JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan yang menyasar siswa, ibu hamil, dan balita tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan memperketat standar operasional program MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“BGN bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu,” ujar Dadan.

Dadan menegaskan, setiap dapur SPPG wajib menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari sistem pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperketat pengawasan MBG. Dalam rapat koordinasi bersama BGN di GOR Jatidiri, Semarang, ia menegaskan keamanan pangan tidak boleh ditawar.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural yang harus kita jaga,” tuturnya di hadapan lebih dari 4.000 peserta rapat yang terdiri atas bupati, wali kota, dan mitra SPPG.

Luthfi meminta seluruh kepala daerah aktif meninjau dapur MBG dan memastikan keterbukaan pengawasan. Pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan seluruh dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.

Sementara itu, di Sumedang, Wakil Bupati, M. Fajar Aldila menyoroti pentingnya menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana MBG. Ia juga meminta agar bahan baku makanan diawasi ketat dan setiap dapur mengunggah dokumentasi kegiatan ke situs resmi Pemda demi transparansi.

“Mayoritas tenaga dapur adalah perempuan yang bekerja sejak dini hari. Jika kelelahan, risiko human error tinggi. Jadi, kondisi kesehatan mereka harus dipantau,” ujarnya.

Dengan pengawasan terpadu lintas sektor dan partisipasi aktif pemerintah daerah, program MBG diharapkan terus berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat diyakini menjadi kunci agar program prioritas nasional ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi generasi masa depan Indonesia.

(*/rls)

Oleh: Puteri Puspitasari*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini kian menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu terobosan sosial paling progresif di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Melalui pendekatan evaluasi menyeluruh dan intervensi cepat yang dilakukan pasca sejumlah insiden teknis di lapangan, Presiden Prabowo kembali membuktikan karakter kepemimpinan yang tanggap, tegas, dan berorientasi pada solusi nyata bagi rakyat. Langkah cepat yang ditempuh pemerintah bukan sekadar bentuk tanggung jawab, tetapi juga menjadi cerminan gaya kepemimpinan baru yang berani menghadapi persoalan dengan kepala dingin dan tindakan nyata.

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas perkembangan berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, serta Stimulus Ekonomi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan visi besar pemerintahan: membangun kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menilai bahwa setiap program negara, terlebih yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Karena itu, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem, memperjelas standar operasional, serta memastikan tidak ada celah yang dapat mengganggu jalannya program nasional ini. Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menilai evaluasi total dan payung hukum baru menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pelaksanaan MBG semakin optimal.

Program MBG sejatinya merupakan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh sejak dini. Lebih dari sekadar program makan gratis, MBG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), hingga Juni 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 5,2 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil dan menyusui. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal akibat kekurangan gizi.

Dampak positif program ini juga meluas ke sektor ekonomi rakyat. Dengan menggandeng UMKM, koperasi, petani, dan nelayan lokal sebagai penyedia bahan pangan, MBG telah menggerakkan rantai pasok di berbagai daerah. Dari dapur sekolah di pelosok hingga sentra produksi bahan pangan di desa-desa, denyut ekonomi rakyat kecil kini semakin terasa. MBG menjadi bukti nyata bahwa kebijakan sosial bisa berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini bukan hanya memberi makan anak bangsa, tetapi juga memberi kehidupan bagi pelaku ekonomi lokal.

Dalam menghadapi tantangan seperti insiden teknis di beberapa daerah, Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Alih-alih menyalahkan pihak tertentu, beliau justru segera mengambil langkah cepat: melakukan evaluasi total, memperkuat sertifikasi dapur penyedia, dan memperketat sistem pengawasan. Langkah-langkah korektif ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar reaktif terhadap masalah, tetapi mampu menjadikannya sebagai momentum pembelajaran dan perbaikan sistem yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, memuji langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo dalam merespons situasi tersebut. Menurutnya, tindakan korektif yang segera dilakukan pemerintah mencerminkan kepemimpinan yang tanggap dan progresif. Aldi menilai bahwa MBG bukan hanya program sosial biasa, melainkan policy breakthrough yang menyatukan tiga agenda besar pembangunan nasional: peningkatan gizi masyarakat, pemerataan ekonomi rakyat, dan penguatan sumber daya manusia. Ia juga menegaskan bahwa mempolitisasi persoalan teknis hanya akan mengaburkan manfaat besar dari program ini, yang sejatinya menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, Aldi menjelaskan bahwa setiap piring makanan bergizi yang tersaji di sekolah adalah hasil kerja kolektif ribuan tangan rakyat—dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri. Inilah bentuk nyata semangat gotong royong dalam pembangunan bangsa. MBG, katanya, adalah simbol bagaimana negara hadir secara konkret di meja makan anak-anak Indonesia. Program ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak berhenti pada janji, tetapi menepati komitmen moral terhadap masa depan generasi emas bangsa.

Langkah cepat Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi dan intervensi membuktikan bahwa MBG bukan sekadar proyek populis, tetapi kebijakan visioner yang didesain untuk jangka panjang. Dengan memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat manajemen dapur penyedia, dan menegakkan standar keamanan pangan nasional, pemerintah memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini adalah wujud nyata kepemimpinan yang berorientasi hasil, bukan retorika.

Program MBG kini menjadi simbol dari arah baru pembangunan sosial Indonesia: progresif, inklusif, dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan Presiden Prabowo, MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Dengan keberanian untuk melakukan evaluasi total, pemerintah menunjukkan bahwa koreksi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dalam memimpin dan komitmen untuk terus memperbaiki diri.

Dalam konteks inilah, Program MBG layak disebut sebagai terobosan progresif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjahit sinergi antara kesejahteraan rakyat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Setiap langkah korektif, setiap intervensi cepat, dan setiap perbaikan sistem yang dilakukan menunjukkan arah baru tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa besar popularitas, melainkan dari seberapa nyata hasil yang dirasakan oleh rakyat. Melalui evaluasi dan intervensi cepatnya, MBG kini berdiri sebagai simbol keberhasilan negara dalam membangun masa depan bangsa dari hal yang paling mendasar: memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan siap menggapai masa depan gemilang. Dengan visi yang jelas dan keberanian bertindak, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan, dan MBG adalah jalannya.

*Penulis merupakan Jurnalis Bidang Politik dan Pemerintahan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang menjadi sorotan dalam agenda pembangunan nasional. Program ini tidak sekadar kebijakan bantuan sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi. Melalui MBG, pemerintah berupaya mempercepat kemajuan bangsa dengan memperkuat fondasi utama pembangunan yaitu kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Pemerintah memahami bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional tidak akan berkelanjutan tanpa SDM yang sehat. Karena itu, program MBG dirancang bukan hanya untuk menekan angka stunting, melainkan juga untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses yang merata terhadap makanan bergizi, terutama di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dengan baik, berprestasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

Melalui MBG, pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi kepada pelajar sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan, dengan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang.

Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat kemajuan bangsa melalui investasi gizi generasi muda. MBG bukan sekadar program sosial melainkan instrumen percepatan pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Menurut Sahmin Madina, MBG adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Dampaknya langsung pada perkembangan kognitif anak, produktivitas, dan daya saing bangsa. Jika dijalankan dengan baik, MBG akan menjadi akselerator kemajuan Indonesia.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berhasil ditekan hingga 19,8 persen. Angka ini memperlihatkan arah kebijakan gizi nasional yang tepat.

Sementara itu, Prof. Fatma Lestari dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak di sekolah. Namun, fokus tidak hanya pada aspek ‘gratis’ dan ‘bergizi’, tapi juga pada keamanan pangan. Keamanan pangan adalah elemen krusial yang harus diperhatikan.

Prof. Fatma mengakui itikad baik pemerintah dalam menciptakan generasi emas melalui program MBG. Program MBG diharapkan dapat berjalan dengan baik, namun perlu diingat bahwa program ini tidak dapat berjalan sendiri. Program ini harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan (food safety) serta higiene pangan (food hygiene).

Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi penting agar seluruh tahapan mulai dari perencanaan menu, distribusi bahan pangan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan berjalan secara efektif dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dari implementasi MBG adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program ini bersumber dari produk lokal, termasuk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat sekitar. Dengan cara ini, MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.

Selain itu, keterlibatan dunia pendidikan menjadi kunci. Sekolah berperan aktif dalam mendukung edukasi gizi kepada siswa, guru, dan orang tua. Anak-anak tidak hanya diberi makan bergizi, tetapi juga diajarkan pentingnya pola makan sehat dan kebersihan. Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat membentuk perubahan perilaku jangka panjang, di mana generasi muda tumbuh menjadi individu yang sadar akan pentingnya gizi bagi kualitas hidup.

Efek domino dari program MBG sangat luas. Dari sisi sosial, MBG memperkuat semangat gotong royong di masyarakat. Banyak kelompok masyarakat, mulai dari organisasi wanita, koperasi sekolah, hingga pelaku UMKM kuliner, ikut terlibat dalam penyediaan makanan sehat bagi siswa. Ini menciptakan ekosistem baru yang produktif dan kolaboratif.

Dari sisi ekonomi, MBG menjadi stimulus bagi sektor pangan lokal. Permintaan terhadap bahan makanan seperti beras, telur, sayur, ikan, dan buah meningkat, sehingga petani dan nelayan mendapatkan pasar yang lebih stabil. Dengan demikian, program ini turut memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil.

Selain itu, MBG mendorong inovasi teknologi pangan dan logistik. Beberapa daerah mulai mengembangkan sistem digital untuk memantau distribusi makanan, memastikan higienitas, dan mengontrol kualitas gizi. Inovasi semacam ini memperkuat transparansi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam keberhasilan MBG. Orang tua, guru, dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam memantau dan memberikan umpan balik terhadap kualitas makanan dan pelaksanaan program di sekolah. Dengan dukungan dan keterlibatan semua pihak, MBG dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia sebagai aset utama bangsa. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, pemerintah sesungguhnya sedang menanam benih kemajuan jangka panjang.

Melalui MBG, Indonesia sedang membangun generasi penerus yang kuat, berkarakter, dan berdaya saing global. Program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan langkah strategis dalam mempercepat kemajuan bangsa. Dengan sinergi seluruh elemen yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, MBG diharapkan menjadi salah satu tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, di mana kemakmuran, kesehatan, dan kecerdasan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA — Produksi dan stok beras nasional terus menunjukkan perbaikan yang kian signifikan, hal tersebut merupakan sebuah capaian luar biasa yang menegaskan bahwa Indonesia menjadi semakin dekat pada kemandirian pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras periode Januari–Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, meningkat 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara stok beras nasional pada Agustus 2025 dilaporkan menembus 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional saat ini terus membaik.

Saat meninjau Pasar Palembang Jaya Km 5, Sumatera Selatan, ia menyaksikan harga bahan pokok stabil bahkan ada yang turun.

“Kami pantau bersama Pak Mendagri, kami kolaborasi untuk menstabilkan harga. Yang terjadi adalah inflasi turun 2,37 menjadi 2,31,” ungkapnya.

“Ini jadi salah satu indikasi bahwa pangan kita sudah mulai stabil,” kata Amran.

Ia menambahkan, pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besaran dengan 1,3 juta ton beras agar masyarakat lebih mudah mengakses pangan murah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sangat membantu rakyat.

“Beras SPHP ini bukan hanya murah, tapi juga kualitasnya bagus. Bulog menjual dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, dengan SPHP yang digencarkan Bulog, harga beras bisa kembali terkendali sehingga masyarakat tetap tenang.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah bagian dari kedaulatan negara.

“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah bekerja keras membuka jutaan hektare sawah baru, menyalurkan pupuk langsung ke petani, serta meningkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI,” tegasnya.

Perbaikan produksi dan stok beras bukan hanya menekan ketergantungan pada impor, tetapi juga menjamin stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan tren positif tersebut, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih kemandirian pangan, menjadikan swasembada bukan lagi wacana, melainkan kenyataan. (*)

JAKARTA – Ketahanan pangan nasional terus terjaga berkat program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan yang kini bukan lagi hanya sekadar wacana saja, melainkan sudah menjadi kenyataan.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan berkat program tersebut, menjadikan produksi beras dalam negeri mampu menunjukkan tren positif dengan proyeksi surplus hingga sebanyak 2,8 juta ton pada Juli 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Surplus tersebut jelas semakin mempertegas bagaimana capaian pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan sejatinya merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan.

“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” kata Presiden dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR.

Ia menekankan, pemerintah bekerja keras membuka jutaan hektare sawah baru, menyalurkan pupuk langsung ke petani, hingga meningkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita lebih dari 4 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian tersebut mempercepat target swasembada pangan.

“Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan Presiden dan kerja keras petani telah menghasilkan surplus beras hingga 4,86 juta ton per September 2025. Stok di Perum Bulog pun menembus 4,2 juta ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelasnya.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Rio Johan Putra, menilai swasembada pangan merupakan strategi survival negara.

Menurutnya, langkah konkret pemerintah tampak dari harga gabah yang stabil, program makanan bergizi gratis, hingga pengawasan distribusi pangan oleh aparat.

“Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci agar hasil program benar-benar dirasakan rakyat,” kata Rio.

Ia menambahkan, modernisasi teknologi, insentif petani, dan peran generasi muda menjadi faktor penting agar swasembada berjalan berkelanjutan.

Ketahanan pangan terbukti tidak hanya menjaga dapur rakyat tetap berasap, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik nasional.

Dengan capaian tersebut, swasembada pangan kini telah menjelma sebagai kenyataan yang mengokohkan kedaulatan bangsa. (*)

Oleh: Agus Soepomo

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pertanian sebagai garda terdepan dalam upaya untuk terus menjaga kedaulatan bangsa. Melalui serangkaian program yang dirancang oleh pemerintah sejak awal kepemimpinannya, sektor pertanian digerakkan sebagai motor utama menuju ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Langkah konkret yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan politik, melainkan strategi nasional untuk menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu.

Pemerintahan Prabowo menargetkan swasembada pangan sekaligus menyiapkan fondasi keberlanjutan jangka panjang. Fokus utama program tersebut mencakup peningkatan cadangan pangan pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keberpihakan terhadap petani melalui kebijakan harga gabah yang lebih menguntungkan. Langkah itu diikuti dengan percepatan pembangunan lumbung pangan baru atau food estate di berbagai wilayah, termasuk Merauke sebagai salah satu lokasi strategis.

Alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun pada tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan ketersediaan pangan. Anggaran tersebut diarahkan untuk program prioritas seperti cetak sawah baru, subsidi pupuk, bantuan benih unggul, hingga modernisasi alat pertanian. Pemerintah juga menargetkan cadangan pangan terbesar sepanjang sejarah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjamin dalam kondisi apapun.

Innaka Ageng Rineksane, pakar pertanian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menilai kebijakan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional.

Menurutnya, pemberdayaan petani menjadi kunci strategis yang mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan yang berpihak pada petani, seperti jaminan harga hasil panen dan akses mudah terhadap pupuk serta benih berkualitas, diyakini akan mendorong motivasi dan produktivitas.

Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam program pembukaan lahan baru. Menurutnya, kajian menyeluruh sangat penting agar tidak terjadi alih fungsi hutan yang merugikan lingkungan.

Innaka menilai kombinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dapat memberikan hasil optimal, namun untuk jangka panjang pemanfaatan teknologi modern lebih efektif. Pendampingan melalui penyuluh pertanian serta regenerasi petani milenial yang melek teknologi juga menjadi syarat agar sektor pertanian mampu bertransformasi secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa swasembada pangan harus segera terwujud. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Pidato pelantikannya pada Oktober 2024 menjadi tonggak awal komitmen tersebut. Ia menegaskan kedaulatan pangan dan energi sebagai prioritas nasional yang harus dicapai secepat mungkin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program cetak sawah yang digalakkan pemerintah telah berjalan sesuai jadwal di sejumlah wilayah prioritas seperti Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera Selatan.

Ia optimistis target penyelesaian proyek tersebut dapat tercapai tepat waktu. Menurutnya, stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton. Pemerintah juga melaksanakan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan beras bersubsidi serta bantuan sosial.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjamin ketersediaan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkokoh fondasi ketahanan jangka panjang. Dengan cadangan pangan yang besar, stabilitas harga terjaga, dan kesejahteraan petani terlindungi, program pertanian pemerintah diproyeksikan mampu menghadirkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyoroti peran program perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa lahan perhutanan sosial seluas lebih dari 500 ribu hektare berpotensi untuk agroforestri jagung.

Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, program perhutanan sosial menghadirkan harmoni antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Raja Juli Antoni menambahkan bahwa nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan dan usaha perhutanan sosial pada 2025 meningkat signifikan hingga mencapai triliunan rupiah. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap swasembada pangan semakin nyata. Integrasi pertanian dengan perhutanan sosial pada akhirnya memperluas basis produksi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat secara langsung.

Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pokok, melainkan juga persoalan kedaulatan, harga diri bangsa, serta pilar utama keamanan nasional. Presiden Prabowo menyadari bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, negara-negara cenderung mengutamakan kepentingan domestiknya. Karena itu, kemandirian pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan impor yang rentan mengguncang stabilitas nasional.

Program pertanian yang dijalankan saat ini bukan sekadar solusi jangka pendek untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut merupakan strategi besar untuk mengantarkan Indonesia menuju ketahanan pangan berkelanjutan.

Kombinasi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan petani, perlindungan harga hasil panen, hingga integrasi dengan perhutanan sosial memperlihatkan arah yang jelas menuju kemandirian.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan berkelanjutan akan menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang. Dengan modal alam yang melimpah, kebijakan yang terukur, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo telah menegaskan jalannya, kini tinggal konsistensi pelaksanaan yang akan menentukan masa depan pangan nasional. (*)

Konsultan Kebijakan Ekonomi

Oleh: Cahyo Widjaya

Program swasembada pangan yang berjalan pada tahun 2025 semakin menegaskan betapa kuatnya komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan nasional. Langkah-langkah konkret yang telah ditempuh selama ini oleh pemerintah juga membuktikan bahwa swasembada pangan bukan lagi menjadi hanya sekadar wacana saja, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani.

Dengan visi yang jelas, Presiden Prabowo menjadikan pangan sebagai prioritas utama, sebab kemandirian dalam sektor ini menyangkut harkat bangsa sekaligus fondasi kekuatan negara di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berhubungan dengan persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan nasional.

Untuk itu, alokasi anggaran mencapai Rp139,4 triliun digelontorkan pada tahun 2025 demi mendukung berbagai program strategis. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangun cadangan pangan nasional.

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan TNI, Polri, serta kementerian terkait menghidupkan kembali konsep lumbung pangan hingga ke tingkat desa, sehingga produksi tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga terjamin distribusinya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gabah yang menguntungkan dan memastikan ketersediaan pupuk terjangkau menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap petani. Insentif tersebut menciptakan kepastian usaha, yang pada gilirannya mendorong motivasi petani untuk berproduksi secara berkelanjutan. Komitmen tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak hanya menargetkan ketersediaan pangan, melainkan juga menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan mengedepankan kepastian hukum, keamanan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sinkronisasi tata ruang antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan program tidak tumpang tindih dengan fungsi lindung. Ia juga menyoroti percepatan penyelesaian izin usaha sebagai langkah penting demi efisiensi dan keberlanjutan.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agenda swasembada pangan tidak hanya difokuskan pada produksi, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada pangan impor. Dalam pidatonya setelah dilantik pada Oktober 2024, ia menegaskan bahwa swasembada pangan harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pandangan itu lahir dari kesadaran bahwa dalam situasi krisis global, setiap negara akan mengutamakan kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu memproduksi pangan secara mandiri.

Selain pangan, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada energi. Potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit hingga tanaman singkong, tebu, sagu, dan jagung, dipandang sebagai kekuatan strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Upaya swasembada pangan tidak hanya berlangsung di ruang kebijakan, tetapi juga diwujudkan langsung di lapangan. Salah satu contohnya adalah program Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Polri, serta Komisi IV DPR RI. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa perhutanan sosial dapat menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi rakyat. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diterbitkan, terdapat lebih dari 500 ribu hektare yang berpotensi dimanfaatkan untuk agroforestri jagung.

Raja Juli menekankan bahwa pemanfaatan lahan tersebut mendukung instruksi Presiden Prabowo untuk menjadikan swasembada pangan sebagai kekuatan strategis bangsa. Ia menambahkan bahwa program tersebut bukan hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga langsung meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Dengan melibatkan kelompok tani hutan dan masyarakat lokal, perhutanan sosial menjadi instrumen ganda yang menjaga kelestarian hutan sekaligus menguatkan kemandirian pangan nasional.

Capaian perhutanan sosial hingga pertengahan 2025 telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektare, dengan lebih dari 1,4 juta penerima manfaat. Nilai ekonomi nasional yang dihasilkan dari kegiatan tersebut mencapai Rp364,19 miliar, sementara nilai transaksi ekonomi kelompok tani meningkat 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan kontribusi nyata sektor kehutanan dalam mendukung agenda swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat.

Penanaman jagung di Grobogan menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dampak ganda. Selain mendukung ketahanan pangan, program itu juga berfungsi sebagai rehabilitasi hutan dan lahan.

Kementerian Kehutanan bahkan menyalurkan ribuan bibit tanaman produktif, mulai dari jati, mangga, hingga alpukat, guna memperkaya kawasan hutan desa. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Swasembada pangan yang dicapai pada tahun 2025, khususnya dalam produksi beras, menjadi tonggak penting perjalanan bangsa menuju kedaulatan pangan. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga bukti dari sinergi berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, aparat keamanan, hingga masyarakat desa. Ketahanan pangan bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan fondasi bagi kekuatan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Presiden Prabowo Subianto melalui program swasembada pangan 2025 telah menegaskan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Pangan, energi, dan air dipandang sebagai pilar utama ketahanan negara. Dengan keberhasilan awal yang sudah terlihat, optimisme tumbuh bahwa Indonesia mampu berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat, berdaya saing, dan bermartabat di mata dunia. (*)

Peneliti Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI mengambil langkah strategis dengan melibatkan masyarakat dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan nasional, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi nelayan dan pelaku usaha kecil di daerah. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan legislatif dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Victor Gustaf Manoppo, menegaskan pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari desain program Gemarikan. Kegiatan kampanye Gemarikan yang berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Ketua Komisi IV DPR RI menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan parlemen dalam menggerakkan ekonomi akar rumput.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM perikanan melalui penyerapan produk yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat di Bantul dan Gunungkidul,” ujar Victor.

Ia menambahkan, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar mampu menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai bahwa kebiasaan makan ikan merupakan pondasi penting bagi kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, Gemarikan memiliki manfaat ganda, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi ikan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM.

“Semakin banyak kita makan ikan, semakin banyak nelayan dan penjual ikan mendapatkan penghasilan. Artinya, kebiasaan sehat dan sederhana ini mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan usaha kecil pengolahan ikan. Kita harus bersatu, mengolah hasil laut dan hasil bumi bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan

“Mari kita hidupkan usaha kecil pengolahan ikan, supaya ekonomi masyarakat naik dan anak-anak terbiasa makan ikan,” jelasnya.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa Regulasi ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden, khususnya terkait swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.

“Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Tornanda.

Sinergi antara KKP, DPR RI, dan masyarakat dalam gerakan Gemarikan menjadi cerminan semangat kolaborasi nasional yang mengakar pada nilai gotong royong. Upaya pemberdayaan UMKM di sektor perikanan bukan hanya tentang peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga tentang membangun budaya pangan bergizi dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai langkah kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah pada komoditas kelapa sawit, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong diversifikasi produk turunan dan memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai ambisi tersebut, strategi percepatan hilirisasi industri menjadi kunci, terutama pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

“Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong percepatan hilirisasi produk turunan,” ujar Dida. Menurutnya, diversifikasi produk hilir sawit tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial, tetapi juga menyentuh aspek strategis lain seperti ketahanan energi, penghematan devisa, hingga kontribusi terhadap isu lingkungan global.

Salah satu contoh konkret dari upaya tersebut adalah penerapan program biodiesel berbasis sawit yang kini telah memasuki tahap B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dalam solar. Program ini diproyeksikan menyerap CPO hingga 15,6 juta kiloliter. “Artinya, kebutuhan energi kita bisa lebih banyak dipenuhi dari dalam negeri dan tidak terlalu bergantung pada impor solar,” jelas Dida.

Selain memperkuat industri di tingkat nasional, dukungan terhadap UMKM sawit juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Helmi Muhansah, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat ekosistem perkebunan sawit melalui berbagai program seperti peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana-prasarana perkebunan, beasiswa sumber daya manusia (SDM) sawit, pelatihan bagi petani, serta dukungan penguatan UMKM sawit.

“Selain terus memperkuat aspek hulu, para petani sawit juga dapat mendiversifikasi pendapatan selain dari TBS (Tandan Buah Segar),” ujarnya. Diversifikasi tersebut, kata Helmi, memungkinkan petani sawit untuk memanfaatkan produk turunan sawit seperti minyak goreng kemasan, sabun, lilin, hingga kosmetik alami untuk dikembangkan di skala usaha kecil menengah.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen lewat peningkatan konsumsi dalam negeri melalui barang-barang yang berasal dari UMKM sawit,” tambah Helmi.

Di sisi lain, pelaku industri juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah mendorong hilirisasi sawit yang inklusif. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilir sawit merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan manfaat industri.

“GAPKI mendukung UMKM yang menggunakan produk turunan sawit. Hilirisasi yang inklusif akan memastikan manfaat industri sawit dirasakan hingga lapisan terbawah ekonomi. Dengan begitu, UMKM bisa semakin tangguh, lapangan kerja tercipta lebih luas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan,” ujar Eddy.

Eddy juga menambahkan bahwa hilirisasi sawit membuka peluang inovasi besar bagi UMKM. Semakin banyak produk berbahan sawit yang dikembangkan, semakin tinggi pula variasi dan nilai jual yang bisa ditawarkan. “Dengan semakin banyak produk berbahan sawit, variasi produk bertambah, penjualan meningkat, dan UMKM pun bisa terus bertahan bahkan berkembang,” ungkapnya.

Upaya pemerintah, lembaga pengelola dana perkebunan, dan pelaku industri ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan potensi sawit tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dengan dorongan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sawit yang melibatkan UMKM, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Oleh: Cahyo Widjaya

Program Pelatihan UMKM digencarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha kecil dan menengah di tengah arus digitalisasi yang semakin cepat. Langkah ini menjadi strategi penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan bekal keterampilan digital, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran modern, para pelaku UMKM diharapkan bisa menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka luas di era ekonomi digital.

Di Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 4,6 juta pelaku UMKM mulai bergerak ke arah digitalisasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kesadaran besar, namun tetap dibutuhkan pendampingan agar transisi berjalan optimal. Dalam salah satu langkah nyata, Pemerintah Kota Malang bersama Indosat Ooredoo Hutchison menggelar pelatihan di Malang Creative Center. Kehadiran puluhan pelaku UMKM dalam forum tersebut menandakan besarnya animo untuk belajar memanfaatkan teknologi digital sebagai senjata baru dalam pemasaran.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Malang, M Sailendra menekankan bahwa pembinaan UMKM adalah prioritas utama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Hal tersebut sejalan dengan visi Dasa Bakti melalui inisiatif Ngalam Laris dan Ngalam Idrek. Sailendra menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktik nyata berupa strategi pemasaran digital, teknik pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Semua itu ditujukan agar UMKM bisa memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.

Menurut Sailendra, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pemberdayaan UMKM. Ia menilai sektor swasta, media, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal harus turut serta jika ingin memastikan UMKM benar-benar tumbuh dan mampu bersaing. Fokus pelatihan kali ini memang diarahkan pada penguatan keterampilan digital, termasuk pemanfaatan media sosial, platform jualan online, dan teknologi kecerdasan buatan. Sailendra juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Indosat yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Malang.

AVP Brand Activation, Digital, dan Sosial Media Indosat, Fahri Sanad menjelaskan bahwa pelatihan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi terkini. Menurutnya, banyak UMKM yang sudah menggunakan Instagram, tetapi belum memahami cara maksimal dalam memanfaatkan platform itu. Karena itu, pihaknya ingin mendorong UMKM agar lebih cerdas menggunakan berbagai aplikasi digital, kecerdasan buatan, serta strategi pemasaran modern. Bahkan, Fahri menambahkan bahwa program pelatihan serupa juga telah dijalankan di Surabaya. MCC sendiri disebut sebagai wadah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pelatihan semacam ini.

Fahri menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap bulan bersama Rumah Digital Literasi untuk melihat implementasi materi pelatihan oleh peserta. Baginya, tujuan utama adalah empowering UMKM, bukan sekadar memberikan pelatihan sesaat. Program ini didesain agar berkelanjutan sehingga pelaku usaha benar-benar bisa naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan komunitas diharapkan mampu memperkuat UMKM Jawa Timur secara menyeluruh.

Tidak hanya di Jawa Timur, upaya pemberdayaan UMKM juga tampak nyata di Jakarta Utara. Pemerintah Kota Jakarta Utara melaksanakan pelatihan literasi digital dengan melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan menambah wawasan, melainkan juga memberikan keterampilan praktis bagi pelaku UMKM. Hendra mengajak semua pihak agar menjadikan kegiatan ini sebagai momentum bersama dalam membangun ekosistem digital yang memperkuat ekonomi lokal.

Dukungan juga datang dari Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara, Sonny Agustinus. Ia menjelaskan bahwa puluhan pelaku UMKM di wilayahnya dibekali berbagai pengetahuan mengenai pemasaran digital, literasi keuangan, dan aktivasi akun coretax DJP.

Sonny menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar UMKM bisa tumbuh bersama, bukan hanya sekadar menjual produk, melainkan juga menciptakan pengalaman menyenangkan bagi para pembeli. Ia menyebut tema Go Digital, Grow Together sebagai langkah konkret menuju kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan UMKM untuk kemandirian ekonomi.

Sonny berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak nyata dengan peningkatan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman para peserta. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam pelaksanaan program ini.

Salah satu pelaku UMKM yang ikut serta, Sarah, menilai pelatihan tersebut sangat bermanfaat. Menurutnya, wawasan yang diperoleh tidak hanya tentang pemasaran produk, melainkan juga pengelolaan keuangan, pemahaman pajak, dan keterkaitan berbagai aspek lainnya yang mendukung usaha. Bagi Sarah, pengalaman tersebut merupakan bekal berharga dalam perjuangan memajukan usaha kecil agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Program pelatihan UMKM yang terus digencarkan pemerintah pada akhirnya bukan hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas lokal, UMKM dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi yang didorong melalui pelatihan ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil agar mampu menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi mereka dalam rantai ekonomi.

Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk tidak berhenti di pelatihan semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pendampingan yang konsisten. UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa, sehingga penguatan daya saing mereka berarti memperkuat fondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kini saatnya setiap pelaku UMKM mengambil kesempatan ini, terus belajar, dan berinovasi agar mampu naik kelas serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan