Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dan dikelola dengan baik serta ruang dialog selalu terbuka untuk masyarakat. Hal itu menjadi hal positif bagi pemerintahan Prabowo karena pendekatan dialog selalu dikedepankan sehingga memperkuat resiliensi ataupun daya tahan demokrasi di Indonesia menjadi luar biasa.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan saat bertemu awak media di Jakarta.

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” ujar Iwan Setiawan.

Iwan menjelaskan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog). Di bawah kepemimpinan Prabowo, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.

Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.

“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” katanya.

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.

Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN.

Selain itu, lanjut Iwan, kepemimpinan tegas Prabowo tidak menutup ruang dialog. Ia menilai, pemerintah justru mengadopsi pendekatan ‘tanding narasi’ di ruang digital, di mana kritik dijawab dengan data dan penjelasan kebijakan.

Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Aparat keamanan dalam dua tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa,” ucap dia.

Menurut Iwan, kedewasaan demokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa legitimasi politik tidak dibangun melalui pembungkaman, tapi melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional.

“Kebebasan sipil di era ini bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai mesin koreksi agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.

Sementara hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana. Menurut dia sejauh ini pemerintah masih menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Kondisi tersebut menjadi pembeda dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang cenderung menutup ruang aspirasi sejak awal.

Ayip juga melihat sejumlah indikator yang menunjukkan praktik demokrasi masih berjalan dengan baik. Di antaranya adalah adanya pengakuan terhadap kritik publik, komitmen penegakan hukum, serta tidak adanya pembatasan secara sistemik terhadap kelompok oposisi maupun organisasi masyarakat sipil.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Melalui berbagai langkah strategis, pemerintah tidak hanya melakukan pembenahan kelembagaan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian penting dalam penguatan demokrasi nasional.

Komitmen tersebut terlihat dari instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan yang diawali dari institusi kepolisian. Langkah itu disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Jakarta sebagai bagian dari agenda pembenahan birokrasi dan penguatan institusi negara.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa Presiden menginginkan reformasi yang benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Menurutnya, arahan Presiden sangat jelas agar seluruh proses reformasi dibangun melalui partisipasi publik yang luas.

“Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” ujar Ahmad Dofiri.

Langkah tersebut, jelas Dofiri, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo membuka ruang demokrasi yang sehat dan konstruktif.

Menurutnya, pemerintah mendorong kritik, masukan, dan pengawasan publik sebagai bagian dari proses pembenahan negara, namun tetap dalam koridor menjaga stabilitas nasional dan tidak menjurus pada upaya delegitimasi terhadap institusi negara.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Presiden juga menyetujui penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar menjadi lembaga independen dengan kewenangan yang lebih kuat dalam pengawasan eksternal terhadap Polri.

“Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat,” kata Jimly Asshiddiqie.

Upaya reformasi tersebut sekaligus memperlihatkan arah pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Pemerintah juga memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai konstitusi dan mekanisme demokrasi yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden tetap mempertahankan mekanisme konstitusional dalam penunjukan Kapolri dengan melibatkan DPR RI.

“Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Tidak hanya di sektor hukum dan keamanan, reformasi pemerintahan era Prabowo juga menyasar penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha. Presiden secara tegas meminta deregulasi perizinan yang dinilai terlalu berbelit dan berpotensi menghambat investasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

“Permudah perizinan jangan persulit,” tegas Prabowo saat memberikan pengarahan di Kejaksaan Agung.

Pemerintah juga terus menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang bersih. Presiden meminta seluruh aparat melakukan pembenahan internal serta menghentikan praktik perlindungan terhadap aktivitas ilegal demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmen dalam menjaga semangat reformasi melalui penguatan demokrasi serta perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan berbangsa. Memasuki 28 tahun perjalanan reformasi, kebebasan pers dinilai tetap menjadi amanat penting yang harus dijaga agar ruang demokrasi di Indonesia terus tumbuh sehat dan terbuka.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus komunikasi digital yang semakin cepat, pemerintah dinilai tetap konsisten memastikan pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut dipandang menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai momentum reformasi selama hampir tiga dekade telah membawa perubahan besar bagi kehidupan pers nasional. Menurutnya, kebebasan pers yang lahir dari reformasi harus terus dijaga bersama agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman.

“Semangat reformasi selama 28 tahun harus tetap dijaga dengan memastikan pers tetap bebas, independen, profesional, dan berpegang pada etika jurnalistik,” tegas Komaruddin Hidayat.

Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari amanat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Kebebasan pers dinilai bukan hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Komaruddin menambahkan bahwa tantangan pers saat ini tidak lagi sebatas tekanan politik, tetapi juga perubahan lanskap media akibat perkembangan platform digital dan derasnya arus informasi. Karena itu, profesionalisme insan pers menjadi faktor utama agar media tetap dipercaya publik di tengah meningkatnya persaingan informasi.

“Objektivitas dan profesionalisme harus terus diperkuat agar pers nasional mampu menjaga kualitas demokrasi serta menjadi penjernih di tengah banjir informasi digital,” ujar Komaruddin Hidayat.

Menurutnya, komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan pers menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Kehadiran negara dalam memastikan perlindungan terhadap kerja jurnalistik dipandang penting agar insan pers dapat menjalankan tugas secara aman dan independen.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, Dewan Pers, dan masyarakat sipil juga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menjaga semangat reformasi agar tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip demokrasi yang telah dibangun selama 28 tahun terakhir.

Di tengah dinamika global dan perkembangan media digital yang terus berubah, penguatan kebebasan pers dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan kokoh. Pemerintahan Presiden Prabowo dinilai menunjukkan komitmen menjaga warisan reformasi dengan memastikan pers tetap merdeka, profesional, dan terlindungi sebagai bagian penting kehidupan demokrasi nasional. (*)

Jakarta, Saat mengikuti jalan santai (fun walk) bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melindungi kebebasan pers.

“Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi,” kata Thomas, Minggu (10/5) lalu.

Thomas juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi sehingga negara wajib untuk menjamin hak tersebut. Negara wajib memastikan penghormatan, pelindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak pers.

“Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi, karena itu, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suar kepentingan publik; dan tentunya juga mendorong pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya saat ini kebebasan pers di Indonesia semakin membaik di tengah situasi fenomena ledakan informasi yang luar biasa dalam berbagi platformnya. Dalam situasi itu, media pers harus memastikan peningkatan kualitas.

“Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik. Bahwa ada banyak muncul media dengan bentuk baru yang tidak bisa kita hindari menjadi pendorong agar pers kita terus meningkatkan kualitas,” jelasnya.

Thomas juga menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki komitmen kuat untuk memastikan kebebasan pers di Indonesia terus bertumbuh. Media pers yang bebas, sehat, dan berkualitas akan tumbuh dalam ekosistem penghormatan HAM.

“Kalau HAM kita semakin baik, maka otomatis kebebasan pers kita juga semakin baik. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar kelas khusus HAM untuk para jurnalis. Selain untuk membantu literasi HAM untuk jurnalis, juga dalam kerangka memastikan pelindungan HAM para jurnalis,” tutur Thomas.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan kegiatan fun walk bersama insan pers menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga prinsip-prinsip jurnalistik.

“Kegiatan ini memberikan satu suasana kebatinan, kehangatan, keakraban, dan juga sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika,” ungkap Komaruddin. [*]

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas kesehatan peserta didik sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Upaya ini dipandang penting karena kondisi kesehatan siswa memiliki hubungan langsung dengan kemampuan belajar, konsentrasi, hingga produktivitas di lingkungan sekolah.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa program CKG Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen deteksi dini terhadap berbagai persoalan kesehatan anak usia sekolah yang selama ini kerap luput dari perhatian. Banyak siswa mengalami gangguan kesehatan yang berdampak pada kualitas pembelajaran, mulai dari penyakit degeneratif hingga penyakit menular.

“Program ini mendesak karena ditengarai banyak anak-anak sekolah terkena penyakit yang sifatnya degeneratif. Selain itu juga ada penyakit-penyakit jenis menular, jadi penyakit-penyakit ini kan bisa dideteksi melalui CKG ini,” ujar Trubus.

Pelaksanaan program CKG Sekolah dinilai relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Selama ini, fokus peningkatan kualitas pendidikan sering kali lebih banyak diarahkan pada aspek kurikulum, teknologi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Padahal, faktor kesehatan siswa merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas proses belajar di kelas. Siswa dengan kondisi kesehatan yang buruk cenderung mengalami penurunan konsentrasi, mudah lelah, dan kesulitan mengikuti pelajaran secara optimal.

Selain membantu mendeteksi penyakit sejak dini, program CKG juga dianggap mampu memberikan basis data kesehatan siswa secara nasional. Data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memetakan persoalan kesehatan anak sekolah secara lebih sistematis sehingga kebijakan intervensi yang dibuat menjadi lebih akurat dan terukur. Pendekatan berbasis data seperti ini penting agar program kesehatan dan pendidikan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Trubus juga menyoroti pentingnya edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala bagi anak-anak mereka. Karena itu, keberadaan program CKG dapat menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan bahwa kondisi kesehatan siswa sangat memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah. Pemerintah menjalankan program CKG Sekolah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih dini sehingga penanganan terhadap masalah kesehatan siswa dapat dilakukan lebih cepat.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa. Ini juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Qodari.

Hasil Program CKG Sekolah 2025 menunjukkan masalah kesehatan siswa masih cukup tinggi, terutama gangguan kebugaran 60,69 persen, karies gigi 47,24 persen, dan anemia 27,49 persen. Sementara hingga awal Mei 2026, sebanyak 4,8 juta siswa di 45.596 sekolah telah mengikuti skrining kesehatan. Data terbaru juga mencatat masalah kesehatan terbanyak berupa gigi berlubang 41,5 persen, tekanan darah meningkat 22,1 persen, dan penumpukan kotoran telinga 8,6 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan anak sekolah masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Keberhasilan program CKG tidak cukup hanya bergantung pada pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah 3T. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan merata, program CKG berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

Oleh : Muhammad Nanda

Kesehatan peserta didik merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan nasional yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan prestasi belajar tidak dapat hanya bertumpu pada kurikulum, kualitas tenaga pendidik, maupun sarana pembelajaran semata, tetapi juga harus didukung kondisi fisik dan mental siswa yang sehat. Dalam konteks tersebut, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang memadai sejak dini. Program ini menjadi bukti bahwa pembangunan sumber daya manusia unggul harus dimulai dari penguatan kesehatan anak-anak usia sekolah sebagai investasi jangka panjang bangsa.

Pelaksanaan CKG menunjukkan adanya paradigma baru dalam pembangunan pendidikan nasional, yakni menempatkan kesehatan sebagai bagian integral dari proses belajar. Banyak persoalan kesehatan siswa selama ini luput dari perhatian karena keterbatasan akses pemeriksaan rutin maupun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini. Padahal, kondisi kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan konsentrasi, daya serap pelajaran, hingga produktivitas siswa di sekolah. Anak yang mengalami anemia, gangguan kebugaran, masalah gigi, maupun tekanan darah tinggi tentu akan mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, langkah pemerintah menghadirkan layanan pemeriksaan langsung ke sekolah menjadi kebijakan yang relevan dan tepat sasaran.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai program CKG Sekolah menjadi langkah penting dalam mendukung kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, gangguan kesehatan dapat menghambat kemampuan siswa dalam menerima pelajaran sehingga pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi kebutuhan mendesak. Ia juga menyoroti adanya ancaman penyakit degeneratif maupun penyakit menular pada anak sekolah yang perlu dideteksi melalui program tersebut. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kualitas kesehatan peserta didik.

Selain berfungsi sebagai sarana deteksi dini, CKG juga memberikan manfaat besar dalam penyusunan kebijakan berbasis data. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di ribuan sekolah menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah untuk memetakan persoalan kesehatan siswa secara sistematis. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dalam aspek kesehatan maupun pendidikan. Kebijakan seperti pemberian makanan bergizi, penguatan edukasi kesehatan, hingga peningkatan fasilitas layanan kesehatan sekolah dapat dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Data hasil pelaksanaan CKG sepanjang 2025 menunjukkan bahwa persoalan kesehatan siswa masih cukup tinggi. Gangguan kebugaran mencapai lebih dari 60 persen, karies gigi hampir setengah dari jumlah siswa yang diperiksa, sementara anemia juga ditemukan dalam jumlah signifikan. Pada tahun 2026, persoalan gigi berlubang, peningkatan tekanan darah, dan penumpukan kotoran telinga masih mendominasi hasil pemeriksaan. Fakta ini menjadi alarm penting bahwa perhatian terhadap kesehatan anak usia sekolah harus terus diperkuat. Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka kualitas pembelajaran dan produktivitas generasi muda berpotensi mengalami penurunan dalam jangka panjang.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa kondisi kesehatan siswa sangat memengaruhi proses belajar di sekolah. Menurutnya, peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan akan kesulitan mengikuti pembelajaran secara optimal. Ia menegaskan bahwa Program CKG tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM unggul membutuhkan sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan.

Program CKG juga memperlihatkan pendekatan jemput bola yang dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan. Petugas kesehatan mendatangi sekolah secara langsung sehingga siswa tidak perlu meninggalkan aktivitas belajar untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan. Pendekatan ini sangat efektif terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan maupun tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pemeriksaan kesehatan rutin. Pemerintah tidak lagi menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, melainkan aktif menghadirkan layanan hingga ke lingkungan pendidikan.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa program CKG tidak berhenti pada pengumpulan data semata, tetapi juga disertai tindak lanjut medis bagi siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah memastikan bahwa peserta didik yang membutuhkan penanganan akan memperoleh layanan lanjutan melalui puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Pendekatan ini penting agar hasil pemeriksaan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan anak.

Ke depan, keberlanjutan Program CKG harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah perlu memperkuat fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar pemerataan layanan benar-benar terwujud. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat juga perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Dengan komitmen yang konsisten, CKG tidak hanya menjadi program kesehatan semata, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas belajar, tetapi juga oleh kondisi kesehatan peserta didik. Lingkungan belajar yang sehat menjadi fondasi penting dalam mendukung proses pendidikan yang optimal. Anak-anak yang memiliki kondisi kesehatan baik akan lebih mampu berkonsentrasi, mengikuti proses pembelajaran, dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dalam konteks tersebut, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk membangun lingkungan belajar yang lebih sehat dan berkualitas.

Selama ini, persoalan kesehatan anak usia sekolah sering kali kurang terdeteksi sejak dini. Gangguan kesehatan seperti anemia, masalah gizi, gangguan penglihatan, hingga penyakit tertentu dapat memengaruhi kemampuan belajar siswa. Ketika kondisi kesehatan tidak tertangani dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pemeriksaan kesehatan berkala menjadi sangat penting.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui penguatan kesehatan anak-anak usia sekolah. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan kondisi kesehatan yang baik agar peserta didik mampu berkembang secara optimal. Dalam kerangka tersebut, CKG menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa generasi muda tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Program CKG memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelajar. Melalui pendekatan preventif, berbagai potensi gangguan kesehatan dapat dikenali lebih dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Langkah ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif karena siswa mendapatkan penanganan kesehatan yang lebih cepat dan tepat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan preventif merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeriksaan kesehatan berkala memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai kondisi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Dengan penanganan yang lebih cepat, risiko gangguan kesehatan yang berdampak pada proses belajar dapat diminimalkan.

Lingkungan belajar yang sehat juga berkaitan erat dengan kualitas gizi dan kebiasaan hidup bersih. Melalui CKG, siswa tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kesadaran mengenai nutrisi, kebersihan diri, aktivitas fisik, dan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam membentuk budaya sekolah yang lebih sehat.

Selain berdampak pada individu, penguatan kesehatan di lingkungan sekolah juga memberikan manfaat secara kolektif. Sekolah yang memiliki sistem kesehatan yang baik akan lebih siap menghadapi potensi penyebaran penyakit menular. Pemeriksaan kesehatan berkala membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa maupun tenaga pendidik.

Program CKG juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga memiliki peran masing-masing dalam mendukung kesehatan peserta didik. Dengan kerja sama yang baik, upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peran keluarga menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Orang tua perlu memiliki kesadaran bahwa kesehatan anak memiliki hubungan langsung dengan prestasi belajar. Dukungan keluarga dalam menjaga pola makan sehat, kebersihan, dan pemeriksaan kesehatan rutin akan memperkuat manfaat program yang dijalankan pemerintah.

Di sisi lain, sekolah juga perlu memperkuat budaya hidup sehat dalam kegiatan sehari-hari. Penyediaan fasilitas sanitasi yang baik, lingkungan sekolah yang bersih, serta edukasi kesehatan secara rutin akan membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Pendekatan ini penting agar kesehatan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan.

Dalam jangka panjang, strategi membangun lingkungan belajar yang sehat melalui CKG akan memberikan dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara akademik maupun sosial. Hal ini menjadi modal penting dalam menciptakan generasi yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Namun demikian, keberhasilan program tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan dapat menjangkau sekolah-sekolah di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Pemerataan akses menjadi faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan secara luas.

Selain itu, penguatan sistem pendataan kesehatan siswa juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas program. Data yang akurat memungkinkan pemerintah dan sekolah melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan pendekatan berbasis data, kualitas layanan kesehatan sekolah dapat terus ditingkatkan.

Penguatan lingkungan belajar sehat juga membantu membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini. Ketika siswa terbiasa menjaga kesehatan dan memahami pentingnya pencegahan penyakit, pola hidup tersebut akan terbawa hingga dewasa. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar kesehatan di masa depan.

Pada akhirnya, CKG tidak hanya berfungsi sebagai program pemeriksaan kesehatan, tetapi juga sebagai strategi membangun ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan berkualitas. Ketika kesehatan siswa terjaga, proses belajar dapat berlangsung lebih optimal dan produktif. Dengan pendekatan preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan, CKG menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

*)Pengamat Isu Strategis

PAPUA — Upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua terus menunjukkan perkembangan positif melalui kolaborasi pemerintah daerah, Perum Bulog, aparat keamanan, dan masyarakat. Penguatan sektor pangan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan stok, tetapi juga pemerataan distribusi dan pengembangan potensi pangan lokal agar mampu menopang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan geografis yang cukup kompleks, pemerintah daerah menilai Papua memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, meminta Dinas Pangan Provinsi Papua terus memperkuat program strategis di bidang pangan agar akses masyarakat terhadap bahan pangan tetap terjamin.

“Tugas utama Dinas Pangan adalah memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan berjalan baik sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki Papua,” ujar Aryoko Rumaropen.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan pangan yang terintegrasi dengan kondisi daerah. Papua dinilai memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan di berbagai wilayah.

Pemerintah daerah pun terus mendorong pemetaan potensi pangan di setiap kabupaten dan kota guna memperkuat produksi lokal sekaligus menciptakan ketahanan pangan yang lebih mandiri. Pendekatan tersebut dipandang mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha pangan lokal.

Di sisi lain, kelancaran distribusi pangan juga menjadi perhatian utama. Perum Bulog memastikan pasokan beras dan kebutuhan pokok lainnya tetap tersedia untuk masyarakat di enam provinsi wilayah Papua. Dari gudang Bulog di Jayapura, distribusi pangan terus dilakukan secara bertahap hingga menjangkau wilayah terpencil.

Kepala Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Papua.

“Tantangan geografis di Papua tidak mengurangi komitmen untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang layak dan terjangkau,” tegas Ahmad Mustari.

Selain menjaga stok pangan, pemerintah juga memperkuat berbagai program stabilisasi, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta bantuan pangan pemerintah. Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih stabil.

Penguatan ketahanan pangan di Papua juga dibarengi dengan pemberdayaan sektor pertanian masyarakat. Salah satunya terlihat melalui panen raya jagung yang digelar Polda Papua Tengah di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan pertanian lokal.

Irwasda Polda Papua Tengah, Gatot Suprasetya, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di Papua.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gatot Suprasetya.

Berbagai langkah tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan di Papua terus bergerak menuju arah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang terus terjaga, Papua dinilai memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia.

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, aparat keamanan, dan masyarakat guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga hingga ke wilayah terpencil. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, meminta jajaran Dinas Pangan Provinsi Papua untuk terus meningkatkan program ketahanan pangan daerah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang cukup dan berkualitas.

“Tugas utama Dinas Pangan adalah memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan berjalan baik sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki Papua,” kata Aryoko di Jayapura.

Menurut dia, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendukung kemandirian pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pemetaan potensi pangan lokal di berbagai kabupaten dan kota agar dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan daerah.

Selain penguatan produksi pangan lokal, pemerintah juga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar melalui dukungan Perum Bulog. Dari gudang Bulog di Jayapura, puluhan ribu ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di enam provinsi wilayah Papua.

Kepala Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan hingga ke daerah terpencil.

“Tantangan geografis di Papua tidak mengurangi komitmen kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Pemerintah juga memperkuat distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan pemerintah guna menjaga stabilitas harga di masyarakat.

Dukungan terhadap ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemberdayaan petani lokal. Polda Papua Tengah menggelar panen raya jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari pengembangan pertanian masyarakat.

Irwasda Polda Papua Tengah, Gatot Suprasetya, menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis ketahanan pangan di Papua akan semakin kuat dan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia.

Oleh: Yulianus Wenda*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua sebagai bagian dari strategi besar mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Langkah ini menjadi bukti bahwa Papua ditempatkan sebagai wilayah strategis dalam agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Melalui sinergi pemerintah daerah, Perum Bulog, aparat keamanan, serta masyarakat, berbagai program penguatan pangan kini semakin dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah pedalaman.

Keseriusan pemerintah terlihat dari upaya Pemerintah Provinsi Papua yang terus mendorong optimalisasi potensi pangan lokal sebagai kekuatan utama ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dibangun melalui penguatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan berbasis potensi daerah. Pendekatan ini mencerminkan arah pembangunan yang semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat Papua sekaligus mendorong kemandirian daerah.

Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan sangat potensial menjadi lumbung pangan kawasan timur Indonesia. Berbagai komoditas lokal seperti sagu, umbi-umbian, jagung, serta hasil perkebunan rakyat merupakan kekuatan besar yang kini terus didorong pengembangannya oleh pemerintah. Langkah pemetaan potensi pangan di berbagai kabupaten dan kota menjadi bagian penting untuk memastikan setiap wilayah mampu mengembangkan komoditas unggulan sesuai karakteristik daerah masing-masing. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis kearifan lokal.

Selain penguatan produksi pangan lokal, pemerintah juga memperkuat sistem distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata. Dalam hal ini, Perum Bulog memainkan peranan penting sebagai garda terdepan penjaga stabilitas pangan di Tanah Papua. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, distribusi beras dan kebutuhan pokok kini semakin menjangkau berbagai wilayah hingga kawasan pegunungan dan daerah terpencil. Kehadiran Bulog bukan hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah.

Komitmen tersebut terlihat dari kesiapan stok pangan yang disiapkan untuk masyarakat di enam provinsi wilayah Papua. Program bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Berbagai inovasi distribusi yang dilakukan melalui pola multimoda dan penguatan gudang logistik menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk melayani masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Kepala Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menegaskan bahwa seluruh jajaran Bulog terus bekerja maksimal memastikan distribusi pangan berjalan lancar demi memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Semangat tersebut mencerminkan dedikasi tinggi dalam menjalankan amanat negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Kehadiran stok pangan yang memadai di berbagai wilayah juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Penguatan ketahanan pangan di Papua juga semakin kokoh melalui kolaborasi lintas sektor yang dibangun pemerintah. Dukungan aparat keamanan dalam mengawal distribusi pangan hingga ke daerah terpencil menunjukkan bahwa stabilitas pangan menjadi perhatian bersama. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, TNI, dan Polri menjadi kekuatan besar dalam memastikan distribusi pangan berjalan optimal.

Langkah positif juga terlihat dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang terus diperkuat pemerintah di sektor pertanian. Panen raya jagung yang digelar Polda Papua Tengah di Nabire menjadi contoh nyata bahwa program ketahanan pangan kini semakin menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Selain meningkatkan produksi pangan lokal, program tersebut juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat sekitar.

Irwasda Polda Papua Tengah, Gatot Suprasetya, menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah bersama aparat terus mendukung petani melalui bantuan bibit, pupuk, hingga penyaluran hasil panen agar kesejahteraan petani semakin meningkat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pangan di Papua tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada penguatan kapasitas produksi masyarakat lokal.

Kebijakan pengembangan komoditas berdasarkan kondisi geografis wilayah juga menjadi langkah yang sangat tepat. Wilayah pegunungan diarahkan untuk mengembangkan tanaman lokal seperti umbi-umbian dan komoditas khas Papua, sementara wilayah lain difokuskan pada pengembangan jagung dan tanaman produktif lainnya. Strategi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan sekaligus menghormati potensi lokal masyarakat Papua.

Keberhasilan pemerintah memperkuat ketahanan pangan di Papua menjadi bukti bahwa pembangunan nasional terus bergerak menuju arah yang lebih inklusif dan merata. Masyarakat kini semakin merasakan manfaat kehadiran negara melalui ketersediaan bahan pangan yang lebih baik, harga yang lebih stabil, serta meningkatnya dukungan terhadap petani lokal. Ketahanan pangan yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi Papua yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.

Dengan komitmen pemerintah yang terus diperkuat dari waktu ke waktu, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi wilayah yang mandiri pangan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan Papua yang maju, sejahtera, dan semakin berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Papua