Oleh : Garvin Reviano )*

Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru dalam lanskap pendidikan nasional, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang selama ini kerap berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu stabil, kelompok pekerja informal, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas, sering kali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara optimal. Dalam konteks inilah, Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret atas kebutuhan akan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Konsep Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membawa semangat pemerataan kualitas pendidikan. Ia dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit tersentuh oleh layanan pendidikan formal yang ideal. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, Sekolah Rakyat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal untuk mendapatkan pendidikan yang tidak hanya layak, tetapi juga relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan Sekolah Rakyat akan mendapatkan pembelajaran terbaik melalui dukungan guru-guru berkualitas. Para pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu memahami latar belakang sosial dan ekonomi siswa, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap anak secara optimal.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Selama ini, kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan yang nyata, di mana akses terhadap sekolah berkualitas sering kali bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, negara menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini adalah langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul yang menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

Selain aspek akses, Sekolah Rakyat juga menekankan pada kualitas pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan dirancang agar tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, keterampilan hidup, dan literasi dasar yang esensial. Anak-anak diajak untuk belajar secara aktif, kreatif, dan kritis, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga mampu mengolah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini sangat relevan bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang sejak dini sudah akrab dengan dinamika kehidupan yang menuntut kemandirian dan ketangguhan.

Peran guru dalam Sekolah Rakyat juga menjadi kunci keberhasilan. Para pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami latar belakang sosial-ekonomi siswa. Dengan pendekatan yang lebih humanis, guru dapat membangun hubungan yang kuat dengan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, yang sering kali tergerus oleh stigma sosial atau keterbatasan ekonomi yang mereka alami.

Tidak kalah penting, Sekolah Rakyat juga mendorong keterlibatan komunitas. Orang tua, masyarakat sekitar, hingga pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan ini. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi menjadi gerakan bersama. Bagi keluarga pekerja informal, keterlibatan ini juga memberikan ruang untuk berkontribusi tanpa harus terbebani secara finansial. Mereka dapat berbagi pengalaman, keterampilan, atau bahkan nilai-nilai kehidupan yang justru sangat berharga bagi proses pendidikan anak.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi besar dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Dengan kata lain, investasi pada pendidikan melalui Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Pendidikan yang berkualitas akan membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Ketika anak-anak dari keluarga pekerja informal mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, maka mobilitas sosial menjadi lebih mungkin terjadi. Ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu, implementasi Sekolah Rakyat memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan yang efektif agar program ini berjalan sesuai tujuan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menyambut dan mendukung keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan keadilan sosial.

Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia membawa harapan bahwa tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal, Sekolah Rakyat adalah pintu menuju masa depan yang lebih cerah, tempat di mana mimpi dapat tumbuh, potensi dapat berkembang, dan harapan dapat diwujudkan.

)* Pengamat Isu Sosial

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan budaya literasi bagi siswa.

Pembekalan bela diri diberikan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kepercayaan diri, sementara perpustakaan 24 jam memperluas akses belajar dan minat baca. Upaya ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi anak-anak Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan siswa Sekolah Rakyat akan diberikan pembekalan seni bela diri sebagai bagian dari penguatan karakter. Mereka akan dilatih karate secara langsung oleh personel Brimob Polri.

“Tentu ini adalah satu hal yang kita butuhkan, khususnya dalam penguatan pendidikan karakter di Sekolah Rakyat. Dengan harapan anak-anak memiliki semangat untuk berprestasi, kemudian memperkuat sportivitas, kejujuran, lebih percaya diri,” kata Saifullah.

Lebih lanjut, Saifullah menyampaikan pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi membaca para siswa melalui penyediaan perpustakaan modern di setiap Sekolah Rakyat.

“Perpustakaan ini adalah ujung tombak bagi Sekolah Rakyat. Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita ingin setiap Sekolah Rakyat memiliki perpustakaan modern yang dikelola dengan baik dan dilengkapi buku-buku terverifikasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan bangunan permanen Sekolah Rakyat akan dilengkapi perpustakaan berkonsep modern yang beroperasi selama 24 jam. Fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat umum dan pelajar dari sekolah lain dengan pengaturan jadwal tertentu

“Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang alternatif bagi siswa untuk beraktivitas secara positif. Maka itu ke depan perpustakaan ini tidak hanya untuk siswa Sekolah Rakyat, tetapi juga bisa diakses masyarakat umum dan sekolah lain dengan pengaturan yang baik,” jelas Saifullah.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Prof. Aminudin Aziz menyampaikan pihaknya telah mendistribusikan buku ke perpustakaan Sekolah Rakyat dengan rincian 1.500 buku untuk jenjang SD, 1.500 buku untuk jenjang SMP dan 1.000 buku untuk tingkat SMA.

“Nanti di sekolah rakyat yang gedung permanen akan kita tingkatkan lagi sesuai dengan kondisi. Intinya adalah pada kebutuhan buku yang sesuai keinginan siswa,” tuturnya.

Dengan berbagai penguatan tersebut, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan budaya literasi yang baik. Sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan investasi nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meredam dampak dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang. Salah satu implementasi konkret terlihat melalui penguatan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat publikasi serta memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan.

Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi sarana untuk memastikan transparansi informasi kepada publik.

“Jika pada awal peluncuran masih dalam tahap persiapan, kini Sekolah Rakyat sudah menerima siswa dan menjalankan proses pembelajaran secara aktif. Kami ingin memastikan publik mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk pengalaman langsung dari siswa, guru, hingga orang tua,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi sosial pemerintah yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025, program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan vokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kemkomdigi juga memfasilitasi dialog antara jurnalis dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna memperoleh perspektif menyeluruh terkait implementasi program di lapangan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran digital.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data terpadu.

“Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses penjangkauan calon siswa harus berjalan transparan dan akuntabel, sehingga bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi kelompok desil terbawah.

Dari sisi kualitas pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq memastikan dukungan penuh terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

“Sekolah Rakyat hadir ditopang oleh guru-guru yang berkualitas agar anak-anak mendapat pembelajaran terbaik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan melalui unit pelaksana teknis di daerah agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

“Kami memastikan program ini berjalan dengan sinergi antar pemerintah yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita,” jelasnya.

Melalui penguatan program seperti Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan investasi nasional tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi semata, tetapi juga pada pembangunan manusia. Upaya ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

(*/rls)

JAKARTA – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Di tengah dinamika ekonomi global, langkah-langkah yang diambil dinilai mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi kerakyatan dengan peran aktif negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah menghadirkan kebijakan yang menempatkan buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, melalui program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja. Kebijakan ini dinilai mampu meredam potensi gejolak ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat secara luas.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program-program ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kesejahteraan buruh dan keluarganya tetap terjaga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi inovasi strategis yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang kerja baru.

“MBG merupakan investasi sosial jangka panjang yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yusak.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif di tengah perubahan ekonomi global.

Di sisi lain, dukungan terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja.

Lebih lanjut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan melalui penguatan jaminan kesejahteraan, seperti tunjangan hari raya dan perlindungan kesehatan.

“Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi buruh serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan mereka,” tutur Yusak.

Dengan berbagai kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja Indonesia.

JAKARTA — Sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan pro rakyat yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan global.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, mengatakan pemerintah mengusung pendekatan ekonomi sosialisme kerakyatan dengan peran aktif negara sebagai penyeimbang antara kapitalisme dan sosialisme. “Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas,” ujarnya.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah juga memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Yusak menilai langkah ini penting dalam menjaga stabilitas nasional. “Keputusan tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena mampu meredam gejolak ekonomi, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba memicu kekhawatiran publik,” katanya.

Menurut dia, konflik global turut menekan sektor industri, khususnya manufaktur, akibat kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Langkah ini penting untuk menjaga daya tahan masyarakat,” ucapnya.

Yusak juga menyoroti program MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. “Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dengan upah terstandarisasi,” katanya.

Namun demikian, ia menilai tantangan ketenagakerjaan masih kompleks. Kenaikan upah yang belum sebanding dengan biaya hidup serta maraknya PHK membutuhkan kebijakan lebih komprehensif. “Satgas PHK bukan solusi tunggal. Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis dan menjamin penyaluran tenaga kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, perlindungan buruh juga perlu diperkuat melalui regulasi, termasuk percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). “RUU ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi,” katanya.

Sementara itu, masyarakat turut menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah. Toto, salah satu warga, mengatakan berbagai program yang digagas Presiden Prabowo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. “Program-program tersebut perlu dikawal agar benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah dinilai terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jakarta, – Arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai semakin menunjukkan karakter kuat sebagai ekonomi kerakyatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, dalam wawancara terbarunya.

Menurut Yusak, pendekatan yang diusung pemerintah saat ini merupakan bentuk “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme, di mana negara hadir secara aktif melalui berbagai program strategis. “Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun demikian, Yusak juga mengingatkan bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait keseimbangan antara upah buruh dan biaya hidup yang terus meningkat.

“Kenaikan upah yang belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan hidup menuntut kebijakan yang lebih proporsional. Regulasi sebenarnya sudah ada, tetapi implementasinya perlu diperkuat agar tidak memicu ketidakpuasan buruh,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut mendorong sebagian pekerja untuk menyalurkan aspirasi melalui serikat hingga ke ranah politik.

Lebih lanjut, Yusak menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai pembentukan Satgas PHK saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan program nyata yang menyentuh kebutuhan korban PHK.

“Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis agar tenaga kerja yang terdampak dapat memiliki keterampilan baru. Negara harus hadir tidak hanya dalam penanganan, tetapi juga dalam memastikan penyaluran kerja,” tegasnya.

Menurutnya, buruh yang kehilangan pekerjaan membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk dapat kembali bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, Yusak juga menyoroti praktik outsourcing yang masih menjadi pilihan perusahaan karena faktor efisiensi. Ia menilai bahwa meskipun penghapusan outsourcing belum memiliki kebijakan konkret, pemerintah tetap dapat memperkuat perlindungan pekerja melalui kebijakan yang lebih progresif.

“Langkah yang bisa dilakukan adalah memastikan pekerja outsourcing tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti THR, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya,” ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah dinilai tengah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial, sehingga menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Institute sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung pendekatan ekonomi “sosialisme kerakyatan” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

Pendekatan tersebut tercermin dari intervensi aktif negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan yang berpihak pada buruh. Program ini dinilai tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Presiden Prabowo mengedepankan intervensi aktif negara melalui program-program pro-rakyat sebagai bentuk ekonomi jalan tengah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

Di tengah tekanan ekonomi global, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Namun demikian, dinamika global tetap memberi tekanan pada sektor industri, khususnya manufaktur, yang berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran. Dalam konteks ini, penguatan perlindungan sosial melalui program seperti PKH, BPNT, dan JKN menjadi krusial.

Yusak juga menyoroti bahwa kenaikan upah buruh saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan biaya hidup. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih proporsional guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, penanganan PHK dinilai tidak cukup hanya melalui pembentukan Satgas. Pemerintah didorong menghadirkan solusi komprehensif, termasuk program pelatihan ulang (reskilling) gratis serta jaminan penyaluran tenaga kerja bagi pekerja terdampak.

Di sisi lain, isu outsourcing dan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian. Meski penghapusan outsourcing belum memiliki arah kebijakan konkret, penguatan perlindungan melalui insentif, THR, serta jaminan kesehatan dinilai sebagai langkah realistis.

“RUU PRT sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi pekerja,” tegas Yusak.

Ia menambahkan, kompleksitas persoalan ketenagakerjaan memerlukan kebijakan inovatif dan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional guna memperkuat perlindungan dan keberlanjutan kehidupan pekerja di Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan buruh dan kelompok rentan.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, kebijakan yang diambil dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi yang mengedepankan peran aktif negara dalam melindungi masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh yang terus diperkuat.

“Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme,” ujar Yusak.

Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial terus dilakukan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini menjadi penting untuk mengantisipasi dampak konflik global yang berpotensi menekan sektor industri, khususnya manufaktur, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran.

Yusak menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang strategis.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, termasuk melalui program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak PHK.

Upaya ini dinilai penting agar para pekerja tetap memiliki daya saing serta akses terhadap peluang kerja yang layak di tengah perubahan struktur ekonomi.

Lebih lanjut, isu keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha juga menjadi perhatian.

Praktik outsourcing yang masih digunakan di berbagai sektor dinilai perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan pekerja, termasuk melalui pemberian insentif, jaminan kesehatan, serta pemenuhan hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) guna menjaga daya beli dan mencegah kerentanan sosial.

Di sisi lain, upaya mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan juga tercermin dalam pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan kerja secara adil, serta mencegah praktik eksploitasi terhadap pekerja domestik.

Selain itu, wacana pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi dan perlindungan buruh secara berkelanjutan.

“Jika dapat direalisasikan secara optimal, Dewan Perserikatan Buruh Nasional akan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan buruh serta memperkuat posisi tawar pekerja,” tegas Yusak.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan ekonomi global yang kian kompleks. Berbagai kebijakan strategis disiapkan untuk melindungi pekerja, terutama dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan daya beli akibat gejolak ekonomi internasional.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa konflik global telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor industri nasional, khususnya manufaktur. “Konflik global menekan sektor industri melalui kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Yusak menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas PHK bukan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk program pelatihan ulang atau reskilling gratis bagi pekerja terdampak PHK. “Negara harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan sekaligus menjamin penyaluran tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, buruh yang terdampak PHK membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini menuntut adanya kebijakan inovatif melalui kolaborasi lintas sektor, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pelaku usaha. Praktik outsourcing yang kerap dipilih perusahaan demi efisiensi biaya masih menjadi isu krusial. Yusak menilai bahwa penguatan perlindungan pekerja dapat menjadi langkah realistis, antara lain melalui pemberian insentif, jaminan Tunjangan Hari Raya (THR), serta perlindungan kesehatan untuk menjaga daya beli buruh.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai payung hukum yang memberikan kepastian kerja dan mencegah praktik eksploitasi. “Proses legislasi di DPR perlu dikawal agar segera disahkan,” tegasnya.

Yusak juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan Dewan Perserikatan Buruh Nasional sebagai langkah strategis dalam memastikan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan buruh. Menurutnya, jika direalisasikan secara optimal, lembaga tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak pekerja di Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah akan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, sehingga kesejahteraan buruh tetap terjamin di tengah dinamika global. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi penerima bantuan sosial (bansos) agar semakin berdaya dan mampu meningkatkan taraf hidup melalui keterlibatan aktif dalam Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi berbasis masyarakat, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi penerima bansos untuk terlibat dalam aktivitas produktif di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bansos merupakan instrumen penting yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi pijakan menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah berkomitmen menjadikan bansos sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

“Bansos adalah jembatan menuju kemandirian. Kita ingin masyarakat berkembang, naik kelas, dan memiliki masa depan ekonomi yang lebih kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk berkolaborasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang usaha. “

Koperasi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tempat di mana setiap individu dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah inklusif yang membuka berbagai peluang usaha, mulai dari distribusi pangan, pengolahan hasil pertanian, hingga pengembangan layanan ekonomi lainnya. Program ini memberikan kesempatan nyata bagi penerima bansos untuk memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan keterampilan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan adanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi koperasi. Dengan pendekatan ini, penerima bansos didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri dan tangguh.

“Dengan dukungan yang terarah, masyarakat akan semakin percaya diri untuk berkembang dan menciptakan peluang baru,” tambahnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah optimistis terwujudnya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Penerima bansos tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemandirian. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat dari desa.