Oleh: Aditya Nugraha

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat (SR), yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini justru tetap diprioritaskan karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak diarahkan pada pemangkasan program strategis, melainkan pada pengurangan belanja yang dinilai kurang produktif. Pemerintah, menurutnya, melakukan penyisiran terhadap pos-pos anggaran yang tidak memberikan manfaat signifikan, kemudian mengalihkan anggaran tersebut untuk memperkuat program prioritas seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia berpandangan bahwa langkah realokasi anggaran tersebut merupakan upaya untuk memastikan setiap penggunaan dana negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program-program yang mampu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk di sektor pendidikan, menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa program unggulan pemerintah tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran. Pemerintah tetap berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 agar tetap terkendali, namun tanpa mengorbankan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Komitmen ini mempertegas bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas generasi muda.

Implementasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan dampak positif yang nyata. Para siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter melalui berbagai aktivitas, termasuk kegiatan seni dan penguatan nilai-nilai kedisiplinan. Dukungan berupa perlengkapan sekolah turut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan para siswa.

Interaksi langsung antara pemerintah daerah dan siswa Sekolah Rakyat juga memberikan dampak psikologis yang positif. Kehadiran pemimpin di tengah siswa dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar serta menumbuhkan rasa percaya diri, terutama bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi sederhana.

Para siswa merasakan perubahan signifikan sejak bergabung dalam program ini. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pembinaan sikap dan dorongan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Lingkungan belajar yang suportif, ditambah dengan peran aktif guru, menciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan membangun.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap program Sekolah Rakyat juga terus diperkuat. Pemerintah pusat secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan.

Peninjauan langsung yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di salah satu Sekolah Rakyat Menengah Atas di Pekanbaru menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awal, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah melihat adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Hal ini dinilai sebagai hasil dari sinergi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembelajaran akademik dan pembinaan karakter, program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental dan berakhlak.

Peran guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Pemerintah menilai bahwa tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, dedikasi dan komitmen guru dalam membimbing siswa menjadi aspek penting yang terus diperkuat.

Di sisi lain, sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di beberapa Sekolah Rakyat dinilai mampu mendukung pembinaan yang lebih intensif. Siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan pendampingan di luar jam pelajaran yang berkontribusi terhadap perkembangan akademik dan karakter mereka.

Para siswa juga mengakui bahwa keberadaan Sekolah Rakyat memberikan peluang yang sebelumnya sulit mereka akses. Fasilitas pendidikan yang disediakan secara lengkap menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan semangat belajar. Program ini dinilai membuka jalan bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat kini semakin menunjukkan peran strategisnya sebagai solusi dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dengan komitmen kuat dari pemerintah serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Melalui penguatan program ini, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan dan menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Pengamat Isu Pembangunan dan SDM

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat (SR) meskipun tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Program ini dipastikan tetap menjadi prioritas karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dengan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif. Menurutnya, langkah tersebut justru bertujuan agar anggaran dapat difokuskan pada program-program strategis yang manfaatnya nyata.

“Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi yang tadi, belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa dana dari pos yang tidak efektif kemudian dialihkan untuk memperkuat program prioritas, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara lebih optimal untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” jelasnya.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus utama pembangunan. Program Sekolah Rakyat dinilai strategis karena membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa program unggulan pemerintah tidak akan terdampak efisiensi anggaran. Pemerintah memang tengah menyusun langkah penghematan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3 persen, namun tanpa mengorbankan program prioritas.

Menurut Airlangga, tidak akan ada pemangkasan anggaran pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program strategis.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal. Sekolah Rakyat pun diharapkan terus berkembang sebagai solusi pemerataan pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas.

Surabaya – Kepedulian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terhadap siswa Sekolah Rakyat (SR) terus ditunjukkan secara konsisten melalui berbagai kegiatan sosial di sejumlah daerah. Hingga pelaksanaan terbaru, tercatat sembilan Sekolah Rakyat telah terlibat, mulai dari Bangkalan, Kediri, Lamongan, Pamekasan, Mojokerto, Banyuwangi, Tuban, Jombang, hingga Gresik, dan jumlah ini dipastikan akan terus bertambah.

Dalam setiap kesempatan, Khofifah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif sekaligus memperkuat karakter generasi muda melalui program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh para siswa agar mereka semakin termotivasi dalam menempuh pendidikan.

“Kami ingin anak-anak SR juga merasakan perhatian dan dukungan agar mereka semakin semangat belajar dan terus optimis untuk meraih cita-cita,” ujar Khofifah.

Kehadiran siswa Sekolah Rakyat dalam berbagai kegiatan tersebut tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga turut berkontribusi memeriahkan suasana melalui penampilan tim hadrah. Selain itu, para siswa juga menerima bantuan berupa perlengkapan ibadah dan tas sekolah sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.

Interaksi hangat antara gubernur dan para siswa turut memperkuat suasana kebersamaan. Dalam beberapa kesempatan, Khofifah juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan siswa, menciptakan pengalaman yang berkesan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana.

Salah satu siswa SRT 51 Bangkalan, Raffa Inayah, mengaku terharu dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur. “Saya senang sekali dan bangga bisa bertemu Ibu Gubernur, apalagi saya dipeluk langsung. Ini pertemuan pertama kali saya dengan Ibu Gubernur,” ungkapnya.

Raffa juga mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Saya bangga sekali bisa sekolah di SR. Di sini kami diajarkan banyak hal, bukan hanya pelajaran, tapi juga bagaimana bersikap, disiplin, dan punya mimpi. Guru-gurunya juga sangat peduli, jadi kami merasa diperhatikan dan punya keluarga baru,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat menjadi titik balik yang membuka harapan baru bagi masa depannya.

Program Sekolah Rakyat kini semakin dirasakan manfaatnya sebagai wadah pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter serta menumbuhkan optimisme generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak anak dapat merasakan manfaatnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru, Riau, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu berjalan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Menko Polkam menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah untuk melihat perkembangan serta memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Karena saya juga di daerah lain, kami datangi sekolah-sekolah rakyat seperti ini untuk menemukan apakah ada masalah, apakah tidak kena sasaran, apakah sasarannya sudah tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah,” ujarnya dihadapan para guru dan siswa, Kamis (5/3/2026).

Ia mengapresiasi perkembangan SRMA 31 Pekanbaru yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat sejak berdiri sekitar tujuh bulan lalu. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga dinas terkait.

Baca juga: Wujudkan Reformasi Birokrasi, Unit Deputi Pertahanan Negara Laksanakan Bimtek SRIKANDI
“Dalam waktu hanya tujuh bulan sudah terlihat perkembangan yang sangat membanggakan. Tentunya ini bukan hasil kerja satu orang saja, tetapi hasil kerja bersama berbagai unsur pendukung,” ujar Menko Djamari.

Menko Polkam menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan sekolah di jalur pendidikan reguler. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga mendorong para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan sungguh-sungguh. “Belajarlah dengan baik. Kalian adalah harapan bangsa ini ke depan. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan kunjungan ini Menko Polkam juga memberikan arahan khusus kepada para guru yang menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa peran guru sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta para guru untuk mendidik para siswa dengan sepenuh hati serta tidak ragu untuk membimbing serta memperbaiki perilaku dan mental para siswa apabila terdapat hal yang keliru, karena hal tersebut justru menjadi bagian dari tanggung jawab pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki mental kuat dan moral yang mulia untuk kepentingan masa depan murid itu sendiri.

Baca juga: Kemenko Polhukam Kawal Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Pusat dan Daerah
Sementara itu, Kepala SRMA 31 Pekanbaru Tengku Muhammad Hanafi Mustafa menyampaikan bahwa saat ini sekolah memiliki 47 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menjalani pendidikan dengan sistem berasrama.

“Anak-anak belajar bersama guru hingga sore hari, kemudian dilanjutkan pembinaan di asrama oleh wali asuh. Alhamdulillah dalam tujuh bulan ini sudah terlihat perkembangan yang baik, baik dari sisi akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler,” ujarnya.

Salah satu siswa kelas X, Indah Lestari mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Sekolah Rakyat karena seluruh kebutuhan pendidikan difasilitasi oleh sekolah.

“Sekolah ini sangat membantu masyarakat yang kehidupannya cukup sulit. Semua fasilitas disediakan, seperti sepatu, baju, hingga laptop,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Raihan Syahputra yang menilai program Sekolah Rakyat membuka peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

“Program ini membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Saya ingin belajar lebih serius dan meraih prestasi untuk membanggakan orang tua,” katanya.

Baca juga: Menko Polhukam Apresiasi Nama-Nama Dewan Pengawas
Kunjungan kerja Menko Polkam tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sekaligus memastikan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan ini, hadir pula Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Desman Tarigan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital Irjen Pol. Tonny Hermawan, dan Staf Khusus Menko Polkam.

Oleh: Laylatul Qadry *)

Setiap tahun, pergerakan puluhan juta manusia menjelang hari raya selalu menjadi fenomena ekonomi yang luar biasa. Namun pertanyaan yang jarang kita ajukan adalah, seberapa besar manfaat perputaran uang itu benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil di daerah? Dan apakah geliat ekonomi musiman ini cukup untuk mendorong UMKM naik ke level berikutnya?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memproyeksikan perputaran uang selama periode mudik 2026 menembus Rp161,88 triliun, ditopang oleh 143,9 juta pemudik atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia. Angka ini bukan sekadar besar, termasuk salah satu stimulus konsumsi domestik terbesar yang terjadi secara alamiah setiap tahunnya.

Sarman juga menegaskan bahwa keberhasilan momentum ini sangat bergantung pada jaminan pemerintah atas ketersediaan BBM dan gas, agar masyarakat tidak ragu membelanjakan uangnya di daerah masing-masing. Ini penting: kepercayaan konsumen adalah bahan bakar utama roda ekonomi rakyat.

Ada pola yang berulang setiap tahun. Perputaran uang memang masif, tetapi distribusinya tidak selalu merata. Sebagian besar uang beredar di koridor Jawa — Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat — sementara daerah-daerah di luar Jawa kerap hanya mendapat limpahan yang lebih kecil.

Lebih dari itu, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab: apakah UMKM yang menikmati lonjakan omzet musiman ini benar-benar tumbuh? Atau mereka hanya “panen sekali” lalu kembali ke kondisi semula? Di sinilah letak persoalan struktural yang sudah lama kita tahu, tetapi belum tuntas kita selesaikan.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, menyuarakan kegelisahan yang selama ini dirasakan banyak pihak terkait arah pengembangan UMKM di Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kriteria yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan UMKM “naik kelas”. Apakah indikatornya terletak pada bertambahnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya aset usaha, pertumbuhan omzet, atau justru pada aspek yang lebih fundamental seperti peningkatan literasi keuangan pelaku usaha. Pertanyaan ini bukan sekadar wacana, melainkan bentuk dorongan agar kebijakan yang selama ini berjalan memiliki pijakan yang lebih konkret dan terukur.

Selama bertahun-tahun, istilah “naik kelas” memang kerap menjadi jargon yang muncul dalam berbagai dokumen perencanaan dan program pemerintah. Namun, dalam praktiknya, istilah tersebut belum sepenuhnya dioperasionalkan ke dalam indikator yang dapat dievaluasi secara sistematis. Akibatnya, banyak program pemberdayaan UMKM yang berjalan tanpa tolok ukur yang jelas, sehingga dampaknya sulit diukur secara objektif. Kondisi ini juga berimplikasi pada penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, karena tidak adanya parameter yang dapat menunjukkan sejauh mana keberhasilan program tersebut.

Dalam konteks tersebut, Sekretariat Wakil Presiden telah mengambil langkah konkret dengan menggelar forum Dialog Kolaborasi. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, guna membangun sinergi dalam memperkuat ekosistem UMKM. Tidak hanya itu, forum ini juga menegaskan pentingnya mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Salah satu temuan penting yang mengemuka dalam forum tersebut adalah masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia yang baru mencapai sekitar 37 persen. Padahal, dalam realitas di lapangan, perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan sektor UMKM, mulai dari usaha kuliner rumahan, kerajinan tangan, hingga aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah rendahnya tingkat formalisasi usaha, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro perempuan. Minimnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi hambatan nyata bagi mereka untuk mengakses berbagai fasilitas penting seperti pembiayaan, pelatihan, hingga perluasan pasar. Tanpa legalitas yang memadai, UMKM perempuan cenderung terjebak dalam skala usaha yang stagnan dan sulit berkembang.

Di tengah momentum meningkatnya konsumsi masyarakat yang mencapai 10–15 persen pada kuartal I-2026, peluang untuk mendorong pertumbuhan UMKM sebenarnya sangat besar. Namun, peluang tersebut tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung oleh infrastruktur kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga langkah strategis yang perlu segera diwujudkan.

Pertama, standarisasi indikator “naik kelas” yang dapat dijadikan acuan lintas kementerian dan lembaga, sehingga setiap program memiliki arah yang jelas dan terukur. Kedua, penguatan program pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat temporer atau momentum-based. Ketiga, keberpihakan yang nyata terhadap wirausaha perempuan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Perputaran uang bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari besarnya potensi ekonomi rakyat Indonesia. Tugas bersama, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha, adalah memastikan potensi tersebut tidak hanya muncul secara musiman, tetapi mampu tumbuh dan berkelanjutan, menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar kokoh di masa depan.

*) Pemerhati UMKM dan kebijakan ekonomi domestik.

Oleh: Arista Putra *)

Persoalan hunian merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Memasuki tahun 2026, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Melalui serangkaian kebijakan yang lebih inklusif dan progresif, agenda perumahan nasional kini diarahkan pada percepatan pemenuhan kebutuhan rumah yang tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga layak secara kualitas fisik.

Langkah nyata ini terlihat dari peningkatan target program perumahan yang cukup signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, fokus terhadap perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mengalami kenaikan drastis. Jika pada tahun sebelumnya target penanganan rumah tidak layak huni berada di angka 45.000 unit, maka pada tahun 2026 ini pemerintah mematok target sebesar 400.000 unit. Kenaikan yang hampir sepuluh kali lipat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan intervensi langsung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai daerah.

Sejalan dengan upaya perbaikan fisik rumah warga, pemerintah juga memperkuat akses kepemilikan hunian baru melalui kuota rumah subsidi. Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa kuota rumah subsidi tahun ini mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah nasional, yakni mencapai 350.000 unit. Angka ini jauh melampaui rata-rata capaian tahun-tahun sebelumnya yang biasanya tertahan pada kisaran 230.000 unit. Keberhasilan dalam meningkatkan kuota ini membuktikan bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas ekosistem perumahan meskipun di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

Selain aspek kuantitas, pemerintah juga melakukan transformasi pada standar kualitas hunian subsidi, khususnya untuk model rumah susun (rusun). Dalam draf kebijakan terbaru, luas unit rusun subsidi yang sebelumnya terbatas pada ukuran 21 hingga 36 meter persegi kini ditingkatkan menjadi maksimal 45 meter persegi. Penambahan luas ini bertujuan agar unit hunian lebih fungsional dan layak bagi keluarga, dengan kapasitas dua hingga tiga kamar tidur. Perubahan standar ini merupakan respon langsung terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan hunian vertikal dengan ruang gerak yang lebih manusiawi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai bahwa kebijakan memperluas unit rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan sangat berdampak pada peningkatan kualitas hidup penghuninya. Ia menekankan bahwa langkah ini menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan kekurangan perumahan atau backlog yang masih tinggi di kawasan perkotaan. Menurut data BPS, tingkat kebutuhan hunian di kota tercatat tiga kali lebih besar dibandingkan di wilayah pedesaan, sehingga pengembangan hunian vertikal yang layak di area urban menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi.

Pemerintah juga menyadari bahwa kepemilikan rumah tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga kemudahan akses pembiayaan. Oleh karena itu, skema pembiayaan baru sedang dimatangkan dengan menawarkan tenor atau jangka waktu cicilan hingga 30 tahun dan tingkat suku bunga tetap di kisaran 6 persen. Selain itu, pemerintah mulai memperkenalkan skema sewa beli (rent to own) sebagai alternatif bagi masyarakat yang kesulitan menyediakan uang muka di awal. Dengan skema ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menempati hunian terlebih dahulu sambil secara bertahap memproses kepemilikannya.

Dalam proses penyusunan kebijakan ini, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah sangat menghindari pengambilan keputusan sepihak tanpa mendengar suara dari ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, perbankan, hingga calon penghuni. Baginya, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan publik.

Dukungan terhadap arah kebijakan ini juga datang dari sisi masyarakat sebagai pengguna. Perwakilan Persatuan Penghuni Rumah Susun, Erlan Kalo, memberikan apresiasi atas pendekatan pemerintah yang dinilai lebih humanis dan mendengarkan kebutuhan warga. Ia menyebutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap biaya hidup setelah menghuni rumah, seperti evaluasi tarif listrik, air, dan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), memberikan rasa aman secara finansial bagi para penghuni rusun subsidi.

Sebagai langkah konkret implementasi di lapangan, BP Tapera menargetkan realisasi akad sebanyak 10.000 unit rusun subsidi pada tahun 2026. Fokus pembangunan akan diarahkan pada kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi guna mendekatkan masyarakat dengan pusat aktivitas ekonomi. Melalui integrasi antara pembangunan fisik, kemudahan pembiayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat, program rumah subsidi tahun 2026 diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam penyediaan hunian nasional yang berkeadilan.

Pemerintah telah meletakkan fondasi yang sangat kuat melalui peningkatan kuota, perluasan unit hunian, hingga skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Dengan menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima bantuan tetapi sebagai subjek pembangunan, agenda besar ini optimis dapat menekan angka kekurangan hunian secara signifikan. Transformasi kebijakan di tahun 2026 ini diharapkan menjadi standar baru dalam penyediaan papan nasional, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di lingkungan yang layak, aman, dan mendukung produktivitas demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Praktisi Sektor Properti

Oleh: Samson Mulya *)

Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), merupakan pilar fundamental pembangunan negara yang berkeadilan sosial. Tantangan pemilikan rumah di kawasan perkotaan kini kian kompleks akibat dinamika ekonomi dan keterbatasan lahan yang terus meningkat. Menghadapi realitas tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan inovatif dalam program rumah subsidi. Langkah strategis ini merupakan manifestasi nyata kehadiran negara yang patut mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa.

Arah kebijakan nasional saat ini tidak lagi sekadar berfokus pada kuantitas fisik, melainkan menempatkan kualitas hidup penerima manfaat sebagai prioritas utama. Visi ini terlihat dari upaya percepatan penyediaan hunian, baik rumah tapak maupun hunian vertikal. Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tercermin dari target operasional yang meningkat signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan terjadinya lompatan besar dalam penanganan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2026 ini, target tersebut ditingkatkan secara drastis menjadi 400.000 unit, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 45.000 unit. Lonjakan ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengikis angka kekurangan hunian sekaligus meningkatkan standar kesehatan masyarakat melalui tempat tinggal yang layak.

Sejalan dengan penguatan kualitas tersebut, pemerintah mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah penyediaan kuota rumah subsidi. Maruarar memaparkan bahwa kuota yang dialokasikan mencapai 350.000 unit, jauh di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya yang biasanya tertahan pada angka 230.000 unit. Capaian historis ini menandakan akselerasi masif untuk memperluas akses kepemilikan aset properti bagi masyarakat luas. Pemerintah juga membuka ruang koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menambah kuota jika kebutuhan lapangan terus mendesak, mencerminkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan papan.

Tantangan penyediaan hunian di wilayah urban memerlukan pendekatan spesifik mengingat angka kekurangan perumahan di kota tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan perdesaan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengintensifkan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebagai solusi efisiensi lahan yang rasional. Langkah konkret ini diinisiasi melalui peletakan batu pertama di kawasan Meikarta, Bekasi, sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Proyek hasil sinergi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian di atas lahan 30 hektare. Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pola pembangunan vertikal memberikan efisiensi luar biasa dibandingkan model rumah tapak yang akan membutuhkan lahan hingga 1.200 hektare untuk kapasitas yang sama.

Ekspansi ini berlanjut ke wilayah lain, termasuk pemanfaatan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital di Depok seluas 45 hektare yang berpotensi menampung 170.000 unit hunian. Fokus hunian vertikal di wilayah penyangga menunjukkan strategi tata kota modern yang mendekatkan tempat tinggal dengan pusat aktivitas ekonomi. Dukungan finansial yang kokoh menjadi kunci keberhasilan ambisi ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, memberikan jaminan bahwa pihak Danantara mendukung penuh pembiayaan proyek tersebut karena dampaknya yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping akselerasi fisik, pemerintah mematangkan regulasi baru untuk memastikan setiap kebijakan tepat sasaran. Maruarar Sirait menekankan pentingnya ekosistem inklusif dengan menyerap aspirasi dari perbankan, pengembang, hingga lembaga seperti Kantor Staf Presiden. Pendekatan ini menempatkan rakyat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan. Selain itu, aspek kepastian hukum menjadi prioritas utama. Koordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan terbebas dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.

Dalam rancangan aturan terbaru mengenai rusun subsidi, terdapat terobosan besar untuk mempermudah akses finansial. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di angka 6%. Kebijakan ini sangat membantu menjaga stabilitas cicilan bulanan agar tetap terjangkau. Selain itu, sistem pembangunan dengan skema inden juga telah disepakati bersama perbankan untuk mempercepat ketersediaan unit di pasar.

Transformasi paling fundamental terletak pada peningkatan standar luas hunian. Unit rusun subsidi direncanakan mengalami perluasan signifikan, dari standar lama maksimal 36 meter persegi menjadi hingga 45 meter persegi. Kebijakan ini memungkinkan setiap unit memiliki dua hingga tiga kamar tidur, menjadikannya ruang yang jauh lebih manusiawi bagi keluarga. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memvalidasi langkah ini dengan menyatakan bahwa perluasan unit akan meningkatkan kualitas hidup sesuai standar kebutuhan ruang per kapita yang ideal.

Pemerintah juga menaruh perhatian mendalam pada beban biaya hidup setelah hunian ditempati. Maruarar Sirait menginstruksikan evaluasi ketat terhadap iuran pengelolaan lingkungan serta tarif utilitas agar tidak membebani ekonomi keluarga penghuni. Pendekatan humanis ini disambut hangat oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan Erlan Kalo dari Persatuan Penghuni Rumah Susun, yang merasa aspirasi warga kini lebih didengarkan. Melalui target realisasi akad 10.000 unit pada 2026 oleh BP Tapera serta inovasi skema sewa-beli, pemerintah terus konsisten mempersempit kesenjangan hunian. Sinergi kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat akan menjadi fondasi utama terciptanya ekosistem rumah subsidi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di masa depan.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah meningkatkan target program perumahan pada 2026 sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penguatan kebijakan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, target penanganan RTLH tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pak Prabowo sudah menaikkan untuk rumah yang tidak layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000,” kata Maruarar.

Selain itu, pemerintah juga mencatat peningkatan kuota rumah subsidi yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 350.000 unit dalam dua tahun terakhir.

“Kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350.000, tahun lalu dan tahun ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, angka tersebut melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di kisaran lebih rendah.

“Selama ini hanya sekitar 230.000 ya, mentoknya ya,” tambahnya.

Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan realisasi program perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk perbankan, pengembang, dan lembaga pembiayaan.

“Kalau bisa kuota itu kurang, kita coba perjuangkan lagi ya sama-sama,” jelanya.

Ia juga membuka kemungkinan penambahan kuota apabila kebutuhan di lapangan masih tinggi dan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan itu, Kementerian PKP tengah mematangkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang dirancang lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini disusun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegas Maruarar Sirait.

Salah satu terobosan dalam kebijakan tersebut adalah rencana peningkatan luas unit rusun subsidi hingga maksimal 45 meter persegi. Dengan perluasan ini, unit hunian diharapkan dapat memiliki dua hingga tiga kamar tidur sehingga lebih layak bagi keluarga.

Selain peningkatan kualitas fisik bangunan, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang lebih ringan, antara lain tenor hingga 30 tahun dan suku bunga sekitar 6 persen. Opsi skema sewa beli (rent to own) juga tengah disiapkan untuk memperluas akses kepemilikan rumah.

Sebagai tahap awal, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan realisasi akad sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada 2026, dengan fokus pembangunan di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kebutuhan hunian tinggi. #

Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan regulasi baru terkait rumah susun (rusun) subsidi guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dirancang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari perbankan, pengembang, hingga lembaga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Keputusan Menteri (Kepmen) PKP tentang Rusun Subsidi tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP), guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.

“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” ujarnya.

Dalam draf kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan akses hunian vertikal, termasuk skema tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan target suku bunga sebesar 6 persen.

Perubahan signifikan juga dilakukan pada aspek fisik bangunan. Luas unit rusun subsidi yang sebelumnya berkisar 21–36 meter persegi akan diperluas hingga maksimal 45 meter persegi. Dengan ukuran tersebut, unit hunian dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar tidur sehingga lebih layak dihuni oleh keluarga.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai kebijakan ini akan meningkatkan kualitas hunian sekaligus menjawab tantangan backlog perumahan yang masih tinggi, khususnya di wilayah perkotaan yang tercatat tiga kali lebih besar dibandingkan di pedesaan.

“Perluasan luas rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan meningkatkan kelayakan hunian,” jelas Amalia.

Selain pembangunan fisik dan skema pembiayaan, pemerintah juga memberi perhatian pada biaya hidup pascahuni. Evaluasi terhadap Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik, dan air menjadi bagian penting agar tidak memberatkan penghuni.

“Kita tidak boleh hanya bicara dari atas. Kita harus turun, mendengar langsung kebutuhan warga agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” terangnya.

Sebagai langkah awal implementasi, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan realisasi akad sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada 2026 dengan fokus pembangunan di kawasan perkotaan berpenduduk padat.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Perwakilan Persatuan Penghuni Rumah Susun, Erlan Kalo, menyatakan bahwa pendekatan pemerintah dinilai lebih humanis dan berpihak pada warga.

“Kami merasa dimanusiakan. Dari sisi harga dan kebijakan, warga sangat senang dengan arah kebijakan ini,” pungkasnya. #

Oleh: Ahmad Dante *)

Hari raya telah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa hingga kini. Geliat ekonomi yang tumbuh selama periode mudik tahun ini meninggalkan jejak yang menggembirakan, terutama bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kebijakan ekonomi yang dirancang dengan serius dan dieksekusi dengan penuh tanggung jawab.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memproyeksikan perputaran uang selama periode mudik 2026 menembus Rp161,88 triliun, ditopang oleh 143,9 juta pemudik atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik kebanggaan, tetapi juga mencerminkan betapa masih ada daya beli masyarakat yang berhasil dijaga pemerintah di tengah berbagai tekanan global.

Sarman secara khusus mengapresiasi komitmen pemerintah yang berhasil menjaga ketersediaan BBM dan gas sepanjang periode mudik dan arus balik, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya diri membelanjakan uangnya di daerah masing-masing. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi bergeraknya roda ekonomi rakyat hingga ke pelosok daerah.

Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 10–15 persen pada kuartal I-2026 — sebuah pencapaian yang tidak terlepas dari berbagai stimulus kebijakan yang telah disiapkan pemerintah jauh-jauh hari, mulai dari pengamanan pasokan kebutuhan pokok, kelancaran infrastruktur mudik, hingga program perlindungan daya beli yang terus diperkuat.

Yang paling menggembirakan adalah dampaknya terhadap UMKM di daerah tujuan mudik. Warung makan, lapak oleh-oleh, pengrajin lokal, hingga pedagang produk khas daerah — semuanya melaporkan lonjakan omzet yang signifikan. Uang tidak hanya berputar di pusat kota, tetapi mengalir deras hingga ke desa-desa. Inilah wujud nyata dari semangat pemerataan ekonomi yang selama ini menjadi prioritas utama pemerintah.

Pemerintah tidak berhenti pada momentum sesaat pascalebaran. Berbagai langkah strategis terus diupayakan guna memastikan kebangkitan ekonomi, khususnya sektor UMKM, berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu upaya konkret ditunjukkan melalui forum Dialog Kolaborasi yang digelar oleh Sekretariat Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Forum ini menjadi ruang temu berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, untuk merumuskan strategi bersama dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, adaptif, dan inklusif.

Melalui forum tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM secara kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama, mengingat tantangan yang dihadapi UMKM tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang erat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Salah satu terobosan yang patut diapresiasi datang dari Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, yang mendorong perumusan kriteria baku mengenai konsep UMKM “naik kelas”. Selama ini, istilah tersebut kerap digunakan, namun belum memiliki ukuran yang jelas dan terstandar. Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah berupaya menghadirkan indikator yang lebih terukur, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan aset usaha, kenaikan omzet, hingga peningkatan literasi keuangan pelaku UMKM. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem evaluasi yang akuntabel dan berbasis data.

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Data yang mengemuka dalam forum tersebut menunjukkan bahwa proporsi wirausaha perempuan masih berada di kisaran 37 persen. Angka ini menjadi pengingat bahwa masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan, sebagai pintu masuk untuk mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga menekankan aspek inklusivitas. UMKM tidak hanya dipandang sebagai sektor penopang ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

Apa yang kita saksikan pascalebaran ini sejatinya merupakan awal dari transformasi struktural yang sedang dibangun secara sistematis. Perputaran uang yang terjadi bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa ketika kebijakan dirancang dengan tepat dan dijalankan secara konsisten, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kini, setelah momentum hari raya berlalu dan optimisme masih terjaga, UMKM Indonesia dihadapkan pada peluang besar untuk tidak sekadar bangkit, tetapi juga melompat lebih jauh. Dengan dukungan kebijakan yang semakin terarah dan ekosistem yang terus diperkuat, pelaku UMKM didorong untuk tumbuh lebih tangguh, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas daya saing hingga ke level yang lebih tinggi.

Pemerintah telah menyiapkan fondasi yang kokoh melalui berbagai program dan inisiatif strategis. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa—mulai dari dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat luas—untuk bergerak bersama, mempercepat kemajuan, dan memastikan UMKM benar-benar menjadi pilar utama perekonomian nasional.

*) pegiat UMKM

Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan puluhan ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Hingga pertengahan Maret 2026, pembangunan telah menunjukkan progres signifikan dengan puluhan ribu unit dalam tahap pengerjaan dan ribuan di antaranya siap beroperasi.

Program percepatan ini dijalankan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan target ambisius membangun 83.000 gerai fisik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 32.660 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.700 gerai telah selesai dibangun dan siap digunakan.

“Dan kita terus berprogres. Kita berharap hingga akhir April nanti lebih dari 20.000 gerai sudah selesai 100%,” ujar Joao dalam pertemuan terbatas bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Pemerintah menilai percepatan pembangunan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan koperasi modern. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih sejauh ini dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi lintas pihak.

“Kita optimistis. Setelah sebarannya jelas, kita akan intensifkan rapat-rapat bersama antara Kementerian Koperasi dan Agrinas untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik,” kata Ferry.

Ia juga mendorong percepatan pembangunan di lokasi baru agar target nasional dapat segera tercapai. Menurutnya, langkah strategis perlu dilakukan untuk menjaga momentum pembangunan yang sedang berlangsung.

“Jika kita bisa mempercepat proses pengerjaan di lahan-lahan baru, kita optimistis progres signifikan akan terlihat pada bulan September mendatang,” tambahnya.

Joao menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pengelolaan profesional berbasis teknologi. Ia menyebut sistem operasional Kopdes Merah Putih mengadopsi praktik terbaik dari koperasi di Spanyol dan Singapura.

“Meski bertransformasi menjadi ritel modern, esensi koperasi melalui prinsip one man one vote tetap menjadi landasan utama,” jelasnya.

Untuk memastikan transparansi dan pengawasan, berbagai infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari sistem transaksi berbasis komputer hingga perangkat keamanan seperti CCTV dan alat pemadam api ringan. Selain itu, Agrinas juga mengoperasikan command center untuk memantau perkembangan proyek secara terintegrasi.

Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.