Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional melalui percepatan optimasi lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga lahan sawah agar tetap berfungsi sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, perlindungan lahan produktif merupakan investasi strategis untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Pemerintah telah memutuskan agar lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan dilindungi tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dalam jangka panjang,” ujar Zulkifli Hasan.

Senada dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi secara bertahap di seluruh Indonesia.

Kebijakan tersebut memastikan mayoritas lahan baku sawah tetap terlindungi dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan kepentingan pangan nasional.

“Lahan Sawah yang Dilindungi tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun. Penetapan dilakukan secara bertahap hingga seluruh wilayah memiliki kepastian perlindungan lahan pertanian yang kuat,” kata Nusron Wahid.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan perlindungan lahan sawah harus berjalan seiring dengan percepatan program optimasi lahan, intensifikasi pertanian, dan modernisasi sektor pertanian.

“Optimasi lahan merupakan salah satu kunci menuju swasembada pangan. Dengan dukungan mekanisasi, benih unggul, irigasi yang semakin baik, serta perlindungan lahan sawah dari alih fungsi, produksi pangan nasional akan terus meningkat dan kesejahteraan petani dapat semakin terangkat,” ujar Amran.

Melalui sinergi antara perlindungan lahan pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada, pemerintah optimistis kedaulatan pangan Indonesia akan semakin kokoh.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, akademisi, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor pertanian.

*) Oleh: Ahmad Fauzan Nugraha

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan sebuah bangsa. Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, gejolak geopolitik, serta dinamika rantai pasok global, kemampuan suatu negara menjamin ketersediaan pangan menjadi indikator penting kekuatan nasional. Karena itu, langkah pemerintah membangun sistem pangan yang terintegrasi, mulai dari perlindungan lahan pertanian, perluasan areal tanam, penguatan infrastruktur penyimpanan, hingga distribusi yang lebih efisien, merupakan arah kebijakan yang patut diapresiasi. Pendekatan yang menyeluruh tersebut menunjukkan bahwa swasembada pangan tidak cukup diwujudkan hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan pasokan dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks tersebut, kebijakan perlindungan lahan sawah menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian produktif merupakan aset strategis yang harus dijaga dari alih fungsi yang tidak terkendali. Apabila lahan sawah terus menyusut, kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan semakin terancam. Oleh sebab itu, target pemerintah untuk mencapai luas baku sawah sebesar 87 persen pada 2029 menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi swasembada pangan sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, kepastian tata ruang memberikan kepastian investasi bagi sektor pertanian. Petani akan memiliki keyakinan bahwa lahan yang mereka kelola tidak mudah beralih fungsi sehingga mendorong keberanian untuk meningkatkan produktivitas melalui investasi teknologi maupun peningkatan kualitas budidaya. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan produksi pangan, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan pedesaan yang selama ini menjadi basis utama produksi nasional. Dengan demikian, perlindungan sawah merupakan investasi strategis yang manfaatnya akan dirasakan lintas generasi.

Selanjutnya, komitmen memperluas produksi pangan juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menyiapkan 100 hektare lahan sawah baru di Distrik Muara Tami. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melihat kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra pertanian baru. Langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada wilayah sentra produksi tradisional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan pertanian baru yang memiliki potensi besar. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan juga memiliki nilai strategis dari perspektif pembangunan nasional. Selain meningkatkan produksi pangan, kebijakan tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, dan tumbuhnya aktivitas usaha pendukung sektor pertanian. Infrastruktur pertanian yang semakin baik akan memperkuat daya saing wilayah sekaligus memperkokoh kehadiran negara di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.

Namun, keberhasilan produksi pangan harus diimbangi dengan kemampuan menyimpan hasil panen secara aman dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan 100 gudang baru Bulog dengan daya simpan minimal dua tahun merupakan langkah strategis untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Infrastruktur penyimpanan yang modern akan mengurangi risiko kehilangan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan sekaligus menjaga kualitas beras sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat sistem manajemen stok pangan secara nasional.

Selain menjaga ketersediaan cadangan, gudang modern juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika stok pangan tersimpan dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga. Mekanisme tersebut akan memperkuat perlindungan terhadap petani maupun konsumen secara bersamaan. Stabilitas harga yang terjaga pada akhirnya akan menciptakan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai pangan nasional.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Direktur Utama Perum Bulog, Agmad Rizal Ramdhani, yang memastikan pembangunan gudang dilakukan secara profesional, terukur, dan akuntabel. Penekanan pada ketepatan lokasi, fungsi, dan manfaat menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pangan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga efektivitas pemanfaatannya. Pendekatan berbasis perencanaan yang matang akan memastikan setiap gudang mampu mendukung kebutuhan penyimpanan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, investasi negara pada sektor pangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Langkah pemerintah memperkuat setiap aspek tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan dibangun di atas fondasi yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Dengan menjaga keberlanjutan lahan sawah, memperluas kawasan produksi, membangun gudang modern, serta memastikan kelancaran distribusi, Indonesia semakin memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan pangan di masa depan. Konsistensi implementasi kebijakan yang didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

*) Akademisi Bidang Ketahanan Pangan.

Oleh: Bara Winatha*)

Penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi pertanian. Di tengah pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, serta dinamika ekonomi nasional, perlindungan lahan sawah dan pengembangan produk pangan lokal menjadi dua strategi yang harus berjalan secara bersamaan. Upaya menjaga lahan produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian menjadi fondasi penting agar Indonesia memiliki sistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa sinkronisasi data lahan sawah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama untuk mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, perbedaan data mengenai Lahan Baku Sawah (LBS), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), LP2B, hingga Lahan Sawah yang Dilindungi masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Kesamaan basis data dinilai akan menghasilkan kebijakan yang lebih selaras, memberikan kepastian tata ruang, dan memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

Pentingnya penyelarasan data tersebut bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pangan nasional. Kementerian ATR/BPN mendorong terbentuknya satu basis data lahan sawah nasional yang dapat digunakan secara bersama. Pendekatan ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, kepentingan pembangunan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan lahan pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan.

Perlindungan lahan sawah memiliki arti strategis karena lahan produktif terus menghadapi tekanan akibat perkembangan kawasan permukiman, industri, maupun infrastruktur. Apabila alih fungsi lahan berlangsung tanpa kendali, kapasitas produksi pangan nasional dapat menurun dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penguatan regulasi yang didukung data yang akurat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.

Di sisi lain, ketahanan pangan juga membutuhkan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri pengolahan pangan. Produk pertanian yang diolah menjadi berbagai makanan bernilai ekonomi tinggi mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus membuka lapangan kerja baru. Pendekatan hilirisasi tersebut menjadikan sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kepala Divisi Bogasari, Franciscus Welirang, mengatakan bahwa pengembangan industri pangan berbasis tepung terigu telah melibatkan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, sebagian besar pelanggan Bogasari berasal dari sektor UMKM sehingga penguatan kapasitas usaha kecil menjadi bagian penting dalam membangun industri pangan nasional. Ia menilai tepung terigu bukan sekadar bahan baku, melainkan produk antara yang mampu meningkatkan nilai ekonomi berbagai komoditas pertanian lokal.

Pemanfaatan bahan pangan lokal yang dipadukan dengan tepung terigu menjadi contoh bagaimana inovasi dapat meningkatkan daya saing produk daerah. Berbagai UMKM telah mengembangkan aneka produk olahan menggunakan bahan khas lokal seperti salak, durian, buah naga, kacang merah, kopi, hingga singkong. Inovasi tersebut memperluas pilihan produk pangan sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas pertanian Indonesia.

Pengembangan pangan lokal juga berkontribusi terhadap diversifikasi konsumsi masyarakat. Ketika berbagai komoditas lokal berhasil diolah menjadi produk berkualitas, ketergantungan terhadap produk tertentu dapat dikurangi. Diversifikasi ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sistem pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun iklim.

Pada tingkat daerah, penguatan produksi lokal menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus memastikan pasokan tersedia secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan masing-masing daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah dapat dikurangi.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Faisal Lamakaraka, mengatakan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan daya saing komoditas lokal agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas bawang merah, cabai, beras, dan komoditas strategis lainnya menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Ia juga menjelaskan bahwa pola tanam yang lebih terencana akan membantu menjaga keseimbangan produksi sehingga harga di tingkat petani maupun konsumen tetap stabil.

Modernisasi sektor pertanian menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemanfaatan teknologi pada penggilingan padi, misalnya, diharapkan mampu menghasilkan beras berkualitas premium dengan biaya produksi yang lebih efisien. Pemerintah daerah juga menempatkan pengembangan komoditas strategis sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

Jika dicermati secara menyeluruh, perlindungan lahan sawah, pengembangan industri pangan, dan penguatan produksi lokal saling melengkapi dalam membangun ketahanan pangan nasional. Perlindungan lahan produktif memastikan Indonesia memiliki fondasi produksi pangan yang kuat, sedangkan pengembangan produk lokal memperbesar nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertanian. Dengan dukungan data yang terintegrasi, inovasi industri, dan penguatan komoditas daerah, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi maupun perubahan global.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Bara Winatha*)

Perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Di balik kemudahan tersebut, ancaman kejahatan siber juga berkembang semakin kompleks dengan berbagai modus yang terus mengalami perubahan. Dua bentuk penipuan yang kini menjadi ancaman paling dominan adalah scam transaksi belanja online dan impersonation atau fake call yang menyasar masyarakat melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi keamanan digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa kerugian masyarakat akibat penipuan siber terus mengalami peningkatan hingga lebih dari Rp9,5 triliun. Ia menjelaskan bahwa jumlah pengaduan yang diterima telah mencapai lebih dari 549 ribu laporan dan terus bertambah setiap harinya. Tingginya nilai kerugian tersebut mencerminkan besarnya ancaman yang dihadapi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan digital serta menunjukkan bahwa kejahatan digital telah berkembang menjadi persoalan yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Friderica menjelaskan bahwa scam transaksi belanja online merupakan modus yang paling banyak dilaporkan masyarakat dibandingkan berbagai bentuk penipuan lainnya. Selain penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call juga menjadi salah satu modus yang paling sering digunakan pelaku untuk memperoleh akses terhadap rekening maupun data pribadi korban. Ia menilai kedua modus tersebut berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbelanja secara daring serta semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Hudiyanto, mengatakan bahwa Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat sebanyak 579.459 pengaduan telah diterima sejak 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026. Dari keseluruhan laporan tersebut, penipuan transaksi belanja menjadi modus paling dominan dengan 77.740 laporan atau sekitar 13,4 persen dari seluruh pengaduan yang masuk. Ia menyampaikan bahwa tingginya angka tersebut menunjukkan scam belanja online masih menjadi ancaman utama yang paling banyak merugikan masyarakat Indonesia.

Hudiyanto menjelaskan bahwa setelah scam transaksi belanja, modus impersonation atau fake call menempati posisi kedua dengan 47.269 laporan. Selanjutnya terdapat penipuan investasi sebanyak 26.649 laporan, penipuan kerja sebanyak 23.910 laporan, serta penipuan melalui media sosial sebanyak 20.469 laporan. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber terus memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk memperluas jangkauan korbannya.

IASC berhasil melakukan pemblokiran dana sebesar Rp638,9 miliar dari berbagai laporan yang diterima. Selain itu, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban mencapai Rp169,3 miliar melalui koordinasi dengan berbagai lembaga dan industri jasa keuangan. Ia juga menjelaskan bahwa lebih dari 515 ribu rekening telah berhasil diblokir dari hampir satu juta rekening yang dilaporkan terkait aktivitas penipuan.

Keberadaan IASC menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penanganan kasus penipuan keuangan digital. Lembaga tersebut dibentuk sebagai hasil kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan bersama kementerian, lembaga, serta berbagai asosiasi industri yang tergabung dalam Satgas PASTI. Melalui mekanisme penanganan secara cepat, peluang penyelamatan dana korban dapat meningkat meskipun pelaku kejahatan siber terus berupaya memindahkan hasil kejahatannya ke berbagai platform.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan bahwa perkembangan modus penipuan digital terus mengalami perubahan mengikuti tren yang berkembang di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa OJK menemukan berbagai pola baru, termasuk modus yang memanfaatkan penonton drama China secara daring melalui tawaran pekerjaan sederhana maupun pembelian hak cipta film yang ternyata merupakan penipuan. Menurutnya, pelaku selalu mencari celah baru agar dapat memperoleh kepercayaan korban.

Dicky menjelaskan bahwa sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, OJK menerima lebih dari 17 ribu pengaduan terkait berbagai entitas ilegal. Pengaduan tersebut mencakup penawaran investasi ilegal, impersonation, pekerjaan palsu, hingga berbagai aktivitas keuangan yang tidak memiliki izin resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat harus semakin berhati-hati terhadap setiap tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat maupun pekerjaan dengan imbalan yang tidak masuk akal.

Melihat perkembangan tersebut, penguatan literasi digital harus menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan konsumen sektor keuangan. Masyarakat perlu memahami bahwa lembaga resmi tidak akan meminta PIN, kata sandi, maupun kode OTP melalui sambungan telepon atau pesan singkat. Setiap informasi yang diterima juga perlu diverifikasi melalui kanal resmi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam rekayasa sosial yang dilakukan pelaku.

Kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, penyelenggara platform digital, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan angka kejahatan siber. Kehadiran IASC sebagai pusat koordinasi penanganan scam telah memberikan kontribusi penting dalam mempercepat pemblokiran rekening serta penyelamatan dana korban. Melalui peningkatan literasi digital, penguatan sistem perlindungan konsumen, dan sinergi antarotoritas, diharapkan risiko kerugian akibat kejahatan siber dapat ditekan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara lebih aman dan terpercaya.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Tri Novrianto *)

Mahasiswa sejak lama menempati posisi strategis sebagai kekuatan moral yang turut membentuk arah perjalanan demokrasi Indonesia. Di berbagai fase sejarah bangsa, suara mahasiswa hadir sebagai pengingat ketika penyelenggaraan negara membutuhkan koreksi, sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, independensi gerakan mahasiswa merupakan nilai yang tidak boleh dikompromikan. Gerakan yang lahir dari kajian ilmiah, integritas, serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat akan selalu memiliki legitimasi moral yang kuat. Sebaliknya, apabila ruang akademik mulai dipengaruhi kepentingan politik praktis, maka fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan berisiko mengalami distorsi yang pada akhirnya merugikan kualitas demokrasi itu sendiri.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi. Hak tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga kebijakan publik dapat terus dievaluasi secara terbuka. Namun demikian, demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berekspresi, melainkan juga tanggung jawab moral dalam menggunakan kebebasan tersebut. Aksi mahasiswa akan memiliki makna yang lebih besar apabila dibangun di atas landasan argumentasi yang kuat, data yang akurat, serta tujuan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu yang berupaya memanfaatkan energi mahasiswa untuk agenda politik praktis.

Munculnya berbagai pengingat mengenai pentingnya menjaga kemurnian gerakan mahasiswa patut menjadi perhatian bersama. Dugaan adanya upaya mengarahkan demonstrasi melalui pemberian imbalan ataupun intervensi pihak luar merupakan persoalan serius apabila benar terjadi. Praktik semacam itu tidak hanya mencederai marwah gerakan mahasiswa, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap independensi kampus sebagai ruang intelektual. Ketika idealisme dipertukarkan dengan kepentingan sesaat, substansi perjuangan akan bergeser dari kepentingan publik menuju kepentingan politik yang sempit. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki partisipasi warga negara secara bebas, kritis, dan bertanggung jawab.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap dijaga sebagai kekuatan moral yang independen dan tidak dimanfaatkan sebagai instrumen politik praktis. Menurutnya, mahasiswa berada pada fase pembentukan karakter, intelektualitas, serta integritas yang akan menjadi modal penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, demonstrasi seharusnya lahir dari kesadaran dan aspirasi yang tulus, bukan karena dorongan kepentingan tertentu maupun iming-iming materi. Pandangan tersebut menegaskan bahwa menjaga independensi mahasiswa merupakan tanggung jawab bersama demi memastikan ruang demokrasi tetap sehat dan kritik yang disampaikan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pandangan serupa juga berkembang di kalangan organisasi kemahasiswaan. BEM Bersatu secara terbuka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk politisasi kampus maupun penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Organisasi tersebut berpandangan bahwa kualitas gerakan mahasiswa harus tetap didasarkan pada kajian ilmiah, argumentasi yang matang, dan substansi tuntutan yang jelas sehingga aspirasi yang disampaikan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan publik. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kredibilitas mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga oleh kualitas analisis dan integritas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, mahasiswa memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar menjadi kelompok yang menyampaikan kritik. Mahasiswa juga merupakan mitra strategis dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan. Kritik yang berbasis data dan kajian ilmiah akan memperkaya proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan pemerintah dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan mahasiswa tidak seharusnya diposisikan sebagai hubungan yang selalu berhadap-hadapan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang saling melengkapi demi kepentingan bangsa.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Didi Mahardhika, menilai bahwa kampus merupakan tempat pembentukan karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial sehingga nilai-nilai tersebut harus dijaga agar mahasiswa tetap mampu menyampaikan kritik secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan politik praktis. Menurutnya, fungsi utama gerakan mahasiswa adalah mengawasi, memberikan masukan, serta mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah agar semakin efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kritik yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik dan bukan sekadar membangun konfrontasi yang tidak menghasilkan solusi.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia membutuhkan mahasiswa yang tetap teguh memegang idealisme, integritas, dan independensi sebagai fondasi utama perjuangannya. Kebebasan menyampaikan pendapat harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab intelektual, etika akademik, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Menolak segala bentuk politisasi kampus bukan berarti membatasi ruang kritik, melainkan menjaga agar kritik tetap lahir dari nurani akademik dan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan gerakan yang murni, objektif, dan berbasis kajian, mahasiswa akan terus menjadi penjaga demokrasi yang mampu memperkuat persatuan nasional sekaligus mengawal pembangunan menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan demokratis.

*) Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga menuntut adanya tanggung jawab kolektif agar kebebasan tersebut tetap berpijak pada kepentingan bangsa, bukan berubah menjadi instrumen yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, maupun kepentingan asing. Ketika ruang demokrasi mulai digunakan sebagai medium manipulasi, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas nasional, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

Indonesia telah menunjukkan kematangan dalam menjalankan kehidupan demokrasi selama lebih dari dua dekade reformasi. Kebebasan berekspresi semakin terbuka, partisipasi publik terus berkembang, dan masyarakat semakin berani mengawasi jalannya pemerintahan. Demonstrasi menjadi salah satu instrumen konstitusional yang mencerminkan hidupnya demokrasi. Di dalam negara demokrasi, kritik bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan mekanisme koreksi yang memungkinkan setiap kebijakan terus dievaluasi dan disempurnakan.

Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dari berbagai bentuk pembajakan patut dipahami secara utuh. Pemerintah tetap membutuhkan kritik sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan negara. Namun, demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kekuatan pemodal maupun kepentingan asing yang memanfaatkan kebebasan untuk menciptakan perpecahan serta melemahkan persatuan nasional.

Pesan tersebut sesungguhnya menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan sipil dan kewajiban negara menjaga stabilitas. Demokrasi tidak akan berkembang apabila kritik dibungkam. Sebaliknya, demokrasi juga akan kehilangan kualitas apabila ruang kebebasan dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, membangun polarisasi, atau menggerakkan massa demi kepentingan yang tidak lagi berpihak kepada masyarakat.

Dalam situasi demikian, mahasiswa memiliki posisi yang sangat penting. Sejarah Indonesia mencatat bahwa mahasiswa selalu menjadi kekuatan moral dalam setiap fase perubahan bangsa. Gerakan mahasiswa memperoleh legitimasi bukan karena jumlah massanya, melainkan karena independensi berpikir, integritas akademik, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Modal sosial tersebut merupakan aset demokrasi yang tidak ternilai.

Karena itu, menjaga kemurnian gerakan mahasiswa menjadi tanggung jawab bersama. Mahasiswa perlu tetap mempertahankan independensi intelektualnya agar tidak mudah disusupi kepentingan politik praktis. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu membedakan antara gerakan yang benar-benar lahir dari idealisme dengan aksi yang sejak awal telah diarahkan oleh kepentingan tertentu.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, melihat bahwa gerakan mahasiswa yang murni tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa praktik demonstrasi yang melibatkan pendanaan kepada peserta justru menjadi ancaman bagi kredibilitas gerakan mahasiswa. Menurutnya, peringatan Presiden tidak diarahkan kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tulus, melainkan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan mahasiswa sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa substansi persoalan bukan terletak pada demonstrasi itu sendiri, melainkan pada upaya sistematis yang berpotensi mengubah ruang demokrasi menjadi arena transaksi kepentingan. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa akan terus menurun, padahal mahasiswa selama ini merupakan salah satu pilar penting dalam proses kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, peran negara dalam menjaga demokrasi juga tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Presiden memberikan arahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban umum tetap terpelihara. Arahan tersebut mencerminkan prinsip bahwa perlindungan terhadap kebebasan sipil harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum sehingga ruang demokrasi tidak berubah menjadi ruang konflik maupun kekerasan.

Dalam perspektif yang lebih luas, Pengamat Intelijen Wawan Purwanto menilai adanya indikasi gerakan yang terorganisasi dalam sejumlah demonstrasi perlu dicermati secara serius. Menurutnya, dugaan keterlibatan aktor tertentu dalam menggerakkan massa menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan, tetapi juga melalui upaya membentuk persepsi publik secara sistematis untuk mendegradasi kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, langkah pemerintah melakukan pemetaan terhadap aktor maupun pola gerakan dinilai sebagai bentuk antisipasi yang wajar dalam menjaga stabilitas nasional.

Meski demikian, menjaga stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Justru stabilitas merupakan prasyarat agar demokrasi dapat berkembang secara sehat. Tanpa keamanan dan ketertiban, ruang dialog akan mudah digantikan oleh provokasi, disinformasi, serta polarisasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri.

Oleh sebab itu, menjaga kemurnian demokrasi harus menjadi agenda bersama. Pemerintah berkewajiban membuka ruang kritik yang luas, aparat memastikan penegakan hukum berlangsung profesional, masyarakat meningkatkan literasi politik, dan mahasiswa mempertahankan independensi moralnya sebagai penjaga nurani bangsa.

Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya tumbuh semakin terbuka, tetapi juga semakin berkualitas, berintegritas, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan persatuan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Surabaya – Pemerintah menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di ruang publik perlu dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah elemen masyarakat juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ketua PCNU Kota Surabaya, H. Ir. Masduki Toha, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang perlu dijaga kehormatannya.

“PCNU Kota Surabaya menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung etika, serta menghormati hak masyarakat lainnya untuk hidup aman, tertib, dan damai,” ujarnya.

Menurut Masduki, Indonesia sebagai negara demokrasi telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun aspirasi kepada pemerintah. Karena itu, kebebasan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Ia menegaskan bahwa demonstrasi yang berubah menjadi aksi kekerasan dan perusakan fasilitas publik justru menghilangkan substansi demokrasi sebagai ruang penyampaian pendapat. Menurutnya, fasilitas umum merupakan aset bersama yang dibangun menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak dan uang rakyat sehingga keberadaannya harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut, PCNU Kota Surabaya mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi memicu konflik sosial. Penyelesaian berbagai persoalan bangsa diharapkan terus mengedepankan komunikasi, dialog, dan musyawarah sebagai budaya luhur yang telah menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia.

“Surabaya adalah kota perjuangan yang dibangun di atas semangat persatuan dan gotong royong. Jangan biarkan tindakan anarkis merusak nilai-nilai luhur tersebut. Mari kita jadikan demokrasi sebagai ruang untuk berdialog dan mencari solusi bersama, bukan ruang untuk saling merusak ataupun menyebarkan kebencian,” kata Masduki.

Komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat diharapkan berjalan seiring dengan pelaksanaan penyampaian aspirasi secara damai dan tertib oleh masyarakat. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat tetap berlangsung dalam kerangka ketentuan yang berlaku, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menghormati kritik sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk kepentingan asing maupun kelompok bermodal besar.

Menurut Presiden, kritik merupakan elemen yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi untuk mengoreksi sekaligus memperbaiki jalannya pemerintahan.

“Kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita,” ujar Prabowo.

Pemerintah memandang keberagaman pandangan sebagai konsekuensi dari kehidupan bangsa yang majemuk sekaligus kekuatan untuk menghasilkan gagasan konstruktif dalam penyempurnaan kebijakan publik. Karena itu, ruang dialog terus dibuka dengan berbagai elemen masyarakat agar aspirasi dan kritik dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Presiden juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan.

“Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berisi nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita,” ujarnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa Presiden secara konsisten mendorong setiap pihak untuk berani menyampaikan pendapat dan kritik, sekaligus menghargai pandangan orang lain.

“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain. Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga menghalangi bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Jangan dibuat-buat seperti itu,” ujar Dudung.

Ia menegaskan anggapan pemerintah menutup ruang kritik tidak sesuai dengan semangat yang dibangun Presiden. Pemerintah justru memandang kritik dan masukan publik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat serta menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menjunjung hukum, serta mengedepankan persatuan agar perbedaan pandangan menjadi kekuatan dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

*) Oleh: Arga Prasetya

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai layanan keuangan kini semakin mudah diakses, transaksi berlangsung lebih cepat, dan inklusi keuangan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman online scam yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Dalam konteks inilah, upaya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang layak didukung demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan digital.

Lebih jauh, peringatan OJK mengenai semakin kompleksnya online scam menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar berupa penipuan konvensional yang menyasar individu. Kejahatan digital kini berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisasi yang berkaitan erat dengan pencucian uang, pemanfaatan rekening penampung, hingga operasi lintas negara. Situasi tersebut menuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena setiap transaksi ilegal dapat menjadi bagian dari rantai kejahatan keuangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemberantasan online scam harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia di Jakarta merupakan langkah penting yang mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia. Forum yang mempertemukan regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta perwakilan dari Indonesia dan 12 negara mitra memperlihatkan bahwa ancaman lintas batas hanya dapat dijawab melalui sinergi lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat fondasi kerja sama dalam membangun sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan yang lebih efektif. Dengan demikian, forum tersebut menjadi investasi penting bagi terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa digitalisasi memang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan teknologi harus selalu diiringi dengan penguatan tata kelola, pengawasan, dan edukasi publik. Dicky juga menjelaskan bahwa online scam saat ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus penipuan yang berdiri sendiri. Perspektif tersebut memperkuat urgensi membangun resiliensi nasional melalui kolaborasi antarlembaga agar rantai kejahatan dapat diputus sejak tahap awal.

Lebih rinci, berbagai modus seperti investasi bodong, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scam, penipuan e-commerce, hingga penyalahgunaan rekening penampung menunjukkan tingginya kemampuan adaptasi pelaku kejahatan digital. Kompleksitas modus tersebut membuat pendekatan penegakan hukum semata tidak lagi memadai apabila tidak dibarengi penguatan sistem pencegahan. Integrasi penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) menjadi landasan penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Koordinasi cepat antarotoritas memungkinkan pelacakan aliran dana ilegal dilakukan secara lebih efektif sehingga peluang pelaku menyamarkan hasil kejahatan dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, tantangan lintas negara juga menuntut penguatan kerja sama internasional yang lebih konkret. Perwakilan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Zoelda Anderton, menegaskan bahwa pemberantasan online scam tidak mungkin dilakukan oleh satu negara ataupun satu lembaga secara sendiri-sendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, perkembangan teknologi, dan lemahnya koordinasi antarnegara untuk memperluas operasinya. Karena itu, penguatan jejaring profesional, pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, dan kerja sama penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam mempersempit ruang gerak kejahatan digital di kawasan Asia Tenggara.

Kolaborasi lintas sektor harus diterjemahkan dalam langkah yang berkelanjutan, bukan sekadar forum diskusi. Pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, lembaga jasa keuangan, penyedia layanan digital, akademisi, hingga masyarakat perlu membangun mekanisme koordinasi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Pemanfaatan teknologi analitik, penguatan sistem pelaporan transaksi mencurigakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi literasi digital harus berjalan secara simultan. Pendekatan semacam ini akan memperkuat daya tahan sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi ekonomi digital Indonesia.

Dengan demikian, membangun resiliensi terhadap online scam merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Langkah pemerintah melalui OJK, Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), serta kerja sama dengan UNODC menunjukkan arah kebijakan yang tepat dalam menghadapi ancaman kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan karena pelindungan terbaik dimulai dari kesadaran setiap individu dalam menjaga keamanan transaksi digital.

*) Analis Kebijakan Sektor Keuangan Digital.

*) Oleh: Arga Prasetya

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai layanan keuangan kini semakin mudah diakses, transaksi berlangsung lebih cepat, dan inklusi keuangan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman online scam yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Dalam konteks inilah, upaya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang layak didukung demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan digital.

Lebih jauh, peringatan OJK mengenai semakin kompleksnya online scam menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar berupa penipuan konvensional yang menyasar individu. Kejahatan digital kini berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisasi yang berkaitan erat dengan pencucian uang, pemanfaatan rekening penampung, hingga operasi lintas negara. Situasi tersebut menuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena setiap transaksi ilegal dapat menjadi bagian dari rantai kejahatan keuangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemberantasan online scam harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia di Jakarta merupakan langkah penting yang mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia. Forum yang mempertemukan regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta perwakilan dari Indonesia dan 12 negara mitra memperlihatkan bahwa ancaman lintas batas hanya dapat dijawab melalui sinergi lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat fondasi kerja sama dalam membangun sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan yang lebih efektif. Dengan demikian, forum tersebut menjadi investasi penting bagi terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa digitalisasi memang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan teknologi harus selalu diiringi dengan penguatan tata kelola, pengawasan, dan edukasi publik. Dicky juga menjelaskan bahwa online scam saat ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus penipuan yang berdiri sendiri. Perspektif tersebut memperkuat urgensi membangun resiliensi nasional melalui kolaborasi antarlembaga agar rantai kejahatan dapat diputus sejak tahap awal.

Lebih rinci, berbagai modus seperti investasi bodong, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scam, penipuan e-commerce, hingga penyalahgunaan rekening penampung menunjukkan tingginya kemampuan adaptasi pelaku kejahatan digital. Kompleksitas modus tersebut membuat pendekatan penegakan hukum semata tidak lagi memadai apabila tidak dibarengi penguatan sistem pencegahan. Integrasi penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) menjadi landasan penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Koordinasi cepat antarotoritas memungkinkan pelacakan aliran dana ilegal dilakukan secara lebih efektif sehingga peluang pelaku menyamarkan hasil kejahatan dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, tantangan lintas negara juga menuntut penguatan kerja sama internasional yang lebih konkret. Perwakilan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Zoelda Anderton, menegaskan bahwa pemberantasan online scam tidak mungkin dilakukan oleh satu negara ataupun satu lembaga secara sendiri-sendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, perkembangan teknologi, dan lemahnya koordinasi antarnegara untuk memperluas operasinya. Karena itu, penguatan jejaring profesional, pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, dan kerja sama penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam mempersempit ruang gerak kejahatan digital di kawasan Asia Tenggara.

Kolaborasi lintas sektor harus diterjemahkan dalam langkah yang berkelanjutan, bukan sekadar forum diskusi. Pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, lembaga jasa keuangan, penyedia layanan digital, akademisi, hingga masyarakat perlu membangun mekanisme koordinasi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Pemanfaatan teknologi analitik, penguatan sistem pelaporan transaksi mencurigakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi literasi digital harus berjalan secara simultan. Pendekatan semacam ini akan memperkuat daya tahan sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi ekonomi digital Indonesia.

Dengan demikian, membangun resiliensi terhadap online scam merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Langkah pemerintah melalui OJK, Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), serta kerja sama dengan UNODC menunjukkan arah kebijakan yang tepat dalam menghadapi ancaman kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan karena pelindungan terbaik dimulai dari kesadaran setiap individu dalam menjaga keamanan transaksi digital.

*) Analis Kebijakan Sektor Keuangan Digital.