Jakarta – Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas terus diperkuat melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program ini diyakini menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap produk UMKM dalam ekosistem koperasi. Ia meminta agar produk-produk lokal diprioritaskan untuk masuk ke gerai Kopdes Merah Putih sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi warga.

“Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga,” kata Ferry.

Menurutnya, gerakan koperasi tidak hanya berhenti pada distribusi, tetapi juga perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan harian masyarakat hingga pascaproduksi. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menambahkan, pengembangan koperasi dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerah. “Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat,” ujarnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari sektor perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyatakan komitmennya dalam menyukseskan program Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi pedesaan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan menyeluruh kepada koperasi, terutama dalam aspek tata kelola keuangan. “Pendampingan ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang transparan serta pengelolaan arus kas yang akurat,” jelasnya.

Ia menilai, pembukuan yang tertib akan meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota maupun mitra bisnis, sekaligus membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas.

Di tingkat daerah, dukungan juga terus diperkuat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rachmawati, menyebutkan bahwa sebagian besar Koperasi Merah Putih di wilayahnya bergerak di sektor UMKM dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

“Dalam upaya memperkuat peran koperasi, berbagai langkah strategis mulai disiapkan. Di antaranya pelatihan bagi para pendamping koperasi,” ujarnya.

Selain itu, peran pemerintah daerah hingga tingkat desa akan dioptimalkan sebagai pengawas pengelolaan koperasi, termasuk terhadap penyaluran dana dari himpunan bank negara. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. (*)

*) Oleh: Dimas Eka Permana

Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan akses pasar yang selama ini belum sepenuhnya inklusif. Dalam struktur ekonomi nasional, UMKM merupakan tulang punggung yang menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput. Namun demikian, keterbatasan akses distribusi, permodalan, serta lemahnya integrasi dalam rantai pasok kerap menjadi penghambat utama. Oleh sebab itu, transformasi koperasi menjadi penghubung strategis antara UMKM dan pasar menjadi langkah progresif yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Di tengah dinamika ekonomi global, pendekatan berbasis koperasi ini menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan keberlanjutan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong prioritas produk UMKM masuk ke gerai Koperasi Desa Merah Putih memperlihatkan keberpihakan kebijakan yang konkret dan terukur. Kebijakan ini tidak hanya membuka ruang pemasaran, tetapi juga membangun sistem distribusi yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil. Dengan menempatkan koperasi sebagai simpul distribusi, produk UMKM memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau konsumen secara luas tanpa harus menghadapi persaingan yang timpang. Selain itu, penguatan koperasi yang berdampak langsung pada ekonomi warga mencerminkan orientasi pembangunan yang berbasis kesejahteraan kolektif. Dalam kerangka tersebut, koperasi tidak lagi berfungsi secara konvensional, melainkan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang produktif.

Lebih jauh, dorongan agar gerakan koperasi masuk ke sektor UMKM menegaskan pentingnya integrasi antara kelembagaan koperasi dan aktivitas usaha produktif masyarakat. Ketika koperasi terlibat langsung dalam proses produksi hingga distribusi, maka efek ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih luas dan berlapis. Hal ini menciptakan multiplier effect yang signifikan, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga penguatan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pengembangan koperasi sebagai pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerah menunjukkan strategi yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi perantara ekonomi, tetapi juga katalisator bagi tumbuhnya industri berbasis kearifan lokal yang berdaya saing.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan koperasi sebagai hub pendampingan ekonomi rakyat memperkuat dimensi kelembagaan dalam pengembangan UMKM. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang pembinaan, edukasi, dan peningkatan kapasitas usaha. Melalui pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta strategi pemasaran yang lebih adaptif. Selain itu, peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat menjadi solusi atas ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal yang berisiko tinggi. Dengan demikian, koperasi mampu menghadirkan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia, Ali Mahsun, menegaskan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Kehadiran koperasi sebagai hub di tingkat desa memungkinkan terjadinya konsolidasi potensi ekonomi lokal yang selama ini tersebar dan kurang terorganisir. Dengan adanya wadah yang terintegrasi, pelaku usaha dapat saling terhubung, berkolaborasi, dan memperkuat jaringan distribusi di wilayahnya masing-masing. Lebih dari itu, upaya menjaga perputaran uang tetap berada di desa menjadi strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Ketika potensi ekonomi tidak keluar dari desa, maka dampak kesejahteraan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Kemudian, konsep koperasi sebagai penghubung antara UMKM dan pasar juga membuka peluang bagi digitalisasi ekonomi desa. Dalam era transformasi digital, koperasi dapat berperan sebagai agregator platform yang menghubungkan produk lokal dengan pasar yang lebih luas melalui teknologi. Hal ini memungkinkan UMKM untuk tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga merambah pasar digital yang memiliki jangkauan lebih besar. Dengan dukungan infrastruktur dan literasi digital yang memadai, koperasi dapat menjadi motor penggerak digitalisasi UMKM di tingkat desa. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi teknologi menjadi faktor kunci dalam memperkuat peran koperasi di era modern.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, koperasi sebagai penghubung, serta UMKM sebagai pelaku utama ekonomi produktif. Sinergi ini harus dijaga agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan yang justru melemahkan efektivitas program. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih menjadi simbol integrasi kebijakan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dalam satu kerangka pembangunan ekonomi kerakyatan. Dengan arah yang jelas dan dukungan yang konsisten, koperasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan fungsi sebagai penghubung antara UMKM dan pasar, koperasi tidak hanya memperluas akses ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak, ditambah dengan partisipasi aktif masyarakat, menjadi modal utama dalam memastikan keberhasilan program ini. Pada akhirnya, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan instrumen transformasi sosial yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan secara merata.

*) Pengamat Konsultan Pengembangan Koperasi.

Oleh: Bara Winatha *)

Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional. Program ini dirancang sebagai wadah ekonomi berbasis komunitas, juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan sektor produksi, distribusi, hingga pembiayaan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa penguatan koperasi saat ini harus masuk ke tahap operasionalisasi yang konkret dengan fokus pada dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa produk-produk UMKM harus menjadi prioritas utama untuk mengisi gerai Koperasi Merah Putih, sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa koperasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

Koperasi memiliki potensi besar untuk menghidupkan industri kecil di daerah melalui pengembangan produk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dapat didorong untuk memproduksi berbagai barang seperti sabun, sampo, deterjen, hingga produk pangan olahan yang kemudian dipasarkan melalui jaringan koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai distributor, tetapi juga sebagai inkubator produksi yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Lebih lanjut, ia melihat bahwa integrasi antara sektor produksi dan koperasi akan menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Ketika koperasi menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, maka rantai pasok akan menjadi lebih efisien dan stabil. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar besar yang sering kali sulit diakses.

Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan Koperasi Merah Putih juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, termasuk penerima bantuan sosial. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa pemerintah mendorong keterlibatan penerima manfaat dalam operasional koperasi sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Program ini memberikan kesempatan kerja sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Saifullah menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga wadah pembelajaran ekonomi bagi masyarakat. Dengan menjadi anggota koperasi, penerima manfaat dapat memperoleh tambahan penghasilan melalui pembagian sisa hasil usaha setiap tahun. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam mendorong proses graduasi dari penerima bantuan sosial menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peran penting sebagai pusat pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Ia menilai bahwa koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pendekatan ekonomi yang inklusif dan produktif. Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah akan memanfaatkan jaringan koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Dengan memprioritaskan produk lokal untuk mengisi gerai koperasi, maka perputaran ekonomi dapat tetap berada di tingkat lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.

Penguatan ekosistem UMKM melalui Koperasi Merah Putih juga didukung oleh data yang menunjukkan besarnya potensi koperasi di daerah. Di Jawa Tengah misalnya, terdapat puluhan ribu koperasi aktif dengan jutaan anggota dan nilai aset yang mencapai puluhan triliun rupiah. Keberadaan ribuan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi menjadi bukti bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Dengan jumlah tersebut, koperasi tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga menjadi jaringan sosial yang mampu memperkuat solidaritas masyarakat. Melalui koperasi, pelaku UMKM dapat saling mendukung dalam hal produksi, distribusi, hingga pemasaran. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilient dan adaptif terhadap berbagai tantangan.

Selain itu, koperasi juga berperan sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat. Dengan sistem yang berbasis keanggotaan, koperasi dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau dibandingkan lembaga keuangan formal. Hal ini menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang sering kali menghadapi kendala dalam akses permodalan.

Program Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Dengan target puluhan ribu unit koperasi, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai jutaan orang di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Komitmen pemerintah dan dukungan berbagai pihak, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi pilar utama dalam penguatan ekosistem UMKM nasional. Program ini tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan. Koperasi Merah Putih menjadi simbol transformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Melalui penguatan ekosistem UMKM, koperasi mampu menciptakan peluang, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan gejolak global yang kian dinamis. Sinergi antara otoritas fiskal, sektor keuangan, serta dukungan aparat seperti TNI, Polri, dan BIN dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan ketahanan ekonomi tetap terjaga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas kepada empat institusi strategis negara yakni TNI, Polri, BIN, dan Kementerian Keuangan untuk bersinergi mencegah dan menghentikan penyelundupan demi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu,” tegas Prabowo.

Prabowo menyatakan komitmennya untuk menggunakan seluruh kewenangan konstitusional dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum, tanpa melihat siapa,” ujarnya.

Analis Politik Senior, Boni Hargens, menilai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada empat pejabat utama negara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan.

“Langkah cepat Presiden Prabowo merupakan suatu modal besar yang menuntut respons yang simetris dari para pembantunya dan pimpinan institusi negara dari segala gatra,” ungkap Boni.

Ia secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara tiga institusi keamanan utama Polri, TNI, dan BIN dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

”Konsep ketahanan nasional dalam perspektif modern tidak lagi terbatas pada dimensi militer semata, melainkan mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan fiskal negara. Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Boni menjelaskan dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional.

“Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional,” tuturnya.

Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dari sisi kebijakan ekonomi maupun penegakan hukum, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional tetap dapat terjaga di tengah tekanan global. Sinergi antara institusi negara dan pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkecil potensi kebocoran ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta – Di tengah dinamika global yang terus berkembang, pemerintah Indonesia menunjukkan respons yang sigap dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kebijakan strategis terus diperkuat guna memastikan ketahanan ekonomi tetap solid, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah perubahan eksternal.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif membangun kepercayaan investor global melalui komunikasi langsung dan transparan. Dalam pertemuan dengan sejumlah investor besar di Amerika Serikat, ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan berada pada jalur yang tepat. Ia menjelaskan bahwa persepsi negatif yang muncul di pasar global lebih dipengaruhi oleh dinamika informasi, sementara kondisi riil ekonomi nasional tetap stabil.

“Mereka sebenarnya tidak ragu, hanya ada noise terkait isu fiskal, dan setelah dijelaskan, keyakinan terhadap ekonomi Indonesia semakin kuat,” jelasnya.

Kepercayaan tersebut turut diperkuat oleh proyeksi positif dari lembaga internasional. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2026 dan 2027, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dalam laporan Asian Development Outlook April 2026, ADB menilai bahwa permintaan domestik Indonesia tetap kuat dan menjadi penopang utama di tengah tekanan global.

“Permintaan domestik Indonesia relatif kuat dibandingkan negara lain di kawasan. Ini menjadi bantalan penting di tengah tekanan global,” tulis ADB.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren yang positif dan optimistis. Ia menyampaikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, didukung oleh stabilitas harga bahan pokok dan energi. Kebijakan pemerintah yang menjaga harga BBM subsidi tetap stabil menjadi salah satu bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

Teddy juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang stabil tercermin dari berbagai momentum penting, termasuk periode Lebaran yang berlangsung lancar. Ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, serta kelancaran arus mudik menjadi indikator konkret bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif di lapangan.

“Harga bahan pokok tersedia, harga stabil, BBM tersedia, dan arus mudik lancar. Itu fakta di lapangan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Dengan sinergi kebijakan yang kuat dan respons yang adaptif, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional akan terus terjaga. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa Indonesia mampu menghadapi dinamika global dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan berdaya tahan tinggi.

*) Oleh : Heru Purnomo

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Berbagai tekanan eksternal seperti konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar tidak serta-merta menggoyahkan fondasi ekonomi nasional. Justru, Indonesia mampu menjaga stabilitas dengan cukup baik, sehingga memberikan rasa optimisme bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan ekonomi yang hati-hati dan adaptif mampu meredam dampak gejolak global.

Salah satu indikator utama yang mencerminkan stabilitas tersebut adalah tingkat inflasi yang relatif terkendali. Di saat banyak negara mengalami lonjakan harga yang signifikan, Indonesia mampu menjaga inflasi dalam kisaran yang masih aman. Hal ini tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok serta menjaga pasokan barang di pasar. Stabilitas harga ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global dan jauh berbeda dibanding krisis 1998. Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen, menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 setelah India. Di sisi lain, defisit anggaran Indonesia juga tetap terjaga di bawah 3 persen, lebih rendah dibanding sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Perancis, maupun India.

Selain itu, sektor keuangan Indonesia juga menunjukkan kinerja yang solid. Nilai tukar rupiah memang sempat mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS, namun secara umum masih berada dalam kondisi yang stabil dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Bank Indonesia bersama pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar. Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia pun masih terjaga, yang terlihat dari aliran investasi yang tetap masuk.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa sejumlah investor kini mulai melirik Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik seiring meningkatnya eskalasi geopolitik global. Menurutnya, para investor menilai Indonesia memiliki daya tarik utama berupa stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas nasional sebagai faktor penting penentu investasi karena para investor memandang investasi sebagai komitmen jangka panjang. Dalam hal ini, para investor melihat Indonesia berhasil menunjukkan konsistensinya dalam menjaga stabilitas tersebut.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga mampu mempertahankan tren positif. Konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi tetap kuat, didukung oleh aktivitas masyarakat yang terus berjalan. Sektor industri, perdagangan, serta jasa juga menunjukkan pemulihan yang konsisten pasca pandemi. Bahkan, sejumlah sektor seperti ekonomi digital dan hilirisasi sumber daya alam menjadi pendorong baru yang memperkuat struktur ekonomi nasional.

Pemerintah juga memainkan peran penting melalui berbagai kebijakan yang responsif dan terukur. Program perlindungan sosial tetap dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat, sementara insentif bagi dunia usaha diberikan guna mendorong produktivitas. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur terus berjalan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan efisiensi ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh kekuatan domestik yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar dan pasar yang luas, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain yang sangat bergantung pada ekspor. Ketika terjadi perlambatan ekonomi global, permintaan dalam negeri mampu menjadi penopang utama. Hal ini membuat Indonesia tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal yang terjadi di pasar internasional.

Di sisi lain, transformasi ekonomi terus didorong agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh lebih kuat di masa depan. Hilirisasi industri, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis teknologi menjadi fokus utama. Langkah ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia.

Sementara itu, Kepala Ekonomi Asian Development Bank, Albert Park, menyampaikan bahwa kawasan Asia Pasifik memang menghadapi perlambatan pertumbuhan akibat dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah. Meski demikian, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang relatif lebih kuat dibandingkan negara lain di kawasan. ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2026, meningkat dari 5,1 persen pada 2025. Menurut Park, ketahanan ini ditopang oleh faktor domestik yang solid.

Ke depan, tantangan global tentu masih akan terus ada dan bahkan bisa semakin kompleks. Namun, dengan fondasi ekonomi yang kuat, kebijakan yang adaptif, serta dukungan masyarakat, Indonesia memiliki modal besar untuk tetap tangguh. Stabilitas yang terjaga saat ini bukan hanya sekadar capaian, tetapi juga menjadi pijakan penting untuk melangkah lebih maju. Optimisme pun tetap terjaga bahwa Indonesia mampu menghadapi berbagai gejolak global dengan percaya diri dan arah yang jelas.
*) Pemerhati ekonomi

Oleh : Ricky Rinaldi

Dinamika ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir telah bertransformasi menjadi medan yang penuh dengan ketidakpastian. Mulai dari pergeseran kebijakan moneter di negara-negara maju hingga ketegangan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok dunia, tekanan terhadap negara berkembang menjadi semakin nyata. Namun, di tengah awan mendung ekonomi internasional tersebut, Indonesia justru muncul sebagai titik terang yang menarik perhatian lembaga keuangan dunia dan para investor global. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja pemerintah, melalui orkestrasi kebijakan yang matang dan disiplin fiskal yang ketat, mampu menjaga nakhoda ekonomi nasional tetap stabil dan tangguh.

Dalam rangkaian pertemuan IMF Spring Meetings yang berlangsung di Washington D.C. pertengahan April 2026, pengakuan atas performa ekonomi Indonesia datang secara eksplisit. Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Indonesia dalam menjalankan disiplin fiskal yang sangat kuat. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah pernyataan kredibilitas yang memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah memiliki manajemen keuangan negara yang sehat dan sangat berhati-hati dalam menghadapi risiko eksternal.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa posisi ekonomi Indonesia saat ini berada pada jalur yang tepat dan terkelola dengan sangat baik. Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas makroekonomi dengan keinginan untuk terus memacu pertumbuhan menjadi bukti efektivitas sinergi otoritas. Di saat banyak negara harus berjuang keras menekan inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan, Indonesia justru mampu menunjukkan angka pertumbuhan yang solid. Kekuatan ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap kokoh, yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga berkat kebijakan perlindungan ekonomi dan bantalan fiskal yang ditempatkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

Kredibilitas kebijakan nasional semakin kuat karena pemerintah tidak bekerja sendirian dalam ruang hampa. Sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh kementerian terkait telah menciptakan benteng pertahanan yang berlapis. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono, menjelaskan bahwa harmonisasi ini mencakup realokasi belanja negara ke sektor-sektor produktif. Langkah tersebut memastikan bahwa setiap unit anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak pengganda yang nyata bagi perekonomian, sekaligus menjaga agar beban utang tetap berada dalam koridor yang aman.

Dalam merespons tekanan eksternal yang kian kompleks, otoritas ekonomi Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan yang sangat modern dan tidak lagi terjebak dalam instrumen konvensional yang kaku. Melalui bauran kebijakan yang terintegrasi, pemerintah dan Bank Indonesia mengombinasikan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan ganda, yakni stabilitas dan pertumbuhan. Perry Warjiyo memaparkan bahwa respons kebijakan yang diambil bersifat *forward-looking* atau berorientasi jauh ke depan. Kebijakan moneter tetap difokuskan pada stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga daya tarik aset domestik, namun di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap dibuat pro-pertumbuhan guna memastikan perbankan memiliki ruang yang cukup untuk menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Sisi menarik lainnya dari ketahanan ekonomi ini adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang didorong secara masif. Langkah ini bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan mempercepat perputaran roda ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Dengan sistem pembayaran yang lebih efisien, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan murah, yang pada akhirnya memperkuat fundamental ekonomi dari tingkat akar rumput. Modernisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat adaptif terhadap perubahan zaman, sebuah kualitas yang sangat diapresiasi oleh investor jangka panjang yang mencari kepastian regulasi dan infrastruktur ekonomi yang maju.

Selain stabilitas jangka pendek, fokus pemerintah pada transformasi struktural jangka panjang menjadi alasan kuat mengapa kepercayaan dunia internasional terus meningkat secara konsisten. Program hilirisasi industri dan pengembangan sektor berbasis teknologi tinggi terus dijalankan tanpa ragu. Dengan mengalihkan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju produk bernilai tambah tinggi, Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh fluktuasi harga komoditas global. Transformasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah memiliki visi yang melampaui angka-angka statistik harian, yakni memastikan kemakmuran jangka panjang melalui sektor ekonomi yang lebih kompetitif di kancah dunia.

Anton Pitono juga menambahkan bahwa pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun tetap terukur telah memberikan ruang napas bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir. Bank Indonesia terus memastikan likuiditas perbankan tetap memadai sehingga tidak ada hambatan bagi dunia usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang produktif.

Apresiasi dari IMF dan komunitas investor global adalah validasi objektif atas kinerja pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas di tengah badai tekanan global. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kebijakan yang kredibel, transparan, dan sinergis, tantangan eksternal yang berat sekalipun dapat dikelola dengan optimal. Stabilitas yang terjaga ini adalah modal utama untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional dan menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada periode 2–8 Maret 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahkan sedikit lebih tinggi, yakni 75,1 persen.

Angka ini menjadi indikator kuat bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah kepemimpinan nasional. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan legitimasi pemerintah yang tetap solid dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis. Dalam konteks politik modern, legitimasi bukan hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Tingginya tingkat kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dinilai berhasil menjawab kebutuhan masyarakat. Program-program yang bersifat langsung, konkret, dan menyentuh kehidupan sehari-hari menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi positif publik. Dalam hal ini, pemerintah dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak nyata.

Salah satu program yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut sebagai kebijakan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kehadiran MBG tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Efektivitas program ini menjadi salah satu faktor penting yang menjaga tingkat kepuasan publik tetap tinggi.

Dalam perspektif komunikasi politik, kebijakan yang bersifat tangible atau nyata memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Program MBG menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang sederhana namun menyentuh kebutuhan dasar dapat menghasilkan dampak elektoral yang signifikan. Masyarakat tidak hanya mendengar janji, tetapi merasakan langsung manfaat dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan secara efektif. Narasi yang dibangun tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga didukung oleh implementasi nyata di lapangan. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, capaian kepuasan publik sebesar 74,1 persen tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam mengelola persepsi publik. Dalam teori komunikasi politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada realitas itu sendiri. Pemerintah yang mampu mengkomunikasikan kebijakan secara jelas, konsisten, dan meyakinkan akan lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat.

Dalam konteks ini, optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pesan retoris, melainkan bagian dari strategi membangun harapan kolektif. Optimisme tersebut menjadi energi sosial yang mendorong masyarakat untuk percaya bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat.

Program MBG juga menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat bertransformasi menjadi instrumen politik yang efektif. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara langsung, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat secara alami. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah tidak hanya secara formal, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa legitimasi bersifat dinamis. Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konsistensi kebijakan dan keberhasilan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menjaga kualitas program serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan nyata dan komunikasi yang efektif mampu menciptakan stabilitas politik. Stabilitas ini menjadi modal penting dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang lebih luas, termasuk dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, keberhasilan program MBG juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan serupa di sektor lain. Pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini dapat menjadi model dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan berdampak luas.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi antara narasi dan realisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikomunikasikan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya terjaga, tetapi juga terus meningkat.

Kepuasan publik yang tinggi saat ini harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kinerja, bukan sebagai titik akhir. Pemerintah perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika yang ada, sehingga mampu mempertahankan legitimasi di tengah perubahan zaman.

Pada akhirnya, legitimasi yang kuat tidak hanya dibangun melalui angka-angka survei, tetapi melalui hubungan yang kokoh antara pemerintah dan rakyat. Program MBG telah membuktikan bahwa kebijakan yang tepat sasaran dapat menjadi jembatan antara keduanya. Dengan menjaga konsistensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan, pemerintah memiliki peluang besar untuk terus mendapatkan dukungan publik yang luas dan berkelanjutan.

*) Pemerhati politik

Oleh: Asep Faturahman)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu satu setengah tahun masa pemerintahan, berbagai capaian positif berhasil diraih, dengan MBG tampil sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat persepsi publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai responsif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini mencapai 75,1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan dan implementasi program pemerintah. Kepuasan ini juga tercermin dari penilaian terhadap kepemimpinan Presiden secara personal yang mencapai 74,9 persen, serta tingkat kepuasan terhadap jalannya pemerintahan secara keseluruhan sebesar 74,1 persen.

Tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi program MBG yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Program ini menjadi salah satu indikator utama yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap MBG mencapai 23 persen, menjadikannya sebagai program dengan pengaruh paling besar dibandingkan indikator lainnya. Angka ini melampaui kepuasan terhadap bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebesar 13,8 persen, serta persepsi terhadap kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sebesar 10,2 persen.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan bahwa keberhasilan MBG menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Program ini dinilai berhasil menghadirkan solusi konkret dalam pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan cakupan yang luas dan implementasi yang terarah, MBG memperlihatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain memberikan manfaat langsung dalam aspek pemenuhan gizi, MBG juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dampak positif ini turut memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan MBG juga berjalan seiring dengan capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Survei menunjukkan bahwa 77,8 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain itu, 69,9 persen responden menyatakan bahwa pemerintah mampu menjaga keamanan nasional, sementara 69,4 persen lainnya menilai pemerintah berhasil menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk MBG.

Penilaian positif terhadap stabilitas sosial dan politik menunjukkan bahwa pemerintah mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Hal ini menjadi landasan penting dalam memastikan program-program prioritas dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berdiri sebagai program sosial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi metodologi, survei yang dilakukan oleh Poltracking memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Penelitian ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada periode 2 hingga 8 Maret 2026 melalui wawancara tatap muka langsung, sehingga menghasilkan data yang akurat dan representatif.

Selain itu, Peneliti Poltracking, Yoki Alvetro, mengatakan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas hasil survei. Sebanyak 20 persen dari total sampel dilakukan pengecekan ulang melalui kunjungan langsung, sementara seluruh data yang masuk ke pusat data telah diverifikasi secara penuh. Hasilnya menunjukkan tidak adanya kesalahan berarti dalam proses quality control, sehingga temuan survei dapat dipercaya sebagai gambaran kondisi opini publik saat ini.

Selain itu, keberhasilan implementasi MBG juga memperlihatkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan distribusi program berjalan efektif dan merata. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kapasitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Efektivitas distribusi dan pengawasan yang terjaga turut menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap program tersebut.

Dengan berbagai capaian tersebut, MBG terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Ditopang oleh stabilitas nasional yang terjaga serta kepemimpinan yang efektif, pemerintah berhasil membangun persepsi positif yang kuat di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan MBG mencerminkan efektivitas pendekatan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan dasar rakyat mampu memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan dukungan publik yang terus terjaga, pemerintah memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan berbagai program prioritas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, berdasarkan hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintah dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Masduri mengungkapkan bahwa kontribusi program MBG terhadap kepuasan publik sangat signifikan, bahkan menjadi salah satu faktor dominan yang membentuk persepsi positif masyarakat. “Jika kita perhatikan, alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebesar 23 persen disokong oleh kepuasan terhadap program makan bergizi gratis,” ujarnya di Jakarta.

Respons positif tidak hanya datang dari kelompok pendukung, tetapi juga dari masyarakat secara luas yang merasakan manfaat konkret dari program tersebut. “Program ini mendapatkan perhatian dan apresiasi yang baik dari publik karena manfaatnya dirasakan secara langsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, survei tersebut mengungkap bahwa MBG menjadi program prioritas dengan tingkat pengakuan manfaat tertinggi dibandingkan program lainnya. Sebanyak 36,5 persen responden menyatakan telah merasakan manfaat program ini, melampaui sejumlah program strategis seperti bantuan subsidi upah (BSU), layanan kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Capaian ini mempertegas bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Program MBG dinilai tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 2–8 Maret 2026 dengan melibatkan 1.220 responden dari seluruh Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih, serta didukung sistem pengendalian kualitas yang ketat, termasuk verifikasi lapangan, spot check, dan penggunaan teknologi berbasis aplikasi dengan dukungan foto serta geolokasi. Validasi data juga mengacu pada sensus Badan Pusat Statistik 2020 untuk memastikan representativitas hasil survei.

Hasil survei ini menjadi indikator kuat bahwa program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Pemerintah pun optimistis dapat terus meningkatkan kualitas implementasi program ini agar manfaatnya semakin merata, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.