Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momentum reflektif bagi bangsa untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan tekad membangun Indonesia maju melalui Pengembangan SDM Unggul dan berdaya saing.

Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar menilai berbagai program pemerintah, merupakan langkah konkret membangun generasi muda yang unggul dan berdaya saing global.

“Spirit Sumpah Pemuda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa”, kata Billy dalam kesempatan dialog di salah satu stasiun TV Swasta di Jakarta pada Selasa (28/10).

Dirinya sangat mengapresiasi program-program pemerintahan Prabowo karena berfokus pada pembangunan dan pengembangan SDM, seperti MBG, sekolah rakyat dan petani milenial.

Disisi lain, Billy menyebut, program pembangunan sumber daya manusia tidak bisa diukur keberhasilannya dalam waktu singkat.

“Petani menyediakan MBG, kemudian dikelola orang lokal untuk sekolah, dan semuanya menjadi satu kesatuan dengan dampak yang tidak bisa terukur dalam jangka pendek, karena ini pembangunan manusia butuh 10-20 tahun untuk Indonesia memanen nanti,” tutur Billy.

Billy mencontohkan SD Inpres era Presiden Soeharto yang baru terbukti dampaknya setelah 30 tahun, bahkan menjadi objek penelitian pemenang Nobel Ekonomi karena berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dalam dialog bertema “Peringati Sumpah Pemuda Ke-97, Komitmen Prabowo-Gibran Sambut Indonesia Emas 2045 Melalui Peningkatan Kualitas Sdm”, Tenaga Ahli Hariqo Wibawa Satria juga mengungkapkan pencapaian luar biasa dari Program MBG oleh pemerintah.

“Program MBG, sekarang penerima manfaatnya sudah 37 juta orang, dan telah melahirkan tenaga kerja baru sudah bekerja, dan sudah melahirkan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan orang tua dan sekian ribu UMKM,” tuturnya.

Selain program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga melaksanakan revitalisasi sekolah dengan anggaran mencapai Rp22 triliun.

“Ada anggaran 22 triliun untuk revitalisasi sekolah dan melahirkan tenaga kerja baru 400 ribu orang. Ini revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi,” ungkap Hariqo.

Selain itu, Harico sangat mengapresiasi Program Sekolah Rakyat, yang kini telah berdiri sebanyak 166 sekolah dengan lebih dari 15.000 murid dari keluarga miskin ekstrem, yang seluruhnya mendapat fasilitas lengkap, mulai dari asrama, seragam, hingga laptop.

“Seluruh kebijakan ini bertujuan membentuk generasi dengan tiga pilar utama, tubuh sehat dan berumur panjang, akhlak baik dan otak cerdas, serta pendapatan tinggi pada tahun 2045,” katanya. [-RWA]

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk mempertegas komitmen dalam membangun generasi muda yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing global. Pemerintah menegaskan bahwa investasi terbesar bangsa adalah pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki perhatian besar terhadap perlindungan generasi muda dari ancaman sosial seperti judi online, narkoba, dan penyalahgunaan teknologi digital. “Pemerintah ingin masyarakatnya terlindungi dari bahaya internet, narkoba, dan judi online. Untuk anak di perbatasan, bahkan telah diberikan tunjangan bagi dokter spesialis sebesar lebih dari Rp30 juta guna memastikan anak-anak di wilayah perbatasan mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujar Hariqo.

Hariqo juga menyoroti capaian penting selama satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, salah satunya keberhasilan mengurangi polarisasi sosial dan politik. “Yang patut kita apresiasi di Sumpah Pemuda ini, dalam satu tahun sudah tidak ada polarisasi seperti dulu. Kita sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia, dan ini menjadi batu loncatan untuk melangkah lebih kencang di tahun 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hariqo menegaskan bahwa semangat pemerintahan bersih terus digelorakan Presiden Prabowo sejak hari pertama menjabat. Ia menyebutkan efisiensi anggaran sebesar Rp300 triliun dan pengembalian uang negara senilai Rp1.000 triliun sebagai bukti nyata keberhasilan pemberantasan korupsi. “Selama era reformasi, korupsi seakan merata. Tapi sekarang Presiden tidak tebang pilih, bahkan jika pelakunya dari kabinet merah putih sendiri tetap ditindak tegas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pesan Presiden kepada anak muda sangat jelas: jangan korupsi, jangan merugikan masyarakat, dan jadilah generasi yang bersih serta bertanggung jawab. “Semangat utama Sumpah Pemuda adalah saling mengingatkan dan bersama menolak korupsi demi Indonesia yang bermartabat,” kata Hariqo.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Papua Billy Mambrasar menilai semangat Sumpah Pemuda memiliki makna filosofis yang mendalam. Menurutnya, kata “Satu” dalam Sumpah Pemuda berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. “Pemerintah memberi peluang, dan tugas pemuda adalah menangkap kesempatan itu. Jangan pasif, semua harus aktif mengambil peran,” ujar Billy.

Billy menjelaskan, di berbagai daerah termasuk Papua, semakin banyak anak muda yang terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi yang digagas pemerintah. “Keterlibatan pemuda itu penting. Mereka harus berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman, dan menjadi bagian dari perubahan,” tambahnya.

Ia menegaskan, semangat Sumpah Pemuda bukan hanya simbol historis, tetapi panduan moral bagi generasi penerus bangsa. “Cinta tanah air harus diwujudkan lewat tindakan nyata: belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan berkontribusi bagi masyarakat,” tegas Billy.

Melalui semangat Sumpah Pemuda 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen melahirkan generasi emas Indonesia pemuda yang tangguh, berdaya saing global, dan siap memimpin bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada tahun ini dimaknai sebagai momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kedua program unggulan tersebut menjadi motor penggerak pembangunan sumber daya manusia menuju terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045, sejalan dengan semangat persatuan dan optimisme yang diwariskan para pemuda sejak 1928.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa tantangan pembangunan SDM telah terlihat jelas sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Sebelum Presiden Prabowo menjabat, banyak permasalahan SDM yang perlu segera diperbaiki. Sebanyak 2.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit TBC dan kardiovaskular,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa persoalan gizi seperti stunting, anemia, pola makan buruk, dan kebiasaan tidak sarapan masih menjadi momok kesehatan masyarakat. “Sebanyak 40 persen ruang kelas di Indonesia mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar dalam membangun SDM Indonesia yang unggul,” katanya.

Berkaca pada situasi tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat dengan mencanangkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang disebut sebagai program kesehatan terbesar di Indonesia. Program ini telah menjangkau 45 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Tanah Air. Di sisi lain, upaya pemenuhan gizi pelajar dilakukan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini memberi manfaat kepada 37 juta masyarakat dan menciptakan 625 ribu lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penyempurnaan terus dilakukan agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.

Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, menilai gagasan Prabowo-Gibran dalam pembangunan SDM merupakan satu kesatuan strategi yang saling terhubung. “Keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur sangat signifikan hingga mampu memberikan makan siswa dan mengajak petani milenial. Program Presiden ini bukan hanya satu persatu, melainkan justru satu kesatuan,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dinilai secara instan. “Dampaknya tidak bisa terukur dalam jangka pendek, karena ini pembangunan manusia butuh 10–20 tahun untuk Indonesia memanen nanti,” tegas Billy.

Ia juga mengingatkan tentang makna filosofis Sumpah Pemuda yang harus terus dijaga. “Semangat Sumpah Pemuda ini maknanya bukan hanya numerik, namun filosofis. Satu artinya semua memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya. Billy mendorong pemuda lebih aktif dalam mengambil peran. “Semua harus dua arah, pemerintah memberikan kesempatan dan pemuda menangkap kesempatan tersebut, jangan pasif,” pesannya.

Pemerintah menegaskan bahwa momentum peringatan Sumpah Pemuda menjadi batu loncatan untuk mempercepat pembangunan SDM di tahun-tahun mendatang. Semangat anti-korupsi, partisipasi aktif pemuda, serta tanggung jawab sosial dikedepankan sebagai fondasi karakter bangsa. Dengan sinergi dan optimisme kolektif, Indonesia dipercaya mampu melangkah lebih cepat menuju tahun emas 2045, ketika generasi muda hari ini menjadi pemimpin masa depan.

Jakarta — Momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-97, semangat persatuan dan tanggung jawab generasi muda kembali ditegaskan dalam konteks pembangunan nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah yang jelas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan bahwa satu tahun pertama pemerintahan telah menghasilkan sejumlah program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 45 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan terus bertambah setiap hari,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan manfaat bagi 37 juta penerima, sekaligus menciptakan 12 ribu dapur penyedia, memberdayakan jutaan orang tua dan ribuan pelaku UMKM.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ada program yang menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menjamin anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi,” jelas Hariqo.

Selain sektor gizi dan kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan pendidikan melalui revitalisasi sekolah berskala nasional dengan anggaran sebesar Rp22 triliun, melibatkan 400 ribu tenaga kerja baru, serta pendistribusian perangkat digital dan panel interaktif ke puluhan ribu sekolah.

“Setiap siswa kini difasilitasi dengan laptop dan kegiatan ekstrakurikuler gratis. Presiden ingin memastikan anak-anak di desil 1 dan 2 mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju,” katanya.

Hariqo menekankan bahwa seluruh kebijakan tersebut dijalankan bersamaan dengan upaya menegakkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

“Sejak hari pertama, Presiden Prabowo menggencarkan efisiensi hingga menghemat Rp300 triliun dan memulihkan uang negara senilai Rp1.000 triliun. Sudah ratusan pelaku korupsi ditindak tanpa tebang pilih, termasuk dari kalangan elite sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, semangat Sumpah Pemuda sejatinya adalah komitmen untuk menolak korupsi dan menjaga integritas bangsa.

“Anak muda jangan pernah korupsi dan jangan merugikan masyarakat. Itulah makna sumpah kita hari ini,” ucapnya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, menilai bahwa seluruh kebijakan pemerintah saat ini telah membentuk satu ekosistem pembangunan manusia yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

“Program seperti MBG melibatkan petani milenial, dapur sekolah, dan UMKM lokal dalam satu rantai produksi. Dampaknya bukan hanya gizi anak meningkat, tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Billy.

Ia menjelaskan bahwa berbagai pemerintah daerah di Papua kini memanfaatkan peluang yang diberikan Presiden untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Pemerintah telah membuka kesempatan, sekarang tugas pemuda untuk menangkapnya. Semua punya peluang yang sama, tak boleh pasif,” tambahnya.

Billy juga mengingatkan agar semangat Sumpah Pemuda tidak berhenti sebagai simbol, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Spirit persatuan hari ini berarti kolaborasi. Pemuda harus berani mengambil risiko, berinovasi, dan berkontribusi langsung bagi bangsanya. Inilah saatnya generasi muda menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Momentum Sumpah Pemuda tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan Indonesia bukan terletak pada sumber daya alam semata, melainkan pada manusia yang berkarakter, produktif, dan berintegritas.

Pemerintahan Prabowo–Gibran meneguhkan arah baru pembangunan nasional, yaitu membangun bangsa dari manusianya. * * *

Jakarta – Semangat Sumpah Pemuda ke-97 disambut dengan energi baru oleh generasi muda Indonesia. Dalam dialog Prime Time News Metro TV, Selasa (28/10/2025), Billy Mambrasar dan Hariqo Wibawa Satria menegaskan bahwa momentum Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi ajakan untuk bergerak nyata mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Kepresidenan (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai program pembangunan manusia telah berjalan masif dan konkret.

“Ketika Pak Prabowo jadi Presiden, langsung dilangsungkan program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini menjadi program terbesar di Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya sudah 45 juta orang dan akan terus bertambah setiap hari,” ujar Hariqo.

Ia juga menyoroti keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sudah menjangkau jutaan anak di seluruh Tanah Air.

“Sekarang penerima manfaatnya sudah 37 juta orang, dan telah melahirkan tenaga kerja baru, 12 ribu dapur SPPG, serta jutaan UMKM yang ikut bergerak. Ini program pertama kali dalam sejarah dan belum pernah ada. Di Brazil saja butuh belasan tahun untuk menjalankan program demikian,” katanya.

Selain bidang kesehatan dan gizi, Hariqo menegaskan pemerintah juga melakukan langkah besar di sektor pendidikan.

“Sudah ada belasan ribu sekolah yang diperbaiki dengan anggaran Rp22 triliun dan melahirkan 400 ribu tenaga kerja baru. Ini revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerataan teknologi pendidikan terus didorong melalui pembagian interaktif flat panel ke 200 ribu sekolah dan laptop gratis bagi siswa, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Presiden memuliakan saudara-saudara kita di desil satu dan desil dua. Semua untuk tiga hal: anak Indonesia harus sehat, panjang usia, dan berprestasi,” tuturnya.

Hariqo juga menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda hari ini terasa nyata dalam kehidupan berbangsa yang semakin solid.

“Yang patut kita apresiasi di Sumpah Pemuda ini, dalam satu tahun sudah tidak ada polarisasi seperti dulu. Kita sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi batu loncatan untuk 2026 yang lebih kencang lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Billy Mambrasar, tokoh pemuda Papua, mengapresiasi sinergi kebijakan pemerintah yang membuka ruang besar bagi peran generasi muda di berbagai sektor.

“Keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur sangat signifikan hingga mampu memberikan makan siswa dan mengajak petani milenial. Program Presiden ini bukan hanya satu persatu, tapi satu kesatuan,” katanya.

Billy menegaskan, pembangunan manusia yang kini dilakukan pemerintah adalah kerja panjang lintas generasi.

“Dampaknya memang tidak bisa diukur dalam jangka pendek, karena pembangunan manusia butuh 10–20 tahun untuk Indonesia memanen hasilnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar anak muda Indonesia tidak hanya menunggu, tetapi aktif memanfaatkan setiap kesempatan yang dibuka pemerintah.

“Pemerintah memberikan kesempatan, dan pemuda harus menangkap kesempatan itu. Jangan pasif, semua punya peluang yang sama,” tegasnya.

Menurut Billy, makna Sumpah Pemuda bukan hanya simbolik, tapi filosofis: satu artinya semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi bangsa.

“Kita butuh anak muda yang berani mengambil risiko dan menangkap kesempatan yang ada. Sumpah Pemuda bukan sekadar upacara, tapi gerakan nyata untuk membangun Indonesia,” pungkasnya.

Momentum Sumpah Pemuda ke-97 menjadi pengingat bahwa semangat persatuan masih menjadi fondasi utama bangsa. Di bawah arah kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, semangat itu kini diterjemahkan dalam aksi nyata membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

[]

Jakarta — Dalam talkshow yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Tenaga Ahli Utama BKP, Hariqo Wibawa Satria, dan Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, membahas makna peringatan Sumpah Pemuda ke-97 serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda bukan hanya warisan sejarah, melainkan juga fondasi moral untuk membangun bangsa yang unggul dan berdaya saing di era global.

Hariqo Wibawa Satria menyampaikan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Ia menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai pilar utama pembangunan nasional. “Ketika Pak Prabowo jadi Presiden, langsung diluncurkan program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini menjadi program terbesar dalam sejarah, dengan penerima manfaat mencapai 45 juta orang,” ujar Hariqo.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut juga terlihat dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 37 juta penerima manfaat di seluruh daerah. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, UMKM, dan petani milenial. “Pemerintah terus berupaya memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, panjang usia, dan berprestasi. Semua dilakukan agar mereka siap menghadapi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Selain itu, Hariqo mengungkapkan bahwa revitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar Rp22 triliun telah dialokasikan untuk memperbaiki belasan ribu sekolah dan menciptakan 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pendidikan. Pemerintah juga membagikan interactive flat panel ke 70 ribu sekolah serta memberikan laptop gratis bagi siswa untuk menunjang pembelajaran digital. “Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan untuk bersatu dan saling mengingatkan. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi demi masa depan generasi muda,” pungkas Hariqo.

Sementara itu, Billy Mambrasar menilai bahwa semangat Sumpah Pemuda tahun ini menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Ia menyoroti keterlibatan pemuda Papua dalam program MBG dan berbagai inisiatif sosial yang membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi lokal. “Keterlibatan pemuda-pemudi dalam dapur MBG sangat signifikan karena mampu memberikan makan kepada siswa sekaligus memberdayakan petani milenial di daerah,” ujar Billy.

Billy menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersifat menyeluruh, menghubungkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam satu ekosistem pembangunan manusia. Ia meyakini bahwa hasil nyata dari kebijakan ini akan dirasakan dalam jangka panjang. “Pembangunan manusia tidak bisa diukur dalam satu atau dua tahun, tapi hasilnya akan terlihat dalam satu dekade ke depan. Semua harus bergerak dua arah — pemerintah membuka kesempatan dan pemuda harus berani menangkapnya,” tutupmnya.
(*)

Jakarta — Semangat persatuan dan kemajuan bangsa kembali menggema dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meneguhkan komitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah terus fokus membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat, berpendidikan, dan berintegritas, sebagai modal utama menuju bangsa yang maju dan berdaulat.

Tenaga Ahli Utama Badan Kepresidenan Prabowo (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat.

“Sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo, seluruh kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat karakter bangsa, dan menyiapkan generasi emas 2045,” ujarnya di Jakarta.

Hariqo menjelaskan, program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia telah menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap kesehatan publik. Lebih dari 45 juta masyarakat telah mendapatkan manfaat, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Di bidang ketahanan pangan dan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau 37 juta penerima manfaat, menciptakan 12 ribu dapur sekolah (SPPG), serta membuka lapangan kerja baru bagi ribuan petani dan pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan revitalisasi pendidikan terbesar sepanjang era reformasi, dengan perbaikan lebih dari 10 ribu sekolah dan alokasi anggaran mencapai Rp22 triliun. Inovasi pembelajaran melalui interaktif flat panel kini telah hadir di puluhan ribu sekolah, sementara setiap siswa mendapatkan laptop dan kegiatan ekstrakurikuler gratis. Lebih dari 1 juta mahasiswa menerima KIP Kuliah, dan para guru, termasuk non-ASN, memperoleh tunjangan profesi serta insentif sebagai wujud penghargaan negara terhadap peran pendidik.

Tokoh muda Papua, Billy Mambrasar, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap generasi muda dan masyarakat daerah. “Program-program Presiden Prabowo bukan hanya kebijakan teknis, tetapi bentuk nyata pembangunan manusia Indonesia. Pemuda kini punya ruang luas untuk berkarya, berinovasi, dan ikut membangun bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat Sumpah Pemuda harus dihidupkan dalam tindakan nyata. “Pemuda Indonesia harus berani mengambil peluang, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan. Kita punya kesempatan yang sama untuk mengantar Indonesia menuju masa depan yang gemilang,” tegasnya.

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi simbol persatuan baru dalam semangat kolaborasi. Pemerintahan Prabowo–Gibran meneguhkan tekad untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, produktif, dan berintegritas, demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 bangsa yang maju, adil, dan bermartabat di tengah dunia.

Jakarta – Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot sebagai bentuk nyata semangat kebersamaan, gotong royong, dan pemberdayaan generasi muda.

Tenaga Ahli Utama BKP, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran telah diwarnai dengan berbagai terobosan besar yang langsung menyentuh rakyat.

Salah satu program unggulan adalah cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia yang kini sudah dirasakan oleh lebih dari 45 juta penerima manfaat.

“Program ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya terus bertambah setiap hari,” kata Hariqo dalam diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, Hariqo menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sudah menjangkau 37 juta penerima manfaat, menciptakan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan lapangan kerja baru.

“Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi juga gerakan ekonomi rakyat yang melibatkan UMKM, orang tua siswa, dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp22 triliun untuk revitalisasi sekolah, dengan hasil berupa belasan ribu sekolah diperbaiki dan terciptanya 400 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, interaktif flat panel kini dibagikan ke ratusan ribu sekolah, dan setiap siswa memperoleh laptop serta kegiatan ekstrakurikuler gratis.

“Presiden memuliakan masyarakat di desil 1 dan desil 2. Anak-anak Indonesia harus sehat, panjang usia, dan berprestasi,” tutur Hariqo.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah juga memperkuat layanan rumah sakit dan memberikan tunjangan lebih dari Rp30 juta untuk dokter spesialis di daerah perbatasan, demi memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Di sisi tata kelola pemerintahan, Hariqo menekankan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemerintahan yang bersih dan efisien.

“Sejak hari pertama, Presiden menggencarkan efisiensi hingga berhasil menghemat Rp300 triliun,” ujarnya.

Ia juga menyebut, dalam satu tahun, pemberantasan korupsi telah berhasil mengembalikan Rp1.000 triliun uang negara, serta menyita kembali 4 juta hektare lahan negara yang sebelumnya disalahgunakan.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, pembagian hasil bagi komisaris BUMN dihapus, sehingga negara menghemat Rp8 triliun. Ini bukti Presiden tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” tegas Hariqo.

Hariqo menilai semangat Sumpah Pemuda harus diartikan sebagai komitmen bersama untuk menolak korupsi.

“Anak muda jangan ragu, jangan korupsi, dan jangan merugikan masyarakat. Itulah semangat sejati Sumpah Pemuda,” katanya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, menilai program-program Presiden Prabowo merupakan wujud nyata pemberdayaan pemuda dan masyarakat lokal. Ia menyoroti bagaimana keterlibatan pemuda dalam dapur MBG telah memberikan dampak ekonomi yang luas.

“Pemuda-pemudi berperan besar dalam mengelola dapur, menyediakan makanan bergizi untuk siswa, dan bekerja sama dengan petani milenial. Ini bukan program terpisah, tapi satu kesatuan yang membangun manusia Indonesia secara utuh,” ungkap Billy.

Menurutnya, pembangunan manusia membutuhkan waktu 10–20 tahun untuk berbuah hasil, dan generasi muda harus aktif menangkap peluang yang diberikan pemerintah.

Billy juga mengajak seluruh pemuda menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai pedoman hidup sehari-hari.

“Makna Satu dalam Sumpah Pemuda adalah bahwa semua memiliki kesempatan yang sama. Rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif harus terus ditumbuhkan,” tegasnya.

Baik Hariqo maupun Billy sama-sama menekankan bahwa Sumpah Pemuda bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan moral dan sosial untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat, dan bermartabat.

“Kita sudah tidak terpolarisasi lagi seperti dulu. Kini saatnya bersatu, saling mengingatkan, dan bergerak bersama demi Indonesia yang lebih maju,” pungkas Hariqo.

Oleh: Waktu Luang – Analis Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja ojek online (ojol) tumbuh menjadi kekuatan sosial-ekonomi baru di perkotaan Indonesia. Mereka bukan sekadar pelaku transportasi daring, tetapi juga bagian dari kelas pekerja digital yang menopang mobilitas dan konsumsi urban.

Namun di balik peran penting itu, status mereka sebagai “mitra” aplikator menimbulkan persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan. Pendapatan yang fluktuatif, jam kerja yang panjang tanpa perlindungan sosial, serta lemahnya posisi tawar membuat kelompok ini semakin rentan. Ketika kerentanan tersebut mulai dijadikan komoditas politik, maka ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi menjadi nyata.

Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pengemudi ojol di Indonesia telah melampaui tujuh juta orang. Namun, data BPJS Ketenagakerjaan mencatat hanya sekitar dua juta di antaranya yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial, dan bahkan sebagian besar tidak rutin membayar iuran. Dalam survei lain, hanya sekitar 250 ribu pengemudi yang benar-benar terlindungi oleh program BPJS. Ketimpangan data ini mencerminkan absennya kepastian status hukum dan perlindungan bagi mereka.

Dari sisi kesejahteraan, survei lembaga IDEAS mencatat rata-rata pendapatan harian pengemudi yang sebelum pandemi mencapai Rp304.688, anjlok hingga Rp100.000 per hari saat pandemi, dan baru naik kembali ke kisaran Rp174.000 pada 2023. Balitbang Kemenhub bahkan mencatat 50,1 persen pengemudi hanya berpendapatan antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, hampir setara dengan biaya operasional harian mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar ojol, pekerjaan tersebut bukan sumber kemakmuran, melainkan strategi bertahan hidup.

Di tengah tekanan ekonomi itu, isu perubahan status ketenagakerjaan menjadi sorotan publik. Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025 mulai mengkaji ulang posisi hukum pengemudi agar dapat diakui sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal. Namun, langkah ini ditentang oleh sebagian besar aplikator yang khawatir terhadap beban biaya tambahan dan hilangnya fleksibilitas model bisnis.

Di sinilah titik rawan politisasi muncul. Beberapa kelompok pengemudi, seperti Garda Indonesia, memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan tekanan politik. Garda Indonesia, misalnya, berulang kali menyerukan aksi besar, termasuk rencana unjuk rasa nasional pada 20 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam sejumlah pernyataannya, Garda bahkan mengancam mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi.

Fenomena ini perlu dibaca hati-hati. Di satu sisi, tuntutan pengemudi atas kepastian status dan peningkatan kesejahteraan sangat beralasan. Namun di sisi lain, ketika isu ketenagakerjaan dijadikan alat mobilisasi politik, maka kepentingan substantif para pengemudi justru berisiko dikorbankan.

Isu perubahan status yang seharusnya menjadi perdebatan teknokratik—mengenai tarif, komisi, jam kerja, dan perlindungan sosial—bergeser menjadi perdebatan ideologis: siapa lawan dan siapa kawan. Di titik ini, gerakan pekerja ojol tidak lagi menjadi aktor independen yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi bisa berubah menjadi instrumen kekuatan politik yang ingin mengguncang legitimasi negara.

Jika aksi-aksi seperti rencana mogok nasional Garda benar-benar terjadi, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi perkotaan bisa signifikan. Jakarta, misalnya, setiap hari melayani lebih dari 3 juta perjalanan ojol, sebagian besar untuk kebutuhan harian masyarakat kelas menengah bawah.

Pemadaman aplikasi dalam skala besar akan melumpuhkan mobilitas ekonomi mikro, memicu keresahan sosial, dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor informal. Ketika tekanan ekonomi masih tinggi—tercermin dari tingkat pengangguran terbuka 4,8 persen dan ketimpangan gini ratio 0,375 pada 2025—tindakan semacam ini bisa menjadi katalis ketidakstabilan sosial.

Karena itu, arah kebijakan yang paling rasional saat ini bukanlah memaksa pengemudi menjadi pekerja penuh atau mempertahankan status mitra tanpa perubahan, melainkan mencari model hibrida. Pemerintah bersama aplikator dan asosiasi pengemudi perlu menyusun regulasi yang memberikan perlindungan sosial dasar—terutama jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan asuransi hari tua—tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

Skema serupa telah diterapkan di Inggris dan Australia, di mana pekerja gig economy diakui sebagai dependent contractors dengan hak terbatas namun terukur. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan upaya memaksakan hubungan kerja penuh yang justru bisa mendorong aplikator mengurangi jumlah mitra dan memicu pengangguran baru.

Lebih jauh lagi, negara harus memastikan agar gerakan sosial digital seperti komunitas ojol tetap otonom dari intervensi politik. Literasi politik dan ekonomi digital perlu diperkuat agar para pengemudi memahami implikasi dari setiap tuntutan yang mereka bawa. Tanpa kemandirian gerakan, mereka mudah dimobilisasi oleh kepentingan jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan mereka sendiri.

Sudah saatnya pekerja ojek online melek atas perjuangan dan isu-isunya. Segala bentuk mobilisasi, khususnya yang kontra terhadap kesejahteraan ojol sendiri (seperti seruan untuk off-bid), harus dicurigai sebagai salah satu bentuk politisasi guna kepentingan oknum-oknum tertentu saja.

Seluruh pekerja ojol bersatu!!! Usir dan lawan segala bentuk penyusup yang mengatasnamakan sebagai sesama pekerja ojol!!!

Oleh : Andika Pratama
Dukungan besar dari kaum buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penegasan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Dalam Apel Kebangsaan Kaum Buruh yang digelar di Lapangan Jababeka Botanical, Cikarang Timur, ribuan buruh dari berbagai daerah datang dengan semangat nasionalisme dan optimisme terhadap masa depan ketenagakerjaan Indonesia. Kegiatan ini menjadi simbol kuat bahwa kaum pekerja kini tidak lagi berada di posisi berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Dua konfederasi besar, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), tampil kompak dalam menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Mereka melihat adanya perubahan signifikan dalam pola hubungan industrial yang selama ini kerap diwarnai ketegangan. Pemerintah kini dinilai semakin terbuka, mau mendengar, dan mampu merespons aspirasi buruh dengan langkah-langkah konkret. Inilah bentuk nyata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kaum buruh. Melalui komitmen untuk menghadirkan kebijakan upah minimum yang adil dan manusiawi, pemerintah memberikan kepastian ekonomi bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, komitmen untuk menghapus sistem outsourcing dan mengembalikan upah minimum sektoral menjadi langkah progresif yang telah lama dinantikan oleh dunia pekerja. Bagi Said Iqbal, semangat untuk mengembalikan martabat buruh dan menegakkan keadilan sosial kini benar-benar terlihat nyata di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Selain memperjuangkan upah layak, kaum buruh juga menyoroti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh berharap regulasi ketenagakerjaan ke depan mampu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan sosial, pesangon, dan keseimbangan hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa buruh tidak menolak industrialisasi, tetapi menuntut agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa gerakan buruh saat ini telah berevolusi menjadi kekuatan sosial yang konstruktif. Buruh tidak lagi identik dengan aksi protes anarkis atau benturan di jalan, tetapi tampil sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, buruh berupaya menciptakan iklim kerja yang stabil dan produktif sehingga sektor industri dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif buruh telah berkembang menuju pola perjuangan yang lebih modern dan dialogis.

Kompaknya KSPI dan KSPSI dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan pekerja Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu ketenagakerjaan sering kali menjadi sumber konflik sosial dan politik. Namun kini, hubungan antara buruh dan pemerintah bertransformasi menjadi hubungan yang saling mendukung. Pemerintah menaruh perhatian besar pada kesejahteraan buruh, sementara buruh menyadari bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa stabilitas ekonomi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat pekerja.

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai mampu memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan lapangan kerja. Program-program strategis seperti penguatan industri dalam negeri, revitalisasi sektor manufaktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membuka peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dukungan buruh terhadap pemerintah bukanlah bentuk kepentingan politik, tetapi cerminan dari kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional yang dinilai konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Lebih dari sekadar simbol dukungan, gerakan buruh yang bersatu ini merupakan energi sosial yang dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Maju. Dengan partisipasi aktif kaum pekerja, setiap kebijakan pemerintah akan memiliki daya dorong yang kuat karena dijalankan bersama rakyat, bukan dari atas ke bawah semata. Sinergi antara buruh dan pemerintah menjadi landasan penting bagi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, di mana kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh bangsa.

Dukungan buruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi indikator bahwa reformasi ketenagakerjaan mulai berjalan ke arah yang lebih adil. Keterlibatan aktif serikat buruh dalam proses kebijakan menandakan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia semakin matang. Pemerintah tidak lagi melihat buruh sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, hubungan industrial di Indonesia tengah memasuki era baru—era di mana kesejahteraan pekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Apel Kebangsaan Kaum Buruh di Bekasi menjadi penegasan bahwa kekuatan pekerja bukan hanya berada pada jumlahnya yang besar, tetapi juga pada kematangan sikap dan kesadaran politiknya. Buruh Indonesia kini menunjukkan bahwa perjuangan sejati tidak harus melalui konflik, melainkan melalui kerja sama dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan memberikan harapan baru bagi masa depan dunia kerja yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik