakapan ringan, komunitas hobi, atau permainan daring sebelum perlahan memperkenalkan narasi kebencian, intoleransi, dan pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Pendekatan semacam ini jauh lebih sulit dikenali oleh orang tua maupun guru dibandingkan rekrutmen secara konvensional.

Data pemerintah menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar ancaman potensial. Sepanjang 2024 hingga 2025, pemerintah telah melaksanakan rehabilitasi terhadap sekitar 250 anak yang terpapar paham ekstremisme berbasis kekerasan. Program tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologis, pendidikan, pendampingan keluarga, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan agar anak-anak dapat kembali berkembang secara sehat serta terhindar dari pengaruh kelompok ekstrem. Fakta tersebut menunjukkan bahwa anak-anak memang telah menjadi sasaran nyata penyebaran ideologi radikal sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.

Upaya rehabilitasi menjadi bukti bahwa pendekatan terhadap anak tidak dapat mengandalkan penegakan hukum semata. Anak yang terpapar lebih tepat dipandang sebagai korban manipulasi ideologi yang membutuhkan pemulihan sekaligus pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pencegahan.

Di tingkat keluarga, peran orang tua merupakan benteng pertama. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan anak menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Orang tua perlu memahami aplikasi, platform, dan komunitas digital yang digunakan anak, sekaligus membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman menceritakan pengalaman mereka di internet. Pengawasan yang dilakukan secara dialogis jauh lebih efektif dibandingkan pembatasan yang bersifat represif.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab strategis. Pendidikan karakter, moderasi beragama, toleransi, serta kemampuan memilah informasi harus menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga pendamping yang mampu mengenali perubahan perilaku peserta didik, seperti kecenderungan menarik diri, menunjukkan kebencian terhadap kelompok tertentu, atau mengonsumsi konten ekstrem secara berlebihan.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektor. BNPT menilai keberhasilan Indonesia menjaga tren penurunan aksi terorisme dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja sama aparat keamanan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, media, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena kelompok teroris terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago yang meminta seluruh elemen bangsa tetap waspada meskipun angka terorisme mengalami penurunan. Menurutnya, kewaspadaan harus terus dipelihara karena ancaman dapat muncul dalam bentuk baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan ruang digital sebagai media penyebaran pengaruh. Sikap antisipatif menjadi kunci agar keberhasilan yang telah dicapai tidak berubah menjadi kelengahan.

Media massa dan platform digital juga memiliki tanggung jawab penting dalam membatasi penyebaran propaganda ekstremisme. Penguatan sistem moderasi konten, percepatan penanganan akun penyebar kebencian, serta peningkatan edukasi publik mengenai keamanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, masyarakat harus didorong menjadi pengguna internet yang aktif melaporkan konten berbahaya dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Melindungi anak dan remaja dari rekrutmen terorisme digital bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama. Ketahanan generasi muda harus dibangun melalui keluarga yang harmonis, pendidikan yang inklusif, literasi digital yang kuat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, ruang digital dapat menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang tanpa terjebak dalam propaganda ekstremisme yang mengancam masa depan bangsa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.

Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah.

Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital.

Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan ruang siber. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus mempercepat digitalisasi layanan publik dan ekonomi digital, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang berkembang di internet. Ia menilai literasi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi, propaganda radikal, penipuan digital, maupun berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Karena itu, pemerintah terus memperluas program literasi digital, meningkatkan kolaborasi dengan dunia pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga mengembangkan pendekatan kolaboratif melalui pelibatan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas pemuda, serta mitra internasional. Program penguatan ketahanan pemuda terhadap ekstremisme berbasis digital yang dijalankan BNPT bersama UNDP menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah membangun pencegahan dari tingkat komunitas. Melalui program tersebut, generasi muda didorong menjadi agen perdamaian yang mampu memproduksi narasi positif, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan budaya dialog di ruang siber. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun ketahanan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan langkah represif semata.

Sementara, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pengawasan ruang digital akan terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta kerja sama dengan penyelenggara platform digital. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah memiliki sistem pengawasan yang semakin adaptif agar penyebaran konten berbahaya dapat ditangani secara cepat tanpa menghambat pertumbuhan ekosistem digital nasional. Ia menegaskan bahwa penguatan keamanan ruang digital merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia.

Ancaman terorisme digital merupakan tantangan baru yang membutuhkan respons yang semakin modern dan kolaboratif. Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan menjaga keamanan nasional di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh meningkatnya literasi digital masyarakat, kuatnya koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga ruang siber. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kontra narasi, dan kolaborasi yang semakin luas, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menghadapi ancaman terorisme digital. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan serta ketahanan nasional..

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme seiring berkembangnya ancaman di ruang digital. Perubahan pola aksi kelompok teroris yang semakin memanfaatkan teknologi informasi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat, pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman digital.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengatakan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola ancaman terorisme secara global. Menurutnya, ruang digital yang semestinya dimanfaatkan untuk aktivitas produktif justru disalahgunakan oleh kelompok teroris sebagai media penyebaran propaganda, perekrutan anggota, hingga pendanaan.

“Saat ini ancaman secara global mengikuti perkembangan teknologi dan internet. Ruang digital yang sejatinya dapat dimanfaatkan secara positif telah disalahgunakan untuk tujuan terorisme, seperti penyebaran propaganda, rekrutmen dan pendanaan,” ujar Djamari.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa ancaman terorisme kini telah bergeser dari ruang fisik ke ruang digital. Ia menjelaskan bahwa internet telah menjadi sarana utama yang dimanfaatkan kelompok ekstrem untuk melakukan rekrutmen anggota, menyebarkan kontra-propaganda, serta menggalang pendanaan.

“Sekarang media internet dijadikan sarana yang efektif untuk melakukan tiga hal, yaitu rekrutmen, kontra-propaganda, dan pendanaan terorisme,” kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa pelaksanaan RAN PE 2026–2029 mengedepankan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan sebagai respons terhadap karakter ancaman terorisme yang semakin adaptif. “Terorisme bersifat persistent and adaptive, artinya ancaman ini terus ada meskipun aktornya berubah dan selalu menyesuaikan cara, bentuk, serta medianya,” jelasnya.

Oleh karena itu, penguatan komunikasi strategis, ketahanan keluarga dan komunitas, perlindungan perempuan dan anak, serta pemanfaatan sistem elektronik secara aman menjadi bagian penting dalam strategi nasional pencegahan ekstremisme.

Melalui implementasi RAN PE fase kedua, pemerintah optimistis kolaborasi yang semakin kuat antara institusi negara, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, pelaku industri digital, dan masyarakat luas akan memperkokoh ketahanan nasional terhadap ancaman terorisme di era digital.

Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional serta memastikan ruang digital Indonesia tetap menjadi sarana yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap ancaman terorisme yang semakin berkembang di era digital. Melalui sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), aparat intelijen, dan aparat penegak hukum, berbagai upaya pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kepala BNPT Eddy Hartono mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam menangani anak-anak yang terpapar paham ekstremisme.

“Di akhir tahun 2024-2025, pemerintah sudah melakukan mitigasi. Kami, aparat intelijen dan aparat penegak hukum, sudah memitigasi melakukan pembinaan, rehabilitasi, kurang lebih terhadap 250 anak di bawah umur,” kata Eddy.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem yang kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital sebagai media penyebaran pengaruh. Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan internet membuka peluang bagi kelompok teroris untuk menjangkau sasaran yang lebih luas, termasuk anak-anak dan remaja yang aktif menggunakan platform digital.

Menurut Eddy, pola ancaman terorisme saat ini mengalami perubahan yang signifikan.

“Ancaman terorisme saat ini sudah mulai bergeser, Pak. Sekarang media internet dijadikan sarana yang efektif untuk melakukan tiga hal, yaitu: rekrutmen, kontra-propaganda, dan pendanaan terorisme,” ujar dia.

Perubahan pola tersebut menuntut adanya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif dan komprehensif. Selain menjadi sarana penyebaran propaganda, ruang digital juga dimanfaatkan untuk membangun jaringan, menggalang dukungan, serta mengumpulkan sumber pendanaan bagi aktivitas kelompok teroris. Kondisi ini menjadikan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan remaja, sebagai target utama penyebaran paham radikal.

“Tiga hal inilah yang sekarang pindah ke ruang digital. Dan juga perempuan, anak-anak, dan remaja menjadi sasaran utama,” imbuhnya.

Sebagai respons atas dinamika ancaman tersebut, pemerintah mendorong implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029. Program ini mencakup berbagai prioritas strategis, mulai dari kesiapsiagaan nasional, penguatan ketahanan keluarga dan komunitas, perlindungan perempuan, pemuda dan anak, komunikasi strategis dan sistem elektronik, deradikalisasi, hingga perlindungan hak korban.

Eddy menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

“Kita ketahui bersama bahwa UN PBB sudah mengatakan bahwa terorisme ini adalah bersifat persistent and adaptive. Jadi persistent itu adalah terorisme terus ada walau aktornya berubah. Adaptive adalah terorisme terus menyesuaikan cara, bentuk, dan medianya,” jelas Eddy

Melalui penguatan mitigasi, edukasi, dan rehabilitasi yang berkelanjutan, pemerintah berupaya memastikan ruang digital tetap aman serta mampu melindungi generasi muda dari pengaruh ideologi ekstremisme dan terorisme.