Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai respons positif dari masyarakat. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia periode 2–8 Maret 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden mencapai 74,1 persen, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka 75,1 persen. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tepat sasaran. “Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujarnya dalam rilis survei.

Lebih lanjut, Masduri menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari sejumlah program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dalam survei tersebut, program MBG menjadi yang paling menonjol dengan tingkat keterasakan mencapai 36,5 persen. “Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” tambahnya.

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan gizi, memiliki dampak signifikan dalam membangun persepsi positif publik terhadap pemerintah. Program MBG dinilai mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Respons positif terhadap MBG juga terlihat dari pernyataan kepala daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2027, “Ternyata keberhasilan ini sebagian besar ditunjang oleh program-program yang dikucurkan pemerintah pusat ke Gorontalo. Ini harus kita jaga di tahun 2026 untuk masuk di 2027 dengan baik,” ungkap Gusnar. “MBG ini jangan dilihat dapurnya saja, tapi ekosistem yang melingkupi dia. Kalau MBG berjalan sesuai rencana maka semua orang memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan,” jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa program ini telah memberikan manfaat nyata dan diharapkan dapat terus berlanjut serta diperluas jangkauannya di masa mendatang.

Oleh : Benedict Wibisono)*

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Tidak sekadar seremoni tahunan, peringatan kali ini direncanakan menghadirkan langkah simbolik sekaligus strategis melalui peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri perayaan May Day di kawasan Monas, Jakarta, sebelum melanjutkan agenda ke Nganjuk untuk meresmikan museum yang didedikasikan bagi Marsinah, sosok aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa dua minggu lalu dirinya dipanggil Presiden Republik Indonesia untuk membahas peringatan May Day dan dipastikan Presiden Prabowo Subianto akan berada di Monas untuk merayakan May Day, kemudian bersama Kapolri dan pimpinan konfederasi serikat buruh menuju Nganjuk untuk meresmikan Museum Marsinah.

Marsinah sendiri dikenal sebagai aktivis buruh di era Orde Baru yang vokal memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menjadi korban kekerasan yang berujung kematian, dengan kasus yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo pada tahun sebelumnya memperkuat posisi simboliknya dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia.

Peresmian Museum Marsinah bukan sekadar penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mengakui dan melindungi perjuangan buruh. Museum tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi publik yang mampu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, keberanian, dan solidaritas.

Selain agenda simbolik, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan strategis yang menyasar langsung kesejahteraan buruh. Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan kebijakan peningkatan kesejahteraan buruh sepulang dari kunjungan luar negeri. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi pekerja di tengah tantangan ekonomi global.

Tidak hanya itu, Andi Gani juga mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Desk Ketenagakerjaan yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus besar ketenagakerjaan, termasuk sengketa di PT Taru Martani Yogyakarta serta kasus pemutusan hubungan kerja massal di Bekasi.

Menurut Andi Gani Nena Wea, berkat perhatian luar biasa dari Kapolri melalui Desk Ketenagakerjaan, permasalahan tersebut dapat dituntaskan dengan baik demi keberlangsungan kerja para buruh.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa kondisi global yang tidak menentu, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah, berpotensi memengaruhi situasi dalam negeri.

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu menghadapi situasi global tersebut dengan menjaga sinergi antara buruh dan pengusaha, serta memastikan iklim investasi tetap kondusif. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan sumber daya manusia yang besar untuk bersaing dengan negara lain, namun hal itu harus didukung oleh stabilitas industrial.

Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui dialog konstruktif. Ia mengajak seluruh elemen buruh dan pengusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan industrial secara damai dan profesional.

Listyo Sigit Prabowo juga mengajak seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan aman dan tertib serta menjadikannya sebagai momentum untuk menunjukkan kekompakan antara pekerja dan pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, suara dari akar rumput juga turut mewarnai dinamika menjelang May Day. Ketua Serikat Tani Sigi (STS) Darvan Sahuri menyoroti bahwa peringatan Hari Buruh tidak hanya relevan bagi pekerja sektor formal, tetapi juga bagi buruh tani yang masih menghadapi berbagai persoalan agraria.

Darvan Sahuri menyampaikan bahwa ketimpangan lahan dan pemenuhan hak-hak petani kecil masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa menyuarakan hak merupakan hal yang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa memicu gangguan ketertiban umum.

Darvan juga mengimbau seluruh petani dan masyarakat untuk merayakan Hari Buruh dengan damai, menahan diri dari tindakan provokatif, serta mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik.

Menurut Darvan Sahuri, pendekatan audiensi langsung dan penyampaian petisi secara damai merupakan cara yang lebih efektif dalam menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas untuk menyelesaikan persoalan agraria secara komprehensif.

Rangkaian peringatan May Day 2026 dengan agenda peresmian Museum Marsinah, penguatan kebijakan kesejahteraan buruh, serta dorongan menjaga stabilitas industri menunjukkan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam memaknai perjuangan buruh. Pemerintah tidak hanya menghadirkan simbol penghormatan sejarah, tetapi juga mendorong solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi pekerja di berbagai sektor.

Dengan demikian, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi refleksi penting bahwa perjuangan keadilan sosial tidak berhenti pada masa lalu, melainkan terus berlanjut melalui kebijakan, dialog, dan komitmen bersama antara negara, pekerja, dan pelaku usaha demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pengamat Sosial

Oleh : Antonius Utomo

Pembangunan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi salah satu simbol penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam menghargai sejarah perjuangan buruh sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Kehadiran museum ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan representasi konkret dari pengakuan negara terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional, sekaligus refleksi dari upaya membangun hubungan industrial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Nama Marsinah sendiri telah lama menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Kisah hidupnya sebagai pekerja pabrik sekaligus aktivis yang memperjuangkan upah layak dan keadilan sosial menjadikannya figur penting dalam sejarah gerakan buruh nasional. Tragedi yang menimpanya pada 1993 bahkan menarik perhatian internasional dan menjadi pengingat kuat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, pembangunan museum yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya merupakan langkah strategis dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai keadilan sosial kepada generasi muda.

Pembangunan Museum Marsinah menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan rampung menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan Presiden Prabowo bersama Kapolri dan seluruh pimpinan buruh ada sekitar 115 konfederasi dan federasi di seluruh Indonesia hadir ke Nganjuk untuk memberikan penghormatan pada sejarah perjuangan buruh Indonesia melalui peresmian Museum Marsinah.

Proyek ini bahkan direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari rangkaian peringatan May Day, yang menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap buruh. Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan kalangan pekerja dan serikat buruh.

Lebih dari sekadar monumen sejarah, Museum Marsinah dirancang sebagai pusat edukasi dan inspirasi. Di dalamnya akan ditampilkan berbagai artefak perjuangan, mulai dari dokumen pribadi, catatan, hingga benda-benda yang merekam perjalanan hidup Marsinah sebagai aktivis buruh. Hal ini menjadikan museum tidak hanya sebagai ruang mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang kontekstual bagi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya keadilan, keberanian, dan solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa.

Pembangunan museum ini juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal turut dilibatkan dalam prosesnya. Antusiasme warga sekitar dalam mendukung pembangunan, mulai dari kerja bakti hingga menjaga lingkungan sekitar kawasan museum, menunjukkan bahwa proyek ini memiliki dampak sosial yang luas. Selain itu, keberadaan museum diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata edukatif, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. 

Dalam perspektif yang lebih luas, pembangunan Museum Marsinah mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari bahwa buruh merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga perlindungan dan pemberdayaan mereka menjadi agenda strategis. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan yang mendorong dialog sosial, peningkatan upah minimum, serta penguatan sistem perlindungan tenaga kerja.

Momentum peresmian museum yang berdekatan dengan peringatan May Day juga menjadi simbol penting dalam membangun narasi positif hubungan antara pemerintah dan buruh. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui pendekatan kolaboratif antara negara, dunia usaha, dan pekerja. Kehadiran museum ini memperkuat pesan bahwa perjuangan buruh tidak hanya dihargai secara historis, tetapi juga dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan masa depan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjadi tempat yang aman dan menarik bagi investasi, sehingga buruh dan pengusaha harus mampu bersinergi serta Indonesia memiliki kekuatan besar dari sisi sumber daya alam dan manusia. Maka dari itu Kapolri mengajak seluruh elemen buruh untuk menjadikan May Day sebagai perayaan yang damai dan tertib.

Selain itu, inisiatif seperti pembentukan desk ketenagakerjaan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya upaya konkret dalam menyelesaikan persoalan buruh secara kolaboratif dan konstruktif. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus memastikan bahwa aspirasi pekerja dapat tersalurkan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Museum Marsinah bukan hanya simbol penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi buruh Indonesia. Melalui pendekatan yang mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan kesejahteraan, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai-nilai perjuangan Marsinah tetap hidup dan relevan dalam konteks pembangunan nasional saat ini.

Keberadaan museum ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara sejarah dan masa depan, antara perjuangan dan kebijakan, serta antara negara dan rakyatnya. Dalam narasi besar pembangunan Indonesia, buruh bukan lagi sekadar objek kebijakan, melainkan subjek utama yang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pengamat Publik

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Salah satu langkah simbolik yang kini menjadi sorotan adalah kehadiran Museum Marsinah, yang didedikasikan sebagai ruang pengingat sejarah perjuangan buruh sekaligus bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah sebagai ikon perjuangan pekerja di tanah air.

Pendirian Museum Marsinah mencerminkan upaya pemerintah membangun kesadaran kolektif bahwa sejarah buruh merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa. Kehadirannya menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam perkembangannya, pembangunan Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, telah memasuki tahap akhir.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan Pembangunan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk hampir selesai. Ia melakukan peninjauan langsung bersama Wakapolda Jawa Timur untuk memastikan kesiapan museum dan patung Marsinah sebelum diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Mei 2026 mendatang.

“Progres pembangunan sudah mendekati 100 persen dan ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan,” ungkap Andi Gani.

Ia juga menyampaikan antusiasme warga menyambut rencana peresmian tersebut.

“Kami bersama Bapak Presiden, bersama Pak Kapolri dan seluruh pimpinan buruh ada sekitar 115 konfederasi dan federasi di seluruh Indonesia hadir ke Nganjuk untuk peresmian Museum Ibu Marsinah,” jelas Andi Gani.

Untuk diketahui, Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah dibangun sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Marsinah sebagai simbol perlawanan buruh dan penegakan hak-hak pekerja di Indonesia. Kehadiran museum ini menegaskan pengakuan negara terhadap kontribusi buruh sebagai bagian dari identitas nasional.

Sejalan dengan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menilai pembangunan museum sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan yang diwariskan Marsinah kepada kaum buruh.

“Beberapa waktu yang lalu Marsini mengundang saya ke Nganjuk. Alhamdulillah kami bisa hadir dan berziarah ke makam Marsinah, menengok rumah masa kecil Marsinah, dan melaksanakan kegiatan ground breaking,” ujarnya.

Ia berharap semangat perjuangan buruh terus terjaga di seluruh Indonesia.

Selain sebagai simbol penghormatan, museum ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ke depan, Museum Marsinah diharapkan menjadi sarana edukasi dan refleksi yang mampu mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan. Momentum ini menjadi simbol penguatan hubungan antara negara dan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pembangunan industri yang lebih inklusif.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri peringatan May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang diperkirakan diikuti sekitar 200.000 buruh dari berbagai daerah. Kehadiran Presiden di tengah para pekerja dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi buruh sekaligus penguatan dialog sosial yang konstruktif.

“Presiden Prabowo Subianto akan berada di Monas untuk merayakan May Day bersama 200.000 buruh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kehadiran ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya responsif, tetapi juga partisipatif dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi pekerja.

Usai agenda di Jakarta, Presiden bersama pimpinan serikat buruh nasional akan melanjutkan kegiatan ke Nganjuk untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah. Peresmian ini menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan. Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan tokoh buruh dalam agenda tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga semangat perjuangan pekerja.

“Kami bersama Bapak Presiden dan seluruh pimpinan buruh akan hadir untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh,” jelasnya.

Museum Marsinah diharapkan tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga pusat edukasi yang menginspirasi generasi pekerja masa kini dan mendatang. Dengan mengangkat nilai keberanian dan keteguhan, museum ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.

Peringatan May Day 2026 juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan serikat pekerja. Sinergi ini diyakini mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian integral dari kemajuan bangsa.

Oleh : Muhammad Nanda

Governing the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandai babak baru dalam afirmasi otoritas negara di ruang digital. Regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga refleksi kesadaran negara bahwa ruang digital bukanlah wilayah netral, melainkan arena dengan dinamika kompleks yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara signifikan. Dalam konteks ini, negara mengambil posisi strategis sebagai pengatur sekaligus pelindung, memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa kendali yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Urgensi PP TUNAS tidak dapat dilepaskan dari fakta tingginya intensitas penggunaan internet oleh anak-anak Indonesia. Data menunjukkan bahwa mayoritas anak mengakses internet setiap hari dengan durasi yang cukup panjang, bahkan mencapai rata-rata tujuh jam per hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak, menggantikan sebagian besar interaksi di dunia nyata. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, tersembunyi berbagai risiko serius seperti paparan konten tidak layak, perundungan siber, penipuan daring, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam situasi ini, intervensi negara melalui regulasi menjadi keniscayaan untuk menyeimbangkan antara hak akses dan kebutuhan perlindungan.

Pandangan Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, memperkuat argumen bahwa PP TUNAS merupakan langkah strategis dalam menunda paparan risiko besar yang belum mampu dihadapi anak-anak. Ia menilai bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yang berada dalam ekosistem digital yang belum ramah bagi mereka. Perspektif ini penting untuk menegaskan bahwa pendekatan regulasi tidak semata-mata represif, tetapi bersifat preventif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam hal ini, negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial yang berupaya memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan.

Lebih jauh, implementasi PP TUNAS melalui kebijakan turunan seperti pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan adanya langkah konkret dalam mengoperasionalkan regulasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengatur ritme interaksi anak dengan teknologi, sehingga tidak terjadi eksposur berlebihan yang berpotensi merugikan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan struktural. Tantangan seperti pemalsuan usia, penggunaan akun milik orang lain, hingga migrasi ke platform lain menjadi indikasi bahwa regulasi perlu diimbangi dengan strategi kultural dan edukatif.

Dalam konteks ini, peran keluarga menjadi sangat krusial. Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Rizky Fauzia menegaskan bahwa PP TUNAS harus dipandang sebagai alat bantu bagi orang tua dalam melindungi anak dari berbagai kejahatan digital. Keluarga tidak lagi dapat bersikap pasif dalam menghadapi transformasi digital, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan dan pengawasan. Memberikan akses teknologi tanpa kontrol yang memadai sama halnya dengan membiarkan anak berada di ruang publik tanpa perlindungan. Oleh karena itu, literasi digital keluarga menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Selain keluarga, institusi pendidikan juga dituntut untuk beradaptasi dengan realitas baru. Sekolah tidak dapat lagi bersikap netral terhadap isu digital, melainkan harus aktif membekali anak dengan kemampuan memahami risiko, mengenali manipulasi, serta menjaga diri di ruang digital. Pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum, tidak hanya sebagai pengetahuan tambahan, tetapi sebagai kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan digitalnya.

Di sisi lain, keterlibatan platform digital sebagai aktor utama dalam ekosistem ini juga menjadi indikator penting keberhasilan governing the platforms. Kepatuhan platform global terhadap PP TUNAS menunjukkan bahwa otoritas negara memiliki daya tawar yang signifikan dalam mengatur ruang digital. Langkah salah satu platform besar seperti TikTok yang menonaktifkan ratusan ribu akun anak di bawah usia 16 tahun mencerminkan adanya keseriusan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi nasional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa platform digital tidak dapat lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan pengguna, khususnya anak-anak.

Pada akhirnya, PP TUNAS merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap generasi masa depan. Regulasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan. Otoritas negara di ruang digital anak harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif, implementasi yang konsisten, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat interaksi, tetapi juga ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Alexander Royce*)

Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang siber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anak pada perundungan siber, pornografi, penipuan digital, hingga adiksi media sosial.

Dalam konteks situasi terkini, kebijakan ini semakin relevan setelah pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret dari implementasinya, termasuk kepatuhan sejumlah platform global terhadap batas usia minimum pengguna. TikTok, misalnya, telah menetapkan usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak di bawah usia tersebut di Indonesia.

Langkah yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menunjukkan wajah negara yang kuat namun tetap humanis. Semangat utama PP TUNAS bukanlah membatasi anak dari teknologi, melainkan memastikan ruang digital menjadi safe space yang sehat bagi tumbuh kembang mereka. Pemerintah terlihat konsisten menempatkan pelindungan anak sebagai prioritas, sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab atas ekosistem yang mereka bangun.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan tegas namun kolaboratif yang dipimpin Meutya mulai membuahkan hasil dengan adanya komitmen kepatuhan dari platform besar. Ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga masa depan generasi muda.

Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Rizky Fauzia melihat PP TUNAS sebagai instrumen yang memperkuat posisi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Perspektif ini penting, sebab ancaman di ruang digital sering kali masuk melalui celah pengawasan yang lemah di rumah. Rizky menekankan bahwa aturan ini membantu orang tua memastikan anak tetap aman dari berbagai kejahatan digital, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengasuhan di era digital tidak cukup hanya dengan membatasi gawai, tetapi juga membangun literasi digital dan kedekatan emosional.

Lebih jauh, penekanan Rizky mengenai tingginya intensitas penggunaan internet anak—yang dalam sejumlah studi mencapai rata-rata tujuh jam per hari—membuat PP TUNAS semakin terasa urgensinya. Waktu yang begitu panjang di ruang digital berpotensi menggeser waktu belajar, istirahat, dan interaksi sosial di dunia nyata. Karena itu, kebijakan pemerintah patut dibaca sebagai bentuk intervensi yang progresif: bukan anti-teknologi, melainkan menata ulang keseimbangan antara kehidupan digital dan perkembangan psikososial anak. Negara memberi pagar, keluarga mengisi nilai, dan platform menjalankan tanggung jawabnya. Kombinasi tiga unsur ini menjadi fondasi penting bagi ekosistem digital nasional yang lebih sehat.

Pandangan dari KPAI melalui Komisioner Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, memberi lapisan penguatan yang tidak kalah strategis. Ia menekankan bahwa implementasi PP TUNAS harus konsisten, tidak boleh berhenti pada euforia peluncuran regulasi atau kepatuhan simbolik dari platform. Pendapat ini sangat relevan, karena tantangan utama kebijakan digital memang terletak pada pengawasan berkelanjutan. Konsistensi implementasi akan menentukan apakah PP TUNAS benar-benar menjadi instrumen perlindungan atau hanya sekadar norma administratif. Penekanan Kawiyan memperlihatkan bahwa pemerintah telah meletakkan fondasi yang benar, regulasi yang jelas, pengawasan yang mulai berjalan, serta keterlibatan lembaga independen untuk memastikan arah kebijakan tetap berada di jalur kepentingan terbaik anak.

Situasi terkini juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat luas. Dukungan publik tumbuh karena keresahan orang tua terhadap bahaya media sosial semakin nyata. Dari eksploitasi data pribadi hingga algoritma yang mendorong konten adiktif, ancaman terhadap anak kini tidak lagi bersifat abstrak. Dalam konteks ini, PP TUNAS adalah bentuk strong state intervention yang justru dibutuhkan untuk menciptakan safe digital citizenship sejak dini. Negara yang kuat bukan negara yang represif, melainkan negara yang mampu memberi rasa aman bagi kelompok paling rentan.

Yang membuat kebijakan ini menarik adalah pemerintah sedang membangun tata kelola digital yang berpusat pada manusia. Di tengah kritik global terhadap platform teknologi yang sering mengabaikan dampak sosial, Indonesia justru mengambil posisi progresif dengan menempatkan anak sebagai prioritas utama. Transformasi digital nasional tidak hanya bicara soal ekonomi, kecerdasan buatan, atau infrastruktur, tetapi juga kualitas generasi yang akan hidup di dalamnya.

PP TUNAS memperlihatkan bahwa keberpihakan pemerintah pada masa depan anak tidak berhenti pada slogan. Dengan kepemimpinan yang tegas, dukungan keluarga yang diperkuat, serta pengawasan lembaga perlindungan anak yang konsisten, Indonesia sedang menata ruang digital yang lebih aman, sehat, dan beradab. Langkah ini layak diapresiasi sebagai wujud nyata pemerintahan yang hadir melindungi generasi penerus bangsa, sekaligus memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan misi besar menuju Indonesia Emas 2045.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Komitmen terhadap perlindungan anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mengusung prinsip Kids First, kebijakan ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak.

PP TUNAS menjadi landasan penting dalam memperkuat kewajiban platform digital, mulai dari moderasi konten, perlindungan data pengguna, hingga mitigasi risiko yang dapat berdampak pada anak. Pemerintah menilai kepatuhan platform merupakan kunci dalam menjaga ruang digital dari berbagai ancaman seperti disinformasi, eksploitasi, dan pelanggaran privasi, yang berpotensi merugikan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang mengancam keselamatan anak di ruang digital.

“Penegakan aturan ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sehingga ruang digital benar-benar aman dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan kewajiban seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melaporkan asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu tiga bulan.

“Seluruh platform wajib memenuhi ketentuan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan pengguna, khususnya anak,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, delapan platform digital besar menjadi fokus implementasi kebijakan ini. Pemerintah mencatat sebagian besar platform telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh, mulai dari teguran administratif hingga penghentian akses.

“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap platform yang mengabaikan kewajiban atau melanggar hukum,” tegas Meutya Hafid.

Penguatan pengawasan juga dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa koordinasi terus diperkuat untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

“Kami memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat dan tepat demi menjaga keamanan ruang digital, khususnya bagi anak-anak,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mengedepankan pembinaan kepada platform digital agar terus meningkatkan sistem perlindungan pengguna. Upaya ini diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat guna membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif.

Dukungan publik terhadap kebijakan Kids First menjadi sinyal positif bagi keberhasilan implementasi PP TUNAS. Pemerintah optimistis bahwa melalui kolaborasi yang kuat antara regulator, platform, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan ruang digital yang berkeadilan, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam melindungi anak di ruang digital melalui penegakan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pendekatan tanpa kompromi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mendorong percepatan kepatuhan seluruh platform digital terhadap regulasi tersebut. Anggota KPAI, Kawiyan, menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan.

“Kepada platform-platform yang saat ini masih dalam kategori belum patuh dan patuh sebagian, KPAI mendorong percepatan langkah konkret untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam PP Tunas. Perlindungan di ranah digital bagi anak-anak Indonesia tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Menurut Kawiyan, komitmen platform perlu diwujudkan melalui penguatan moderasi konten, perlindungan data pribadi anak, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang cepat, transparan, dan ramah anak. Ia juga menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan langkah penting untuk memastikan tanggung jawab platform berjalan optimal.

“Penegakan hukum adalah langkah yang tepat dan perlu didukung agar platform digital semakin bertanggung jawab dalam melindungi anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemantauan intensif terhadap tingkat kepatuhan berbagai platform digital sejak kebijakan ini diberlakukan. Sejumlah platform global telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan memenuhi ketentuan yang ada, sementara lainnya tengah melakukan penyesuaian secara bertahap sebagai bentuk komitmen terhadap regulasi nasional.

Pendekatan tegas pemerintah mencerminkan keseriusan dalam membangun ruang digital yang aman bagi generasi muda. Penegakan aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya standar baru dalam tata kelola platform digital yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan anak.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan penyelenggara platform digital, upaya ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan anak adalah prioritas bersama yang harus dijaga secara konsisten di era digital.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat terus menjadi prioritas pemerintah. Di tengah masih adanya kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, gagasan Sekolah Rakyat hadir sebagai sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya dirancang untuk membuka pintu pendidikan seluas-luasnya, tetapi juga menghilangkan berbagai hambatan struktural yang selama ini membuat sebagian anak tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Sekolah Rakyat membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan model pendidikan konvensional. Jika selama ini akses pendidikan seringkali bergantung pada kemampuan ekonomi, lokasi geografis, dan prosedur administratif yang tidak sederhana, maka Sekolah Rakyat justru hadir dengan konsep jemput bola. Pemerintah tidak menunggu calon peserta didik mendaftar, melainkan aktif melakukan penjangkauan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Pendekatan yang digunakan adalah penjangkauan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem dan rentan. Dengan demikian, anak-anak yang selama ini tidak terjangkau sistem pendidikan formal dapat diidentifikasi dan difasilitasi untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pendekatan ini menjadi signifikan karena salah satu persoalan utama dalam pendidikan adalah tidak semua keluarga memiliki informasi, kemampuan, atau kepercayaan diri untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi, pekerjaan orang tua, hingga kondisi sosial membuat anak-anak justru tidak tersentuh oleh sistem pendidikan. Oleh karena itu, metode penjangkauan langsung dinilai lebih efektif untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Selain itu, Kementerian Sosial juga mulai mempersiapkan penjangkauan siswa baru untuk tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar wacana, melainkan sudah memasuki tahap implementasi yang lebih konkret. Proses penjangkauan tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pendamping sosial, untuk memastikan data calon peserta didik benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Kementerian Sosial menargetkan percepatan pelaksanaan program ini dengan mulai melakukan identifikasi dan pendataan calon siswa sejak dini. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal sejak awal tahun ajaran. Dengan sistem yang lebih proaktif, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin yang terlewat dari akses pendidikan.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga mulai menguat. Anggota DPRD Berau, Thamrin, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis yang patut didukung bersama.

Thamrin juga berpandangan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan di lapangan, mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan. Dengan kolaborasi yang baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi ketimpangan pendidikan.

Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara tentang akses, tetapi juga kualitas pendidikan. Program ini diharapkan mampu menghadirkan standar pembelajaran yang baik, tenaga pendidik yang kompeten, serta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga memperoleh pendidikan yang benar-benar bermutu.

Konsep pendidikan tanpa hambatan yang diusung Sekolah Rakyat juga mencakup pengurangan beban biaya bagi keluarga. Selama ini, biaya pendidikan sering menjadi alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya intervensi dari pemerintah, hambatan ini diharapkan dapat diminimalisir, sehingga pendidikan menjadi hak yang benar-benar dapat dinikmati oleh semua anak.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi program ini tetap perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses penjangkauan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Tanpa sistem pendataan yang akurat dan koordinasi yang baik, program ini berpotensi tidak tepat sasaran. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Di sisi lain, perubahan paradigma juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Oleh karena itu, selain menyediakan akses, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Sekolah Rakyat merupakan langkah progresif dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan proaktif, program ini berpotensi menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik dalam dunia pendidikan, seperti ketimpangan akses dan tingginya angka putus sekolah. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat juga mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Jika dijalankan dengan konsisten dan didukung oleh semua pihak, Sekolah Rakyat dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu tanpa hambatan. Program ini bukan hanya tentang membuka sekolah baru, tetapi tentang membuka harapan baru bagi jutaan anak Indonesia yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan. Dengan demikian, cita-cita menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia