Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara (Danantara) akan membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya. “Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. “Pembentukan Danantara bukan sekadar strategi investasi, tetapi upaya nyata memperkuat ekonomi domestik dan menghadirkan peluang kerja di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Danantara resmi berdiri pada Februari 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan lembaga tersebut mengelola 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya sebagai bagian dari sovereign wealth fund (SWF). Rosan menilai kehadiran Danantara tepat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. “Danantara hadir saat dunia mengingatkan pentingnya kekuatan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, BUMN, dan pemerintah daerah agar distribusi lapangan kerja merata ke seluruh wilayah. “Upaya ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tandasnya. Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan Danantara akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan membuka peluang usaha baru di berbagai sektor.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa keberadaan Danantara tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. “Dengan Danantara, investasi strategis akan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya. Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pemerataan pembangunan dan peluang kerja di seluruh negeri.

Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap percepatan hilirisasi industri strategis dapat menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. “Danantara adalah langkah konkret pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Presiden Prabowo.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya.

”Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi.

“Pembentukan Danantara bukan sekadar strategi investasi, tetapi upaya nyata memperkuat ekonomi domestik dan menghadirkan peluang kerja di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, BUMN, dan pemerintah daerah agar distribusi lapangan kerja merata ke seluruh wilayah.

“Upaya ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tuturnya.

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan Danantara akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan membuka peluang usaha baru di berbagai sektor.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa keberadaan Danantara tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

“Dengan Danantara, investasi strategis akan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pemerataan pembangunan dan peluang kerja di seluruh negeri.

Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap percepatan hilirisasi industri strategis dapat menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Danantara adalah langkah konkret pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Presiden Prabowo.

Danantara resmi berdiri pada Februari 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan lembaga tersebut mengelola 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya sebagai bagian dari sovereign wealth fund (SWF). Rosan menilai kehadiran Danantara tepat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

“Danantara hadir saat dunia mengingatkan pentingnya kekuatan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.—

[edRW]

Oleh: Rahman Prawira )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menorehkan prestasi gemilang pasca peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang berfungsi sebagai superholding BUMN. Dengan mandat mengelola aset nasional senilai sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun, Danantara tampil sebagai motor baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia modern. Kehadiran Danantara dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan sekaligus menarik arus investasi global secara berkelanjutan.

Danantara didesain bukan sekadar sebagai entitas pengelola aset, melainkan sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Superholding ini akan mengonsolidasikan tujuh BUMN utama termasuk Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk menciptakan sinergi antar sektor melalui investasi terintegrasi dan profesional. Dengan model tata kelola yang transparan dan berstandar global, Danantara mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing BUMN di pasar internasional.

Pada tahap awal, Danantara memperoleh fasilitas pendanaan sekitar US$ 20 miliar yang akan dialokasikan ke 20 proyek strategis, mencakup penguatan energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga proyek teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan data center. Strategi ini diyakini dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas di berbagai sektor vital. Lebih dari sekadar simbol kekuatan finansial, Danantara didesain sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam pidato kenegaraan terbaru pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Danantara, bersama 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, menjadi pendorong terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Hal ini diwujudkan melalui distribusi kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak goreng, Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga pupuk bersubsidi. Inovasi tersebut juga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor produksi, distribusi, dan hilir, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi antara kebijakan nasional Danantara dan kekuatan lokal dari Koperasi Merah Putih, pemerintah menghadirkan sebuah model ekonomi sinergis dari pusat ke desa, dan dari desa menuju ekonomi nasional yang inklusif. Sinergi ini menjadi simbol konkret komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi di akar rumput, menjamin akses kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan inklusif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa percepatan investasi dan hilirisasi oleh Danantara akan menjadi motor utama penguatan ekonomi nasional. Langkah ini diyakini dapat membuka banyak lapangan kerja, terutama di sektor energi, ketahanan pangan, dan perikanan. Tak hanya itu, keberadaan Danantara juga menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 7–8 persen, berkat penetrasi investasi asing secara masif, dari mitra seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Ini tentunya membuka peluang kerja yang luas, mulai dari sektor hulu hingga hilir, dari pertanian hingga energi terbarukan.

Kepala Badan Percepatan Pengentas Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan dalam pengentasan kemiskinan pemerintah bergerak melalui integrasi Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kopdes Merah Putih. Strategi yang diterapkan Danantara merupakan salah satu sinergi kebijakan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dan pembangunan desa. Kombinasi Danantara dan jaringan luas koperasi Merah Putih telah menciptakan ekosistem ekonomi akar rumput yang kuat, mempererat distribusi, dan menghindari monopoli pasar.

Sementara itu, struktur kelembagaan Danantara memberi pondasi kelembagaan yang kuat, inklusif, dan profesional. Di puncak struktur, Presiden Prabowo Subianto menempati posisi sebagai pembina utama dan penanggung jawab. Di bawahnya, terdapat Dewan Pengawas, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Erick Thohir (Ketua), Muliaman Darmansyah Hadad (Wakil Ketua), dan Sri Mulyani Indrawati, juga mencakup para Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota. Pada tingkat operasional, Danantara dipimpin langsung oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, yang bertugas menggerakkan sehari-hari lembaga ini. Ia dibantu oleh Dony Oskaria sebagai COO (Holding Operasional) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO (Holding Investasi). Dengan ini Danantara memiliki pijakan kuat dalam pelaksanaan agenda nasional inklusif dan berorientasi rakyat.

Danantara, bersama jaringan koperasi Merah Putih dan program sosial seperti MBG dan Sekolah Rakyat, menghadirkan peluang riil bagi terciptanya ekonomi kerakyatan yang merata dan berkeadilan. Di usia negara yang memasuki fase kematangan pembangunan ekonomi, model pembangunan inklusif ini adalah jawaban terhadap tantangan ketimpangan dan pengangguran struktural. Dengan komitmen tinggi Danantara akan mampu menjadi penanda baru dalam sejarah pembangunan Indonesia yakni dengan menjadikan kekayaan negara sebagai milik rakyat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, memberdayakan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Sadam Alghifari )*

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Meskipun bergerak dalam lingkup investasi strategis nasional, Danantara berperan penting dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor UMKM, penyediaan perumahan rakyat, serta peningkatan ekonomi desa. Kehadiran lembaga ini layak diapresiasi sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.

Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran saat ini berada pada titik terendah sejak krisis 1998. Ia menegaskan peran Danantara bersama koperasi Merah Putih sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Presiden menjelaskan bahwa telah terbentuk 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menjadi pusat distribusi komoditas vital seperti beras, minyak goreng, LPG, dan pupuk bersubsidi, sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa peran Danantara dalam pembiayaan perumahan menjadi simbol kemandirian ekonomi nasional. Ia menuturkan bahwa pada tahun ini kementeriannya tidak mengambil pinjaman luar negeri, sebuah langkah strategis yang mencerminkan kemampuan bangsa membangun secara mandiri. Menurut Maruarar, dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130 triliun akan memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menyampaikan Danantara berperan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan masa depan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, sinergi Danantara dengan BUMN akan memperkuat investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur, energi hijau, serta menciptakan peluang kerja dan kerja sama strategis berskala internasional. Dian meyakini kehadiran Danantara akan memperkuat ekosistem pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di seluruh daerah.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Edger Josua Silalahi, memberikan apresiasi atas komitmen Danantara terhadap ekonomi kerakyatan. Menurutnya, lembaga ini membuka akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi rakyat, sehingga mereka mampu berkembang dan bersaing di era ekonomi digital. Edger juga menekankan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan negara, dan Danantara turut memperkuat kedaulatan ekonomi melalui investasi strategis di sektor energi, infrastruktur, dan industri pertahanan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menggarisbawahi bahwa tata kelola Danantara berlandaskan prinsip good governance dan kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya pengelolaan investasi negara secara disiplin, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Rosan, prinsip tersebut menjadi pondasi bagi Danantara dalam mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Peluncuran Danantara menjadi tonggak penting dalam strategi ekonomi nasional. Lembaga ini mengelola aset BUMN dengan nilai awal mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp320 triliun. Struktur pengelolaannya melibatkan tokoh-tokoh nasional sebagai dewan pengawas dan penasihat, serta dijalankan oleh jajaran profesional berpengalaman. Pemerintah memanfaatkan Danantara untuk mempercepat hilirisasi industri, membangun infrastruktur, dan memperkuat perumahan rakyat tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri.

Dukungan Danantara terhadap sektor perumahan rakyat menjadi bukti nyata praktik ekonomi kerakyatan. Skema pembiayaan yang transparan, efisien, dan tepat sasaran memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Partisipasi sektor konstruksi, penyedia bahan bangunan, dan tenaga kerja lokal juga menciptakan efek berganda yang memperkuat perekonomian daerah.

Dalam pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah mengarahkan Danantara untuk bersinergi dengan koperasi Merah Putih. Koperasi ini berperan sebagai pusat distribusi bahan pokok bersubsidi, sarana pemberdayaan ekonomi lokal, serta pencipta lapangan kerja. Strategi ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun perekonomian dari akar rumput hingga mencapai investasi strategis berskala besar.

Keberadaan Danantara membuktikan bahwa agenda ekonomi kerakyatan bukan sekadar retorika politik. Hasil nyata dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran dan meningkatnya akses perumahan rakyat. Selain itu, terbukanya peluang usaha bagi UMKM menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat.

Pemerintah memastikan seluruh program yang dijalankan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Langkah ini menjadi jaminan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi negara semakin kuat.

Ke depan, tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik akan terus menguji ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberadaan Danantara yang memadukan kekuatan investasi negara dengan kepentingan rakyat menjadi modal penting menghadapi situasi tersebut. Hal ini membuat Indonesia memiliki instrumen yang solid untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Danantara sebagai instrumen sovereign wealth fund modern menjadi simbol transisi menuju ekonomi yang inklusif, berdaulat, dan berpihak pada rakyat. Dukungan luas dari pejabat kementerian, pelaku BUMN, hingga aktivis pemuda mencerminkan adanya konsensus bahwa ekonomi kerakyatan merupakan strategi nyata yang dijalankan dengan tekad dan kepercayaan diri. Pemerintah telah membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan terus mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat, semangat ekonomi kerakyatan akan mengakar kuat, melembaga, dan mengantarkan Indonesia maju bersama.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

Jakarta, — Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) akan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Ia optimistis program ini mampu menciptakan lapangan kerja secara masif.

Menurut Prabowo, koperasi di setiap desa bukan hanya akan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka jutaan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan 80.000 koperasi desa/kelurahan pada 21 Juli 2025 di Klaten sebagai tonggak penguatan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Program ini dipayungi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP/KKMP, dengan progres pembentukan lebih dari 81 ribu koperasi melalui musyawarah desa/kelurahan per 1 Agustus 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan setiap koperasi memiliki infrastruktur yang memadai, seperti gudang, cold storage, gerai layanan, dan dua unit truk, sebelum akhir 2025. Ia menyebut fasilitas ini akan memperkuat distribusi pangan dan kebutuhan pokok. “Koperasi ini akan menjadi pusat distribusi dan produksi yang dimiliki masyarakat, sehingga keuntungan dan kesejahteraan kembali ke desa,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah akan memastikan pembiayaan murah melalui penempatan dana APBN di bank-bank Himbara. Skema ini, menurutnya, memungkinkan koperasi mengakses kredit berbunga sekitar 6 persen dengan tenor hingga enam tahun. “Kita akan terus mendukung agar model bisnis KDMP/KKMP berjalan optimal di desa dan kelurahan,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menjelaskan program ini merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Ia menyebut KDMP/KKMP menghubungkan sektor hulu hingga hilir secara partisipatif. “Inilah peningkatan ekonomi holistik, dari hulu ke hilir, dari desa ke kota,” tuturnya.

Program KDMP/KKMP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk membangun ekonomi berbasis usaha bersama demi kemakmuran rakyat.

Oleh : Nindi Syafitri

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 menjadi sorotan publik bukan hanya karena momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga karena lahirnya sebuah gagasan besar untuk pemerataan ekonomi nasional: pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini menegaskan tekad pemerintah untuk memutus ketergantungan perputaran uang yang selama ini terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, sekaligus menghidupkan denyut ekonomi hingga ke pelosok negeri.

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi disparitas ekonomi yang telah lama menjadi tantangan pembangunan nasional. Dengan target pendirian 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia, program ini tidak hanya menjadi instrumen distribusi pangan murah, tetapi juga pintu masuk bagi penguatan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaannya diharapkan dapat memastikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, tanpa terjerat rantai distribusi yang panjang dan mahal.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi payung hukum yang menegaskan keseriusan pemerintah. Peluncuran resmi program ini di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025 menjadi simbol komitmen untuk menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya sebagai penyedia barang kebutuhan pokok, KDMP juga akan mengelola berbagai lini usaha lain seperti simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik yang efisien. Langkah ini akan memperpendek jalur distribusi dan menekan biaya, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memandang KDMP sebagai program strategis nasional yang mampu mendorong kemajuan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung swasembada pangan. Menurutnya, program ini mampu menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar), yang selama ini kerap terpinggirkan dari arus utama pertumbuhan ekonomi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mengelola koperasi, diharapkan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif untuk mengembangkan usaha bersama demi kesejahteraan bersama pula.

Selain manfaat langsung dalam bentuk akses pangan murah, KDMP memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Desa yang kuat secara ekonomi akan lebih tangguh menghadapi gejolak harga pangan global maupun fluktuasi pasokan. Dengan pengelolaan berbasis komunitas, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi dan barang-barang kebutuhan vital sampai tepat sasaran. Hal ini menjadi terobosan penting untuk menghindari kebocoran distribusi yang selama ini menjadi kendala klasik dalam penyaluran bantuan dan subsidi.

Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa koperasi di setiap desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi, sekaligus instrumen untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Kehadiran KDMP akan memacu roda perekonomian lokal, menggerakkan sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Dengan sistem yang transparan dan profesional, koperasi ini juga diharapkan menjadi model pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Dampak sosial dari program ini juga tidak bisa diabaikan. Dengan tersedianya sembako dan kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, beban pengeluaran rumah tangga akan berkurang secara signifikan. Petani dan nelayan akan mendapatkan akses pupuk, benih, dan pakan dengan harga bersubsidi yang terjangkau, sehingga produktivitas dapat meningkat. Pada saat yang sama, warga desa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam unit usaha koperasi, baik sebagai anggota, pengelola, maupun mitra usaha.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional yang sejati adalah pembangunan yang merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Desa bukan lagi hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif berperan dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi. KDMP menjadi instrumen yang menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam bingkai modern, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Sebagai program yang diluncurkan di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo, keberhasilan KDMP akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif. Tantangan tentu ada, mulai dari kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa, pengelolaan yang profesional, hingga pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, dengan sistem pendampingan dan pelatihan yang tepat, KDMP berpotensi menjadi tonggak baru dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 menandai dimulainya babak baru transformasi ekonomi nasional. KDMP bukan sekadar program distribusi barang murah, melainkan strategi besar untuk memindahkan pusat gravitasi ekonomi dari kota ke desa. Inisiatif ini mengandung visi besar: membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan ekonomi rakyat, memperkokoh ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Jika dijalankan dengan konsistensi, transparansi, dan pengawasan ketat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Program ini berpotensi mengubah wajah desa-desa di Indonesia menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana rakyat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang berdaya. Dengan demikian, cita-cita besar untuk bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju dapat diwujudkan secara nyata, dimulai dari akar rumput perekonomian bangsa.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

*) Oleh : Fahmi Purba S.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada momentum bersejarah ini menjadi penegasan nyata komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pendirian 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai wadah usaha, tetapi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal, koperasi ini diharapkan mampu mendorong distribusi barang dan jasa yang lebih merata, termasuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Langkah ini mencerminkan visi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini akan menjadi solusi strategis untuk menekan biaya hidup masyarakat. Lini usaha yang dikembangkan mencakup penyediaan sembako seperti beras dan minyak goreng murah, distribusi LPG 3 kg, hingga pupuk bersubsidi untuk petani. Selain itu, koperasi juga akan memiliki unit usaha simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik yang mampu memotong rantai distribusi panjang yang selama ini membuat harga barang melonjak. Tidak berhenti di situ, koperasi ini juga akan membuka akses protein murah seperti ikan dan daging, sehingga gizi masyarakat terjamin dengan harga yang lebih ramah di kantong. Dengan demikian, koperasi Merah Putih akan berperan sebagai penyeimbang pasar sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Langkah ini juga diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat pada tengkulak yang seringkali menentukan harga secara sepihak. Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan potensi desa, koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan sumber daya lokal, dan menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Ajbar menekankan, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo, koperasi ini adalah momentum lahirnya peradaban baru ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, rasa memiliki, dan kemandirian. Keberadaannya diharapkan membuat masyarakat aktif terlibat, sehingga pembangunan desa tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal semata.

Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa bersifat parsial. Karena itu, koperasi Merah Putih hadir dengan konsep ekonomi holistik yang menghubungkan potensi hulu hingga hilir. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa koperasi ini tidak hanya berfokus pada satu sektor atau satu wilayah, tetapi menghubungkan desa ke kota, dari daerah terpencil hingga pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerataan pembangunan menjadi nyata, karena semua pihak dapat terlibat dan merasakan manfaatnya. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan disparitas ekonomi yang selama ini menjadi hambatan kemajuan Indonesia.

Dari perspektif makroekonomi, keberadaan koperasi Merah Putih akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memperluas basis produksi nasional. Distribusi kebutuhan pokok yang lebih murah akan menurunkan tekanan inflasi, khususnya di sektor pangan. Pada saat yang sama, unit usaha simpan pinjam akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di pedesaan. Hal ini menciptakan efek ganda: mendorong produktivitas dan menumbuhkan pasar internal yang lebih kuat. Dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola, koperasi ini akan menjaga sirkulasi modal di tingkat lokal, sehingga keuntungan tidak keluar dari desa, tetapi kembali menghidupi komunitasnya.

Secara sosial, koperasi Merah Putih akan menjadi ruang kolaborasi antarwarga, memulihkan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di tengah tantangan global, kemandirian ekonomi berbasis komunitas adalah benteng terbaik untuk menjaga ketahanan sosial. Ketika harga pangan dunia melonjak atau rantai pasok global terganggu, koperasi desa dapat menjadi penyangga dengan stok dan distribusi lokal yang lebih terjamin. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terjebak dalam spekulasi harga yang merugikan. Peran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pembangunan koperasi ini juga akan membawa dampak positif pada ketahanan pangan nasional. Dengan terhubungnya petani, nelayan, dan peternak melalui jalur distribusi yang dikelola koperasi, biaya transportasi dan logistik dapat ditekan. Akibatnya, harga produk segar seperti sayur, buah, ikan, dan daging bisa lebih kompetitif, bahkan di daerah yang selama ini sulit dijangkau. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses pada makanan bergizi dengan harga terjangkau. Dalam jangka panjang, kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat, dan beban biaya kesehatan dapat ditekan.

Keberhasilan koperasi Merah Putih akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan skema pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang baik akan menjadi kunci agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penentu. Jika semua pihak bersatu, maka cita-cita membangun kemandirian ekonomi dari desa akan menjadi kenyataan.

Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol komitmen pemerataan ekonomi, tetapi juga instrumen nyata yang akan mengubah wajah perekonomian Indonesia dari pinggiran ke pusat. Dengan konsep ekonomi inklusif dan gotong royong, program ini akan membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pelaku ekonomi yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan. Presiden mengumumkan capaian bersejarah: stok beras nasional berhasil menembus 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” ungkap Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi kokoh bagi ketahanan sebuah negara, dan Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada ketergantungan impor beras.

Sebagai bagian dari strategi besar swasembada pangan, pemerintah telah membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektar di berbagai daerah. Fokus utama diarahkan ke Merauke, Papua Selatan, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan masa depan.

Langkah tersebut dibarengi dengan kebijakan pro-petani yang konkret, antara lain menaikkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memangkas birokrasi penyaluran pupuk, serta memberikan bantuan alat dan mesin pertanian modern.

“Para petani kini tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ujar Presiden.

Prabowo meyakini bahwa kombinasi pembukaan lahan baru, peningkatan harga gabah, dan efisiensi distribusi pupuk akan menciptakan ekosistem pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Upaya ini, menurutnya, tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Data resmi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menunjukkan, stok beras nasional saat ini mencapai 4.251.259 ton. Jumlah tersebut terdiri dari cadangan pemerintah sebesar 4.237.120 ton dan stok komersial 14.139 ton. Angka ini merupakan rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969, menandai babak baru kemandirian pangan nasional.

Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa visi swasembada pangan yang selama ini digaungkan pemerintah bukan sekadar wacana, melainkan program nyata yang menghasilkan dampak positif. Dengan dukungan penuh para petani, inovasi teknologi pertanian, serta kebijakan terintegrasi, Indonesia semakin mantap melangkah menuju kedaulatan pangan yang mampu menopang ketahanan nasional di tengah dinamika global.

Jakarta — Kemandirian pangan dipandang sebagai salah satu pondasi utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembahasan RAPBN 2026, yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu sektor strategis dalam memperkuat kedaulatan dan daya saing Indonesia di panggung dunia.

Presiden Prabowo menyebut, stok beras nasional berhasil tembus 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan data Perum Bulog, cadangan pemerintah tercatat 4.237.120 ton dan stok komersial 14.139 ton, menjadikannya rekor sejak Bulog berdiri pada 1969.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” kata Prabowo.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektare, dengan fokus utama di Merauke, Papua Selatan, yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru.

Upaya ini dibarengi dengan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, serta pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.

“Para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Anggota DPD RI, Fahira Idris menyatakan bahwa di usia ke-80 tahun kemerdekaan, ketahanan pangan harus “naik kelas” menjadi kemandirian pangan.

Fahira mengusulkan enam terobosan, mulai dari diversifikasi pangan, perluasan peran Bulog, pembangunan 100.000 lumbung komunal modern, pertanian tahan iklim, keterkaitan program pangan dengan perbaikan gizi, hingga pembentukan sistem Satu Peta Pangan berbasis data terpadu.

“Dengan sistem ini, pengambilan keputusan seperti serapan panen, distribusi, atau operasi pasar dapat dilakukan cepat dan tepat,” tutur Fahira.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai arah pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad kuat menjadikan Indonesia negara besar, berdaulat, dan disegani dunia.

Salah satu fokusnya adalah kemandirian pangan yang diiringi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Menurut Muzani, program-program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal, pemerataan pendidikan, serta penguatan daya tahan sosial dan ekonomi bangsa.

“Dengan kata lain, kita kini telah melangkah pada jalur yang benar,” pungkasnya.

Oleh: Arman Panggabean

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI menjadi salah satu momen penting yang menandai arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Di hadapan para wakil rakyat, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi terjebak dalam ketergantungan pangan impor. Untuk itu, ia menekankan dua strategi besar: pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen distribusi pangan murah dan peningkatan produksi pertanian yang ditandai dengan rekor tertinggi stok beras nasional sepanjang sejarah Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa salah satu masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah perputaran uang yang terlalu terkonsentrasi di kota besar. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendirikan 80 ribu koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Tujuannya jelas, yaitu menghadirkan akses pangan murah sekaligus membuka ruang usaha rakyat di level akar rumput.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Jika dilihat dari rancangan program, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia sembako murah seperti beras dan minyak goreng, tetapi juga menjadi pintu distribusi barang subsidi strategis seperti LPG 3 kg dan pupuk. Lebih jauh, koperasi juga akan mengelola lini usaha simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem logistik terpadu. Artinya, koperasi akan menjadi ekosistem ekonomi yang lengkap di tingkat desa, tidak sekadar warung penyalur barang murah.

Gagasan ini sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang pernah diperjuangkan para pendiri bangsa. Presiden menegaskan bahwa rakyat kecil harus punya akses pada pangan berkualitas dengan harga terjangkau, termasuk protein hewani seperti ikan dan daging. Pernyataan ini memperlihatkan pandangan bahwa pangan bukan hanya soal kenyang, melainkan juga soal gizi dan kualitas hidup.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Ia menekankan bahwa koperasi merupakan bentuk modernisasi ekonomi desa yang berakar pada gotong royong. Ucapan ini patut dicermati karena koperasi memang memiliki sejarah panjang dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun, selama beberapa dekade terakhir, eksistensi koperasi sering kali dipandang sebelah mata, bahkan tak jarang hanya menjadi formalitas tanpa aktivitas riil. Jika program ini berhasil dijalankan secara konsisten, Koperasi Merah Putih dapat menjadi tonggak sejarah baru kebangkitan koperasi di Indonesia.

Di sisi lain, Presiden juga menyoroti pencapaian bersejarah dalam ketersediaan beras nasional. Ia mengumumkan bahwa stok beras di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sejak lembaga tersebut berdiri pada 1969. Angka ini bukan hanya sekadar catatan statistik, tetapi juga sinyal kuat bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang mulai terwujud.

Presiden menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Pernyataan ini penting karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang rawan impor beras, terutama pada musim paceklik. Ekspor menunjukkan adanya surplus produksi, sekaligus menandai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat produktivitas pertanian.

Langkah konkret yang mendukung pencapaian ini antara lain adalah pembukaan lahan pertanian baru seluas 2 juta hektar, dengan fokus utama di Merauke, Papua Selatan. Wilayah tersebut disebut sebagai lumbung pangan masa depan, mengingat ketersediaan lahan yang luas dan potensi agronomisnya. Selain itu, pemerintah juga menaikkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini bukan hanya insentif ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap jerih payah petani. Dengan harga gabah yang stabil dan menguntungkan, petani memiliki kepastian untuk terus menanam dan meningkatkan produktivitas.

Selain harga, Presiden juga menyebut adanya pemangkasan birokrasi dalam penyaluran pupuk serta penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian modern. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan holistik: bukan hanya menambah lahan dan menjamin harga, tetapi juga memperbaiki efisiensi produksi melalui mekanisasi. Kebijakan ini mencerminkan orientasi jangka panjang untuk menciptakan pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan.

Pernyataan resmi Perum Bulog yang menyebut stok beras sebesar 4.251.259 ton semakin menguatkan klaim pemerintah. Dari jumlah tersebut, cadangan pemerintah mencapai 4.237.120 ton, sementara stok komersial sebesar 14.139 ton. Data ini menunjukkan kemampuan pemerintah mengelola cadangan strategis pangan dengan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Rekor ini sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah ancaman krisis pangan global yang kerap menghantui berbagai negara.

Jika dikaitkan dengan program Koperasi Merah Putih, capaian stok beras ini akan memiliki dampak lebih luas. Dengan distribusi yang dikelola koperasi, beras murah dari cadangan pemerintah bisa lebih cepat sampai ke tangan masyarakat. Tidak ada lagi rantai distribusi panjang yang sering membuat harga di pasar jauh lebih tinggi dari harga di gudang Bulog. Dengan kata lain, kombinasi antara produksi yang melimpah dan distribusi yang efisien dapat menjadi kunci keberhasilan kedaulatan pangan.

Namun, tentu ada tantangan besar yang harus diantisipasi. Koperasi di Indonesia selama ini sering menghadapi masalah tata kelola, korupsi, hingga minimnya partisipasi anggota. Begitu pula dalam sektor pertanian, pembukaan lahan baru kerap berhadapan dengan isu lingkungan dan konflik agraria. Oleh karena itu, keberhasilan program pemerintah akan sangat bergantung pada implementasi yang transparan, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

Pada akhirnya, visi Presiden untuk menghadirkan pangan murah dan berkualitas melalui Koperasi Merah Putih serta keberhasilan mencatat rekor stok beras nasional menjadi titik awal penting. Namun, sebagaimana diingatkan oleh sejarah panjang pembangunan pertanian Indonesia, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga konsistensi implementasi di daerah dan partisipasi aktif rakyat. Dengan gotong royong dan tata kelola yang baik, Indonesia berpeluang besar menjadikan kedaulatan pangan bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan yang mengubah wajah ekonomi bangsa.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute