Oleh: Raksana Wibawa )*

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Nganjuk. Program tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.

Peresmian ribuan koperasi desa itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas, program tersebut berhasil diwujudkan dengan dukungan fasilitas operasional yang lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut logistik.

Prabowo memandang keberhasilan operasionalisasi lebih dari seribu koperasi desa sebagai pencapaian penting yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah dinilai mampu bergerak cepat dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Meski awalnya pemerintah menargetkan sekitar 1.300 koperasi untuk diresmikan, Prabowo memilih hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi. Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah agar program berjalan optimal dan tidak sekadar mengejar angka semata.

Pemerintah juga menilai kecepatan realisasi menjadi poin utama dalam keberhasilan program ini. Dalam waktu sekitar tujuh bulan sejak pembangunan fisik dimulai, lebih dari seribu koperasi sudah dapat dioperasikan di berbagai daerah. Bahkan, secara keseluruhan lebih dari 9.000 gedung koperasi dilaporkan telah siap secara fisik.

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi penggerak baru aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akan menjadi simpul layanan ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya dapat memperoleh akses terhadap sembako murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, minyak goreng, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan nasional. Model ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi panjang sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Langkah pemerintah membangun koperasi desa juga dipandang sebagai upaya memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan sistem kelembagaan yang lebih tertata, masyarakat desa memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi tersebut bukan hanya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mempercepat pembentukan koperasi di berbagai wilayah. Dari target 3.059 koperasi, sebagian telah rampung dengan progres pembangunan yang terus bergerak maju. Pemerintah daerah optimistis percepatan pembangunan koperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan tumbuh merata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Program koperasi desa juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menilai penguatan koperasi akan memperkokoh kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, terutama melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Kementerian Kehutanan memandang program Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda transformasi ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah. Dengan adanya koperasi yang kuat dan profesional, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan memiliki akses usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program perhutanan sosial sendiri telah melibatkan ratusan ribu kepala keluarga di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Pemerintah melihat potensi besar sektor tersebut untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan agroforestri dan penguatan usaha berbasis masyarakat.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelola perhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat melalui ribuan surat keputusan. Dari program itu, telah terbentuk lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonomi nasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.

Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi hasil usaha masyarakat desa. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan pengolahan, pemasaran, hingga akses pembiayaan secara mandiri.

Sinergi antara Program Perhutanan Sosial dan Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Melalui koperasi desa ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Koperasi tidak lagi dipandang sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan instrumen modern untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa dari akar rumput.

*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM

Gorontalo — Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ekonomi kelautan nasional melalui investasi besar-besaran di sektor perikanan dan kawasan pesisir.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan investasi besar pada pengembangan ekonomi biru atau blue economy seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Presiden menilai investasi di sektor kelautan bukan hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan nelayan modern dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan dapat beroperasi pada tahun ini.

Program tersebut akan terus diperluas dengan pembangunan 1.000 KNMP baru setiap tahun hingga menjangkau sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Ini pekerjaan besar,” kata Presiden Prabowo.

Selain pembangunan kawasan nelayan, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan dengan berbagai ukuran yang akan dikelola melalui koperasi nelayan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tangkap nelayan lokal sekaligus memperkuat kedaulatan perikanan nasional.

Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam negeri.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar pengembangan ekonomi kelautan berjalan berkelanjutan.

Menurut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan berbagai program pendampingan, mulai dari pelatihan keterampilan, dukungan penyuluh, hingga akses pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP.

“Tidak hanya memberi fasilitas, berbagai dukungan ini penting agar nelayan mampu mengoperasionalisasikan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” jelas Trenggono.

Pemerintah berharap pembangunan kawasan nelayan modern di berbagai daerah dapat memperkuat produktivitas perikanan nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan arah pembangunan nasional yang bertumpu pada kekuatan maritim dan ekonomi kelautan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara konsisten menunjukkan komitmennya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

Komitmen tersebut terlihat kuat saat Presiden Prabowo meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo. Di hadapan masyarakat pesisir dan nelayan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat sehingga Indonesia harus mengambil peluang besar tersebut dengan memperkuat armada perikanan, pembangunan kampung nelayan, hingga hilirisasi produk kelautan. Menurut Presiden, nelayan harus menjadi kelompok masyarakat yang semakin sejahtera karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah. Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein,” kata Kepala Negara.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada penguatan kampung nelayan. Pemerintah juga tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pesisir berskala besar, termasuk proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa yang diyakini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa tersebut bukan hanya bertujuan melindungi wilayah pesisir dari ancaman rob dan perubahan iklim, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Giant Sea Wall bukan hanya proyek perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan aktivitas industri, pelabuhan, logistik, dan kawasan produktif lainnya,” jelas Rosan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf menilai pembangunan kawasan pesisir ke depan tidak lagi sekadar berorientasi pada proyek fisik, melainkan pada penciptaan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan kawasan pesisir harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Karena itu pemerintah mendorong integrasi antara perlindungan pantai, pengembangan kawasan industri, pelabuhan, perikanan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” ucap Didit.

Menurut Didit, pemerintah saat ini tengah menyusun langkah terpadu agar kawasan Pantura dan wilayah pesisir lainnya dapat berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis kelautan yang modern dan kompetitif. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian agar pembangunan sektor kelautan berjalan lebih cepat dan terukur.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ekonomi kelautan kini bukan lagi sektor pelengkap, melainkan prioritas utama pembangunan nasional. Di tengah tantangan global dan persaingan ekonomi dunia, keberanian pemerintah menjadikan laut sebagai fondasi pertumbuhan baru menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju negara maritim yang kuat, mandiri, dan sejahtera.(*)

Oleh: Rizky Pradana

Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional sebagai salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut terlihat melalui program pembangunan 1.582 kapal ikan modern yang ditujukan bagi nelayan di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan maritim nasional melalui modernisasi armada tangkap dan pengembangan ekonomi biru berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program pembangunan kapal ikan akan mulai dijalankan secara bertahap mulai tahun ini. Pemerintah memandang bantuan kapal modern bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah nyata untuk memastikan nelayan Indonesia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut nasional.

Menurut Presiden Prabowo, pemerintah ingin hasil kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat sendiri, khususnya nelayan lokal. Karena itu, pembangunan armada penangkapan ikan dinilai penting untuk memperkuat posisi nelayan nasional agar mampu bersaing dan tidak kalah oleh aktivitas penangkapan ikan asing di perairan Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Pemerintah menilai sektor kelautan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan wilayah laut yang luas serta kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, Indonesia diyakini memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor maritim sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Program bantuan kapal ikan nantinya akan disalurkan melalui koperasi nelayan agar pengelolaannya lebih tertata dan berkesinambungan. Pemerintah juga mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis koperasi di kawasan pesisir guna memperkuat sistem distribusi bantuan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat nelayan.

Kapal-kapal yang dibangun terdiri atas berbagai ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah penangkapan ikan. Pemerintah berupaya memastikan armada yang diberikan mampu mendukung aktivitas nelayan secara optimal, mulai dari jangkauan penangkapan hingga kapasitas penyimpanan hasil tangkapan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan kapal dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Dari total 1.582 kapal yang direncanakan, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan untuk mendukung aktivitas ekonomi di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut Trenggono, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga memperbarui armada nasional yang sebagian besar telah berusia tua. Modernisasi kapal dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, memperluas wilayah operasi nelayan, serta meningkatkan keselamatan kerja di laut.

Pemerintah juga memastikan pembangunan kapal dilakukan di dalam negeri melalui galangan kapal nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional karena selain mendukung sektor perikanan, program tersebut juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat industri maritim nasional.

Penguatan sektor kelautan tidak berhenti pada pembangunan armada. Pemerintah turut mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan kapal-kapal modern tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan pelatihan bagi awak kapal melalui sekolah perikanan serta masyarakat pesisir di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

Langkah tersebut dinilai penting agar modernisasi armada berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas nelayan. Dengan keterampilan yang lebih baik, nelayan diharapkan mampu mengoperasikan teknologi penangkapan modern secara efektif sehingga produktivitas dan kualitas hasil tangkapan dapat meningkat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan tahap awal program akan difokuskan pada pembangunan 50 kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan mulai dari material, perlengkapan kapal, hingga kesiapan galangan kapal nasional.

Latif menilai pembangunan kapal harus mengikuti standar teknis dan sertifikasi yang ketat agar armada yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi serta mampu digunakan secara optimal oleh nelayan. Karena itu, seluruh tahapan produksi mulai dari desain kapal, penyediaan bahan baku, hingga kesiapan industri galangan dipersiapkan secara menyeluruh dan profesional.

Dalam mendukung pembangunan sektor maritim nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor. Salah satunya melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero) terkait penataan ruang laut guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menilai penataan ruang laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan wilayah, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto memandang sinergi antara pembangunan ketenagalistrikan dan tata ruang laut sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi perizinan, serta perlindungan ekosistem laut.

Kolaborasi antarlembaga tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan kini tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional secara bersamaan.

Melalui pembangunan kapal modern, pengembangan kampung nelayan, penguatan koperasi, hingga penataan ruang laut yang terintegrasi, pemerintah optimistis sektor kelautan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Modernisasi sektor maritim diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga memastikan nelayan nasional memperoleh kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

*) Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan SDA

Pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat masa depan ekonomi Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah mulai mengarahkan pembangunan nasional berbasis potensi maritim sebagai sumber pertumbuhan baru yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir. Laut tidak lagi dipandang hanya sebagai wilayah geografis, melainkan aset besar yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah agar sumber daya perikanan nasional tidak terus dimanfaatkan oleh kapal asing. Prabowo menekankan bahwa hasil laut Indonesia harus dinikmati masyarakat sendiri, terutama para nelayan lokal yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, tahun ini ditargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan yang nantinya akan diberikan kepada kelompok nelayan melalui sistem koperasi. Program tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas nelayan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Pemerintah berharap keberadaan kapal-kapal tersebut mampu membuat nelayan lebih mandiri dan tidak kalah bersaing dengan kapal asing yang selama ini banyak mengambil hasil laut Indonesia.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mulai mempercepat berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Di sektor kelautan, pemerintah mencoba membangun sistem ekonomi yang lebih terintegrasi agar hasil laut tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

Prabowo turut mendorong pengembangan konsep blue economy atau ekonomi biru sebagai arah baru pembangunan nasional. Konsep tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dengan potensi laut yang sangat besar, Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi maritim dunia apabila mampu mengelola sumber daya kelautannya secara optimal dan modern.

Selain pembangunan kapal ikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan desa nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun ini pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Program itu diarahkan untuk menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, memiliki infrastruktur memadai, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan.

Pemerintah menilai pembangunan desa nelayan menjadi pekerjaan besar karena Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa pesisir. Namun langkah tersebut dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan masyarakat di wilayah pesisir ikut menikmati hasil pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah tetap pada peningkatan kesejahteraan nelayan agar mereka memiliki penghasilan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak.

Di sisi lain, penguatan ekonomi kelautan juga mulai dikaitkan dengan pembangunan energi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT PLN (Persero) resmi menjalin kerja sama penataan ruang laut guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan jaringan energi tetap sejalan dengan perlindungan ekosistem laut dan tata ruang nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menjelaskan bahwa perencanaan ruang laut kini tidak hanya menjadi instrumen kebijakan, tetapi juga strategi penting untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Kartika Listriana, tata ruang laut dapat mendukung program prioritas nasional, termasuk ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kartika Listriana juga menyoroti pentingnya menjaga ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun yang memiliki peran besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah menilai perlindungan ekosistem pesisir tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi Indonesia di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim.

Sementara itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menilai pemanfaatan ruang laut menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Pembangunan pembangkit listrik, kabel bawah laut, hingga gardu induk di kawasan pesisir membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang laut.

Yusuf Didi Setiarto juga menegaskan pentingnya keterpaduan antara pembangunan energi dan kebijakan tata ruang laut agar tercipta kepastian hukum serta efisiensi proses pembangunan. Kolaborasi antara PLN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Arah kebijakan pemerintah yang mulai fokus pada sektor kelautan dinilai menjadi perubahan penting dalam strategi pembangunan nasional. Selama ini pembangunan ekonomi lebih banyak bertumpu pada wilayah daratan dan perkotaan, sementara potensi laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kini pemerintah mulai menjadikan sektor maritim sebagai salah satu motor penggerak ekonomi baru yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi maritim dunia. Namun keberhasilan itu akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan masyarakat pesisir menjadi bagian utama dari pembangunan tersebut. Dukungan seluruh elemen masyarakat juga dibutuhkan agar potensi besar laut Indonesia benar-benar mampu menjadi pilar masa depan ekonomi nasional dan membawa kesejahteraan yang merata bagi rakyat.

JAKARTA – Stabilitas sektor keuangan nasional terus menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang bergerak cepat. Penguatan koordinasi pemerintah dan regulator dinilai mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia, termasuk dalam menjaga stabilitas rupiah dan kesehatan industri perbankan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi perbankan nasional hingga saat ini tetap kuat dengan tingkat permodalan yang tinggi, kualitas kredit yang sehat, serta fungsi intermediasi yang berjalan baik. Situasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan ketahanan industri perbankan nasional masih berada dalam level yang sangat memadai untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Per Maret 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 25,09%, menunjukkan ruang penguatan yang besar bagi sektor perbankan.

“Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia,” ujar Dian Ediana Rae.

Selain memiliki modal yang kuat, kualitas kredit perbankan juga tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross berada di level 2,14%, jauh di bawah ambang batas aman. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan sektor perbankan dalam menjaga stabilitas pembiayaan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

OJK juga terus memperkuat langkah antisipatif melalui simulasi dan stress test secara berkala terhadap berbagai skenario ekonomi global. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengawasan untuk memastikan industri keuangan tetap adaptif dan responsif menghadapi perubahan situasi internasional.

“OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegas Dian Ediana Rae.

Di sisi lain, pemerintah bergerak aktif menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk penguatan pasar obligasi nasional. Langkah tersebut dipandang sebagai sinergi positif antara kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah secara terukur dan berkelanjutan.
“Kita coba membantu nilai tukar, kita membantu Bank Indonesia sedikit-sedikit kalau bisa,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah juga menyiapkan langkah stabilisasi melalui mekanisme Bond Stabilization Fund guna menjaga keseimbangan pasar obligasi sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Indonesia.

“Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. itu ada Bond Stabilization Fund kan,” tambah Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut pemerintah, kondisi fiskal nasional hingga saat ini masih berada dalam posisi aman dan terkendali. Hal tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

“Masih relatif aman, tapi kita akan kendalikan,” pungkas Purbaya Yudhi Sadewa.

Kombinasi ketahanan perbankan, kesiapan regulator, dan respons cepat pemerintah dinilai menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah tantangan global, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat dan mampu menjaga optimisme pasar secara berkelanjutan.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan fiskal, moneter, hingga intervensi pasar disiapkan guna memastikan kondisi ekonomi nasional tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan pekan ini berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Meski menghadapi tekanan global akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap aman dan terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario pelemahan rupiah dalam penyusunan asumsi APBN 2026. Menurutnya, tekanan terhadap kurs saat ini masih berada dalam batas yang dapat dikelola.

“Pada waktu kita hitung itu, kita simulasinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya, tidak jauh dengan kondisi sekarang. Jadi APBN masih relatif aman,” ujar Purbaya di Jakarta.

Pemerintah juga akan membantu penguatan rupiah melalui intervensi di pasar surat berharga menggunakan skema Bond Stabilization Fund (BSF). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Selain itu, koordinasi erat terus dilakukan bersama Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar dan arus modal. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa otoritas moneter menjalankan strategi stabilisasi secara menyeluruh dan terukur. Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat dan mampu menopang ketahanan ekonomi nasional.

“BI all out menjaga rupiah, berkoordinasi erat dengan pemerintah, serta terus mendapat dukungan penuh dari Presiden,” kata Perry.

Di sektor pangan, pemerintah juga memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah siap memberikan subsidi distribusi apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan kondisi pasokan pangan nasional tetap aman dan harga bahan pokok masih terkendali.

Meski menghadapi tantangan global, pemerintah optimistis fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diyakini mampu menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik di tengah dinamika ekonomi dunia.

Oleh: Oryza Alir Arta *)

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir memang memunculkan kekhawatiran publik. Cara membaca dinamika kurs tidak bisa dilakukan secara parsial atau emosional. Dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, pergerakan nilai tukar sangat dipengaruhi sentimen eksternal, arus modal global, kebijakan suku bunga negara maju, hingga tensi geopolitik internasional. Karena itu, pelemahan rupiah saat ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tekanan global yang sedang dialami banyak negara berkembang, bukan semata-mata cerminan lemahnya fundamental Indonesia.

Fakta penting yang sering terlewat adalah tekanan terhadap mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia. Yen Jepang, yuan China, won Korea Selatan, ringgit Malaysia, hingga dolar Singapura juga mengalami tekanan terhadap dolar AS. Penguatan Dollar Index sebesar 1,4 persen dalam sepekan menunjukkan bahwa yang sedang menguat secara agresif adalah dolar AS sebagai safe haven, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran inflasi global akibat perang Iran yang berkepanjangan.

Dalam situasi seperti ini, yang paling penting bukan apakah nilai tukar bergerak naik atau turun dalam jangka pendek, melainkan apakah negara memiliki instrumen, kapasitas, dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas. Dan pada titik inilah Indonesia sebenarnya berada pada posisi yang relatif lebih siap dibanding banyak negara lain pada masa lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi nilai tukar melalui pasar obligasi, termasuk dengan memanfaatkan Bond Stabilization Fund. Menurutnya, pemerintah akan membantu stabilisasi rupiah secara bertahap agar tekanan di pasar keuangan tidak berkembang menjadi kepanikan. Purbaya juga menegaskan bahwa meskipun nilai tukar bergerak di atas asumsi APBN 2026, posisi fiskal Indonesia masih relatif aman dan tetap terkendali.

Hal ini penting karena pasar tidak hanya membaca angka kurs, tetapi juga membaca policy credibility. Ketika pemerintah menunjukkan kesiapan intervensi yang terukur, pasar akan melihat bahwa otoritas fiskal dan moneter tidak membiarkan volatilitas bergerak liar tanpa respons. Dalam konteks pasar obligasi, langkah stabilisasi juga penting untuk menjaga agar yield tidak melonjak terlalu tinggi dan memicu arus keluar modal asing secara besar-besaran.

Di banyak negara berkembang, krisis nilai tukar biasanya menjadi berbahaya ketika disertai kepanikan di sektor keuangan domestik. Namun indikator Indonesia justru menunjukkan kondisi perbankan nasional masih sangat solid. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa industri perbankan nasional tetap kuat di tengah tekanan global, dengan profil risiko yang terjaga dan fungsi intermediasi yang tetap berjalan baik.

Data yang disampaikan OJK memberi pesan penting bagi pasar. Per Maret 2026, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 25,09 persen—jauh di atas ambang minimum internasional. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross juga berada di level 2,14 persen, masih di bawah batas aman 3 persen. Artinya, tekanan rupiah belum berkembang menjadi gangguan sistemik pada sektor keuangan nasional.

Lebih penting lagi, OJK bersama industri perbankan secara rutin melakukan stress test dengan berbagai skenario ekonomi dan geopolitik, termasuk simulasi pelemahan rupiah, perlambatan ekonomi, hingga lonjakan harga energi global. Dian menyampaikan bahwa hasil simulasi menunjukkan tingkat permodalan perbankan Indonesia masih memadai untuk menghadapi perubahan signifikan pada kondisi makroekonomi.

Dalam ekonomi modern, stabilitas tidak ditentukan oleh ketiadaan tekanan, melainkan oleh kemampuan institusi menghadapi tekanan tersebut. Negara dengan sistem keuangan rapuh biasanya langsung mengalami krisis ketika kurs bergerak tajam. Indonesia saat ini justru menunjukkan ketahanan institusional yang jauh lebih matang dibanding era krisis terdahulu.

Selain itu, koordinasi antarotoritas juga terlihat semakin solid. OJK menegaskan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Dalam pengalaman banyak negara, koordinasi fiskal–moneter–sektor keuangan adalah faktor penentu keberhasilan stabilisasi ketika ekonomi global mengalami turbulensi.

Nilai tukar pada dasarnya sangat dipengaruhi sentimen jangka pendek, termasuk ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga Federal Reserve. Ketika pejabat The Fed seperti Austan Goolsbee mulai memperingatkan adanya tanda-tanda overheating ekonomi AS dan risiko eskalasi inflasi, pasar global otomatis beralih ke dolar AS sebagai aset aman. Konsekuensinya, hampir seluruh mata uang negara berkembang mengalami tekanan bersamaan.

Namun sejarah menunjukkan bahwa fase penguatan dolar tidak berlangsung permanen. Ketika tekanan inflasi mulai mereda atau ekspektasi suku bunga berubah, arus modal global kembali mencari pasar negara berkembang yang memiliki fundamental pertumbuhan baik. Dalam konteks ini, Indonesia masih memiliki daya tarik penting: konsumsi domestik besar, stabilitas perbankan terjaga, serta kapasitas fiskal yang relatif terkendali.

Karena itu, respons yang dibutuhkan saat ini bukan kepanikan, melainkan kewaspadaan yang rasional. Pemerintah nampaknya terus menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, dan sektor keuangan memperkuat mitigasi risiko. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memahami bahwa fluktuasi nilai tukar merupakan bagian normal dari ekonomi global modern.

Justru di tengah tekanan seperti inilah ketahanan ekonomi nasional diuji. Dan sejauh ini, indikator yang ada menunjukkan Indonesia masih memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah tekanan global berubah menjadi krisis domestik.

*) pemerhati ekonomi

Oleh: Sania Saraswati *)

Dinamika pasar keuangan global yang kian fluktuatif kembali menempatkan nilai tukar rupiah dalam posisi yang menantang. Hingga pertengahan Mei 2026, pergerakan rupiah yang menembus level psikologis Rp17.600 per dolar Amerika Serikat memicu perhatian publik. Namun, di balik angka-angka tersebut, terlihat sebuah skenario mitigasi yang terukur dan terintegrasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Langkah-langkah ini bukan sekadar respons reaktif, melainkan bentuk pertahanan struktural untuk memastikan bahwa pelemahan mata uang tidak menggerus daya beli masyarakat serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Tekanan yang dialami rupiah saat ini tidak terlepas dari kombinasi faktor eksternal yang masif. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengidentifikasi bahwa inflasi energi global dan ekspektasi suku bunga tinggi di negara maju telah memicu pergeseran modal besar-besaran. Investor cenderung memindahkan aset mereka dari negara berkembang menuju aset aman berdenominasi dolar. Situasi ini sejatinya dialami secara kolektif oleh mata uang utama di Asia, yang menunjukkan bahwa fenomena ini adalah gejolak global, bukan kerentanan tunggal domestik. Di sinilah pentingnya melihat efektivitas kebijakan pemerintah yang tetap fokus pada upaya stabilisasi di tengah arus modal keluar yang cukup deras sejak awal tahun.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan instrumen penyeimbang untuk meredam kepanikan pasar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar melalui intervensi di pasar obligasi. Aktivasi Bond Stabilization Fund menjadi kartu as pemerintah untuk menjaga agar imbal hasil (yield) surat utang tidak melonjak terlalu tinggi. Strategi ini sangat penting karena kestabilan pasar obligasi akan mencegah kerugian modal bagi investor asing, yang pada akhirnya dapat menahan laju keluarnya modal dari Indonesia. Meskipun rupiah telah melampaui asumsi APBN 2026, kesehatan fiskal secara keseluruhan dinilai tetap berada dalam zona aman dan terkendali.

Pada level mikro, kebijakan mitigasi diarahkan langsung pada perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelemahan rupiah berpotensi mengerek harga komoditas impor, seperti kedelai yang kini bergerak di atas harga acuan. Menanggapi risiko ini, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa negara hadir melalui alokasi anggaran bencana tidak terduga untuk mensubsidi bahan pangan jika terjadi lonjakan harga yang ekstrem. Intervensi konkret seperti subsidi ongkos pengiriman bahan pangan menjadi solusi cerdas untuk memotong rantai distribusi yang mahal, sehingga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau. Langkah ini membuktikan bahwa prioritas pemerintah adalah menjaga “perut” rakyat agar tidak terimbas oleh sentimen pasar uang di New York atau London.

Sinergi antar-lembaga juga terlihat dari pengawasan ketat di sektor perdagangan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, terus memantau ketersediaan stok pangan nasional guna memastikan bahwa rantai pasok tidak terganggu oleh spekulasi nilai tukar. Sejauh ini, stabilitas harga sebagian besar komoditas masih terjaga pada level normal, meskipun fluktuasi kecil pada minyak goreng sawit tetap diantisipasi secara harian. Pengawasan intensif ini memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dan konsumen bahwa fundamental ekonomi riil Indonesia masih memiliki daya tahan yang solid terhadap guncangan moneter.

Di sisi lain, ketangguhan sektor perbankan menjadi fondasi utama dalam menghadapi badai ekonomi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, memastikan bahwa profil risiko perbankan nasional masih sangat terjaga. Dengan rasio kecukupan modal yang mencapai angka 25,09 persen dan tingkat kredit bermasalah yang jauh di bawah ambang batas aman, perbankan Indonesia memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menyerap potensi tekanan. Keberhasilan OJK dalam melakukan uji tekan (stress test) secara rutin menunjukkan kesiapan industri keuangan dalam menghadapi berbagai skenario terburuk, termasuk lonjakan harga energi maupun suku bunga global.

Integrasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan kunci utama mengapa Indonesia tetap mampu berdiri tegak di tengah sentimen negatif lembaga pemeringkat internasional. Meskipun terdapat penyesuaian prospek utang oleh lembaga seperti Moody’s dan Fitch, konsistensi bauran kebijakan yang ditunjukkan otoritas domestik menjadi jawaban nyata atas keraguan tersebut. Upaya memperkuat cadangan devisa melalui instrumen jangka pendek seperti SRBI juga terbukti efektif sebagai penahan beban di pasar obligasi, menjaga agar aliran masuk modal tetap ada meskipun terbatas.

Pelemahan rupiah saat ini harus dipandang sebagai ujian terhadap ketangguhan bauran kebijakan nasional. Dukungan penuh terhadap agenda pemerintah dalam stabilisasi harga pangan, intervensi pasar obligasi, dan penguatan permodalan perbankan adalah langkah objektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan koordinasi yang erat dan respons kebijakan yang cepat, tantangan nilai tukar ini tidak akan menggoyahkan fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa melalui manajemen risiko yang baik dan perlindungan sosial yang terukur, stabilitas nasional tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Masyarakat dan pelaku pasar perlu tetap optimistis bahwa navigasi ekonomi di bawah arahan kebijakan saat ini berada pada jalur yang tepat untuk melalui masa-masa sulit ini.

*) Ekonom Makro dan Pengamat Kebijakan Moneter Pasar Keuangan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar sebagai langkah membangun generasi sehat dan berkualitas di masa depan. Program tersebut difokuskan untuk mendeteksi lebih dini berbagai persoalan kesehatan fisik maupun mental pada anak dan remaja di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menargetkan cakupan CKG bagi anak mencapai 14 juta peserta pada 2026. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah meningkatnya masalah kesehatan jiwa pada anak.

Budi mengungkapkan, pada 2025 program CKG baru menjangkau sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak. Hasil skrining nasional menunjukkan sebanyak 338 ribu anak mengalami kecemasan dan 363 ribu lainnya terindikasi mengalami gejala depresi.

“Dalam tahun 2026 ini sudah ada empat anak yang meninggal. Mereka berasal dari NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur dengan usia 11 sampai 14 tahun,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Budi, persoalan kesehatan mental anak dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari konflik keluarga, pola asuh yang kurang tepat, hingga perundungan di lingkungan sekolah. Karena itu, pemerintah akan memperluas skrining kesehatan jiwa sekaligus meningkatkan edukasi kepada orang tua dan tenaga pendidik.

“Kita harus mengedukasi bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya, terutama ibu-ibu. Banyak yang tidak sadar bahwa pola asuh tertentu bisa membuat anak mengalami kecemasan hingga depresi,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR R, Lestari Moerdijat, menilai pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa anak membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, langkah nyata harus diperkuat demi membangun mekanisme perlindungan kesehatan mental bagi generasi muda.

“Dibutuhkan langkah nyata yang lahir dari komitmen bersama yang kuat,” kata Lestari Moerdijat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengungkapkan hasil terbaru CKG Sekolah hingga Mei 2026 menunjukkan masalah kesehatan terbesar siswa masih didominasi gigi berlubang sebesar 41,5 persen, peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan penumpukan kotoran telinga 8,6 persen.

Menurut Qodari, program CKG Sekolah menjadi langkah pemerintah mendeteksi persoalan kesehatan siswa sejak dini sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa. Tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Qodari.