Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi global yang masih dibayangi volatilitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan ketidakpastian arah suku bunga dunia, kinerja investasi Indonesia menunjukkan daya tahan yang tetap solid.

Optimisme itu tercermin dari proyeksi realisasi investasi nasional pada kuartal I 2026 yang diperkirakan menembus Rp497 triliun, tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang tetap tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia.

“Realisasi pada triwulan pertama ini kami bisa capai yaitu sebesar Rp497 triliun, yang berarti tumbuh 7 persen secara tahunan,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi penanda bahwa strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas makro, kepastian regulasi, dan akselerasi hilirisasi mulai memberikan hasil nyata.

Rosan juga menekankan bahwa kualitas investasi yang masuk semakin kuat karena berdampak langsung pada sektor riil.

“Dengan realisasi tersebut, jumlah tenaga kerja yang telah diserap mencapai 627.036 orang,” tambahnya.

Penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa arus modal yang masuk tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi benar-benar menggerakkan industri, memperluas aktivitas produksi, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai capaian investasi awal tahun ini menunjukkan efektivitas koordinasi pemerintah dalam menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Menurutnya, reformasi perizinan, hilirisasi, dan penguatan peran Danantara menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan investasi, terutama di sektor energi dan industri bernilai tambah.

“Dari paparan yang kami terima, kondisi BBM kita aman. Lifting migas juga masih berada dalam jalur target, dan dari sisi hilir, pengawasan distribusi berjalan baik tanpa kendala berarti. Jika terdapat penyelewengan, telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak terkait,” jelas Bambang.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa Danantara tetap fokus pada sektor-sektor yang tahan terhadap gejolak global dan memiliki multiplier effect besar bagi ekonomi nasional.

“Fokus kami adalah memastikan setiap proyek tidak hanya bankable, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Pandu menambahkan bahwa sektor energi, digital, infrastruktur, dan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama karena memiliki daya tahan tinggi di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, disiplin tata kelola, mitigasi risiko, dan ketepatan eksekusi menjadi kunci agar Danantara mampu menjaga imbal hasil sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional.***

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi investasi nasional guna meredam dampak ketidakpastian global. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan kelembagaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, termasuk pembentukan entitas baru yang fokus pada pengelolaan energi berbasis sampah.

BPI Danantara resmi membentuk PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera) sebagai holding yang akan mengonsolidasikan investasi, pengembangan, dan operasional proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa pembentukan PT Denera dilakukan oleh PT Danantara Investment Management (DIM).

“Pembentukan PT Denera merupakan wujud komitmen kami untuk membangun struktur kelembagaan yang kuat dan transparan dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi di Indonesia,” ujar Pandu.

Ia menegaskan, PT Denera akan menjadi holding bagi setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL yang merupakan kolaborasi antara Danantara dan mitra strategis. Melalui struktur ini, efisiensi proyek diharapkan meningkat, sekaligus membuka peluang partisipasi investor domestik dan global serta mendorong transfer teknologi.

“Dengan adanya PT Denera, kami dapat memastikan standar operasional, tata kelola investasi, serta koordinasi dengan mitra domestik dan internasional berjalan secara lebih efektif dan akuntabel,” katanya.

Pembentukan PT Denera juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan. Program ini menargetkan pembangunan fasilitas PSEL di berbagai kota sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan.

Director of Investment DIM, Fadli Rahman, menambahkan bahwa PT Denera akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk melalui skema DPSR, DPS3R, hingga DPST.

“Dan bagaimana kami akan mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah lebih baik lagi karena budaya juga harus berubah dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Di tengah penguatan internal tersebut, pemerintah memastikan arus investasi global tetap terjaga. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa investor dari negara mitra utama masih menunjukkan komitmen kuat untuk berinvestasi di Indonesia.

“Sejauh ini mereka tetap berkomitmen dan investasi tetap berjalan. Terutama di bidang-bidang berbagai macam industri, hilirisasi,” kata Rosan.

Ia menyebutkan bahwa investor dari China, Jepang, dan Korea Selatan tetap aktif, bahkan minat dari kawasan Timur Tengah semakin meningkat. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi intensif melalui berbagai forum untuk menjaga kepercayaan investor.

Rosan menilai stabilitas politik dan iklim investasi nasional menjadi faktor utama yang menjaga optimisme global. Selain itu, peningkatan aktivitas usaha domestik turut memperkuat daya tahan ekonomi.

“Dari lima bulan terakhir itu 1,8 juta pendaftaran baik dari segi UMKM-nya maupun pengusaha kita yang ingin berinvestasi,” tuturnya.

Langkah proaktif juga dilakukan melalui penjajakan investasi baru, termasuk ke China, dengan fokus pada sektor energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, dan manufaktur. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing industri nasional.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pembentukan PT Denera sebagai langkah positif, namun perlu diiringi dengan kebijakan yang konsisten.

“Kalau benar bisa kelola sampah jadi energi listrik, tentu itu menjadi harapan untuk bisa mengatasi permasalahan sampah yang selama ini belum tertangani dengan benar,” ujarnya.

Dengan sinergi antara penguatan kelembagaan Danantara dan tingginya kepercayaan investor global, Indonesia dinilai berada pada posisi yang solid untuk menjaga stabilitas investasi sekaligus mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di tengah dinamika global.

(*/rls)

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu, ketahanan ekonomi menjadi prioritas utama bagi banyak negara. Gejolak geopolitik, tekanan inflasi, serta fluktuasi pasar keuangan global mendorong setiap negara untuk memperkuat fondasi ekonominya secara adaptif dan berkelanjutan. Indonesia merespons tantangan ini dengan memperkuat instrumen investasi strategis yang terintegrasi, salah satunya melalui peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara dirancang untuk mengelola aset negara secara optimal dengan pendekatan profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya konsolidasi kekuatan ekonomi nasional, khususnya dalam mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien dan produktif. Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan dari yang berbasis konsumsi menuju investasi dan industrialisasi.

Dalam konteks global, keberadaan lembaga pengelola investasi negara telah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas ekonomi. Indonesia kini menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk meredam dampak gejolak eksternal sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru. Fleksibilitas strategi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan yang cepat, termasuk dalam merespons tekanan pasar dan risiko geopolitik.

BPI Danantara tengah menyelaraskan kembali strategi investasinya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa perubahan strategi ini menargetkan sektor-sektor kunci yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Gejolak geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah telah menyebabkan peningkatan biaya modal dan risiko investasi, baik di tingkat global maupun domestik. Danantara telah melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap seluruh portofolio investasinya untuk memastikan profitabilitas optimal di tengah situasi krisis. Pendekatan ini menunjukkan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, sekaligus menjaga stabilitas investasi nasional.

Tekanan terhadap pasar keuangan domestik juga menjadi perhatian serius. Meskipun pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), mengalami tekanan dan ditutup di zona merah pada 7 April 2026, Danantara tetap aktif bertransaksi. Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana cadangan khusus untuk investasi di pasar modal domestik melalui sejumlah manajer investasi. Langkah ini mencerminkan upaya menjaga likuiditas pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen Danantara untuk mengelola risiko sekaligus menangkap peluang investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Di tengah ketidakpastian, keberanian untuk tetap bergerak dengan perhitungan matang menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Selain pasar keuangan, sektor riil juga menjadi fokus dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria meskipun terjadi penurunan trafik di beberapa bandara akibat terhentinya sejumlah rute penerbangan internasional, pihaknya memastikan hal tersebut tidak mengganggu operasional bandara secara signifikan. Adapun Pemerintah terus memonitor situasi dengan cermat, dengan prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian masyarakat dari gangguan global sebagai kewajiban pemerintah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sektor strategis tetap berjalan secara terkendali meskipun menghadapi tekanan eksternal. Stabilitas layanan publik dan aktivitas ekonomi menjadi indikator penting bahwa sistem ekonomi nasional memiliki daya tahan yang kuat.

Fokus investasi Danantara pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan semakin memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan. Upaya hilirisasi sumber daya alam juga terus didorong guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Transformasi ini mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan mengoptimalkan pengelolaan aset dan memperluas basis investasi, Indonesia tidak hanya berupaya bertahan dari tekanan global, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk tumbuh lebih kuat.

Selain itu, pendekatan yang tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel. Kemampuan Danantara dalam menarik investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Kepercayaan global terhadap Indonesia juga tercermin dari meningkatnya minat investor terhadap berbagai proyek strategis yang dikelola secara profesional. Hal ini menjadi sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi yang ditempuh mampu memberikan kepastian dan stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Dalam menghadapi situasi yang terus berubah, ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi dan berkembang. Melalui penguatan investasi strategis dan pengelolaan risiko yang terukur, Indonesia menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri.

Dengan demikian, keberadaan Danantara menjadi bagian penting dari strategi besar dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah gejolak global, langkah ini tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan tinggi.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Adianita Sulastri )*

Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, kehadiran Danantara menjadi relevan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak psikologis dan struktural terhadap pasar global, memicu volatilitas serta meningkatkan risiko investasi lintas negara. Maka langkah antisipatif melalui penguatan tata kelola portofolio dan strategi investasi menjadi kunci, sebagaimana disampaikan oleh Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, yang menegaskan pentingnya uji ketahanan portofolio untuk menghadapi berbagai skenario ketidakpastian global.

Hal tersebut mencerminkan bahwa ketidakpastian global bukan lagi isu sektoral, namun telah menjadi tantangan sistemik yang dihadapi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Respons pemerintah di Singapura, Malaysia, dan Filipina yang mengategorikan eskalasi konflik sebagai tindakan perang menunjukkan bahwa risiko geopolitik kini berada pada level yang lebih serius. Dalam situasi seperti ini, Danantara tidak hanya dituntut untuk bersikap defensif, tetapi juga adaptif dalam mengidentifikasi peluang yang muncul di tengah krisis.

Pendekatan optimistis yang diusung Pandu Sjahrir menegaskan bahwa ketidakpastian tidak selalu identik dengan ancaman, melainkan juga membuka ruang bagi peluang investasi baru. Perspektif untuk melihat kondisi sebagai gelas yang setengah penuh mencerminkan paradigma investasi modern yang menekankan pada fleksibilitas dan keberanian mengambil keputusan berbasis analisis menyeluruh. Danantara memposisikan diri sebagai institusi yang mampu membaca dinamika pasar secara komprehensif, baik dari sisi kredit, ekuitas, maupun pembentukan modal investasi.

Kenaikan biaya modal yang terjadi secara global memang menjadi tantangan tersendiri, namun hal tersebut tidak serta merta menutup peluang investasi. Sebaliknya, kondisi ini justru mendorong selektivitas yang lebih tinggi dalam menentukan sektor prioritas. Danantara mengidentifikasi empat sektor strategis yang menjadi fokus kajian, yakni ketahanan energi, hilirisasi industri, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital. Keempat sektor ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga saling terhubung dalam membentuk fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Keterkaitan antara energi dan infrastruktur digital menjadi salah satu aspek paling krusial dalam era transformasi teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membutuhkan dukungan energi dalam jumlah besar, sehingga menjadikan energi sebagai faktor fundamental dalam pengembangan teknologi masa depan. Indonesia, dengan potensi sumber daya energi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan ini sebagai daya tarik investasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital berbasis AI.

Danantara juga menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama investasi internasional. Kolaborasi dengan SMBC Aviation Capital dalam membentuk Mandiri Aviation Leasing Fund menjadi langkah penting dalam memperluas kapasitas investasi di sektor aviasi. Di sisi lain, kerja sama dengan Qatar Investment Authority dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik meskipun berada dalam situasi global yang tidak stabil. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Danantara sebagai katalisator investasi asing yang mampu membangun kepercayaan investor global.

Lebih jauh, peran strategis Danantara juga tercermin dalam pengembangan energi berbasis sampah atau waste-to-energy (WtE), yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyoroti bahwa persoalan pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Investasi pada teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah strategis untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni krisis energi dan permasalahan lingkungan.

Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditargetkan hadir di puluhan kota di Indonesia menunjukkan skala ambisi yang besar dari Danantara. Proyek ini tidak hanya berpotensi menghasilkan energi listrik dengan kapasitas signifikan, tetapi juga mampu mengurangi emisi karbon, menekan volume sampah di tempat pembuangan akhir, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, investasi di sektor ini memiliki dampak multiplikatif yang luas bagi perekonomian nasional.

Pembentukan PT Daya Energi Bersih Nusantara sebagai entitas khusus yang menangani proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi semakin mempertegas komitmen Danantara dalam mendorong transisi energi berkelanjutan. Direktur Investasi Danantara Investment Manager, Fadli Rahman, menjelaskan bahwa perusahaan ini akan berperan sebagai pengelola terintegrasi yang mencakup seluruh rantai pengolahan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan dengan berbagai skema teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga pada perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sebagai sovereign wealth fund, Danantara memiliki mandat strategis untuk mengelola aset negara secara produktif guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam era ketidakpastian global, peran ini menjadi semakin penting karena investasi yang tepat dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi sekaligus pendorong transformasi struktural. Dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, Danantara berpotensi menjadi instrumen kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global yang terus berkembang.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terus menguat dari berbagai kalangan, mulai dari psikolog hingga tokoh agama. Regulasi ini dipandang sebagai langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus memastikan terciptanya ekosistem yang aman, sehat, dan mendidik.

Kehadiran PP TUNAS menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara aktif dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam melindungi generasi muda dari risiko digital yang semakin kompleks.

Psikolog anak dan remaja, Sani Hermawan Budiantini, menilai kebijakan ini sebagai fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif terkait penggunaan teknologi secara bijak. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus dipahami secara menyeluruh.

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada platform tertentu saja, karena risiko digital itu luas dan membutuhkan kewaspadaan bersama,” ujarnya. Menurutnya, peran orang tua menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal di tingkat keluarga.

Sani juga menekankan pentingnya edukasi digital yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami risiko, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang positif.

“Semua pihak harus menjadi agen perubahan, mengedukasi lingkungan sekitar, dan bersama-sama menjaga anak agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menilai PP TUNAS sebagai langkah strategis dalam membangun budaya digital yang beretika. Ia menegaskan bahwa penguatan nilai moral melalui pendidikan keagamaan menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan era digital.

“Kita ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendidik bagi generasi muda,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong integrasi literasi digital dengan pendidikan karakter melalui madrasah dan pesantren. Langkah ini diyakini mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, implementasi PP TUNAS diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Upaya ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi anak sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan bermutu bagi generasi muda.

Psikolog Anak dan Remaja, Sani Hermawan Budiantini, mengatakan bahwa kecanduan gawai menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, implementasi PP Tunas perlu didukung peran aktif orang tua.

Menurut Sani, pemahaman yang keliru terhadap kebijakan seringkali membuat perlindungan anak di ruang digital menjadi tidak optimal.

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada delapan platform saja. Itu berbahaya, karena seolah-olah platform lain dianggap aman, padahal risiko digital itu luas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kecanduan gawai tidak hanya dialami anak, tetapi juga orang tua, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hubungan dalam keluarga.

“Bukan hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang kecanduan gadget. Ini bisa memicu masalah emosional dalam keluarga, bahkan konflik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sani mengungkapkan sejumlah dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak, antara lain gangguan tidur, kecemasan, penurunan kemampuan komunikasi, hingga kecenderungan perilaku instan tanpa proses.

“Anak-anak sekarang cenderung ingin serba cepat dan instan, kurang memiliki daya tahan dalam proses belajar, serta mudah terpengaruh standar dari media sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, Tokoh Agama dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Pendeta Nixon TR Lumi STh mengatakan kehadiran PP TUNAS memberikan ruang lebih besar memperkuat pendidikan di tengah keluarga.

“Ketika ruang akses media sosial anak di bawah 16 tahun dibatasi, maka ruang pendidikan keluarga harus menjadi pondasi kuat,” kata Pendeta Nixon.

Menurut Pendeta Nixon, Pendeta Nixon, ruang-ruang akses digital yang dibatasi tersebut harus segera direspon positif pendidikan dan pengajaran di tengah keluarga.

“Peran orang tua menjadi sentral mengisi ruang yang sudah dibatasi tersebut. Orang tua harus hadir dan memberikan solusi yang tepat ketika anak bertanya terhadap sebuah situasi yang menuntut jawaban,” ujarnya.

Pendeta Nixon menambahkan kehadiran anak di tengah keluarga sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dijawab dengan pendidikan dan pengajaran sehat dan bermakna.

Oleh : Ricky Rinaldi

Perlindungan anak merupakan elemen mendasar dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa jaminan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai, proses belajar tidak akan mampu berjalan secara optimal. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah tentang TUNAS menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik. Berbagai tantangan seperti perundungan, kekerasan, hingga tekanan psikologis masih menjadi persoalan yang harus dihadapi secara serius. Negara berkepentingan memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dalam suasana yang bebas dari rasa takut dan ancaman. Dengan adanya PP TUNAS, perlindungan anak ditempatkan sebagai prioritas dalam sistem pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari perlindungan terhadap generasi muda. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Dalam hal ini, PP TUNAS menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat komitmen negara dalam menciptakan ruang belajar yang sehat dan mendukung.

PP TUNAS memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Regulasi ini tidak hanya menegaskan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, perlindungan anak tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi sistem yang terintegrasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidikan yang bermutu harus berjalan seiring dengan perlindungan anak. Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan keamanan psikologis peserta didik. Dengan adanya regulasi yang kuat, setiap institusi pendidikan didorong untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

Implementasi PP TUNAS juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan di lingkungan pendidikan. Sistem pelaporan yang lebih terbuka, penanganan kasus yang cepat, serta pendampingan bagi korban menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan berjalan efektif. Dengan adanya sistem yang responsif, setiap potensi pelanggaran terhadap hak anak dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Selain itu, regulasi ini memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak tumbuh dalam suasana yang aman dan penuh dukungan. Kesadaran keluarga terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan ini.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Lingkungan sosial yang peduli terhadap perlindungan anak akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih luas. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah berbagai bentuk kekerasan menjadi bagian dari upaya kolektif dalam melindungi generasi muda. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama.

PP TUNAS juga berkontribusi dalam membangun budaya pendidikan yang lebih humanis. Sekolah didorong untuk menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan saling menghormati sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, perlindungan anak yang kuat akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.

Namun, keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan kebijakan diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Lembaga pendidikan harus menjalankan peran secara profesional, sementara masyarakat dan keluarga perlu terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan ini. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum. Dengan kerja sama yang kuat, sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata.

PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dengan memastikan setiap anak terlindungi, negara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan generasi masa depan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya tentang kurikulum dan fasilitas, tetapi juga tentang perlindungan dan kesejahteraan peserta didik.

Melalui implementasi yang konsisten dan kolaborasi yang kuat, PP TUNAS diyakini menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan nasional. Dengan fondasi perlindungan yang kokoh, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat, aman, dan berkarakter. Inilah langkah nyata menuju masa depan pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Dukungan berkelanjutan dari seluruh elemen akan memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari di lingkungan pendidikan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Abdul Razak)*

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Di satu sisi, ruang digital membuka akses terhadap pengetahuan dan kreativitas. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang tepat, dunia digital justru menghadirkan berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan mental dan perkembangan karakter anak. Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi langkah strategis yang memperoleh legitimasi sosial dari berbagai perspektif, mulai dari psikologi, nilai keagamaan, hingga pendidikan bermutu.

Isu kesehatan mental anak di era digital kini menjadi perhatian serius. Dalam Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI dengan tema Sehat Mental di Era Digital: Mulai dari Ruang Aman Bagi Anak, terungkap bahwa ruang digital yang semakin kompleks tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga ancaman nyata bagi anak-anak. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah tingginya angka perundungan daring yang mencapai sekitar 48 persen anak. Dampaknya tidak ringan, mulai dari kecemasan, stres, hingga menurunnya rasa percaya diri.

Selain itu, anak-anak juga dihadapkan pada risiko lain seperti eksploitasi data pribadi, praktik grooming, hingga ketidaksadaran bahwa jejak digital bersifat permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi kompleksitas ruang digital.

Dalam perspektif psikologi, kebijakan PP TUNAS dinilai sebagai langkah preventif yang penting. Akademisi Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Ia menegaskan bahwa PP Tunas berupaya mencegah gangguan kesehatan mental sejak dari hulu. Jika orang tua belum sepenuhnya mampu membatasi penggunaan gawai, maka langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi akses anak terhadap platform digital tertentu, misalnya melalui pengaturan usia maksimal 16 tahun.

Pandangan ini memperkuat bahwa perlindungan anak tidak dapat menunggu hingga masalah muncul. Pendekatan preventif justru menjadi kunci untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara sehat, baik secara emosional maupun sosial.

Namun demikian, implementasi PP TUNAS tidak lepas dari tantangan, terutama di lingkungan keluarga. Psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini Hermawan menilai bahwa peran orang tua menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Ia mengungkapkan bahwa banyak anak menunjukkan reaksi penolakan ketika penggunaan gawai mulai dibatasi. Reaksi tersebut tidak hanya berupa tantrum, tetapi juga kecemasan hingga gejala psikosomatis seperti mual dan muntah akibat ketergantungan berlebihan terhadap gawai.

Sani menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya tingkat adiksi yang sudah cukup serius pada sebagian anak. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya dituntut untuk tegas, tetapi juga perlu memiliki kesiapan mental dan pemahaman yang memadai terkait tujuan PP TUNAS. Ia menekankan bahwa orang tua perlu kreatif dalam menghadirkan aktivitas alternatif yang dapat mengalihkan perhatian anak sekaligus memperkuat ikatan emosional dalam keluarga, seperti bermain permainan tradisional atau interaksi langsung yang membangun kedekatan.

Lebih jauh, Sani mengajak orang tua untuk menjadi agen perubahan dalam implementasi kebijakan ini. Ia menilai bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama anak dalam belajar dan berkembang.

Dari perspektif nilai keagamaan, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang tidak dapat diabaikan. Dalam berbagai ajaran agama, menjaga generasi muda dari pengaruh negatif menjadi kewajiban bersama. Prinsip menjaga akal, jiwa, dan moralitas anak sejalan dengan tujuan PP TUNAS yang ingin menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual yang kuat.

Sementara itu, dari sudut pandang pendidikan bermutu, PP TUNAS mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Anak-anak yang terbebas dari paparan konten negatif dan kecanduan gawai akan lebih mampu fokus pada proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun karakter yang kuat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start Up, Alfreno Kautsar Ramadhan, menegaskan bahwa PP TUNAS bukanlah bentuk pembatasan akses terhadap ruang digital, melainkan langkah perlindungan terhadap anak-anak dari risiko platform berisiko tinggi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak membatasi inovasi, tetapi justru memastikan anak-anak dapat memasuki ruang digital dalam kondisi yang lebih aman dan siap.

Alfreno memaparkan bahwa terdapat tujuh faktor risiko digital yang menjadi dasar kebijakan ini, mulai dari risiko kontak dengan orang asing, paparan konten negatif, dorongan konsumtif, hingga penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, risiko perilaku akibat kecanduan gawai, gangguan kesehatan mental, serta dampak fisik seperti gangguan penglihatan juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut rata-rata anak di Indonesia menggunakan gawai hingga 5,4 jam per hari, yang berpotensi memicu ketergantungan dan tekanan psikologis.

Keberhasilan implementasi PP TUNAS akan sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Di tengah arus digitalisasi yang tidak terbendung, upaya menjaga anak-anak tetap aman, sehat, dan berkarakter menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Pemerintah memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga di tengah dinamika global melalui berbagai intervensi yang terukur. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen, sekaligus melindungi petani serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa langkah pemerintah dilakukan secara kolaboratif dan responsif.

“Pemerintah terus menjaga stabilitas pangan nasional melalui langkah-langkah kolaboratif yang terukur dan responsif,” ujarnya.

Harga pangan pokok strategis terpantau stabil di tingkat konsumen. Di sisi lain, perhatian terhadap keseimbangan harga di tingkat produsen terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan usaha petani dan peternak.

Menurutnya, stabilitas harga dan ketersediaan stok mulai menunjukkan hasil positif, seiring efektifnya penerapan instrumen kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP).

“Namun kadang yang terjadi di lapangan, dinamikanya cepat berubah. Begitu harga di konsumen berfluktuasi, pemerintah cepat bertindak. Ini tentu langkah taktis yang luar biasa,” jelasnya.

Pengawasan harga juga terus diperkuat bersama Satgas Saber Pangan.

“Pengawasan harga di tingkat konsumen sudah berjalan baik, selanjutnya juga perlu ditingkatkan pada penjagaan harga di tingkat produsen,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif, di mana sejumlah komoditas mengalami penurunan harga.

“Daging ayam ras ada penurunan IPH di 125 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 64 daerah. Telur ayam ras juga turun di 116 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Penurunan juga terjadi pada cabai merah di 198 daerah, cabai rawit di 161 daerah, serta daging sapi di 105 daerah.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan peternak. “Program prioritas pemerintah sangat berpihak pada rakyat. Ini nyata, karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan petani dan peternak,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian Mohammad Faisal Reza memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. “Cadangan pangan dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Jakarta – Ketegangan geopolitik global akibat konflik di Timur Tengah terus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pangan dunia.

Eskalasi konflik, gangguan jalur logistik, serta ketidakpastian perdagangan internasional dinilai berpotensi menekan pasokan dan mendorong lonjakan harga pangan di tingkat global.

Bahkan, Rusia telah mendorong pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis.

Di tengah tekanan tersebut, Indonesia mencatat penguatan signifikan pada sektor ketahanan pangan nasional.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 4,7 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju angka 5 juta ton.

Sementara itu, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) tercatat sekitar 12 juta ton, ditopang potensi produksi dari standing crop hingga akhir tahun.

Kombinasi tiga lapisan ketersediaan tersebut dinilai mampu menjamin kebutuhan pangan nasional hingga 11 bulan ke depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah tekanan global.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penguatan cadangan pangan merupakan langkah strategis yang telah dipersiapkan sejak awal.

“Sejak awal, pentingnya swasembada dan penguatan cadangan pangan sudah ditekankan sebagai strategi menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi cadangan saat ini mencerminkan kesiapan Indonesia menghadapi berbagai skenario krisis.

“Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan kita cukup hingga 11 bulan ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, dinamika global yang tidak menentu menuntut penguatan produksi dalam negeri dan kemandirian pasokan.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menekankan pentingnya menjaga rantai pasok secara menyeluruh.

“Urusan pangan ini mulai dari penyediaannya sampai tiba di meja masyarakat harus kita jaga dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian konsumsi masyarakat.

“Kita harus bijak dalam mengonsumsi dan berbelanja pangan. Jangan panic buying karena dampaknya besar,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kondisi pangan nasional tetap stabil di tengah dinamika global.

“Kita sudah swasembada pangan. Walaupun ada tekanan global, untuk kebutuhan makan tetap aman,” ujarnya.