Papua – Program Cek Kesehatan Gratis mendapat dukungan positif dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Salah satunya datang dari Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) sekaligus Tokoh Pemuda Papua, Paulinus Ohee, yang menilai program tersebut memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

Menurut Paulinus Ohee, kehadiran Program Cek Kesehatan Gratis menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ia menyebut program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara lebih mudah, tetapi juga menjadi investasi penting untuk masa depan Papua.

“Program Cek Kesehatan Gratis di Papua sangat positif. Program ini memberikan manfaat yang baik, khususnya bagi peningkatan SDM dan hak kesehatan masyarakat di Papua,” ujar Paulinus Ohee.

Ia juga menilai program tersebut sangat baik bagi anak-anak karena membantu mempersiapkan kesehatan mereka sejak dini. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga, anak-anak Papua diharapkan dapat tumbuh lebih optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Paulinus Ohee mengapresiasi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis yang dinilai berjalan secara inklusif dan merata di berbagai wilayah Papua. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan menjadi hal penting agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat program tanpa terkecuali.

“Program ini sangat baik karena berjalan secara inklusif dan merata,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Paulinus Ohee juga mengimbau masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis di seluruh wilayah Tanah Papua. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan generasi Papua yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang.

“Karena ini baik bagi kita, baik juga bagi generasi masa depan anak-anak kita di seluruh Tanah Papua,” tutupnya.

Papua – Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) sekaligus Tokoh Pemuda Papua, Paulinus Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak Papua.

Menurut Paulinus Ohee, Program CKG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat Papua. Program ini juga dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui deteksi dini berbagai kondisi kesehatan.

“Saya menilai Program Cek Kesehatan Gratis di Papua sangat positif. Program ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM serta memenuhi hak kesehatan masyarakat Papua,” ujar Paulinus Ohee.

Ia menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling diuntungkan dari program tersebut. Dengan pemeriksaan kesehatan sejak dini, berbagai potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat.

“Program ini sangat baik bagi anak-anak Papua karena kesehatan yang terjaga akan menjadi fondasi penting bagi masa depan mereka. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap membangun Papua,” tambahnya.

Paulinus juga mengapresiasi pelaksanaan Program CKG yang berjalan secara inklusif dan menjangkau berbagai wilayah di Tanah Papua. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung dan memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis secara optimal.

“Mari kita bersama-sama menyukseskan Program CKG di seluruh Tanah Papua. Program ini sangat baik bagi masyarakat saat ini dan sangat penting untuk masa depan anak-anak Papua,” pungkasnya.

Papua – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata negara dalam memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

Tokoh Muda Papua, Paulinus Ohee, menilai pelaksanaan Program CKG di Papua membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar. Menurutnya, kehadiran program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak kesehatan masyarakat dapat dirasakan secara merata hingga ke berbagai wilayah Papua.

“Saya menilai program Cek Kesehatan Gratis di Papua sangat positif. Program ini hadir memberikan manfaat yang baik, khususnya bagi penguatan sumber daya manusia dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat di Papua,” ujar Paulinus Ohee.

Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul dan produktif. Karena itu, program pemeriksaan kesehatan gratis dinilai menjadi langkah strategis untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan.

Menurut Paulinus, dampak program tersebut juga sangat dirasakan oleh kalangan anak-anak dan pelajar. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala diyakini mampu membantu menyiapkan generasi muda Papua yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini bagi anak-anak sangat baik, karena menyiapkan kesehatan dan juga masa depan mereka. Dengan tubuh yang sehat, anak-anak Papua dapat tumbuh lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang,” katanya.

Selain itu, ia menilai pelaksanaan Program CKG di Papua berjalan secara inklusif karena menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan wilayah. Pemerataan layanan kesehatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan akses pelayanan medis di Papua yang selama ini masih menjadi tantangan.

“Program ini sangat baik karena berjalan secara inklusif dan juga merata. Masyarakat di Papua dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui layanan kesehatan yang diberikan,” ungkapnya.

Paulinus juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan Program CKG agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program kesehatan nasional.

“Saya mengimbau kepada masyarakat Papua untuk mari kita sama-sama menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis di seluruh tanah Papua. Karena ini baik bagi kita dan juga bagi generasi masa depan anak-anak kita di Papua,” tuturnya.

Melalui Program CKG, pemerintah diharapkan mampu memperkuat fondasi kesehatan masyarakat Papua sekaligus menyiapkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju masa depan Indonesia yang lebih maju.

Papua – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke wilayah Papua. Kehadiran program ini dinilai memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses layanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh tanah Papua.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) sekaligus Tokoh Pemuda Papua, Paulinus Ohee. Ia menilai program Cek Kesehatan Gratis merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya di bidang kesehatan.

“Program Cek Kesehatan Gratis di Papua sangat positif. Program ini hadir memberikan manfaat yang baik, khususnya untuk pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat di Papua,” ujar Paulinus.

Menurutnya, kesehatan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Papua yang lebih kuat dan berdaya saing. Karena itu, akses pemeriksaan kesehatan yang mudah dan gratis perlu terus diperluas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan masyarakat di wilayah terpencil.

Paulinus menegaskan bahwa program CKG memiliki manfaat besar bagi anak-anak Papua karena membantu memastikan kondisi kesehatan mereka sejak dini. Dengan pemeriksaan kesehatan yang rutin dan mudah diakses, generasi muda Papua diharapkan dapat tumbuh lebih sehat dan siap menghadapi masa depan.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini bagi anak-anak sangat baik, karena menyiapkan kesehatan dan juga masa depan mereka,” katanya.
Ia juga menilai pelaksanaan program CKG di Papua sudah berjalan secara inklusif dan merata. Hal ini penting karena Papua memiliki tantangan geografis yang cukup besar, sehingga pemerataan layanan kesehatan sering kali menjadi hambatan utama. Namun melalui program tersebut, masyarakat mulai merasakan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini di Papua sangat baik karena berjalan secara inklusif dan juga merata,” lanjut Paulinus.

Selain memberikan apresiasi terhadap pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, Paulinus turut mengajak masyarakat Papua untuk aktif mendukung dan menyukseskan program CKG. Ia menilai keberhasilan program kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang telah disediakan.

“Saya mengimbau kepada masyarakat Papua untuk mari kita sama-sama menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis di seluruh tanah Papua. Karena ini baik bagi kita, baik juga bagi generasi masa depan anak-anak kita di seluruh tanah Papua,” ujarnya.

Program Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Di Papua, program ini tidak hanya dipandang sebagai layanan kesehatan semata, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan memiliki masa depan lebih baik.

Melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda Papua, program CKG diharapkan mampu terus berjalan optimal serta menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah. Dengan demikian, pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis data, pemerintah mendorong kepala daerah agar lebih fokus pada langkah konkret yang mampu mempercepat penguatan produksi, distribusi, hingga stabilitas pasokan pangan di berbagai wilayah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pola kerja pemerintah daerah harus berubah dari sekadar forum seremonial menjadi kerja kolaboratif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, tantangan ketahanan pangan saat ini membutuhkan keputusan cepat, terukur, dan berbasis koordinasi antardaerah.

“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujar Bima Arya.

Ia menilai penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang harus dikawal serius oleh seluruh kepala daerah.

Menurut Bima, daerah perlu meninggalkan ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan kerja sama distribusi pangan.

Ia menekankan pentingnya penggunaan big data yang presisi dan real-time agar daerah yang memiliki surplus komoditas dapat segera menopang wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan juga tercermin dari besarnya dukungan anggaran negara.

Hingga akhir Oktober 2025, pemerintah telah merealisasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp93,4 triliun atau 64,6 persen dari total pagu APBN 2025 senilai Rp144,6 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pengelolaan lahan, penguatan sektor perikanan, hingga penyediaan cadangan pangan nasional melalui Bulog.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa realisasi anggaran terus berjalan seiring progres fisik di lapangan.

“Jadi fisiknya sudah berjalan, tapi keuangan biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya,” kata Tri Budhianto di Karawang, Jawa Barat.

Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp11,9 triliun untuk pembangunan 15 bendungan dan jaringan irigasi seluas 216.000 hektare.

Selain itu, program cetak sawah dan intensifikasi lahan telah menyerap Rp6,6 triliun guna mendukung pengembangan lahan pertanian seluas 160.500 hektare.

Di sektor pangan nasional, Bulog menerima penyaluran penuh anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk pengadaan 494.000 ton beras, 1,64 juta ton gabah, dan 347,6 ton jagung.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi aktif pemerintah pusat dan daerah.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui langkah nyata yang melibatkan kepala daerah sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian dan distribusi pangan.

Di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga ketimpangan distribusi antardaerah, sinergi lintas wilayah dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan dalam membangun kerja sama distribusi pangan antardaerah.

Menurutnya, penguatan sistem pangan nasional tidak dapat berjalan optimal apabila setiap daerah masih bekerja sendiri tanpa integrasi data dan koordinasi yang kuat.

Ia menilai pemanfaatan big data berbasis real-time menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan pangan.

“Masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, keterpaduan data antardaerah akan mempercepat proses distribusi komoditas sekaligus menekan potensi lonjakan harga akibat gangguan pasokan.

Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong transformasi tata kelola pangan yang berbasis kolaborasi, digitalisasi, dan respons cepat setiap pemerintah daerah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Komitmen memperkuat ketahanan pangan juga ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pembangunan kembali Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Talaga.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas nasional di sektor pangan sekaligus upaya memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.

Menurutnya, pembangunan sektor pangan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

“Program pangan merupakan prioritas nasional. Dengan dibangunnya kembali KPN Talaga, diharapkan dapat memperkokoh ketahanan pangan daerah, memberdayakan petani, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendorong industrialisasi di pedesaan,” kata Anwar Hafid.

Ia menilai pembangunan kawasan pangan terpadu akan memperbesar kapasitas produksi daerah sekaligus membuka peluang investasi dan hilirisasi hasil pertanian di Sulawesi Tengah.

Dorongan pemerintah pusat yang direspons cepat oleh sejumlah daerah menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan kini tidak lagi sekadar wacana, melainkan agenda strategis nasional yang diwujudkan melalui aksi konkret.

Kolaborasi antardaerah, penguatan data pangan, pembangunan kawasan pertanian terpadu, serta keberpihakan terhadap petani diyakini menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang mandiri dan tangguh di sektor pangan.

Oleh : Gavin Asadit )*

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika geopolitik global, hingga fluktuasi harga pangan dunia, pemerintah menempatkan penguatan sektor pangan sebagai fondasi utama menuju kemandirian bangsa. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memegang peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pangan di tingkat lapangan.

Pemerintah pusat menyadari bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara terpusat semata. Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, mulai dari kondisi geografis, potensi pertanian, hingga pola konsumsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Pada 2026, pemerintah memperkuat langkah penguatan ketahanan pangan melalui sejumlah regulasi baru yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Aturan ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam percepatan perizinan, penyediaan lahan, hingga penyelesaian berbagai hambatan di daerah.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, melainkan menjadi aktor strategis dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan program pangan sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kemandirian bangsa. Pemerintah menilai bahwa kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian dan distribusi pangan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan produksi pangan tetap terjaga. Mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan lahan pertanian, penguatan cadangan pangan daerah, hingga pengawasan distribusi bahan pokok menjadi bagian dari peran strategis tersebut.

Dokumen tata kelola ketahanan pangan yang diterbitkan BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat pada 2026 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun kebijakan ketahanan pangan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga berwenang menetapkan cadangan pangan pemerintah daerah dan melakukan pengawasan terhadap stabilitas pangan di wilayahnya masing-masing.

Peran daerah menjadi semakin penting ketika pemerintah menghadapi ancaman perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global. Dalam situasi seperti itu, kemampuan pemerintah daerah menjaga produksi dan distribusi pangan lokal akan sangat menentukan stabilitas nasional.

Badan Pangan Nasional pada 2026 juga menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawal ketahanan pangan daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak krisis iklim dan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan nasional.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menegaskan bahwa urusan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, pengelolaan pangan harus dilakukan secara serius mulai dari proses produksi hingga distribusi kepada masyarakat.

Di berbagai daerah, pemerintah provinsi mulai memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat swasembada pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misalnya, menargetkan penguatan swasembada pangan mulai berjalan secara optimal pada 2026 melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menilai bahwa pembangunan infrastruktur pertanian menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pembangunan jalan pertanian, jaringan irigasi, hingga fasilitas pascapanen agar produktivitas petani meningkat.

Selain menjaga produksi pangan, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga. Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok di pasar, pemerintah daerah menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha pangan.

Langkah ini penting karena ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemerintah menilai bahwa stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi nasional.

Dalam mendukung penguatan pangan nasional, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran besar melalui APBN 2026. Pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita menuju kedaulatan pangan. Hingga awal 2026, realisasi anggaran ketahanan pangan dan stabilisasi harga telah mencapai puluhan triliun rupiah.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Konflik geopolitik dan perubahan cuaca ekstrem dapat memengaruhi pasokan pangan dunia sewaktu-waktu. Dalam kondisi seperti itu, daerah yang memiliki sistem pangan kuat akan menjadi penopang penting bagi stabilitas nasional.

Pemerintah berharap seluruh daerah dapat mengoptimalkan potensi pertanian lokal dan memperkuat cadangan pangan wilayah masing-masing. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di sektor pangan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Gavin Asadit )*

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika geopolitik global, hingga fluktuasi harga pangan dunia, pemerintah menempatkan penguatan sektor pangan sebagai fondasi utama menuju kemandirian bangsa. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memegang peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pangan di tingkat lapangan.

Pemerintah pusat menyadari bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara terpusat semata. Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, mulai dari kondisi geografis, potensi pertanian, hingga pola konsumsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Pada 2026, pemerintah memperkuat langkah penguatan ketahanan pangan melalui sejumlah regulasi baru yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Aturan ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam percepatan perizinan, penyediaan lahan, hingga penyelesaian berbagai hambatan di daerah.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, melainkan menjadi aktor strategis dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan program pangan sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kemandirian bangsa. Pemerintah menilai bahwa kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian dan distribusi pangan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan produksi pangan tetap terjaga. Mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan lahan pertanian, penguatan cadangan pangan daerah, hingga pengawasan distribusi bahan pokok menjadi bagian dari peran strategis tersebut.

Dokumen tata kelola ketahanan pangan yang diterbitkan BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat pada 2026 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun kebijakan ketahanan pangan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga berwenang menetapkan cadangan pangan pemerintah daerah dan melakukan pengawasan terhadap stabilitas pangan di wilayahnya masing-masing.

Peran daerah menjadi semakin penting ketika pemerintah menghadapi ancaman perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global. Dalam situasi seperti itu, kemampuan pemerintah daerah menjaga produksi dan distribusi pangan lokal akan sangat menentukan stabilitas nasional.

Badan Pangan Nasional pada 2026 juga menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawal ketahanan pangan daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak krisis iklim dan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan nasional.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menegaskan bahwa urusan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, pengelolaan pangan harus dilakukan secara serius mulai dari proses produksi hingga distribusi kepada masyarakat.

Di berbagai daerah, pemerintah provinsi mulai memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat swasembada pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misalnya, menargetkan penguatan swasembada pangan mulai berjalan secara optimal pada 2026 melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menilai bahwa pembangunan infrastruktur pertanian menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pembangunan jalan pertanian, jaringan irigasi, hingga fasilitas pascapanen agar produktivitas petani meningkat.

Selain menjaga produksi pangan, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga. Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok di pasar, pemerintah daerah menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha pangan.

Langkah ini penting karena ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemerintah menilai bahwa stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi nasional.

Dalam mendukung penguatan pangan nasional, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran besar melalui APBN 2026. Pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita menuju kedaulatan pangan. Hingga awal 2026, realisasi anggaran ketahanan pangan dan stabilisasi harga telah mencapai puluhan triliun rupiah.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Konflik geopolitik dan perubahan cuaca ekstrem dapat memengaruhi pasokan pangan dunia sewaktu-waktu. Dalam kondisi seperti itu, daerah yang memiliki sistem pangan kuat akan menjadi penopang penting bagi stabilitas nasional.

Pemerintah berharap seluruh daerah dapat mengoptimalkan potensi pertanian lokal dan memperkuat cadangan pangan wilayah masing-masing. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di sektor pangan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Ketahanan pangan kembali menjadi isu strategis dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, dan tantangan rantai pasok, kemampuan suatu negara dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi indikator penting stabilitas sosial dan ekonomi.

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang efektif, program ketahanan pangan berisiko berjalan parsial dan tidak optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program pangan tidak dapat dicapai hanya oleh satu kementerian atau lembaga, melainkan membutuhkan kerja sama yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem pangan nasional. Dengan sinergi yang solid, produksi dapat ditingkatkan, distribusi diperkuat, dan stabilitas harga lebih terjaga.

Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan semata soal ketersediaan beras atau komoditas utama lainnya, tetapi mencakup keberlanjutan produksi, akses masyarakat terhadap pangan bergizi, serta stabilitas pasokan di seluruh daerah. Pendekatan komprehensif ini penting agar kebijakan pangan tidak hanya berorientasi jangka pendek.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial karena mereka berada di garis terdepan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi lahan, pola konsumsi masyarakat, serta potensi pertanian lokal.

Sinergi pusat dan daerah juga diperlukan untuk memperkuat infrastruktur pendukung seperti irigasi, penyimpanan hasil panen, dan distribusi logistik. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan produksi tidak akan berdampak maksimal pada ketahanan pangan masyarakat.

Selain itu, perubahan iklim dan tantangan cuaca ekstrem turut memengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan inovasi teknologi pertanian perlu diintegrasikan dalam kebijakan pangan agar produksi tetap stabil sepanjang tahun.

Dalam kerangka itulah, pemerintah daerah dituntut untuk aktif mengembangkan program berbasis potensi lokal. Pendekatan ini akan membantu menciptakan kemandirian pangan di tingkat daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sinergi merupakan kunci dalam menjadikan daerahnya sebagai salah satu role model penguatan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Ia memandang bahwa keberhasilan program pangan di tingkat daerah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan secara optimal melalui kebijakan yang terkoordinasi. Dengan dukungan semua pihak, daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Petani dan pelaku usaha pangan perlu mendapatkan pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap teknologi agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang kuantitas produksi, tetapi juga kualitas pengelolaan. SDM yang unggul akan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien.

Selain itu, integrasi kebijakan antara sektor pangan dan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sadar akan pentingnya ketahanan pangan. Edukasi sejak dini mengenai pertanian dan konsumsi pangan sehat dapat memperkuat fondasi budaya pangan nasional.

Di wilayah lain, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran juga menegaskan pentingnya sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah. Ia melihat bahwa potensi sumber daya alam di Kalimantan Tengah perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi faktor penentu dalam mendorong pengembangan sektor pangan dan energi. Dengan kerja sama yang terarah, daerah dapat memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan lahan dan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem dan tetap memberikan manfaat jangka panjang.

Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa program pangan berjalan selaras dengan kebijakan ekonomi dan sosial lainnya.

Oleh karena itu, penguatan sistem pangan nasional harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program konkret di lapangan.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ketika sinergi menjadi budaya kerja, maka ketahanan pangan bukan sekadar target kebijakan, melainkan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.

)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut kini memasuki tahap pengembangan baru dengan penambahan puluhan ribu siswa untuk tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dirinya melaporkan perkembangan sejumlah program strategis di Kementerian Sosial, termasuk pemutakhiran data sosial, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, dan perkembangan Sekolah Rakyat.

“Pertama, soal pemutakhiran data. Yang kedua soal bansos tepat sasaran, dan yang ketiga adalah soal sekolah rakyat. Itu tiga yang mau kami laporkan tentang perkembangan-perkembangan yang sudah kami lakukan,” kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat keadilan sosial di bidang pendidikan. Sekolah ini dirancang sebagai pendidikan berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar memperoleh akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan.

Pemerintah menilai bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, penguatan Sekolah Rakyat dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pembelajaran tahun ajaran baru akan dimulai pada Juli 2026 dengan kapasitas siswa yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Insyaallah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini. Tahun lalu 15.000 lebih, artinya kalau digabung tahun ini sudah ada sekitar 46.000 lebih siswa sekolah rakyat. Itu yang akan kami laporkan,” kata Gus Ipul.

Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga terus memastikan bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Pemerintah berharap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan dapat membantu masyarakat lebih mandiri secara ekonomi.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasi lahirnya generasi muda yang unggul, mandiri, dan siap menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.

[w.R]