Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi petani dan nelayan melalui pembentukan koperasi desa yang benar-benar operasional. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan sedikitnya 28.000 koperasi desa dapat berfungsi penuh dalam beberapa bulan ke depan, lengkap dengan infrastruktur distribusi dan penyimpanan hasil produksi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Presiden menekankan, koperasi yang dibangun bukan sekadar lembaga administratif, melainkan entitas ekonomi yang memiliki fasilitas nyata untuk menopang aktivitas produksi desa.

“Nanti beberapa bulan lagi akan kita wujudkan minimal 28.000 koperasi. Di tiap desa, koperasi yang operasional, punya gudang, punya cold storage, dan akan punya dua truk masing-masing koperasi,” ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjelaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih dirancang untuk memutus mata rantai ketergantungan petani dan nelayan terhadap tengkulak maupun perantara. Selama ini, keterbatasan sarana distribusi dan penyimpanan membuat hasil panen rakyat kerap dijual murah atau bahkan terbuang.

“Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Kalau belum bisa dijual, disimpan dalam gudang. Koperasi bisa kirim sendiri hasil panennya,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, sistem koperasi yang terintegrasi dengan gudang dan armada angkut akan memberi kepastian pasar bagi rakyat. Petani dan nelayan tidak lagi harus menunggu pembeli datang ke desa atau bergantung pada tengkulak yang menentukan harga. Dengan koperasi, hasil produksi bisa dikelola, disimpan, dan dikirim langsung sesuai kebutuhan pasar.

“Dulu menunggu siapa yang mau ambil. Tengkulaklah, perantara lah, sekarang tidak,” kata Prabowo.

Selain sektor pertanian, Prabowo juga menyoroti pengembangan desa-desa nelayan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional. Ia menilai, ikan segar merupakan sumber protein yang terjangkau dan sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita akan bikin desa-desa nelayan sehingga rakyat kita akan dapat ikan segar penuh protein, yang harganya mungkin setengah dari daging,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, pemenuhan asupan protein bagi seluruh keluarga Indonesia merupakan cita-cita besar pemerintah. Melalui penguatan koperasi desa dan desa nelayan, ia ingin memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi setiap hari.

“Tiap keluarga Indonesia harus makan lauk protein tiap hari. Itu cita-cita Pemerintah Republik Indonesia. Itu cita-cita saya,” pungkas Prabowo. *

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan dimulainya perang terhadap sampah sebagai bagian integral dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendorong ekonomi hijau.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Senin (2/2/2026), Prabowo menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar urusan estetika, tetapi tantangan strategis yang harus diatasi bersama seluruh elemen bangsa.

“Sampah ini jadi masalah, diproyeksi hampir titik sampah akan over capacity di 2028 bahkan lebih cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau program Waste to Energy. Proyek ini rencananya akan dibangun di 34 titik pada kabupaten/kota, yang akan mulai groundbreaking dalam beberapa bulan ke depan dan ditargetkan beroperasi penuh dalam dua tahun.

“Penyelesaian masalah sampah kita butuh kerja sama pemerintah pusat pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat pemerintah pusat yang akan memimpin saudara-saudara sekalian,” ungkapnya.

Disamping itu, Presiden juga akan meluncurkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik Indah (ASRI) untuk penanganan sampah nasional serta menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Kepala Negara menuturkan, wujud gerakan itu adalah kegiatan kerja bakti atau gotong royong (korve). Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah, melainkan di lingkungan kantor dan instansi pemerintahan.

“Wujudnya tadi semua instansi pemerintahan harus memimpin korve, kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk sampah,” jelas Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan sampah tidak boleh menunggu karena menyangkut langsung kepentingan rakyat dan kelangsungan ekonomi berbasis pariwisata.

Menurut Prabowo, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja dan paling efisien dari sisi biaya pembangunan, namun akan runtuh bila lingkungan tidak terjaga.

Respons pemerintah terhadap tantangan sampah didukung oleh sejumlah pejabat. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung menyebut bahwa proyek PLTSa banyak dilirik oleh sejumlah investor dari sejumlah negara.

Menurut dia, pihaknya bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saat ini tengah melakukan identifikasi mitra teknologi untuk memastikan proyek tersebut berjalan efisien. Setidaknya ada tiga negara yang tertarik untuk terlibat dalam proyek PLTSa ini.

“Pemilihan mitra akan mempertimbangkan teknologi yang mampu menghasilkan energi paling efisien. Selain itu, memiliki mekanisme kerja sama yang memungkinkan listrik dari PLTSa diserap oleh PLN sebagai offtaker,” pungkasnya.

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri non-blok sekaligus memperkuat kemandirian nasional sebagai langkah strategis melindungi rakyat dari meningkatnya ancaman global. Sikap tersebut dinilai krusial di tengah ketidakpastian geopolitik, termasuk potensi konflik berskala besar.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan pecahnya Perang Dunia III yang bahkan telah disimulasikan dengan skenario penggunaan senjata nuklir.

“Kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari tidak hanya satu atau dua tahun saja. Para ahli mengatakan bisa winternya puluhan tahun,” ungkap Prabowo Senin, (2/2).

Sebagai penerus mandat para pendiri bangsa, Prabowo menegaskan Indonesia memilih tidak berpihak pada kekuatan mana pun dalam percaturan global.

“Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah seribu lawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, apalagi satu musuh kita garis kita. Kita sungguh-sungguh tidak mau terlibat dalam pakta. Kita sungguh-sungguh bersahabat dengan semua,” terang Prabowo.

Ia mengakui konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah Indonesia harus siap menghadapi ancaman tanpa bergantung pada negara lain. Karena itu, semangat berdikari menjadi fondasi menjaga kedaulatan.

“Hal yang berlaku di dunia ini adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita. Jadi sebagai presiden sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah harus jaga rakyat ini,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kebijakan realistis dalam menjaga keamanan nasional. “Untuk melindungi rakyat Indonesia, kita tidak bisa emosional. kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. Karena kita tidak mau berperang, kita harus siap berperang. Kita tidak niat mengancam siapa-siapa tetapi mereka selalu mau ganggu kita,” jelasnya.

Sementara itu, diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama ini diyakini mampu menegaskan posisi Indonesia di panggung internasional. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut diplomasi aktif tersebut membuat Indonesia semakin disegani serta membuka kerja sama strategis di berbagai sektor penting. ****

Bogor — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki kekuatan fundamental untuk menghadapi berbagai dinamika global. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimistis, bersatu, dan percaya pada kemampuan nasional dalam menjaga stabilitas serta melanjutkan pembangunan berkelanjutan.

Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan bahwa di mata dunia internasional, Indonesia kerap diragukan sebagai sebuah negara bangsa. Bahkan, Indonesia sering disebut sebagai “an impossible nation” negara yang dianggap mustahil dapat bertahan dan bersatu karena memiliki ratusan kelompok etnis, ras, agama, serta bahasa.

“Banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. How can so many ethnic groups, races, and religions be united?” ujar Presiden Prabowo.

Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa anggapan tersebut justru terbantahkan oleh realitas Indonesia hari ini. Di bawah kepemimpinan nasional yang kuat dan berorientasi pada kepentingan rakyat, Indonesia terbukti mampu menjaga persatuan, stabilitas politik, serta keharmonisan sosial di tengah kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa.

Menurut Presiden, keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan strategis nasional. Kemajemukan Indonesia menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun ketahanan nasional, memperkokoh persatuan, serta mempercepat pencapaian cita-cita besar bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara dengan sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, ras, agama besar, dan ratusan bahasa bisa berkumpul, bersatu, dan mengejar cita-cita bersama dalam satu kerangka negara kesatuan. Tapi Indonesia membuktikan itu semua,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menekankan peran strategis kepala daerah sebagai ujung tombak pemerintahan dalam menjaga persatuan dan menghadirkan keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

“Rakyat kita adalah rakyat yang baik, yang ingin hidup dalam ketenangan dan keharmonisan. Mereka mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Presiden.

Taklimat Presiden Prabowo tersebut menjadi penegasan arah kepemimpinan nasional yang menempatkan persatuan, optimisme, dan kepercayaan diri sebagai fondasi utama menghadapi tantangan global. Pemerintah memastikan Indonesia terus melangkah maju sebagai bangsa besar yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di tingkat dunia.

Bogor — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat arah besar pembangunan nasional dengan menekankan strategi transformasi bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat. Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02), Presiden menegaskan bahwa tujuan utama memastikan rakyat hidup layak dan sejahtera.

“Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya, makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dia punya penghasilan yang cukup,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, strategi transformasi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Dari keseluruhan agenda itu, swasembada pangan dan swasembada energi ditempatkan sebagai pilar utama kemandirian nasional.

“Kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan, tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” imbuhnya.

Selain pangan, Presiden menekankan pentingnya kemandirian energi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, terus mendorong optimalisasi sumber daya dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan luar.

“Swasembada energi, harus! Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa! Kita sudah hitung, tapi kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo, swasembada pangan dan energi juga menjadi kunci untuk membalik arus ekonomi agar manfaatnya lebih banyak dirasakan rakyat, terutama di daerah.

“Swasembada energi, swasembada pangan, baru kita harus mengubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan dan membalikkan antara lain dengan Makan Bergizi Gratis. Anak-anak kita harus makan cukup,” lanjutnya.

Dalam arahannya tersebut, Presiden juga menyinggung potensi besar Indonesia di sektor bioenergi, khususnya kelapa sawit. Ia menilai sawit tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai bahan baku energi strategis.

“Biodiesel bebas dari ketergantungan luar. Kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng,” ujarnya menambahkan.

Presiden bahkan menyoroti peluang pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai bahan baku energi hingga avtur.

“Jelantah bisa jadi bahan avtur,” katanya, sembari menegaskan prinsip utama kebijakan energi nasional.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional.

“Kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegasnya.

Melalui taklimat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah fondasi kemerdekaan ekonomi dan syarat utama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah dinamika global.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelestarian bangunan dan situs bersejarah sebagai fondasi jati diri bangsa di tengah percepatan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan cagar budaya yang menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia punya masa lalu yang pahit saat dijajah oleh kekuatan imperialis. Kala itu, rakyat pribumi diperlakukan sangat tidak manusiawi. Namun, bukti-bukti sejarah yang harusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda kini mulai hilang satu per satu,” kata Prabowo, saat taklimat Rakornas kepala daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Presiden Prabowo, bangunan bersejarah memiliki nilai strategis karena merekam perjalanan sejarah, pengorbanan, dan semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Oleh sebab itu, upaya pembangunan nasional harus berjalan seimbang dengan perlindungan warisan sejarah.

“Pembangunan nasional tidak boleh menghilangkan bangunan bersejarah demi gedung atau pabrik. Pelestarian sejarah adalah bentuk penghormatan kepada para pejuang dan bagian dari menjaga karakter bangsa,” tegas Prabowo.

Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan investasi, tetapi turut bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi warisan budaya dan sejarah di wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo menyoroti pembongkaran eks stasiun radio Bung Tomo di Jalan Mawar, Surabaya, padahal bangunan bersejarah tempat pidato 10 November 1945 tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Surabaya sejak 1998.

“Ke mana itu tempat-tempat bersejarah kita? Jangan sampai situs peninggalan sejarah hilang,” ujar Prabowo.

Pelestarian cagar budaya, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sejarah dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Dengan menjaga situs bersejarah, bangsa Indonesia dapat memastikan nilai perjuangan tetap hidup dan relevan di masa depan.

Presiden Prabowo menilai, pembangunan yang berkelanjutan harus berpijak pada kekuatan ekonomi, infrastruktur, serta pelestarian budaya dan sejarah. Sinergi tersebut diyakini akan memperkuat identitas nasional sekaligus memastikan pembangunan tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. [-RWA]

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara besar kerap menerapkan standar ganda dengan melanggar prinsip demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, dan perlindungan lingkungan yang selama ini mereka ajarkan kepada negara lain.

Menurutnya berangkat dari pengalaman sejarah Panjang, intervensi dan penjajahan, Indonesia didorong untuk bersikap waspada, memahami realitas dunia apa adanya, serta menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dengan kepemimpinan yang sadar sejarah dan berorientasi pada keadilan global.

Pada kesempatan yang sama, Presiden mengkritik negara-negara besar yang melanggar praktik-pratik yang mereka ajarkan, dari demokrasi hingga lingkungan hidup. Kritikan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Awalnya, Presiden Prabowo mengungkapkan, selama ratusan tahun, bangsa Indonesia diintervensi, diganggu, dan dijajah.

“Ini harus kita mengerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu,” ujar Prabowo.

“Kenapa saya katakan itu? Saudara-saudara, karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar, yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, menjaga lingkungan hidup, mereka melanggar apa yang mereka ajarkan,” lanjutnya.

Prabowo bilang, puluhan ribu wanita dan anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam.

“Di mana hak asasi manusia, di mana demokrasi yang mereka ajarkan, karena itu saudara-saudara kita sebagai pemimpin, kita harus waspada kita harus mengerti,” pungkasnya.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan kunci yang kini menjadi perhatian utama adalah penguatan Sekolah Rakyat sebagai instrumen negara untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Program ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan fondasi utama keadilan sosial dan mobilitas ekonomi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ia memandang bahwa negara tidak boleh membiarkan kemiskinan menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan bermutu. Presiden menilai bahwa negara harus hadir secara langsung untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi pusat pembentukan karakter dan penguatan nilai kebangsaan. Ia memandang bahwa pendidikan harus mampu membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral, berdisiplin, dan memiliki semangat kebangsaan. Menurut Presiden, pembangunan manusia yang utuh merupakan prasyarat bagi ketahanan nasional dan kemajuan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan kunci untuk memutus kemiskinan lintas generasi. Ia memandang bahwa tanpa intervensi negara yang kuat dan terarah, kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menerima bantuan jangka pendek, tetapi juga memperoleh bekal jangka panjang untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat.

Dalam kerangka kebijakan nasional, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa Sekolah Rakyat harus terintegrasi dengan program perlindungan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ia memandang bahwa pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi harus berjalan dalam satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural secara sistemik dan berkelanjutan.

Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan kepada keluarga miskin dan rentan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini terputus dari sistem pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi, geografis, maupun sosial. Menurutnya, negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional.

Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia memandang bahwa kurikulum dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi peserta didik, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dasar yang relevan untuk meningkatkan peluang hidup di masa depan. Menurutnya, pendidikan harus mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat miskin, bukan sekadar memenuhi standar administratif semata.

Lebih jauh, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi intervensi sosial yang lebih luas. Ia melihat bahwa melalui sekolah ini, pemerintah dapat mengintegrasikan layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemberdayaan keluarga secara lebih efektif. Pendekatan terpadu ini dinilai akan memperkuat dampak kebijakan pendidikan dalam memutus kemiskinan struktural dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dari perspektif pembangunan manusia, Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat paling rentan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Dengan memastikan akses pendidikan bagi kelompok miskin, negara membangun fondasi bagi terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing.

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

Secara keseluruhan, penguatan Sekolah Rakyat mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf, negara menegaskan komitmennya untuk melawan kemiskinan struktural secara sistemik dan berkelanjutan. Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam meraih masa depan yang lebih baik.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta — Pemerintah tengah merancang langkah strategis untuk menghadapi ancaman perang siber yang semakin nyata melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

Rencana ini dipandang sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat ketahanan nasional di ruang digital, seiring meningkatnya penggunaan informasi sebagai alat konflik non-konvensional yang dapat memengaruhi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Izha Mahendra mengungkapkan bahwa serangan informasi tersebut tidak hanya menyasar isu politik dan ideologi, tetapi juga telah merambah ke sektor ekonomi.

“Pemerintah saat ini tengah menyiapkan draf RUU tersebut,” ungkap Yusril.

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa Indonesia selama ini kerap menjadi sasaran pemberitaan dan narasi negatif dari pihak luar.

Rencana penyusunan RUU ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui ruang siber yang tak kasat mata. Oleh karena itu, langkah antisipatif melalui regulasi yang matang, mekanisme teknis yang kuat, serta komitmen terhadap demokrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional di era digital.

Ancaman disinformasi dan propaganda asing tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan masif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Arus informasi lintas batas yang begitu cepat membuat masyarakat rentan terpapar narasi provokatif yang dirancang untuk membentuk opini publik, memecah belah persatuan, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara.

Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, menilai pengawasan terhadap informasi propaganda dan disinformasi asing merupakan keniscayaan bagi negara berdaulat. Menurutnya, negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi ruang informasinya dari konten yang bersifat manipulatif dan provokatif.

“Kami dorong agar informasi yang bersifat propaganda dan provokatif disinformasi asing harus diawasi sebagai negara berdaulat. Namun, di sisi lain kebebasan pers jangan dibungkam,” ujar Sandri.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang disusun harus mampu membedakan secara tegas antara upaya perlindungan kedaulatan informasi dan pembatasan kebebasan berekspresi yang sah. Sandri menilai keberadaan petunjuk teknis yang jelas dan efektif justru lebih krusial dalam praktik penanggulangan disinformasi.

Tanpa mekanisme teknis yang kuat, regulasi berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan multitafsir di lapangan. Menurutnya, negara harus memiliki sistem deteksi, verifikasi, dan respons yang terukur agar propaganda asing dapat ditangani secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

---

*) Bayu Fauzan Nugroho

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser wajah ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman tidak lagi hadir secara kasat mata melalui agresi militer, melainkan menyusup secara sistematis melalui manipulasi informasi, distorsi fakta, dan propaganda asing yang terstruktur. Disinformasi kini menjadi senjata strategis yang bekerja di ruang digital, menargetkan persepsi publik, memecah kohesi sosial, dan melemahkan legitimasi negara. Dalam konteks inilah negara dituntut memperkuat pertahanan non-militer sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan nasional.

Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap serangan informasi. Jumlah pengguna internet yang besar, ditambah dengan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, menciptakan ekosistem yang mudah disusupi narasi menyesatkan. Disinformasi tidak lagi bersifat insidental, melainkan dirancang secara terorganisir dengan tujuan politik, ideologis, dan geopolitik tertentu. Jika dibiarkan tanpa kerangka hukum yang memadai, ruang publik digital akan menjadi arena bebas bagi aktor asing untuk memengaruhi arah kebijakan dan opini nasional.

Kesadaran inilah yang melandasi langkah pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa RUU tersebut bertujuan menangkal berbagai bentuk disinformasi dan propaganda yang secara spesifik diarahkan kepada Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa negara tidak sedang bereaksi berlebihan, melainkan menjalankan fungsi protektifnya terhadap kepentingan strategis nasional. Negara hadir untuk melindungi ruang informasi dari infiltrasi yang merusak.

Penekanan Prasetyo pada tanggung jawab platform digital menjadi poin krusial dalam perdebatan publik. Selama ini, platform daring kerap berlindung di balik dalih netralitas teknologi, sementara dampak sosial dan politik dari konten yang disebarkan diabaikan. Pemerintah menilai bahwa kebebasan digital tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban, ruang digital berpotensi berubah menjadi instrumen destruktif yang merugikan kepentingan nasional.

Lebih jauh, pemerintah membaca perkembangan kecerdasan buatan sebagai tantangan serius dalam perang informasi modern. Teknologi AI memungkinkan produksi konten palsu dalam skala besar, cepat, dan sulit dideteksi. Jika tidak diantisipasi secara hukum, kecanggihan teknologi justru akan mempercepat degradasi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, RUU ini dirancang sebagai respons preventif, bukan sekadar alat penindakan setelah kerusakan terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menempatkan RUU ini dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa banyak informasi keliru dari pihak luar mengenai kondisi Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan propaganda untuk menyudutkan negara. Narasi-narasi tersebut kerap dibangun tanpa dasar objektif, namun dikemas sedemikian rupa untuk membentuk opini global yang merugikan posisi Indonesia. Situasi ini menuntut respons negara yang tegas dan terukur.

Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera memikirkan pembentukan RUU ini menunjukkan kesadaran strategis di tingkat tertinggi. Presiden memahami bahwa kekuatan negara di era modern tidak hanya ditentukan oleh senjata dan pasukan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola informasi. Ketahanan nasional akan rapuh apabila persepsi publik terus-menerus digerus oleh propaganda asing. Dengan demikian, RUU ini merupakan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Yusril juga menegaskan bahwa regulasi semacam ini bukanlah hal baru dalam praktik global. Banyak negara demokrasi telah memiliki undang-undang untuk menangkal disinformasi dan propaganda asing yang mengancam kepentingan nasional mereka. Fakta ini mematahkan anggapan bahwa regulasi informasi identik dengan otoritarianisme. Justru sebaliknya, negara yang membiarkan ruang informasinya tanpa perlindungan hukum akan kehilangan kendali atas narasi nasionalnya sendiri.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan dukungan tegas terhadap inisiatif pemerintah. Ia menilai bahwa ancaman disinformasi saat ini bersifat masif, sistemik, dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan parsial. Apresiasi DPR menunjukkan bahwa RUU ini tidak lahir dari kehendak sepihak eksekutif, melainkan dari kesadaran kolektif negara. Kesamaan pandangan ini penting untuk memastikan legitimasi politik dalam proses pembentukan undang-undang.

Sukamta secara khusus menyoroti pentingnya perbedaan antara misinformasi dan disinformasi dalam RUU tersebut. Perbedaan ini menjadi fondasi agar regulasi tidak bersifat represif dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Disinformasi yang dilakukan secara sadar, terorganisir, dan bertujuan merusak kepentingan nasional memang harus ditindak tegas. Tanpa batasan yang jelas, negara berisiko gagal membedakan antara kesalahan informasi dan kejahatan informasi.

Secara strategis, RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing harus dipahami sebagai instrumen pertahanan non-militer yang esensial. Serangan informasi mampu melumpuhkan negara tanpa perlu konflik bersenjata. Ketika kepercayaan publik runtuh, stabilitas politik terganggu, dan persatuan nasional terpecah, maka pertahanan militer menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan informasi merupakan kebutuhan mendesak, bukan pilihan.

Dukungan publik terhadap penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menjadi kunci keberhasilannya. Masyarakat perlu melihat regulasi ini sebagai upaya melindungi kepentingan bersama, bukan ancaman terhadap kebebasan. Dengan dukungan kolektif, Indonesia dapat membangun instrumen pertahanan non-militer yang kuat, adaptif, dan mampu menjaga kedaulatan di tengah perang informasi global.

*) Pemerhati Ketahanan Informasi Nasional