Kategori: Uncategorized

  • Kehadiran MBG Membantu Menurunkan Risiko Gangguan Pertumbuhan Anak

    Oleh: Hana Widya Saraswati

    Upaya menghadirkan MBG sebagai program pemenuhan gizi terbukti memberi kontribusi besar dalam menurunkan risiko gangguan pertumbuhan anak, dan pembaca diajak melihat bagaimana berbagai pihak meyakini bahwa inisiatif ini bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi fondasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda. Pandangan dari para ahli gizi menunjukkan bahwa program ini layak mendapat dukungan lebih kuat agar hasilnya semakin optimal.

    Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy menilai bahwa standar yang diterapkan dalam penyelenggaraan MBG berdiri di atas pondasi ilmiah serta mekanisme pengawasan yang serius. Ia mengangkat kembali bahwa sebelum program ini dijalankan, para pakar gizi di Persagi telah menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, terutama mengenai tata laksana MBG di lapangan.

    Keterlibatan ahli gizi dalam proses SPPG juga memastikan bahwa menu yang disusun bukan sekadar layak konsumsi, tetapi sesuai kebutuhan anak-anak di berbagai jenjang usia. Doddy mengingatkan bahwa Persagi memiliki lebih dari 53 ribu anggota yang tersebar di 35 DPD dan sekitar 500 kabupaten dan kota, serta komunikasi internal dilakukan secara berkala agar semua ahli gizi memahami standar pelaksanaan MBG.

    Penyesuaian menu MBG, menurut penegasan Persagi, telah dibuat berdasarkan angka kecukupan gizi sesuai usia anak. Pedoman tersebut juga sejalan dengan aturan angka kecukupan gizi harian yang tercantum dalam Permenkes. Doddy menggarisbawahi bahwa menu yang disajikan tidak boleh keluar dari unsur dasar pemenuhan gizi yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, proses quality control dianggap sebagai aspek mutlak. Pengawasan mencakup pemilihan bahan mentah, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah.

    Lebih jauh, Doddy menyoroti bahwa manfaat MBG tidak berhenti pada persoalan rasa kenyang. Ia mengamati perubahan perilaku konsumsi makanan sehat pada anak-anak sekolah sejak program ini berjalan. Menurutnya, anak-anak kini mendapat referensi baru tentang makanan sehat, sesuatu yang mungkin tidak mereka temui di rumah.

    Situasi makan bersama di sekolah membuat anak yang sebelumnya tidak menyukai sayuran menjadi lebih berani mencoba karena terpengaruh teman-temannya. Ia membandingkan fenomena itu dengan kondisi di Posyandu, di mana anak lebih bersemangat makan ketika melihat anak lain makan lahap. Bagi Doddy, aspek sosial semacam ini justru menjadi kunci penguatan pola makan sehat di lingkungan anak-anak.

    Doddy juga menegaskan bahwa MBG adalah kombinasi dari data empiris, penguatan SDM, serta pengawasan yang dilakukan para ahli. Ia memandang program ini bukan hanya sebagai solusi jangka pendek bagi masalah gizi, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Dengan dasar tersebut, ia mengajak publik melihat MBG sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional, bukan sekadar proyek pemberian makanan sesaat.

    Sementara itu, ahli gizi Ni Ketut Sutiari memberikan pandangan mengenai pentingnya peran sekolah dalam penyelenggaraan MBG. Menurutnya, sekolah tidak boleh hanya menjadi penerima menu, tetapi harus terlibat sejak tahap paling awal, yaitu perencanaan menu dan pemilihan penyedia bahan makanan.

    Ia menekankan bahwa pemantauan kualitas makanan tidak cukup hanya pada proses pembagian kepada murid. Sekolah harus terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mekanisme partisipatif semacam itu diyakininya dapat menjaga kualitas gizi tetap stabil dan sesuai standar. Pendapat ini ia sampaikan ketika menjelaskan bagaimana sekolah perlu memperkuat perannya dalam keseluruhan rantai penyelenggaraan program.

    Program MBG di sekolah dinilai menjadi salah satu solusi strategis dalam mendorong upaya penurunan angka stunting. Dengan memberikan akses makanan bergizi secara teratur, anak-anak memiliki kesempatan tumbuh lebih optimal dan produktif. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi stunting, terutama di daerah yang masih mencatat angka permasalahan gizi cukup tinggi.

    Di Bali, pemerintah provinsi terus mempercepat penanganan stunting pada bayi dan balita. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Bali berada pada angka 8,7 persen. Angka tersebut menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Putu Astri Dewi Miranti menyatakan bahwa lebih dari 75 persen target intervensi spesifik pencegahan stunting berhasil dicapai.

    Capaian ini menunjukkan bahwa proses penanganan berjalan efektif, meskipun ia menekankan bahwa intervensi spesifik hanya berkontribusi sekitar 30 persen dalam penanganan stunting. Sisanya, yaitu 70 persen, merupakan intervensi sensitif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Mulai dari penyediaan sanitasi, air bersih, jaminan kesehatan, hingga peningkatan pemahaman masyarakat mengenai stunting, semuanya menjadi faktor penentu.

    Dr. Astri menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali membentuk tim percepatan penanganan stunting dengan melibatkan seluruh perangkat daerah. Tim ini bertugas melaksanakan intervensi terpadu, baik pada aspek kesehatan maupun faktor pendukung lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting hanya dapat dicapai jika penanganan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

    Dengan rangkaian pandangan para ahli dan bukti keberhasilan yang sudah terlihat, program MBG layak diperluas dengan penguatan sistem dan pengawasan berkelanjutan. Jika masyarakat, sekolah, dan pemerintah bergerak dalam arah yang sama, maka upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas akan semakin nyata. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci agar manfaat MBG tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Indonesia.

    *)Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

  • MBG Hadir sebagai Solusi Gizi Dorong Kesejahteraan Keluarga

    Oleh: Arman Panggabean

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengemuka sebagai bukti bahwa upaya peningkatan gizi dapat menjadi fondasi kesejahteraan keluarga dan masa depan bangsa. Program ini layak mendapat perhatian publik, bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk didukung bersama sebagai gerakan besar yang bertujuan membangun generasi Indonesia yang lebih kuat.

    Ketika masyarakat diajak melihat lebih dekat, terlihat bahwa MBG bukan sekadar inisiatif pemberian makanan, tetapi sebuah strategi jangka panjang yang menyatukan kepentingan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi daerah. Karena itu, pembaca perlu ikut memahami mengapa program ini menjadi salah satu langkah penting menuju kesejahteraan keluarga Indonesia sekaligus masa depan Indonesia Emas 2045.

    Pandangan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, yang melihat MBG sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ia menilai bahwa pemenuhan gizi seimbang bukan hanya kebutuhan biologis anak, tetapi investasi jangka panjang bagi kelangsungan bangsa.

    Menurut Kawendra, generasi yang tumbuh dengan asupan nutrisi memadai akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi generasi cerdas, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Pesan yang ia sampaikan menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan erat, dan asupan gizi menjadi pondasi yang tak bisa diabaikan.

    Kawendra juga mengingatkan bahwa kesuksesan program ini membutuhkan keterlibatan publik. Baginya, dukungan masyarakat terhadap MBG adalah wujud kasih sayang terhadap bangsa dan generasi penerus. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar bantuan makanan, melainkan sebuah gerakan besar menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Karena itu, partisipasi orang tua, komunitas, lembaga pendidikan, hingga pengurus pesantren menjadi penentu apakah program ini dapat berjalan maksimal hingga menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

    Pandangan ini turut diperkuat oleh Badan Gizi Nasional yang sejak awal terlibat dalam perancangan dan pengawasan program MBG. Dalam sebuah kegiatan sosialisasi, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Jember, Suhaidi, memaparkan bahwa MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun generasi yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang memberi dampak berantai pada masyarakat sekitar.

    Suhaidi menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan banyak unsur lokal, mulai dari dapur produksi, tenaga kerja dalam proses memasak dan pengemasan, hingga penggunaan bahan baku dari daerah. Semua elemen itu menciptakan putaran ekonomi yang menguntungkan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program. Penjelasan ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi di tingkat komunitas, sebuah nilai tambah yang jarang disadari publik.

    Dari sisi keilmuan, Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Doddy Izwardy, memberikan penegasan mengenai standar kualitas yang diterapkan dalam MBG. Ia menyampaikan bahwa sebelum program dilaksanakan, para ahli di Persagi telah terlibat memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan teknis MBG agar sesuai kebutuhan gizi anak. Keterlibatan ahli gizi dalam tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memastikan bahwa menu yang disusun telah melalui kajian profesional dan memiliki komposisi nutrisi yang seimbang.

    Doddy juga menuturkan bahwa menu MBG sudah disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi berdasarkan usia anak, mengikuti pedoman Permenkes mengenai kecukupan gizi harian. Selain itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

    Ia mengingatkan bahwa kualitas makanan harus tetap terjaga agar aman dikonsumsi anak-anak. Standar quality control yang ketat diterapkan untuk memastikan tidak ada makanan yang tidak layak sampai ke meja anak-anak. Ketelitian inilah yang membuat MBG menjadi program yang bukan hanya masif, tetapi juga berkualitas.

    Lebih jauh, Doddy menjelaskan bahwa manfaat program MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi harian. Program ini berfungsi sebagai sarana edukasi dan pembentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Banyak anak yang sebelumnya tidak akrab dengan sayuran atau makanan sehat kini mulai mengenalnya karena disajikan dalam lingkungan yang menyenangkan.

    Melihat teman sebaya makan sayur atau mencoba menu baru membuat anak-anak lebih termotivasi. Fenomena ini mirip dengan suasana di Posyandu, ketika interaksi dengan sesama anak mendorong mereka menjadi lebih lahap. Menurut Doddy, aspek sosial ini menjadi faktor penting dalam membentuk pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    Di tengah tantangan yang dihadapi bangsa, dari kesenjangan ekonomi hingga kualitas pendidikan, MBG hadir sebagai alternatif solusi yang menjangkau banyak lapisan masyarakat. Program ini memberikan contoh bahwa intervensi sederhana seperti pemberian makanan bergizi dapat membawa perubahan signifikan bagi masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, masyarakat perlu memahami betapa pentingnya peran mereka dalam mendukung keberlanjutan program ini.

    Pada akhirnya, MBG hadir sebagai langkah penting yang patut dijaga keberlangsungannya karena berpotensi menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing. Dukungan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi berkembang dan memberi dampak lebih luas. Melalui peran aktif semua pihak, kesejahteraan keluarga dan masa depan bangsa dapat dibangun dari langkah sederhana yang dimulai dari makanan bergizi di piring anak-anak.

    Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

  • Pemerintah Lakukan Verifikasi Berlapis Jaga Kualitas Produk MBG

    Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem verifikasi berlapis dari hulu ke hilir. Skema ini dirancang untuk memastikan setiap produk yang diterima peserta didik aman dikonsumsi, bergizi sesuai standar, serta tepat sasaran dan tepat waktu.

    Auditor Kepolisian Madya Itwasda Polda Papua, Kombes Sandi Sultan mengatakan yayasan Kemala Bhayangkari Polda Papua memastikan produk MBG lolos uji kualitas dan layak dikonsumsi karena sebelumnya telah diperiksa tim gizi. Sekolah yang dilayani berada di wilayah Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan hingga saat ini makanan yang disiapkan memenuhi kebutuhan akan gizi.

    “Pihaknya memastikan produk MBG lolos uji kualitas dan layak dikonsumsi karena telah diperiksa oleh tim gizi. Sekolah yang kami layani, sejauh ini menerima sajian yang memenuhi kebutuhan gizi para siswa” katanya.

    Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan ada tiga lapis sistem untuk menjaga kualitas produk program MBG. Lapisan pertama mencakup pra-kualifikasi pemasok melalui pemeriksaan legalitas usaha, pemenuhan standar keamanan pangan, izin edar, serta kepatuhan terhadap sertifikasi kualitas dan kehalalan. Selain itu, dilakukan verifikasi sumber bahan baku, catatan asal-usul, dan kesiapan rantai dingin agar kualitas tetap terjaga sejak pengadaan hingga pengolahan.

    Lapisan kedua berfokus pada proses produksi dan distribusi. Pemerintah menerapkan uji sampling berkala organoleptik, mikrobiologi, dan kandungan gizi di laboratorium terakreditasi. Setiap batch produk wajib memiliki chain of custody yang terdokumentasi dan dilengkapi kode QR untuk memastikan traceability hingga titik layanan di sekolah. Mekanisme ini memudahkan pelacakan cepat jika ditemukan deviasi mutu.

    Lapisan ketiga adalah pengawasan lapangan. Tim lintas dinas melakukan audit rutin dan inspeksi mendadak, termasuk pengambilan sampel acak di dapur produksi, gudang, dan lokasi distribusi. Pemerintah menyiapkan kanal pengaduan terpadu dengan standar respons maksimal 1×24 jam, disertai sanksi bertingkat bagi pemasok yang melanggar, mulai dari peringatan hingga pemutusan kemitraan.

    Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan verifikasi berlapis ini untuk menjaga kualitas produk MBG agar tetap terjaga dan aman dikonsumsi. BGN akan terus memperluas jangkauan Program MBG ke daerah lain secara bertahap. Tahap berikutnya akan dibuka kembali dengan mekanisme yang lebih terarah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan nasional.

    “Verifikasi berlapis berarti setiap produk MBG melewati rangkaian cek yang dapat ditelusuri kembali, sehingga tidak ada kompromi terhadap keamanan dan kandungan gizi,” ujarnya.

    Untuk memperkuat transparansi, pemerintah menyiapkan dashboard ringkas yang menampilkan jumlah sampel yang diuji, tingkat kepatuhan, temuan audit, serta tindakan korektif. Sekolah, komite orang tua, dan puskesmas dilibatkan dalam edukasi higienitas, food handling, dan literasi gizi agar kualitas terjaga sampai ke peserta didik.

    Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mengatakan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Bila konsisten menggunakan produk dalam negeri, dampaknya dinilai dapat dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Jadi harapan agar program MBG melahirkan multiplier effect dalam mengerahkan roda pertumbuhan ekonomi bisa terwujud,” tuturnya.

    Pemerintah mengundang partisipasi publik dalam pengawasan bersama. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan laporan melalui kanal resmi yang tersedia. Dengan verifikasi berlapis, MBG ditargetkan memenuhi prinsip Aman, Sehat, Tepat, serta memberikan manfaat maksimal bagi generasi pelajar Indonesia.

  • Pemerintah Evaluasi dan Perketat SOP untuk Menjamin Keamanan Program MBG

    Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mencegah terjadinya insiden keracunan serta memastikan keamanan makanan bagi jutaan penerima manfaat. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, hingga pengawasan di lapangan agar program berjalan aman dan efektif.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk meningkatkan keamanan MBG melalui pengadaan peralatan modern penunjang pengujian makanan.

    “Kami perketat pengawasan, SOP. Kami juga membeli peralatan-peralatan baru, filter untuk air, perangkat uji untuk tiap makanan yang diproduksi, serta peralatan modern untuk sterilisasi air dan ompreng,” ujarnya.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut memastikan tata kelola MBG berjalan terintegrasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG dan Rancangan Perpres mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa penguatan regulasi menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan kebijakan lintas kementerian.

    “Kementerian PANRB memastikan tata kelola bisa dilaksanakan secara seksama,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas MBG di Jakarta.

    Rini menjelaskan bahwa rancangan peraturan tersebut akan mengatur mekanisme kolaborasi instansi, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain pemberian makanan bergizi, penguatan infrastruktur, kemitraan, serta koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian.

    Ia menekankan pentingnya memperkuat Badan Gizi Nasional dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di daerah. “KPPG harus menjadi motor utama di daerah,” ujarnya.

    Koordinasi lintas sektor juga ditekankan, termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, serta kementerian terkait pendidikan. Menurut Rini, hal ini diperlukan agar pengawasan mutu, keamanan pangan, dan pelaksanaan di satuan pendidikan berjalan optimal.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.

    “Ada 82,9 juta penerima manfaat MBG. Kita tidak ingin ada risiko apa pun,” ujarnya.

    Melalui penguatan tata kelola, regulasi, dan koordinasi, pemerintah menargetkan pelaksanaan MBG dapat berjalan semakin aman, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

  • BSU 2025 Tahap Pertama Cair untuk 2,4 Juta Pekerja, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Tahap Kedua

    BSU 2025 Tahap Pertama Cair untuk 2,4 Juta Pekerja, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Tahap Kedua

    JAKARTA –  Kabar gembira bagi jutaan pekerja Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 tahap pertama kepada 2,4 juta rekening penerima dari total 3,6 juta pekerja yang berhak. Program ini merupakan salah satu stimulus ekonomi pemerintah untuk meringankan beban pekerja berpenghasilan rendah di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pencairan dana BSU tahap pertama telah dimulai dengan total penyaluran mencapai 2.450.068 rekening. Sementara sisanya sekitar 1,24 juta pekerja masih dalam proses verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. “Kami memastikan proses pencairan dilakukan secara hati-hati dan transparan agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    BSU 2025 merupakan bagian dari lima program stimulus ekonomi nasional tahun ini. Setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, yang dicairkan sekaligus sebesar Rp600.000 langsung ke rekening masing-masing penerima. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, serta melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk wilayah Aceh. Bagi pekerja yang belum memiliki rekening, pemerintah juga menyiapkan opsi pencairan melalui PT Pos Indonesia.

    Untuk dapat menerima BSU 2025, pekerja harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, serta memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Namun ASN, anggota TNI, dan Polri tidak termasuk penerima. Program ini juga diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa situs resmi untuk informasi BSU hanya melalui bsu.kemnaker.go.id. “Jika menemukan tautan mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib. Kami tidak pernah meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi,” tegasnya.

    Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa program BSU 2025 hanya berlangsung satu kali pada periode Juni–Juli. Menteri Yassierli menepis isu yang beredar di media sosial mengenai pencairan BSU tahap kedua pada Oktober 2025. “Sampai saat ini belum ada arahan dari Presiden terkait BSU tahap II. Jadi, dapat dipastikan bahwa program BSU hanya berlaku untuk dua bulan tersebut,” ujarnya.

    Pelaksanaan BSU 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 terkait pedoman pemberian subsidi gaji bagi pekerja/buruh. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap BSU dapat membantu jutaan pekerja Indonesia bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

    .

    (*/rls)

  • Sekolah Garuda: Lompatan Besar Pemerintah Cetak Generasi Emas Berdaya Saing Global

    Sekolah Garuda: Lompatan Besar Pemerintah Cetak Generasi Emas Berdaya Saing Global

    Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan Sekolah Garuda sebagai terobosan besar dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah menyiapkan generasi muda yang tangguh di bidang sains, teknologi, dan inovasi. Dengan standar pendidikan internasional dan pemerataan akses bagi seluruh anak bangsa, Sekolah Garuda diharapkan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

    Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya nyata menyiapkan generasi unggul di bidang sains, teknologi, dan inovasi yang menjadi kunci kemajuan bangsa di abad ke-21.

    Tepat satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Sekolah Garuda sebagai bagian dari program prioritas.

    “Kita harus mencari anak-anak terpintar dari seluruh pelosok negeri, tidak hanya dari golongan menengah ke atas, tapi juga dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung,” tegas Prabowo.

    Presiden menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang dengan standar internasional, menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang memungkinkan lulusannya diterima di universitas terbaik dunia seperti Harvard, MIT, dan Oxford.

    Menurutnya, kekayaan alam Indonesia, seperti mineral kritis dan rare earth, harus dikelola oleh para ilmuwan, insinyur, dan ahli teknologi dari dalam negeri.

    “Masa depan bangsa kita tergantung pada kemampuan anak-anak pintar kita di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda adalah investasi jangka panjang untuk mencetak para pemenang hadiah Nobel dan penggerak kemajuan bangsa,” tambahnya.

    Program Sekolah Garuda terbagi dalam dua skema utama, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta Sekolah Garuda Transformasi, yang mengintegrasikan sekolah unggulan yang sudah ada agar menerapkan standar global. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru dan transformasi 80 sekolah hingga tahun 2029.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal membangun gedung, tetapi juga membuka akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi sosial ekonomi.

    “Presiden percaya bahwa setiap pelosok Indonesia memiliki anak-anak cerdas luar biasa. Sekolah Garuda hadir untuk menjawab kebutuhan mereka dan menjamin pemerataan akses pendidikan,” ujar Stella.

    Kehadiran Sekolah Garuda juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan dukungannya terhadap program ini sebagai langkah strategis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

    “Sekolah Garuda memperkuat SDM Indonesia dengan kurikulum berbasis kompetensi dan standar internasional, serta beasiswa penuh untuk semua siswa berprestasi, tanpa memandang latar belakang,” ujar Kurniasih.

    Namun, Kurniasih juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dan perhatian terhadap sekolah reguler agar tidak menimbulkan kesenjangan pendidikan.

    Program Sekolah Garuda, dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan fokus pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), diharapkan menjadi motor penggerak generasi muda Indonesia yang mampu bersaing secara global dan menjadi pilar utama dalam kemajuan bangsa. *

  • Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke -97: Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Generasi Muda Dengan Program Nyata

    Jakarta – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariqo Wibawa Satria mengatakan ditengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke – 97, Presiden Ptabowo berkomitmen dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda Indonesia dengan Program – program nyata seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Magang Nasional dan Ketahanan Pangan (Petani Milenial).

    Hal tersebut disampaikan Hariqo Wibawa Satria saat berdialog di salah satu stasiun televisi nasional di Jakarta, Selasa 28/10/2025.

    Menurutnya ketika Pak Prabowo jadi Presiden, langsung dilangsungkan program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini menjadi program terbesar di Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya sudah 45 juta orang dan akan terus bertambah setiap hari.

    Selain itu juga ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

    “Program MBG, sekarang penerima manfaatnya sudah 37 juta orang, dan telah melahirkan tenaga kerja baru sudah bekerja, dan sudah melahirkan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan orang tua dan sekian ribu UMKM. Ini program pertama kali dalam sejarah dan belum pernah ada. Ini setiap hari jumlah penerima manfaatnya terus bertambah”, jelasnya.

    Ditambahkannya, tidak hanya itu, pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, sudah ada perbaikan sekolah, sudah belasan ribu perbaikan sekolah.

    “Ada anggaran 22 triliun rupiah untuk revitalisasi sekolah dan melahirkan tenaga kerja baru 400 ribu orang. Ini revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi”, ujar Hariqo.

    “Disiai lain, dijalankan juga, ada namanya interaktif flat panel yag sekarang dibagikan pada 200 ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Sudah dibagikan ke 70 ribuan sekolah,” pungkas Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah itu.

    Hariqo mengungkapkan sekarang ekstrakulikuer gratis, bahkan satu siswa juga mendapatkan satu laptop. Presiden memuliakan saudara kita di desil 1 dan desil 2.

    “Pemerintah ingin sekali masyarakatnya terlindungi dari judol, narkoba dan bahaya internet lain. Untuk anak di perbatasan, ada tunjangan untuk dokter spesialis yang mendapatkan uang 30 juta lebih untuk melayani anak-anak kita di perbatasan”, tuturnya.

    Disinggung juga oleh Hariqo Wibawa bahwa ada lagi revitalisasi dan peningkatan kapasitas rumah sakit, sehingga ibu dan anak mudah ke RS. Semua untuk tiga hal, anak Indonesia harus sehat, panjang usia dan berprestasi.

    “Yang patut kita apresiasi di Sumpah Pemuda ini, dalam satu tahun sudah tidak ada polarisasi seperti dulu. Karena kita dalam 28 Oktober sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia.Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan untuk fondasi, sehingga di 2026 kita bisa melangkah lebih kencang lagi”, tegasnya.

    Sementara itu, ditambahkan Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah ini, lebih dari 1 juta mahasiswa mendapatkan KIP Kuliah, guru juga mendapatkan tunjangan profesi, termasuk Non-ASN dan ada inentif untuk honorer.

    Hariqo juga menegaskan bahwa anak muda jangan korupsi dan jangan merugikan masyarakat, karena itu bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda.

    “Semangat utama Sumpah Pemuda adalah saling mengingatkan dan bersama menolak korupsi demi Indonesia yang bersih dan bermartabat”, ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Tokoh Pemuda Papua Billy Mambrasar mengatakan keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur untuk MBG sangat signifikan hingga mampu memberikan makan siswa dan mengajak petani milenial. Program Presiden ini bukan hanya satu persatu, melainkan justru satu kesatuan.

    “Petani milenial juga menyediakan kebutuhan MBG, kemudian dikelola orang lokal untuk sekolah, dan semuanya menjadi satu kesatuan dengan dampak yang tidak bisa terukur dalam jangka pendek, karena ini pembangunan manusia butuh 10-20 tahun untuk Indonesia memanen nanti”, tutur Billy.

    Billy Mambrasar menjelaskan semangat sumpah pemuda ke – 97 saat ini adalah memeiliki kesempatan yang sama.

    “Semangat sumpah pemuda ini maknanya bukan hanya numerik, namun filosofis, Satu artinya semua memiliki kesempatan yang sama”, katanya.

    Banyak pemerintah daerah yang menangkap kesempatan tersebut sebagai anggota eksekutif Papua, menangkap kesempatan yang diberikan Presiden Prabowo untuk dimaksimalkan menjadi program pendidikan dan akses yang ada, jelasnya.

    Menurut Tokoh Pemuda Papua lulusan Harvard itu, semua harus dua arah, pemerintah memberikan kesempatan dan pemuda menangkap kesmepatan tersebut, jangan pasif, semua punya kesempatan yang sama untuk menjalankan kesmepatan yang ada.

    “Kita pernah bersama-sama menjalankan program dapur dengan masyaraat lokal, mereka juga punya penghasilan dan pekerjaan bahkan memberikan pekerjaan bagi orang lain”, tandasnya.

    Ditambahkan Billy, keterlibatan pemuda juga sangat penting agar berani mebgambil resiko dan menangkap kesmepatan yang ada diberikan oleh pemerintah.

    “Spirit Sumpah Pemuda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa”, tutupnya.

  • Semangat Hari Sumpah Pemuda: Pemerintahan Prabowo-Gibran Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Generasi Muda

    Jakarta – Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang menandai lahirnya kesadaran kolektif generasi muda dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

    Jubir Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Hariqo Wibawa Satria mengatakan ketika Prabowo menjadi Presiden, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi program terbesar di Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya sudah 45 juta orang dan akan terus bertambah setiap hari.

    “Untuk program MBG penerima manfaatnya sudah 37 juta orang, dan sudah melahirkan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan orang tua serta sekian ribu UMKM,” kata Hariqo saat menjadi nara sumber bertema “Peringati Sumpah Pemuda ke-97, Komitmen Prabowo-Gibran Sambut Indonesia Emas 2045 Melalui Peningkatan Kualitas SDM”, di Metro TV, Selasa (28/10) malam.

    Tidak hanya itu, pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, sudah ada belasan ribu perbaikan sekolah. Ada anggaran 22T untuk revitalisasi sekolah dan melahirkan tenaga kerja baru 400 ribu orang. Ini revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi.

    “Sekarang ekstrakulikuer gratis, bahkan satu siswa juga mendapatkan satu laptop. Presiden memuliakan saudara kita di desil 1 dan desil 2,” jelasnya.

    Hariqo juga berharap anak muda jangan korupsi dan jangan merugikan masyarakat, karena bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda. Semangat utama Sumpah Pemuda adalah saling mengingatkan dan bersama menolak korupsi demi Indonesia yang bersih dan bermartabat.

    “Mari kita berkomitmen dan saling mengingatkan, saling mengawasi, melaporkan siapapun yang melakukan korupsi. Jangan ragu untuk memberikan kritik dan saran karena itu vitamin bagi pemerintah,” pintanya.

    Yang patut diapresiasi pada peringatan Sumpah Pemuda ini, dalam satu tahun sudah tidak ada polarisasi seperti dulu. Karena kita dalam 28 Oktober sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia.

    “Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan untuk fondasi, sehingga di 2026 kita bisa melangkah lebih kencang lagi,” tuturnya.

    Sementara itu, di tempat yang sama, Tokoh Pemuda Papua yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar menyatakan keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur sangat signifikan hingga mampu memberikan makan siswa dan mengajak petani milenial.

    “Program Presiden ini bukan hanya satu persatu, melainkan satu kesatuan. Semangat sumpah pemuda maknanya bukan hanya numerik, namun filosofis Satu. Artinya, semua memiliki kesempatan yang sama,” ujar Billy.

    Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang menangkap kesempatan yang diberikan Presiden Prabowo untuk dimaksimalkan menjadi program pendidikan dan akses yang ada

    “Pemerintah memberikan kesempatan dan pemuda menangkap kesmepatan tersebut, jangan pasif, semua punya kesempatan yang sama untuk menjalankan kesempatan yang ada,” ungkapnya.

    Spirit Sumpah Pemuda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

    “Keterlibatan pemuda juga sangat penting agar berani mengambil resiko dan menangkap kesempatan yang ada diberikan oleh pemerintah,” pungkas Billy. [*]

  • Tokoh Muda: Peringatan Sumpah Pemuda Presiden Wujudkan Program Asta Cita

    Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 97 memberikan satu bukti nyata, Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil mengimplementasi kebijakan yang pro rakyat. Pemerintah menggandeng kaum muda dalam mewujudkan Asta Cita. Hal ini terungkap dalam sebuah dialog 97 Tahun Sumpah Pemuda, yang disiarkan oleh stasiun TV Swasta Nasional, Selasa 28 Oktober 2025.

    Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar mengatakan partisipasi kaum muda di program Makan Bergizi Gratis sangat memberikan harapan dan semangat.

    “Keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur sangat signifikan hingga mampu memberikan makan siswa dan mengajak petani milenial” ujarnya.

    Lebih lanjut Billy menyampaikan bahwa Program Presiden ini bukan hanya satu persatu, melainkan justru satu kesatuan.

    Dalam keterlibatannya petani menyediakan pasokan untuk MBG, kemudian dikelola orang lokal untuk sekolah. Ini semuanya menjadi satu kesatuan dengan dampak yang tidak bisa terukur dalam jangka pendek, karena ini pembangunan manusia butuh 10-20 tahun untuk Indonesia memanen nanti.

    Billy menekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda ini maknanya bukan hanya numerik, namun filosofis, artinya semua memiliki kesempatan yang sama. Pemerintah daerah mesti menangkap kesempatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk dimaksimalkan menjadi program pendidikan dan akses yang ada.

    Semua harus dua arah, pemerintah memberikan kesempatan dan pemuda menangkap kesmepatan tersebut, jangan pasif, semua punya kesempatan yang sama untuk menjalankan kesmepatan yang ada.
    “Spirit Sumpah Pemuda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa” terangnya.

    Sedangkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariqo Wibawa Satria mengatakan cek kesehatan gratis adalah program terbesar Indonesia. Saat ini cek kesehatan gratis jumlah penerima manfaat mencapai 45 juta orang dan terus bertambah.

    “Ini menjadi program terbesar di Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya sudah 45 juta orang dan akan terus bertambah setiap hari” katanya.

    Selanjutnya adalah program MBG, sekarang penerima manfaatnya sudah 37 juta orang, dan telah melahirkan tenaga kerja baru sudah bekerja, dan sudah melahirkan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan orang tua dan sekian ribu UMKM.

    “Ini program pertama kali dalam sejarah dan belum pernah ada. Ini setiap hari jumlah penerima manfaatnya terus bertambah” ungkapnya.

    Lebih lanjut Hariqo menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran, sudah ada perbaikan sekolah, sudah belasan ribu perbaikan sekolah.

    “Ada anggaran Rp22 triliun untuk revitalisasi sekolah dan melahirkan tenaga kerja baru 400 ribu orang. Ini revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi” katanya.

    Pemerintah ingin sekali masyarakatnya terlindungi dari judol, narkoba dan bahaya internet lain. Untuk anak di perbatasan, ada tunjangan untuk dokter spesialis yang mendapatkan uang 30 juta lebih untuk melayani anak-anak kita di perbatasan.

    Ada lagi revitalisasi dan peningkatan kapasitas rumah sakit, sehingga ibu dan anak mudah ke RS. Semua untuk tiga hal, anak Indonesia harus sehat, panjang usia dan berprestasi.

    Penegakan hukum pemberantasan korupsi berhasil mendapatkan kembali uang negara 1.000T, dengan ratusan orang sudah ditangkap. Pemerintahan juga menyita 4 juta hektar dan masih banyak lagi capaian selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.

    Yang patut kita apresiasi di Sumpah Pemuda ini, dalam satu tahun sudah tidak ada polarisasi seperti dulu. Karena kita dalam 28 Oktober sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia.
    Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan untuk fondasi, sehingga di 2026 kita bisa melangkah lebih kencang lagi.

  • Sumpah Pemuda 97 Tahun, Pemerintahan Prabowo-Gibran Mantapkan Fondasi SDM Menuju Indonesia Emas

    Jakarta — Semangat kebangsaan dan persatuan kembali bergema di seluruh penjuru negeri dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Senin (28/10). Momentum bersejarah ini menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program unggulan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Tenaga Ahli Utama Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa sejak hari pertama menjabat, Presiden Prabowo langsung bergerak menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

    “Ketika Pak Prabowo jadi Presiden, langsung berjalan program cek kesehatan gratis. Ini program terbesar di Indonesia, dengan penerima manfaat sudah mencapai 45 juta orang dan terus bertambah setiap hari,” ujar Hariqo di Jakarta.

    Selain bidang kesehatan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menaruh perhatian besar pada pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 37 juta orang telah merasakan manfaatnya. Program ini bahkan telah melahirkan lebih dari 12 ribu dapur SPPG, jutaan orang tua penerima manfaat, ribuan pelaku UMKM, dan membuka lapangan kerja baru. “Program ini pertama kali dalam sejarah dan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil,” tambahnya.

    Di sektor pendidikan, langkah besar juga telah dilakukan melalui revitalisasi sekolah secara masif. Hariqo mengungkapkan bahwa hingga kini sudah belasan ribu sekolah yang diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp22 triliun. “Program ini telah melahirkan 400 ribu tenaga kerja baru. Ini merupakan revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi,” tegasnya.

    Momentum Sumpah Pemuda juga disebut Hariqo sebagai momen untuk memperkuat kembali semangat persatuan dan menolak segala bentuk perpecahan. “Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sudah tidak ada lagi polarisasi seperti dulu. Kita semua kembali pada semangat 28 Oktober, bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Ini menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih cepat di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, selaras dengan semangat Sumpah Pemuda yang menjunjung integritas. “Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa pemerintahan harus efisien dan bersih. Sejak awal, beliau menggencarkan efisiensi hingga berhasil menghemat Rp300 triliun. Karena itu, anak muda jangan korupsi, jangan merugikan masyarakat. Semangat utama Sumpah Pemuda adalah bersama menolak korupsi demi Indonesia yang bermartabat,” tutur Hariqo.

    Sementara itu, Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, menilai bahwa berbagai program Prabowo-Gibran telah memberikan ruang luas bagi anak muda untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Ia mencontohkan keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan program MBG yang tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memberdayakan masyarakat di akar rumput.

    “Keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur sangat signifikan, hingga mampu memberikan makan siswa dan menggandeng petani milenial. Ini bukan program terpisah, melainkan satu kesatuan ekosistem pembangunan manusia,” jelas Billy.

    Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda tidak sekadar simbolik, melainkan filosofi bahwa semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. “Pemerintah sudah membuka kesempatan. Kini saatnya pemuda aktif menangkap peluang itu, berani mengambil risiko, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.

    Billy menambahkan, spirit Sumpah Pemuda harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata—dari tanggung jawab sosial hingga kontribusi terhadap kemajuan daerah masing-masing. “Itulah wujud cinta tanah air yang sesungguhnya,” tegasnya.

    Melalui momentum Sumpah Pemuda ke-97, pemerintahan Prabowo-Gibran meneguhkan arah pembangunan manusia sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045—mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, produktif, dan berintegritas di atas fondasi persatuan yang kokoh. (*)