Kategori: Uncategorized

  • Zonasi Penghasilan dan Upaya Membuat Rumah Subsidi Lebih Realistis

    *) Oleh : Anto Wiratama

    Perumahan yang layak dan terjangkau masih menjadi kebutuhan mendasar bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali tidak sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini membuat program rumah subsidi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akses hunian yang lebih merata. Dalam perkembangannya, pemerintah mulai mendorong penerapan zonasi penghasilan sebagai salah satu upaya untuk menyesuaikan batas penerima rumah subsidi berdasarkan kondisi ekonomi di setiap daerah. Langkah ini dinilai dapat membuat kebijakan perumahan menjadi lebih realistis karena kemampuan finansial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia tidak selalu sama.

    Selama ini, batas penghasilan penerima rumah subsidi cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat umum secara nasional. Padahal, biaya hidup, tingkat upah, dan harga properti di setiap daerah memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penghasilan yang dianggap cukup tinggi di suatu daerah belum tentu memiliki daya beli yang sama di kota besar dengan biaya hidup yang lebih mahal. Oleh karena itu, penerapan zonasi penghasilan dapat menjadi solusi yang lebih adil. Dengan adanya pengelompokan berdasarkan wilayah, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pembiayaan rumah dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memiliki hunian yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi setempat.

    Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan konsep zonasi penghasilan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemampuan masyarakat dengan harga rumah yang tersedia di masing-masing daerah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menetapkan batas penghasilan penerima rumah subsidi secara lebih fleksibel. Misalnya, masyarakat yang bekerja di wilayah metropolitan dengan biaya hidup tinggi dapat memperoleh batas penghasilan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Dengan demikian, kebijakan rumah subsidi tidak lagi menggunakan ukuran yang seragam, melainkan mempertimbangkan karakteristik ekonomi setiap wilayah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

    Penerapan zonasi penghasilan juga dapat memberikan kepastian bagi para pengembang perumahan dalam menyediakan rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selama ini, terdapat daerah yang memiliki permintaan tinggi terhadap rumah subsidi, namun terbatas oleh aturan penghasilan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat setempat. Dengan sistem yang lebih adaptif, pengembang dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ketersediaan rumah subsidi pun berpotensi meningkat karena adanya kepastian pasar yang lebih jelas. Pada akhirnya, masyarakat memiliki pilihan hunian yang lebih banyak dengan harga yang tetap terjangkau.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Pedesaan, Thomas Jusman mengatakan selain membantu masyarakat memperoleh rumah, kebijakan yang lebih realistis juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar karena melibatkan berbagai industri pendukung, mulai dari bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga tenaga kerja. Ketika pembangunan rumah subsidi meningkat, aktivitas ekonomi di berbagai sektor turut bergerak. Lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, sementara perputaran ekonomi lokal menjadi lebih dinamis. Dengan demikian, program rumah subsidi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia hunian, tetapi juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

    Thomas juga menilai bahwa penyesuaian zonasi penghasilan dan ukuran rumah subsidi merupakan langkah yang relevan dengan kondisi ekonomi dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di Indonesia. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan tentu tidak sama dengan daerah penyangga maupun wilayah berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih fleksibel akan membantu pemerintah memastikan bantuan perumahan benar-benar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memberikan ruang bagi pengembang untuk menghadirkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Endang Kawidjaja, menilai bahwa revisi ukuran rumah subsidi akan memperluas pilihan bagi masyarakat MBR. Dengan adanya variasi tipe, masyarakat dapat memilih rumah sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Menurutnya, fleksibilitas tersebut akan membuat program rumah subsidi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung target pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan yang lebih realistis diharapkan mampu menciptakan pemerataan akses hunian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai daerah

    Pada akhirnya, zonasi penghasilan merupakan upaya untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang lebih realistis, adaptif, dan berkeadilan. Perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar program rumah subsidi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan dukungan data yang akurat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif, kebijakan ini berpotensi memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Harapannya, semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat memiliki hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    )* Penulis adalah Kontributor Angkasa Media Satu

  • Pemerintah Perkuat Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan, Monitoring, dan Koordinasi Lintas Lembaga

    Jakarta — Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan yang semakin komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan integritas, peningkatan pengawasan dan monitoring, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga.

    Pendekatan pencegahan dinilai semakin penting di tengah berkembangnya modus tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi antarlembaga dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono menegaskan pentingnya kolaborasi antara profesi hukum dan akuntansi forensik untuk mendukung penegakan hukum berbasis bukti.

    Menurutnya, penguatan kerja sama lintas profesi menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembuktian perkara korupsi dapat dilakukan secara lebih objektif, ilmiah, dan akurat.

    “Menemukan kerugian negara merupakan suatu hal, tetapi membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum adalah tantangan sesungguhnya,” tegas Agus.

    Ia menjelaskan bahwa penguatan metodologi, etika profesi, serta integrasi antara penegak hukum, auditor, dan akuntan forensik menjadi kunci dalam memastikan setiap perkara korupsi dapat diproses secara transparan dan berkeadilan.

    Selain memperkuat aspek penegakan hukum, pemerintah juga mengedepankan pendidikan sebagai instrumen utama pencegahan korupsi.

    KPK bersama Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas yang ditujukan bagi lebih dari 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.

    “Yang kita bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu menjangkau jutaan aparatur negara secara luas dan konsisten,” ujar Setyo.

    Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum semata, melainkan harus dimulai dari pembentukan karakter, kesadaran, dan budaya integritas yang kuat di lingkungan birokrasi.

    Upaya pencegahan korupsi juga diperkuat dari sektor pendidikan melalui pengawalan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas.

    KPK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong terciptanya proses penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan bebas dari praktik suap maupun gratifikasi.

    Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda, menegaskan bahwa pengawasan yang ketat menjadi instrumen penting dalam menutup berbagai celah penyimpangan yang berpotensi terjadi selama proses penerimaan murid baru.

    “Kita soroti tiga celahnya, yaitu penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi. Ketika kami terjun langsung di Jakarta, transparansinya sudah baik, tetapi masih ada ekspektasi dari pihak-pihak yang tidak lolos SPMB sehingga ada oknum yang mencoba memanfaatkan celah tersebut,” ujar Linda.

    Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

  • Pemerintah Kawal Program Prioritas agar Bebas Korupsi dan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal serta terhindar dari praktik penyimpangan anggaran. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikelola secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan.

    “Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” kata Gibran

    Ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola program prioritas menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain fokus pada pelaksanaan MBG, pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

    Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada kalangan mahasiswa yang memberikan masukan secara konstruktif terhadap berbagai program pemerintah. Menurutnya, partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi elemen penting dalam mendorong perbaikan kebijakan.

    “Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujarnya.

    Dalam kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia, Wakil Presiden turut mengajak perwakilan mahasiswa untuk melihat langsung implementasi berbagai program prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pengawasan sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan.

    Di sisi lain, Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai pengawasan yang ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan agar tujuan utama peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai.

    “Jangan sampai yang menikmati program ini justru pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujar Rapidin dalam kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Kabupaten Samosir.

    Menurutnya, program tersebut harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran sehingga manfaat program tidak dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran.

    Komitmen pemerintah pusat dan dukungan legislatif menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program prioritas nasional menjadi agenda penting dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memastikan berbagai program strategis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

  • Pemberantasan Korupsi dan Komitmen Menjaga Uang Rakyat

    Oleh: Fahri Aditya Nugraha)*

    Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemberantasan korupsi kembali menjadi salah satu perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara menunjukkan konsistensi dalam upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Penguatan sistem pengawasan, digitalisasi tata kelola, serta penegakan hukum yang tegas menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

    Komitmen menjaga uang rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pendekatan represif terhadap pelaku korupsi, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang lebih sistematis. Pemerintah bersama lembaga terkait terus mendorong perbaikan tata kelola anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan berbasis data, serta pemanfaatan sistem digital untuk meminimalisasi celah penyimpangan dalam administrasi pemerintahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi semakin diarahkan pada sistem yang lebih preventif dan terstruktur.

    Penguatan sistem pengawasan juga terlihat dari meningkatnya sinergi antar lembaga negara dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. Kolaborasi ini memastikan setiap proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi menjadi prinsip utama yang terus ditekankan karena keterbukaan informasi publik dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem yang semakin terbuka, ruang praktik korupsi dapat terus dipersempit.

    Pemanfaatan teknologi digital turut menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas pemerintahan. Digitalisasi layanan publik dan pengelolaan anggaran menciptakan jejak data yang lebih jelas, sehingga setiap transaksi dan keputusan administratif dapat dilacak dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Transformasi digital ini diharapkan membangun ekosistem pemerintahan yang lebih bersih dan responsif.

    Penguatan integritas aparatur negara juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan agenda pemberantasan korupsi. Pembinaan etika birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanaman nilai integritas menjadi strategi jangka panjang untuk membangun budaya kerja yang bersih. Jabatan publik dipandang sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga nilai tersebut terus diperkuat dalam berbagai kebijakan pembinaan aparatur.

    Sejalan dengan itu, perhatian terhadap pentingnya pencegahan korupsi dari internal pemerintahan kembali ditegaskan. Dalam konteks ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan telah menegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional. Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan bahwa perlawanan terhadap korupsi merupakan tugas berat yang harus dimulai dari jajaran pemerintah yang tengah diberi amanat.

    Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi kepada seluruh jajarannya. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara terus-menerus mengingatkan jajarannya tentang salah satu tugas berat, yaitu melawan tindak pidana korupsi. Komitmen ini menjadi landasan bagi setiap pejabat untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik ilegal. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan keras terhadap siapa pun, termasuk pejabat, yang mencoba menyalahgunakan uang rakyat.

    Dampak dari berbagai langkah penguatan sistem tersebut mulai terlihat dari meningkatnya efektivitas pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Nilai aset yang berhasil diselamatkan kembali ke kas negara menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pengembalian hak negara untuk kepentingan pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    Keberhasilan menjaga keuangan negara juga tidak terlepas dari meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Masyarakat kini memiliki akses lebih luas untuk memperoleh informasi dan melaporkan dugaan penyimpangan. Partisipasi ini memperkuat sistem pengawasan yang lebih inklusif, di mana masyarakat berperan aktif menjaga integritas negara.

    Selain itu, pendidikan antikorupsi terus diperluas sebagai upaya jangka panjang membangun kesadaran kolektif. Penanaman nilai kejujuran sejak dini di lingkungan pendidikan diharapkan membentuk generasi yang berintegritas dan memahami pentingnya menjaga uang negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa.

    Dalam dinamika pembangunan nasional, keberlanjutan program pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, berbagai upaya penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perbaikan tata kelola pemerintahan penting untuk terus dilakukan demi memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

    Pemberantasan korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga kualitas pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara yang bebas dari penyimpangan akan memastikan sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, efektif, dan dipercaya publik dapat terus diperkuat.

    *) Penulis adalah Content Writer di Garuda Loka Konsultan Hukum

  • Berantas Korupsi: Program Rakyat Harus Bersih dari Kebocoran Anggaran

    Oleh: Dhita Karuniawati )*

    Program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi amanat konstitusi. Namun, tujuan mulia tersebut akan kehilangan makna apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, kebocoran anggaran, atau praktik korupsi yang justru merugikan rakyat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam setiap program yang menggunakan uang negara.

    Belakangan, perhatian publik tertuju pada berbagai sorotan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sejatinya merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, ketika muncul dugaan penyalahgunaan anggaran, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut tata kelola administrasi, melainkan menyentuh hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dilindungi negara.

    Korupsi dalam program sosial memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan penyimpangan pada sektor lain. Setiap rupiah yang bocor berarti berkurangnya manfaat yang diterima masyarakat. Dalam konteks program gizi, kebocoran anggaran dapat berdampak langsung pada kualitas makanan, jumlah penerima manfaat, hingga keberlanjutan program itu sendiri. Akibatnya, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

    Sejumlah kalangan menilai bahwa dugaan korupsi dalam program yang diperuntukkan bagi rakyat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Pandangan tersebut muncul karena konstitusi menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Ketika anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik disalahgunakan, maka bukan hanya aturan hukum yang dilanggar, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sorotan tersebut mendorong pentingnya tindakan tegas agar setiap penyimpangan dapat diusut secara transparan dan tuntas.

    Anggota DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan pentingnya menjaga program rakyat agar tetap berjalan sesuai tujuan awal. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan sosial yang sangat penting, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat. Karena itu, menurutnya, program tersebut tidak boleh kehilangan manfaat akibat lemahnya tata kelola atau adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ia mendukung langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, moratorium, serta audit investigatif guna memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

    Firman mengatakan bahwa program sosial harus kembali difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

    Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghentikan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Justru sebaliknya, penegakan hukum harus dilakukan agar program yang baik dapat berjalan lebih efektif dan memperoleh kembali kepercayaan publik. Program rakyat dan pemberantasan korupsi bukanlah dua agenda yang saling bertentangan, melainkan dua hal yang harus berjalan beriringan.

    Hal senada juga berkembang di tengah masyarakat. Berbagai elemen sipil menilai bahwa jika terdapat oknum yang terbukti melakukan penyimpangan, maka yang harus dihentikan adalah praktik korupsinya, bukan program yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dukungan terhadap keberlanjutan program sosial tetap kuat selama pemerintah mampu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.

    Ketua DPRD Jember Achmad Halim mengatakan pihaknya mendukung program-program prioritas pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka yang harus dibenahi adalah tata kelolanya, bukan menghentikan programnya.

    Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kasus-kasus dugaan korupsi dalam program sosial memberikan pelajaran penting bahwa pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Banyak kasus korupsi terjadi bukan hanya karena lemahnya penindakan, tetapi juga karena minimnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi dalam pengadaan, serta rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran.

    Oleh sebab itu, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses monitoring program. Transparansi anggaran menjadi prinsip utama agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima program.

    Selain itu, aparat penegak hukum terus menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap penyalahgunaan anggaran ditindak secara profesional dan transparan, maka legitimasi program pemerintah akan semakin kuat.

    Keberhasilan suatu program rakyat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Korupsi merupakan ancaman terbesar terhadap tujuan tersebut karena menggerus efektivitas program sekaligus merampas hak-hak rakyat.

    Karena itu, agenda pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari keberhasilan program pembangunan. Program rakyat harus terus berjalan, tetapi harus dipastikan bersih dari kebocoran anggaran, penyimpangan, dan praktik korupsi. Dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta penegakan hukum yang konsisten, setiap rupiah uang negara dapat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. Itulah esensi pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat dan menjalankan amanat konstitusi secara utuh.

    *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

  • Program Listrik Desa di Papua Hadirkan Terang dan Harapan Hingga Pelosok Negeri

    Papua- Program Listrik Desa di Papua terus menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan pegunungan. Kehadiran akses listrik di berbagai kampung yang sebelumnya belum menikmati penerangan menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.

    Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa perkembangan program listrik masuk Papua menunjukkan hasil yang positif, khususnya di kawasan pegunungan.

    “Perkembangan program listrik masuk Papua, khususnya di wilayah pegunungan, yang hari ini telah menjangkau lebih dari 200 desa,” ujar Maruli saat memberikan keterangan mengenai perkembangan program tersebut.

    Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa upaya menghadirkan akses energi hingga wilayah terpencil terus dilakukan secara bertahap. Di sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan penerangan, masyarakat kini mulai merasakan manfaat listrik untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

    Selain menyentuh kawasan permukiman, dukungan penyediaan energi listrik juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. PT PLN (Persero) melakukan peningkatan kapasitas listrik di RSUD Kwaingga, Kabupaten Keerom, guna menunjang operasional berbagai fasilitas kesehatan modern yang terus dikembangkan.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penyediaan energi listrik yang andal.

    “Melalui penyediaan energi yang berkualitas dan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Papua. PLN senantiasa siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kehadiran listrik kami dapat terus mengakselerasi kelancaran operasional berbagai fasilitas publik,” katanya.

    Peningkatan kapasitas kelistrikan tersebut memungkinkan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Berbagai peralatan medis dan layanan kesehatan yang membutuhkan pasokan listrik stabil kini dapat beroperasi secara maksimal sehingga kualitas pelayanan kesehatan di daerah perbatasan terus meningkat.

    Program Listrik Desa di Papua pada akhirnya tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia. Akses listrik membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar pada malam hari, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

    Dengan semakin luasnya jangkauan elektrifikasi di berbagai wilayah pedalaman, harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan pun semakin besar. Kehadiran listrik menjadi simbol kemajuan sekaligus bukti bahwa pembangunan terus diupayakan agar dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok Papua.

  • Presiden Prabowo Dorong Akselerasi Listrik Desa, Wilayah 3T Jadi Prioritas

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

    Melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah berupaya memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) memperoleh akses listrik yang layak guna mendukung peningkatan kualitas hidup, pendidikan, serta produktivitas ekonomi.

    Langkah percepatan elektrifikasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu prioritas nasional.

    “Jadi, saya pikir ini listrik salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

    Menurut Bahlil, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum memperoleh akses listrik memadai karena lokasi yang jauh dari jaringan utama dan gardu induk. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah terpencil sering kali menghadapi tantangan dari sisi bisnis.

    “Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi, secara bisnis PLN tidak masuk. Maka, pemerintah harus hadir karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tetapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir memberikan listrik,” tutur Bahlil.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam menjalankan mandat pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik nasional.

    Menurutnya, perluasan infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif.

    “Melalui program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional,” jelas Darmawan.

    Pada 2026, pemerintah kembali meningkatkan cakupan program dengan target pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mewujudkan akses listrik yang merata hingga ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.

    Selain Program Lisdes, pemerintah juga memperkuat pemerataan akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar masyarakat prasejahtera. Program ini membantu rumah tangga yang berada di wilayah berlistrik namun belum mampu melakukan pemasangan sambungan listrik secara mandiri.

    “Program BPBL ini membantu menjembatani masyarakat yang sudah berada di wilayah berlistrik namun belum mampu melakukan penyambungan. Dengan hadirnya listrik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, mendukung pendidikan anak, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga,” kata Darmawan.

    [w.R]

  • Listrik Desa Papua Jadi Bukti Nyata Komitmen Pembangunan Hingga Pelosok Negeri

    Oleh : Loa Murib

    Pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur di kawasan perkotaan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dalam konteks tersebut, program listrik desa di Papua menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan nasional terus diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

    Papua memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pegunungan, akses transportasi yang terbatas, serta jarak antarkampung yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dasar. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat di wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses listrik yang berdampak pada aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

    Karena itu, hadirnya program listrik desa di berbagai wilayah Papua merupakan langkah strategis yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan daerah.

    Perkembangan positif terlihat dari semakin luasnya jangkauan program listrik di wilayah Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa program listrik masuk Papua, khususnya di kawasan pegunungan, telah menjangkau lebih dari 200 desa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya menghadirkan energi bagi masyarakat di daerah terpencil terus mengalami kemajuan.

    Pernyataan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan di Papua dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pihak. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mengatasi tantangan geografis yang selama ini menjadi kendala pembangunan.

    Kehadiran listrik memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Pada sektor pendidikan, penerangan yang memadai memungkinkan anak-anak belajar pada malam hari dengan lebih nyaman. Aktivitas belajar yang sebelumnya terbatas akibat minimnya penerangan kini dapat berlangsung dengan lebih baik, sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Di bidang ekonomi, listrik membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku usaha kecil dapat memperpanjang waktu operasional, memanfaatkan peralatan elektronik, serta mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang sebelumnya sulit dilakukan. Dengan demikian, listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

    Selain itu, pembangunan kelistrikan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik. Fasilitas pemerintah, sekolah, dan pusat layanan masyarakat dapat beroperasi secara lebih optimal ketika didukung oleh pasokan listrik yang andal. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

    Dampak positif tersebut juga terlihat pada sektor kesehatan. Dukungan kelistrikan yang memadai memungkinkan fasilitas kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di Kabupaten Keerom, peningkatan kapasitas listrik di RSUD Kwaingga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana infrastruktur energi mendukung pelayanan kesehatan.

    Dengan tersedianya pasokan listrik yang lebih besar dan lebih andal, berbagai fasilitas medis dapat beroperasi secara optimal. Peralatan kesehatan modern membutuhkan pasokan energi yang stabil agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, pembangunan kelistrikan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menegaskan bahwa penyediaan kelistrikan bagi sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penyediaan energi yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan bentuk komitmen dalam mendorong peningkatan pelayanan bagi masyarakat Papua.

    Pernyataan tersebut menegaskan bahwa listrik bukan hanya persoalan infrastruktur semata, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan energi yang andal akan memperkuat pelayanan kesehatan, mendukung operasional fasilitas publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

    Program listrik desa di Papua juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Selama ini, masyarakat di wilayah pedalaman sering menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar. Namun, melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan, kesenjangan tersebut secara bertahap dapat diperkecil.

    Keberhasilan menjangkau ratusan desa di wilayah pegunungan menunjukkan bahwa tantangan geografis bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong lahirnya kerja sama yang kuat antara berbagai pihak demi memastikan masyarakat memperoleh hak yang sama atas pembangunan.

    Ke depan, pembangunan kelistrikan di Papua perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Perluasan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil akan memberikan dampak positif terhadap pendidikan, kesehatan, perekonomian, serta kualitas pelayanan publik.

    Pada akhirnya, program listrik desa di Papua menjadi bukti nyata bahwa pembangunan nasional tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Cahaya yang kini hadir di berbagai pelosok Papua merupakan simbol hadirnya negara dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Melalui pemerataan akses energi, Papua memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    *Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

  • Listrik Desa dan Fondasi Pemerataan Pembangunan Nasional

    Oleh Karla Auliani )*

    Pembangunan nasional yang berkeadilan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur di pusat-pusat perkotaan. Ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan secara merata hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Maka program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Kehadiran listrik bukan sekadar menghadirkan cahaya di malam hari, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai peluang kemajuan masyarakat di daerah terpencil.

    Komitmen pemerintah untuk memperluas akses listrik hingga ke seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan satu pun warga negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati aliran listrik. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan program Lisdes dan BPBL sebagai salah satu prioritas strategis untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam menikmati layanan dasar.

    Kebijakan memperluas akses listrik ke pelosok merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani rakyat. Negara tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi dalam penyediaan layanan publik. Di banyak wilayah terpencil, pembangunan jaringan listrik memang membutuhkan investasi yang sangat besar dengan jumlah pelanggan yang relatif sedikit. Secara bisnis, proyek semacam itu mungkin tidak memberikan keuntungan yang menarik. Namun, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang menjadi kebutuhan hidup mereka.

    Langkah pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dari Rp3,6 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp10,3 triliun pada tahun 2026 memperlihatkan keseriusan dalam mempercepat elektrifikasi nasional. Pada tahun 2025, pembangunan kelistrikan telah direalisasikan di 1.361 lokasi yang terdiri dari desa dan dusun di berbagai wilayah Indonesia. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan listrik di ribuan desa dan dusun lainnya yang masih belum terjangkau. Dukungan anggaran yang lebih besar membuat pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan sekaligus memperluas jangkauan program BPBL bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Keberadaan listrik memiliki dampak yang sangat luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Di bidang pendidikan, listrik memungkinkan anak-anak belajar dengan lebih nyaman pada malam hari. Akses terhadap perangkat digital dan internet juga akan semakin terbuka sehingga memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda di daerah terpencil. Pada sektor kesehatan, listrik menjadi penunjang utama berbagai layanan medis. Dengan demikian, program Lisdes tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

    Dampak yang tidak kalah penting adalah penguatan ekonomi masyarakat desa. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa listrik bukan sekadar sumber penerangan, melainkan penggerak roda ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut sangat relevan mengingat banyak aktivitas ekonomi produktif yang bergantung pada ketersediaan energi. Kehadiran listrik memungkinkan berkembangnya usaha mikro dan kecil, industri rumah tangga, pengolahan hasil pertanian, perikanan, hingga berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Program Lisdes dan BPBL juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Selama ini, salah satu penyebab ketimpangan adalah perbedaan akses terhadap infrastruktur dasar. Daerah yang memiliki akses energi cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih mengalami keterbatasan listrik. Oleh karena itu, perluasan elektrifikasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menilai bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, akses listrik berkaitan erat dengan kemajuan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi desa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi antara pemerintah dan DPR dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui penyediaan energi yang berkeadilan.

    Sinergi antara pemerintah, parlemen, PLN, serta seluruh pemangku kepentingan akan menentukan keberhasilan upaya menghadirkan listrik bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Dukungan tersebut juga mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan yang inklusif memerlukan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan merata.

    Pada akhirnya, program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan. Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Kehadiran listrik membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan pembangunan. Ketika listrik menjangkau seluruh desa dan dusun di Indonesia, maka fondasi pemerataan pembangunan nasional akan semakin kokoh. Upaya pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, listrik tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga jembatan menuju Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera.

    )* penulis merupakan pengamat kebijakan energi

  • Puluhan Ribu Koperasi Desa Siap Beroperasi, Peluang Ekonomi Lokal Kian Terbuka

    JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan perkembangan positif sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    Pemerintah menilai program ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa jika target pembangunan 80 ribu unit koperasi dapat terealisasi pada 2029, maka program tersebut berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

    “Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari.

    Menurutnya, skema tersebut menjadikan KDKMP sebagai investasi sosial dan ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

    Kehadiran koperasi juga diharapkan memperluas akses warga terhadap berbagai kebutuhan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program KDKMP memiliki mekanisme pembiayaan tersendiri dan tidak bergantung langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun.

    Ia menjelaskan bahwa pembiayaan program berasal dari berbagai sumber, termasuk Agrinas, kredit perbankan Himbara, serta dukungan pemberdayaan melalui Dana Desa.

    “Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa,” katanya.

    Misbakhun menambahkan, pemerintah saat ini lebih mengutamakan kualitas operasional dibanding sekadar mengejar jumlah koperasi yang beroperasi.

    Hingga kini ribuan unit telah dibangun, namun pengoperasiannya dilakukan secara bertahap agar manfaat yang diberikan benar-benar optimal bagi masyarakat.

    Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi. Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi alternatif efektif dalam memperkuat ekonomi pedesaan.

    “Program ini sebenarnya kebijakan yang bagus, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi wilayah dan perencanaan,” kata Acuviarta.

    Menurutnya, keberhasilan koperasi harus ditopang kesesuaian dengan potensi daerah, tata kelola yang transparan, serta transformasi digital yang mampu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi.