JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi eksekusi proyek hilirisasi nasional pada awal 2026 dengan menggerakkan investasi bernilai triliunan rupiah langsung ke berbagai daerah.

Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan rencana groundbreaking enam proyek strategis pada awal Februari 2026, sebagai bagian dari total 18 proyek prioritas yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai kumulatif mencapai sekitar Rp600 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof. Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa seluruh proyek hilirisasi strategis tersebut telah berada di ambang eksekusi.

Kementerian ESDM, menurut Erani, telah menyelesaikan tahap identifikasi potensi dan kajian awal, sementara Danantara bersiap melanjutkan ke fase pelaksanaan setelah dokumen pra-feasibility study diserahkan pada Juli 2025 lalu.

“Setelah pra-FS, proyek-proyek tersebut akan segera dieksekusi dan diharapkan dapat segera mendatangkan investasi yang besar,” ujar Erani.

Sebagian proyek tahap awal dipusatkan di Kalimantan Barat, terutama pengembangan bauksit dan aluminium.

Tiga dari enam proyek perdana diperkirakan menyerap investasi hampir Rp47,31 triliun dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan rantai industri daerah.

Pemerintah menjadikan groundbreaking proyek hilirisasi sebagai instrumen untuk menggerakkan sektor riil dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional.

Rencananya ada kurang lebih enam proyek hilirisasi yang dilakukan groundbreaking, dan proyek lain akan menyusul hingga Maret 2026.

Kalimantan Barat salah satunya, selebihnya masih ada kurang lebih 12 proyek lagi, yang paling lambat pada bulan Maret semuanya sudah dimulai.

Dari sisi iklim investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menilai percepatan hilirisasi memperkuat kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.

“Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Namun, pemerintah tentunya tetap hadir dan optimis bisa dilalui dengan baik,” jelas Rosan.

Ia menegaskan realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun dan melampaui target, dengan hilirisasi berkontribusi Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen secara tahunan.

Masuknya proyek hilirisasi ke tahap eksekusi menandai fase penting transformasi ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi yang lebih merata ke daerah sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan pada 2026. (*)

Oleh: Rixy Oxidea Rizeta )*

Percepatan groundbreaking proyek hilirisasi pada awal 2026 menandai fase krusial dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut tidak sekadar menghadirkan pembangunan fisik pabrik dan fasilitas industri, melainkan merepresentasikan perubahan paradigma pembangunan nasional dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju struktur industri bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

Hilirisasi kini diposisikan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi jangka menengah, dengan proyeksi mendorong laju pertumbuhan menuju kisaran delapan persen pada 2029. Arah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang hilirisasi bukan sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai strategi sistemik untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi, memperkuat kemandirian industri, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Momentum tersebut semakin nyata melalui rencana groundbreaking enam proyek hilirisasi strategis pada Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp101 triliun. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian awal dari portofolio besar yang dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Dalam skala lebih luas, sepanjang 2025 investasi hilirisasi telah mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional, sebuah indikator kuat bahwa transformasi ekonomi tidak lagi berhenti pada tataran wacana.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai percepatan proyek hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global sekaligus membuka peluang investasi baru.

Menurutnya, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri memungkinkan Indonesia memaksimalkan nilai tambah, memperluas basis industri, dan menciptakan iklim usaha yang semakin atraktif bagi investor domestik maupun asing. Orientasi tersebut menjadikan hilirisasi sebagai jembatan antara potensi sumber daya alam dan ambisi industrialisasi nasional.

Diversifikasi sektor menjadi ciri penting dari fase hilirisasi terbaru. Jika pada periode sebelumnya fokus kuat tertuju pada nikel, kini spektrum hilirisasi meluas ke bauksit dan aluminium, bioavtur, kilang minyak, bioetanol, hingga budidaya unggas dan pengolahan sampah berbasis energi di puluhan titik nasional.

Proyek pengolahan bauksit menjadi aluminium dan smelter grade alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, diproyeksikan memperkuat industri logam nasional sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Di sisi lain, produksi bioavtur di Cilacap dan bioetanol di sejumlah wilayah menegaskan integrasi agenda hilirisasi dengan transisi energi.

Pengembangan hilirisasi berbasis pertanian dan pangan juga menunjukkan perubahan arah kebijakan yang lebih inklusif. Proyek pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali serta pembangunan fasilitas budidaya unggas di berbagai daerah mencerminkan upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Pendekatan tersebut memperluas makna hilirisasi, tidak hanya sebagai industrialisasi mineral, tetapi sebagai penguatan rantai nilai lintas sektor.

Dari sisi dampak ekonomi, hilirisasi telah membuktikan efek pengganda yang signifikan. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park menunjukkan penurunan tingkat pengangguran lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meski demikian, tantangan lingkungan dan dampak sosial terhadap komunitas sekitar kawasan industri tetap menjadi catatan penting. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi menuntut keseimbangan antara pertumbuhan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial agar manfaatnya benar-benar merata.

Komitmen politik terhadap agenda tersebut terlihat jelas dalam perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden secara rutin memantau perkembangan proyek hilirisasi strategis melalui pertemuan di Hambalang, termasuk kesiapan beberapa titik proyek yang akan memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar Rp100 triliun.

Presiden juga menaruh perhatian pada proyek waste to energy dan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai bagian dari upaya menggabungkan hilirisasi dengan solusi lingkungan dan energi masa depan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa proyek-proyek hilirisasi tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang besar bagi investor, baik domestik maupun global.

Pendekatan tersebut menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang tidak hanya menawarkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga kepastian arah kebijakan dan skala proyek yang terintegrasi.

Fokus pada energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya lokal memperlihatkan upaya pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar akselerasi pertumbuhan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang menghubungkan transformasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah secara simultan.

Secara keseluruhan, groundbreaking hilirisasi pada 2026 layak dibaca sebagai titik balik transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut menegaskan keberanian negara mengubah struktur ekonomi, memperpanjang rantai nilai domestik, dan menggeser posisi Indonesia dalam peta industri global dari pemasok bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah.

Peralihan tersebut sekaligus memperkuat fondasi kemandirian industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi pasar komoditas internasional. Tantangan implementasi, konsistensi kebijakan, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan tetap besar, terutama dalam memastikan pemerataan manfaat di tingkat daerah dan keberlanjutan ekosistem.

Namun dengan arah kebijakan yang terukur, tata kelola investasi yang kredibel, serta eksekusi yang disiplin dan berkelanjutan, hilirisasi berpotensi menjadi warisan strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengantar Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing jangka panjang. (*)

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh: Maya Romansa *)

Groundbreaking proyek hilirisasi menandai pergeseran nyata arah pembangunan ekonomi nasional menuju daerah sebagai pusat pertumbuhan baru. Peletakan batu pertama menjadi sinyal kuat bahwa negara mendorong industri bernilai tambah agar tumbuh lebih merata hingga ke pelosok wilayah. Hilirisasi tampil sebagai jembatan yang menghubungkan potensi sumber daya lokal dengan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah.

Pemerintah secara resmi memulai gelombang baru hilirisasi industri melalui enam proyek strategis. Total investasi tahap awal mencapai sekitar Rp100 triliun hingga Rp101,5 triliun, angka yang mencerminkan keseriusan negara menjadikan sektor riil sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sebaran proyek hilirisasi tersebut memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak lagi terpusat. Pengolahan bauksit dan aluminium diarahkan ke Kalimantan Barat, pembangunan kilang dan refinery menyasar wilayah industri seperti Balikpapan, sementara proyek bioavtur, DME, serta hilirisasi sektor pertanian dan perikanan menyentuh kawasan sentra produksi di luar Jawa. Pola tersebut membuka peluang pemerataan investasi sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno memandang kebijakan hilirisasi mineral sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas di daerah. Pengembangan proyek pengolahan dan pemurnian bauksit tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas serapan tenaga kerja formal dan terampil.

Eddy menilai ekosistem bauksit–alumina–aluminium terintegrasi yang dikembangkan Grup MIND ID menjadi contoh konkret bagaimana hilirisasi mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan kajian pra kelayakan yang disusun BPI Danantara bersama Satuan Tugas Hilirisasi, proyek dengan nilai investasi sekitar Rp60 triliun tersebut diproyeksikan menyerap hingga 14.700 tenaga kerja baru, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Eddy menekankan bahwa investasi berskala besar itu menciptakan efek berganda yang meluas, karena industri pendukung seperti logistik, jasa, dan UMKM lokal ikut tumbuh mengikuti aktivitas utama proyek. Rantai ekonomi daerah bergerak lebih dinamis ketika industri pengolahan berdiri di dekat sumber bahan baku.

Urgensi hilirisasi semakin kuat jika dikaitkan dengan kebutuhan aluminium nasional yang masih bergantung pada impor. Kebutuhan domestik mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan lebih dari separuh masih dipenuhi dari luar negeri.

Padahal Indonesia memiliki sumber daya bauksit sekitar 7,78 miliar ton dan cadangan mencapai 2,86 miliar ton. Eddy melihat potensi tersebut sebagai fondasi penting untuk membangun industri aluminium nasional yang mandiri, berdaya saing, dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan di daerah penghasil.

Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi menjadi bagian dari upaya menggerakkan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar 12 proyek tambahan dengan target seluruh agenda awal dapat dimulai paling lambat Maret 2026. Langkah tersebut menunjukkan konsistensi negara dalam menjaga momentum investasi agar tidak terhenti pada tahap perencanaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa rencana groundbreaking tersebut dibahas langsung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Teddy menjelaskan bahwa proyek-proyek hilirisasi tersebut akan tersebar di sejumlah provinsi dengan total investasi sekitar US$6 miliar atau setara Rp100 triliun. Agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah mendorong percepatan hilirisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dampak jangka menengah dari gelombang hilirisasi tersebut diproyeksikan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 4,9 hingga 5,4 persen sepanjang 2026. Lebih dari sekadar angka makro, hilirisasi memperkuat kemandirian industri nasional dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada industri hijau dan manufaktur masa depan.

Secara keseluruhan, groundbreaking proyek hilirisasi membuka pintu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih lebar dan merata. Investasi yang tersebar, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan nilai tambah sumber daya memperlihatkan arah baru pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan antarkawasan.

Hilirisasi menghadirkan peluang bagi daerah untuk naik kelas dalam struktur ekonomi nasional, dari wilayah pengekspor bahan mentah menjadi simpul industri yang terhubung dengan rantai pasok domestik maupun global.

Tantangan implementasi, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan tetap memerlukan perhatian serius agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat setempat.

Namun dengan arah kebijakan yang konsisten, penguatan koordinasi lintas sektor, dan eksekusi yang disiplin, hilirisasi berpotensi menjadikan daerah bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

*) Penulis merupakan pemerhati ekonomi

TAPANULI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan program sekolah gratis bagi siswa di wilayah yang terdampak banjir dan longsor, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan berlaku mulai tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA/SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bobby menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan hak pendidikan tidak terputus akibat bencana. Ia menjelaskan bahwa program digulirkan pada tahun ajaran baru agar tidak menimbulkan ketimpangan antara siswa yang sudah membayar biaya sekolah pada tahun berjalan.

“Sekolah gratis ini akan kita mulai di tahun ini, di ajaran baru (2026/2027). Tidak bisa kita mulai sekarang, karena kalau mulai sekarang nanti nanggung, ada yang sudah bayar (uang sekolah) di awal ajaran baru kemarin. Jadi kita minta di semua ajaran baru bulan Juli tidak ada pungutan lagi,” ujarnya.

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk pelaksanaan sekolah gratis di wilayah terdampak. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyebutkan dana tersebut akan disalurkan ke lima kabupaten/kota yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir dan longsor: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.

“Di lima kabupaten/kota terdampak bencana itu menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp 22 miliar,” kata Alexander.

Ia menambahkan bahwa skema sekolah gratis sejatinya merupakan bagian dari Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang selama ini diprioritaskan untuk wilayah Kepulauan Nias. Namun, melihat dampak bencana di sebagian wilayah Sumatra Utara, pemerintah melakukan intervensi tambahan agar pemulihan pendidikan berlangsung lebih cepat dan merata.

“Jadi pada tahun ajaran baru ini PUBG akan kita laksanakan selain di lima kabupaten/kota tadi, juga di Kepulauan Nias. Untuk Nias, dana Rp 21 miliar disiapkan bagi 41 ribu siswa,” jelas Alexander.

Dengan demikian, total anggaran yang dikucurkan untuk program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027 mencapai Rp 43 miliar. Dana nantinya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah dengan petunjuk teknis yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur.

“Skemanya sedang kita susun lewat Pergub, dan seluruh dana akan dikirim ke rekening masing-masing sekolah,” ujar Alexander.

Program ini diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan bagi puluhan ribu pelajar di Sumatera Utara.

JAKARTA – Proses pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra pascabencana alam menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini kembali berjalan sepenuhnya, meski perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih terus dikebut.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa seluruh sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan proses pembelajaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat lintas kementerian terkait penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Alhamdulillah sampai saat ini untuk proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen proses pembelajarannya,” ujar Atip.

Secara keseluruhan, tercatat 4.859 sekolah terdampak bencana. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah perbaikan sarana fisik pendidikan yang mengalami kerusakan.

“Yang masih tersisa dan harus segera dilaksanakan adalah perbaikan sarana fisiknya,” kata Atip.

Di Aceh, sebanyak 2.966 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal karena hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, masih terdapat 82 sekolah yang menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda dan ruang kelas darurat. Pemerintah menargetkan perbaikan kondisi tersebut rampung pada Februari 2026. Selain itu, 25 sekolah di Aceh berstatus menumpang akibat kerusakan berat dan memerlukan relokasi ke lokasi yang lebih aman dengan dukungan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendanaan relokasi dan revitalisasi fisik sekolah direncanakan melalui anggaran tahun 2026.

Sementara itu, di Sumatera Barat masih terdapat 21 sekolah yang belajar di tenda dan dua sekolah berstatus menumpang. Adapun di Sumatera Utara, tidak ditemukan sekolah dengan status menumpang.

Di tengah keterbatasan pascabencana, semangat pendidikan terus menyala. Kehadiran relawan pendidikan dari Sekolah Sukma Bangsa (SSB) bersama tim Fisipol UGM Mengajar menjadi penguat proses pemulihan. Aktivitas belajar yang berlangsung di tenda darurat dan lokasi pengungsian menjadi simbol ketahanan dunia pendidikan.

Koordinator Relawan, Victor Yasadana atau Tongky, menyatakan pendampingan pembelajaran masih terus dilakukan di berbagai titik terdampak. Saat ini, relawan aktif mengajar di sekolah darurat seperti SD Negeri 10 Ketol di Serempah, SMP Negeri 9 Bintang, hingga SMP Negeri 22 Lut Tawar di Takengon. Sekitar 60 relawan baru juga akan mengikuti pelatihan intensif di SSB Pidie pada 28–30 Januari 2026 sebelum diterjunkan ke wilayah terdampak.

Dari sisi pemulihan wilayah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah daerah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali normal. Namun, beberapa wilayah di Aceh seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah masih memerlukan atensi khusus.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa pembelajaran harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi relawan dan masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat meringankan beban dan menjadi alasan kuat mengapa dunia pendidikan Aceh dapat lebih cepat keluar dari masa darurat,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah, relawan, dan masyarakat, pemulihan pendidikan di Sumatra menjadi bukti bahwa bencana tidak memadamkan harapan, dan masa depan anak-anak tetap diperjuangkan.

(*/rls)

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Bencana alam selalu meninggalkan dampak berlapis bagi masyarakat. Kerusakan fisik seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum kerap menjadi fokus utama pada fase awal tanggap darurat. Namun, di balik kerusakan yang kasatmata, terdapat dampak sosial yang jauh lebih kompleks dan berjangka panjang. Salah satu sektor yang sangat menentukan arah pemulihan sosial adalah pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah pascabencana menjadi fondasi penting untuk menata kembali kehidupan masyarakat terdampak.

Ketika bencana terjadi, anak-anak berada pada posisi paling rentan. Mereka kehilangan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga rutinitas, ruang aman, dan stabilitas emosional. Terhentinya kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama berpotensi menimbulkan efek domino, mulai dari ketertinggalan akademik hingga gangguan psikososial. Oleh karena itu, pemulihan sekolah menjadi bagian krusial dari upaya membangun kembali tatanan sosial pascabencana.

Pemerintah menempatkan pemulihan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik bangunan sekolah, tetapi juga pada percepatan pemulihan fungsi pendidikan agar aktivitas belajar dapat segera berlangsung.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan telah menandatangani 49 Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai upaya mempercepat pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan yang terdampak bencana alam di wilayah Provinsi Aceh. Mu’ti menerangkan PKS diprioritaskan bagi sekolah rusak sedang, pengadaan mebeler, alat permainan edukatif (APE), dan bukan untuk sekolah yang rusak total maupun relokasi.

Langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemulihan yang terukur dan berorientasi pada keberlanjutan. Sekolah-sekolah yang masih memungkinkan untuk diperbaiki diprioritaskan agar proses pembelajaran dapat segera berjalan kembali. Keberlanjutan pendidikan dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap dalam penanganan pascabencana.

Di lapangan, sekolah pascabencana sering kali diawali dengan kehadiran sekolah darurat. Meski bersifat sementara, keberadaan sekolah darurat memiliki arti strategis bagi pemulihan sosial. Koordinator Posko Bencana Alam Universitas Malikussaleh (PBA Unimal), Ahmad Hambali mengatakan bahwa sekolah darurat tidak sekadar menggantikan ruang kelas yang hilang, tetapi menjadi fondasi pemulihan anak pasca bencana. Pernyataan ini menegaskan bahwa sekolah berfungsi sebagai ruang aman yang membantu anak-anak menata kembali kehidupan mereka setelah mengalami guncangan besar.

Sekolah darurat menyediakan struktur harian yang sangat dibutuhkan anak-anak pascabencana. Rutinitas belajar, interaksi dengan guru, serta kebersamaan dengan teman sebaya membantu mengurangi kecemasan dan trauma. Dalam suasana yang lebih terkontrol, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan, membangun kembali rasa percaya diri, dan perlahan memulihkan kondisi psikologis mereka.

Pemulihan sekolah juga berdampak langsung pada stabilitas sosial masyarakat secara luas. Ketika anak-anak kembali bersekolah, orang tua memiliki ruang untuk fokus pada pemulihan ekonomi keluarga dan perbaikan tempat tinggal. Sekolah menjadi penopang penting yang membantu masyarakat keluar dari fase ketidakpastian menuju kondisi yang lebih stabil dan produktif.

Seiring berjalannya waktu, pemulihan pendidikan tidak hanya berhenti pada fase darurat. Pembangunan kembali sekolah permanen menjadi simbol kebangkitan komunitas terdampak. Sekolah yang dibangun ulang dengan standar yang lebih aman dan tahan bencana mencerminkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan fungsi pendidikan, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial terhadap risiko bencana di masa depan.

Di sejumlah wilayah terdampak, proses pemulihan pendidikan menunjukkan perkembangan positif. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Basri mengatakan secara umum aktivitas pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB sudah kembali berlangsung normal. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi darurat. Kembalinya aktivitas belajar mengajar menjadi indikator penting bahwa masyarakat mulai memasuki fase pemulihan yang lebih stabil.

Selain aspek fisik, pemulihan sekolah pascabencana juga menyentuh dimensi kurikulum dan pendekatan pembelajaran. Pendidikan kebencanaan mulai diintegrasikan sebagai bagian dari proses belajar. Anak-anak diajak memahami risiko bencana, cara mitigasi, serta pentingnya menjaga lingkungan. Pendidikan semacam ini berperan dalam membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sejak usia dini.

Sekolah pascabencana juga kerap berkembang menjadi pusat aktivitas komunitas. Selain sebagai tempat belajar, sekolah digunakan untuk pertemuan warga, distribusi bantuan, hingga diskusi terkait pemulihan lingkungan sekitar. Fungsi ganda ini memperkuat posisi sekolah sebagai simpul sosial yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Keberadaan sekolah membantu memulihkan rasa kebersamaan yang sempat tergerus akibat bencana

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat lokal memungkinkan pemulihan sekolah berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan juga menumbuhkan rasa memiliki, sehingga sekolah dapat dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan pascabencana memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Anak-anak yang kembali bersekolah lebih cepat cenderung memiliki daya adaptasi yang lebih baik dan optimisme terhadap masa depan. Pada akhirnya, sekolah pascabencana bukan sekadar bangunan yang diperbaiki atau ruang kelas yang diganti. Ia adalah simbol kebangkitan, ruang pemulihan, dan fondasi bagi rekonstruksi sosial. Ketika sekolah kembali berfungsi, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga harapan, stabilitas, dan arah baru untuk membangun masa depan yang lebih tangguh.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Nadira Putri Rahman *)

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir 2025 berdampak pada berbagai sektor layanan publik, termasuk pendidikan. Ribuan satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari ringan hingga berat, sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan proses belajar-mengajar. Dalam konteks tersebut, pemulihan pendidikan menjadi salah satu agenda penting dalam penanganan pascabencana, mengingat pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus tetap dipenuhi meskipun berada dalam situasi darurat.

Sejak fase tanggap darurat dimulai, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan stakeholders terkait lainnya mengambil pendekatan aktif untuk memastikan sekolah tidak berhenti total meskipun infrastruktur fisik terdampak. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa pemerintah sejak awal mengombinasikan pembersihan sekolah rusak ringan, pemanfaatan ruang belajar sementara, hingga skema menumpang di sekolah terdekat bagi satuan pendidikan yang rusak berat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang berorientasi pada hak peserta didik, bukan semata pada keterbatasan teknis di lapangan.

Pemulihan aktivitas pembelajaran yang kini telah mencapai hampir seluruh wilayah terdampak menjadi indikator penting efektivitas kebijakan tersebut. Di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berjalan dalam waktu relatif singkat, meskipun sebagian masih berlangsung di tenda atau ruang darurat. Fakta bahwa kehadiran siswa terus meningkat dari waktu ke waktu menandakan kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa intervensi negara mampu memulihkan rasa aman bagi orang tua dan peserta didik.

Kehadiran negara juga tercermin dari dukungan konkret yang tidak berhenti pada penyediaan ruang belajar. Penyaluran puluhan ribu paket peralatan sekolah, pembangunan ratusan ruang kelas darurat, serta distribusi buku pembelajaran dilakukan untuk memastikan proses belajar tetap bermakna meski dalam keterbatasan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak direduksi menjadi sekadar kehadiran fisik siswa di sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas minimum pembelajaran yang layak.

Aspek lain yang patut diapresiasi adalah perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan peran guru di wilayah terdampak. Keputusan untuk mencairkan berbagai tunjangan tanpa mensyaratkan beban mengajar formal mencerminkan pemahaman negara terhadap realitas darurat di lapangan. Prof. Atip Latipulhayat menekankan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga kesejahteraan guru agar mereka tetap dapat fokus mendampingi peserta didik dalam kondisi psikologis yang tidak mudah. Langkah tersebut memperkuat posisi guru sebagai garda terdepan pemulihan sosial pascabencana.

Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu lain dalam percepatan pemulihan pendidikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin sejumlah rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Sumatra, menempatkan pemulihan pendidikan sebagai agenda utama. Keterlibatan aktif Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah menunjukkan bahwa isu pendidikan pascabencana dipahami sebagai tanggung jawab kolektif negara, bukan beban sektoral kementerian teknis semata.

Peninjauan langsung ke sekolah-sekolah terdampak, seperti yang dilakukan Tito Karnavian di Tapanuli Tengah, memberikan pesan politik yang kuat bahwa negara hadir hingga ke tingkat satuan pendidikan. Dialog dengan kepala sekolah dan guru membuka ruang bagi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, mulai dari percepatan pembersihan sekolah hingga pemenuhan kembali sarana belajar yang rusak. Pendekatan ini memperkecil jarak antara perumusan kebijakan di pusat dan implementasinya di daerah.

Tantangan ke depan memang masih ada, terutama terkait relokasi sekolah yang tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi asal. Namun, keputusan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan melalui skema revitalisasi dan melibatkan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi baru menunjukkan keseriusan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan jangka panjang. Relokasi tidak semata dipandang sebagai proyek fisik, melainkan sebagai upaya perlindungan peserta didik dari risiko bencana berulang.

Penanganan pendidikan pascabencana di Sumatra menunjukkan pola kerja negara yang konsisten dalam menjaga kesinambungan layanan publik di tengah situasi krisis. Kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pemulihan cepat, tetapi juga diarahkan agar proses pemulihan berlangsung tertib, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan tidak diposisikan sebagai sektor yang menunggu pemulihan sektor lain, melainkan berjalan paralel sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Pendekatan tersebut penting mengingat gangguan berkepanjangan terhadap pendidikan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan. Pemerintah tampak menyadari bahwa keterputusan proses belajar, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Oleh karena itu, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah meskipun dengan skema darurat dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian sosial yang lebih besar.

Pemulihan pendidikan pascabencana bukan hanya soal mengembalikan ruang kelas dan jadwal belajar, tetapi tentang menjaga keberlanjutan hak warga negara di tengah ketidakpastian. Upaya pemerintah di Sumatra menunjukkan bahwa negara berupaya memastikan agar bencana tidak memutus akses anak-anak terhadap pendidikan. Dalam kerangka itu, pendidikan diperlakukan sebagai investasi sosial jangka panjang yang tetap harus dijaga, bahkan ketika negara dihadapkan pada tekanan darurat sekalipun.

*) Analis Pembangunan SDM dan Inovasi Pendidikan

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui penguatan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan terjamin. Upaya ini dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan perbankan nasional serta lembaga penjamin simpanan guna memastikan akses pembiayaan, keamanan dana, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM di seluruh daerah.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian UMKM. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pembiayaan inklusif, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem keuangan yang mendorong UMKM agar lebih produktif dan berdaya saing. Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menyampaikan bahwa penguatan UMKM merupakan mandat penting perseroan sebagai agen pembangunan.

“UMKM merupakan pilar utama dalam menopang ekonomi kerakyatan. Untuk itu, Bank Mandiri mengintegrasikan pembiayaan inklusif, pendampingan usaha, dan penguatan ekosistem sebagai satu kesatuan pendekatan untuk memperluas kapasitas usaha para pelaku UMKM,” ujar Riduan.

Untuk memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan hingga tingkat desa, Bank Mandiri aktif berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), BUMDESMA, serta koperasi desa melalui berbagai program strategis nasional. Hingga kini, Bank Mandiri telah membuka ribuan rekening BUMDES, BUMDESMA, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, serta menyalurkan kredit kepada mitra Program Makan Bergizi Gratis guna mendukung tata kelola keuangan dan kelancaran transaksi di tingkat lokal.

Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan UMKM juga ditopang oleh optimalisasi layanan keuangan digital. Penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat mencapai Rp74,9 triliun, didukung strategi jemput bola melalui Mandiri Agen yang telah melayani jutaan nasabah di berbagai wilayah. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Livin’ Merchant sebagai layanan POS terintegrasi turut membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan.

Penguatan UMKM juga diperkuat oleh jaminan keamanan dana melalui sistem penjaminan simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas perbankan agar UMKM dapat menjalankan usaha dengan rasa aman. Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto menekankan bahwa kepercayaan terhadap perbankan merupakan kunci keberlanjutan UMKM.

“Keamanan simpanan di bank adalah fondasi utama bagi pelaku UMKM. LPS hadir untuk memastikan dana usaha masyarakat, termasuk UMKM, aman dan terlindungi,” kata Jimmy.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, baik di bank konvensional maupun syariah. Hingga November 2025, lebih dari 99,9 persen rekening nasabah tercatat dijamin penuh oleh LPS, sehingga mayoritas rekening UMKM berada dalam batas aman. Menurut Jimmy, stabilitas perbankan sangat penting karena gangguan sektor keuangan dapat berdampak langsung pada pembiayaan dan daya tahan usaha UMKM.

Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan LPS, penguatan UMKM diharapkan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Sistem perbankan yang sehat dan terjamin tidak hanya memperluas akses ekonomi inklusif, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi UMKM untuk tumbuh, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa dana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disimpan di perbankan berada dalam kondisi aman dan terlindungi. Kepastian ini disampaikan sebagai upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan nasional sekaligus memastikan stabilitas sektor perbankan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa negara melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan terus memastikan perlindungan terhadap dana masyarakat, termasuk dana pelaku UMKM di perbankan. Ia menekankan bahwa kepercayaan terhadap sistem perbankan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Pemerintah memastikan sistem keuangan berjalan stabil dan dana masyarakat, termasuk UMKM, terlindungi dengan baik,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat pengawasan perbankan untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara konsisten. Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kesehatan perbankan dan melindungi kepentingan nasabah, termasuk pelaku UMKM.

“OJK memastikan perbankan tetap sehat, sehingga dana masyarakat dapat dikelola secara aman dan terpercaya,” ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa perlindungan dana UMKM di perbankan merupakan bagian penting dari strategi memperkuat ekosistem pembiayaan nasional. Dengan rasa aman dalam menyimpan dana, pelaku UMKM diharapkan semakin percaya diri mengembangkan usaha, memperluas akses pembiayaan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kementerian, otoritas keuangan, dan lembaga penjaminan simpanan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam melindungi pelaku usaha sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional secara berkelanjutan.

Oleh : Astrid Widia )*

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan utama pemerintah sebagai strategi menjaga fondasi ekonomi kerakyatan di tengah tantangan global. UMKM dipandang tidak hanya sebagai penyangga ekonomi nasional, tetapi juga sebagai motor pemerataan kesejahteraan karena perannya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan terpadu, pemerintah berupaya memastikan UMKM mampu bertahan, tumbuh, dan naik kelas agar kontribusinya terhadap perekonomian semakin kuat dan berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut saat menyampaikan keynote speech dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Dalam forum internasional itu, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan pendekatan yang berdampak ganda. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kecerdasan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian rakyat melalui keterlibatan luas UMKM dan koperasi. Lebih dari 61 ribu pelaku UMKM dan koperasi kini tercatat menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.

Keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis, menurut Prabowo Subianto, telah menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah seiring meningkatnya partisipasi vendor dan pemasok pendukung. Pemerintah bahkan optimistis mampu mencapai hingga 1,5 juta lapangan kerja langsung pada fase puncak implementasi. Optimisme tersebut didasari keyakinan bahwa kebijakan sosial harus dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata, bukan sekadar bersifat konsumtif.

Di dalam negeri, komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam Pesta Retail 2026 Sampoerna Retail Community di Kabupaten Bogor, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi nasional. Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global tidak terlepas dari peran UMKM yang menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi hingga ke tingkat lokal.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto mengapresiasi PT HM Sampoerna Tbk. atas konsistensinya membangun ekosistem pemberdayaan UMKM melalui SRC selama 18 tahun. Dengan sekitar 250 ribu toko mitra, ekosistem ini dinilai menjadi contoh pemerataan ekonomi yang konkret karena kepemilikan usaha sepenuhnya berada di tangan pelaku UMKM. Dukungan platform yang disediakan mendorong toko rakyat bertransformasi menjadi ritel modern tanpa kehilangan kemandirian usahanya.

Kekuatan ekosistem SRC juga tercermin dari kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital. Hampir seluruh mitra SRC telah memanfaatkan platform digital, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pola transaksi. Pemerintah menilai digitalisasi sebagai kunci peningkatan efisiensi, perluasan pasar, serta penguatan daya saing usaha kecil di era ekonomi digital.

Secara nasional, pemerintah mencatat sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan transaksi QRIS pada Kuartal IV-2025 mencapai hampir 140 persen secara tahunan dan didominasi oleh pelaku UMKM. Digitalisasi tersebut didukung dengan pengembangan startup digital di 15 daerah melalui fasilitasi ruang kerja dan sarana perkantoran. Selain itu, akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat yang pada 2026 diarahkan semakin fleksibel dengan target plafon hingga Rp295 triliun dan suku bunga 6 persen per tahun, serta peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi.

Dorongan agar UMKM naik kelas juga ditegaskan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Ia menyebut UMKM menyumbang sekitar 55 hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hingga 95 persen tenaga kerja nasional. Namun, dominasi sektor informal masih menjadi tantangan utama. Menurut Maman Abdurrahman, transformasi menuju sektor formal penting agar pelaku UMKM memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang lebih berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM tengah membangun sistem data terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember mendatang. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data UMKM antarinstansi sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Upaya ini juga dibarengi dengan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat perizinan dan sertifikasi usaha sebagai kunci peningkatan daya saing.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menambahkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah mencatat capaian strategis yang menjadi landasan kuat bagi penguatan UMKM. Lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil beralih ke sektor formal, 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal, dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikat SNI. Dari sisi pembiayaan, realisasi KUR mencapai Rp257,9 triliun dengan porsi sektor produksi sebesar 60,8 persen yang berpotensi menciptakan hingga 11,6 juta lapangan kerja.

Ke depan, penguatan kapasitas UMKM akan terus menjadi agenda utama pemerintah melalui digitalisasi, pembiayaan produktif, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok. Dengan dukungan semua pihak, UMKM diharapkan semakin berdaya saing dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Ajakan untuk terus mendukung produk dan usaha UMKM menjadi langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik