Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung konsentrasi belajar, meningkatkan kehadiran siswa, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Terkait hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak kita. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan belajar dengan optimal,” ujar Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk keberlanjutan program MBG tetap terjaga.

“Program ini menjadi bagian penting dari investasi sumber daya manusia. Pemerintah memastikan dukungan fiskal yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” ungkap Purbaya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada sektor pendidikan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program MBG agar implementasinya semakin efektif dan berkelanjutan. Penguatan sistem distribusi, peningkatan kualitas menu, serta pengawasan yang ketat menjadi fokus utama dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan optimalisasi program MBG, pemerintah optimistis kualitas pendidikan nasional akan semakin meningkat, seiring dengan terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ke depan, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. ***

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mendapat pengakuan sebagai kebijakan strategis yang mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat daya saing generasi muda Indonesia. Berbagai kalangan akademisi menilai bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Ahmad Sulaeman, MS, menegaskan bahwa MBG tidak seharusnya dipandang sebagai beban bagi dunia pendidikan. Sebaliknya, program ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan itu sendiri.

“MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme bagaimana mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Ahmad, pemenuhan gizi harian anak memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah di tingkat internasional. Anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang terbukti memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, daya ingat yang lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil.

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Leni Sri Rahayu, menilai bahwa MBG memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi optimal sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun kognitif.

“Jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program MBG tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. Keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan,” jelasnya.

Leni juga mengingatkan bahwa persoalan gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Dengan adanya MBG, pemerintah dinilai telah mengambil langkah tepat untuk memutus rantai permasalahan gizi sejak dini. Program ini tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Lebih jauh, implementasi MBG diyakini mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat global. Ketika kebutuhan dasar anak terpenuhi, maka fokus belajar dan pengembangan potensi anak bisa lebih maksimal. Kondisi ini tentu akan mendorong peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Melalui sinergi antara kebijakan pendidikan dan intervensi gizi seperti MBG, Indonesia berpeluang besar dalam mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pendidikan bermutu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang baik atau kualitas tenaga pengajar, tetapi juga oleh kondisi dasar peserta didik, terutama dari aspek kesehatan dan gizi. Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis yang menghubungkan sektor pendidikan dengan pembangunan kesehatan. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, MBG berperan sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Selama ini, berbagai studi menunjukkan bahwa kekurangan gizi memiliki dampak langsung terhadap kemampuan konsentrasi, daya ingat, serta performa akademik siswa. Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar secara optimal. Oleh karena itu, intervensi gizi melalui program seperti MBG menjadi langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut secara sistemik.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam agenda nasional. Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. MBG hadir sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya, memastikan bahwa siswa tidak hanya hadir di sekolah, tetapi juga berada dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk belajar.

Implementasi MBG di lingkungan sekolah memberikan dampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran. Siswa yang mendapatkan makanan bergizi sebelum atau selama kegiatan belajar menunjukkan tingkat konsentrasi yang lebih baik. Hal ini berimplikasi pada peningkatan pemahaman materi serta partisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Dengan demikian, MBG tidak hanya mendukung kehadiran siswa di sekolah, tetapi juga meningkatkan efektivitas proses belajar itu sendiri.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa MBG dirancang untuk memberikan manfaat yang terukur dalam mendukung kualitas pendidikan. Program ini tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan bahwa kandungan gizi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak usia sekolah. Pendekatan berbasis data menjadi landasan dalam menentukan komposisi menu dan sasaran penerima manfaat.

Selain berdampak pada siswa, MBG juga memberikan efek positif terhadap lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Sekolah menjadi ruang yang lebih inklusif, di mana semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dalam kondisi yang optimal. Kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang ekonomi dapat ditekan melalui intervensi gizi yang merata.

Dari sisi sosial, program ini juga memperkuat peran sekolah sebagai pusat pembangunan masyarakat. MBG melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik, pengelola sekolah, hingga pelaku usaha lokal dalam penyediaan makanan. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan program sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Dampak ekonomi dari MBG juga tidak dapat diabaikan. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan membuka peluang ekonomi baru di tingkat daerah. Petani, peternak, dan usaha kecil menengah dapat menjadi bagian dari rantai pasok program ini. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Dalam jangka panjang, integrasi antara program gizi dan pendidikan akan menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi yang baik cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih baik, serta produktivitas yang lebih optimal. Hal ini menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memerlukan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh sasaran. Pemerintah terus memastikan bahwa distribusi makanan berjalan tepat sasaran, merata, dan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan, sehingga tidak hanya sekadar program bantuan, tetapi benar-benar menjadi intervensi yang berdampak.

Dalam pelaksanaannya, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Sistem pengawasan yang terstruktur dan pelibatan berbagai pihak diharapkan mampu menjaga kualitas serta mencegah potensi penyimpangan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program ini dapat terus terjaga dan bahkan meningkat dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, peran orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan MBG. Edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang serta dukungan terhadap pelaksanaan program di lingkungan sekolah akan memperkuat dampak positif yang dihasilkan, sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya investasi pada generasi muda.

Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas. MBG tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek dalam pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.

Pada akhirnya, MBG menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang terintegrasi mampu memberikan hasil yang lebih optimal. Dengan menghubungkan sektor kesehatan dan pendidikan, serta didukung pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, program ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang tepat dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Abdul Razak)*

Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bermutu kini semakin diperkuat melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi salah satu prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan terbaru pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap daerah dengan tantangan gizi yang masih tinggi. MBG bagi anak sekolah di wilayah 3T kini akan diberikan hingga enam hari dalam sepekan. Bahkan, penyaluran tambahan pada hari Sabtu diterapkan khusus di wilayah dengan risiko stunting tinggi sebagai langkah afirmatif untuk memastikan kecukupan gizi anak tetap terjaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil penguatan program yang dibahas dalam rapat koordinasi tingkat tinggi bersama Presiden. Ia menyampaikan bahwa pemberian MBG pada hari Sabtu di daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari.

Secara umum, pelaksanaan MBG mengikuti hari sekolah, yakni lima hari dalam sepekan. Namun, pemerintah menerapkan pendekatan khusus di wilayah rentan agar distribusi tetap berjalan meskipun di luar hari sekolah. Pendekatan ini menegaskan bahwa program MBG tidak sekadar mengikuti ritme pendidikan formal, melainkan berorientasi pada kebutuhan riil anak sebagai peserta didik sekaligus generasi masa depan.

Lebih jauh, Dadan Hindayana menekankan bahwa implementasi kebijakan ini berbasis pada data yang terukur dan akurat. Penetapan wilayah prioritas mengacu pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang memetakan daerah dengan tingkat risiko stunting tinggi. Ia menyebutkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan daerah untuk memastikan validitas data sehingga program dapat tepat sasaran.

Pendataan yang dilakukan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga prevalensi stunting di masing-masing wilayah. Sejumlah daerah di Indonesia bagian timur serta beberapa wilayah di Sumatera dan Papua menjadi prioritas utama mengingat masih tingginya tantangan pemenuhan gizi di kawasan tersebut. Dadan juga menegaskan bahwa integritas data menjadi kunci keberhasilan program karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan generasi muda, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pemenuhan gizi.

Langkah konkret pemerintah pusat tersebut turut direspons aktif oleh pemerintah daerah. Salah satunya terlihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat yang tengah mematangkan persiapan implementasi MBG di wilayah 3T. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur di lapangan.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menyampaikan bahwa langkah konsultasi yang dilakukan bersama BGN merupakan bagian penting untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab tantangan pemenuhan gizi masyarakat di wilayah terpencil. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga telah membahas berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme distribusi makanan, standar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga strategi menjangkau daerah dengan akses terbatas.

Ia berharap dengan persiapan yang matang, program MBG di wilayahnya dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan warga di daerah terpencil. Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan 3T, yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademisi juga turut mengambil peran dalam menyukseskan program MBG. Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi salah satu contoh perguruan tinggi yang berkomitmen mendukung implementasi program melalui pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa program penyediaan makanan bergizi harus menjadi bagian dari konsep kampus berdampak. Ia menyampaikan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur produksi, tetapi juga sebagai pusat integrasi riset, keahlian, dan implementasi program gizi masyarakat yang berkelanjutan.

Menurutnya, seluruh proses dalam SPPG didorong berbasis pada kekuatan internal kampus, termasuk pelibatan tenaga ahli gizi dan pemanfaatan produk unggulan kampus. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan mampu menjamin pemenuhan gizi masyarakat.

Lebih dari itu, Prof. Jamaluddin Jompa juga melihat SPPG sebagai laboratorium hidup yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui fasilitas ini, mahasiswa dan dosen dapat terlibat langsung dalam proses produksi, riset, serta pengembangan produk pangan berbasis gizi. Dengan demikian, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang aplikatif dan berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa SPPG memiliki potensi besar menjadi pusat inovasi dalam pengembangan produk pangan berbasis gizi berkelanjutan. Oleh karena itu, percepatan operasional fasilitas tersebut menjadi penting agar dapat segera difungsikan secara optimal dan menjadi percontohan nasional dalam layanan pemenuhan gizi berbasis perguruan tinggi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis semakin menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam pemerataan pendidikan bermutu. Pemenuhan gizi yang optimal diyakini akan meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, serta capaian akademik, khususnya di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan.

)* Analis Kebijakan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mendorong penerapan work from home (WFH) sebagai langkah strategis untuk menghemat anggaran negara dan konsumsi energi, dengan potensi penghematan mencapai triliunan rupiah dari sektor bahan bakar minyak (BBM) serta efisiensi operasional lainnya.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta pada akhir Maret 2026.

Yassierli menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja. Ia memastikan seluruh perusahaan tetap wajib memenuhi kewajiban pembayaran upah dan tunjangan secara penuh.

“Diperlukan langkah-langkah sistematis dalam optimalisasi penggunaan energi di lingkungan kerja,” ujar Yassierli.

Dari sisi ekonomi makro, kebijakan ini dinilai memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penghematan terbesar berasal dari berkurangnya konsumsi BBM akibat menurunnya mobilitas masyarakat.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun,” kata Airlangga.

Menurutnya, pengurangan aktivitas perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional menjadi faktor utama dalam efisiensi tersebut. Pemerintah juga mengimbau pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional penting dan kendaraan listrik, serta mendorong pemanfaatan transportasi publik.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen dan mendorong penggunaan transportasi publik,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah turut menekan frekuensi perjalanan dinas, baik dalam negeri hingga 50 persen maupun luar negeri hingga 70 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa tidak ada perubahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Hal ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga yang sempat beredar. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan kesiapan perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

“Pertamina siap menjalankan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis energi global,” ujarnya.***

Pemerintah mengambil langkah strategis dalam merespons potensi krisis energi dengan mendorong penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Imbauan tersebut menyasar perusahaan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) dengan skema yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diumumkan dalam jumpa pers pada Rabu, 1 April 2026, sebagai bagian dari upaya mitigasi krisis energi nasional.

“Diimbau untuk menerapkan WFH bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Yassierli menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan pekerja. Ia memastikan bahwa penerapan WFH tidak akan mengurangi hak karyawan, termasuk cuti tahunan maupun gaji bulanan. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan, dan teknis pelaksanaannya diatur oleh masing-masing perusahaan sehingga fleksibilitas tetap terjaga sesuai kondisi internal perusahaan.

Sementara itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan serupa bagi ASN yang akan menjalankan WFH setiap hari Jumat. Kebijakan ini diumumkan dalam jumpa pers sebelumnya pada Selasa, 31 Maret 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi sektor swasta sekaligus memperkuat penghematan energi di lingkungan pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa penerapan WFH di sektor swasta akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang usaha.

“Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jadwal implementasi kebijakan ini dimulai pada 1 April 2026 dengan penyesuaian pada tiap sektor.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi mobilitas pekerja, tetapi juga mendorong efisiensi energi di lingkungan kerja.

“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pengaturan tersebut akan mencakup gerakan penghematan energi di tempat kerja. “Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” imbuhnya.

Kebijakan WFH dinilai sebagai solusi adaptif yang tidak hanya relevan dalam situasi krisis energi, tetapi juga mendorong transformasi pola kerja yang lebih fleksibel dan efisien di masa depan.***

Oleh : Deka Prasetyo )*

Kebijakan work from home atau WFH yang mulai didorong pemerintah pusat kini dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran dan penghematan energi, sekaligus menjadi sinyal perubahan pola kerja di Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan efisiensi belanja negara, langkah ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk segera diimplementasikan secara luas. Dukungan dari berbagai daerah memperkuat bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan solusi nyata untuk menekan beban APBN dan konsumsi bahan bakar minyak, terutama dari sektor transportasi harian dan operasional perkantoran.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Aturan ini mendorong perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan sistem kerja fleksibel berupa WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi beban operasional perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan konsumsi energi secara kolektif. Dengan berkurangnya aktivitas fisik di kantor, penggunaan listrik, pendingin ruangan, hingga transportasi harian dapat ditekan secara signifikan.

Dalam implementasinya, pengurangan aktivitas kantor diyakini mampu memberikan dampak langsung terhadap efisiensi energi. Yassierli menegaskan bahwa penerapan WFH tetap harus menjamin hak pekerja, termasuk upah dan tunjangan yang diberikan secara penuh tanpa pengurangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa efisiensi tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, WFH tidak hanya menjadi kebijakan hemat anggaran, tetapi juga solusi yang tetap berpihak pada pekerja.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari pemerintah daerah, salah satunya Gubernur Banten Andra Soni. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap menerapkan WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan BBM. ASN diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengurangi mobilitas yang tidak perlu, sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Andra Soni menegaskan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan normal meskipun kebijakan WFH diterapkan. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan efisiensi energi tidak hanya di kantor, tetapi juga di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak digunakan dan mengurangi penggunaan perangkat elektronik yang tidak perlu. Menurutnya, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten oleh seluruh masyarakat.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang tengah mematangkan rencana penerapan WFH bagi ASN dengan target pengurangan konsumsi BBM hingga 18 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respons daerah terhadap arahan pemerintah pusat sekaligus strategi konkret dalam mengelola anggaran secara lebih efisien. Herman Deru menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Dari sisi infrastruktur, kesiapan jaringan digital menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan ini. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang dipimpin oleh Wayan Toni Supriyanto memastikan bahwa jaringan telekomunikasi nasional siap mendukung aktivitas kerja jarak jauh. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara layanan untuk menjaga kualitas konektivitas tetap stabil, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

Hingga akhir Maret 2026, capaian infrastruktur digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dengan ratusan ribu site 4G dan puluhan ribu site 5G yang telah tersebar luas. Selain itu, jaringan fiber optik juga telah menjangkau hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota, sehingga akses internet menjadi semakin merata. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung penerapan sistem kerja hybrid yang membutuhkan konektivitas stabil dan cepat.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan yang mendukung arah kebijakan ini, mulai dari stabilitas ekonomi yang tetap terjaga di tengah tekanan global, peningkatan penetrasi digital di berbagai sektor, hingga percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin merata. Transformasi digital yang terus berjalan turut mendorong efisiensi di berbagai lini, termasuk dalam sistem kerja, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi pemerintahan.

Meski demikian, penerapan WFH tetap menghadapi tantangan, terutama bagi sektor yang bergantung pada aktivitas fisik dan layanan langsung. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penerapan menjadi kunci agar kebijakan ini tetap relevan dan tidak mengganggu operasional. Setiap instansi dan perusahaan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan perlindungan tenaga kerja.

Pada akhirnya, kebijakan WFH yang didukung berbagai daerah ini mencerminkan adanya kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola kerja yang lebih hemat, produktif, dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam penghematan energi dan anggaran, tetapi juga berpotensi menjadi budaya kerja baru yang lebih fleksibel, modern, dan efisien di masa depan, sehingga patut didukung dan dioptimalkan oleh seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang mulai didorong pemerintah dinilai sebagai langkah strategis dalam merespons tekanan global sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara dan konsumsi energi masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor BUMN yang melihat WFH sebagai peluang untuk mendorong transformasi kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengimbau perusahaan swasta untuk mulai menerapkan skema WFH satu hari dalam sepekan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penghematan energi dan efisiensi operasional di tengah ketidakpastian global. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan tanpa mengurangi hak pekerja seperti cuti tahunan maupun gaji bulanan.

Yassierli menegaskan bahwa pengaturan teknis pelaksanaan WFH sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tetap menjaga produktivitas kerja sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk beradaptasi sesuai kebutuhan operasionalnya.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan serupa bagi Aparatur Sipil Negara. ASN diwajibkan menjalankan WFH satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah preventif dalam menghadapi dinamika global yang berdampak pada sektor energi dan fiskal nasional.

Airlangga Hartarto menyebut bahwa penerapan WFH memiliki potensi besar dalam menekan pengeluaran negara. Pemerintah memperkirakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai Rp 6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak, serta pengurangan konsumsi BBM masyarakat hingga Rp 59 triliun.

Selain kebijakan WFH, pemerintah juga melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan mendorong pemanfaatan transportasi publik serta kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara.

Namun demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Layanan publik, transportasi, logistik, serta sektor pendidikan tetap menjalankan aktivitas secara langsung guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, PT Pertamina memastikan bahwa tidak ada perubahan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis energi global.

Muhammad Baron juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying yang sempat terjadi akibat isu kelangkaan dan kenaikan harga BBM. Ia berharap masyarakat dapat menjaga konsumsi bahan bakar secara wajar agar distribusi tetap lancar.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan kebijakan WFH sesuai arahan pemerintah pusat. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Chico Hakim, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah visioner dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbasis digital.

Chico Hakim menilai bahwa Jakarta siap menjadi contoh dalam implementasi kebijakan tersebut dengan tetap memastikan layanan publik berjalan secara maksimal. Pramono Anung juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengikuti kebijakan nasional.

Penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN eselon I hingga camat dan lurah yang tetap menjalankan tugas secara tatap muka.

Selain itu, layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, logistik, industri strategis, serta pendidikan dasar dan menengah tetap menjalankan aktivitas secara langsung selama lima hari kerja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta juga mendukung kebijakan energi melalui implementasi B50 yang direncanakan mulai Juli 2026. Program ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil hingga 4 juta kiloliter serta menghemat subsidi nasional hingga Rp 48 triliun.

Kebijakan tambahan seperti penggunaan barcode MyPertamina dengan batas pembelian 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi juga akan diterapkan guna menjaga distribusi energi tetap terkendali. Sementara itu, harga BBM subsidi tetap dipertahankan.

Dari sisi anggaran, penerapan WFH diperkirakan memberikan kontribusi penghematan yang signifikan, termasuk Rp 6,2 triliun dari kompensasi BBM dan sekitar Rp 9 triliun dari belanja masyarakat di Jakarta. Pemprov DKI juga mendukung refocusing anggaran sebesar Rp 121,2 hingga Rp 130,2 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Hal ini terlihat dari inflasi yang terkendali, peningkatan investasi, serta keberhasilan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.

Pada akhirnya, kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi krisis energi, tetapi juga membuka peluang menuju sistem kerja masa depan yang lebih fleksibel. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Sebagai penutup, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran dan kedisiplinan semua pihak. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjalankan kebijakan ini secara optimal agar tujuan penghematan energi dan efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan produktivitas dan kualitas layanan publik.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata melalui Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan formal secara optimal.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis negara dalam menjamin masa depan generasi muda.
“Sekolah berasrama ini ditujukan bagi mereka yang mungkin selama ini tidak memiliki harapan, anak-anak dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” jelas Presiden Prabowo.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut, khususnya dalam aspek akademik dan tata kelola pembelajaran. Sekolah Rakyat hadir dalam konsep berasrama untuk memastikan proses pendidikan berjalan lebih terarah dan menyeluruh.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini telah berjalan sesuai kurikulum nasional dan memberikan manfaat nyata.
“Secara akademik, Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan pemerintah dan benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan kurikulum multi-entry dan multi-exit untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Para guru juga dibekali pelatihan khusus agar pembelajaran lebih adaptif dan berorientasi pada penguatan karakter.

Selain itu, keberadaan Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi peserta didik. Dengan sistem berasrama, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, serta keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan masa depan.

Kemendikdasmen turut berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, termasuk pembekalan kepala sekolah dan penugasan guru profesional lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Sekolah Rakyat adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari bangsa yang hebat,” tegas Abdul Mu’ti.

Ke depan, pemerintah memastikan program ini berjalan selaras dengan sistem pendidikan nasional dan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan serta mewujudkan keadilan sosial.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif dan ramah anak melalui percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah serta pengembangan Sekolah Rakyat Tahap II. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perlindungan anak dan pengentasan kemiskinan.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional yang memiliki dampak luas.

“Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Sepanjang 2025, program revitalisasi telah menyentuh 16.167 sekolah, dengan 16.062 unit di antaranya telah rampung hingga Maret 2026. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna menjangkau 11.744 satuan pendidikan, serta tengah mengusulkan tambahan anggaran untuk memperluas cakupan hingga 60 ribu sekolah.

Program ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat sekitar.

“Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” kata Qodari.

Tercatat, lebih dari 238 ribu tenaga kerja lokal terserap dan sekitar 58 ribu UMKM turut bergerak dalam mendukung program tersebut.

Sejalan dengan itu, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus dikebut di 104 lokasi di seluruh Indonesia, dengan target selesai pada Juni 2026 dan siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini dirancang khusus bagi masyarakat rentan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas berbasis asrama.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa aspek perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi anak untuk belajar, berkembang, serta membangun karakter secara positif. Saya berharap para siswa mampu memanfaatkan kesempatan mengakses pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa fasilitas yang tersedia telah memenuhi prinsip ramah anak.

“Anak-anak dapat belajar dengan nyaman, mereka mendapatkan makan tiga kali sehari serta dua kali snack. Fasilitas di Sekolah Rakyat ini sangat representatif dan memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi,” tambahnya.

Di daerah, pemerintah daerah turut mempercepat realisasi program ini. Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai prioritas utama.

“Kita sudah koordinasi, ini harus dipercepat karena ini tugas utama kita. Seluruh pihak harus bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi,” tegasnya saat meninjau proyek pembangunan di Medan.

Zakiyuddin juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti drainase dan penerangan jalan.

“Drainase harus segera dibuat dan lampu penerangan harus dipasang agar lingkungan pendidikan layak dan aman,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan berjalan efektif tanpa pemborosan waktu dan biaya.

Dengan penguatan program ini, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi akses pendidikan bagi kelompok rentan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan anak. Selain itu, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa depan.

(*/rls)