Jakarta — Pemerintah memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah, program ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi akar rumput guna menjaga daya beli di tengah tekanan krisis global.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG dirancang untuk memberikan kontribusi ekonomi langsung bagi rakyat kecil. Baginya, program ini melampaui bantuan sosial konvensional; ia adalah bagian dari strategi besar mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dorongan bagi pertumbuhan ekonomi di level masyarakat bawah,” tegas Presiden.

Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan target program ini dapat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Kelompok sasaran mencakup pelajar, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

“Program ini disiapkan untuk menyediakan makanan bagi lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari, serta berkontribusi sekitar 11 persen terhadap anggaran pemerintah pusat tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menyatakan bahwa Program MBG dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menilai program ini tidak hanya berpengaruh pada pola konsumsi warga, tetapi juga berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui peningkatan produktivitas di tingkat desa.

“Insya Allah, program MBG ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa Program MBG turut mendorong terbentuknya desa tematik yang berfungsi sebagai pemasok bahan pangan sesuai dengan potensi lokal masing-masing wilayah, seperti desa penghasil ikan nila, jagung, hingga peternakan ayam.

“Kini mulai bermunculan desa ayam petelur, desa jagung, desa ikan lele, ikan nila, hingga desa ayam pedaging sebagai bagian dari program ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ia juga menilai program ini memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kekurangan gizi di wilayah pedesaan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memperoleh asupan gizi yang memadai.

“Dengan hadirnya MBG, masyarakat desa merasa sangat terbantu dan berterima kasih. Karena itu, anggapan untuk menghentikan program ini tidak tepat, justru perlu terus kita dukung,” tegasnya.

Dengan berbagai manfaat tersebut, Program MBG dapat menjadi solusi terpadu yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Oleh : Erlangga Pratama*

Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran imbas krisis global. Menurutnya, penghematan bisa difokuskan pada sektor lain. Penegasan Prabowo itu disampaikan dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan di YouTube Prabowo Subianto pada Minggu (22/3/2026).

Presiden menegaskan akan mempertahankan program MBG demi pemenuhan gizi ke rakyat, karena dirinya banyak menemukan anak-anak stunting saat kampanye.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda tidak melihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” kata Prabowo dan optimis anggaran negara mampu untuk meneruskan program MBG.

Menurutnya, masih banyak sektor lain yang bisa dihemat tanpa harus mengorbankan program strategis tersebut. MBG sudah diterapkan lebih dari 100 negara. Indonesia merupakan negara ke-77 yang memulai program tersebut.

Prabowo mengungkapkan bahwa program MBG mendapat perhatian dari lembaga internasional, termasuk Rockefeller Institute dan World Food Programme (WFP) PBB. Berdasarkan kajian mereka, setiap dolar yang diinvestasikan dalam program tersebut dapat menghasilkan manfaat berlipat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

“Saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat datang ngecek kita punya SPPG dan dia datang ke saya, dia mengatakan, ‘This is the best investment, Mr. President you have made the best’. Do you know why? Karena satu dolar di spend di MBG the return is between 7 and 35, in the long run 35, in the short run 7 dolar, dan ini dari Rockef Institute ya. Ini juga world food program dari PBB,” ujarnya.

Presiden mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah telah menindak sejumlah pelanggaran, termasuk menutup lebih dari seribu titik layanan yang tidak sesuai standar.

Menurutnya, program MBG menjadi sangat berarti bagi kelompok yang selama ini belum menikmati pertumbuhan ekonomi secara merata, khususnya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang dinilai masih sangat membutuhkan dukungan tersebut.

“The top 10-20% maybe menikmati. Tapi kebanyakan kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia enggak perlu ini,” imbuhnya.

Pesan Jelas terkait MBG

Melalui program MBG, kita dapat menangkap pesan jelas bahwa Prabowo memiliki good will untuk merealisasikan program populis ini selama dirinya menjadi Presiden. Kita harus melihat bahwa program MBG ini adalah “program revolusioner”, khususnya terkait cara mempercepat pemerataan kesejahteraan dan upaya menerapkan amanah konstitusi untuk meningkatkan daya saing global anak-anak Indonesia yang diawali langkah membenahi dan meningkatkan kualitas kesehatan serta kecukupan gizi anak anak Indonesia.

Tentunya sebagai program yang “revolusioner”, tidak mengherankan  program mulia ini mendapatkan kritikan dan resistensi, namun tampaknya kurang perlu diatensi karena materi kritikan terhadap MBG tidak proporsional, terutama dari kelompok kepentingan yang merasakan “backfire” akibat program ini.

Kritikan tidak masuk akal seperti banyak SPPG dilarang beroperasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) justru menunjukkan ketegasan jajaran pemerintahan untuk menjaga mutu MBG dengan memperhatikan segala aspek fundamentalnya.

Sementara itu, adanya kasus keracunan makanan yang bersumber dari program MBG oleh SPPG juga diakui oleh pemerintah, namun yang perlu dicatat kasus-kasus seperti ini minim jumlahnya, yang sengaja di blow up kelompok penentang MBG. Namun perlu dicatat, Presiden sudah memerintahkan jajarannya menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan terkait MBG. “No mercy” dan rakyat tidak perlu meragukan ketegasan kepala negara dalam menegakkan hukum.

Sementara, sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan transparansi pelaksanaan program MBG, jajaran BGN semakin cermat dan teliti terkait kesiapan operasional, serta pendataan sasaran, sehingga distribusi kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) juga menunjukkan adanya evaluasi konsisten dan tindak lanjut hasil pemeriksaan program MBG oleh pihak terkait.

Kritikan tidak masuk akal terkait MBG juga dilakukan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI melalui media sosial, dengan mengglorifikasi bahwa program MBG telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti pemborosan anggaran, kualitas makanan, dan dugaan kepentingan elite, serta dibandingkan dengan konsep pengelolaan kesejahteraan rakyat dalam sistem Islam.

Program MBG menjadi sasaran propaganda negatif oleh kelompok mantan HTI yang memanfaatkan isu operasional untuk menyebarkan narasi ideologis dan mendiskreditkan pemerintah. Penulis juga yakin kelompok kepentingan anti MBG juga kesulitan membuktikan tuduhan dan kritikan mereka yang seperti banyak diselimuti agenda politis dibanding kebenarannya.

Masyarakat yang cerdas jelas akan mendukung pelaksanan MBG seperti ditunjukkan SPPG Papua Pegunungan secara aktif terus mendorong percepatan sertifikasi halal serta mengadakan pelatihan keamanan dan kebersihan pangan bagi pengelola dapur MBG.

Presiden beserta jajaran pemerintahan akan mengapresiasi langkah langkah elemen masyarakat dalam mendukung dan memberikan saran konstruktif terkait MBG, termasuk saran agar penerima manfaat diperluas dengan menjangkau anak jalanan dan kalangan pensiunan. Sebuah saran yang humanis dan  layak diatensi Presiden karena menunjukkan intensi yang positif mendukung MBG.

Program MBG Jawaban Negara atas Masalah Gizi Anak

Program MBG merupakan kebijakan strategis yang dilandasi kepedulian negara terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia. Banyak kajian menunjukkan persentase anak Indonesia mengalami kekurangan gizi mencapai lebih dari 20 hingga 30 persen. Dari kondisi tersebut menuntut kehadiran negara untuk melakukan intervensi langsung dan terukur demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa melalui program MBG.

Program MBG yang telah berjalan tepat satu tahun lalu, yaitu pada 6 Januari 2026, telah berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat dengan tingkat keberhasilan MBG mencapai angka 99 persen.

Melalui program MBG, Presiden menegaskan bahwa pemimpin yang bertanggung jawab harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan. Untuk itu, Presiden pun mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap yakin berada di jalan yang benar dalam memberantas kemiskinan dan menghilangkan kelaparan demi masa depan bangsa.

“Kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu sedikitpun gentar,” tegas Presiden.

Sekali lagi, program MBG adalah bentuk kehadiran dan jawaban negara atas situasi problematik kebangsaan yang belum terselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Sejauh ini tidak ada kondisi yang mengganggu MBG, dan kapasitas pemerintah telah dipersiapkan dengan baik untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain selain lanjutkan MBG dan dukung total program populis ini untuk masa depan anak-anak kita.

Penulis adalah pemerhati masalah internasional dan Alumni Fisipol Universitas Jember dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Oleh: Masyitoh Salya *)

Percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini dijalankan dengan mekanisme yang lebih jelas dan akuntabel. Komitmen ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan akses nutrisi bagi kelompok prioritas, sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah dalam menginisiasi transformasi sumber daya manusia yang produktif melalui intervensi gizi yang tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan optimisme bahwa target penerima manfaat MBG sebesar 82,9 juta jiwa berpotensi tercapai pada Maret 2026. Keyakinan ini bukan tanpa dasar, melainkan didukung oleh langkah konkret pemerintah yang segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai tata kelola program MBG. Regulasi tersebut dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan tanpa celah risiko yang dapat merugikan masyarakat.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada satu pun individu yang luput dari manfaat program ini. Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari jaminan kualitas distribusi dan keamanan pangan. Dalam konteks ini, evaluasi dan perbaikan tata kelola terus dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran kebijakan publik yang adaptif.

Lebih jauh, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan hingga ke tingkat paling bawah. Koordinasi melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga aparat desa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan bahwa Peraturan Presiden terkait tata kelola MBG telah rampung dan siap untuk didistribusikan. Kepastian ini menjadi angin segar bagi percepatan implementasi di lapangan, mengingat regulasi tersebut akan menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program.

Dadan juga menekankan adanya mekanisme sanksi tegas bagi pelanggaran standar operasional prosedur, khususnya pada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sanksi administratif berupa penghentian operasional telah diterapkan sebagai langkah preventif sekaligus korektif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak kompromi terhadap kualitas layanan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah justru mengambil langkah progresif dengan menjadikan MBG sebagai stimulus ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat kecil. Kebijakan ini dirancang untuk menggerakkan sektor riil melalui pelibatan UMKM, petani, pedagang pasar, dan koperasi desa dalam rantai pasok pangan.

Presiden Prabowo memandang bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dibangun dari bawah, dengan memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata. Program MBG diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Dengan target menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat, program ini juga menjadi salah satu kontributor signifikan dalam struktur anggaran pemerintah pusat.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Badan Gizi Nasional kini memprioritaskan standardisasi layanan pada setiap unit operasional. Menurut Dadan, Presiden menghendaki kualitas SPPG yang tanpa kompromi, di mana unit yang tidak memenuhi kriteria akan dinonaktifkan sementara hingga standar terpenuhi. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan tim pemantau khusus guna memastikan seluruh SPPG memiliki sertifikasi yang sah dan konsisten.

Fokus awal pengawasan meliputi tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, sertifikat halal, serta Hazard Analysis Critical Control Point. Ketiga sertifikasi ini menjadi fondasi dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat. Ke depan, penguatan juga akan dilakukan pada aspek sumber daya manusia, termasuk peningkatan kompetensi koki dan tenaga penjamah makanan.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem klasifikasi SPPG untuk menciptakan standar mutu yang terukur. Sistem ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan sistem akreditasi nasional. Sebelum lembaga akreditasi terbentuk, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim internal untuk melakukan penilaian dan persiapan secara sistematis.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, berbagai capaian pemerintah semakin memperkuat fondasi pelaksanaan program strategis seperti MBG. Stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global, inflasi terkendali, serta berbagai program perlindungan sosial berhasil menjangkau masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur terus berjalan, digitalisasi layanan publik semakin meluas, dan reformasi birokrasi menunjukkan hasil nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini menjadi modal penting dalam memastikan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata.

Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat itu sendiri. Konsistensi dalam pengawasan, komitmen terhadap kualitas, serta keterbukaan terhadap evaluasi menjadi kunci utama. Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama, program MBG diharapkan tidak hanya mencapai target angka, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

*) Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Momentum mudik tahun ini membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh penjuru Indonesia. Lonjakan konsumsi masyarakat menggerakkan perputaran uang yang sangat signifikan, sekaligus membuka peluang nyata bagi UMKM untuk tumbuh lebih kuat.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyampaikan bahwa perputaran uang selama arus mudik 2026 diperkirakan mencapai Rp148,39 triliun hingga Rp161,88 triliun, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga dan mobilitas di berbagai daerah.

“Masih berpotensi mencapai Rp161,88 triliun dengan asumsi rata-rata per keluarga membawa uang sebesar Rp4.500.000,” ujar Sarman.

Lonjakan ini ditopang oleh jumlah pemudik yang mencapai 143,9 juta orang, atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia — setara dengan sekitar 35,97 juta kepala keluarga.

Sektor yang paling merasakan dampaknya adalah UMKM di daerah tujuan mudik. Aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan UMKM daerah diprediksi mengalami lonjakan omzet, terutama dari perdagangan makanan, minuman, suvenir, dan produk khas daerah. Peningkatan konsumsi rumah tangga pun diperkirakan naik 10–15 persen, turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026.

“Yang paling penting, pemerintah dapat menjaga psikologi masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa ketersediaan BBM dan gas selalu terpenuhi, sehingga masyarakat tidak ragu membelanjakan uangnya di daerah masing-masing,” tegas Sarman.

Di sisi kebijakan, pemerintah tidak hanya merayakan momentum ini, tetapi juga meletakkan fondasi jangka panjang untuk kemajuan UMKM. Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mendorong agar pemerintah segera merumuskan tolok ukur yang jelas tentang apa artinya UMKM “naik kelas”.

“Apakah naik kelas berarti bertambahnya jumlah pegawai, aset, omzet, atau meningkatnya literasi keuangan pelaku usaha? Kriteria ini harus segera kita rumuskan,” ujar Tina.

Dalam forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan juga menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia yang baru mencapai sekitar 37 persen, serta pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.

Dengan perputaran uang yang besar dan komitmen pemerintah membenahi ekosistem UMKM secara sistematis, harapan agar jutaan pelaku usaha kecil benar-benar naik kelas kian terbuka lebar.

SJakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pengembangan industri semikonduktor nasional sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi berbasis teknologi tinggi. Dukungan kebijakan yang terarah dinilai mampu membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk masuk dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, menilai langkah pemerintah yang konsisten dalam memperkuat ekosistem riset dan industri menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan global. Menurutnya, fase baru dalam perkembangan teknologi chip berbasis kecerdasan artifisial memberikan momentum yang relevan bagi Indonesia untuk bergerak lebih cepat.

“Tidak ada kata terlambat dalam membangun industri semikonduktor nasional. Saat ini dunia memasuki babak baru, khususnya pada pengembangan AI chip, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk pada momentum yang tepat dengan landasan kolaborasi, penguatan talenta, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Sigit Puji Santosa.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai enabler utama melalui dukungan regulasi dan standardisasi yang adaptif. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat proses hilirisasi riset menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

“Pemerintah akan mendukung dari sisi regulasi dan standardisasi, sementara industri perlu berada di garda depan karena yang sedang dibangun bukan lagi semata proyek riset, melainkan proyek investasi yang harus menghasilkan produk yang layak secara ekonomi dan memungkinkan secara komersial,” tegas Brian Yuliarto.

Arah kebijakan yang jelas dan terukur tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan semikonduktor nasional telah bergerak menuju tahap implementasi strategis. Pemerintah juga mendorong pembagian peran yang terkoordinasi, di mana perguruan tinggi dan lembaga riset menjadi pusat inovasi, sementara sektor industri mempercepat adaptasi dan komersialisasi teknologi.

Dengan dukungan kebijakan yang semakin kuat, Indonesia dinilai memiliki posisi yang semakin strategis dalam memanfaatkan peluang industri semikonduktor global. Penguatan talenta, infrastruktur riset, serta kepastian regulasi menjadi kombinasi yang mempercepat kesiapan nasional dalam menghadapi persaingan global.

Langkah progresif pemerintah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian teknologi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain penting dalam industri semikonduktor dunia. (*)

Jakarta – Peran Danantara Indonesia semakin menonjol sebagai penggerak utama dalam upaya mempercepat pengembangan industri semikonduktor nasional. Di tengah dorongan kuat pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis teknologi, Danantara hadir sebagai katalis yang menjembatani kolaborasi antara riset, talenta, dan kebutuhan industri.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, menegaskan bahwa institusi tersebut secara aktif mendorong lahirnya ekosistem semikonduktor yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Fokus ini dinilai selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional di sektor strategis.

“Tidak ada kata terlambat dalam membangun industri semikonduktor nasional. Saat ini dunia memasuki babak baru, khususnya pada pengembangan AI chip, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk pada momentum yang tepat dengan landasan kolaborasi, penguatan talenta, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Sigit Puji Santosa.

Sinergi yang dibangun bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan memperlihatkan pendekatan kolaboratif yang semakin solid. Danantara menempatkan diri sebagai penghubung antara dunia riset dan industri, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat langsung diarahkan menuju tahap komersialisasi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diinisiasi Danantara. Kebijakan regulasi dan standardisasi terus diperkuat untuk memastikan pengembangan industri berjalan cepat dan terarah.

“Pemerintah akan mendukung dari sisi regulasi dan standardisasi, sementara industri perlu berada di garda depan karena yang sedang dibangun bukan lagi semata proyek riset, melainkan proyek investasi yang harus menghasilkan produk yang layak secara ekonomi dan memungkinkan secara komersial,” tegas Brian Yuliarto.

Peran aktif Danantara dalam mendorong integrasi antara talenta, teknologi, dan investasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem semikonduktor yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen teknologi yang mampu bersaing di tingkat global.

Dengan dukungan pemerintah yang konsisten serta langkah strategis yang dijalankan Danantara, peluang besar industri semikonduktor nasional semakin nyata. Akselerasi ini diharapkan mampu mempercepat kemandirian teknologi sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

Oleh : Muhammad Arya Bimantara )*

Langkah Indonesia dalam memasuki industri semikonduktor global semakin menunjukkan arah yang terencana dan visioner. Di tengah dominasi negara maju dalam penguasaan teknologi chip, pemerintah Indonesia justru melihat celah peluang yang terbuka seiring perubahan lanskap industri, khususnya pada pengembangan chip berbasis kecerdasan artifisial. Dalam konteks ini, peran Danantara Indonesia menjadi krusial sebagai penggerak utama yang menjembatani kepentingan riset, industri, dan kebijakan nasional.

Industri semikonduktor selama ini dikenal sebagai sektor dengan tingkat kompleksitas tinggi dan kebutuhan investasi besar. Namun, dinamika global yang terus berkembang menghadirkan fase baru yang lebih inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk masuk melalui spesialisasi tertentu, terutama pada desain chip, pengembangan sistem, serta integrasi teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Indonesia, dengan kekuatan talenta muda dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, memiliki modal awal yang kuat untuk mengambil peran strategis tersebut.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, berpandangan bahwa momentum saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mulai membangun industri semikonduktor secara serius. Menurutnya, perkembangan teknologi chip berbasis kecerdasan artifisial membuka ruang baru yang dapat dimanfaatkan melalui pendekatan kolaboratif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri global. Pandangan ini mempertegas bahwa strategi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap tren teknologi masa depan.

Upaya memperkuat ekosistem ini semakin nyata melalui penyelenggaraan Workshop Percepatan Pengembangan Ekosistem Industri dan Riset Semikonduktor Nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi sarana penting untuk menyatukan persepsi, menyusun arah kebijakan, serta mempercepat implementasi program yang telah dirancang. Kolaborasi antara Danantara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan bahwa pembangunan industri semikonduktor dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor industri secara simultan.

Dukungan pemerintah menjadi faktor penentu dalam memastikan keberhasilan agenda ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menilai bahwa percepatan pengembangan industri semikonduktor membutuhkan kerangka regulasi dan standardisasi yang jelas agar dapat segera masuk ke tahap komersial. Ia memandang bahwa kejelasan terkait produk prioritas, desain teknologi, serta peta jalan pengembangan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang terarah dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Brian menekankan pentingnya peran sektor industri sebagai penggerak utama dalam mewujudkan investasi yang produktif. Dalam pandangannya, pengembangan semikonduktor tidak lagi dapat diposisikan sebagai proyek riset semata, melainkan harus diarahkan sebagai proyek industri yang menghasilkan nilai ekonomi nyata. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian tetap berfungsi sebagai pusat inovasi, namun harus terhubung erat dengan kebutuhan pasar agar hasil riset dapat diadopsi secara luas.

Langkah strategis ini selaras dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional. Selama ini, ketergantungan terhadap impor komponen teknologi menjadi tantangan yang berdampak pada neraca perdagangan dan ketahanan industri dalam negeri. Dengan membangun industri semikonduktor, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan tersebut, tetapi juga membuka peluang baru dalam menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peran Danantara sebagai akselerator dalam ekosistem ini menjadi semakin penting karena mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan menjadi satu arah yang jelas. Melalui pendekatan kolaboratif, Danantara mendorong terciptanya sinergi antara riset dan industri, sekaligus memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki dampak yang terukur. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan secara parsial, melainkan didukung oleh institusi yang memiliki kapasitas dalam mengawal implementasi di lapangan.

Dalam konteks global, penguasaan teknologi semikonduktor juga berkaitan erat dengan posisi tawar suatu negara dalam perekonomian dunia. Negara yang mampu memproduksi dan mengembangkan teknologi chip memiliki keunggulan strategis dalam berbagai sektor, termasuk pertahanan, komunikasi, dan industri digital. Oleh karena itu, langkah Indonesia melalui Danantara dan dukungan pemerintah merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing nasional di masa depan.

Optimisme terhadap keberhasilan pengembangan industri semikonduktor nasional semakin menguat seiring konsistensi kebijakan dan meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan. Tantangan yang ada tidak dapat diabaikan, namun dengan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat, peluang yang terbuka jauh lebih besar. Indonesia kini berada pada jalur yang tepat untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga sebagai produsen yang mampu bersaing di pasar global.

Dengan fondasi yang terus diperkuat dan arah kebijakan yang semakin jelas, peran Danantara dalam mengakselerasi industri semikonduktor menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju era berbasis inovasi. Ke depan, langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang tangguh, berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi berada di pinggiran, melainkan mulai menapaki jalur utama dalam peta industri semikonduktor dunia.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh : Ramdan Siregar )*

Momentum kebangkitan industri semikonduktor nasional kini berada pada titik yang semakin strategis. Di tengah dinamika global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mendorong penguatan ekosistem teknologi tinggi menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar, melainkan juga pemain dalam rantai pasok global. Peran Danantara Indonesia dalam mendorong akselerasi sektor ini menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan berorientasi masa depan, terutama dalam merespons kebutuhan industri berbasis kecerdasan artifisial yang terus berkembang.

Perkembangan teknologi chip, khususnya yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial, telah membuka peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk masuk dalam lanskap industri semikonduktor. Indonesia, dengan kekuatan sumber daya manusia dan potensi pasar yang besar, memiliki peluang untuk mengambil posisi strategis jika mampu mengonsolidasikan kekuatan nasional secara efektif. Dalam konteks ini, langkah Danantara tidak hanya menjadi katalis, tetapi juga penanda bahwa transformasi industri berbasis teknologi tinggi tengah berjalan secara terarah.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, memandang bahwa peluang membangun industri semikonduktor nasional masih terbuka lebar, terutama karena dunia tengah memasuki fase baru dalam pengembangan chip berbasis kecerdasan artifisial. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas talenta nasional, serta mendorong pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri global. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak tertinggal, melainkan sedang mempersiapkan fondasi untuk masuk pada waktu yang tepat dalam kompetisi global.

Optimisme tersebut semakin diperkuat melalui penyelenggaraan Workshop Percepatan Pengembangan Ekosistem Industri dan Riset Semikonduktor Nasional yang menjadi wadah strategis bagi konsolidasi pemangku kepentingan. Kolaborasi antara Danantara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan menjadi bukti nyata bahwa pendekatan pembangunan industri kini mengedepankan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Pendekatan ini menjadi krusial mengingat industri semikonduktor merupakan sektor dengan tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan integrasi lintas disiplin.

Dukungan pemerintah juga terlihat jelas dalam komitmen memperkuat regulasi dan standardisasi sebagai fondasi percepatan industri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menilai bahwa pemerintah siap memberikan dukungan penuh agar pengembangan industri semikonduktor dapat bergerak dari tahap riset menuju tahap komersial. Penekanan pada pentingnya kejelasan produk prioritas, desain, serta peta jalan pengembangan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial, melainkan dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Brian memandang bahwa industri harus berada di garis depan dalam mendorong realisasi investasi dan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan memiliki kelayakan ekonomi. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan nasional, di mana riset tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan kebutuhan pasar. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian tetap berperan sebagai pusat inovasi, sementara sektor industri menjadi motor penggerak dalam mengakselerasi adopsi teknologi dan memperluas skala produksi.

Langkah strategis ini juga selaras dengan visi besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri berbasis teknologi tinggi. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan menjadi kebutuhan mendesak agar daya saing nasional dapat meningkat secara signifikan. Industri semikonduktor menjadi salah satu sektor kunci yang mampu mendorong lompatan tersebut, mengingat perannya yang vital dalam berbagai sektor, mulai dari elektronik, otomotif, hingga pertahanan.

Kehadiran Danantara sebagai penggerak dalam ekosistem ini menjadi penting karena mampu menjembatani kebutuhan antara riset dan industri. Dengan pendekatan kolaboratif, Danantara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai akselerator yang memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki arah yang jelas dan berdampak nyata. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan didukung oleh institusi yang memiliki kapasitas teknis dan visi jangka panjang.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan industri semikonduktor nasional juga memiliki implikasi strategis terhadap kemandirian teknologi. Di tengah ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok global, kemampuan suatu negara untuk memproduksi komponen teknologi secara mandiri menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, investasi pada sektor ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diprioritaskan.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi lintas sektor yang kuat, serta komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun fondasi industri semikonduktor yang tangguh. Danantara, sebagai bagian dari ekosistem tersebut, telah menunjukkan peran strategisnya dalam mengorkestrasi kolaborasi dan mempercepat realisasi program. Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya menghasilkan produk yang kompetitif, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Optimisme terhadap masa depan industri semikonduktor Indonesia bukanlah tanpa dasar. Dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia tengah menapaki jalur yang tepat untuk menjadi bagian penting dalam peta industri global. Danantara telah membuka jalan, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa bergerak bersama untuk memastikan bahwa peluang ini dapat diwujudkan menjadi kekuatan nyata bagi kemajuan Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

JAKARTA — Geliat ekonomi masyarakat yang meningkat pesat di penghujung Maret 2026 menjadi berkah tersendiri bagi jutaan pelaku UMKM di berbagai daerah. Di tengah derasnya arus perputaran uang, pemerintah pun bergerak menyiapkan peta jalan agar momentum ini tak hanya sekadar musiman.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memproyeksikan perputaran uang pada periode mudik tahun ini bisa menembus angka Rp161,88 triliun, didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat yang mencapai 143,9 juta pemudik atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia.

“Jika per keluarga membawa uang sebesar Rp4.125.000, naik 10 persen dari tahun 2025, maka potensi perputaran uang mencapai Rp148,39 triliun, naik sekitar 8 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Sarman.

Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada warung makan yang kehabisan stok, lapak oleh-oleh yang diserbu pembeli, hingga pengrajin lokal yang lembur memenuhi pesanan. Sektor pariwisata dan UMKM daerah diprediksi merasakan lonjakan omzet signifikan, khususnya dari perdagangan makanan, minuman, suvenir, dan produk khas daerah.

Konsumsi rumah tangga secara keseluruhan diperkirakan tumbuh 10–15 persen, yang pada gilirannya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2026.
Untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat, Sarman menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.

“Yang paling penting, pemerintah dapat menjaga psikologi masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa ketersediaan BBM dan gas selalu terpenuhi, sehingga masyarakat tidak ragu membelanjakan uangnya di daerah masing-masing,” tegasnya.

Namun pemerintah sadar, lonjakan sesaat belum cukup. Dibutuhkan sistem yang membuat UMKM benar-benar tumbuh berkelanjutan. Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat UMKM sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah ketiadaan tolok ukur yang jelas soal UMKM “naik kelas”. Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, menyerukan perlunya definisi yang konkret.

“Apakah naik kelas berarti bertambahnya jumlah pegawai, aset, omzet, atau meningkatnya literasi keuangan pelaku usaha?” ujar Tina, mendorong pemerintah segera merumuskan kriteria yang terukur.

Pemerintah juga menyoroti proporsi wirausaha perempuan di Indonesia yang masih berada di kisaran 37 persen, serta mendorong pentingnya legalitas usaha lewat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.

Perputaran uang yang besar kini bertemu dengan kebijakan yang makin terarah. Bagi jutaan pelaku UMKM, inilah saat yang tepat untuk bukan sekadar bertahan — tetapi benar-benar naik kelas.

Oleh: Rama Aditya

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan inklusif terus diperkuat melalui program Sekolah Rakyat (SR) yang kini semakin dirasakan manfaatnya di berbagai daerah. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap siswa Sekolah Rakyat melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan langsung para peserta didik.

Hingga saat ini, sedikitnya sembilan Sekolah Rakyat telah terlibat dalam berbagai kegiatan di sejumlah wilayah, mulai dari Bangkalan, Kediri, Lamongan, Pamekasan, Mojokerto, Banyuwangi, Tuban, Jombang hingga Gresik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan cakupan program tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu dapat merasakan manfaatnya.

Khofifah menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya untuk memberikan akses pendidikan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Ia berpandangan bahwa perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah menjadi faktor penting dalam menumbuhkan semangat belajar serta optimisme siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam berbagai kegiatan, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga turut berkontribusi melalui penampilan seni seperti hadrah. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan berupa perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.

Interaksi langsung antara pemimpin daerah dan siswa turut memberikan dampak psikologis positif, terutama bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi sederhana. Salah satu siswa di Bangkalan mengungkapkan rasa bangganya dapat bertemu langsung dengan gubernur, yang menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi tambahan untuk terus belajar.

Para siswa juga merasakan perubahan signifikan sejak bergabung dengan Sekolah Rakyat. Mereka menilai program ini tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, sikap positif, serta dorongan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Lingkungan sekolah yang suportif dengan peran aktif guru turut menciptakan suasana belajar yang kondusif dan penuh perhatian.

Secara nasional, perhatian terhadap program Sekolah Rakyat juga ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru, Riau, guna memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya, Menko Polkam menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif memantau perkembangan program tersebut untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan serta tujuan awal program dapat tercapai secara optimal.

Ia juga mengapresiasi perkembangan SRMA 31 Pekanbaru yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut, pemerintah menilai Sekolah Rakyat sebagai bagian strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program ini diyakini mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menko Polkam juga mendorong para siswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal, mengingat pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan masa depan. Di sisi lain, peran guru dinilai sangat krusial sebagai ujung tombak dalam membentuk karakter dan mental generasi muda. Para pendidik diharapkan mampu membimbing siswa dengan penuh dedikasi, termasuk dalam membangun sikap dan perilaku yang positif.

Sementara itu, pihak sekolah di Pekanbaru menyampaikan bahwa saat ini terdapat puluhan siswa dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan dengan sistem berasrama. Proses pembelajaran berlangsung secara intensif, tidak hanya di kelas, tetapi juga melalui pembinaan di lingkungan asrama, yang dinilai mampu mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa.

Para siswa mengakui bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu mereka, terutama karena fasilitas pendidikan yang disediakan secara lengkap. Program ini dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Keberhasilan implementasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah juga tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Sinergi tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan agar program Sekolah Rakyat dapat terus berkembang. Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan kurikulum berbasis karakter menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Secara keseluruhan, program Sekolah Rakyat kini semakin menunjukkan peran strategisnya sebagai solusi dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membentuk generasi muda yang berdaya saing dan berkarakter. Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Analis Sosial dan Pendidikan