Oleh : Rivka Mayangsari*)

Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi agenda strategis pembangunan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik, kehadiran sistem keuangan yang stabil, terpercaya, dan inklusif menjadi prasyarat utama agar UMKM dapat tumbuh berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semakin relevan sebagai penjaga kepercayaan publik sekaligus penopang ekosistem usaha rakyat.

LPS menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi umat dan pengembangan UMKM melalui sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip syariah. Komitmen ini sejalan dengan kebutuhan UMKM yang memerlukan kepastian, rasa aman, dan akses ke layanan keuangan yang dapat diandalkan. Tanpa kepercayaan terhadap sistem perbankan, pelaku UMKM akan kesulitan mengelola keuangan, menabung, maupun mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk dalam ekosistem ekonomi Muhammadiyah dan ekonomi umat secara luas. UMKM bukan hanya penopang lapangan kerja, tetapi juga penggerak ekonomi lokal yang berkontribusi langsung terhadap pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, membangun kepercayaan UMKM terhadap perbankan menjadi faktor kunci untuk mendorong penguatan usaha, tata kelola keuangan yang sehat, serta keberlanjutan usaha jangka panjang.

Sebagai lembaga negara, LPS memberikan jaminan simpanan nasabah di bank hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Jaminan ini mencakup simpanan milik pelaku UMKM, baik yang ditempatkan di bank konvensional maupun bank syariah. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Skema ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk menyimpan dana usaha mereka di perbankan tanpa kekhawatiran kehilangan simpanan.

Jimmy menjelaskan bahwa keberadaan LPS juga berfungsi mencegah terjadinya bank run, yaitu penarikan dana besar-besaran akibat kepanikan nasabah. Stabilitas perbankan sangat penting bagi UMKM karena gangguan pada sektor keuangan dapat berdampak langsung pada pembiayaan usaha, kelancaran distribusi, serta daya tahan ekonomi umat. Dengan sistem penjaminan simpanan yang kuat, kepercayaan masyarakat tetap terjaga, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan normal meski di tengah ketidakpastian.

Secara global, konsep penjaminan simpanan telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di Indonesia, peran LPS semakin strategis karena menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini memungkinkan negara mencegah dan menangani potensi krisis ekonomi secara dini, sekaligus memastikan sistem keuangan tetap kokoh menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menjamin simpanan, LPS juga secara aktif menjaga keseimbangan antara perlindungan nasabah dan kesehatan industri perbankan. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS memutuskan untuk mempertahankan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR, serta TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi nasabah sekaligus menjaga agar persaingan suku bunga tetap sehat.

Pelaksana Tugas Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa keputusan penetapan TBP dilakukan secara kredibel dan berbasis pertimbangan menyeluruh. Aspek yang diperhitungkan antara lain tren suku bunga pasar yang relatif menurun, pertumbuhan positif jumlah simpanan di perbankan, kondisi likuiditas yang memadai, serta tingkat cakupan penjaminan simpanan yang jauh di atas mandat undang-undang. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi serta risiko makroekonomi global dan nasional juga menjadi perhatian utama.

Ferdinan menegaskan pentingnya transparansi perbankan dalam menyampaikan informasi terkait TBP kepada nasabah. Bank diimbau untuk terbuka dan aktif menginformasikan besaran TBP yang berlaku melalui berbagai saluran komunikasi, baik di kantor cabang, media informasi, maupun kanal digital. Langkah ini penting agar nasabah, termasuk pelaku UMKM, memahami hak dan perlindungan yang mereka miliki atas simpanan dananya.

Dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta menjaga kepercayaan deposan, LPS juga mendorong bank untuk secara konsisten mengedukasi masyarakat mengenai peran penjaminan simpanan. Edukasi ini menjadi bagian penting dari literasi keuangan nasional, sehingga pelaku UMKM tidak hanya menjadi pengguna layanan perbankan, tetapi juga mitra yang cerdas dan berdaya.

Dengan perlindungan simpanan yang semakin kuat, stabilitas perbankan yang terjaga, serta kebijakan yang berpihak pada kepercayaan publik, UMKM memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk naik kelas. LPS, bersama seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan, terus memastikan bahwa sistem perbankan Indonesia menjadi rumah yang aman bagi dana usaha rakyat, sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai penutup, penguatan perlindungan simpanan oleh LPS menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha rakyat. Ketika pelaku UMKM merasa aman menyimpan dan mengelola dananya di perbankan, maka ruang untuk ekspansi usaha, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja semakin terbuka.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh Ardiana Wiranti )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan bantuan sosial sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, kebijakan penyaluran bantuan sosial reguler menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan kelompok rentan tetap terlindungi. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menyiapkan penyaluran tahap pertama bantuan sosial reguler yang dijadwalkan mulai Februari, mencakup Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, sebuah angka yang mencerminkan besarnya tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tahap pertama tersebut dirancang agar tepat waktu dan tepat sasaran, terlebih karena bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada periode ini, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, sehingga keberadaan bantuan sosial diharapkan mampu menopang konsumsi rumah tangga dan mencegah penurunan kesejahteraan kelompok rentan. Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat dan disalurkan per triwulan, sehingga dalam satu tahap penerima memperoleh Rp600.000 untuk periode Januari hingga Maret. Sementara itu, bantuan PKH diberikan secara variatif sesuai kategori penerima, mulai dari anak usia sekolah, ibu hamil, anak usia dini, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas, dengan besaran yang disesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki efek ganda bagi ekonomi lokal. Dana bantuan yang diterima masyarakat umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari di warung, pasar tradisional, dan pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar. Dengan demikian, bansos berperan sebagai stimulus langsung yang menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Perputaran uang di desa dan kelurahan menjadi lebih hidup, sekaligus membantu pelaku usaha mikro bertahan dan berkembang.

Dalam aspek mekanisme penyaluran, pemerintah masih mengandalkan dua jalur utama, yakni perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa wacana penyaluran melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap kehati-hatian ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan baru benar-benar siap secara sistem dan regulasi sebelum diterapkan, agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Lebih jauh, pemerintah juga melakukan terobosan penting melalui transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditempuh untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini mengemuka, seperti ketidaktepatan data, potensi tumpang tindih penerima, hingga keluhan masyarakat terkait transparansi. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan sistem pemeringkatan penerima bansos berbasis data digital. Sistem ini memungkinkan proses seleksi dilakukan secara lebih objektif dengan memanfaatkan berbagai indikator sosial ekonomi.

Melalui mekanisme baru tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Namun, pengajuan tersebut akan diverifikasi secara administratif dan digital. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membaca kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan faktual. Andy Kurniawan menekankan bahwa pemeringkatan menjadi keharusan mengingat keterbatasan anggaran negara dibandingkan dengan besarnya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, prioritas diberikan kepada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Transparansi ini diharapkan mampu mengurangi kecurigaan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sistem tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menghitung angka kemiskinan secara statistik, melainkan sebagai alat pemfilteran guna menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Penyusunan variabel pemeringkatan dilakukan oleh Tim Pensasaran yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, akademisi, serta pakar kemiskinan. Seluruh proses berbasis kajian akademis dan diuji secara metodologis agar dapat dipertanggungjawabkan. Basis data utama yang digunakan berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terus diperbarui sesuai kondisi terkini masyarakat.

Transformasi digital ini juga mendapat dukungan dari Kementerian PANRB. Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital, Adi Nugroho, yang menilai bahwa sistem baru penyaluran bansos merupakan bagian penting dari percepatan transformasi digital layanan publik. Melalui pendekatan ini, hambatan administratif yang selama ini dialami masyarakat miskin dapat dihapus. Pendaftaran bantuan sosial tidak lagi bergantung pada struktur RT, RW, atau kepala desa, melainkan dapat dilakukan secara terbuka melalui loket digital hingga tingkat Dasa Wisma, dengan bantuan kader dan agen sosial di masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, optimalisasi bantuan sosial tidak hanya menjadi kebijakan karitatif, tetapi juga strategi pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Bansos yang tepat sasaran, transparan, dan berbasis data digital diyakini mampu memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan daya beli, serta menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran negara melalui kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Percepatan ini dilakukan agar bantuan dapat diterima lebih cepat dan membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah dinamika kondisi ekonomi.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan penyaluran bansos reguler tersebut.

“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya akan mulai disalurkan pada Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah mematangkan koordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan sosial dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima masih terus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami menargetkan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan sembako dapat dimulai serentak pada bulan Februari. Proses verifikasi data terus kami lakukan untuk memastikan ketepatan sasaran,” jelasnya.

Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul menerangkan bahwa hingga saat ini bansos masih disalurkan melalui dua jalur utama, yakni bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Sementara itu, pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema penyaluran bansos melalui koperasi agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan tepat sasaran.

“PKH yang berada di bawah Kementerian Sosial ke depan direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi. Saat ini skemanya sedang kami diskusikan agar dapat dipastikan penerimanya benar-benar sesuai dengan kriteria,” ujar Henra.

Percepatan penyaluran bansos PKH dan BPNT ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama pada awal tahun ketika tekanan kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan bantuan sosial agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat penerima manfaat. Melalui integrasi bansos dengan program pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), negara menargetkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Untuk itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat khususnya KPM dari program bansos pemerintah agar masuk dalam ekosistem Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, kerja sama tersebut merupakan instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

“Melalui MoU ini kami ingin memperkuat kolaborasi agar keluarga penerima manfaat yang bantuannya disalurkan melalui Kemensos dapat secara bertahap menjadi anggota KDMP, tentu setelah seluruh sistem dan sarana siap,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, para penerima manfaat nantinya tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga menjadi anggota sekaligus pemilik koperasi. KPM akan diarahkan untuk memasarkan produk usaha melalui KDMP serta memenuhi kebutuhan pokok dari koperasi tersebut.

“Selain sebagai konsumen, mereka juga menjadi pemilik KDMP. Di akhir tahun, anggota koperasi berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU),” jelasnya.

Kebijakan ini merupakan transformasi skema bansos dari pola konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi yang mulai diarahkan pemerintah melalui penguatan KDMP. Skema ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi KPM sekaligus menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, melalui kerja sama tersebut, KPM dari berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai, hingga keluarga siswa Sekolah Rakyat (SR), dapat bergabung sebagai anggota KDMP.

Keanggotaan dalam koperasi akan memberikan posisi baru bagi KPM. Masyarakat tidak lagi sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem usaha kolektif yang produktif dan berkelanjutan.

“Kerja sama kolaborasi ini diharapkan bisa membantu program Presiden untuk mengangkat (kesejahteraan) masyarakat penerima manfaat agar menjadi anggota Kopdes,” pungkas Ferry.****

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi penyintas bencana menuju kehidupan yang lebih aman, layak, dan bermartabat melalui penyediaan hunian sementara (huntara) siap huni. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga akhir Januari 2026, sebanyak 1.056 unit huntara telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari penanganan rumah rusak berat yang terus dipercepat melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan unsur pendukung lainnya.

“Hingga saat ini, 7.414 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 1.056 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Ini menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan masa transisi masyarakat terdampak berlangsung dengan cepat dan layak,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers.

Selain huntara, pemerintah juga mempersiapkan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang. Ribuan unit huntap telah diajukan dan ratusan unit telah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah turut menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang menunggu pembangunan rumah permanen.

Di Aceh, percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas strategis agar pengungsi dapat segera keluar dari tenda sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, BNPB telah merampungkan 10 unit barak huntara yang mampu menampung 50 kepala keluarga. Fasilitas tersebut dibangun dengan standar kelayakan huni dan dilengkapi sarana dasar.

“Sebanyak 10 kopel huntara telah selesai dan akan segera kami serahkan kepada pemerintah daerah agar masyarakat bisa secepatnya menempati fasilitas tersebut,” kata Tenaga Ahli BNPB Kolonel (Purn) Agus Marsanto.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menegaskan bahwa penyediaan huntara merupakan bagian dari strategi pemulihan yang terencana dan berkeadilan. Menurutnya, huntara memberikan rasa aman serta memungkinkan masyarakat kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak, sehat, dan bermartabat setelah bencana,” ujar Sibral Malasyi.

Sejalan dengan pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan dukungan logistik dan langkah mitigasi risiko terus berjalan optimal. Distribusi bantuan skala besar serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca memperkuat komitmen negara dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan.

Dengan pendekatan terpadu ini, huntara siap huni menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah dan harapan baru bagi penyintas bencana untuk bangkit, pulih, dan menata masa depan dengan lebih baik.

JAKARTA – Upaya pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat dengan membangun rantai pasok pangan yang lebih adil dan efisien. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memangkas jalur distribusi panjang melalui inisiatif Mak Comblang Project, sebuah skema yang dirancang untuk mempertemukan petani secara langsung dengan dapur MBG agar pasokan pangan semakin pasti dan harga lebih stabil.

Langkah strategis tersebut diawali melalui pertemuan koordinasi antara BGN dengan para petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Forum ini menjadi pintu masuk pemetaan kondisi riil rantai pasok, baik dari sisi kapasitas produksi petani maupun kebutuhan dapur MBG, khususnya di wilayah Jakarta dan Bogor.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengungkapkan selama ini petani dan dapur MBG berjalan di jalur yang tidak saling terhubung. Akibatnya, terjadi ketimpangan pasokan dan disparitas harga yang merugikan kedua belah pihak.

“Di Cipanas petani mengalami over supply, sementara dapur MBG di Jakarta dan Bogor justru kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang wajar. Mak Comblang Project hadir untuk menyambungkan dua sisi ini secara langsung,” ujar Dian.

Hasil pemetaan awal menunjukkan kesenjangan volume yang signifikan. Untuk komoditas jagung, misalnya, produksi petani Cipanas mencapai sekitar 30 ton per bulan, sementara kebutuhan dapur MBG di Jakarta mencapai 240 ton per bulan. Selain itu, disparitas harga juga mencolok, seperti pada komoditas wortel yang dibeli dapur MBG seharga Rp15.000–Rp25.000 per kilogram, namun hanya diterima petani Rp1.500–Rp3.000 per kilogram di tingkat kebun.

Melalui Mak Comblang Project, BGN mulai menyusun basis data terbuka mengenai komoditas unggulan, kapasitas produksi, serta kebutuhan dapur MBG. Data ini menjadi dasar penyusunan kalender tanam dan panen agar produksi berjalan bertahap, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan. Ke depan, menu MBG juga akan diselaraskan dengan ketersediaan hasil pertanian lokal tanpa mengabaikan standar gizi anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Trasodiharto, memastikan pihaknya tengah mengupayakan agar petani lokal dapat bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Petani lokal PPU sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG, baik sayuran maupun daging ayam. Kami terus lakukan pemetaan produksi,” ucapnya.

Komitmen serupa sampaikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, saat meresmikan SPPG Srikandi Merah Putih, bahwa MBG harus memberi dampak ganda: meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Bahan pangan dapur MBG harus dipenuhi dari hasil produksi masyarakat Kuansing agar ekonomi daerah ikut bergerak,” tegasnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola dapur, keterhubungan petani lokal dengan dapur MBG diharapkan semakin kuat, sehingga ketahanan pangan berbasis masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal.

Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya menggunakan bahan-bahan lokal dalam setiap unit layanan gizi (SPPG) untuk memastikan keberlanjutan pasokan gizi dan mendukung perekonomian setempat.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa pengadaan bahan pangan dari petani lokal bukan hanya menguntungkan sektor gizi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

“Sebagai contoh, pengadaan telur ayam di Aceh, jika didatangkan dari luar daerah, dapat menghilangkan potensi anggaran hingga Rp100 miliar setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada ekonomi lokal yang tidak dapat mengakses potensi pasar yang besar tersebut,” ujar Sony.

Sanjaya menambahkan pasokan beras, sayur, buah-buahan, dan daging yang dibutuhkan oleh program ini membuka peluang pasar bagi petani dan peternak, sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pengadaan bahan pangan yang berkualitas, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk mengutamakan kemanusiaan.

“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Kami berharap para mitra tidak melihatnya hanya dari sisi bisnis, tetapi dari sisi kemanusiaan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi layak,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka peluang besar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM untuk terlibat langsung dalam rantai pasok, dengan kebutuhan bahan pangan rutin seperti beras, sayur, ikan, daging, telur, dan tenaga kerja harian.

Di tingkat daerah, program ini juga memperoleh dukungan dari berbagai kabupaten, salah satunya Kabupaten Bangka.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong pemberdayaan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan MBG, seperti sayuran, telur, ayam, dan komoditas pertanian lainnya.

“Kita ingin agar program pusat MBG ini juga dapat menggerakkan ekonomi setempat, hal ini pula menjadi tujuan pemerintah pusat,” kata Syarli.

Program MBG yang telah menjangkau lebih dari 58 juta orang ini diharapkan terus berkembang dan mencapai target cakupan 82 juta warga pada akhir tahun 2026. Selain itu, pemerintah berharap dengan memanfaatkan bahan lokal, ekonomi daerah semakin bergerak, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah, dan menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi produk lokal.

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak sekadar menjawab persoalan gizi masyarakat, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan terintegrasi. Di tengah ketidakpastian global, gejolak harga pangan dunia, serta ancaman krisis iklim yang memengaruhi rantai pasok, MBG hadir sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dua sektor krusial sekaligus: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya petani lokal. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan saling menguatkan dari hulu ke hilir.

MBG dirancang untuk memastikan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi yang cukup dan berkualitas. Namun yang kerap luput dari perhatian publik adalah dimensi ekonomi politik di balik program ini. Pemerintah secara sadar mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai sumber utama menu MBG. Artinya, beras, sayur, telur, ikan, hingga protein nabati diprioritaskan berasal dari petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kesegaran dan kecukupan gizi, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa MBG merupakan bagian dari visi besar pembangunan manusia unggul yang berkelanjutan. Ia berpandangan bahwa pemenuhan gizi masyarakat adalah fondasi ketahanan nasional, terutama di era krisis global yang ditandai dengan konflik geopolitik dan disrupsi ekonomi. Menurutnya, ketergantungan pada impor pangan justru akan melemahkan kedaulatan bangsa, sehingga MBG sejak awal diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal. Dengan melibatkan petani dalam negeri sebagai pemasok utama, negara tidak hanya memberi makan rakyatnya, tetapi juga menghidupkan roda produksi nasional secara adil.

Pandangan tersebut sejalan dengan kondisi lapangan saat ini. Sejumlah daerah mulai merasakan dampak positif dari keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok MBG. Permintaan yang relatif pasti dari program pemerintah membantu petani merencanakan produksi dengan lebih baik, mengurangi risiko fluktuasi harga, dan meningkatkan pendapatan. Dalam konteks ekonomi desa, hal ini berarti daya beli masyarakat meningkat dan ketahanan sosial menjadi lebih kuat. Kebijakan gizi pun menjelma menjadi instrumen pemerataan ekonomi.

Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan), Hendarsam Marantoko, melihat MBG sebagai respons tepat pemerintah terhadap ketidakpastian global yang kian kompleks. Ia menilai bahwa penguatan sumber daya manusia melalui gizi berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Dalam pandangannya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dari kekuatan sendiri. Oleh karena itu, keterkaitan MBG dengan petani lokal menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan impor, melainkan membangun ketahanan bangsa dari desa, ladang, dan laut sendiri. Pendekatan ini dinilainya memperkuat rasa keadilan sosial sekaligus menumbuhkan optimisme kolektif.

Selain aspek ekonomi dan ketahanan, dimensi edukasi gizi juga menjadi pilar penting dalam keberhasilan MBG. Pemerintah tidak berhenti pada pembagian makanan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Di sinilah peran edukasi gizi menjadi krusial agar masyarakat memahami pentingnya pangan sehat dan seimbang berbasis bahan lokal. Kebijakan ini menjawab tantangan gizi ganda, yakni kekurangan gizi di satu sisi dan pola konsumsi tidak sehat di sisi lain.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN yang juga Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan A. P., M.Si., menekankan bahwa MBG adalah momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pangan sehat. Ia memandang bahwa kekayaan pangan lokal Indonesia sesungguhnya sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat jika dikelola dengan baik. Melalui MBG, masyarakat diperkenalkan kembali pada variasi pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. Edukasi ini penting agar keberhasilan program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan membentuk generasi yang lebih sehat serta produktif.

Berbagai laporan media terkini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus menyempurnakan tata kelola MBG, mulai dari pengawasan kualitas pangan, distribusi yang merata, hingga sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini menegaskan keseriusan negara dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat luas, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pada akhirnya, MBG menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dirancang secara holistik: menyehatkan rakyat, memberdayakan petani, dan memperkuat ketahanan nasional dalam satu tarikan napas. Di tengah tantangan global yang tidak menentu, langkah pemerintah ini patut diapresiasi sebagai wujud keberpihakan nyata kepada rakyat. Dengan terus memperkuat implementasi MBG berbasis pangan lokal, pemerintah membuktikan komitmennya membangun Indonesia yang sehat, berdaulat, dan berkeadilan—sebuah fondasi kokoh menuju masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan kebijakan sosial yang dirancang untuk menjawab dua persoalan mendasar bangsa Indonesia sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ketika program ini diimplementasikan dengan pendekatan berbasis petani dan produsen pangan lokal, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar anak dan kelompok rentan atas pangan bergizi, tetapi juga bertransformasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Pendekatan berbasis petani lokal dalam MBG menempatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro pangan sebagai bagian inti dari rantai pasok. Bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, buah, telur, ikan, daging, hingga olahan pangan lokal dipasok langsung dari kelompok tani dan UMKM setempat. Skema ini menciptakan kepastian pasar bagi petani karena hasil produksi mereka diserap secara rutin dan terencana oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyelenggara MBG.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang besar bagi dunia usaha dari hulu hingga hilir.

Anindya mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Hingga kini, sudah terdapat lebih dari 20.000 SPPG telah dibangun dan beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Kadin turut berpartisipasi dengan membangun sekitar 1.000 SPPG. Total investasi yang dihimpun dari anggota Kadin untuk mendukung program tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,5-2 triliun.

Menurut Anindya, keberadaan program MBG menciptakan kepastian permintaan pangan dalam skala besar. Ini menjadi fondasi penting bagi penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian. Setiap daerah memiliki potensi protein unggulan yang berbeda. Karena itu, program MBG mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

Senada, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda mengatakan MBG bukan sekedar dapur namun lebih dari itu ada multiplier effect yang diciptakan yakni dampak ekonomi berantai yang meluas dari program ini.

Dadang menjelaskan,  investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal, dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja (petani, peternak, UMKM katering/logistik), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sistem pangan lokal, jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri.

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Anggaran ini ditargetkan menyasar ke 82 juta warga di seluruh Indonesia. Pemerintah menjamin pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan aliran anggaran MBG diperkirakan mencapai hampir Rp 80 triliun per kuartal. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal kuartal pertama tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 37 triliun.

Airlangga menjelaskan pelaksanaan program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan. Program ini juga menggerakkan rantai pasok yang luas. Rantai pasok tersebut mencakup petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga sektor logistik dan distribusi di daerah.

MBG berbasis petani lokal berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi di desa. Dana program yang dibelanjakan untuk pengadaan bahan pangan akan beredar di wilayah setempat, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect). Kenaikan pendapatan ini berpotensi mendorong daya beli masyarakat desa, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Skema ini juga dapat mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas petani lokal. Dengan adanya permintaan yang stabil dan standar kualitas tertentu, petani terdorong untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata kelola usaha tani, serta mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dapat mengintegrasikan program MBG dengan pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan seperti koperasi dan BUMDes agar petani tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis berbasis petani lokal dapat menjadi fondasi bagi sistem pangan nasional yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Ketergantungan pada impor pangan dapat ditekan, sementara produksi dalam negeri memperoleh dukungan nyata melalui pasar yang pasti. Program ini juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia, karena gizi yang baik merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, UMKM, dan masyarakat, MBG dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar program bantuan sosial. Ia menjelma sebagai strategi pembangunan terpadu yang menyatukan kepentingan kesehatan, ekonomi, dan kedaulatan pangan. Gizi yang tercukupi tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi rakyat, memperkuat desa, dan pada akhirnya memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Aceh — Hunian sementara atau huntara pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra kini mulai dihuni oleh warga terdampak. Kehadiran huntara ini menandai masuknya fase pemulihan pascabencana setelah wilayah tersebut dilanda banjir bandang, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Huntara disiapkan sebagai solusi transisi agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dasar secara lebih layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Dalam proses pembangunan, keterlibatan BUMN menjadi faktor penting percepatan realisasi huntara. PT Nindya Karya (Persero) memastikan pembangunan Rumah Hunian Sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat, dengan penekanan pada peningkatan kualitas dan kenyamanan bangunan.

Perusahaan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan spesifikasi huntara, khususnya pada aspek kenyamanan bagi penghuni.

“Kami memastikan seluruh instruksi Presiden terkait peningkatan kualitas huntara diterapkan di lapangan. Huntara ini bukan hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga menghadirkan ruang tinggal yang nyaman dan layak bagi warga selama masa pemulihan,” ujar Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah.

Pembangunan huntara dirancang dengan pendekatan kemanusiaan yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan ketahanan bangunan. Struktur huntara menggunakan material yang lebih kuat dibandingkan tenda darurat, dengan tata letak kawasan yang tertib untuk mendukung mobilitas dan interaksi sosial warga. Penempatan huntara juga mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi asal warga guna memudahkan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.

Capaian serupa juga terlihat di wilayah lain. Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa progres pembangunan huntara hingga awal tahun ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas pihak, terutama peran aktif BUMN di lapangan.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat dalam kondisi yang tidak mudah untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” ujar Rosan.

Huntara dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari akses air bersih, sanitasi layak, penerangan kawasan, hingga pos layanan kesehatan. Ruang belajar sementara juga disiapkan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak, serta ruang komunal untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.

Dengan mulai dihuni dan difungsikannya huntara yang dilengkapi fasilitas memadai, diharapkan stabilitas kehidupan masyarakat pascabencana di Sumatra dapat segera pulih. Huntara menjadi jembatan penting menuju hunian tetap yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.