Oleh: Hanif Syahrilan)*

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan Hari Reformasi menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat persatuan, menjaga stabilitas nasional, serta menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan kondusif. Dua peristiwa bersejarah tersebut memiliki makna besar dalam perjalanan bangsa Indonesia karena menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan tekad bersama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih maju dan berkeadilan.

Dalam konteks kehidupan nasional saat ini, semangat Harkitnas dan Reformasi tidak hanya dimaknai sebagai refleksi sejarah, tetapi juga sebagai pengingat bahwa persatuan dan stabilitas nasional merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Generasi muda pun dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga semangat tersebut agar tetap relevan di tengah dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum refleksi bersama bagi generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Menurutnya, semangat perjuangan yang diwariskan para pendahulu bangsa harus diwujudkan melalui sikap bertanggung jawab, kepedulian sosial, serta komitmen menjaga situasi yang aman dan kondusif.

Peringatan Harkitnas dan Hari Reformasi harus menjadi pengingat akan pentingnya keberanian menyampaikan aspirasi secara bijak dan sesuai koridor demokrasi. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin terbuka, ruang demokrasi perlu dijaga agar tetap berjalan sehat melalui dialog yang konstruktif dan sikap saling menghormati antarelemen bangsa.

Sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di tengah derasnya arus informasi digital yang berpotensi memunculkan provokasi maupun penyebaran hoaks. Oleh karena itu, mahasiswa dan kalangan muda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan menolak segala bentuk tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Komitmen menjaga kondusivitas juga dinilai penting untuk memastikan proses pembangunan nasional berjalan dengan baik. Mahasiswa Karawang, Putra menilai bahwa stabilitas sosial menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan pendidikan, ekonomi, maupun demokrasi di Indonesia.

Selain itu, semestinya generasi muda untuk menjadikan semangat kebangkitan nasional sebagai dorongan dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. Semangat perjuangan, menurutnya, tidak cukup hanya diwujudkan melalui narasi, tetapi juga melalui aksi nyata di berbagai bidang kehidupan.

Keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dunia pendidikan, hingga upaya menjaga persatuan bangsa menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Generasi muda dinilai harus mampu menjadi agen perubahan yang membawa energi positif serta menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Dalam pandangan rasional masyarakat, Peringatan Harkitnas dan Hari Reformasi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan bangsa dalam menghadapi era transformasi digital. Penguasaan teknologi kini menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mengedepankan rasionalitas saat ini masyarakat dituntut untuk bertransformasi dari sekadar pengikut menjadi pemain aktif dalam industri teknologi global. Oleh karena itu pentingnya penguasaan teknologi sebagai pilar kebangkitan bangsa di masa depan.

Pada era saat ini pentingnya semangat kebangkitan nasional yang diwariskan sejak berdirinya Boedi Oetomo harus diterjemahkan dalam bentuk inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Di era digital, bangsa Indonesia dituntut tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar terus mendorong penguatan literasi digital melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Upaya tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bersaing sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah perkembangan industri digital global.

Langkah tersebut akan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan talenta lokal dan memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional, karena kemajuan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan bangsa.

Semangat Harkitnas dan Reformasi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat persatuan, menjaga stabilitas nasional, dan mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Persatuan menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan, sementara stabilitas nasional menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di segala sektor.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang peduli terhadap bangsa, menghargai demokrasi, serta mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman. Dengan semangat persatuan dan kebangkitan nasional, masyarakat diharapkan dapat terus memperkuat solidaritas dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, nilai-nilai perjuangan yang lahir dari semangat Harkitnas dan Reformasi dapat terus hidup sebagai kekuatan dalam menjaga keutuhan bangsa. Persatuan dan stabilitas nasional pun akan semakin kokoh sebagai landasan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Penulis adalah Mahasiswa di Karawang  

Jakarta – Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) kini menjadi landasan utama Pemerintah dalam menjamin keamanan anak di ruang siber.

Penerapan kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memitigasi dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak perlindungan yang setara dalam penggunaan sistem elektronik.

Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Meutya Hafid menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

“Regulasi ini dirancang untuk mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi secara aman dan bijak,” kata Meutya.

Menurutnya, penetrasi internet di Indonesia yang telah melampaui 80 persen perlu diimbangi dengan perlindungan digital yang kuat bagi anak-anak. Pemerintah menghadirkan PP TUNAS sebagai payung hukum untuk mengurangi berbagai risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, hingga ancaman kecanduan digital yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

“Kita ingin anak-anak bisa menjelajah dunia digital dengan aman. Kontak dari orang tak dikenal harus dicegah, konten berbahaya tidak boleh mudah muncul, kecanduan harus diatasi agar prestasi belajar tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui PP TUNAS, penyelenggara platform digital diwajibkan menerapkan tata kelola yang lebih ketat dalam melindungi pengguna anak. Langkah yang diterapkan meliputi penguatan verifikasi usia, penyaringan konten yang tidak layak, pengawasan aktivitas berisiko, serta peningkatan keamanan data pribadi anak.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan sebagai langkah konkret, Kementerian PPPA bersama Save the Children telah mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kementerian PPPA.

Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses masyarakat luas.

“Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” ungkap Arifah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawal kebijakan ini benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab kolektif, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen bersama dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini dirancang untuk melindungi anak dari berbagai risiko di internet sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan bijak.

“Dengan penetrasi internet yang telah melampaui 80 persen, kita harus memastikan keterhubungan ini disertai perlindungan yang kuat. PP TUNAS hadir sebagai payung hukum yang melindungi anak dari berbagai risiko sekaligus membekali mereka dengan literasi digital,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

Meutya menjelaskan, anak dan remaja menghadapi empat ancaman utama di dunia digital atau dikenal sebagai “4K”, yakni kontak dari orang asing, konten negatif, kecanduan gawai dan media sosial, serta gangguan kesehatan fisik maupun mental. Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam implementasi aturan tersebut.

“Kita ingin anak-anak bisa menjelajah dunia digital dengan aman. Kontak dari orang tak dikenal harus dicegah, konten berbahaya tidak boleh mudah muncul, kecanduan harus diatasi agar prestasi belajar tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan teknologi tanpa pengawasan berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah menilai perlindungan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

“Teknologi adalah keniscayaan. Anak-anak kita akan hidup bersama kemajuan ini setiap hari. Tugas kita adalah membekali mereka agar bisa mengambil manfaat maksimal dan menghindari mudaratnya,” kata Meutya Hafid.

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa PP TUNAS mengatur tanggung jawab platform digital secara lebih tegas, termasuk kewajiban verifikasi usia dan pembatasan akses berdasarkan tingkat risiko layanan. Pendekatan ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang digital.

“PP TUNAS adalah langkah darurat. Ini bentuk kehadiran negara di ruang digital,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komdigi, Cahyaning Nuratih Widowati.

Dengan kombinasi regulasi, pengawasan platform, dan penguatan literasi digital di sekolah serta keluarga, pemerintah berharap perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif. PP TUNAS diharapkan menjadi fondasi ekosistem digital yang lebih aman, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi muda yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di era teknologi.

*) Oleh : Devi Arianti

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan remaja yang kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi internet. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang besar untuk pendidikan, kreativitas, dan komunikasi tanpa batas. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan ancaman seperti penyebaran hoaks, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, hingga paparan konten negatif yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial generasi muda. Kondisi ini membuat upaya perlindungan anak di ruang digital tidak lagi cukup dilakukan hanya melalui pengawasan, tetapi juga membutuhkan penguatan literasi digital yang menyeluruh.

Melalui kebijakan PP TUNAS, pemerintah mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan semata, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Langkah tersebut penting karena tantangan digital saat ini semakin kompleks dan terus berkembang. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman luar, tetapi juga perlu dibekali kemampuan untuk memahami risiko, memilah informasi, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) merupakan komitmen nyata pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital. Kebijakan ini hadir agar anak-anak tidak hanya aman, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung masa depan mereka.

Di tengah meningkatnya penggunaan internet pada usia anak dan remaja, tantangan di ruang digital juga semakin kompleks. Anak-anak kini berhadapan dengan berbagai risiko mulai dari paparan konten negatif, penyebaran hoaks, perundungan siber, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, PP TUNAS tidak hanya dipandang sebagai regulasi pengawasan semata, tetapi juga sebagai upaya membangun ekosistem digital yang sehat melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, dan keluarga. Pendekatan ini dinilai penting agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan perlindungan dalam PP TUNAS menjadi fondasi penting karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak negatif internet. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan pemahaman digital membuat anak mudah menjadi korban penipuan daring, kekerasan verbal, maupun manipulasi informasi. Oleh sebab itu, kehadiran regulasi yang mendorong penguatan keamanan platform digital, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap konten berbahaya menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Perlindungan seperti ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan platform digital, sekolah, dan keluarga.

Staf Ahli Bidang Hukum Komdigi, Cahyaning Nuratih Widowati menjelaskan perlindungan tanpa literasi akan membuat masyarakat terus bergantung pada pengawasan eksternal. Di sinilah pentingnya pendekatan literasi digital sebagai bagian utama dari PP TUNAS. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai atau media sosial, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami etika digital, serta mengenali potensi ancaman informasi. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu menyaring informasi, menghindari provokasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi manipulatif yang beredar di internet. Dengan demikian, ruang digital dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan sehat.

Bagi anak-anak dan remaja, literasi digital juga memiliki fungsi pembentukan karakter. Penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman etika sering kali memicu budaya saling menyerang, ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Melalui pendekatan edukatif, PP TUNAS dapat menjadi sarana membangun budaya digital yang lebih santun dan bertanggung jawab. Anak-anak perlu diajarkan bahwa jejak digital memiliki dampak jangka panjang dan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab sosial. Pendidikan semacam ini menjadi penting agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi warga digital yang bijak.

Dekan FISIP UI, Evi Fitriani, mengatakan bahwa perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, termasuk demokratisasi akses informasi bagi masyarakat. Menurutnya, media sosial juga menjadi sarana penting bagi gerakan sosial, gerakan mahasiswa, maupun inisiatif masyarakat akar rumput untuk menyuarakan perubahan secara lebih cepat dan luas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat pula dampak negatif yang sangat serius, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki kemampuan memadai untuk memilah informasi yang layak maupun tidak layak dikonsumsi. Dampak ini dapat berujung pada persoalan kesehatan mental hingga berbagai bentuk risiko ekstrem lainnya.

Di lingkungan pendidikan, sekolah juga memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi PP TUNAS. Pendidikan digital seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, melainkan juga pembelajaran tentang keamanan siber, etika komunikasi, hingga kemampuan memverifikasi informasi. Guru dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga privasi dan menghindari penyebaran informasi palsu. Jika sekolah, keluarga, pemerintah, dan platform digital mampu berjalan secara sinergis, maka perlindungan dan literasi digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pendekatan menyeluruh PP TUNAS menunjukkan bahwa tantangan digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembatasan atau pengawasan semata. Perlindungan memang penting, tetapi pemberdayaan melalui literasi digital jauh lebih menentukan dalam jangka panjang. Masyarakat yang terlindungi sekaligus memiliki kemampuan memahami ruang digital akan lebih siap menghadapi perubahan zaman. Dengan membangun keseimbangan antara perlindungan dan literasi, Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya aman di ruang digital, tetapi juga cerdas, kritis, dan produktif dalam memanfaatkan teknologi untuk masa depan bangsa.

)* Analis Kebijakan publik

*) Oleh : Devi Arianti

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan remaja yang kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi internet. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang besar untuk pendidikan, kreativitas, dan komunikasi tanpa batas. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan ancaman seperti penyebaran hoaks, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, hingga paparan konten negatif yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial generasi muda. Kondisi ini membuat upaya perlindungan anak di ruang digital tidak lagi cukup dilakukan hanya melalui pengawasan, tetapi juga membutuhkan penguatan literasi digital yang menyeluruh.

Melalui kebijakan PP TUNAS, pemerintah mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan semata, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Langkah tersebut penting karena tantangan digital saat ini semakin kompleks dan terus berkembang. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman luar, tetapi juga perlu dibekali kemampuan untuk memahami risiko, memilah informasi, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) merupakan komitmen nyata pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital. Kebijakan ini hadir agar anak-anak tidak hanya aman, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung masa depan mereka.

Di tengah meningkatnya penggunaan internet pada usia anak dan remaja, tantangan di ruang digital juga semakin kompleks. Anak-anak kini berhadapan dengan berbagai risiko mulai dari paparan konten negatif, penyebaran hoaks, perundungan siber, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, PP TUNAS tidak hanya dipandang sebagai regulasi pengawasan semata, tetapi juga sebagai upaya membangun ekosistem digital yang sehat melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, dan keluarga. Pendekatan ini dinilai penting agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan perlindungan dalam PP TUNAS menjadi fondasi penting karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak negatif internet. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan pemahaman digital membuat anak mudah menjadi korban penipuan daring, kekerasan verbal, maupun manipulasi informasi. Oleh sebab itu, kehadiran regulasi yang mendorong penguatan keamanan platform digital, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap konten berbahaya menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Perlindungan seperti ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan platform digital, sekolah, dan keluarga.

Staf Ahli Bidang Hukum Komdigi, Cahyaning Nuratih Widowati menjelaskan perlindungan tanpa literasi akan membuat masyarakat terus bergantung pada pengawasan eksternal. Di sinilah pentingnya pendekatan literasi digital sebagai bagian utama dari PP TUNAS. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai atau media sosial, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami etika digital, serta mengenali potensi ancaman informasi. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu menyaring informasi, menghindari provokasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi manipulatif yang beredar di internet. Dengan demikian, ruang digital dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan sehat.

Bagi anak-anak dan remaja, literasi digital juga memiliki fungsi pembentukan karakter. Penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman etika sering kali memicu budaya saling menyerang, ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Melalui pendekatan edukatif, PP TUNAS dapat menjadi sarana membangun budaya digital yang lebih santun dan bertanggung jawab. Anak-anak perlu diajarkan bahwa jejak digital memiliki dampak jangka panjang dan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab sosial. Pendidikan semacam ini menjadi penting agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi warga digital yang bijak.

Dekan FISIP UI, Evi Fitriani, mengatakan bahwa perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, termasuk demokratisasi akses informasi bagi masyarakat. Menurutnya, media sosial juga menjadi sarana penting bagi gerakan sosial, gerakan mahasiswa, maupun inisiatif masyarakat akar rumput untuk menyuarakan perubahan secara lebih cepat dan luas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat pula dampak negatif yang sangat serius, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki kemampuan memadai untuk memilah informasi yang layak maupun tidak layak dikonsumsi. Dampak ini dapat berujung pada persoalan kesehatan mental hingga berbagai bentuk risiko ekstrem lainnya.

Di lingkungan pendidikan, sekolah juga memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi PP TUNAS. Pendidikan digital seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, melainkan juga pembelajaran tentang keamanan siber, etika komunikasi, hingga kemampuan memverifikasi informasi. Guru dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga privasi dan menghindari penyebaran informasi palsu. Jika sekolah, keluarga, pemerintah, dan platform digital mampu berjalan secara sinergis, maka perlindungan dan literasi digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pendekatan menyeluruh PP TUNAS menunjukkan bahwa tantangan digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembatasan atau pengawasan semata. Perlindungan memang penting, tetapi pemberdayaan melalui literasi digital jauh lebih menentukan dalam jangka panjang. Masyarakat yang terlindungi sekaligus memiliki kemampuan memahami ruang digital akan lebih siap menghadapi perubahan zaman. Dengan membangun keseimbangan antara perlindungan dan literasi, Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya aman di ruang digital, tetapi juga cerdas, kritis, dan produktif dalam memanfaatkan teknologi untuk masa depan bangsa.

)* Analis Kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah secara konsisten memperketat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat.

Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan gizi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan keamanan dan mutu pangan dalam Program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program MBG membutuhkan pengawasan yang ketat agar makanan yang dibagikan benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan masyarakat.

“Keamanan dan mutu pangan menjadi aspek yang harus dipenuhi dalam Program MBG sehingga pengawasannya harus kuat dan terintegrasi,” ujarnya.

BPOM juga mengandalkan jaringan 83 unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk membantu proses pengawasan secara langsung.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar aman dan layak konsumsi.

“Kami ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan telah melalui proses pengawasan dan pengujian yang ketat sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Dadan juga menyebut pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Kualitas layanan menjadi prioritas utama agar pelaksanaan MBG dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami memastikan setiap tahapan program diawasi secara ketat, mulai dari penyediaan bahan pangan, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Evaluasi rutin dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap program ini,” ujar Dadan.

Melalui penguatan pengawasan dan evaluasi tersebut, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat ketahanan sumber daya manusia nasional di masa depan.
Evaluasi dilakukan untuk mempercepat agar program ini memberikan manfaat yang optimal, bukan hanya fokus pada tata kelola administrasinya tetapi juga teknis dilapangan termasuk perbaikan prosedur di dapur.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan pengawasan dan evaluasi di berbagai daerah. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan program strategis nasional itu berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Maluku. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan program tersebut di daerahnya.

“Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, serta menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Hendrik Lewerissa.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus mempercepat pembangunan dan pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar manfaat program dapat dirasakan secara luas hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, penguatan pengawasan mutu dan keamanan pangan juga menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga.

“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan SPPG, meningkatkan cakupan penerima manfaat khususnya bagi kelompok rentan, memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal,” katanya.

Hendrik juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam menyukseskan program MBG. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pengawasan terhadap keamanan pangan terus diperkuat oleh berbagai lembaga terkait. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, Riyanto, memaparkan peran BPOM dalam pengawasan SPPG. Ia menjelaskan bahwa pengawasan berbasis risiko penting untuk memastikan setiap proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Dengan demikian, potensi risiko kesehatan dapat diminimalkan sejak dini.

“Program MBG harus berjalan dengan prinsip keamanan pangan yang ketat. Dengan pengawasan yang presisi dan kolaboratif, kita dapat mencegah risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat,” tambah Riyanto.

Penguatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Program MBG sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (*)

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling banyak menyita perhatian publik dalam dua tahun terakhir. Program ini bukan hanya berbicara tentang pembagian makanan kepada siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga tentang investasi besar negara terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi MBG menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan terus mengalami penyempurnaan.

Di tengah besarnya skala pelaksanaan program, pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap evaluasi. Berbagai kementerian, lembaga pengawas, pemerintah daerah, hingga DPR RI terlibat aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program populis, tetapi juga serius membangun tata kelola yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kemenko PMK misalnya, baru-baru ini memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan keamanan pangan, standar gizi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat tetap terjaga.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, melihat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi program MBG, Rahmawati menekankan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, program ini harus dipahami sebagai gerakan nasional untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Rahmawati juga menilai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kualitas makanan dan mekanisme distribusi merupakan langkah yang tepat. Ia mendorong agar evaluasi rutin terus dilakukan supaya pelaksanaan di daerah dapat semakin baik dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. Dalam pandangannya, kritik dan masukan terhadap MBG seharusnya diposisikan sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan jutaan masyarakat.

Pernyataan tersebut relevan dengan berbagai langkah perbaikan yang kini dilakukan pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) misalnya mulai memperketat standar gizi melalui regulasi terbaru, termasuk penguatan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemanfaatan pangan lokal, hingga peningkatan standar keamanan pangan. Bahkan di sejumlah daerah, evaluasi lapangan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebersihan dapur, kualitas distribusi makanan, pengelolaan limbah, hingga transparansi keuangan program.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, memandang penguatan rantai pasok pangan sebagai faktor penting dalam keberhasilan MBG. Menurutnya, program sebesar ini membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha pangan, petani, Bulog, hingga pelaksana dapur MBG di daerah. Ia menilai langkah pemerintah menggandeng berbagai pihak dalam memperkuat stabilisasi pasokan pangan merupakan keputusan strategis agar kualitas makanan tetap terjaga dan distribusi tidak terganggu.

Abdul Rivai Ras juga menyoroti pentingnya keberpihakan program MBG terhadap ekonomi lokal. Ia melihat program ini memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga tenaga kerja di daerah. Dengan kata lain, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak luas.

Pandangan tersebut semakin terlihat dalam implementasi di lapangan. Pemerintah kini mulai mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG agar rantai distribusi lebih efisien sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme penyaluran juga terus dilakukan agar lebih efektif. Pemerintah misalnya memutuskan distribusi MBG difokuskan pada hari sekolah setelah melalui evaluasi lintas kementerian dan lembaga. Kebijakan itu diambil agar penyaluran lebih tepat guna dan mengurangi potensi pemborosan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program MBG berjalan sekadar formalitas administratif. Karena itu, pengawasan langsung ke dapur-dapur MBG dilakukan untuk memastikan standar kualitas benar-benar diterapkan. Dudung menilai keberhasilan program harus diukur dari kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap.

Dalam sejumlah peninjauan lapangan, Dudung juga menekankan pentingnya disiplin, higienitas, dan tata kelola yang profesional di setiap dapur MBG. Ia menilai evaluasi rutin menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mempercepat perbaikan. Pemerintah, menurutnya, tidak anti kritik, tetapi justru menjadikan pengawasan sebagai energi untuk menyempurnakan pelaksanaan program.

Sikap terbuka terhadap evaluasi inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama pemerintahan saat ini. Di tengah berbagai tantangan dan sorotan publik, pemerintah memilih memperbaiki sistem daripada menghindari masalah. Ketika ditemukan dapur yang belum memenuhi standar, pemerintah memberikan sanksi dan mendorong akreditasi yang lebih ketat. Ketika ditemukan persoalan distribusi, pemerintah segera melakukan penyesuaian mekanisme. Artinya, evaluasi bukan dipandang sebagai ancaman, melainkan fondasi bagi penyempurnaan kebijakan.

Ke depan, tantangan pelaksanaan MBG memang masih besar. Namun komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan membuka ruang evaluasi menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

*) Pengamat Sosial

Oleh : Abdul Razak)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah. Program ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha, petani, hingga sektor distribusi pangan. Namun, seiring implementasinya di berbagai daerah, evaluasi dan pengawasan menjadi aspek penting agar pelaksanaan program berjalan optimal dan aman bagi masyarakat.

Belakangan ini, sejumlah kejadian terkait keluhan kesehatan siswa usai menyantap menu MBG menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki standar operasional, serta memastikan kualitas pangan tetap terjaga di setiap tahapan distribusi.

Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai bahwa insiden yang terjadi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dan rantai distribusi dalam program MBG. Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Abdul Rivai Ras mengatakan pihaknya datang memastikan kondisi anak-anak tertangani dengan baik sekaligus mengevaluasi pelayanan MBG agar lebih aman dan berkualitas. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam Program MBG.

Rivai menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi mengingat program tersebut menyangkut kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Menurutnya, seluruh proses mulai dari pengolahan makanan, distribusi, hingga penyajian harus mengikuti standar yang ketat.

Ia menyampaikan bahwa anak-anak merupakan amanah bangsa sehingga setiap proses penyelenggaraan MBG harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, disiplin, dan tanggung jawab tinggi.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat dugaan perubahan kualitas menu saat proses distribusi dan penyajian makanan. Meski demikian, penyebab pasti masih menunggu hasil investigasi laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM. APPMBGI pun meminta seluruh pengelola MBG memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) demi mencegah kejadian serupa terulang.

Sebagai langkah pembenahan, APPMBGI mempercepat sertifikasi dapur MBG dan meningkatkan pelatihan keamanan pangan bagi para penjamah makanan serta pengelola distribusi. Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui Command and Control Centre bersama pemerintah agar pengendalian mutu dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

Rivai menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama. Menurutnya, semua pihak tidak boleh berhenti pada rasa prihatin saja, tetapi harus bergerak melakukan pembenahan sistem secara nyata.

Upaya evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek keamanan pangan, tetapi juga terhadap kesiapan infrastruktur pendukung program MBG di daerah. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Satgas Makan Bergizi Gratis melakukan evaluasi terhadap pembangunan 41 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum menunjukkan progres fisik.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Akhmad Yulianto, menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program serta dampak ekonomi yang diharapkan muncul di masyarakat.

Yulianto mengatakan sampai saat ini masih ada 41 titik pembangunan SPPG yang belum jelas progresnya atau bahkan tidak menunjukkan progres sama sekali.

Satgas MBG berencana memanggil seluruh pengelola SPPG terkait untuk meminta penjelasan dan kesanggupan menyelesaikan pembangunan. Jika tidak ada kepastian, pemerintah daerah akan mengusulkan pemutusan kontrak dan mengganti mitra pembangunan agar program MBG dapat segera berjalan sesuai target.

Menurut Yulianto, keberadaan SPPG sangat penting karena masyarakat dan sekolah menantikan implementasi program tersebut bagi para pelajar mulai dari PAUD hingga SMA. Selain manfaat kesehatan, program MBG juga diharapkan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui perputaran usaha pangan dan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Situbondo, M Haikal Rizky, menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan dipengaruhi beberapa faktor, termasuk keterbatasan material dan pendanaan investor.

Haikal menyebut rata-rata pengelola menyampaikan adanya kekurangan bahan material yang harus dibeli dari luar negeri sehingga proses pembangunan cukup terhambat.

Di Surabaya, Pemerintah Kota juga memperketat pengawasan setelah adanya laporan sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa program tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat dan berbasis prosedur yang jelas.

Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung bersama seluruh sekolah. Sebelum makanan dibagikan, sekolah juga telah melakukan pengecekan awal dan tidak menemukan tanda-tanda makanan basi maupun indikasi lain yang mencurigakan.

Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Penanganan terhadap para siswa juga dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar kondisi tetap terkendali.

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyebut hasil pemantauan awal mengindikasikan adanya persoalan pada penyimpanan bahan makanan, terutama daging beku yang diduga tidak sesuai standar.

Lilik mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut dan dari pantauan awal terdapat indikasi bahwa penyimpanan frozen daging tidak sesuai standar yang berlaku.

Berbagai evaluasi yang dilakukan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa program MBG memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Standar keamanan pangan, kesiapan infrastruktur, kualitas distribusi, hingga pengawasan penyimpanan bahan makanan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.

Melalui evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistem yang terus dilakukan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Penguatan pengawasan bukan hanya bentuk tanggung jawab pemerintah dan pengelola program, tetapi juga komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan bergizi yang aman, sehat, dan berkualitas.

)* Analis Kebijakan

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus memangkas rantai pasok distribusi pangan yang selama ini dinilai terlalu panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa sekaligus pembeli utama hasil produksi masyarakat.

“Bapak Presiden tujuannya ingin membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Jadi, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu, selain memotong rantai pasok yang panjang dari pusat, dia juga bisa offtaker (pembeli hasil produksi),” ujar Zulhas.

Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak meskipun harga pasar mengalami penurunan. Koperasi akan berfungsi sebagai penyangga harga dengan membeli hasil produksi warga sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jadi, kalau ada produksi di desa itu yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa ambil alih. Contoh gabah, kalau gabah itu Rp6.500 kita tentukan, tetapi di pasar di situ harganya di bawah, Kopdes bisa beli. Jadi dia offtaker,” ujarnya.

Selain menjadi penyerap hasil panen, koperasi juga diproyeksikan menjadi sarana penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan.

“Nanti bantuan PKH harus tepat pasaran yang dapat (beras) 10 kg, Rp300 ribu, beasiswa, itu betul-betul harus tepat sasaran, bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi betul-betul memang orang yang layak untuk mendapatkan. Itu nanti fungsinya Kopdes,” kata dia.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memanfaatkan koperasi sebagai pusat distribusi berbagai barang subsidi seperti pupuk dan gas bersubsidi agar penyalurannya lebih efektif dan mudah diawasi.

“Bantuan-bantuan pemerintah, barang-barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lain-lain itu nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Jadi, tujuannya sangat strategis,” ucap Zulkifli.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman. Ia menegaskan bahwa keberadaan koperasi desa akan membantu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga keuntungan petani meningkat dan harga pangan bagi masyarakat menjadi lebih terjangkau.

“Yang paling penting bagi pertanian adalah memutus, memperpendek rantai pasok yang dulu delapan lini menjadi tiga lini,” kata Amran

Menurut Amran, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih akan membuat distribusi pangan menjadi lebih sederhana, yakni dari petani ke koperasi lalu langsung ke konsumen.

“Petaninya sejahtera, konsumennya tersenyum. Ini kesejahteraan petani naik, kemudian konsumennya daya belinya naik yang dulunya beli 1 kilo bisa lebih karena langsung hanya 3 lini mata rantai,” jelas Amran.

Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.