Oleh: Sjaichul Anwari)*

Pada tahun 2026, Danantara Indonesia semakin mempertegas komitmennya untukmentransformasikan krisis sampah nasional menjadi peluang energi bersih melaluiproyek pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE), dengan target groundbreaking pada kuartal II-2026. 

Langkah strategis ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi tetapi jugamenunjukkan bagaimana pengelolaan limbah dapat menjadi bagian tak terpisahkandari agenda ekonomi hijau nasional. Saat ini proyek tersebut berada pada tahapseleksi mitra hingga persiapan kontrak dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Danantara menetapkan kriteria ketat bagi calon mitra proyek WtE. Dari sisikapabilitas teknis, peserta harus memiliki pengalaman mengoperasikan fasilitas WtEdengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Di samping itu, mitra juga diwajibkanmemiliki rekam jejak terbukti dalam operasi dan pemeliharaan pembangkit WtE. 

Lead of WtE Danantara Investment Management, Fadli Rahman mengungkapkan, fokus Danantara Indonesia adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko. Fokus tersebut menjadi penting untukmemastikan WtE dapat berjalan denga naman, berkelanjutan, dan diterimamasyarakat sebagai solusi pengelolaan sampah nasional.

Ia menegaskan, keberhasilan WtE sangat ditentukan oleh kualitas tata Kelola sejaktahap perencanaan awal, bukan hanya sekadar memilih teknologi yang digunakan. Selain tata kelola, Danantara juga memastikan teknologi yang digunakan paling mutakhir, namun juga tepat serta sejalan dengan standar perlindungan lingkungandan kesehatan publik.

Menurut Fadli, Indonesia tidak akan lagi menggunakan teknologi incinerator lama, melainkan mechanical-grade incinerator yang dilengkapi sistem penyaringanberlapis untuk menangkap residu emisi agar kualitas udara yang diepas memenuhistandar kesehatan internasional dan rujukan WHO. ‘

Mengingat sudah dekat waktu groundbreaking, Fadli menyampaikan, saat ini ada 4 kabupaten/kota yang siap untuk peletakan batu pertama proyek WtE di akhir kuartalI-2026. Lokasinya antara lain Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi. Danantaranantinya akan mengumumkan mitra yang akan bekerja sama dengan keempatkabupaten/kota tersebut.

Selain itu, Danantara juga akan kembali melakukan proses pemilihan mitra dalamwaktu dekat yang melibatkan 6 kabupaten/kota, yang juga sudah menyatakankesiapannya dalam proyek WtE. Meski baru 10 kabupaten/kota, Fadli mengapresiasiproyek ini bisa dimulai dengan cepat mengingat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan SampahMenjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan baru terbitOktober 2025 lalu. 

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 (PembangkitListrik Tenaga Sampah) PLTSa hingga tahun 2029, dengan tujuh unit yang akandibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampahper hari dan menghasilkan 20 MW listrik. 

Dalam Perpres 109 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kebutuhan investasisekitar Rp 2-3 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dollar Amerika Serikat per kWh guna meningkatkan kelayakanfinansial proyek dan menarik minat investasi swasta.

Pada 2025, Tenggara Strategics mengeluarkan kajian mengenai PengolahanSampah Menjadi Energi Listrik sebagai respons terhadap Perpres Nomor 109 Tahun2025. Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman mengatakan, sejak adanya PSEL negara seperti Swedia hanya membuang kurang dari satupersen sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Singapura juga mengandalkan empat fasilitas WtE untuk mengurangi volume sampah hingga 90 persen, sedangkan China telah meningkatkan jumlah pembangkitlistrik tenaga sampah menjadi 696 unit dan mencapai rasio pengolahan sampah 100 persen melalui PSEL.

Ia menambahkan, PSEL bisa menjadi instrumen lintas sectoral yang dapatdigunakan untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melaluiprinsip 3R (reduce, reuse, recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional. Iapun berharap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasitantangan yang bukan hanya teknologi, tetapi juga integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik. 

Peran Danantara dalam proyek WtE mencerminkan pergeseran paradigma darisekadar pengurangan sampah menuju penciptaan nilai tambah energi yang berkelanjutan, dengan tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama. Inisiatif inimenjadi bukti nyata bahwa integrasi kebijakan, teknologi, dan partisipasi pemangkukepentingan mampu mendorong Indonesia menuju model ekonomi hijau yang lebihinklusif, efisien, dan ramah lingkungan.

Ke depan, konsistensi implementasi dan penguatan kepercayaan publik akanmenjadi kunci keberhasilan proyek WtE sebagai solusi nasional pengelolaansampah. Dengan tata kelola yang transparan dan dukungan regulasi yang jelas, Danantara berpeluang menjadi motor penting percepatan ekonomi hijau di Indonesia. Transformasi sampah menjadi energi pun tidak hanya menjawabpersoalan lingkungan, tetapi juga membuka jalan menuju pembangunanberkelanjutan yang bernilai ekonomi.

)* Pengamat Energi Terbarukan

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus mendorong investasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah penguatan peran Danantara dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Langkah ini dipandang sebagai solusi terpadu atas dua tantangan besar sekaligus, yakni pengelolaan sampah perkotaan dan kebutuhan energi bersih. Melalui sinergi antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, pemerintah menempatkan PSEL sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi hijau merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai bahwa proyek PSEL tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menjawab persoalan struktural terkait penumpukan sampah di berbagai daerah. Presiden memandang bahwa keterlibatan Danantara dalam sektor ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang mendorong pembiayaan pembangunan berbasis keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa negara harus hadir dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif. Ia melihat PSEL sebagai jembatan antara kebutuhan energi nasional dan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi. Dalam pandangannya, investasi pada teknologi pengolahan sampah menjadi energi membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Presiden menilai bahwa langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan generasi mendatang.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa peran Danantara sebagai lembaga investasi negara harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplikatif. Ia menilai bahwa PSEL merupakan contoh konkret investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong transfer teknologi. Presiden memandang bahwa melalui proyek semacam ini, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga berpotensi menjadi produsen solusi lingkungan yang dapat diadopsi oleh negara lain.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa integrasi antara agenda lingkungan dan ekonomi merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan alam, dan sebaliknya, perlindungan lingkungan harus mampu menciptakan nilai ekonomi. PSEL, menurut Presiden, menjadi simbol paradigma baru pembangunan yang memadukan efisiensi ekonomi, inovasi teknologi, dan tanggung jawab ekologis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa Danantara berkomitmen menempatkan investasi pada sektor yang memiliki dampak strategis dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan Danantara dalam proyek PSEL merupakan bagian dari portofolio investasi hijau yang dirancang untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Rosan menilai bahwa sektor pengelolaan sampah dan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan solusi ramah lingkungan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga menjelaskan bahwa proyek PSEL memberikan kepastian bisnis sekaligus manfaat sosial yang luas. Menurutnya, investasi di sektor ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam membangun ekonomi hijau. Ia menilai bahwa dukungan pemerintah terhadap PSEL menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik minat investor, dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan nasional.

Lebih jauh, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa PSEL merupakan investasi jangka panjang yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap target pengurangan emisi dan transisi energi. Ia melihat bahwa pengelolaan sampah menjadi energi tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghasilkan sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Rosan memandang bahwa sinergi antara pemerintah, Danantara, dan sektor swasta akan mempercepat realisasi proyek-proyek PSEL di berbagai daerah.

Dalam perspektif ekonomi, keterlibatan Danantara dalam PSEL memperkuat struktur pembiayaan nasional yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Investasi ini membuka peluang bagi daerah untuk mengelola sampah secara lebih modern, mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Selain itu, proyek PSEL juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri baru yang berbasis teknologi ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi lingkungan, PSEL memberikan solusi konkret atas persoalan penumpukan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama di banyak kota. Dengan mengubah sampah menjadi energi, proyek ini tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari metode pembuangan konvensional. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Danantara dan proyek PSEL mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang progresif dan visioner. Dengan menempatkan investasi pada persimpangan antara lingkungan dan ekonomi, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Melalui kepemimpinan Presiden dan dukungan lembaga investasi negara, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan secara harmonis.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan dan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya strategis memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan nasional. Program ini dirancang menjadi tulang punggung baru perekonomian desa dengan menghadirkan ekosistem usaha yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan hingga ke tingkat akar rumput.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 27 ribu Kopdes Merah Putih siap beroperasi pada April 2026. Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 27.191 koperasi desa dan kelurahan tengah dibangun secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Ferry menjelaskan, pembangunan fisik koperasi beserta gudang dan perlengkapan pendukung ditargetkan rampung pada Maret atau paling lambat April 2026. Pemerintah ingin memastikan koperasi dapat langsung beroperasi begitu infrastruktur selesai dibangun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Insyaallah Maret atau paling lambat April sudah selesai bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya,” ujar Ferry.

Selain pembangunan fisik, kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung juga menjadi perhatian utama. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pengawas, pengurus, serta sistem informasi manajemen koperasi agar operasional Kopdes/Kel Merah Putih berjalan profesional, transparan, dan akuntabel sejak hari pertama beroperasi.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi nasional. Dari sisi pendanaan, pemerintah mengombinasikan berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD, Dana Desa, hingga dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu BUMN yang terlibat aktif adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Setiap unit koperasi akan mendapatkan plafon pendanaan hingga Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp2,5 miliar dialokasikan untuk investasi capital expenditure (capex) berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sementara Rp500 juta dialokasikan untuk biaya operasional (opex). Infrastruktur koperasi dirancang lengkap dengan tujuh gerai wajib, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin atau cold storage, serta sarana logistik.

Dari daerah, dukungan terhadap program ini juga terus menguat. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koher, menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penggerak utama ekonomi desa jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Pembangunan Koperasi Desa Koperasi Desa Merah Putih ini sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Saya berharap koperasi ini nantinya dapat menjadi wadah usaha produktif masyarakat serta mendorong tumbuhnya UMKM di Kampung Tanjung Harapan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kampung, dan masyarakat dalam mendukung operasional koperasi. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa harus menjadi fokus utama agar koperasi berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan warga.

Dengan percepatan pembangunan dan dukungan lintas sektor, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi fondasi kuat ekonomi rakyat yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam menyerap produk lokal dan memperluas pasar UMKM desa. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan potensi produksi lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan sepanjang 2026.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan produk lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 25 ribu koperasi sudah beroperasi pada Maret mendatang dari total rencana 81 ribu koperasi secara nasional.

“Kami menargetkan minimal 25 ribu Koperasi Desa Merah Putih sudah berfungsi pada Maret hingga April sebagai fondasi penguatan ekonomi desa,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo optimistis percepatan pembentukan koperasi desa akan berdampak langsung pada peningkatan serapan produk UMKM. Ia menargetkan pada akhir 2026 jumlah koperasi aktif mencapai sedikitnya 60 ribu unit.

“Pada Desember 2026, kami menargetkan koperasi aktif sudah menembus sekitar 60 ribu unit sehingga mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara luas,” katanya.

Menurut Presiden Prabowo, koperasi desa akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dengan memperkuat rantai produksi dan distribusi berbasis lokal.

“Penguatan koperasi ini akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional dari desa, sekaligus memperkuat seluruh sektor usaha rakyat,” tegasnya.

Dari sisi teknis, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang menyerap produk UMKM setempat. Melalui unit usaha koperasi, produk lokal diharapkan memiliki pasar yang pasti dan berkelanjutan.

“Kopdes Merah Putih kami rancang untuk membuka ruang ekonomi baru, termasuk menyerap produk UMKM desa dan menciptakan lapangan kerja bagi milenial dan Gen Z,” ujar Ferry.

Ferry menambahkan, penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar koperasi mampu mengelola produk lokal secara profesional.

“Kami menyiapkan peningkatan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi agar mampu mengelola produk UMKM secara kompetitif dan berkelanjutan,” ucapnya.

Hingga kini, lebih dari 44 ribu titik lahan telah dipetakan sebagai lokasi gerai Kopdes Merah Putih, dengan sekitar 13 ribu titik sudah terbangun. Pemerintah juga mencatat lebih dari 83 ribu koperasi berbadan hukum dengan 1,65 juta anggota, yang menjadi basis kuat dalam penyerapan produk lokal dan UMKM desa.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya berperan sebagai distributor, tetapi juga bagian dari ekosistem industrialisasi desa. Produk lokal yang diserap koperasi akan diolah, dikemas, dan dipasarkan secara modern.

“Dengan penguatan produksi massal berbasis koperasi, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produk lokal sehingga ketergantungan pada impor bisa ditekan,” pungkas Ahmad Zabadi.

Oleh : Andhika Rachma )*

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi, Indonesia terus mencari solusi yang inovatif dan menyentuh akar rumput. Salah satu inisiatif strategis terbaru yang tengah dijalankan pemerintah adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih , sebuah jejaring koperasi desa dan kelurahan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Program ini bukan sekadar jargon pembangunan, tetapi telah dijalankan secara nyata dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan masyarakat sendiri, sebagai bagian dari upaya negara mempersempit jurang ekonomi yang selama ini masih terasa sangat tajam antara desa dan kota.

Koperasi Desa Merah Putih lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang melihat peran sentral desa sebagai basis ekonomi kerakyatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih , Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan pembangunan koperasi menjadi prioritas lintas kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan surat keputusan badan hukum kepada perwakilan koperasi dari berbagai daerah, menandai dimulainya gerakan besar yang diharapkan menjangkau hingga pelosok tanah air. Esensi dari Koperasi Desa Merah Putih terletak pada fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Kolaborasi strategis dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. Misalnya, dukungan PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui ID FOOD dalam menyediakan pasokan pangan strategis seperti gula, beras, dan minyak goreng bagi koperasi merupakan wujud sinergi antara BUMN dengan ekonomi rakyat. Dukungan ini juga memperlihatkan bagaimana koperasi dapat memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keterjangkauan bagi anggota serta konsumen.

Tidak hanya itu, keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia koperasi menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengetahuan. Kemitraan antara Kementerian Koperasi dan universitas-universitas negeri di Indonesia membuka peluang pengembangan kapasitas pengurus dan anggota koperasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat ketahanan ekonomi dari tingkat paling bawah. Program ini merupakan bagian dari semangat Bantu Rakyat yang menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu lima tahun ke depan. Kolaborasi antara Pemprov Bengkulu, TNI, dan Forkopimda menjadi kekuatan utama dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, sejumlah titik pembangunan koperasi telah berjalan di berbagai wilayah Bengkulu.

Sosialisasi dan implementasi program ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan daerah. Misalnya, Provinsi Bengkulu mencatatkan prestasi signifikan dalam realisasi pembangunan koperasi, menempatkan provinsi tersebut dalam lima besar capaian tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah dan komunitas setempat bersinergi, kemajuan ekonomi berbasis koperasi bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar pembangunan kelembagaan, melainkan transformasi koperasi menjadi entitas bisnis produktif yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa. Dari total 41.000 titik lahan yang telah terinventarisasi, sekitar 23.000 titik telah diverifikasi dan sedang dibangun, dengan target mulai beroperasi pada Maret–April 2026.

Respons masyarakat terhadap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih juga menggambarkan antusiasme dan harapan besar terhadap perubahan ekonomi. Di desa-desa yang menjadi lokasi peluncuran awal, warga menyambut gerakan ini dengan penuh semangat. Mereka melihat koperasi sebagai jawaban atas keluhan harga yang tidak stabil, praktik dagang yang tidak sehat, dan keterbatasan akses terhadap produk kebutuhan pokok yang terjangkau. 

Strategi besar Koperasi Desa Merah Putih sejatinya adalah merajut kembali jaringan ekonomi nasional melalui fondasi kerakyatan. Dengan menempatkan koperasi sebagai simpul aktivitas ekonomi lokal yang dikelola secara profesional dan modern, diharapkan generasi muda juga semakin tertarik untuk terlibat. Modernisasi pengelolaan koperasi melalui penerapan sistem digital dan transparansi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk menarik partisipasi generasi produktif, yang selanjutnya akan memperkuat keberlanjutan koperasi di masa mendatang.

Peran koperasi tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Program ini juga diharapkan bisa turut menyelesaikan persoalan sosial lain seperti kemiskinan dan keterbatasan akses ke layanan dasar. Dengan meningkatkan produktivitas masyarakat desa, membuka peluang usaha lokal, dan menyediakan akses permodalan yang adil, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi pendorong utama dalam pencapaian pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.

Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program ekonomi biasa. Ia adalah sebuah strategi nasional yang dirancang untuk mempersempit jurang ekonomi antara desa dan kota, menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan ekonomi kerakyatan, serta meletakkan fondasi kuat bagi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera. Dengan perhatian dan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak, koperasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan transformasi sosial-ekonomi yang membawa kemakmuran ke seluruh lapisan masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Sintia Arfi )*

Gagasan Koperasi Desa Merah Putih hadir di tengah realitas ketimpangan ekonomi yang masih menjadi persoalan struktural di Indonesia. Di banyak daerah, aktivitas ekonomi masih terpusat pada kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil hanya menjadi penonton dalam arus besar pembangunan. Negara melalui Koperasi Desa Merah Putih mencoba mengambil posisi lebih aktif, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai penggerak ekosistem ekonomi rakyat. Koperasi ini dirancang sebagai wadah bersama yang memungkinkan masyarakat berproduksi, berdagang, dan mengakses layanan ekonomi secara lebih adil dan terjangkau.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha simpan pinjam, tetapi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan konsep gerai, pergudangan, dan layanan pendukung seperti klinik serta logistik, koperasi ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen kecil. Petani, nelayan, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal bisa langsung terhubung dengan pasar tanpa harus bergantung pada tengkulak atau perantara yang mengambil margin berlebihan. Dalam konteks ini, koperasi menjadi alat negara untuk menghadirkan keadilan ekonomi secara konkret.

Peran negara dalam Koperasi Desa Merah Putih terlihat dari dukungan kebijakan, pembiayaan, hingga pembangunan infrastruktur fisik. Ini menandai pergeseran pendekatan pembangunan yang tidak lagi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Negara menyadari bahwa tanpa intervensi yang tepat, pasar justru memperlebar jurang ketimpangan. Dengan koperasi sebagai instrumen, negara berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.

Dari sisi sosial, Koperasi Desa Merah Putih membawa semangat gotong royong yang selama ini menjadi nilai dasar bangsa. Anggota koperasi tidak diposisikan sebagai konsumen semata, melainkan sebagai pemilik sekaligus pengelola. Pola ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi di lingkungannya sendiri. Ketika keuntungan koperasi kembali ke anggota, maka perputaran ekonomi lokal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Dalam praktiknya, Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi menjadi solusi atas keterbatasan akses modal dan layanan dasar. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan formal karena terbentur persyaratan administrasi. Koperasi dapat menjembatani kesenjangan ini dengan skema yang lebih inklusif dan berbasis kepercayaan. Selain itu, keberadaan layanan logistik dan pergudangan membantu pelaku usaha menjaga kualitas produk serta menekan biaya distribusi, yang selama ini menjadi salah satu sumber ketimpangan.

Namun demikian, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan menjadi kunci agar koperasi tidak sekadar menjadi proyek simbolik. Negara perlu memastikan bahwa koperasi dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, sekaligus diawasi secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang sehat, koperasi justru berisiko kehilangan kepercayaan publik dan gagal menjalankan misi pemerataan ekonomi.

Masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan pola ekonomi kolektif ini. Budaya individualisme dan ketergantungan pada bantuan jangka pendek perlu bergeser menuju kemandirian bersama. Koperasi Desa Merah Putih hanya akan kuat jika anggotanya aktif berpartisipasi, disiplin, dan memiliki kesadaran bahwa keuntungan bersama lebih penting daripada kepentingan sesaat. Pendidikan koperasi dan literasi ekonomi menjadi faktor penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Kekuatan koperasi terletak pada partisipasi aktif dan kedisiplinan anggotanya. Tanpa keterlibatan nyata, koperasi hanya akan menjadi nama tanpa ruh. Kesadaran bahwa keuntungan bersama lebih bernilai daripada kepentingan pribadi jangka pendek menjadi fondasi utama. Karena itu, pendidikan koperasi dan peningkatan literasi ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat benar benar memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya sebagai anggota. Dengan pemahaman yang kuat, koperasi tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh sebagai pilar pemerataan ekonomi di daerah.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih dapat dibaca sebagai jalan negara melawan ketimpangan ekonomi melalui pendekatan yang membumi. Koperasi Desa Merah Putih tidak menawarkan solusi instan, tetapi membangun fondasi ekonomi rakyat secara bertahap dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan konsisten, koperasi ini berpotensi menjadi ruang perjumpaan antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat. Di sanalah keadilan ekonomi tidak hanya menjadi jargon, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Di titik inilah keadilan ekonomi tidak berhenti sebagai jargon kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari hari rakyat Indonesia, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran arus utama pembangunan.

)* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Darma Persada Jakarta

Oleh: Syahrul Azzam Firdaus )*

Pemulihan wilayah pascabencana di Sumatra menuntut penanganan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan kelistrikan yang adaptif terhadap kondisi darurat sekaligus berpandangan jangka panjang. Kelistrikan memegang peranan vital dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi karena menjadi fondasi bagi pemulihan layanan publik, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat terdampak. Tanpa pasokan listrik yang andal dan aman, proses pemulihan akan berjalan lambat dan berpotensi memperpanjang dampak sosial maupun ekonomi di wilayah bencana.

Dalam konteks tersebut, kebijakan kelistrikan pascabencana tidak dapat hanya berorientasi pada pemulihan teknis semata, melainkan harus memastikan kejelasan tahapan, target waktu, serta jaminan keberlanjutan layanan. Dorongan terhadap percepatan pemulihan jaringan listrik juga menjadi perhatian di tingkat legislatif. 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara meminta PT PLN (Persero) memastikan penyelesaian pemulihan jaringan listrik pascabencana di Sumatra tidak berlarut-larut dan segera keluar dari status darurat. Ia juga mengapresiasi langkah cepat PLN dalam menangani gangguan jaringan listrik di Sumatra, termasuk upaya pengerahan sumber daya secara maksimal.

Pemulihan pasokan listrik bagi fasilitas vital menjadi prioritas utama dalam kebijakan kelistrikan pascabencana. Rumah sakit, pusat evakuasi, instalasi air bersih, sarana telekomunikasi, dan fasilitas pendidikan harus segera kembali beroperasi agar proses penanganan darurat dan pemulihan sosial dapat berjalan optimal. Ketersediaan listrik di sektor-sektor ini sangat menentukan efektivitas layanan publik serta kecepatan masyarakat kembali ke aktivitas normal.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, komitmen penyedia layanan kelistrikan nasional menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pemulihan. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan PT PLN (Persero) berkomitmen penuh dalam upaya pemulihan pascabencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, PLN mengumumkan pemberian layanan listrik gratis selama enam bulan bagi hunian sementara yang dibangun untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Selain aspek pemulihan darurat, kebijakan kelistrikan pascabencana juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap risiko bencana di masa mendatang. Penguatan standar pembangunan jaringan, penyesuaian desain infrastruktur dengan karakteristik wilayah rawan bencana, serta penggunaan teknologi yang lebih adaptif menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang. Langkah ini penting agar sistem kelistrikan tidak kembali mengalami kerusakan parah ketika bencana serupa terjadi.

Pemanfaatan energi terbarukan menjadi bagian integral dari arah kebijakan kelistrikan pascabencana di Sumatra. Potensi tenaga air, panas bumi, surya, dan biomassa yang besar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Pembangkit energi terbarukan berskala kecil hingga menengah dinilai efektif untuk mempercepat pemulihan listrik di wilayah yang infrastrukturnya rusak berat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan energi fosil.

Namun, pemulihan kelistrikan pascabencana juga harus memperhatikan aspek keselamatan. Pada fase transisi pascabencana, risiko baru dapat muncul seiring dengan mulai pulihnya aktivitas masyarakat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharimengatakan bahwa dalam penanganan pascabencana, fokus utama adalah memastikan tidak muncul risiko keselamatan baru ketika aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan. Ia menjelaskan bahwa fase pascabencana merupakan periode yang sensitif karena lingkungan belum sepenuhnya pulih, sementara masyarakat mulai kembali memanfaatkan fasilitas dan layanan dasar, termasuk jaringan listrik.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan kelistrikan pascabencana tidak hanya berbicara tentang kecepatan pemulihan, tetapi juga tentang keamanan instalasi dan keandalan jaringan. Instalasi listrik yang rusak atau tidak layak dapat memicu kecelakaan, kebakaran, dan gangguan tambahan yang justru memperburuk kondisi masyarakat. Oleh karena itu, standar keselamatan dan pengawasan teknis menjadi elemen penting dalam setiap tahapan pemulihan.

Aspek pembiayaan juga menjadi perhatian dalam kebijakan kelistrikan pascabencana. Kerusakan infrastruktur listrik membutuhkan investasi besar untuk perbaikan dan pembangunan kembali. Kebijakan pendanaan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel diperlukan agar pemulihan dapat berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Sinergi antara anggaran pemerintah, dukungan BUMN, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Di sisi lain, pemulihan kelistrikan memiliki dampak langsung terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat. Listrik memungkinkan usaha kecil dan menengah kembali beroperasi, aktivitas perdagangan pulih, serta layanan jasa kembali berjalan. Kebijakan yang memberikan kemudahan akses listrik bagi masyarakat terdampak menjadi instrumen penting dalam mendorong pemulihan ekonomi lokal dan mengurangi dampak sosial pascabencana.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam implementasi kebijakan kelistrikan pascabencana di Sumatra. Pemulihan jaringan listrik harus selaras dengan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur jalan, serta fasilitas publik lainnya. Perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia layanan listrik, dan lembaga kebencanaan akan mempercepat proses rehabilitasi dan memastikan hasil yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kebijakan kelistrikan pascabencana perlu diarahkan pada transformasi sistem energi yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan. Pengalaman bencana harus menjadi pembelajaran untuk membangun sistem kelistrikan yang tidak hanya mampu pulih dengan cepat, tetapi juga siap menghadapi risiko di masa depan. 

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Ahmad Syahrial *)

Pemulihan listrik pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bukan sekadarurusan teknis, melainkan merupakan tulang punggung pemulihan kehidupan sosialdan ekonomi masyarakat. Ketika bencana menghantam akhir November 2025, hamparan infrastruktur listrik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat runtuhbersama tanah dan arus air. Keberhasilan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalammenghidupkan kembali jaringan kelistrikan kini menjadi penanda penting bahwanegara hadir dengan strategi pemulihan yang terukur, cepat, dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyalaan kembalilistrik. Secara administratif, PT PLN bersama pemerintah daerah dan pusatmenempatkan prioritas pada keselamatan, kecepatan, dan kesinambungan pasokanlistrik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa hinggapertengahan Januari 2026, sebanyak 98,9 persen desa di Provinsi Aceh telahmenikmati aliran listrik kembali setelah jaringan utama pulih, sementara sisanyamasih dalam proses normalisasi di lokasi-lokasi paling terpencil yang medan dan akses jalannya sangat menantang.

Capaian kemajuan ini mencerminkan koordinasi yang kuat antara PLN dan pemerintah pusat sebagai bagian dari respon negara terhadap keadaan darurat. Langkah cepat tersebut tentu bukan hanya sekadar menyambungkan kabel, tetapimenjaga kehidupan yang terhenti akibat kegelapan pascagempa alam itu. Di Sumatra Barat, misalnya, pemulihan sistem listrik berhasil 100 persen, termasuk di wilayah Agam yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling parah terdampakbencana. Keberhasilan ini berkat kerja keras tim PLN di lapangan yang memasangratusan tiang jaringan dan sirkuit kabel baru di medan berat untuk memastikansuplai listrik dapat pulih.

Kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara, di mana mayoritas desa telah kembalimenyala meski banjir susulan sempat memadamkan jaringan di dua desa di TapanuliUtara. Tingkat pemulihan mencapai hampir 100 persen, sebuah capaian signifikanmengingat tantangan logistik dan keselamatan teknis di lapangan. Pemulihan listriktelah menjadi fondasi penting bagi aktivitas layanan kesehatan, pendidikan, dan usaha mikro yang sebelumnya terhenti karena tidak ada arus listrik untuk menerangimalam hari atau menghidupkan mesin serta peralatan penting.

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban finansialkelistrikan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui PT PLN memberikanlistrik gratis selama enam bulan kepada hunian sementara (huntara) korban bencanadi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, termasuk pemasangan instalasi, kWh meter, penerangan jalan umum, dan fasilitas umum di sekitar huntara.

Langkah pemberian listrik gratis ini juga selaras dengan upaya mempercepatpemulihan kehidupan normal bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau terpaksaberpindah ke hunian sementara. Ini sekaligus mencerminkan bahwa kebijakannegara tidak hanya ingin menyalakan lampu, tetapi memastikan keluarga korban banjir dapat meneruskan kehidupan sehari-hari dengan akses energi yang stabil. Di saat yang sama, pemerintah tengah mempertimbangkan insentif lain, termasukdiskon tagihan listrik bagi pelanggan di wilayah terdampak bencana, sebagai bentukdukungan jangka menengah agar masyarakat tidak terbebani biaya energi ketikapemulihan ekonomi lokal masih berjalan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar seluruh jaringanlistrik di tiga provinsi tersebut dipulihkan tanpa kompromi dalam waktu secepatmungkin. Arahan ini menjadi imbauan tegas kepada kementerian dan lembagaterkait untuk menurunkan seluruh sumber daya teknis demi memastikan listrikkembali menyala di wilayah yang lumpuh total akibat bencana.

Namun, pemulihan ini bukan tanpa hambatan. Beberapa desa di Aceh yang masihbelum teraliri listrik berada di wilayah dengan medan paling berat dan akses jalanyang rusak parah akibat banjir serta longsor. Akses yang terputus ini memperlambatmobilisasi personel dan material. Meski demikian, komitmen pemerintah pusat dan PLN untuk menjangkau wilayah terpencil ini menunjukkan bahwa pemulihan listrik di kawasan terdampak bencana ditangani secara menyeluruh dan tak terputus oleh kendala geografis.

Belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatra lainnya, Darmawan Prasodjomenyampaikan bahwa PLN mulai merancang skenario baru dalam meresponspemulihan jaringan pascabencana, sebuah pendekatan yang menggabungkankesiapsiagaan, teknik rekonstruksi cepat, dan koordinasi lintas sektor gunamenghadapi dampak perubahan iklim dan risiko hidrometeorologi di masa depan.

Dukungan politik dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan kelistrikan ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang merasakan dampaknya langsung. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullahmenilai langkah cepat PLN sangat membantu aktivitas masyarakat untuk kembaliberjalan normal setelah masa terkelam pascagempa dan banjir.

Ketika listrik kembali menyala, lampu-lampu rumah, klinik kesehatan, sekolah, warung, serta pabrik kecil kembali hidup. Keputusan negara untuk mengutamakanpemulihan listrik pascabencana adalah keputusan yang tidak hanya teknis tetapi etis, listrik berarti kehidupan, dan pemulihan listrik berarti memberi peluang masyarakatuntuk pulih dari trauma dan kerugian.

Agenda pemerintah bukan sekadar menyalakan kembali jaringan yang sempatpadam, tetapi memulihkan kehidupan. Konsistensi kebijakan ini menunjukkan bahwanegara memahami esensi energi dalam kehidupan modern dan tidak menyerah pada tantangan yang datang setelah bencana. Dukungan pemerintah terhadap pemulihanlistrik pascabencana Sumatra tidak hanya layak didukung, tetapi juga perludipertahankan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

*) Analis Kebijakan Publik dan Infrastruktur Energi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatra melalui kebijakan penggratisan listrik di hunian sementara (huntara). Langkah ini diambil untuk meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas harian dan layanan dasar dapat kembali berjalan normal selama masa transisi menuju hunian tetap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses energi bagi masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipastikan ketersediaannya agar warga dapat menjalani aktivitas secara layak dan aman, “Pemerintah memastikan listrik di huntara digratiskan agar masyarakat bisa fokus pada pemulihan dan tidak terbebani biaya tambahan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan aman di seluruh lokasi huntara. Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya menjamin pasokan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemulihan pascabencana yang dijalankan pemerintah, “PLN siap memastikan listrik tersedia 24 jam di huntara sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” katanya.

Kebijakan penggratisan listrik ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi warga, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana. Dengan adanya akses listrik yang stabil dan gratis, warga dapat menjalankan aktivitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian dan BUMN akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat di tengah situasi darurat dan pemulihan.

Jakarta – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam memastikan layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Hingga saat ini, proses pemulihan menunjukkan progres signifikan dengan mayoritas wilayah terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pemulihan kelistrikan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.

“Setelah sistem kelistrikan besar Aceh berhasil dipulihkan, PLN langsung memfokuskan upaya pada penormalan jaringan distribusi hingga menjangkau desa-desa. Alhamdulillah, hingga saat ini hampir seluruh desa di Aceh telah kembali menyala,” ujar Darmawan.

Di Sumatera Utara, PLN mencatat capaian pemulihan yang hampir menyeluruh. Dari total 6.223 desa yang terdampak bencana, sebanyak 99,97 persen telah kembali menikmati pasokan listrik. Selain pemulihan jaringan, PLN juga memberikan berbagai bentuk dukungan konkret bagi masyarakat terdampak.

“Selama enam bulan listrik di hunian sementara kami gratiskan dan juga pemasangan instalasi listrik serta kWh meter menjadi tanggung jawab PLN,” katanya..

Tak hanya itu, PLN juga menyediakan penerangan jalan umum dan fasilitas umum, paket pasang baru multiguna secara gratis, serta token listrik gratis selama enam bulan.

“Kami juga menyediakan PJU dan fasilitas umum, kemudian paket pasang baru multiguna yang gratis dan token gratis selama enam bulan,” lanjutnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menjelaskan di tengah proses perbaikan jaringan permanen, PLN tetap memastikan pasokan listrik bagi desa-desa yang belum dapat dijangkau. Dukungan Program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi solusi sementara yang krusial.

“Kami berkomitmen pemulihan jaringan permanen secepat mungkin. Namun keselamatan petugas dan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi jalan,” ucap Eddi.

Apresiasi terhadap upaya PLN juga disampaikan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang mengawal langsung proses pemulihan di wilayahnya. Ia menilai kerja keras petugas PLN di lapangan patut diapresiasi, terutama di tengah medan yang sulit.

“Luar biasa perjuangan dari petugas PLN yang harus menerjang titik-titik longsor demi membawa material. Kami juga sangat terbantu dengan adanya backup 1.000 genset dari Kementerian ESDM, sehingga desa-desa kami tetap terang,” ungkap Haili Yoga.

Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan akan terus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan hingga seluruh wilayah kembali pulih sepenuhnya.