Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama ekonomi inklusif. Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM dipandang bukan hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penguatan data berbasis digital untuk mendorong UMKM naik kelas.

“UMKM harus terdata dengan baik melalui sistem digitalisasi. Pemerintah menekankan pentingnya data UMKM yang jumlahnya lebih dari 50 juta sebagai basis, karena yang utama bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga kuat, maka ekonomi nasional pun lebih terjamin,” ujarnya.

Selain memperkuat data, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis.

Airlangga menambahkan, transformasi digital turut menjadi penopang pertumbuhan, salah satunya lewat pemanfaatan digital payment yang digunakan oleh UMKM binaan SRC.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga menjadikan keberlanjutan UMKM di ruang digital sebagai prioritas. Wakil Menteri, Nezar Patria, menegaskan jika ekosistem digital harus sehat dan aman agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kita akan membangun komunikasi dan memahami adanya kebutuhan UMKM serta kegiatan masyarakat yang menggunakan platform digital. Fitur-fitur yang ada dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi,” jelas Nezar.

Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan masyarakat di ruang digital.

Dari sisi perbankan, Bank Mandiri memperkuat dukungan bagi UMKM melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 55 triliun dari Kementerian Keuangan.

Direktur Corporate Banking, M. Rizaldi, mengatakan, “Penempatan dana ini memperkuat likuiditas serta kapasitas pembiayaan Bank Mandiri untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah, terutama UMKM.”

Ia menambahkan, kredit ke segmen UMKM mencatat pertumbuhan 12,6% secara tahunan pada kuartal II 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Penyaluran juga diarahkan ke sektor produktif, seperti perdagangan, industri padat karya, dan makanan-minuman.

Dengan kolaborasi kebijakan pemerintah, dukungan perbankan, dan transformasi digital, UMKM diyakini semakin siap menjadi motor ekonomi inklusif yang memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melangkah nyata dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan buruh dan masyarakat pada Agustus–September 2025.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan disiapkan sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengarkan suara buruh sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh kini sudah masuk mekanisme pemerintah.

Menurutnya, usulan kenaikan upah minimum menjadi isu krusial yang tengah dikaji.

“Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya. Artinya, mekanismenya itu dimulai dari kajian-kajian yang dilakukan. Kemudian kajian itu harus meaningful participation,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan penyesuaian upah akan melalui forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

“Kami akan bawa ke LKS Tripnas. Masukan dari buruh, pengusaha, maupun akademisi semua akan dipertimbangkan. Jadi prosesnya masih berjalan dan sedang dipertajam,” jelasnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menekankan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam membenahi regulasi ketenagakerjaan.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja, namun tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha,” ungkapnya.

“Kami akan terus berdialog dengan buruh dan pengusaha untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak,” jelas Irma.

Irma menambahkan, partisipasi aktif serikat buruh dalam pembahasan undang-undang menjadi kunci agar regulasi yang lahir benar-benar adil dan mengakomodasi kebutuhan bersama.

Menurutnya, dengan pekerja yang sejahtera dan dilindungi hak-haknya, produktivitas akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah konkret pemerintah yang telah dimulai, seperti kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6,5 persen pada 2025, pemberian bantuan tunai bagi korban PHK, hingga rencana pengkajian sistem outsourcing, menjadi bukti bahwa suara buruh tidak diabaikan.

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” telah menjadi pemicu kuat untuk memperkuat komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja serta menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. (*)

JAKARTA — Pemerintah terus meneguhkan komitmen kuat untuk menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam berbagai kebijakan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah nyata tersebut ditempuh untuk menjawab seluruh aspirasi yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”, hasil dari gelombang unjuk rasa buruh dan masyarakat sipil pada Agustus–September 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menilai bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang telah berlangsung tersebut menjadi bukti konkret dari bagaimana keseriusan pemerintah.

“Strukturnya akan diisi oleh akademisi, pimpinan buruh, juga unsur pemerintah,” katanya.

“Semua akan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan buruh: perumahan, jaminan sosial, PHK, hingga kesejahteraan masyarakat. Semua ada di situ,” ujar Andi.

Ia menambahkan bahwa DKBN akan diberikan legitimasi hingga setingkat kementerian agar mampu memberikan masukan secara langsung kepada Presiden mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia.

“Maksud Presiden sangat baik, supaya Dewan Kesejahteraan Buruh punya legitimasi secara konstitusi, berdialog, berdiskusi, dan memberi masukan langsung dalam kebijakan negara,” tegasnya.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai bahwa DKBN sebagai penguatan lebih lanjut dari forum LKS Bipartit. Menurutnya, perbedaan utama dari keduanya terletak pada legitimasi.

“Saya rasa sebenarnya sudah ada LKS [Bipartit]. Itu juga berada di bawah undang-undang langsung dan pimpinannya diangkat oleh presiden,” ucapnya.

“Namun, DKBN akan setara dengan kementerian, sehingga lebih kuat dalam mengawal kepentingan buruh,” jelas Jumhur.

Pemerintah juga telah memperkuat perlindungan buruh melalui kebijakan yang konkret, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang jaminan bagi korban PHK hingga kajian penghapusan sistem outsourcing.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmennya sejak peringatan Hari Buruh 2025, dengan turut melibatkan serikat pekerja dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memastikan bahwa seluruh aspirasi buruh tidak diabaikan.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pemenuhan aspirasi dilakukan bertahap.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” tambahnya.

Dengan dialog terbuka dan pembentukan lembaga khusus, pemerintah memperlihatkan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya slogan, melainkan prioritas nyata dalam pembangunan nasional. (*)

Oleh: Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan dan hak-hak dari para buruh dengan berbagai langkah nyata yang menjawab tuntutan publik. Aksi massa pada Mei 2025 dan gelombang demonstrasi berikutnya menyoroti 17+8 aspirasi rakyat yang sebagian besar datang dari kelompok buruh.

Aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi daftar tuntutan, melainkan cerminan keresahan terhadap sistem ketenagakerjaan yang dinilai masih belum adil. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan momentum itu sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Gelombang tuntutan 17+8 menghadirkan sejumlah isu penting: penghapusan sistem outsourcing, percepatan realisasi upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pembentukan satuan tugas pencegahan PHK. Di tengah desakan tersebut, pemerintah memilih jalan dialog dan perumusan kebijakan konkret agar aspirasi buruh tidak sekadar didengar, tetapi benar-benar diakomodasi.

Pemerintah menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang menghadirkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Regulasi itu menjamin korban PHK menerima 60 persen dari gaji selama enam bulan, sekaligus menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan baru.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 terkait subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 yang mempermudah akses klaim layanan BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut menandakan langkah sistematis pemerintah dalam menjawab keresahan buruh.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tantangan global memaksa pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif. Ia menekankan setiap regulasi harus membawa dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Luhut memandang deregulasi sebagai kunci agar sektor padat karya bergerak dinamis. Pandangan itu menunjukkan bagaimana pemerintah tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan, tetapi juga mendorong penciptaan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Langkah korektif juga dilakukan di parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa lembaganya menindaklanjuti serius aspirasi publik melalui keputusan konkret.

DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak Agustus 2025, sekaligus memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Pemangkasan sejumlah fasilitas anggota DPR dilakukan untuk merespons langsung tuntutan rakyat.

Menurut Dasco, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi publik bukan hanya didengar, tetapi juga direspons dengan langkah nyata. DPR sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi.

Komitmen pemerintah terhadap buruh semakin nyata dengan inisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden Prabowo menegaskan lembaga baru itu akan diberi legitimasi setingkat kementerian agar mampu menjadi mitra strategis dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, memandang pembentukan DKBN sebagai langkah besar yang akan memperkuat dialog antara buruh, akademisi, dan pemerintah. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut akan membentuk Satgas PHK untuk merespons gelombang pemutusan hubungan kerja yang marak di berbagai sektor industri.

Menurut Andi Gani, struktur DKBN memungkinkan aspirasi buruh terkait perumahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lebih terjamin. Ia menilai legitimasi kelembagaan setingkat kementerian memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menempatkan isu buruh di garis depan pembangunan nasional. Pendapat itu sejalan dengan harapan publik yang selama ini menginginkan forum resmi dengan kapasitas besar dalam memengaruhi kebijakan negara.

Pemerintah juga menunjukkan konsistensi dengan janji kampanye Presiden Prabowo. Dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT, penghapusan sistem outsourcing, serta pengakuan terhadap Marsinah sebagai pahlawan menjadi bukti kesungguhan politik untuk mengakui peran buruh dalam perjalanan bangsa.

Selain itu, komitmen mencegah kriminalisasi demonstran dan membuka ruang bagi tim investigasi independen menandai sikap pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi serta kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

Program ekonomi nasional turut diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja. Paket Ekonomi 2025 dirancang untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru dengan strategi prioritas di sektor pertanian, hilirisasi industri, ekonomi kreatif, transformasi digital, dan penguatan UMKM. Kebijakan itu tidak hanya bertujuan memperbesar kapasitas produksi nasional, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi buruh di berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah memperlihatkan pola pendekatan ganda: perlindungan buruh dari risiko PHK dan upaya memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Strategi tersebut tidak hanya menjawab tuntutan 17+8 secara parsial, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kesejahteraan buruh.

Aspirasi publik selalu hadir dalam dinamika sosial politik. Namun, jawaban yang diberikan pemerintah kali ini memperlihatkan kesungguhan untuk menempatkan buruh sebagai pilar penting pembangunan nasional. Penguatan regulasi, pembentukan lembaga khusus, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah nyata dalam memastikan buruh mendapatkan haknya secara adil.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, komitmen itu menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang berani menjawab aspirasi rakyat dengan kebijakan konkret. Menjawab 17+8 bukan sekadar memenuhi tuntutan sesaat, melainkan meneguhkan arah baru politik ketenagakerjaan yang menempatkan perlindungan dan hak buruh di pusat pembangunan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Cut Meutia Rizky Utami )*

Seluruh jajaran aparat keamanan dari personel TNI dan Polri terus menunjukkan soliditasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai momentum terjadinya dinamika politik dan sosial belakangan ini, kedua institusi itu hadir untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka semua dengan aman dan tertib.

Keberhasilan menjaga stabilitas saat gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah menjadi bukti yang sangat nyata bahwa memang sinergi antara TNI-Polri bukan hanya sekadar jargon saja, melainkan merupakan praktik nyata dalam melindungi iklim dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Soliditas antara TNI dan Polri menjadi fondasi utama dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Polri berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara TNI berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Dua tugas pokok tersebut saling berpadu saat menghadapi situasi dinamis pada lingkup sosial dan politik yang menuntut kolaborasi antar aparat keamanan. Patroli gabungan, pengamanan objek vital, hingga pengawalan aksi unjuk rasa yang sudah dilaksanakan selama ini telah memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen bersama agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengekspresikan berbagai pendapatnya tanpa adanya rasa takut akan kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi dan berpotensi mengancam mereka.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi sejatinya adalah hak bagi setiap warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Namun ia menekankan bahwa hak itu tetap harus terus dijalankan dengan cara yang damai dan tanpa merusak fasilitas publik.

Aspirasi yang murni wajib dihormati, tetapi tindakan anarkis, provokasi, bahkan upaya makar tidak boleh dibiarkan karena hanya akan merusak esensi demokrasi. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi arahan bagi aparat keamanan untuk bersikap persuasif, humanis, tetapi tetap tegas ketika menghadapi pelanggaran hukum.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Baginya, unjuk rasa tidak boleh menjadi jalan menuju kekacauan. Pemerintah melalui aparat keamanan telah diinstruksikan untuk menjaga fasilitas umum, melindungi warga yang tidak terlibat, serta bertindak sesuai aturan hukum.

Selain itu, pemerintah berupaya membangun dialog nasional dengan mahasiswa, organisasi sipil, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi terserap dengan baik. Pendekatan dialogis itu diharapkan mampu meredam gejolak sosial sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia, Fikri, juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib dan bermartabat. Ia menilai segala bentuk vandalisme, anarkisme, atau upaya membenturkan rakyat dengan aparat hanyalah tindakan yang merugikan.

Menurutnya, demokrasi justru semakin kokoh bila kritik disampaikan secara beradab. Ia menaruh keyakinan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melahirkan solusi konkret untuk menjawab keresahan masyarakat. Pandangan itu mencerminkan suara kelompok sipil yang mendukung jalannya demokrasi sehat tanpa kekerasan.

Kolaborasi antara TNI dan Polri selama beberapa bulan terakhir juga ditunjukkan melalui pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta, Surakarta, dan Lampung. Personel gabungan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mencegah potensi provokasi.

Setelah demonstrasi berakhir, patroli skala besar digelar untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa aparat tidak sekadar mengamankan momentum, melainkan memastikan kehidupan sosial kembali normal.

Sinergi kedua institusi juga mendapat apresiasi karena terus menjaga netralitas pada momentum demokrasi, seperti pemilihan umum maupun pilkada. Netralitas menjadi syarat mutlak agar masyarakat percaya bahwa demokrasi berjalan adil.

Upaya pengamanan yang profesional serta keterbukaan terhadap kritik publik menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya hadir sebagai pengendali keamanan, melainkan juga mitra rakyat dalam menjaga demokrasi.

Meski begitu, tantangan tidak sedikit. Masih muncul kasus anarkis yang berusaha memanfaatkan ruang unjuk rasa. Bahkan, penyebaran hoaks di media sosial kerap memicu keresahan yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Situasi ini menuntut aparat untuk terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Edukasi publik mengenai pentingnya aksi damai menjadi bagian dari upaya mencegah provokasi. Kehadiran media kredibel sangat dibutuhkan untuk meluruskan informasi agar publik tidak terjebak dalam narasi menyesatkan.

Publik pun memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban saat aksi berlangsung menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Unjuk rasa yang berjalan damai dan tertib memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia mampu menyalurkan aspirasi tanpa harus merusak atau menimbulkan kekerasan. Masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, hingga media merupakan elemen yang saling berkaitan dalam membangun demokrasi yang sehat.

TNI dan Polri kini dihadapkan pada tugas menjaga soliditas agar tidak terpecah oleh isu-isu adu domba. Instruksi Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum terhadap setiap bentuk provokasi menjadi peringatan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama. Dengan kerja sama yang kuat, aparat dapat menutup ruang gerak pihak-pihak yang ingin mengacaukan tatanan sosial.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh bila sinergi TNI-Polri berjalan harmonis dan masyarakat berkomitmen menjaga aksi damai. Kebersamaan semua pihak menjadi benteng utama menghadapi tantangan demokrasi modern. Aksi damai masyarakat bukan hanya simbol kedewasaan, tetapi juga harapan bersama untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia tetap kokoh, beradab, dan bermartabat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

JAKARTA — Soliditas antara seluruh jajaran aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin terlihat secara nyata dalam menjaga ketertiban di tengah dinamika politik nasional yang terjadi.

Kolaborasi antar kedua institusi keamanan tersebut memastikan demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa sinergitas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas bangsa.

“Kami bersama Polri akan selalu berada di garis terdepan untuk melindungi rakyat dari provokasi maupun upaya yang merusak kedamaian,” katanya.

“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam isu adu domba yang hanya merugikan kepentingan bangsa,” ujar Panglima TNI tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa soliditas aparat bukan sebatas slogan, melainkan wujud nyata komitmen bersama.

“Soliditas ini bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata. Setiap ancaman terhadap stabilitas publik akan kami tangani bersama,” ucapnya.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan,” ungkap Kapolri.

Sinergi yang kokoh tersebut tampak dalam berbagai momentum, termasuk pengamanan aksi unjuk rasa pada September 2025.

Aparat TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa gesekan.

Keberhasilan menjaga demonstrasi tetap damai sekaligus menunjukkan bahwa aparat tidak menghalangi kebebasan berpendapat, melainkan mengawal agar hak konstitusional itu berjalan tertib.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat,” jelasnya.

“Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan biadab,” ujar Koordinator ASRI itu.

Fikri menambahkan bahwa demokrasi semakin kokoh jika aspirasi disampaikan secara beradab.

Ia menyampaikan keyakinan bahwa kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menghadirkan solusi konkret bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat.

Soliditas TNI-Polri bersama masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia mampu berjalan dinamis tanpa harus jatuh ke dalam anarkisme.

Demonstrasi yang damai menjadi wujud nyata kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi sekaligus simbol persatuan untuk menjaga masa depan Indonesia yang aman dan maju. (*)

JAKARTA — Sinergi kokoh antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terbukti mampu memainkan peran yang penting dalam menciptakan situasi kondusif di tengah terjadinya dinamika demokrasi di Indonesia.

Aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai di sejumlah daerah memperlihatkan secara nyata bahwa soliditas aparat keamanan memang menjadi pondasi yang nyata bagi terjaganya stabilitas nasional.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui komando kewilayahan sudah sangat siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian serta pemerintah daerah.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kehadiran aparat di lapangan merupakan hal yang sangat vital untuk semakin memastikan keamanan tetap terjaga.

Senada, Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, juga menekankan bagaimana pentingnya kekompakan yang terjalin diantara seluruh aparat keamanan.

“Jangan pecah belah TNI-Polri. Dukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia kuat, Indonesia maju,” tegasnya.

Neville mengingatkan agar masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi oleh isu-isu yang bisa saja berpotensi semakin memecah belah bangsa, terutama melalui platform media sosial yang sangat banyak penyebaran informasi tidak terkendali di sana, seperti saat ini.

Menurutnya, persatuan rakyat bersama TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu, demo damai yang digelar Gerakan Bersama Indonesia Damai di kawasan Monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat, juga meneguhkan semangat kebersamaan.

“Kami hadir dengan penuh kesadaran, menegaskan tekad bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan dalam keadaan damai kepada generasi penerus,” kata salah satu orator di lokasi.

Massa aksi menyampaikan lima komitmen, termasuk menjaga persatuan bangsa, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Serangkaian demonstrasi damai tersebut menjadi bukti konkret bahwa kehadiran TNI-Polri yang solid mampu menjaga aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan kerusuhan.

Kolaborasi aparat dengan pendekatan humanis menjadikan demokrasi tidak hanya dinamis, tetapi juga tertib dan bermartabat.

Soliditas TNI-Polri sekaligus mencerminkan keberhasilan sinergi keamanan nasional dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Jakarta, Pasca kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia beberapa waktu lalu, ruang publik digital (media sosial) dibanjiri beragam informasi yang berisi ajakan demonstrasi ke Jakarta. Informasi-informasi tersebut berpotensi hoaks maupun disinformasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi ke Jakarta yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, seperti di WhatsApp. Ditambahkannya bahwa isu di Medsos tersebut tidak benar (hoaks).

“Masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo juga menekankan, publik harus selalu menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegas Trunoyudo.

Senada, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho meminta warga untuk mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang digital (Medsos). Hoaks mengenai ajakan demonstrasi ke Jakarta, dan represi aparat yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan bisa memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan. Warga agar mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang publik digital,” ujar Septiaji.

Sementara itu, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks dan disinformasi yang marak beredar pasca-aksi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius di Surabaya.

Menurutnya, potensi hoaks dan disinformasi sangat mungkin muncul, yang justru dapat memperkeruh keadaan apabila masyarakat tidak cermat dalam menyikapi kabar di media sosial. Di sisi lain publik semakin mampu memilah mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan.

“Banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan, serta menguatkannya dengan berbagai data dan analisis,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memgatakan kehadiran Presiden Prabowo di China merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping. Tentunya undangam tersebut bukan undangan biasa melainkan suatu kehormatan diplomatik.

Hal tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi saat ditanyakan awak media di Jakarta terkait kehadiran Presiden Prabowo di China.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan Presiden untuk berangkat ke China sudah terencana sebelumnya dan juga mempertimbangkan dinamika situasi dalam negeri beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, aparat kepolisian, TNI, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah yang telah cepat bersinergi menjaga persatuan dan ketertiban sehingga kondisi nasional berangsur pulih.

“Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk berangkat dan akan secepatnya kembali ke tanah air,” jelas Prasetyo.

Kehadiran Presiden Prabowo pada parade militer di Beijing diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok serta membuka ruang dialog dengan pemimpin negara lain di kancah internasional.

Sementara itu, Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di China menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan”, tandasnya.

Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Ia menambahkan Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Hubungan kerja sama benar-benar win-win dengan China dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” tuturnya.

.

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Beijing, China, bukan sekadar menghadiri parade militer peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China, melainkan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dengan negara-negara besar.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, mengatakan bahwa Keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Dirinya juga menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” kata Trubus.

Menurutnya, posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut, kehadiran Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” kata Dinna.

Disisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tutur Prasetyo.

Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping.

Prasetyo juga menyebut bahwa Presiden terus memantau situasi di Indonesia dan menerima laporan dari seluruh pejabat terkait.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebut, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

“Masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” kata Teddy.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda penting Presiden dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia. [RWA]