Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penyaluran dana melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono mengatakan bahwa hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun melalui skema FLPP.

“Realisasi pembiayaan FLPP hingga Mei 2025 telah mencapai Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Dana ini telah membantu pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten dan kota,” ujarnya.

Thomas menambahkan, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan Rp18,77 triliun guna membiayai 220.000 unit rumah.

“Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp11,5 triliun telah disalurkan ke BP Tapera. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan dana guna menunjang pencapaian target 3 juta rumah,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program FLPP merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden secara terus-menerus menginstruksikan agar para menteri mempercepat implementasi berbagai program yang sudah diluncurkan. Percepatan ini sangat penting, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti penyediaan makanan bergizi gratis, program perumahan termasuk peningkatan target FLPP, koperasi desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran program rumah subsidi mencakup kelompok yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap dengan tingkat kerentanan ekonomi.

“Berdasarkan arahan pemerintah, MBR meliputi anggota TNI dan POLRI berpangkat rendah, ASN, pegawai BUMN, serta pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan driver ojek daring,” kata Josua.

Josua menambahkan, ada beberapa kriteria teknis dalam menentukan MBR, seperti batas penghasilan, belum pernah memiliki rumah pribadi, serta syarat administratif lainnya. “Pemerintah juga membatasi luas rumah dan menetapkan batasan penghasilan maksimum agar program tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Josua, FLPP melibatkan kerja sama pemerintah dan perbankan. “Bank mitra menyediakan kredit bersuku bunga rendah dan tetap, uang muka ringan, serta angsuran yang disubsidi pemerintah. Hal ini membuat rumah subsidi jauh lebih terjangkau dibandingkan KPR komersial,” pungkasnya. –

[edRW]

Oleh: Farhan Permana )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian yang layak melalui program rumah subsidi. Lebih dari sekadar proyek pembangunan fisik, program ini mencerminkan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.

Dengan menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, negara tidak hanya menjawab kebutuhan dasar warganya, tetapi juga membuktikan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang bermartabat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini harus dilihat sebagai wujud keadilan sosial, bukan hanya proyek infrastruktur. Pemerintah menempatkan rumah subsidi sebagai bagian penting dari strategi pemerataan kesejahteraan.

Peningkatan kuota menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025, dari sebelumnya hanya 200 ribu unit, menunjukkan lonjakan yang mencerminkan keseriusan negara dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak. Pemerintah berupaya agar rumah subsidi tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan menjangkau pasar perumahan formal.

Guna memastikan efektivitas program, Kementerian PKP melakukan pembenahan menyeluruh atas sejumlah tantangan klasik yang selama ini menghambat implementasi, seperti legalitas tanah, kualitas konstruksi, hingga ketepatan sasaran penerima. Maruarar menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi pelaksanaan yang tepat sasaran.

Saat ini, pembaruan data penerima manfaat berbasis Badan Pusat Statistik dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Hal ini memungkinkan bantuan benar-benar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kalangan profesi seperti jurnalis, yang juga dilibatkan dalam program sebagai bagian dari pengawasan sosial.

Kementerian PKP juga menjalin kerja sama lintas lembaga untuk memperluas cakupan manfaat. Salah satunya melalui alokasi 5.000 unit rumah subsidi bagi pegawai lembaga pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap para pegawai lapas yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan penghasilan terbatas dan tingginya harga properti di wilayah perkotaan, banyak dari mereka belum memiliki rumah sendiri. Dukungan dari program FLPP memberi mereka peluang untuk memiliki hunian yang layak tanpa beban finansial yang berat.

Agus juga menyampaikan bahwa proses pendataan dan pengawasan dilakukan secara ketat melalui sinergi dengan BPKP, Kejaksaan, dan BPS. Ini menjadi jaminan bahwa distribusi rumah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan.

Bagi Agus, rumah subsidi tidak hanya sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen nyata keadilan sosial. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Menteri Maruarar yang dinilainya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan dalam isu perumahan nasional.

Sementara itu, dukungan dari sektor keuangan juga menjadi pilar penting keberhasilan program ini. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pihaknya meningkatkan secara signifikan kuota pembiayaan rumah subsidi menjadi 25.000 unit pada tahun ini, dari sebelumnya hanya 7.000 unit pada tahun lalu.

Peningkatan sebesar 484 persen ini menjadi cerminan nyata partisipasi aktif sektor perbankan dalam memperkuat sistem pembiayaan nasional untuk masyarakat bawah. Darmawan menyebut bahwa dari total 104.000 karyawan Mandiri Group, sekitar 21.000 di antaranya masih belum memiliki rumah. Namun demikian, ia memastikan bahwa kuota FLPP tidak hanya diperuntukkan bagi internal perusahaan, melainkan terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi syarat.

Darmawan optimistis pelaksanaan program dapat berlangsung efektif berkat jaringan Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dukungan platform digital yang mampu mempercepat proses pembiayaan. Ia menilai sinergi antara pemerintah, BP Tapera, dan sektor perbankan merupakan refleksi dari pentingnya kolaborasi publik-swasta dalam membangun sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Bank Mandiri, program ini bukan hanya soal ekspansi kredit, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan dampak nyata di tengah masyarakat.

Hingga akhir Mei 2025, pemerintah telah mencatat realisasi belanja FLPP sebesar Rp12,59 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan lebih dari 101 ribu unit rumah di 379 kabupaten dan kota. Alokasi tahun ini ditargetkan untuk membiayai 220 ribu unit rumah dengan total anggaran Rp18,77 triliun.

Sekitar Rp11,5 triliun telah dicairkan ke BP Tapera sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang telah berlangsung sejak 2010. Total rumah yang telah terbangun melalui program ini mencapai lebih dari 1,5 juta unit, menunjukkan kesinambungan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Program rumah subsidi pun menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui arahan langsung dari Presiden, pemerintah mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, termasuk FLPP. Tujuannya tidak hanya untuk memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga menciptakan efek berganda dalam perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Keberhasilan program rumah subsidi saat ini merupakan buah dari kebijakan yang dirancang untuk menjamin bahwa keadilan sosial dapat dinikmati secara nyata oleh setiap warga negara, di mana pun mereka berada.

*) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Oleh: Maulida Alfi )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh rakyat, terutama bagi keluarga muda dan kelompok berpenghasilan rendah. Melalui program rumah subsidi yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), negara hadir untuk menjawab tantangan kepemilikan hunian yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai bahwa program ini bukan semata-mata urusan pembangunan fisik, melainkan perwujudan keadilan sosial yang nyata. Ia memandang bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal seperti sopir, asisten rumah tangga, petani, buruh migran, hingga wartawan, layak mendapatkan akses terhadap rumah pertama yang terjangkau. Penyerahan rumah secara simbolis kepada berbagai profesi di beberapa daerah menjadi bagian dari pendekatan yang menyeluruh dan adil.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar kuat pelaksanaan kebijakan ini. Presiden meminta agar setiap program benar-benar pro rakyat dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks tersebut, rumah subsidi diposisikan bukan hanya sebagai solusi tempat tinggal, tetapi sebagai instrumen negara dalam menjamin kesejahteraan awal sebuah keluarga.

Pelaksanaan program juga dibarengi dengan insentif kebijakan yang konkret, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat digratiskan oleh kepala daerah. Maruarar mendorong kepala daerah yang belum mengeluarkan kebijakan pendukung ini agar segera menyesuaikan diri untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, akses pembiayaan rumah bagi keluarga muda juga didukung oleh sektor keuangan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu lembaga keuangan yang aktif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BRI untuk memperluas akses perumahan yang inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2025, BRI menargetkan pembiayaan untuk 17.701 unit rumah dengan total plafon Rp2,92 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bentuk nyata dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung program prioritas nasional. Sejak 2022 hingga 2024, BRI telah menyalurkan lebih dari 57 ribu unit rumah dengan nilai pembiayaan hampir Rp9,1 triliun, sebuah bukti peran aktif sektor keuangan dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Agustya menyampaikan bahwa BRI juga memperluas jangkauan ke berbagai sektor, baik formal maupun informal. Melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan perusahaan seperti PT Bluebird Tbk, BRI memberikan akses pembiayaan kepada ASN, pegawai kementerian, serta pengemudi taksi. Upaya ini diharapkan mampu menjangkau kelompok keluarga muda dari berbagai latar belakang pekerjaan yang selama ini menghadapi kesulitan dalam membeli rumah pertama mereka.

Di sisi regulasi, pemerintah melalui Kementerian PKP terus menyempurnakan kebijakan agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Perkotaan, Sri Haryati, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak sejarah dengan kuota KPR FLPP yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit rumah. Ini menunjukkan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah.

Sri Haryati menambahkan bahwa untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang menetapkan batas maksimal penghasilan bagi kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Individu yang belum menikah masuk kategori MBR apabila penghasilannya tidak lebih dari Rp12 juta per bulan, sementara yang sudah menikah maksimal Rp14 juta per bulan. Ketentuan ini dirancang agar program rumah subsidi menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Lebih jauh, pemerintah juga menyediakan subsidi uang muka sebagai bentuk kemudahan tambahan. Hal ini menjadi dorongan signifikan bagi pasangan muda yang masih membangun kestabilan finansial untuk memiliki rumah pertama. Selain itu, dengan adanya tenor kredit hingga 20 tahun dan suku bunga tetap maksimal 5 persen, program FLPP memberikan kemudahan yang jauh lebih terjangkau dibandingkan skema KPR komersial.

Program rumah subsidi tidak hanya memberikan dampak sosial dalam bentuk peningkatan kualitas hidup keluarga muda, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Konstruksi massal perumahan membuka lapangan kerja, memacu produksi bahan bangunan, dan merangsang pertumbuhan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan hunian baru. Keberadaan perumahan yang terencana juga mendukung tata ruang kota dan menekan urbanisasi liar.

Langkah strategis pemerintah ini tidak dapat dilepaskan dari sinergi berbagai pihak. Kementerian PKP, BRI, dan para pemangku kepentingan lainnya telah menjadikan program ini sebagai model kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang efektif. Program rumah subsidi kini menjelma menjadi simbol harapan bagi generasi muda, yang sebelumnya terkendala mengakses rumah karena keterbatasan ekonomi.

Dengan arah kebijakan yang tegas, skema pembiayaan yang berpihak, serta komitmen lintas sektor yang solid, pemerintah membuktikan bahwa kebijakan perumahan bukan sekadar pembangunan fisik. Rumah subsidi adalah fondasi keadilan sosial yang konkret—tempat di mana keluarga muda Indonesia dapat membangun kehidupan yang lebih bermartabat, aman, dan penuh harapan.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam membangun swasembada energi nasional melalui strategi yang menyasar hingga sampai kepada seluruh pelosok desa dan pulau terpencil di Indonesia. Saat meresmikan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di 15 provinsi, Kepala Negara menegaskan bahwa kemandirian energi sama sekali tidak boleh berhenti di kota-kota besar atau kawasan industri saja.

Desa-desa, kecamatan, bahkan pulau-pulau kecil di seluruh pelosok Tanah Air tentu harus ikut merasakan adanya akses energi yang setara, andal, dan berkelanjutan seperti layaknya di perkotaan. Langkah ini tidak hanya sekadar mampu menghadirkan keadilan energi semata, tetapi juga dapat sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya transformasi sosial-ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal di seluruh Indonesia.

Melalui proyek EBT skala nasional yang mencakup pembangunan hingga sebanyak delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan puluhan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong terwujudnya akselerasi distribusi listrik ke titik-titik yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional.

Kepala Negara meyakini bahwa dengan adanya optimalisasi energi surya, maka desa-desa dapat terus berdiri mandiri secara energi. Pemanfaatan sumber daya lokal tentunya menjadi salah satu kunci utama dalam memangkas adanya ketergantungan terhadap logistik bahan bakar fosil, yang selama ini semakin menambah beban biaya dan kian memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah desa.

Melalui strategi desentralisasi energi berbasis terbarukan, maka proyek tersebut akan mampu mengantarkan Indonesia untuk bisa jauh lebih dekat kepada transisi menuju energi bersih dan terwujudnya pengurangan emisi karbon secara bertahap.

Peresmian proyek EBT dipusatkan secara simbolis di PLTP Blawan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pembangkit yang dikelola PT Medco Cahaya Geothermal ini telah bisa mengoperasikan tahap pertama dengan kapasitas hingga sebesar 34,9 megawatt, dan ditargetkan mampi mencapai hingga total kapasitas sebesar 110 megawatt. Energi dari PLTP tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan listrik hingga sebanyak 85 ribu rumah tangga di wilayah Jawa-Bali.

Presiden Prabowo juga mengumumkan peletakan batu pertama sebanyak lima PLTP baru, sebagai salah satu bagian dari peta jalan menuju pada swasembada energi nasional. Total investasi dari proyek-proyek ini mencapai hingga sebesar Rp 25 triliun, dan menciptakan 9.500 lapangan kerja. Tak hanya itu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40% menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri energi lokal, memperkuat kemandirian teknologi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendukung penuh visi energi Presiden Prabowo dengan menyebut bahwa proyek-proyek EBT tersebut memiliki kapasitas total sebesar 379,7 megawatt. Selain menyediakan pasokan listrik, proyek itu menyumbang lebih dari Rp 426 miliar per tahun dalam bentuk penerimaan negara. Menteri ESDM juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja lokal sebagai bagian dari manfaat langsung bagi masyarakat desa dan wilayah terluar.

Pembangunan proyek energi bukan hanya berbicara tentang daya pasok, melainkan menyangkut kedaulatan dan kemajuan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa penambahan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari di Blok Cepu, Bojonegoro, juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh menuju swasembada energi.

Program tersebut, yang mulai dikerjakan sejak awal 2024, berhasil dipercepat 10 bulan lebih awal dari jadwal berkat sinergi antara SKK Migas, ExxonMobil, dan Pertamina. Pengeboran tujuh sumur selesai pada semester pertama 2025, dengan tambahan produksi yang kini meningkatkan output Lapangan Banyu Urip menjadi 180 ribu barel per hari, atau mencakup seperempat dari total produksi minyak nasional.

Inisiatif peningkatan produksi di Blok Cepu turut menunjukkan keberhasilan kolaborasi publik-swasta dalam menjawab kebutuhan energi nasional. Proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC), yang menggunakan rig buatan dalam negeri oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia, menjadi contoh nyata penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam negeri.

Total investasi di Blok Cepu mencapai 4 miliar dolar AS dan telah menyumbang 30 miliar dolar AS kepada penerimaan negara, serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro. Mayoritas tenaga kerja proyek tersebut, sebanyak 99 persen, berasal dari sumber daya lokal, menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sektor energi.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai percepatan proyek produksi minyak ini mencerminkan kemampuan hulu migas Indonesia yang terus berkembang. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai cerminan dari komitmen kolektif pemerintah dan pelaku industri dalam memperkuat ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.

Dari PLTP di pegunungan Jawa Timur hingga pengeboran minyak di jantung Bojonegoro, kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan strategis. Energi dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, melainkan sebagai instrumen kedaulatan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan mengarahkan pembangunan energi hingga ke desa terpencil, Presiden membuktikan bahwa transformasi sektor energi harus menyentuh lapisan paling bawah masyarakat. Swasembada energi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi nyata menuju bangsa yang berdiri di atas kekuatannya sendiri, dari kota besar hingga titik terjauh nusantara.

)* Penulis adalah Kontributor Persada Institute

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, meresmikan proyek pembangunan dan juga sekaligus pengoperasian pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di seluruh Tanah Air pada Kamis (26/06/2025) lalu.

Hal ini sebagai bukti yang sangat nyata dari bagaimana keseriusan pemerintah dalam mendorong tercapainya swasembada energi secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, total nilai investasi dari proyek tersebut diperkirakan mencapai hingga sebesar Rp 25 triliun.

Dalam sambutannya secara daring dari Bali, Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini merupakan sebuah momentum yang penting untuk bisa membawa Indonesia menuju kepada kemandirian energi.

“Peresmian pengoperasian EBT di 15 provinsi dan peningkatan lifting minyak 30 ribu barel di blok Cepu adalah momentum yang sangat penting sebagai bangsa,” katanya.

“Dengan program-program ini, proyek-proyek ini, untungnya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan dilaksanakan, Ini adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi,” tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa proyek-proyek EBT tersebut memiliki kapasitas total hingga mencapai sebesar 379,7 megawatt (MW) yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh pelosok Indonesia.

“Acara hari ini kita meresmikan 15 provinsi lokasi proyek pembangkit listrik EBT dengan total kapasitas sebesar 379,7 MW dengan investasi kurang lebih Rp 25 triliun,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut mencakup PLTP di Salak, Muara Laboh, hingga Blawan Ijen, serta sebanyak 47 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi.

“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus… desa-desa ini kita akan memakai PLTS,” jelasnya.

Menanggapi berjalannya berbagai proyek EBT serta adanya keseriusan pemerintah yang sangat nyata pada upaya swasembada energi secara nasional, Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana turut berkomentar.

Dia menilai bahwa langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai sebuah upaya ideologis untuk dapat menuju kepada kemandirian energi. Energi harus dilihat sebagai sebuah hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan bukan hanya menjadi sekadar komoditas belaka.

“Menteri Bahlil konsisten menempatkan konstitusi dan keadilan rakyat sebagai pilar kebijakan energi,” tuturnya. (*)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan pembangunan dan pengoperasian proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi serta peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari pada Kamis (26/6) lalu. Proyek yang diresmikan tersebut mencakup pembangunan hingga sebanyak 55 pembangkit EBT, termasuk lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah bangsa untuk bisa benar-benar merdeka, terutama dalam menghadapi adanya tantangan global masa kini.

“Hari ini kita resmikan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan. Tentunya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan, ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita, swasembada energi,” kata Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, bahwa kemerdekaan suatu bangsa ditentukan pada kemampuan negara tersebut menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya. Peran energi sangat menentukan bagi kehidupan di abad ini dan masa depan.

“Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memberi makan rakyat dan menjamin kehidupan yang layak,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi tingginya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, jajaran SKK Migas, serta pihak swasta dan mitra luar negeri atas kerja nyata yang telah dilakukan.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Menteri ESDM Saudara Bahlil Lahadalia dan seluruh jajaran ESDM, SKK Migas yang telah bekerja sangat baik, menghasilkan sesuatu yang nyata tanpa kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.

Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia menyebut tambahan produksi 30 ribu barel per hari di Blok Cepu sebagai arahan langsung Presiden untuk mendukung target swasembada energi nasional.

“Untuk urusan energi kita harus swasembada energi dan target kita 900 ribu hingga satu juta barel per hari pada tahun 2029-2030 mendatang,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai keberhasilan percepatan proyek tersebut sebagai bukti komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. (*)

Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di Indonesia serta melakukan peningkatan produksi minyak hingga sebesar 30 ribu barel per hari.

Langkah besar tersebut menjadi tonggak yang strategis dalam perjalanan bangsa menuju swasembada energi nasional. Dalam konteks terjadinya krisis energi global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat seperti sekarang ini, keberanian Kepala Negara dalam mengambil sebuah kebijakan yang berakar pada kemandirian negeri tentunya menjadi suatu keputusan yang visioner.

Proyek EBT yang diresmikan oleh Presiden Prabowo melibatkan pembangunan hingga sebanyak 55 pembangkit, termasuk lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai wilayah di Tanah Air.

Peresmian ini memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen pemerintah untuk bisa berdiri di atas sumber daya dalam negeri demi mencapai suatu tujuan, yakni melakukan efisiensi energi secara jangka panjang. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa swasembada energi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak bagi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Presiden juga menekankan bahwa peran energi tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam era global yang penuh tantangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, negara yang mampu menjamin pasokan energi sendiri akan memiliki posisi strategis lebih kuat dalam percaturan ekonomi dan politik internasional.

Langkah konkret tersebut diperkuat dengan peletakan batu pertama lima PLTP di sejumlah provinsi dan peresmian proyek-proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tersebar dari Jawa Timur, Papua, Kalimantan hingga Nusa Tenggara Timur. Dalam totalitasnya, proyek-proyek EBT yang diresmikan hari itu mencapai kapasitas 379,7 Mega Watt dengan nilai investasi sekitar Rp 25 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang mendukung realisasi proyek ini, termasuk Kementerian ESDM, SKK Migas, dan mitra strategis seperti Medco Energi dan ExxonMobil. Dukungan sektor swasta dan kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam mempercepat transformasi energi nasional.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 351,9 MW berasal dari proyek panas bumi dan sisanya dari pembangkit tenaga surya. Bahlil juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi ini tidak sekadar urusan investasi dan angka, tetapi menjadi penegasan posisi Indonesia dalam jalur transisi energi global.

Pengelolaan proyek dilakukan oleh perusahaan nasional seperti PT Medco Cahaya Geothermal, PT Star Energy Geothermal, dan PT Supreme Energy Muara Laboh, yang masing-masing membangun dan mengoperasikan pembangkit PLTP di berbagai daerah strategis.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam meletakkan energi sebagai fondasi kedaulatan negara. Menurutnya ketahanan energi sebagai unsur esensial dalam pembangunan nasional, terlebih dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045. Ketergantungan terhadap impor energi dipandang sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan politik bangsa.

Dewi juga menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan ideologis Menteri ESDM dalam menyusun kebijakan sektor energi yang berpijak pada konstitusi dan keadilan sosial. Pandangan tersebut menempatkan energi bukan sekadar komoditas pasar, melainkan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara. Energi perlu dikelola sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan, bukan sekadar sumber keuntungan fiskal.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah strategis seperti pembangunan PLTMH di Gayo Lues, Aceh, menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada daerah dan memperkuat desentralisasi energi. Skema ini menjadi solusi konkret terhadap ketimpangan akses energi antarwilayah yang selama ini menghambat pemerataan pembangunan.

Pembangunan proyek EBT juga melibatkan peran aktif perusahaan nasional yang telah lama berpengalaman dalam sektor energi. Keterlibatan PT Medco Energi dan perusahaan mitra lainnya mencerminkan kesiapan industri dalam negeri dalam mendukung ambisi besar pemerintah menuju bauran energi bersih.

Keberhasilan pembangunan 55 pembangkit dalam waktu bersamaan menunjukkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kapasitas industri yang terus berkembang.

Dengan total kapasitas energi terbarukan yang terus meningkat, peluang Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap impor energi fosil semakin besar. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan, menurunkan emisi karbon, serta membuka lapangan kerja di sektor energi bersih.

Peresmian proyek EBT di 15 provinsi bukan hanya simbol seremonial pembangunan, tetapi menjadi penanda penting bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tatanan energi baru yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan.

Keberanian mengambil arah ini menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia tidak lagi berada di tangan asing, tetapi ditentukan oleh kebijakan nasional yang kuat, kolaboratif, dan berpijak pada kemandirian.

Langkah ini bukan akhir dari perjalanan panjang transisi energi, melainkan titik awal dari transformasi besar menuju Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan energinya secara berkelanjutan.

Dengan mengelola potensi panas bumi dan tenaga surya secara maksimal, Indonesia dapat menurunkan ketergantungan pada energi fosil serta memperluas akses energi bersih hingga ke pelosok daerah.

Jika dijalankan konsisten, proyek-proyek tersebut akan menjadi warisan monumental bagi generasi mendatang dan bukti bahwa negara ini mampu berdiri dengan kakinya sendiri di bidang energi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa sebagai solusi permanen untuk menghadapi ancaman rob dan dampak perubahan iklim. Proyek ini dinilai strategis dan vital bagi perlindungan kawasan pesisir Pulau Jawa dari potensi bencana yang semakin meningkat.

Pernyataan keseriusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo, yang menyoroti bahwa proyek pembangunan tanggul laut sebenarnya telah dirancang sejak puluhan tahun lalu.

“Coba bayangkan, rencana ini sudah ada sejak 30 tahun lalu. Tapi kita tidak perlu kecewa, karena sekarang waktunya untuk bergerak tanpa banyak bicara. Pekerjaan ini akan segera kita mulai,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kepemimpinan nasional periode 2024–2029, proyek ini menjadi salah satu prioritas pembangunan strategis. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menggarisbawahi bahwa proyek Giant Sea Wall akan segera direalisasikan seiring arahan langsung dari Presiden.

“Insya Allah itu akan terlaksana. Tentu kami minta kesabaran karena keterbatasan anggaran dan masih ada kebutuhan lain yang juga mendesak. Namun, itu tidak berarti kami berdiam diri. Kami tetap akan berupaya bersama untuk menuntaskan masalah rob ini,” ujar Menteri Pekerjaan Umum.

Presiden Prabowo bahkan telah menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mulai merancang dan mempercepat implementasi proyek dari wilayah Banten hingga Gresik.

“Fenomena rob ini sudah berlangsung lama karena pengaruh global seperti pemanasan suhu bumi, perubahan iklim, dan turunnya permukaan tanah. Karena itulah, begitu dilantik, Presiden Prabowo langsung memerintahkan para menteri untuk mulai merancang pembangunan Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendukung penuh pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari upaya melindungi masa depan masyarakat pesisir.

“Pembangunan tanggul laut tidak sekadar proyek infrastruktur semata, melainkan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa di tengah tantangan perubahan iklim global yang semakin ekstrem,” ujar AHY.

Sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo, pembangunan Giant Sea Wall adalah manifestasi nyata dari semangat keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan keamanan masyarakat. Pemerintah optimistis bahwa melalui langkah strategis ini, masyarakat di wilayah pantai utara Jawa akan mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman rob, banjir pesisir, serta degradasi lingkungan lainnya.

Oleh Artha Samudra Putra )*

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan kronis yang selama ini menghantui kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang digagas sejak lebih dari satu dekade lalu kini menemukan momentum baru untuk direalisasikan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Langkah ini bukan hanya menjawab tantangan teknis terkait banjir rob dan penurunan muka tanah, tetapi juga mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi jutaan warga pesisir dari dampak perubahan iklim ekstrem dan degradasi lingkungan yang semakin nyata.

Kawasan Pantura telah lama menjadi episentrum berbagai tantangan lingkungan yang kompleks. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebih dan urbanisasi yang tak terkendali, ditambah dengan kenaikan permukaan laut global, telah memicu banjir rob yang semakin sering dan meluas. Jakarta bersama kota-kota pesisir lainnya seperti Semarang, Pekalongan, dan Surabaya, menjadi titik-titik rawan yang memerlukan penanganan cepat dan komprehensif. Dalam konteks inilah, kehadiran Badan Otorita Tanggul Laut menjadi strategi kelembagaan yang penting guna menjawab kebutuhan akan tata kelola yang lebih efektif.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan badan otorita ini merupakan langkah lanjutan dari gagasan yang telah lama dibahas dalam berbagai forum ilmiah. Keberadaan lembaga khusus ini diharapkan mampu mempercepat penyusunan kebijakan, pelaksanaan proyek, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah. Tidak hanya melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, struktur otorita ini juga mencakup sinergi dengan pemerintah provinsi yang terdampak langsung, mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyatakan bahwa proyek giant sea wall akan dilaksanakan secara serius pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Tanggul laut ini menjadi infrastruktur vital untuk mengantisipasi rob dan dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Dengan luasnya cakupan wilayah serta kompleksitas teknis yang tinggi, proyek ini memerlukan manajemen yang terpusat dan terintegrasi, sebagaimana dapat diwujudkan melalui badan otorita.

Komitmen Presiden Prabowo dalam proyek ini juga tercermin sejak awal masa pemerintahannya. Bahkan, perhatian terhadap permasalahan rob di kawasan utara Jawa telah masuk dalam visi-misi Presiden sebelum masa pemilihan. Begitu dilantik, Presiden langsung memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk memprioritaskan pembangunan tanggul laut dari Banten hingga Gresik. Ini menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar reaksi terhadap bencana, tetapi merupakan bagian dari agenda pembangunan strategis nasional yang berorientasi jangka panjang.

Kementerian dan lembaga yang akan tergabung dalam badan otorita akan berjumlah cukup banyak, sejalan dengan skala proyek dan lintas sektoralnya. Selain perencanaan infrastruktur, aspek pembiayaan juga menjadi elemen penting. Dalam hal ini, pemerintah membuka peluang bagi keterlibatan investor asing, dengan harapan transfer teknologi, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas nasional. Ketertarikan informal telah disampaikan oleh beberapa negara mitra, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, yang sebelumnya telah menunjukkan keseriusan dalam menjalin kerja sama infrastruktur strategis dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan telah mengundang secara langsung para pelaku usaha dari Belanda, negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan wilayah pesisir. Menurut AHY, proyek tanggul laut ini bukan lagi merupakan opsi, melainkan keharusan nasional. Dalam kerangka diplomasi pembangunan, Indonesia membuka ruang kolaborasi yang saling menguntungkan, sembari tetap menjunjung kedaulatan dan kepentingan nasional dalam pengelolaan wilayah strategis.

Selain sisi infrastruktur dan pembiayaan, proyek ini juga berimplikasi pada aspek sosial dan lingkungan. Perlu ada pendekatan humanis dalam merelokasi masyarakat yang terdampak pembangunan, serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan proyek tanggul laut harus mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan pesisir, konservasi mangrove, serta penguatan komunitas lokal agar proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi ekosistem dan manusia.

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut merupakan refleksi dari pendekatan baru pemerintah dalam menangani isu-isu strategis secara lintas sektoral. Dibandingkan dengan pendekatan birokrasi konvensional yang cenderung parsial, model otorita memungkinkan percepatan pengambilan keputusan, efisiensi pelaksanaan proyek, serta koordinasi antarlembaga dan antarwilayah secara lebih intensif. Ini merupakan model tata kelola modern yang mulai banyak diadopsi dalam proyek-proyek besar dunia, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi dan pengelolaan sumber daya air.

Badan Otorita Tanggul Laut harus akan menjadi motor penggerak pembangunan berbasis adaptasi iklim. Dan keberhasilannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Selain itu, keberhasilan proyek ini juga akan memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi di koridor utara Jawa yang menjadi tulang punggung aktivitas logistik, industri, dan pemukiman padat penduduk.

Badan Otorita Tanggul Laut bukan sekadar lembaga teknokratis, tetapi simbol dari keseriusan negara hadir di tengah rakyatnya. Dalam era baru pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini menunjukkan arah kepemimpinan yang visioner, tanggap, dan berani mengambil keputusan strategis demi masa depan Indonesia yang lebih aman dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pakar Oseanografi

Oleh: Rendy Putra Wijaya

Pemerintah tengah bersiap membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa demi mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Komitmen ini memperlihatkan tekad kuat untuk segera menuntaskan persoalan yang telah mengendap selama puluhan tahun.

Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pembentukan badan otorita itu masih dalam proses, namun diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat. Targetnya bahkan ditetapkan tahun ini, sebagai langkah konkret pemerintah untuk mulai menata pembangunan tanggul laut yang akan memanjang dari Banten hingga Gresik.

Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan intensif sedang berlangsung bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Ia juga menekankan bahwa urgensi proyek ini sangat besar karena setiap tahun Indonesia mengalami penurunan muka tanah atau subsidence, yang dibahas dalam berbagai forum akademik maupun ilmiah. Menurutnya, proyek tanggul laut bukan lagi sekadar rencana pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari bencana yang lebih besar di masa mendatang.

Dari perspektif Prasetyo, keberadaan badan otorita bukan sekadar struktur administratif, melainkan kendaraan penting untuk menjamin kesinambungan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan tanggul secara terpadu dan sistematis.

Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menunjukkan keseriusan terhadap proyek ini menilai bahwa penundaan tidak lagi bisa diterima. Ia menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang telah digagas sejak 1995 dalam rencana Bappenas harus segera direalisasikan. Prabowo menyampaikan bahwa proyek dengan panjang sekitar 500 kilometer itu akan memerlukan dana sekitar 80 miliar dolar AS, sebuah angka fantastis namun dianggap sepadan dengan manfaat strategisnya.

Proyek akan dimulai dari koridor Jakarta–Semarang. Presiden membuka pintu bagi investor yang ingin bergabung, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunggu terlalu lama. Ia menyatakan bahwa negara akan bergerak dengan atau tanpa kehadiran investor asing, menandai pendekatan baru yang berorientasi pada ketahanan dan kemandirian.

Dalam forum International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Prabowo secara gamblang menyebutkan bahwa kekuatan nasional akan digunakan bila diperlukan. Sikap ini mencerminkan kebijakan tegas yang ingin menempatkan kedaulatan pembangunan di tangan bangsa sendiri.

Sementara itu, Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum memberikan penegasan bahwa proyek tanggul laut raksasa tetap masuk dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Ia menyampaikan harapan bahwa masyarakat dapat bersabar karena realisasinya harus melalui proses prioritisasi anggaran yang ketat. Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, sebab perjuangan untuk menanggulangi rob dan permasalahan pesisir menjadi tanggung jawab yang tidak akan diabaikan.

Dody menyiratkan bahwa proyek ini memerlukan pendekatan yang matang dan terintegrasi, terutama dalam konteks perencanaan dan pembiayaan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa realisasi proyek ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan rakyat, meski jalannya tidak selalu mulus. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, akan mengawal pelaksanaan pembangunan tanggul laut dengan segala sumber daya yang tersedia.

Melalui pernyataan para pejabat tersebut, dapat ditangkap kesan bahwa pemerintah tidak hanya menjual mimpi, tetapi berupaya merealisasikan proyek strategis dengan skema yang lebih realistis dan inklusif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah menjadi keharusan agar proyek tanggul laut ini tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi. Badan otorita yang dirancang diharapkan menjadi institusi penggerak yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi pembangunan dari hulu hingga hilir.

Langkah untuk tidak menunggu investor juga menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih percaya diri dengan kemampuan dalam negeri. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek tanggul laut bukan sekadar bergantung pada dana asing, tapi lebih kepada konsolidasi kekuatan nasional untuk melindungi wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, jika proyek ini berhasil, bukan hanya Jakarta yang selamat dari ancaman banjir rob dan abrasi, melainkan juga kota-kota besar lain di pesisir utara Jawa.

Di tengah krisis iklim global dan ancaman kenaikan muka air laut, langkah ini patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi bencana tidak hanya menjadi jargon internasional, tapi benar-benar menjadi prioritas nasional. Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut harus dimaknai sebagai awal dari perubahan besar, bukan akhir dari wacana yang berulang.

Sudah saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Otorita untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap masa depan pesisir utara Jawa yang kian terancam oleh banjir rob dan penurunan muka tanah.

Dengan hadirnya badan otorita, koordinasi lintas wilayah dan kementerian akan lebih terarah, sehingga proyek besar ini bisa berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Mari kawal, dukung, dan jadikan pembangunan tanggul laut ini sebagai tanggung jawab bersama demi keselamatan jutaan warga yang tinggal di garis depan ancaman perubahan iklim.

*) Analis Kebijakan Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara