JAKARTA – Para delegasi dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta, 12–15 Mei 2025. Suasana hangat dan penuh semangat solidaritas tampak mewarnai sidang-sidang yang tengah berlangsung.

Ketua Parlemen Republik Pantai Gading Adama Bictogo, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Presiden Uni Parlemen OKI, menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Indonesia atas sambutan dan keramahan yang diberikan selama penyelenggaraan konferensi.

“Dengan penuh rasa haru dan sukacita, saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas sambutan yang begitu hangat dan keramahan yang kami terima di kota Jakarta. Penyelenggaraan konferensi ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI,” ujar Adama dalam pidato resminya.

Konferensi ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Uni Parlemen OKI, yang menurut Adama telah menjadi “platform yang kokoh dalam membangun dialog, solidaritas, dan kerja sama antarparlemen di dunia Islam.”

Tak hanya menyampaikan apresiasi terhadap tuan rumah, Adama juga menyinggung pentingnya komitmen kolektif dalam menghadapi tantangan global. Ia menegaskan kembali pentingnya Deklarasi Abidjan yang dikeluarkan pada PUIC ke-18, yang menyerukan solidaritas menghadapi konflik global, perubahan iklim, terorisme, dan penindasan terhadap umat Islam, termasuk perjuangan untuk Palestina.

“Melalui konferensi ini, kita kembali menegaskan komitmen terhadap perjuangan Palestina, nilai-nilai keadilan dan perdamaian, serta penolakan terhadap ketidakadilan dan segala bentuk penindasan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba menyebut para delegasi menyambut baik kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan konferensi. “Sebanyak 444 delegasi, itu menyatakan sangat terhormat atas kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk pembukaan inaugurasi nanti,” ujarnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini diikuti sekitar 500 peserta dari 37 negara anggota dan observer. Indonesia pun dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan regional dalam diplomasi parlementer.

JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pembukaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

“Pak Prabowo Insya Allah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan sebagai tuan rumah” terang Ketua BKSAP.

Kehadiran Prabowo dalam forum parlemen negara-negara Islam tersebut menjadi simbol penting dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian global dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 ini mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” dan akan dihadiri sekitar 450 anggota parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan yang sarat pesan tentang perdamaian dan kemakmuran bersama.

“Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ujar Mardani.

Dalam konteks kepemimpinan global, kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dialog konstruktif antarnegara Islam, termasuk sebagai fasilitator bagi penyelesaian konflik regional.

Hal ini juga ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, yang menyatakan bahwa Indonesia diharapkan bisa berperan menjembatani konflik India dan Pakistan.

“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini, apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India,” kata Nico.

Selain isu perdamaian, forum ini juga membahas penguatan peran perempuan dan pemuda dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mencerminkan semangat Indonesia dalam mendorong inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan di dunia Islam.

Jakarta – DPR RI kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada isu-isu strategis global melalui partisipasinya dalam Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Dalam forum yang berlangsung di Jakarta pada 12–15 Mei 2025, DPR RI menekankan pentingnya penyediaan akses air bersih, pemberdayaan pemuda, serta perlindungan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fathi, menyampaikan dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment bahwa Indonesia mendorong pentingnya akses air yang aman dan bersih, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Indonesia tadi mendorong draft untuk diberikan akses air yang aman, yang bersih, tersedia bagi orang-orang, khususnya di daerah terluar, daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh infrastruktur seperti yang dinikmati masyarakat perkotaan,” ujarnya.

Fathi juga menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan bagian dari prioritas nasional yang sejalan dengan arahan Presiden RI. “Bahwa kita ini harus merdeka, harus mendapatkan akses air sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena air ini adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia,” tegasnya.

Ia juga memandang forum PUIC sebagai sarana efektif untuk menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. “Saya pikir PUIC ini adalah forum yang sangat efektif dalam rangka membuat dunia menjadi lebih baik lagi,” tambah politisi Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam sidang pada 12 Mei 2025 menegaskan dukungan DPR terhadap intervensi strategis di bidang ekonomi. Ravindra menyoroti pentingnya pemberdayaan generasi muda, konservasi sumber daya air, dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan data SESRIC, pemuda usia 15–24 tahun di negara-negara OKI mencapai 350 juta jiwa atau sekitar 29% dari total populasi pemuda global.
“Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” ungkapnya.

Delegasi dari Turkiye dan Tunisia juga menyuarakan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam diskusi tersebut, DPR RI menggarisbawahi bahwa krisis air dan kerusakan ekosistem tidak dapat diselesaikan tanpa kolaborasi antarnegara dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Forum PUIC ke-19 yang mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” dihadiri 38 negara dari total 54 negara anggota OKI. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa PUIC bertujuan mempererat solidaritas antarnegara Islam dan memperjuangkan kepentingan bersama melalui pendekatan legislatif.

Keberhasilan Indonesia dalam menyuarakan agenda strategis ini mencerminkan komitmen kuat DPR RI dalam mendukung kesejahteraan umat melalui diplomasi parlementer.

Jakarta — Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang tengah berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, tidak hanya membahas isu-isu strategis dunia Islam, tetapi juga menegaskan pentingnya peran parlemen dalam mendorong perdamaian global, termasuk upaya penyelesaian konflik antara India dan Pakistan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara sahabat, menyampaikan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Pertemuan dilakukan secara terpisah dengan pimpinan parlemen dari Aljazair, Bahrain, Oman, dan Republik Ceko yang hadir sebagai observer.

“Baru saja kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Aljazair, Bahrain, Oman, juga Ceko. Dalam pertemuan itu, kami membahas berbagai isu internasional, termasuk pentingnya upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian antarbangsa,” ujar Puan.

Dalam dialog tersebut, Puan juga menyinggung pentingnya penguatan kerja sama antarparlemen untuk menyikapi berbagai dinamika global. Ia menekankan bahwa parlemen memiliki peran strategis sebagai jembatan diplomasi dan penjaga stabilitas regional.

“Tidak ada solusi yang lebih baik dari perdamaian yang dicapai lewat diplomasi dan saling pengertian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menambahkan bahwa Indonesia siap memediasi sejumlah konflik internasional. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah konflik antara India dan Pakistan.

“Insyaallah kami akan menjadi mediator perdamaian. Kami tidak menegasikan konflik yang ada, tetapi kami berupaya melihat dari semua perspektif dan mencari titik temu. Fokus kami adalah solusi berbasis perdamaian,” ujar Mardani.

Ia menekankan bahwa dalam upaya mediasi, Indonesia akan menjaga netralitas dan tidak berpihak, termasuk dalam konflik India-Pakistan dan konflik lainnya seperti Rusia-Ukraina.

Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung dari 12 hingga 15 Mei 2025 ini dihadiri oleh lebih dari 450 delegasi dari 38 negara anggota PUIC dan 10 negara pengamat. Mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, konferensi ini menjadi momentum penting bagi parlemen dunia Islam untuk memperkuat solidaritas, serta mengambil peran aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia

Jakarta – Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejak 12 hingga 15 Mei 2025, dipastikan akan menghasilkan sebuah dokumen penting yang dinamai Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa deklarasi ini akan menjadi hasil utama dari konferensi internasional tersebut. Ia menambahkan bahwa sejumlah delegasi juga mengusulkan penamaan alternatif untuk deklarasi tersebut.

“Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration. Tetapi sebagian ingin usul Senayan Declaration, karena tempatnya di Senayan,” ujar Mardani.

Deklarasi yang akan dihasilkan tersebut diharapkan mencerminkan semangat kerja sama antar parlemen negara anggota OKI dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat institusi sebagai pilar ketahanan negara. Tema ini selaras dengan tema besar konferensi tahun ini, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

Konferensi ke-19 PUIC kali ini memiliki arti penting karena juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun atau silver jubilee organisasi tersebut yang didirikan pada tahun 1999. Acara ini dihadiri sekitar 450 delegasi dari 38 negara anggota OKI dan 10 negara pengamat (observer).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri langsung pembukaan Konferensi PUIC pada Rabu, 14 Mei 2025, di Kompleks Parlemen Senayan. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap diplomasi parlementer dan solidaritas antarnegara Islam.

Mardani juga menyoroti alasan pemilihan lokasi penyelenggaraan konferensi di Gedung DPR RI, yang merupakan bagian dari langkah efisiensi pemerintah.

“Kenapa tempatnya di Senayan? Tentu mendukung program efisiensi dari Pak Prabowo. Ya, kita punya tempat sendiri dan bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa banyak delegasi menyampaikan kekaguman mereka terhadap fasilitas dan suasana Gedung DPR RI yang dinilai strategis dan ramah lingkungan.

“Komentar dari sebagian besar delegasi itu kagum. Ini kompleksnya besar, greeny, di tengah kota, dan tempat pertemuannya bagus-bagus,” tambahnya.

Dengan berbagai agenda penting yang digelar selama empat hari pelaksanaan, Konferensi PUIC 2025 di Jakarta diharapkan memperkuat kolaborasi antarparlemen dalam menyuarakan isu-isu strategis global, terutama yang berkaitan dengan dunia Islam.

Deklarasi Jakarta yang akan diumumkan pada penutupan konferensi diharapkan mampu menjadi panduan bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, meningkatkan peran parlemen dalam menjaga stabilitas global, serta mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI dalam menghadapi tantangan zaman.

Konferensi ini sekaligus menjadi penegasan posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang mampu menyelenggarakan pertemuan internasional dengan standar tinggi, serta memainkan peran strategis dalam memajukan diplomasi antarparlemen dunia Islam.

Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tengah berlangsung sejak (12/5) di Kompleks Parlemen, Jakarta, dengan agenda strategis yang tak hanya membahas kerja sama antarparlemen negara-negara Islam, tetapi juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi digital dan berkelanjutan.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment, menekankan bahwa negara anggota OKI harus menciptakan infrastruktur ekonomi yang mendukung pengembangan potensi anak muda, khususnya dalam bidang teknologi dan kewirausahaan.

“Bukan hanya Indonesia, tapi dunia itu 30% anak muda. Jadi anak muda zaman sekarang itu harus bisa dibekali oleh jalur-jalur infrastruktur ekonomi dari negaranya untuk bisa mengembangkan startup-startup sendiri,” ujar Galih

Galih menjelaskan bahwa penurunan tren startup pasca-2019 merupakan proses normalisasi, bukan kemunduran.

“Startup menurun bukan karena negative reasoning, tapi karena normalisasi. Sekarang yang harus dicari adalah startup-startup yang benar-benar baru dan inovatif sesuai zaman sekarang,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan model positif dari Aljazair yang membuka akses investasi dan inkubator startup.

“Kita juga harus bisa membekali anak-anak kita kalau mau masuk ke luar negeri. Tapi dalam skema PUIC, artinya kita bicara dulu di antara negara-negara anggota untuk bisa saling mendukung dan mengembangkan potensi ini,” tambah Galih.

Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, memastikan bahwa konferensi berjalan lancar dari sisi agenda hingga pengamanan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19,” kata Mardani.

Ia menegaskan pentingnya pembahasan isu-isu strategis seperti peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda, pembangunan berkelanjutan, serta solidaritas terhadap kawasan konflik, termasuk Palestina.

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengatasi masalah Tuberkulosis (TBC) melalui peluncuran Gerakan Nasional Siaga TBC, yang berfokus pada penguatan peran desa dan kelurahan dalam pencegahan serta penanggulangan penyakit menular ini. Langkah ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahan Prabowo Subianto dan ditujukan sebagai upaya percepatan eliminasi TBC sebelum tahun 2030.

Gerakan ini tidak hanya menjadi simbol keseriusan pemerintah, tetapi juga mendorong sinergi lintas sektor untuk membentuk sistem kewaspadaan dini di tingkat komunitas. Peluncuran resmi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 9 Mei 2025 di Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, dan disiarkan secara luas melalui televisi nasional dan kanal digital.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit mematikan.

“Melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, kolaborasi multipihak diharapkan mampu mempercepat deteksi dini, meningkatkan akses pengobatan, serta menghapus stigma terhadap penderita,” ujar Hariqo Wibawa Satria.

Upaya ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan kesehatan yang masih menempati peringkat kedua tertinggi di dunia, setelah India. Setiap tahun, lebih dari 125 ribu jiwa di Indonesia kehilangan nyawa akibat TBC. Pemerintah menargetkan deteksi 90 persen kasus TBC dan tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80 persen pada tahun 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung gerakan ini secara maksimal.

“Pemda harus segera mengakomodasi gerakan ini, baik dalam perencanaan maupun alokasi anggaran. Penanganan TBC sudah memiliki payung hukum jelas melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2021,” tegas Ribka Haluk.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap daerah yang sudah responsif, termasuk Kelurahan Rambutan, sebagai contoh konkret praktik baik dalam penanganan TBC di tingkat lokal.

Melalui strategi berbasis wilayah seperti investigasi kontak, eliminasi stigma, serta peningkatan layanan dan transportasi kesehatan, Gerakan Nasional Siaga TBC diyakini menjadi jalan terang menuju Indonesia yang bebas TBC. Kombinasi antara keberanian kebijakan dan partisipasi publik menjadi modal kuat untuk mewujudkan visi kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan di Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke organ lain. Meskipun telah dikenal lama dan memiliki pengobatan yang efektif, TBC masih menjadi tantangan kesehatan, namun pemerintah telah menunjukkan langkah luar biasa dalam menurunkannya secara signifikan. Menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Siaga TBC, sebuah inisiatif besar yang menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas TBC secara menyeluruh pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas Tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh melalui peluncuran Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Langkah ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk respons terhadap tingginya kasus TBC di Indonesia yang mencapai lebih dari satu juta kasus per tahun.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Upaya ini bertujuan melindungi segenap rakyat Indonesia dari ancaman penyakit menular mematikan tersebut. Pemerintah berkomitmen mempercepat eliminasi penyakit ini agar tidak lagi menjadi masalah kesehatan utama di Tanah Air.

Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada 9 Mei 2025, dipusatkan di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Masyarakat dapat menyaksikan peluncuran tersebut secara langsung melalui saluran televisi nasional maupun kanal YouTube resmi Kementerian Kesehatan RI.

Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC sebagai bentuk mobilisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan aksi nyata dari semua elemen masyarakat. Gerakan ini merupakan bukti nyata dari pendekatan inklusif pemerintah dalam membangun kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas layanan kesehatan, organisasi masyarakat sipil, komunitas pasien, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat umum. Kolaborasi multipihak ini bertujuan mempercepat deteksi dini, meningkatkan akses pengobatan, serta menghapus stigma terhadap penderita TBC.

Indonesia saat ini berada di posisi kedua negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Setiap tahun, sekitar 125.000 orang meninggal karena penyakit ini. Secara global, TBC masih menulari lebih dari 10 juta orang dan menyebabkan lebih dari satu juta kematian setiap tahunnya.

Hariqo mengatakan, melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, pihaknya ingin membangun kolaborasi lintas sektor. Peran aktif perangkat desa dan kelurahan sangat menentukan dalam memberdayakan masyarakat melawan TBC.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan eliminasi TBC secara global pada tahun 2050, dengan menurunkan insidensinya menjadi kurang dari satu kasus per satu juta penduduk. Namun, pemerintah Indonesia menetapkan target lebih ambisius, yakni eliminasi TBC pada tahun 2030, 20 tahun lebih cepat dari target WHO.

Untuk mencapainya, pemerintah menargetkan pada 2025 mampu mendeteksi 90% kasus TBC, memulai pengobatan pada 100% pasien terdeteksi, serta mencapai tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80%. Berbagai strategi pun disiapkan, seperti penguatan promosi dan pencegahan, pemanfaatan teknologi, integrasi data antara rumah sakit dan Puskesmas, serta pengembangan vaksin TBC yang lebih efektif.

Hariqo mengatakan bahwa terinfeksi TBC bukan akhir dari segalanya. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan disiplin. Pihaknha mengimbau untuk menghentikan stigma dan pikiran negatif terhadap penderita TBC, karena itu justru menghambat proses penyembuhan.

Hariqo juga menegaskan pengobatan TBC telah digratiskan pemerintah sejak tahun 2016. Keberhasilan besar pemerintah dalam penanggulangan TBC diperkuat dengan dukungan penuh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC), yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Gerakan Bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia.

Ribka juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Penanganan TBC memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut.

Ribka juga mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan TBC.

Melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, strategi yang dikembangkan meliputi pendaftaran pasien pengobatan (treatment enrollment), investigasi kontak, penghapusan stigma, peningkatan akses transportasi menuju layanan kesehatan, serta upaya lainnya yang dijalankan secara berkelanjutan berbasis kewilayahan.

Penuntasan TBC merupakan bagian dari quick win Presiden dan Wakil Presiden dalam Program Hasil Terbaik Cepat tahun 2025, sekaligus wujud nyata dari pelaksanaan Asta Cita atau delapan cita-cita pembangunan nasional.

TBC adalah musuh lama yang masih mengancam masa depan kesehatan bangsa. Namun dengan komitmen kuat dari pemerintah melalui Gerakan Nasional Siaga TBC, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Kolaborasi, edukasi, inovasi, dan solidaritas menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia bebas TBC, sehat, produktif, dan bermartabat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rizki Ardiansyah )*

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu tantangan besar dalam bidang kesehatan di Indonesia. Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk menanggulangi penyakit ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Gerakan Nasional Siaga TBC sebagai gerakan kolektif untuk mendeteksi, mencegah, dan mengobati TBC di seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan Nasional Siaga TBC merupakan bukti nyata kepemimpinan visioner pemerintah pusat dalam mengatasi TBC secara menyeluruh. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan peta jalan eliminasi TBC tahun 2030, lengkap dengan strategi nasional dan indikator keberhasilan yang jelas. Di sisi lain, pemerintah daerah mengambil peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Sinergi yang terjalin antara pusat dan daerah menjadikan program ini lebih terarah, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tiap wilayah.

Salah satu bentuk sinergi yang menonjol adalah penguatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat daerah. Pemerintah pusat menyediakan dukungan regulasi, anggaran, pelatihan tenaga kesehatan, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya terhadap masyarakat, memastikan layanan tersebut menjangkau seluruh pelosok, termasuk daerah terpencil dan rentan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pemeriksaan dan pengobatan TBC yang berkualitas.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga bekerja sama dalam membangun kesadaran publik melalui kampanye informasi dan edukasi yang masif. Melalui pendekatan komunikasi yang kreatif dan inklusif, masyarakat diajak untuk mengenal gejala TBC, pentingnya deteksi dini, serta perlunya menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Kampanye ini tidak hanya menggugah kesadaran, tetapi juga menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelacakan kasus dan dukungan terhadap pasien TBC.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Gerakan ini secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas TBC hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap Menkes yang dinilai aktif dan memiliki perhatian besar terhadap isu kesehatan masyarakat, serta secara konsisten menjalin koordinasi dengan Kemendagri dalam berbagai program kesehatan nasional.

Keberhasilan penanggulangan TBC juga membutuhkan integrasi lintas sektor. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait turut mendukung dengan kebijakan yang mendukung pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan gizi. Pemerintah daerah pun menyelaraskan program-program tersebut dengan kebijakan daerah agar lebih tepat sasaran dan saling menguatkan. Dengan pendekatan multi-sektor ini, faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menjadi akar masalah TBC dapat ditangani secara komprehensif.

Penting pula disoroti bahwa sinergi ini tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal. Antar daerah saling berbagi pengalaman, strategi, dan praktik baik dalam pengendalian TBC. Forum-forum koordinasi regional difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk memperkuat jejaring antardaerah, mendorong inovasi, dan mempercepat replikasi program yang berhasil. Budaya saling belajar ini menjadi energi positif dalam memperkuat solidaritas nasional menghadapi TBC.

Gerakan Nasional Siaga TBC juga menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan visioner. Di banyak daerah, kepala daerah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menempatkan penanggulangan TBC sebagai prioritas. Dukungan anggaran daerah, kebijakan lokal yang responsif, serta pengawasan langsung terhadap implementasi program menjadi wujud nyata keberpihakan kepada kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat mendukung melalui apresiasi, insentif, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengingatkan pentingnya pengawasan selama masa pengobatan TBC. Pasien TBC memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sembuh, dan jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, pasien bisa menjadi resisten terhadap obat. Selain itu, pihaknya juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta, dapat memastikan pengawasan berjalan baik. Dengan begitu, Jakarta bisa menjadi wilayah pertama yang terbebas dari TBC secara total.

Sinergi yang terjalin kuat antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi cerminan semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Dalam menghadapi tantangan sebesar TBC, tidak ada ruang untuk bekerja sendiri. Keberhasilan hanya dapat diraih melalui kolaborasi, saling percaya, dan kesamaan visi. Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa jika bergerak bersama, kita dapat membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kini, langkah-langkah besar telah ditempuh, dan hasilnya mulai terlihat. Jumlah kasus TBC yang terdeteksi semakin meningkat—tanda bahwa sistem deteksi dini semakin efektif. Ketersediaan obat dan layanan pendukung juga semakin merata. Pemerintah terus menunjukkan komitmen penuh bahwa perjuangan ini akan mencapai garis akhir dengan kemenangan yang pasti. Oleh karena itu, sinergi ini harus terus diperkuat, diperluas, dan dijaga keberlanjutannya. Dengan dukungan semua pihak, cita-cita Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 bukanlah impian, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama.

)* Penulis adalah pengamat kesehatan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi investasi yang terarah dan peningkatan daya beli masyarakat. Di tengah tantangan global yang belum mereda, langkah ini menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen pada kuartal I 2025 mencerminkan daya tahan ekonomi yang tetap terjaga. Target 5,2 persen pada akhir tahun dinilai masih dalam jangkauan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan insentif sektoral yang terus diperkuat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan meluncurkan berbagai kebijakan strategis untuk mendongkrak konsumsi dan mendorong investasi.

“Penguatan program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan MBG akan menjadi katalis utama dalam menjaga daya beli masyarakat,” ujar Airlangga Hartarto.

Program bantuan sosial disiapkan untuk memberikan efek berganda bagi pertumbuhan, terutama dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga mengkaji insentif tambahan untuk sektor yang terdampak perlambatan, sekaligus memperkuat sektor unggulan seperti makanan-minuman dan pertanian.

Langkah lain yang turut memperkuat daya beli masyarakat adalah pemberian diskon tarif listrik dan tiket pesawat pada masa liburan. Strategi ini terbukti efektif dan akan diperluas ke sektor lain guna menjaga sirkulasi ekonomi domestik tetap bergerak.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dinamika global seperti perang tarif dan ketidakpastian geopolitik memang menekan ekspor, namun pemerintah tetap fokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara hati-hati demi menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan,” tambah Airlangga Hartarto.

Di sisi investasi, pemerintah tengah menyederhanakan regulasi melalui revisi Peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Selain itu, Satgas Perluasan Lapangan Kerja dibentuk untuk memastikan penciptaan kerja berlangsung optimal.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Riyatno, mengungkapkan bahwa sektor digital menjadi prioritas utama dalam peta jalan investasi nasional.

“Investasi di data center dan ekosistem digital diproyeksikan mencapai US$130 miliar pada 2025. Ini peluang besar untuk Indonesia dominan di Asia Tenggara,” tegas Riyatno.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting.
“Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi akan mempercepat transformasi digital dan membuka ruang inovasi yang luas,” tutup Riyatno.

Dengan strategi terintegrasi antara perlindungan sosial, kemudahan investasi, dan mitigasi risiko global, pemerintah memperkuat posisi Indonesia untuk tumbuh secara inklusif dan kompetitif dalam lanskap ekonomi dunia