Jakarta – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi menghadapi ancaman fenomena Super El Nino yang diperkirakan berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional. Langkah antisipatif terus dipercepat melalui penguatan cadangan pangan, pengelolaan sumber daya air, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla), guna memastikan stabilitas produksi pertanian tetap terjaga di tengah penurunan curah hujan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah daerah mengoptimalkan program pompanisasi sebagai salah satu strategi menghadapi musim kemarau. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah berkurangnya pasokan air.

“Kemudian pembangunan embung, dan ini dia yang dititipkan oleh Bapak Presiden dan Pak Mendagri, yaitu program pompanisasi. Pompanisasi untuk menyalurkan air dari irigasi yang ada dari waduk, bendungan, dan lain-lain, itu penting sekali,” kata Bima Arya.

Sebagai bentuk langkah konkret, pemerintah meminta seluruh kepala daerah segera memperkuat upaya mitigasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut meliputi memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah, mempercepat pelaksanaan program pompanisasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan, Wandayantolis, mengingatkan bahwa penurunan curah hujan mulai terlihat di sejumlah wilayah sebagai dampak dari aktifnya fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi kering. Dampaknya tidak hanya berupa kekeringan meteorologis, tetapi juga berkurangnya ketersediaan air baku, menurunnya kelembapan tanah, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Karena itu, Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah mitigasi sejak dini. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kerugian ekonomi maupun dampak sosial yang dapat ditimbulkan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya.

“Pengelolaan sumber daya air secara bijaksana, peningkatan kesiapsiagaan terhadap karhutla, serta pemanfaatan informasi iklim BMKG dalam perencanaan kegiatan di berbagai sektor menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak musim kemarau,” tukasnya.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai langkah mitigasi dapat berjalan lebih efektif sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga, produktivitas pertanian dapat dipertahankan, dan masyarakat terlindungi dari dampak yang ditimbulkan oleh ancaman Super El Nino. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap potensi ancaman Super El Nino yang dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional. Presiden menginstruksikan seluruh pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi melalui penguatan cadangan pangan dan percepatan program pompanisasi guna menjaga produktivitas sektor pertanian.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan Presiden meminta seluruh kepala daerah segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino Godzilla guna menjaga produksi pangan nasional.

“Pak Menteri juga titip tadi pagi, ada hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat kabinet terakhir, yaitu antisipasi dari El Nino Godzilla,” katanya.

Menurut Bima Arya, fenomena tersebut mulai menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah Indonesia akibat perubahan iklim sehingga berpotensi memengaruhi ketersediaan stok pangan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi melalui penyediaan cadangan pangan, pembangunan embung, serta percepatan program pompanisasi.

“Ini situasi yang sekarang sudah mulai ada indikasi-indikasinya di beberapa daerah. Ini karena pemanasan air permukaan laut, perubahan iklim, ini menimbulkan persoalan-persoalan terkait dengan ketersediaan stok pangan. Hujan menjadi lebih jarang,” ujarnya.

Selain memperkuat langkah mitigasi, Presiden juga memberikan perhatian terhadap optimalisasi program pompanisasi untuk menjaga pasokan air dari waduk, bendungan, dan jaringan irigasi ke lahan pertanian selama musim kering.

“Kemudian pembangunan embung, dan ini dia yang dititipkan oleh Bapak Presiden dan Pak Mendagri, yaitu program pompanisasi. Pompanisasi untuk menyalurkan air dari irigasi yang ada dari waduk, bendungan, dan lain-lain, itu penting sekali,” jelas Bima.

Sementara itu, Profesor Riset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan El Nino 2026 diperkirakan memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan El Nino 2023 sehingga memerlukan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan.

“Sudah harus dipahami bahwa El Nino saat ini yang 2026 dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan El Nino 2023, karena intensitasnya saja sekarang sudah lebih tinggi daripada intensitas maksimum El Nino 2023,” ujar Erma.

Atensi Presiden menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat mitigasi perubahan iklim, sehingga diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga.

*) Oleh: Rudi Maulana

Fenomena El Nino yang diperkirakan berkembang menjadi Super El Nino pada 2026 menjadi pengingat bahwa ancaman perubahan iklim bukan lagi persoalan masa depan, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi saat ini. Sejumlah wilayah di Indonesia diproyeksikan mengalami dampak yang lebih berat, mulai dari musim kemarau yang berkepanjangan, penurunan curah hujan, hingga meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dalam situasi seperti ini, kapasitas negara untuk mengantisipasi bencana akan diuji, terutama dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas sosial. Karena itu, kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Pakar Klimatologi BRIN, Erma Yulihastin, yang menilai El Nino tahun ini berpotensi berkembang menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Menurut Erma, dinamika atmosfer dan lautan masih terus dipantau sehingga intensitas akhirnya akan ditentukan melalui serangkaian analisis klimatologi dalam beberapa bulan mendatang. Kendati demikian, indikasi awal yang muncul cukup untuk menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat langkah mitigasi. Sikap antisipatif menjadi penting karena biaya penanganan bencana hampir selalu lebih besar dibandingkan investasi untuk pencegahan.

Selanjutnya, pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai fenomena iklim ekstrem menunjukkan bahwa dampaknya tidak pernah berdiri sendiri. Kekeringan yang berkepanjangan dapat memicu penurunan produksi pangan, mengganggu pasokan air bersih, hingga memperbesar risiko inflasi akibat terganggunya distribusi hasil pertanian. Di saat yang sama, ancaman karhutla juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penanganan El Nino harus dipandang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi nasional yang kuat.

Dalam konteks tersebut, langkah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan patut diapresiasi. Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi, tetapi memilih membangun sistem mitigasi yang lebih proaktif. Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui pelibatan BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah lainnya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak secara terpadu.

Sementara itu, daerah-daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan telah menunjukkan respons yang cepat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemerintah daerah bergerak melalui pemutakhiran data wilayah terdampak, percepatan distribusi air bersih, perlindungan kelompok rentan, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi contoh bahwa kesiapsiagaan daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi ancaman iklim ekstrem.

Selain itu, NTB memperlihatkan pentingnya integrasi antara mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan. Daerah yang memiliki peta kerawanan yang baik cenderung lebih siap dalam menghadapi dampak El Nino dibandingkan wilayah yang mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi kebencanaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kepada masyarakat harus menjadi agenda yang terus diperkuat. Ketahanan menghadapi perubahan iklim pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen untuk beradaptasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, potensi Super El Nino juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi kebijakan di sektor lingkungan dan sumber daya air. Pemerintah perlu terus mendorong pembangunan embung, rehabilitasi daerah aliran sungai, modernisasi sistem irigasi, serta penguatan cadangan air di berbagai daerah. Investasi pada infrastruktur ketahanan iklim akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh melampaui biaya yang dikeluarkan saat ini. Dengan kata lain, setiap langkah mitigasi yang dilakukan hari ini merupakan investasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang.

Tidak kalah penting, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah. Penggunaan air secara bijak, pencegahan pembakaran lahan, serta partisipasi dalam pelaporan potensi kebakaran merupakan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan di tingkat lokal. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kapasitas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Semakin tinggi kesadaran kolektif yang dibangun, semakin besar pula kemampuan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian iklim di masa depan.

Ancaman Super El Nino memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang terencana dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah cepat yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat mitigasi menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman iklim ekstrem. Dengan sinergi yang semakin solid dan kebijakan yang adaptif, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan ini sekaligus membangun ketahanan nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Ricky Rinaldi

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang, meningkatkan risiko kekeringan, mengurangi produktivitas pertanian, serta memengaruhi ketersediaan pangan nasional. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada petani sebagai produsen pangan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi potensi Super El Nino menjadi langkah strategis untuk melindungi petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi kebutuhan dasar yang harus dijaga di tengah berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim. Pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya memberikan pelajaran bahwa antisipasi sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika dampaknya telah meluas. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terus diperkuat agar sektor pertanian tetap mampu berproduksi meskipun menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Menghadapi potensi fenomena Super El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi musim kemarau di Indonesia, Presiden memanggil jajaran terkait untuk memastikan kesiapan nasional, mulai dari kecukupan cadangan pangan, penguatan infrastruktur pertanian, hingga langkah-langkah antisipatif bagi petani. Pemerintah menegaskan bahwa kesiapan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup meskipun menghadapi tantangan iklim ekstrem.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat cadangan pangan nasional sebagai bentuk antisipasi menghadapi El Nino. Cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton, ditambah stok yang berada di masyarakat, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah juga terus mendorong percepatan produksi pangan, penguatan distribusi, serta memastikan petani tetap melakukan penanaman di berbagai daerah yang memungkinkan.

Selain menjaga stok pangan, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pertanian sebagai langkah jangka panjang menghadapi perubahan iklim. Pembangunan dan optimalisasi bendungan, embung, jaringan irigasi, serta sarana pendukung pertanian menjadi bagian dari strategi nasional agar ketersediaan air tetap terjaga selama musim kemarau. Infrastruktur tersebut tidak hanya membantu menjaga produktivitas lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air sehingga petani memiliki kepastian dalam menjalankan usaha taninya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan terkait dua fokus pemerintah dalam menghadapi fenomena El Nino. Pertama, sumber daya air harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih bagi rumah tangga, termasuk irigasi dalam mengairi sawah-sawah serta menjaga produktivitas pertanian. Kedua, yang menjadi fokus pemerintah adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah, menurutnya akan mengantisipasi agar jangan sampai titik-titik api tidak bisa dikontrol dengan baik.

Petani menjadi kelompok yang paling merasakan dampak perubahan pola cuaca. Musim tanam yang bergeser, berkurangnya pasokan air irigasi, hingga meningkatnya risiko gagal panen menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong penerapan pola tanam adaptif, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta optimalisasi mekanisasi pertanian agar produktivitas tetap terjaga. Pendampingan kepada petani melalui penyuluh pertanian juga terus diperkuat agar setiap daerah mampu menyesuaikan strategi budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung agenda nasional tersebut. Melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, pengelolaan sumber daya air, serta koordinasi dengan kelompok tani, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah mitigasi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Selain berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah, penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi kekeringan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Informasi cuaca dan iklim yang akurat memungkinkan petani menentukan waktu tanam, memilih komoditas yang sesuai, serta mengantisipasi risiko gagal panen sejak awal. Dengan dukungan data yang semakin presisi, kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara lebih efektif sehingga upaya menjaga ketahanan pangan nasional mampu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan petani dan kepentingan masyarakat luas.

Pada akhirnya, agenda antisipasi Super El Nino yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pentingnya membangun ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Melindungi petani berarti menjaga keberlanjutan produksi pangan, sementara menjaga ketersediaan pangan berarti melindungi seluruh rakyat Indonesia dari risiko gejolak pasokan maupun harga. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memastikan kebutuhan pangan nasional tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

* ) Pengamat Isu Strategis

Papua – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menunjukkan dampak positif dalam membangun budaya deteksi dini kesehatan bagi masyarakat Papua. Pemerintah daerah bersama fasilitas pelayanan kesehatan memperluas pelaksanaan program tersebut hingga menjangkau sekolah-sekolah dan puskesmas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya sejak dini sekaligus mencegah risiko penyakit yang lebih berat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan layanan sehingga masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis.

“Cek kesehatan gratis sudah berjalan di sekolah-sekolah. Kita sudah mulai dari tahun 2025 di beberapa sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun memang masih ada hal-hal yang perlu disiapkan kembali, termasuk bahan medis habis pakainya. Mudah-mudahan tahun ini pelaksanaannya bisa lebih optimal,” ujarnya.

Selain di lingkungan sekolah, layanan CKG juga tersedia setiap hari di puskesmas. Masyarakat kini dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa harus menunggu momentum tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong semakin banyak warga melakukan pemeriksaan rutin sehingga berbagai faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan yang tepat.

Capaian positif juga terlihat di Kabupaten Jayapura. Hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mencatat sebanyak 6.950 warga telah memanfaatkan layanan CKG dari total 7.340 pendaftar. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih tingginya kasus kelebihan berat badan, hipertensi, dan kadar gula darah tinggi, yang menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah pencegahan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, drg. Adi Kurniawan, mengatakan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan mengingat jumlah penduduk yang telah mengikuti pemeriksaan masih relatif kecil dibandingkan total populasi.

“Dengan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sekitar 200 ribu jiwa, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan ini. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan agar seluruh warga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” katanya.

Perluasan Program Cek Kesehatan Gratis di berbagai wilayah Papua diharapkan mampu menumbuhkan budaya pemeriksaan kesehatan sejak dini sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini, pemerintah optimistis kualitas kesehatan masyarakat Papua akan terus membaik, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses dan merata. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan memperluas jangkauan layanan ke lingkungan sekolah, madrasah, pesantren, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus membangun budaya hidup sehat sejak usia sekolah melalui kolaborasi lintas kementerian dan organisasi kemasyarakatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa keberhasilan Program CKG tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan jaringan masyarakat yang memiliki jangkauan luas hingga ke tingkat desa. Karena itu, Kementerian Kesehatan menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.

“Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia,” ujar Budi.

Menurut Budi, jaringan ribuan pesantren, madrasah, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dimiliki NU menjadi modal penting untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Selain pelaksanaan CKG, kerja sama juga diarahkan untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC), peningkatan kesehatan santri dan pelajar, serta penguatan program Water, Sanitation and Hygiene (WASH) di lingkungan pendidikan sebagai langkah pencegahan penyakit.

“Program Cek Kesehatan Gratis dan percepatan eliminasi TBC merupakan prioritas pemerintah. Dengan dukungan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas, pelayanan kesehatan akan semakin mudah menjangkau masyarakat,” kata Budi.

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, NU telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung berbagai program kesehatan nasional, mulai dari vaksinasi Covid-19 hingga percepatan penurunan angka stunting. Pengalaman tersebut menjadi modal untuk mendukung implementasi CKG secara lebih luas.

“PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antaranya vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting,” ungkapnya.

Ia menilai Program CKG memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat deteksi dini berbagai penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui keterlibatan pesantren, madrasah, sekolah, dan SLB, layanan kesehatan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjangkau kelompok yang selama ini belum memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara optimal.

“Pesantren dan madrasah siap menjadi pintu masuk utama pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” tegas dia.

Melalui sinergi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan Program CKG diharapkan semakin masif sehingga kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Oleh : Loa Murib )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Papua menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas layanan kesehatan, tanpa memandang kondisi geografis maupun tingkat aksesibilitas wilayah. Kehadiran program ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak lagi berorientasi pada pendekatan kuratif semata, tetapi mulai bergeser menuju upaya promotif dan preventif yang lebih berkelanjutan. Di tengah tantangan karakteristik wilayah Papua yang memiliki bentang alam luas dan tingkat keterjangkauan layanan yang berbeda-beda, implementasi CKG memperlihatkan keseriusan negara untuk menghadirkan pelayanan kesehatan hingga menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Langkah tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa pemerataan pelayanan publik merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang inklusif.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak 2025 pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan program, termasuk memastikan ketersediaan bahan medis habis pakai agar pelayanan dapat berjalan semakin optimal. Ia juga menyampaikan bahwa layanan CKG kini tersedia setiap hari di puskesmas dengan kuota pemeriksaan gratis bagi masyarakat sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi semakin mudah. Selain meningkatkan deteksi dini penyakit, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional.

Ekspansi layanan CKG ke sekolah-sekolah memiliki arti strategis karena menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Papua yang sehat dan produktif. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi gangguan pertumbuhan, masalah gizi, kelainan penglihatan, kesehatan gigi, maupun potensi penyakit tidak menular sejak usia dini. Dengan demikian, intervensi medis maupun edukasi kesehatan dapat dilakukan lebih cepat sehingga kualitas hidup peserta didik dapat terus ditingkatkan. Kehadiran tenaga kesehatan di lingkungan sekolah juga memberikan ruang bagi peningkatan literasi kesehatan bagi siswa, guru, maupun orang tua sehingga budaya hidup sehat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi CKG juga mulai terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Hingga Juli 2026, sebanyak 6.950 warga telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan di seluruh puskesmas. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan mulai meningkat meskipun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas jangkauan pelayanan. Semakin banyak masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan, semakin besar pula peluang pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara lebih akurat sehingga penyusunan kebijakan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, drg. Adi Kurniawan, menyampaikan bahwa mayoritas peserta pemeriksaan berasal dari kelompok usia produktif, terutama rentang usia 40–59 tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukannya berbagai faktor risiko seperti kelebihan berat badan, hipertensi, serta kadar gula darah tinggi pada sebagian masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyebab utama berbagai komplikasi kesehatan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan CKG karena sebagian besar baru datang ke fasilitas kesehatan ketika telah mengalami keluhan atau sakit.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa program CKG tidak hanya berfungsi sebagai layanan pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemetaan kondisi kesehatan masyarakat. Informasi mengenai prevalensi hipertensi, obesitas, maupun kadar gula darah tinggi memungkinkan pemerintah menyusun strategi intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran, mulai dari edukasi pola hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik, hingga penguatan layanan pengelolaan penyakit kronis di fasilitas kesehatan primer. Pendekatan berbasis data semacam ini akan membuat kebijakan kesehatan menjadi lebih efektif sekaligus efisien.

Pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan memiliki akses layanan kesehatan yang setara. Ketika masyarakat memperoleh kesempatan melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa hambatan biaya, maka upaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat menjadi semakin realistis untuk diwujudkan.

Ke depan, keberhasilan CKG di Papua perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan, perluasan cakupan sasaran, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, dan masyarakat akan menjadi kunci agar program ini mampu menjangkau lebih banyak warga hingga ke wilayah terpencil. Dengan semakin luasnya implementasi CKG, masyarakat Papua tidak hanya memperoleh manfaat berupa pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga merasakan secara langsung kehadiran negara yang memberikan perlindungan, kepastian layanan, dan perhatian terhadap kesehatan seluruh masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang sehat, adil, dan berkeadilan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh: Alexander Royce*)

Pembangunan sumber daya manusia terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju, sehat, dan berdaya saing. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan peserta didik memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari kesehatan mata, gigi, status gizi, aktivitas fisik, hingga kesehatan mental. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendeteksi berbagai potensi masalah kesehatan sejak dini sehingga dapat segera ditangani. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, peserta didik diharapkan mampu belajar secara optimal, meningkatkan prestasi, serta tumbuh menjadi generasi unggul yang siap mendukung kemajuan bangsa di masa depan.

Selama ini, pemeriksaan kesehatan di sekolah sering kali dilakukan secara terbatas dan tidak merata. Padahal, banyak persoalan kesehatan anak berkembang tanpa gejala yang mudah dikenali. Ketika gangguan tersebut terlambat diketahui, dampaknya dapat memengaruhi prestasi belajar, perkembangan psikologis, bahkan kualitas hidup anak di masa depan. Pendekatan promotif dan preventif menjadi jauh lebih efektif dibandingkan menunggu penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Program CKG Sekolah menjawab kebutuhan tersebut melalui pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif. Pemerintah tidak hanya memeriksa kondisi fisik peserta didik, tetapi juga melakukan skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan mata, telinga, gigi, status gizi, aktivitas fisik, hingga deteksi anemia pada remaja putri. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan bahwa kesehatan anak dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan, bukan sekadar bebas dari penyakit.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, Program CKG Sekolah telah menjangkau 8.824.185 peserta didik di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten dan kota. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui sekolah sebagai ruang yang paling efektif menjangkau anak-anak. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Keberadaan basis data kesehatan yang terus diperbarui menjadi nilai tambah yang sangat strategis. Selama bertahun-tahun, penyusunan kebijakan kesehatan anak sering menghadapi keterbatasan data yang bersifat menyeluruh. Kini, melalui CKG Sekolah, pemerintah memiliki gambaran yang jauh lebih akurat mengenai berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi peserta didik di berbagai daerah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak lagi bersifat umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga berulang kali menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan nasional harus mengutamakan upaya pencegahan dibandingkan pengobatan. Menurutnya, deteksi dini merupakan kunci agar berbagai penyakit dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih berat. Ia menilai sekolah merupakan tempat yang paling efektif untuk melakukan skrining kesehatan secara massal karena hampir seluruh anak Indonesia berada dalam sistem pendidikan. Menkes juga mendorong agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses skrining semata, tetapi diikuti tindak lanjut melalui puskesmas, rumah sakit, serta keterlibatan orang tua agar setiap anak memperoleh penanganan yang sesuai. Pendekatan ini sekaligus memperkuat transformasi layanan kesehatan primer yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Temuan di berbagai daerah semakin memperlihatkan mengapa program ini menjadi sangat penting. Di Kabupaten Karangasem, misalnya, hasil pemeriksaan menemukan masih rendahnya aktivitas fisik di kalangan pelajar, meningkatnya kasus tekanan darah tinggi pada sebagian siswa, serta sejumlah persoalan kesehatan lain yang sebelumnya tidak terdeteksi secara sistematis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman kesehatan anak tidak hanya berkaitan dengan penyakit menular, tetapi juga mulai bergeser pada faktor risiko penyakit tidak menular akibat perubahan pola hidup.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Putra Pertama, menilai hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, rendahnya aktivitas fisik di kalangan pelajar perlu segera direspons melalui kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga. Ia juga menekankan bahwa meningkatnya temuan tekanan darah tinggi pada usia sekolah menjadi pengingat bahwa edukasi mengenai pola makan sehat, olahraga rutin, serta pembiasaan hidup sehat harus diperkuat sejak dini. Baginya, CKG bukan sekadar kegiatan pemeriksaan tahunan, melainkan pintu masuk untuk membangun budaya hidup sehat di lingkungan sekolah secara berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi memperluas cakupan pemeriksaan semata, melainkan memastikan seluruh hasil skrining ditindaklanjuti secara cepat dan terintegrasi. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, dan orang tua menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Semakin cepat masalah kesehatan ditemukan, semakin besar peluang anak-anak Indonesia tumbuh sehat, berprestasi, dan mampu menjadi generasi produktif.

Melalui CKG Sekolah, pemerintah telah menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan anak merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Dengan komitmen yang terus diperkuat, pemeriksaan kesehatan yang semakin luas, serta tindak lanjut yang semakin terintegrasi, optimisme untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global semakin nyata.

*) Pengamat Sosial

JAKARTA – Presiden Prabowo menegaskan akan membangkitkan industri perkapalan nasional. Langkah ini diambil agar Indonesia mampu menguasai logistik laut domestik dan mengurangi ketergantungan pada armada asing.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa Presiden meminta rencana konkret pengembangan armada nasional.

“Yang mana sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya juga bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa,” ujar Rosan.

Ia menegaskan pemerintah akan mendorong galangan kapal nasional agar mampu memproduksi kapal sesuai standar internasional.

“Kita juga ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, standar internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden meminta perguruan tinggi mempersiapkan penguasaan teknologi dan riset untuk mendukung industri kapal.

“Karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh. Jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya,” kata Brian.

Ia juga menekankan terkait kerja sama antara perguruan tinggi dengan PT PAL Indonesia dalam mewujudkan kebangkitan industri kapal nasional.

“Nah, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian, guru besar-guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita. Sehingga membuka lapangan kerja, dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri,” jelasnya.

Brian menambahkan bahwa peluang pasar domestik sangat besar, mencakup kapal penumpang dan logistik.

“Mestinya industri kita tumbuh. Nah, ini kita ingin agar penelitian-penelitian itu juga membantu PT PAL supaya industri kita di bidang sektor perkapalan ini bangkit,” ujarnya.

Kerjasama kampus dan industri diharapkan menghasilkan inovasi teknologi maritim yang relevan, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat rantai pasok nasional.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan armada kapal berbendera Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada kapal asing yang saat ini masih mendominasi pengangkutan logistik nasional.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan sekitar 95 persen pengiriman barang di Indonesia masih menggunakan kapal berbendera asing. Pemerintah pun tengah menyiapkan rencana agar pengangkutan logistik ke depan lebih banyak menggunakan kapal nasional.

“Pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya juga bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa,” ujar Rosan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat industri galangan kapal nasional, baik milik BUMN maupun swasta. Produksi kapal di dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan logistik sekaligus memenuhi standar internasional.

“Kita juga ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, standar internasional,” ujar Rosan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menambahkan, perguruan tinggi diminta mengarahkan riset dan teknologi untuk mendukung industri perkapalan. Kerja sama dengan PT PAL Indonesia dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan produksi kapal di dalam negeri.

“Bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian, guru besar-guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dalam industri dalam negeri,” kata Brian.

Menurutnya, kebutuhan kapal di Indonesia, mulai dari angkutan penumpang hingga logistik domestik, masih sangat besar. Kondisi ini menjadi peluang bagi industri perkapalan nasional untuk terus berkembang dengan dukungan riset dari perguruan tinggi.

“Kita ingin agar penelitian-penelitian itu juga membantu PT PAL supaya industri kita di bidang sektor perkapalan ini bangkit,” imbuhnya.

Penguatan galangan kapal dan kerja sama riset dengan perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri perkapalan nasional. Langkah ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada kapal asing, memenuhi kebutuhan logistik, membuka lapangan kerja, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.