Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah terus memperkuat strategi untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting penggerak perekonomian nasional. Sektor UMKM selama ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi, menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, serta berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan potensi sebesar itu, pengembangan UMKM menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja. Salah satu langkah nyata pemerintah untuk membantu UMKM ialah dengan mempermudah akses terhadap pembiayaan.

Keterbatasan modal masih menjadi kendala utama pelaku usaha kecil, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dan memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan. Pemerintah menilai hambatan tersebut harus diatasi dengan kebijakan afirmatif agar UMKM dapat berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM). Regulasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa aturan baru itu sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam Asta Cita, yaitu penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Dian, aturan ini tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga mendorong lembaga keuangan berinovasi. Melalui POJK ini, bank maupun lembaga keuangan nonbank berkesempatan menghadirkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

POJK UMKM mengatur sejumlah kemudahan, seperti penyederhanaan syarat dan penilaian kelayakan UMKM, skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha termasuk jaminan kekayaan intelektual, percepatan proses bisnis melalui Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), penetapan biaya pembiayaan yang wajar, dan dukungan inisiatif kemudahan lain dari otoritas maupun pemerintah.

Selain itu, aturan baru ini juga mendorong digitalisasi layanan keuangan. Pemanfaatan fintech dan platform digital dipandang sebagai solusi efektif untuk menjangkau UMKM di wilayah yang belum memiliki akses perbankan memadai. Dengan adanya integrasi data dan sistem rating kredit alternatif, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan lebih cepat dan terjangkau.

Setiap bank maupun LKNB wajib melaporkan realisasi penyaluran pembiayaan UMKM itu kepada OJK. Hal ini menjadi langkah penting agar pertumbuhan kredit UMKM dapat termonitor secara transparan oleh pemerintah dan publik.

Dian menambahkan, POJK UMKM merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ia juga berharap aturan baru ini dapat membuka peluang inovasi pembiayaan digital dengan tata kelola yang sehat sehingga POJK UMKM menjadi instrumen kunci pemerintah untuk membentuk ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tak hanya dari segi pembiayaan, pemerintah juga mendorong UMKM agar mampu membuka lapangan kerja baru. Contohnya adalah Program Desa Emas yang resmi digelar di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Cigombong, Kabupaten Bogor, pada 27 September 2025 lalu.

Program Desa Emas menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menggandeng Yayasan Indonesia Setara (YIS) dan Inotek Foundation. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM melalui sejumlah pelatihan, di antaranya praktik pengemasan hampers dan parsel, serta pembuatan pakan ternak alami. Pelatihan dirancang untuk memberikan bekal praktis agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, sekaligus memperluas pasar.

Kemasan produk yang aman dan menarik mampu menarik perhatian konsumen sehingga meningkatkan daya saing pasar, sementara pakan ternak alami yang dirancang ekonomis dan bergizi dapat mendorong produktivitas peternakan rakyat. Dengan begitu, UMKM di sektor agribisnis maupun kuliner memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, hadir meninjau langsung kegiatan tersebut didampingi oleh CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo. Kehadiran pejabat dan tokoh penting ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama untuk memperkuat UMKM.

Saat berdialog dengan pelaku UMKM, Sandiaga menekankan tentang pentingnya lokasi usaha strategis terutama di kawasan Ekonomi Kreatif Lido. Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk sekaligus memanfaatkan media sosial untuk promosi agar pendapatan meningkat dan lapangan kerja baru bisa terbuka.

Sementara itu, Angela Tanoesoedibjo memberikan pandangannya bahwa branding dan promosi digital penting untuk membawa UMKM naik kelas. Promosi digital menjadi kunci karena jangkauannya jauh lebih luas. UMKM harus memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar.

Dengan dukungan regulasi baru, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan UMKM mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Loa Murib

Pembangunan di Tanah Papua selalu menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terutama dalam menjawab tantangan kesenjangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang kini menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, tetapi juga membawa dampak luas bagi kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Program MBG di Papua telah disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga pemimpin masyarakat lokal. Dukungan ini menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Bagi Papua, MBG adalah langkah nyata untuk menyiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi di masa depan.

Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, melihat MBG sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Menurutnya, masa depan Papua tidak bisa dilepaskan dari kualitas anak-anak yang hari ini sedang bertumbuh. Dengan makanan bergizi yang terjamin, anak-anak Papua akan lebih sehat, daya pikir mereka berkembang, dan mereka mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Nikolas menekankan bahwa program ini harus dijalankan secara konsisten, agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara Papua dan provinsi-provinsi lain.

Selain aspek gizi, program MBG juga dinilai sebagai sarana pemerataan pembangunan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Papua, MBG berpotensi menjadi tonggak penting yang memastikan anak-anak tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Nikolas berharap program ini diperluas hingga ke pelosok, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga hingga ke wilayah pedalaman yang sering terpinggirkan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, dukungan terhadap MBG juga datang dari berbagai tokoh adat Papua. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan sosialisasi MBG. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Ia melihat MBG sebagai simbol hadirnya pemerintah pusat dalam membangun dari pinggiran, sesuatu yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat Papua.

Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, bahkan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, program ini juga memberdayakan petani, penyedia pangan, hingga pengelola dapur. Artinya, MBG memberikan dampak ganda: meningkatkan gizi anak-anak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Dengan begitu, kesejahteraan yang dibangun tidak hanya berhenti pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga mengalir ke rantai ekonomi lokal.

Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menilai pentingnya peran kepala suku untuk memastikan masyarakat memahami program ini dengan benar. Baginya, MBG adalah sarana memperkuat persatuan dan kedamaian di Papua Tengah, sekaligus jalan untuk mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan terang. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari aspek kesehatan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Di Jayapura, apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe. Ia menilai program MBG adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sebaiknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus dijadikan agenda rutin yang berkelanjutan. Pernyataan Jouwe menggambarkan betapa besar harapan masyarakat Papua agar MBG benar-benar menjadi bagian dari pola pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga memberikan catatan penting terkait keberlanjutan program ini. Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal. Ia menilai, dengan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama, program ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya para petani.

MRP melihat masih ada yayasan MBG yang bergantung pada pemasok dari luar Papua, sehingga potensi petani lokal kurang teroptimalisasi. Padahal, banyak kelompok tani di Jayapura dan sekitarnya yang siap menjadi mitra penyedia bahan pangan. Dengan melibatkan mereka, MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berakar dari tanah Papua sendiri.

Dari beragam pandangan tokoh masyarakat, adat, dan lembaga representatif Papua, terlihat bahwa MBG diterima bukan hanya sebagai program gizi, melainkan juga sebagai strategi pembangunan holistik. Program ini mampu menyatukan berbagai kepentingan: meningkatkan kualitas anak-anak, memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat ekonomi petani, serta mempertegas kehadiran negara di Tanah Papua.

Keberhasilan MBG di Papua akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat, hingga yayasan pelaksana program. Konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci utama agar manfaat yang dihasilkan tidak berhenti pada generasi saat ini, melainkan terus diwariskan pada masa depan. Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sebatas mimpi, tetapi bisa diwujudkan melalui langkah nyata seperti MBG.

Pada akhirnya, MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua. Dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, dengan masyarakat yang diberdayakan, serta dengan petani yang sejahtera, Papua akan mampu berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan adat adalah modal sosial berharga yang memastikan program ini berjalan dengan baik. Ke depan, jika seluruh pihak dapat menjaga semangat kebersamaan ini, maka Papua akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Maybrat – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis pemerintah lainnya terus menguat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua. Dari Maybrat hingga Jayapura, suara para pemimpin adat bulat menyatakan kesiapan mereka mengawal program nasional demi masa depan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) menggelar sosialisasi MBG di Kampung Tehak Besar, Distrik Aitinyo Utara. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan pentingnya program ini.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat penting bagi generasi kita. Keberhasilannya akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Kita patut bersyukur, karena pemerintah pusat terus membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, menekankan bahwa MBG bukan sekadar bantuan makanan.

“Program ini akan membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat. Kami melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pengelola dapur. Jadi, bukan hanya memberi makan, tapi juga memberdayakan,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Papua Tengah. Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menegaskan peran vital kepala suku dalam menyukseskan program pemerintah.

“Sebagai kepala suku, kita wajib memperpanjang tangan pemerintah agar rakyat tidak salah menafsirkan program negara. Papua Tengah harus jadi zona damai yang terang, aman, dan sejahtera,” kata Keiya.

Di Kota Jayapura, Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe, juga menyampaikan apresiasinya terhadap empat program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

“Kami sangat berterima kasih. Kehadiran pemerintah di kampung membuat masyarakat merasakan manfaat langsung. Kalau boleh, kegiatan ini jangan hanya sekali, tapi dijadikan agenda rutin,” ungkap Jouwe penuh harap.

Dari Maybrat, Nabire, hingga Jayapura, dukungan tokoh adat dan masyarakat memperlihatkan bahwa MBG dan program pemerintah lainnya mendapat sambutan positif. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak hanya soal perbaikan gizi, tapi juga penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan persatuan bangsa.

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin berkualitas.

Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi, halal, dan aman, sehingga program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang sempat menimbulkan keramaian publik.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan langkah konkret yang telah ditempuh.

Menurutnya, tim investigasi beranggotakan ahli kimia dibentuk untuk menelusuri penyebab kasus keracunan yang muncul, disertai hotline khusus agar masyarakat dapat cepat melapor.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegasnya.

BGN juga memperkuat aspek pengelolaan di tingkat pelaksana.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti pelatihan penjamah makanan secara rutin, sementara pekerja dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit.

Pemerintah bahkan menargetkan pendirian kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah agar program ini terus berjalan dengan lebih baik.

Ia menolak anggapan bahwa MBG akan dihentikan.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa MBG bukan ancaman, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa.

Evaluasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh daerah.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bentuk komitmen membangun generasi sehat, aktif, dan produktif.

Kabupaten Morotai, Maluku Utara, menjadi salah satu fokus utama karena meskipun menghadapi tantangan logistik, daerah ini justru kaya akan potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh lepas dari kekuatan daerah.

“Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, ikan bukan satu-satunya kekuatan Morotai. Hasil pertanian berupa sayur dan buah juga memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi harian anak-anak.

“Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memenuhi amanat Perpres 81 Tahun 2024, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian setempat,” katanya.

Dengan demikian, rantai pasok pangan berbasis lokal dapat terbangun secara berkelanjutan.

Dalam hal penyediaan bahan pangan strategis, Andriko menilai Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran besar.

“KopDes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan pangan lainnya. Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” jelasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam memanfaatkan bahan pangan lokal.

“Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.

Dengan begitu, rantai pasok dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Dari sisi kualitas gizi, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, menegaskan pentingnya standar menu.

“Keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga mutu dan keberlanjutan menu. Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus dilakukan.

“Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi,” ujarnya.

Oleh: Amelia Rani )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin mendapat perhatian luas sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan fondasi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menegaskan bahwa MBG bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Dalam sosialisasi MBG di Banjarbaru, Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menyampaikan bahwa pemenuhan gizi sejak dini merupakan landasan penting untuk mencetak generasi unggul. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya menghadirkan makanan bergizi gratis, tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini bekerja di dua sisi sekaligus, yaitu menyediakan kebutuhan langsung dan menanamkan kesadaran jangka panjang.

Komitmen yang sama juga ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus. Menurutnya, MBG adalah bukti nyata perhatian pemerintah dalam memastikan akses gizi merata di seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah, ibu hamil, dan lansia. Ia menekankan bahwa anak-anak sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan, sehingga pemenuhan gizi harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sihar juga menjelaskan bahwa program MBG disusun dengan standar Angka Kecukupan Gizi sehingga setiap penerima memperoleh nutrisi sesuai kebutuhan tubuh mereka.

Lebih jauh, Sihar menyoroti bahwa manfaat MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan semata. Dengan keberadaan Sentra Penyedia Program Gizi (SPPG), program ini juga berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap sentra mampu melayani ribuan penerima manfaat sekaligus, serta menyerap puluhan tenaga kerja lokal.

Artinya, selain memperkuat ketahanan gizi, MBG juga membuka peluang ekonomi baru yang langsung dirasakan masyarakat. Data dari Tapanuli Tengah menunjukkan adanya sembilan titik SPPG yang aktif beroperasi, menjadi bagian dari total 239 SPPG di Sumatera Utara. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi sekaligus memperkokoh daya tahan sosial-ekonomi masyarakat.

Dari sisi kebijakan makro, pakar ekonomi Fakhrul Fulvian menilai program MBG sepatutnya dipahami sebagai investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Menurutnya, makanan bergizi gratis bukanlah beban negara, melainkan uang muka bagi lahirnya generasi produktif di masa depan.

Fakhrul menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati dimulai dari hal-hal mendasar, seperti meja makan keluarga pedesaan dan kotak makan siang anak sekolah yang tidak lagi kosong. Dengan kata lain, kebijakan pangan gratis ini membangun kapasitas manusia secara langsung, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa.

Fakhrul juga mengkritisi pola pikir lama dalam wacana fiskal yang cenderung menganggap belanja modal sebagai investasi utama, sementara belanja sosial dipandang sebagai beban. Padahal, investasi pada sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan dini justru memberikan keuntungan produktivitas jangka panjang. Dengan perspektif tersebut, program MBG layak dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan yang visioner.

Pemerintah sendiri telah menargetkan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2025. Target ini dinilai realistis mengingat dukungan masyarakat semakin besar, serta adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan di daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan demi tercapainya hasil maksimal.

Jika dilihat secara menyeluruh, MBG memadukan berbagai dimensi pembangunan bangsa. Dari sisi kesehatan, program ini menekan risiko stunting dan memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Dari sisi pendidikan, gizi yang baik mendukung perkembangan kognitif anak sehingga mereka lebih siap menyerap ilmu pengetahuan. Dari sisi ekonomi, keberadaan SPPG menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan dari sisi sosial, MBG menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat dengan perhatian yang menyentuh kebutuhan dasar.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, MBG berfungsi sebagai salah satu motor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah telah menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk investasi jangka panjang, bukan sekadar program bantuan sesaat. Dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya gizi sejak dini, bangsa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menghadirkan generasi yang mampu memimpin dengan kualitas dan kapasitas terbaik.

Melalui MBG, pemerintah tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan pondasi kokoh untuk masa depan. Sebuah pondasi yang dibangun dari anak-anak sehat, keluarga yang berdaya, dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya gizi. Dengan dukungan semua pihak, program ini akan menjadi salah satu kunci utama bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan. Pemerintah pun percaya bahwa dengan konsistensi kebijakan dan kesungguhan pelaksanaan, manfaat jangka panjang dari MBG akan dirasakan lintas generasi dan menjadi warisan berharga bagi bangsa.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Setya Permana )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menempatkan program ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk memperoleh asupan gizi seimbang, tetapi juga sebagai langkah fundamental untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Melalui program ini, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa.

Dukungan nyata terhadap program MBG datang dari berbagai lembaga pemerintah yang melihat keterkaitannya dengan target besar Indonesia di masa depan. Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Pangan Nasional, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan anak, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada perputaran roda ekonomi masyarakat.

Tigor mencontohkan, kebutuhan bahan pangan yang sangat besar dari dapur-dapur penyelenggara MBG mampu menciptakan pasar yang stabil bagi para peternak dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. Dalam hitungan sederhana, jika satu dapur mengolah 300 kilogram ayam sekali masak, maka seribu dapur membutuhkan 300 ton ayam.

Apabila jumlah dapur mencapai 30 ribu di seluruh Indonesia, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat besar. Gambaran ini menunjukkan bagaimana MBG menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG sebagai investasi jangka panjang. Kepala Regional BGN Sulawesi Tenggara, Rifani Agnes Eka Wahyuni, menyatakan bahwa MBG tidak boleh dilihat sekadar sebagai distribusi makanan, melainkan sebagai upaya sistematis menyiapkan masa depan bangsa. Menurutnya, dengan gizi yang tercukupi, anak-anak dapat tumbuh lebih sehat, terhindar dari stunting, serta memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan MBG akan menjadi pondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan MBG di Sulawesi Tenggara saat ini didukung oleh 110 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. SPPG berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan makanan bergizi tersaji dengan standar kualitas yang terjaga. Pemerintah melalui BGN Sultra terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SPPG agar program berjalan tepat sasaran.

Rifani menekankan bahwa BGN Sultra terbuka terhadap evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak hanya kepada siswa penerima manfaat langsung, tetapi juga kepada anak-anak di luar program yang ikut merasakan manfaat. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program sekaligus memperluas jangkauannya.

Kesadaran akan tantangan mewujudkan generasi emas mendorong BGN Sultra untuk terus meningkatkan efektivitas program. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penyediaan gizi melalui MBG selalu diarahkan agar memberi dampak jangka panjang. Anak-anak yang memperoleh makanan sehat dan bergizi di sekolah diharapkan tumbuh menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan global.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, asupan gizi yang baik tidak hanya menopang kesehatan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai pendorong daya pikir dan kreativitas anak bangsa. Lebih jauh lagi, ia menilai kualitas gizi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

MBG juga tidak berdiri sendiri. Program ini ditopang oleh dua inisiatif strategis lain, yakni Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat. Cek Kesehatan Gratis diberikan untuk memastikan anak-anak, mulai dari balita hingga siswa sekolah menengah, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara rutin. Sementara itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai wadah untuk mengangkat harkat martabat keluarga miskin melalui pendidikan. Ketiga program ini—MBG, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat—ibarat trisula pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Keterpaduan program tersebut menegaskan bahwa pemerintah melihat pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif. Pemenuhan gizi melalui MBG, pemeriksaan kesehatan melalui layanan gratis, serta pendidikan yang terjangkau menjadi kombinasi yang saling melengkapi. Tujuannya jelas: menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan MBG memperlihatkan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan jangka panjang. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak sejak usia sekolah, program ini diyakini dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat produktivitas ekonomi.

Menuju 2045, ketika Indonesia menargetkan menjadi salah satu kekuatan besar dunia, fondasi sumber daya manusia yang kuat menjadi kunci utama. MBG adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan besar tersebut. Dengan asupan gizi yang baik, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi tenaga kerja terampil, pemimpin yang visioner, serta warga negara yang mampu bersaing di tingkat global.

Melalui evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan dukungan masyarakat, program MBG diharapkan terus berkembang dengan kualitas yang semakin baik. Pemerintah menaruh perhatian besar agar setiap anak mendapatkan manfaat nyata dari program ini. Dengan langkah yang konsisten, MBG benar-benar menjadi penopang kesehatan anak-anak bangsa menuju terwujudnya Generasi Emas 2045.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Lilis Rabbani )*

Pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan strategis terus digulirkan untuk memastikan jutaan pelaku usaha kecil dapat bertahan, tumbuh, dan naik kelas, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa program pembangunan tiga juta rumah yang saat ini dijalankan pemerintah bukan sekadar menghadirkan hunian layak, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi baru. Menurutnya, rantai nilai usaha yang muncul dari proyek tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang menengah, penyedia material yang sebagian besar berasal dari UMKM, hingga pedagang kecil yang menghidupkan kawasan sekitar perumahan. Ia menyebut terdapat lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan yang siap terlibat langsung.

Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun dengan bunga rendah berkat subsidi dari negara. Skema ini memberi kesempatan bagi pengusaha kecil di sektor perumahan untuk mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau. Maman menilai, keberhasilan program akan memberikan manfaat ganda: membantu masyarakat memperoleh rumah, sekaligus memperluas peluang bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menyoroti peran vital sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, UMKM terbukti mampu menopang ekonomi daerah ketika banyak sektor lain mengalami kontraksi. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif berkat kekuatan UMKM, sementara di banyak daerah lain kondisi ekonomi justru terpuruk.

Tito menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pemberdayaan UMKM harus dijadikan prioritas. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga perlu mendorong sumber pendapatan asli daerah melalui penguatan UMKM.

Tito juga menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan, karena hanya dengan cara itu daerah bisa membaca peluang, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan menghidupkan swasta lokal. Menurutnya, daerah yang maju adalah daerah di mana UMKM dan dunia usaha tumbuh secara dinamis.

Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga datang dari lembaga keuangan. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan komitmennya dengan menyelenggarakan program KriyativePreneur 2025 di Yogyakarta. Program ini berfokus pada sektor kriya yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi daerah, tetapi juga menjaga warisan budaya bangsa.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Krisna Johan, menjelaskan bahwa melalui pelatihan intensif, pendampingan, hingga strategi pengembangan pasar, pihaknya ingin mencetak wirausaha kriya yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Krisna optimistis bahwa pendampingan yang tepat akan membantu UMKM kriya naik kelas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menyediakan peta jalan dan jejaring strategis agar UMKM dapat bertahan sekaligus berkembang.

Upaya berlapis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan tersebut memperlihatkan sinergi yang semakin kuat dalam memberdayakan UMKM. Dengan dukungan kebijakan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas, UMKM diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global. Pemberdayaan UMKM kini bukan hanya agenda sektoral, melainkan bagian integral dari pembangunan nasional yang menentukan arah kemandirian ekonomi bangsa.

Komitmen pemberdayaan UMKM juga terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor strategis. Instruksi Presiden tentang percepatan belanja produk dalam negeri terus diperkuat agar UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Dengan begitu, produk lokal tidak hanya menjadi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan logistik, maupun kebutuhan konsumsi masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar bagi UMKM, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor juga menjadi strategi penting. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghadirkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan UMKM. Melalui dukungan akademisi, pelaku usaha kecil dapat mengakses teknologi tepat guna, desain produk kreatif, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, sekaligus membantu UMKM menembus pasar internasional dengan standar yang lebih tinggi.

Tidak kalah penting, program pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam sektor UMKM juga menjadi prioritas. Keduanya dipandang sebagai motor baru dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Perempuan yang terlibat aktif dalam UMKM terbukti mampu menopang perekonomian keluarga, sementara pemuda diharapkan membawa semangat inovasi dan keberanian berwirausaha. Dukungan khusus, seperti akses pelatihan, mentoring, hingga pembiayaan berbasis kelompok, terus dikembangkan untuk mendorong kontribusi dua segmen penting ini.

Dengan berbagai upaya tersebut, arah pembangunan nasional semakin jelas: UMKM ditempatkan sebagai ujung tombak perekonomian yang inklusif. Pemerintah bersama dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas masyarakat berkomitmen menghadirkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi UMKM.

Sinergi semua pihak ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata hingga ke tingkat daerah. Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga jalan menuju kemandirian bangsa.

)* Pemerhati Dunia Ekonomi

Oleh: Wahyudi Tama )*

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan, fasilitasi perbankan, serta dukungan standardisasi dijalankan secara terpadu untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa negara memberikan perhatian khusus pada aspek perpajakan bagi usaha kecil. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memungut pajak dari pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang membebaskan usaha kecil dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Menurut Maman, langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha pada tahap awal serta menciptakan ruang agar mereka dapat berkembang lebih cepat. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar keringanan fiskal, tetapi juga afirmasi nyata bahwa negara ingin melindungi UMKM dan menjadikannya fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peran UMKM memang sangat vital. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 menunjukkan jumlah UMKM mencapai lebih dari 64,2 juta unit, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini menyerap lebih dari 123 juta tenaga kerja, setara dengan 97 persen total pekerja nasional. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa memperkuat daya saing UMKM sama artinya dengan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat luas.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya konsisten mendorong UMKM naik kelas melalui program Bakti BCA. Salah satu langkah nyata diwujudkan dalam kegiatan business matching antara 37 UMKM binaan dengan pembeli potensial dari Jerman, Go Asia. Program ini difokuskan pada kategori produk makanan dan minuman agar UMKM semakin siap menembus pasar Eropa.

Widodo menilai kegiatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pelaku usaha sekaligus memperluas jaringan pasar internasional. Ia menambahkan, selain mempertemukan UMKM dengan pembeli, BCA juga menyediakan workshop dan fasilitasi sertifikasi. Upaya tersebut bertujuan agar UMKM binaan memiliki kapasitas lebih baik dan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

Peningkatan daya saing UMKM juga diperkuat dari sisi kualitas produk. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sugeng Raharjo, menjelaskan bahwa lembaganya mendukung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK, yang memberikan hak penggunaan tanda SNI bagi usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah.

Sugeng menjelaskan, integrasi SNI ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) memudahkan pelaku usaha yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memperoleh hak tersebut. Dengan cara ini, UMKM memiliki akses lebih sederhana terhadap standar nasional, sehingga bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Langkah pemerintah bersama perbankan dan lembaga standardisasi menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Negara berusaha memastikan agar UMKM mendapat perlindungan di tahap awal, kemudahan dalam akses pasar, serta dukungan kualitas produk. Seluruhnya bermuara pada tujuan agar UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak daya saing nasional di kancah internasional.

Dengan strategi menyeluruh yang melibatkan kementerian, lembaga keuangan, dan badan standardisasi, komitmen pemerintah untuk menaikkan daya saing UMKM semakin jelas. Dukungan ini menjadi pondasi penting agar jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia bisa terus tumbuh, memperkuat ekonomi keluarga, serta membawa produk lokal berkualitas menembus pasar global.

Pemerintah juga menyadari bahwa penguatan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada aspek fiskal, perbankan, maupun standardisasi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, berbagai program transformasi digital terus diperluas, mulai dari pelatihan e-commerce, literasi keuangan digital, hingga fasilitasi kerja sama dengan marketplace besar.

Kehadiran teknologi diyakini mampu memperluas jangkauan pemasaran, menghubungkan UMKM dengan konsumen global, serta menekan biaya operasional. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, upaya meningkatkan akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi pemerintah. Skema ini tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendorong UMKM masuk ke ekosistem keuangan formal sehingga lebih siap berkembang. Pemerintah menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan modal agar bantuan tidak disalahgunakan. Dengan tata kelola yang baik, UMKM dapat membangun rekam jejak kredit yang positif dan membuka peluang memperoleh pembiayaan lebih besar di masa depan.

Ke depan, sinergi lintas sektor akan semakin ditingkatkan untuk memastikan UMKM tidak hanya naik kelas, tetapi juga mampu bertahan menghadapi tantangan global seperti persaingan produk impor dan fluktuasi ekonomi dunia. Dengan kombinasi kebijakan afirmatif, dukungan pembiayaan, fasilitasi pasar, standardisasi, serta digitalisasi, UMKM Indonesia diyakini mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional sekaligus pemain penting di pasar internasional.

)* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan dua skema pembiayaan utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi pemerintah serta pembiayaan alternatif di luar KUR.

Maman mengingatkan pentingnya pengelolaan dana secara disiplin. “Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyalahgunaan modal justru bisa memperburuk catatan kredit di SLIK OJK sehingga menghambat UMKM naik kelas.

Selain KUR, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai jaminan pinjaman.

Dukungan ini diperkuat dengan kerja sama bersama Baznas, PT Pegadaian, PNM, dan Bank BJB.

“Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan,” kata Maman.

Upaya serupa dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui program “Berdaya Bersama” bersama Loid Ventures.

Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan program ini dirancang untuk memberikan inkubasi intensif.

“Tugas kami bukan hanya memberi pelatihan, tapi membuka pintu konkret: pintu modal dan pintu pasar,” ujarnya.

Program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, menghadirkan kurikulum terstruktur, pendampingan dari CEO dan praktisi industri, serta kesempatan bagi sepuluh UMKM terbaik untuk memperoleh dukungan pendanaan awal.

Data pemerintah menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, dan menopang 15,7 persen ekspor Indonesia.

Government Relations Specialist Loid Ventures, Tanti Senjaya, menegaskan komitmen pihaknya mendukung ekosistem usaha nasional.

“Dengan pendekatan end-to-end yang mencakup edukasi, fasilitas, dan permodalan, kami berharap inisiatif ini memberi dampak nyata serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Program ini diharapkan mampu mencetak UMKM yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar, terutama di era digitalisasi.

Melalui transformasi digital, pelaku usaha kecil bisa memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas, agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan.