Jakarta – Di tengah gelombang demonstrasi yang marak, tokoh agama dan akademisi terkemuka di Indonesia bersatu menyerukan kepada masyarakat untuk menolak tindakan anarkis dan menyampaikan aspirasi secara damai. Seruan ini sejalan dengan langkah cepat pemerintah dalam meredakan situasi, yang dinilai sebagai cerminan kematangan berdemokrasi.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dan mendoakan bangsa agar situasi kembali kondusif.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengapresiasi langkah Presiden, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak dimiliki negara lain.

“Walaupun perintah agama untuk saling memberikan wasiat kebenaran, namun ketika menyampaikannya adalah dengan kesabaran,” ujar Marsudi.

Berbagai perwakilan agama menyuarakan pesan perdamaian. Penasehat Gereja Bethel Injili Nusantara, Pendeta Johnny Lokollo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Johnny.

Senada, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu.

“Mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoakan Indonesia bahagia,” tegasnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menyoroti bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi, namun ia menegaskan bahwa aksi yang merusak dan anarkis akan berujung pada kerugian bagi masyarakat luas.

“Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum,” ujarnya.

Menurut Aditya, aksi anarkis seringkali timbul karena penyampaian aspirasi dilakukan secara berlebihan. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat adalah respons yang sangat tepat.

“Presiden melakukan respon cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya bagi pejabat publik untuk menunjukkan empati dan mengambil langkah konkret, tidak hanya sebatas permintaan maaf.

Seruan damai dari tokoh agama, dan akademisi ini menunjukkan adanya konsensus kuat di antara berbagai elemen bangsa untuk menolak perpecahan. Langkah-langkah dialogis yang diinisiasi oleh pemerintah telah membangun jembatan kepercayaan yang kokoh dan memperkuat fondasi negara dalam menghadapi tantangan ke depan.

(*/rls)

Jakarta – Kericuhan dan anarkisme yang terjadi dalam berbagai aksi massa di beberapa daerah belakangan ini mengundang perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh agama dan akademisi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud mengatakan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah Adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, penyampaian aspirasi harus tetap dalam koridor hukum.

“Menyampaikan pendapat adalah hak, tapi kalau sampai merusak dan mejarah, jelas melanggar hukum agama maupun hukum positif,” jelas Marsudi di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa dalam menyampaikan pendapat juga diperlukan kesabaran. Di dalam agama pun dilarang untuk melakukan kerusakan.

“Utamakan untuk menjaga jiwa, menjaga harta, baik milik publik atau pemerintah dan fasilitas umum, semuanya harus dijaga,” ucapnya.

Marsudi pun mengajak agar berhenti bertindak anarkis yang mengatasnamakan demokrasi dan beralih kepada pendekatan yang lebih konstruktif untuk membangun dialog demi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Kami mengajak para ulama, pemimpin organisasi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Mari kita sampaikan kritik dan saran dengan cara yang santun, serta selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” jelasnya.

Sejurus dengan sikap MUI, Pakar Komunikasi Politik Aditya Perdana mengungkapkan jika penerapan demokrasi secara damai menjadi landasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara membutuhkan stabilitas dan kedamaian agar pembangunan dan kemajuan bangsa bisa terus berjalan.

“Demokrasi adalah sebuah proses yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kita harus menjaga agar proses ini berlangsung dengan damai, tanpa terjebak dalam konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama.” terangnya.

Ia menekankan, dalam mewujudkan hal tersebut, peran dan komitmen semua pihak sangat diperlukan. Associate Professor (Profesor Madya) Ilmu Politik UI itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

“Mari kita ciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi yang damai untuk kemajuan bersama, Kita sudah mempunyai kesepakatan, bahwa dalam sebuah negara demokrasi, menyampaikan protes dan pendapat itu adalah hak. Bahkan dalam konstitusi sudah ada hukumnya, artinya ruang itu ada jaminan yang jelas,” tutupnya.

(*/rls)

Oleh : Herfi Afanti )*

Demokrasi sejatinya adalah ruang di mana setiap warga negara dapat menyampaikan pandangan, aspirasi, serta kritik tanpa adanya rasa takut dan tekanan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi bukan hanya sekadar prosedur politik, melainkan juga sebuah nilai hidup bersama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Ulama dan akademisi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikotori oleh praktik kekerasan, intimidasi, maupun tindakan anarkis yang justru mencederai esensi kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, demokrasi yang sehat hanya bisa berdiri kokoh jika dijalankan secara damai, inklusif, dan berlandaskan etika kebangsaan.

Para ulama melihat bahwa demokrasi tanpa kekerasan adalah cerminan akhlak yang mulia sekaligus sejalan dengan prinsip keagamaan yang mengedepankan perdamaian. Kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik maupun verbal, hanya akan memperlebar jurang perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, musyawarah, dialog terbuka, dan sikap saling menghargai adalah jalan yang paling mulia untuk menguatkan demokrasi Indonesia. Dalam pandangan mereka, mengedepankan kekerasan bukan hanya mencederai demokrasi, melainkan juga menodai nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan agama. Oleh karena itu, setiap individu diingatkan untuk berperan sebagai penjaga harmoni, bukan provokator kericuhan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa dalam bingkai demokrasi Indonesia. Ormas Islam memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan sehingga harus ikut berperan menjaga masa depan bangsa. Lebih lanjut, Haedar menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa terjebak pada tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang diatur konstitusi. Namun demikian, hak tersebut harus disalurkan dengan cara yang tertib. Pihaknya menekankan bahwa demokrasi tanpa kekerasan juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan politik masyarakat. Ketika warga memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban politik, mereka akan lebih bijak dalam menyalurkan aspirasi. Kekerasan sering kali lahir dari minimnya literasi politik serta adanya provokasi yang mengeksploitasi emosi publik. Akademisi juga menegaskan bahwa demokrasi modern tidak lagi diukur dari jumlah demonstrasi atau seberapa keras suara kritik, tetapi dari kualitas dialog, argumentasi yang berbasis data, serta solusi yang dihasilkan bersama. Dengan cara itu, demokrasi akan berfungsi sebagai ruang yang mencerahkan, bukan merusak.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang belum tentu kebenarannya. Sebab, provokasi dapat berujung pada aksi demonstrasi yang destruktif. Aditnya turut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo dalam memulihkan ketertiban umum, guna mencegah jatuhnya kerugian materi dan korban jiwa yang lebih luas.

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud menjelaskan Indonesia telah meneguhkan diri sebagai negara demokrasi terbuka yang menjamin kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi. Ia menilai pemerintah, khususnya Presiden, menunjukkan sikap arif dengan menampung masukan dari berbagai kalangan, serta berkomitmen menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi di DPR.

Marsudi juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi harus diimbangi dengan sikap kritis terhadap berita yang belum tentu benar, agar tidak terjebak pada hoaks atau provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Ulama dan akademisi semuanya sepakat, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan demokrasi berjalan damai. Aparat negara harus mampu mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif, sehingga setiap aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tenang. Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan. Sinergi antara rakyat, akademisi, ulama, dan pemerintah menjadi fondasi penting untuk menjaga demokrasi tetap berada di jalurnya. Inilah bentuk gotong royong politik yang khas Indonesia, di mana semua pihak terlibat dalam menjaga keadilan dan harmoni.

Demokrasi sejati tanpa kekerasan hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen untuk menahan diri, mengutamakan dialog, dan menegakkan hukum secara adil. Ulama menyeru agar umat beragama menjadikan nilai kasih sayang dan persaudaraan sebagai pedoman dalam berpolitik, sementara akademisi mendorong agar masyarakat lebih kritis namun tetap rasional. Pemerintah, aparat, media, dan seluruh elemen bangsa dituntut untuk bersinergi menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan produktif. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi simbol prosedural, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat secara damai dan berkeadaban.

)* Penulis adalah Pengamat Isu-Isu Sosial

Oleh : Aurelia Fathia )*

Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat, Indonesia telah lama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan kedamaian. Dalam kerangka ini, peran tokoh agama, akademisi, serta elemen masyarakat lainnya sangat vital dalam menegaskan bahwa anarkisme dan kerusuhan bukan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Melalui berbagai pernyataan dan sikap yang tegas, mereka menegaskan bahwa Indonesia lebih mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Dalam berbagai kesempatan, para tokoh agama di Indonesia secara serempak menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk provokasi dan kekerasan yang muncul dari aksi demonstrasi maupun kerusuhan. Mereka menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara-cara damai dan sesuai dengan norma hukum serta etika yang berlaku.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan sikap bijak dengan membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi rakyat. Ia menilai bahwa proses demokrasi harus berjalan dalam suasana kondusif, di mana penyampaian pendapat tidak merusak ketertiban dan keselamatan masyarakat. Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan tertib, menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan semua pihak. Ia juga menambahkan bahwa kerusakan fasilitas umum dan kerugian materiil yang diakibatkan kerusuhan justru merugikan rakyat sendiri.

Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, yang menyebutkan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung tanpa solusi konkret bisa mengancam stabilitas pemerintahan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Ia berpendapat bahwa respons yang tepat dari pemerintah sangat penting agar dinamika aksi massa tidak meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jika demonstrasi terus berlangsung tanpa solusi, tentu akan menimbulkan tekanan berat bagi pemerintah dan masyarakat.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, menyampaikan imbauan kepada mahasiswa dan seluruh civitas akademika agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Ia menegaskan bahwa aksi-aksi kekerasan dan kerusuhan harus dihindari karena dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat minoritas dan fasilitas umum. Apa pun yang ada adalah milik bersama dan menjadi sarana dalam kehidupan sehari-hari.

Asep juga menekankan pentingnya peran pejabat dan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara jujur dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar para pemimpin tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga amanah rakyat demi kemajuan bangsa. Pentingnya membangun negeri ini dengan semangat kebersamaan, toleransi, dan tidak mudah terprovokasi.

Di tingkat daerah, tokoh agama juga aktif mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan menghindari provokasi yang memicu kerusuhan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lamongan, KH Masnur Arif mengimbau agar umat beragama tidak terpengaruh isu-isu yang memicu perpecahan. Ia menegaskan bahwa menjaga kerukunan adalah kunci utama dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di masyarakat. Kerukunan harus kita jaga bersama agar Lamongan tetap aman, damai, dan kondusif.

Selain itu, tokoh politik dan advokat dari Partai Perindo, Samuel Teguh Santoso, menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara, tetapi pelaksanaan dan pengendaliannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Situasi kondusif harus dijaga bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan. Masyarakat juga harus berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban.

Pandangan umum yang muncul dari berbagai kalangan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas dan kedamaian. Penyampaian aspirasi secara damai dan tertib diyakini lebih efektif dalam mendorong perubahan kebijakan dan menjaga persatuan. Dengan sinergi antara masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan aparat keamanan, Indonesia diharapkan mampu melewati dinamika politik dan sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan kedamaian.

Demonstrasi adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan didengarkan. Ia merupakan salah satu bentuk aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi jalan dialog dan solusi. Ketika kekerasan justru menjadi jawaban atas aspirasi rakyat, yang diuji bukan hanya kesabaran masyarakat, tetapi juga legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Kekerasan, termasuk penjarahan, pembakaran, maupun aksi anarkis lainnya, jelas bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kedamaian dan kerukunan.

Selain itu, peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam menjaga ketertiban. TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya diingatkan untuk bahu-membahu bersama masyarakat dalam mengendalikan situasi dan mencegah meluasnya tindakan anarkis. Kerjasama yang harmonis ini, menurut Prof. Asep, menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian bangsa.

Menghadapi dinamika sosial yang kompleks, semua pihak diundang untuk bersatu padu dalam menjaga kedamaian dan keamanan nasional. Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang mengedepankan persaudaraan, saling menghormati, dan menolak keras segala bentuk anarkisme yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Dengan komitmen bersama, Indonesia diharapkan mampu melewati masa-masa sulit dan terus maju sebagai bangsa yang damai dan berkeadilan.

Penguatan budaya damai dan menghindari provokasi adalah langkah penting dalam menjaga NKRI. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan memastikan bahwa semangat persaudaraan dan persatuan tetap terjaga. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menyelesaikan perbedaan secara damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta kebangsaan.

)* Pengamat Sosial dan Budaya

Jakarta,– Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan nasional sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Program ini dipandang tidak hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menekankan, ketergantungan pada impor hanya akan melemahkan daya saing bangsa dan mengancam harga diri negara.

“Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. Kita memiliki lahan subur, sumber daya manusia, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Presiden.

Lebih jauh, Presiden memastikan pemerintah akan mengawal penuh kebijakan strategis ini. Program swasembada akan didorong melalui pemberian subsidi pupuk, benih unggul, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata. Dengan demikian, petani di seluruh daerah dapat memiliki akses yang sama untuk meningkatkan produktivitas.

“Pemerintah akan mengawal penuh program ini melalui subsidi pupuk, benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata,” ujarnya.

Selain menjamin ketersediaan pangan, Presiden menilai bahwa keberhasilan swasembada akan memberikan dampak luas pada kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja baru akan tercipta, terutama di sektor hulu hingga hilir pertanian. “Pencapaian swasembada bukan hanya tentang ketersediaan pangan, melainkan juga berkaitan erat dengan harga diri bangsa dan peluang kerja masyarakat,” tambahnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari dunia usaha, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Melalui Program Sapi Merah Putih, BRI menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada membutuhkan kolaborasi semua pihak. BRI, sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, siap hadir dengan solusi pembiayaan, pendampingan, dan penguatan ekosistem agribisnis.

“Sebagai bank yang memiliki fokus pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI turut mendorong keberhasilan Program Sapi Merah Putih melalui pembiayaan, pendampingan, serta penguatan ekosistem. Kami percaya, program ini akan berkontribusi besar dalam menciptakan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi impor sapi,” jelasnya.

Dengan komitmen pemerintah dan dukungan dunia usaha, swasembada pangan diyakini bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang akan memperkuat kemandirian bangsa. Program ini diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan. –

[ed]

Jakarta — Meski situasi politik sempat diwarnai aksi demonstrasi, pemerintah menegaskan komitmennya tidak tergoyahkan dalam merealisasikan program swasembada pangan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa target swasembada beras bisa dicapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Amran mengungkapkan, stok beras nasional kini mencapai 4 juta ton, jumlah tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

“Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” kata Amran.

Dengan capaian tersebut, pemerintah menargetkan kemandirian beras dalam kurun kurang dari empat tahun. Bahkan, Amran menyebut momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus lalu menjadi pijakan untuk lompatan besar sektor pertanian.

“Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujar Amran.

Selain peningkatan stok, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan menembus 122% atau melampaui target pemerintah. Indonesia bahkan sudah menghentikan impor beras sejak Januari 2025, yang turut memengaruhi penurunan harga beras dunia dari US$460 menjadi US$370 per ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi peningkatan signifikan pada produksi pangan. Hingga Oktober 2025, produksi beras diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Potensi luas panen padi juga meningkat 11,9% menjadi 10,22 juta hektare.

Amran menargetkan total produksi beras 2025 dapat menembus 33 juta ton, di atas target Komisi IV DPR RI maupun Presiden Prabowo Subianto.

“Insyaallah kami yakin tidak ada gangguan, kita swasembada, (produksi) di atas target yang diberikan Komisi IV DPR RI dan Bapak Presiden,” tegasnya.

Peningkatan produksi itu didorong berbagai program strategis, mulai dari optimasi lahan, perbaikan irigasi, hingga pencetakan sawah baru.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebut potensi produksi beras sepanjang Agustus–Oktober 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Potensi produksi beras sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 9,11 juta ton atau meningkat 0,36 juta ton (4,17%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Pudji

Dengan berbagai capaian ini, pemerintah menegaskan tidak ada agenda yang lebih penting selain memastikan ketahanan pangan nasional. Target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo diyakini bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen strategis untuk masa depan bangsa.

Oleh: Noviyanti )*

Pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam sektor pangan. Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, perhatian terhadap swasembada pangan sama sekali tidak dikendurkan. Pemerintah justru menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan strategis yang telah dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tetap berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan negara secara menyeluruh.

Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama saat kondisi sosial sedang bergejolak. Pemerintah pun menjawab harapan ini melalui berbagai upaya konkret, mulai dari peningkatan produksi pertanian hingga penguatan distribusi pangan. Isu pangan tidak hanya menyangkut persoalan perut, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan masa depan generasi mendatang. Dalam situasi seperti ini, kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya menjadi tolak ukur efektivitas pemerintahan dan kekuatan suatu bangsa.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terukur untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Salah satu indikator keberhasilan adalah stok beras nasional yang hingga pertengahan 2025 telah melampaui 4 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan stok semata, melainkan juga pada stabilitas harga agar tidak terjadi disparitas yang merugikan masyarakat bawah.

Stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas dalam menjaga inflasi dalam batas aman, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Langkah ini menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses bahan pangan secara merata tanpa terbebani gejolak harga yang tidak menentu. Pemerintah daerah pun didorong untuk proaktif memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing, guna memastikan tidak ada celah yang menimbulkan ketimpangan. Dengan sistem pemantauan yang efektif, intervensi dapat dilakukan lebih cepat untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan sinergi yang erat lintas sektor. Tidak cukup hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga harus menyentuh teknis lapangan seperti penguatan jaringan irigasi, percepatan pompanisasi, serta optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. Program modernisasi pertanian ini terbukti mampu menjaga produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Ketahanan pangan tak hanya berarti cukup, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan petani, penyuluh pertanian, dan aparat daerah agar kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Distribusi pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian tepat guna diarahkan secara tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa program swasembada tidak hanya fokus pada beras, melainkan mencakup komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan hortikultura. Dengan pendekatan menyeluruh, Indonesia diarahkan menjadi negara mandiri secara pangan sekaligus mampu bersaing di pasar regional dan global.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan bahwa daerahnya sedang memasuki masa panen raya dan terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pemkab Sleman juga memprioritaskan perbaikan irigasi dan distribusi pupuk yang berkelanjutan, sembari mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi sektor pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa isu pangan tidak bisa dipisahkan dari dimensi strategis pembangunan nasional. Ketika sektor lain dapat dipengaruhi oleh gejolak politik, sektor pangan justru harus dijaga stabilitasnya karena menyangkut kebutuhan mendasar seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan prinsip kontinuitas dan ketahanan dalam melanjutkan program swasembada, terlepas dari dinamika politik yang berkembang.

Sayangnya, di tengah komitmen kuat pemerintah menjaga ketahanan pangan, gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap distribusi dan kelancaran logistik pangan. Demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis, seperti pemblokiran jalan, perusakan fasilitas umum, atau penutupan akses transportasi, justru berisiko merugikan masyarakat luas. Pemerintah menyampaikan bahwa setiap aspirasi tetap dihargai selama disampaikan secara damai dan dalam koridor hukum.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memilah kepentingan bersama dan menghindari bentuk-bentuk aksi yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan. Ketahanan pangan adalah urusan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menjaga stabilitas di sektor ini berarti menjaga masa depan bangsa. Di tengah tantangan global dan ketidakpastian iklim, Indonesia tidak boleh terjebak dalam konflik internal yang justru melemahkan fondasi negara.

Pemerintah menegaskan bahwa aksi massa tidak akan mengganggu jalannya program swasembada pangan yang telah dirancang secara terukur dan sistematis. Seluruh perangkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, terus bekerja sesuai tupoksi masing-masing untuk memastikan rakyat tetap mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekadar program, melainkan komitmen nyata untuk menjaga martabat bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Syafruddin M.H )*

Dalam dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung, isu pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi penting bagi ketahanan nasional, dan karenanya program swasembada pangan menjadi agenda utama pembangunan. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terlebih ketika situasi politik kerap diwarnai aksi demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas. Komitmen pemerintah dalam mengelola pangan bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga strategi jangka panjang menjaga masa depan bangsa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama yang sejalan dengan arahan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa swasembada pangan adalah program paling vital yang dijalankan pemerintah saat ini. Peningkatan produksi beras pada periode 2024–2025 hingga membuat stok Bulog melampaui 4 juta ton adalah bukti konkret kerja nyata pemerintah. Namun, Tito juga mengingatkan bahwa melimpahnya stok tidak cukup, sebab stabilitas harga menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen adalah target strategis untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

Lebih jauh, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif memantau harga pangan di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan Pemda sangat penting, sebab kondisi daerah bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi pasar dan faktor geografis. Dengan pemantauan yang cermat, langkah intervensi bisa dilakukan lebih cepat agar tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Stabilitas pangan yang terjaga bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu meredam potensi keresahan sosial. Dengan demikian, isu pangan sejatinya dapat menjadi perekat bangsa di tengah hiruk-pikuk dinamika politik.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi lintas sektor. Menurutnya, langkah penguatan pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi prioritas yang sedang digencarkan. Program pompanisasi yang dijalankan secara masif di berbagai daerah terbukti efektif menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan. Dengan begitu, ancaman penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani, penyuluh, dan pemerintah daerah. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa hasil nyata di lapangan. Melalui modernisasi pertanian dan distribusi sarana produksi yang tepat sasaran, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing. Fokus ini bukan hanya pada beras, tetapi juga komoditas pangan lain yang berperan vital dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Upaya pemerintah pusat juga mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan bahwa wilayahnya kini tengah memasuki masa panen raya padi. Untuk memperkuat kontribusi Sleman dalam ketahanan pangan nasional, Pemkab fokus memperbaiki jaringan irigasi teknis yang menjadi penopang utama produktivitas pertanian. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian juga terus diperkuat, terutama dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Kebijakan ini diyakini mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

Harda menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga terus mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian. Dari pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi kerja, teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, hingga pemasaran digital untuk memperluas akses pasar bagi petani. Modernisasi pertanian menjadi kunci untuk menjawab tantangan alih fungsi lahan dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan pendekatan terintegrasi, Sleman bertekad menjaga keberlanjutan pangan, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional.

Fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan ketersediaan bahan pokok, melainkan strategi besar menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, termasuk ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor. Keberhasilan menjaga swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi masyarakat, bahwa kebutuhan dasar mereka selalu menjadi prioritas utama pemerintah.

Di tengah upaya besar menjaga kedaulatan pangan, aksi demonstrasi yang bersifat anarkis justru berpotensi mengganggu stabilitas dan memperburuk kondisi sosial. Demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun mengganggu distribusi pangan tidak akan memberi solusi atas persoalan bangsa. Sebaliknya, justru bisa menghambat kerja pemerintah dalam mempercepat program-program strategis. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa mendukung program ketahanan pangan jauh lebih bermanfaat daripada terjebak dalam aksi-aksi yang tidak produktif.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Pertanian.

Jakarta – Pemerintah semakin gencar dalam memberantas praktik judi daring dengan menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta mengembangkan teknologi pemblokiran yang lebih efektif. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan upaya ini merupakan bagian dari perlindungan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan bahwa langkah ini diarahkan pada dua target utama. “Kami menargetkan dua output, yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, VPN kerap digunakan untuk mengakses konten terlarang seperti judi daring dan pornografi, sementara hingga kini belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaannya. “Pembuatan aturan mengenai penggunaan VPN dimaksudkan untuk mencegah layanan ini dipakai mengakses konten negatif semacam itu,” kata Syaiful.

Syaiful juga menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan konten ilegal. “Dalam sepekan, teman-teman Komdigi memutus akses ke 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, setelahnya situs-situs baru kembali bermunculan. Ibarat pemadam kebakaran, api dipadamkan, tetapi sumber apinya tak pernah padam,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi yang lebih canggih agar pemblokiran akses dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan pemutusan akses tidak sekadar sementara, tapi benar-benar mampu menutup celah penyebaran konten ilegal,” tegas Syaiful.

Langkah tegas pemerintah ini mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama mengingat dampak sosial yang ditimbulkan praktik judi daring. Sejumlah kalangan menilai kebijakan pengaturan VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warga dari kerugian finansial maupun kerusakan moral akibat judi daring.

Masyarakat pun berharap kebijakan ini segera terealisasi agar ruang digital di Indonesia semakin sehat dan aman. Dukungan publik menegaskan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama untuk menjaga generasi muda dari pengaruh negatif dunia maya.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat nyata dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merugikan bangsa. Tidak hanya soal pertambangan ilegal dan narkoba, isu perjudian daring kini menjadi perhatian serius. Judi online terbukti tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menjerat generasi muda ke dalam lingkaran kemiskinan, kriminalitas, dan kerusakan moral.

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai Presiden Prabowo benar-benar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai langkah-langkah konkret telah mulai diambil, mulai dari pencabutan izin usaha yang bermasalah hingga pembatalan hak guna usaha (HGU) terhadap tanah yang dibiarkan terlantar. Menurutnya, hal itu mencerminkan sikap pemerintah yang tegas dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran hukum.

Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa perhatian Presiden tidak hanya terfokus pada isu kehutanan atau agraria. Ia menjelaskan bahwa kepala negara juga menaruh perhatian besar terhadap masalah narkoba dan perjudian online yang semakin mengancam stabilitas sosial. Dalam pandangannya, kejahatan yang berkembang saat ini sebagian besar berhubungan dengan motif ekonomi, sehingga harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas sekaligus sistematis.

Penegasan ini senada dengan sikap Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu. Presiden mengungkapkan bahwa praktik ilegal, baik di sektor pertambangan maupun di ruang digital, menimbulkan kerugian besar bagi negara. Ia bahkan menyinggung keberadaan lebih dari seribu tambang ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Dalam konteks serupa, judi daring juga menimbulkan kerugian sosial dan finansial yang tidak kalah serius.

Presiden menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa menghalangi langkah pemerintah dalam memberantas praktik terlarang, bahkan jika yang terlibat adalah para pejabat tinggi atau mantan jenderal. Pesan keras ini menjadi cerminan bahwa pemerintah ingin menegakkan keadilan atas nama rakyat, tanpa memberi ruang pada kekuatan tertentu untuk bertindak sewenang-wenang.

Yusril menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia mencontohkan bahwa dalam kasus tambang ilegal, izin palsu atau kadaluarsa menjadi dasar pemerintah untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Ia juga menyoroti praktik ekspor hasil tambang ilegal yang dananya kerap disimpan di luar negeri sehingga tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Pernyataan tersebut memperkuat gambaran bahwa pemerintah ingin setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks pemberantasan judi daring, langkah konkret juga telah diambil melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan dua capaian utama. Pertama, mengembangkan teknologi pemblokiran yang efektif, dan kedua, menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang selama ini kerap disalahgunakan untuk mengakses konten terlarang, termasuk judi online.

Menurutnya, VPN memang menjadi celah yang sering dimanfaatkan untuk melewati sistem pemblokiran. Selama ini aturan yang jelas mengenai penggunaannya belum ada, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses konten ilegal. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia bisa lebih terlindungi dari praktik-praktik berbahaya tersebut.

Syaiful juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan situs ilegal. Dalam sepekan, angka pemblokiran bisa mencapai 5.000 hingga 9.000 konten. Namun, tantangannya adalah situs serupa sering bermunculan kembali. Ia menggambarkan situasi ini ibarat pemadam kebakaran yang terus berusaha memadamkan api, sementara sumber apinya tidak pernah padam.

Untuk itulah, pengembangan teknologi pemblokiran menjadi sangat penting. Pemerintah tidak ingin sekadar melakukan pemutusan akses sementara, melainkan menutup celah secara permanen agar praktik judi daring bisa benar-benar diberantas. Langkah ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial, tetapi juga sebagai bentuk menjaga ketahanan moral dan sosial bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai regulasi VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menjaga rakyatnya. Apresiasi publik ini sekaligus menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa judi daring adalah ancaman nyata yang harus dilawan, bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan publik pun mengemuka agar kebijakan ini segera diterapkan secara efektif. Masyarakat menginginkan ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Terlebih, banyak generasi muda yang rentan terjerumus ke dalam praktik perjudian online karena iming-iming keuntungan instan. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang jauh lebih besar di masa depan.

Pemerintah tampak menyadari betul risiko tersebut. Dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan penegakan hukum, regulasi teknologi, serta edukasi publik, peluang untuk membebaskan rakyat dari jerat judi daring semakin terbuka lebar. Seperti halnya penindakan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara, pemberantasan judi daring juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, komitmen Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya menunjukkan tekad bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi langkah pemberantasan kejahatan, termasuk perjudian daring. Keseriusan ini sejalan dengan semangat untuk menjadikan rakyat Indonesia benar-benar merdeka dari jerat judi daring, sekaligus membangun ruang digital yang bersih dan berdaya saing.

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

[edRW]