JAKARTA – Upaya pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat dengan membangun rantai pasok pangan yang lebih adil dan efisien. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memangkas jalur distribusi panjang melalui inisiatif Mak Comblang Project, sebuah skema yang dirancang untuk mempertemukan petani secara langsung dengan dapur MBG agar pasokan pangan semakin pasti dan harga lebih stabil.

Langkah strategis tersebut diawali melalui pertemuan koordinasi antara BGN dengan para petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Forum ini menjadi pintu masuk pemetaan kondisi riil rantai pasok, baik dari sisi kapasitas produksi petani maupun kebutuhan dapur MBG, khususnya di wilayah Jakarta dan Bogor.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengungkapkan selama ini petani dan dapur MBG berjalan di jalur yang tidak saling terhubung. Akibatnya, terjadi ketimpangan pasokan dan disparitas harga yang merugikan kedua belah pihak.

“Di Cipanas petani mengalami over supply, sementara dapur MBG di Jakarta dan Bogor justru kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang wajar. Mak Comblang Project hadir untuk menyambungkan dua sisi ini secara langsung,” ujar Dian.

Hasil pemetaan awal menunjukkan kesenjangan volume yang signifikan. Untuk komoditas jagung, misalnya, produksi petani Cipanas mencapai sekitar 30 ton per bulan, sementara kebutuhan dapur MBG di Jakarta mencapai 240 ton per bulan. Selain itu, disparitas harga juga mencolok, seperti pada komoditas wortel yang dibeli dapur MBG seharga Rp15.000–Rp25.000 per kilogram, namun hanya diterima petani Rp1.500–Rp3.000 per kilogram di tingkat kebun.

Melalui Mak Comblang Project, BGN mulai menyusun basis data terbuka mengenai komoditas unggulan, kapasitas produksi, serta kebutuhan dapur MBG. Data ini menjadi dasar penyusunan kalender tanam dan panen agar produksi berjalan bertahap, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan. Ke depan, menu MBG juga akan diselaraskan dengan ketersediaan hasil pertanian lokal tanpa mengabaikan standar gizi anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Trasodiharto, memastikan pihaknya tengah mengupayakan agar petani lokal dapat bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Petani lokal PPU sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG, baik sayuran maupun daging ayam. Kami terus lakukan pemetaan produksi,” ucapnya.

Komitmen serupa sampaikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, saat meresmikan SPPG Srikandi Merah Putih, bahwa MBG harus memberi dampak ganda: meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Bahan pangan dapur MBG harus dipenuhi dari hasil produksi masyarakat Kuansing agar ekonomi daerah ikut bergerak,” tegasnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola dapur, keterhubungan petani lokal dengan dapur MBG diharapkan semakin kuat, sehingga ketahanan pangan berbasis masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal.

Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya menggunakan bahan-bahan lokal dalam setiap unit layanan gizi (SPPG) untuk memastikan keberlanjutan pasokan gizi dan mendukung perekonomian setempat.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa pengadaan bahan pangan dari petani lokal bukan hanya menguntungkan sektor gizi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

“Sebagai contoh, pengadaan telur ayam di Aceh, jika didatangkan dari luar daerah, dapat menghilangkan potensi anggaran hingga Rp100 miliar setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada ekonomi lokal yang tidak dapat mengakses potensi pasar yang besar tersebut,” ujar Sony.

Sanjaya menambahkan pasokan beras, sayur, buah-buahan, dan daging yang dibutuhkan oleh program ini membuka peluang pasar bagi petani dan peternak, sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pengadaan bahan pangan yang berkualitas, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk mengutamakan kemanusiaan.

“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Kami berharap para mitra tidak melihatnya hanya dari sisi bisnis, tetapi dari sisi kemanusiaan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi layak,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka peluang besar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM untuk terlibat langsung dalam rantai pasok, dengan kebutuhan bahan pangan rutin seperti beras, sayur, ikan, daging, telur, dan tenaga kerja harian.

Di tingkat daerah, program ini juga memperoleh dukungan dari berbagai kabupaten, salah satunya Kabupaten Bangka.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong pemberdayaan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan MBG, seperti sayuran, telur, ayam, dan komoditas pertanian lainnya.

“Kita ingin agar program pusat MBG ini juga dapat menggerakkan ekonomi setempat, hal ini pula menjadi tujuan pemerintah pusat,” kata Syarli.

Program MBG yang telah menjangkau lebih dari 58 juta orang ini diharapkan terus berkembang dan mencapai target cakupan 82 juta warga pada akhir tahun 2026. Selain itu, pemerintah berharap dengan memanfaatkan bahan lokal, ekonomi daerah semakin bergerak, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah, dan menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi produk lokal.

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak sekadar menjawab persoalan gizi masyarakat, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan terintegrasi. Di tengah ketidakpastian global, gejolak harga pangan dunia, serta ancaman krisis iklim yang memengaruhi rantai pasok, MBG hadir sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dua sektor krusial sekaligus: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya petani lokal. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan saling menguatkan dari hulu ke hilir.

MBG dirancang untuk memastikan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi yang cukup dan berkualitas. Namun yang kerap luput dari perhatian publik adalah dimensi ekonomi politik di balik program ini. Pemerintah secara sadar mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai sumber utama menu MBG. Artinya, beras, sayur, telur, ikan, hingga protein nabati diprioritaskan berasal dari petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kesegaran dan kecukupan gizi, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa MBG merupakan bagian dari visi besar pembangunan manusia unggul yang berkelanjutan. Ia berpandangan bahwa pemenuhan gizi masyarakat adalah fondasi ketahanan nasional, terutama di era krisis global yang ditandai dengan konflik geopolitik dan disrupsi ekonomi. Menurutnya, ketergantungan pada impor pangan justru akan melemahkan kedaulatan bangsa, sehingga MBG sejak awal diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal. Dengan melibatkan petani dalam negeri sebagai pemasok utama, negara tidak hanya memberi makan rakyatnya, tetapi juga menghidupkan roda produksi nasional secara adil.

Pandangan tersebut sejalan dengan kondisi lapangan saat ini. Sejumlah daerah mulai merasakan dampak positif dari keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok MBG. Permintaan yang relatif pasti dari program pemerintah membantu petani merencanakan produksi dengan lebih baik, mengurangi risiko fluktuasi harga, dan meningkatkan pendapatan. Dalam konteks ekonomi desa, hal ini berarti daya beli masyarakat meningkat dan ketahanan sosial menjadi lebih kuat. Kebijakan gizi pun menjelma menjadi instrumen pemerataan ekonomi.

Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan), Hendarsam Marantoko, melihat MBG sebagai respons tepat pemerintah terhadap ketidakpastian global yang kian kompleks. Ia menilai bahwa penguatan sumber daya manusia melalui gizi berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Dalam pandangannya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dari kekuatan sendiri. Oleh karena itu, keterkaitan MBG dengan petani lokal menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan impor, melainkan membangun ketahanan bangsa dari desa, ladang, dan laut sendiri. Pendekatan ini dinilainya memperkuat rasa keadilan sosial sekaligus menumbuhkan optimisme kolektif.

Selain aspek ekonomi dan ketahanan, dimensi edukasi gizi juga menjadi pilar penting dalam keberhasilan MBG. Pemerintah tidak berhenti pada pembagian makanan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Di sinilah peran edukasi gizi menjadi krusial agar masyarakat memahami pentingnya pangan sehat dan seimbang berbasis bahan lokal. Kebijakan ini menjawab tantangan gizi ganda, yakni kekurangan gizi di satu sisi dan pola konsumsi tidak sehat di sisi lain.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN yang juga Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan A. P., M.Si., menekankan bahwa MBG adalah momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pangan sehat. Ia memandang bahwa kekayaan pangan lokal Indonesia sesungguhnya sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat jika dikelola dengan baik. Melalui MBG, masyarakat diperkenalkan kembali pada variasi pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. Edukasi ini penting agar keberhasilan program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan membentuk generasi yang lebih sehat serta produktif.

Berbagai laporan media terkini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus menyempurnakan tata kelola MBG, mulai dari pengawasan kualitas pangan, distribusi yang merata, hingga sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini menegaskan keseriusan negara dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat luas, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pada akhirnya, MBG menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dirancang secara holistik: menyehatkan rakyat, memberdayakan petani, dan memperkuat ketahanan nasional dalam satu tarikan napas. Di tengah tantangan global yang tidak menentu, langkah pemerintah ini patut diapresiasi sebagai wujud keberpihakan nyata kepada rakyat. Dengan terus memperkuat implementasi MBG berbasis pangan lokal, pemerintah membuktikan komitmennya membangun Indonesia yang sehat, berdaulat, dan berkeadilan—sebuah fondasi kokoh menuju masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan kebijakan sosial yang dirancang untuk menjawab dua persoalan mendasar bangsa Indonesia sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ketika program ini diimplementasikan dengan pendekatan berbasis petani dan produsen pangan lokal, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar anak dan kelompok rentan atas pangan bergizi, tetapi juga bertransformasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Pendekatan berbasis petani lokal dalam MBG menempatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro pangan sebagai bagian inti dari rantai pasok. Bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, buah, telur, ikan, daging, hingga olahan pangan lokal dipasok langsung dari kelompok tani dan UMKM setempat. Skema ini menciptakan kepastian pasar bagi petani karena hasil produksi mereka diserap secara rutin dan terencana oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyelenggara MBG.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang besar bagi dunia usaha dari hulu hingga hilir.

Anindya mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Hingga kini, sudah terdapat lebih dari 20.000 SPPG telah dibangun dan beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Kadin turut berpartisipasi dengan membangun sekitar 1.000 SPPG. Total investasi yang dihimpun dari anggota Kadin untuk mendukung program tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,5-2 triliun.

Menurut Anindya, keberadaan program MBG menciptakan kepastian permintaan pangan dalam skala besar. Ini menjadi fondasi penting bagi penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian. Setiap daerah memiliki potensi protein unggulan yang berbeda. Karena itu, program MBG mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

Senada, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda mengatakan MBG bukan sekedar dapur namun lebih dari itu ada multiplier effect yang diciptakan yakni dampak ekonomi berantai yang meluas dari program ini.

Dadang menjelaskan,  investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal, dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja (petani, peternak, UMKM katering/logistik), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sistem pangan lokal, jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri.

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Anggaran ini ditargetkan menyasar ke 82 juta warga di seluruh Indonesia. Pemerintah menjamin pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan aliran anggaran MBG diperkirakan mencapai hampir Rp 80 triliun per kuartal. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal kuartal pertama tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 37 triliun.

Airlangga menjelaskan pelaksanaan program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan. Program ini juga menggerakkan rantai pasok yang luas. Rantai pasok tersebut mencakup petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga sektor logistik dan distribusi di daerah.

MBG berbasis petani lokal berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi di desa. Dana program yang dibelanjakan untuk pengadaan bahan pangan akan beredar di wilayah setempat, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect). Kenaikan pendapatan ini berpotensi mendorong daya beli masyarakat desa, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Skema ini juga dapat mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas petani lokal. Dengan adanya permintaan yang stabil dan standar kualitas tertentu, petani terdorong untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata kelola usaha tani, serta mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dapat mengintegrasikan program MBG dengan pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan seperti koperasi dan BUMDes agar petani tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis berbasis petani lokal dapat menjadi fondasi bagi sistem pangan nasional yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Ketergantungan pada impor pangan dapat ditekan, sementara produksi dalam negeri memperoleh dukungan nyata melalui pasar yang pasti. Program ini juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia, karena gizi yang baik merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, UMKM, dan masyarakat, MBG dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar program bantuan sosial. Ia menjelma sebagai strategi pembangunan terpadu yang menyatukan kepentingan kesehatan, ekonomi, dan kedaulatan pangan. Gizi yang tercukupi tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi rakyat, memperkuat desa, dan pada akhirnya memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Aceh — Hunian sementara atau huntara pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra kini mulai dihuni oleh warga terdampak. Kehadiran huntara ini menandai masuknya fase pemulihan pascabencana setelah wilayah tersebut dilanda banjir bandang, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Huntara disiapkan sebagai solusi transisi agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dasar secara lebih layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Dalam proses pembangunan, keterlibatan BUMN menjadi faktor penting percepatan realisasi huntara. PT Nindya Karya (Persero) memastikan pembangunan Rumah Hunian Sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat, dengan penekanan pada peningkatan kualitas dan kenyamanan bangunan.

Perusahaan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan spesifikasi huntara, khususnya pada aspek kenyamanan bagi penghuni.

“Kami memastikan seluruh instruksi Presiden terkait peningkatan kualitas huntara diterapkan di lapangan. Huntara ini bukan hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga menghadirkan ruang tinggal yang nyaman dan layak bagi warga selama masa pemulihan,” ujar Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah.

Pembangunan huntara dirancang dengan pendekatan kemanusiaan yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan ketahanan bangunan. Struktur huntara menggunakan material yang lebih kuat dibandingkan tenda darurat, dengan tata letak kawasan yang tertib untuk mendukung mobilitas dan interaksi sosial warga. Penempatan huntara juga mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi asal warga guna memudahkan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.

Capaian serupa juga terlihat di wilayah lain. Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa progres pembangunan huntara hingga awal tahun ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas pihak, terutama peran aktif BUMN di lapangan.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat dalam kondisi yang tidak mudah untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” ujar Rosan.

Huntara dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari akses air bersih, sanitasi layak, penerangan kawasan, hingga pos layanan kesehatan. Ruang belajar sementara juga disiapkan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak, serta ruang komunal untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.

Dengan mulai dihuni dan difungsikannya huntara yang dilengkapi fasilitas memadai, diharapkan stabilitas kehidupan masyarakat pascabencana di Sumatra dapat segera pulih. Huntara menjadi jembatan penting menuju hunian tetap yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.

Oleh : Reza Anwar Santoso )*

Pendidikan selalu menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar strategis pembangunan nasional, sejajar dengan ketahanan pangan dan pertahanan negara. Penegasan ini kembali disampaikan Presiden dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Inggris. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang diplomasi simbolik, melainkan ruang strategis untuk menyampaikan arah besar kebijakan pendidikan Indonesia. Dalam konteks inilah, gagasan Sekolah Rakyat dan diplomasi pendidikan menjadi dua instrumen utama yang saling menguatkan.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Rakyat mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat paling rentan. Konsep sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dirancang sebagai solusi struktural untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Model pendidikan ini tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang kondusif, terkontrol, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Negara hadir secara penuh, bukan setengah hati, dalam menjamin masa depan anak-anak bangsa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan bukan lagi jargon, melainkan agenda konkret.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat juga menegaskan perubahan paradigma kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah tidak lagi terpaku pada pendekatan konvensional yang sering kali gagal menjangkau kelompok marjinal. Dengan sistem berasrama, negara mampu memastikan kecukupan gizi, kedisiplinan, serta kesinambungan proses belajar. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik di berbagai negara maju yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial. Presiden Prabowo memahami bahwa investasi terbesar bangsa ini adalah kualitas sumber daya manusianya.

Di saat yang sama, perluasan pengajaran digital jarak jauh menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa teknologi pendidikan adalah alat lompatan kemajuan, bukan sekadar pelengkap. Digitalisasi pembelajaran memungkinkan transfer pengetahuan secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah menunjukkan kesadaran bahwa kesenjangan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik sekolah. Integrasi teknologi menjadi kunci untuk memastikan keadilan akses belajar di seluruh pelosok negeri.

Diplomasi pendidikan yang dilakukan Presiden Prabowo ke Inggris memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, secara terbuka menyatakan bahwa Presiden memiliki standar yang sangat tinggi dalam menjalin kerja sama internasional. Prabowo tidak ingin Indonesia sekadar menjadi mitra pasif bagi institusi asing yang kualitasnya biasa-biasa saja. Target utama kerja sama diarahkan kepada Russell Group University, simbol keunggulan riset dan akademik kelas dunia. Pendekatan ini menandai pergeseran dari diplomasi seremonial menuju diplomasi berbasis kualitas.

Langkah menggandeng Russell Group merupakan strategi benchmarking yang agresif namun terukur. Pemerintah ingin membawa pulang standar akademik terbaik dunia untuk diadaptasi sesuai konteks nasional. Kolaborasi dengan universitas seperti Oxford, Cambridge, dan Imperial College London membuka peluang transfer pengetahuan yang substansial. Hal ini mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kualitas dosen, hingga pengembangan ekosistem riset. Diplomasi pendidikan semacam ini menjadi investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa.

Peran Wamendiktisaintek dalam mempersiapkan pertemuan strategis tersebut juga patut diapresiasi. Keterlibatan langsung pejabat teknis menunjukkan bahwa kunjungan Presiden dirancang secara serius dan berbasis substansi. Pemerintah memastikan bahwa setiap pertemuan menghasilkan manfaat konkret, bukan sekadar foto bersama. Standar tinggi yang ditetapkan Presiden mencerminkan visi besar untuk menempatkan pendidikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam kompetisi global.

Dari sisi hubungan internasional, lawatan Presiden Prabowo juga menghasilkan capaian nyata. Pakar kebijakan luar negeri Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa kunjungan tersebut melahirkan hasil konkret melalui penandatanganan Economic Growth Partnership antara Indonesia dan Inggris. Kemitraan ini memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan. Diplomasi yang dilakukan tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi menghasilkan kesepakatan yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari kerja sama ekonomi.

Economic Growth Partnership menunjukkan bahwa pendidikan kini diakui sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sumber daya manusia dipahami sebagai fondasi bagi inovasi dan produktivitas jangka panjang. Kerja sama pendidikan dalam kerangka kemitraan ekonomi memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar pasar. Hal ini sekaligus menegaskan kecakapan diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengaitkan pendidikan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Diplomasi pendidikan menjadi instrumen soft power yang efektif.

Sinergi antara Sekolah Rakyat di dalam negeri dan diplomasi pendidikan di luar negeri mencerminkan kebijakan yang konsisten dan saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara simultan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan belajar yang layak, sementara sistem pendidikan nasional diperkuat melalui kolaborasi global. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dan keunggulan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam satu kerangka kebijakan nasional.

Keberanian Presiden Prabowo dalam menetapkan standar tinggi patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan tegas.

)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Luar Negeri.

Oleh: Bara Winatha*)

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional menempatkan peran kepala daerah sebagai aktor kunci di lapangan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi instrumen terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat yang telah dirancang pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai miniatur kebijakan sosial yang menyatukan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena itu, pelaksanaannya menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pendataan, asesmen lapangan, hingga pengawasan berkelanjutan. Di titik inilah dukungan kepala daerah menjadi penentu utama, karena merekalah yang memiliki kewenangan administratif sekaligus pemahaman paling dekat terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayahnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa bupati, wali kota, dan gubernur memegang peran strategis dalam menentukan siapa saja anak yang berhak mengikuti Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak berada di tangan kementerian, melainkan sepenuhnya berada pada kepala daerah sebagai pemangku kebijakan di tingkat lokal. Menurutnya, pendekatan ini sengaja dirancang untuk memastikan program benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan menghindari bias administratif dari pusat.

Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka seperti sekolah formal pada umumnya. Pemerintah justru secara aktif menjangkau anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan, dinas sosial daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik. Setelah asesmen lapangan dilakukan, hasilnya disampaikan kepada kepala daerah untuk diverifikasi dan disetujui.

Lebih lanjut, Sekolah Rakyat menjadi representasi nyata dari pendekatan pembangunan manusia yang holistik. Selain pendidikan gratis, para siswa mendapatkan layanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis serta pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga didorong untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi dan terlibat dalam Koperasi Desa Merah Putih agar kesejahteraan keluarga meningkat secara simultan.

Dalam konteks tersebut, Mensos mengingatkan pentingnya integritas kepala daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh kejujuran dan profesionalisme dalam menetapkan penerima manfaat. Praktik titipan, intervensi kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan tidak hanya merusak program, tetapi juga mencederai tujuan besar pengentasan kemiskinan yang menjadi mandat Presiden.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Arcandra Muhammad Akbar yang melihat Sekolah Rakyat sebagai bukti konkret penerjemahan visi Presiden Prabowo Subianto ke dalam kebijakan operasional. Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama keberhasilan program sosial berskala nasional. Fokus pemerintah pada pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan langkah krusial yang menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan keadilan sosial.

Sekolah Rakyat bukan program populis jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, para kepala daerah diharapkan tidak hanya melihat program ini sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kesempatan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda di daerah masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan program akan berdampak langsung pada penguatan daya saing daerah dan nasional.

Dukungan konkret dari daerah juga ditunjukkan oleh Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi. Ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten yang dipimpinnya siap bersinergi penuh dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat dan pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta regulasi lokal menjadi faktor penentu agar program berjalan berkelanjutan.

Delis memandang Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sejak usia dini. Pendidikan berkualitas harus didukung oleh kebijakan sosial terpadu akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin hanya menjadi pelaksana pasif, melainkan aktor aktif yang ikut memastikan keberhasilan kebijakan nasional.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor di daerah menjadi kunci implementasi. Pemerintah kabupaten harus mampu mengoordinasikan dinas sosial, dinas pendidikan, dan perangkat desa agar proses penjangkauan dan pendampingan keluarga penerima manfaat berjalan efektif. Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai sekolah, tetapi sebagai pusat intervensi sosial yang terintegrasi.

Dukungan kepala daerah terbukti menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan Sekolah Rakyat. Dari proses pendataan, penetapan siswa, hingga pengawasan pelaksanaan, peran kepala daerah tidak dapat digantikan oleh pemerintah pusat. Komitmen, integritas, dan kesiapan daerah menjadi penentu apakah program ini mampu mencapai tujuannya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi baru yang lebih berdaya, sehat, dan berpendidikan. Dukungan kepala daerah bukan hanya memperlancar implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi cerminan keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sekolah Rakyat tidak sekadar program pendidikan, melainkan simbol keseriusan negara dalam membangun masa depan Indonesia dari fondasi paling dasar.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Putroe Siron )*

Pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra mulai menunjukkan titik terang. Seiring diresmikannya hunian sementara (huntara) di sejumlah daerah, warga yang sebelumnya bertahan di tenda-tenda darurat kini perlahan dapat menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Pemerintah pusat bersama DPR RI, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat hidup lebih layak dan bermartabat.

Di Kota Padang, Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung Huntara Mandiri sekaligus menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekraf). Acara ini dihadiri Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Ketua Umum Gekraf Kawendra Lukistian, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, artis sekaligus anggota DPR RI Melly Goeslaw, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, hingga Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suaryono.

Pada kegiatan ini, juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di kawasan Huntara Pauh serta pembagian 200 paket sembako senilai Rp500 ribu per paket kepada warga terdampak. Kunjungan ini menjadi simbol kuat bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat.

Andre menegaskan bahwa bertambahnya usia Gekraf merupakan penambahan energi perjuangan bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Ia menyebut perayaan HUT ke-7 Gekraf yang digelar di kawasan huntara sebagai bentuk bakti nyata pejuang ekonomi kreatif kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pemulihan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga tentang menghidupkan kembali harapan dan peluang ekonomi masyarakat.

Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Ekonomi kreatif dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat terdampak bencana untuk kembali produktif dan mandiri. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha menjadi kunci agar warga bisa bangkit dan tidak bergantung pada bantuan semata.

Upaya serupa juga dilakukan di Aceh Tamiang. Pemerintah meresmikan hunian sementara bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara Sumatra. Peresmian Huntara di Aceh Tamiang dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Huntara tersebut merupakan bagian dari total pembangunan 1.217 unit hunian sementara yang disiapkan untuk warga terdampak.

AHY menyampaikan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terutama setelah bencana merenggut rasa aman dan tempat tinggal warga. Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam para warga, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut

Penanganan pascabencana dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum berada di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pada tahap awal, pemerintah meresmikan 84 unit huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri atas tujuh blok, masing-masing dapat dihuni oleh 12 keluarga. Huntara ini bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan sebelum warga menempati hunian tetap. Huntara ini dibangun dengan prinsip build back better, tidak hanya cepat, tetapi juga mengutamakan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan.

Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, huntara juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti kamar mandi, dapur bersama, serta ruang terbuka untuk interaksi warga. Pemerintah juga memastikan pembangunan hunian dilakukan seiring penyediaan infrastruktur dasar, mulai dari air bersih, sanitasi, listrik, hingga akses layanan pendidikan, kesehatan, dan sumber penghidupan.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap wilayahnya. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami. Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dengan total sekitar 305 jiwa dari wilayah terdampak banjir.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera juga mengapresiasi pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Utara. Wilayah tersebut sebagai salah satu daerah dengan dampak bencana paling berat. Sebanyak 4.000 huntara di Aceh Utara, diharapkan bisa membantu warga yang masih tinggal di tenda agar bisa masuk ke hunian sementara. Setelah masa huntara, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan dapat segera disalurkan dan tepat sasaran.

Masuknya warga ke hunian sementara menjadi babak baru pemulihan pascabencana di Sumatra. Dengan hunian yang lebih layak, dukungan infrastruktur, serta dorongan pemulihan ekonomi, masyarakat kini mulai menata kembali kehidupan mereka dengan harapan baru akan masa depan yang lebih baik.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

JAKARTA — Pemerintah mendorong penyesuaian Upah Minimum 2026 agar semakin mendekati Kebutuhan Hidup Layak sebagai upaya menjaga daya beli pekerja dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama agar pengupahan lebih berkeadilan dan sesuai biaya hidup riil di tiap daerah.

“Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL,” kata Yassierli.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah tidak lagi menyeragamkan kenaikan upah di seluruh daerah.

Besaran penyesuaian ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi wilayah serta jarak antara upah minimum dan KHL.

“Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL,” ujar dia.

Menaker juga memaparkan bahwa perbandingan UMP 2026 dengan estimasi KHL masih menunjukkan disparitas antarprovinsi.

Untuk memperkuat akurasi rekomendasi pengupahan, pemerintah terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama Tripartit agar pembahasan berbasis kajian serta kondisi riil.

Penyusunan KHL dilakukan melalui kajian pakar dengan menggunakan data resmi, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Pemerintah juga akan terus mengembangkan perhitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” katanya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.

Ia mengapresiasi perubahan formula penghitungan upah minimum serta penetapan yang lebih awal.

“Perubahan rentang alfa ini tentu menjadi harapan dan kabar yang lebih menggembirakan bagi para pekerja. Apalagi penetapan upah minimum dilakukan lebih awal, sehingga di awal 2026 sudah bisa langsung diimplementasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan UMP 2026 di Jakarta dilakukan melalui kajian komprehensif dan dialog dengan buruh serta pengusaha.

“Kami menetapkan UMP sesuai aturan yang berlaku dan kondisi ekonomi Jakarta, serta mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan suasana kondusif demi kepentingan pekerja,” tegasnya.

Pemerintah optimistis kebijakan pengupahan berbasis KHL mampu menjadi instrumen strategis peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan. (*)

[edRW]

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama dalam merumuskan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan.

“Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL,” kata Menaker.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah menyesuaikan kenaikan upah berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan jarak upah minimum terhadap KHL, tanpa lagi menerapkan kebijakan yang seragam.

“Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL,” ujar dia.

Kemenaker telah merilis metode perhitungan KHL terbaru di 38 provinsi sebagai dasar penetapan UMP 2026, sementara pengembangan KHL hingga tingkat kabupaten/kota masih berlangsung karena keterbatasan data.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat peran Dewan Pengupahan Daerah dan LKS Tripartit agar rekomendasi upah semakin berbasis kondisi riil.

“Pemerintah juga akan terus mengembangkan perhitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ruang dialog menjadi kunci dalam menyikapi dinamika penetapan UMP.

“Pemerintah selalu membuka komunikasi dengan pekerja dan serikat buruh agar kebijakan UMP benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan formula UMP telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tetap terjaga.

“Formula ini menjadi patokan agar upah yang diterima pekerja tetap relevan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat,” kata Airlangga.

Di tingkat daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kajian dan dialog sosial dalam penetapan upah.

“Kami menetapkan UMP sesuai aturan yang berlaku dan kondisi ekonomi Jakarta, serta mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan suasana kondusif demi kepentingan pekerja,” tegasnya.

Pemerintah optimistis perluasan standar KHL hingga kabupaten/kota akan menjadi fondasi pengupahan yang lebih adil dan inklusif bagi buruh di seluruh Indonesia. (*)

[edRW]