Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya dunia digital dengan merancang regulasi pembatasan penggunaan media sosial. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya keterlibatan anak dalam platform digital dan meningkatnya risiko paparan konten negatif.

“Keamanan dan perlindungan anak di dunia digital sangat penting. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang digital,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia menambahkan bahwa regulasi ini akan memanfaatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar penyusunan peraturan pemerintah terkait.

“Platform dilarang menjadikan anak-anak sebagai komoditas,” tegas Meutya Hafid.

“Semangat PP ini ialah untuk melindungi anak-anak sehingga platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mengedepankan aspek perlindungan lebih dulu ketimbang aspek komersialisasinya,” lanjut Meutya.

“Kami sedang membahas batasan usia anak yang diperkenankan mengakses media sosial bersama kementerian terkait,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi.

“Kemen PPPA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam merumuskan aturan ini,” tegas Arifatul Choiri Fauzi.

Upaya pemerintah ini sejalan dengan langkah yang diambil oleh Australia, yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial serta memberikan sanksi kepada platform yang gagal mencegah akses tersebut. Indonesia juga mempertimbangkan penerapan regulasi serupa untuk melindungi anak dari risiko online, termasuk paparan iklan perjudian yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan moral mereka.

Penting untuk dicatat bahwa hampir 50% anak di bawah usia 12 tahun di Indonesia menggunakan internet, dengan banyak dari mereka mengakses platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kemen PPPA sedang menyusun tiga regulasi utama terkait perlindungan anak di era digital, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital, dan revisi Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak, serta melindungi mereka dari potensi risiko yang ada di dunia maya.

[edRW]

JAYAPURA – Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo kembali menuai kecaman. Serangan brutal yang mengancam nyawa warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Masyarakat Papua berhak hidup dalam suasana aman dan damai, tanpa teror yang terus-menerus menghantui kehidupan mereka.

Martina Natkime, Tokoh Perempuan Papua, mengecam keras tindakan kekerasan yang terus terjadi di wilayah tersebut. “Tidak ada tempat bagi aksi biadab seperti ini di tanah Papua. Masyarakat harus bisa hidup dengan tenang dan bebas dari rasa takut,” tegasnya.

Menurutnya, stabilitas keamanan adalah kunci utama agar aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Gangguan keamanan hanya akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Selain itu, ia menekankan bahwa semua elemen masyarakat harus turut serta dalam menjaga keamanan wilayahnya. “Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh masyarakat Papua. Semua pihak harus bersatu melawan aksi teror yang merusak kedamaian,” tambahnya.

Martina juga mengajak generasi muda Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok yang menyebarkan kebencian dan perpecahan. Menurutnya, masa depan Papua ada di tangan anak muda yang berkontribusi positif bagi kemajuan daerahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan persuasif dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan. “Kita harus melawan dengan cara yang lebih cerdas, membangun Papua dengan pendidikan dan kesejahteraan,” pungkasnya.

Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan terus mengambil langkah tegas untuk memberantas aksi kekerasan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan upaya pendekatan kesejahteraan harus berjalan beriringan demi menciptakan Papua yang lebih aman dan sejahtera.

Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, stabilitas keamanan di Papua diharapkan semakin kuat. Masyarakat Papua berhak mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa rasa takut akibat aksi brutal kelompok bersenjata. [^]

Nduga – Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya dalam membangun daerah dengan mengutamakan rekonsiliasi dan penguatan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Konflik berkepanjangan yang sebelumnya melanda Nduga kini telah terkendali, membuka peluang bagi percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Mantan Pj. Bupati Nduga, Elai Giban, menegaskan bahwa era konflik yang membayangi Nduga selama 16 tahun telah berakhir. Ia menekankan pentingnya membangun daerah agar sejajar dengan kabupaten lain di Indonesia.

“Segala konflik sudah kami kendalikan, termasuk pembebasan pilot yang sempat menjadi perhatian nasional. Sekarang, saatnya Nduga bangkit untuk membangun daerah ini. Jika Nduga maju, maka Indonesia juga akan maju,” tegas Giban.

Komitmen tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Nduga, Dinar Kelnea, yang dalam 100 hari kerja pertamanya akan mengutamakan rekonsiliasi di 32 distrik dan 248 kampung.

“Berbagai masalah akan dibahas dalam rekonsiliasi ini berdasarkan tiga pilar utama, yaitu adat, agama, dan pemerintahan. Ini langkah penting untuk mengakhiri konflik antarwarga yang selama ini menjadi penghambat pembangunan,” ujar Kelnea.

Ia menegaskan bahwa pendekatan hukum positif akan menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa, sehingga anggaran daerah dapat dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain rekonsiliasi, pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Dinar Kelnea dan Wakil Bupati Yoas Beon akan memastikan kelancaran administrasi dengan segera mendistribusikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.

“Kami ingin semua yang mengabdi di Pemkab Nduga bekerja dengan hati dan memiliki komitmen tinggi untuk perubahan dan keadilan. Dengan fondasi yang kuat dari adat, agama, dan pemerintahan, kami optimistis Nduga akan berkembang lebih baik,” pungkas Wakil Bupati Yoas Beon.

Pemerintah Kabupaten Nduga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjaga stabilitas daerah. Dengan semangat persatuan dan rekonsiliasi, Nduga siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. //

Denpasar – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, sinergi antara TNI, Polri, dan pecalang di Bali patut diapresiasi. Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan perayaan.
TNI dan Polri di Bali menunjukkan soliditas dan sinergi yang kuat dalam mengamankan perayaan Nyepi tahun 2025. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, bersama Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, serta jajaran TNI dan Polri, bersinergi menjaga keamanan Bali, termasuk selama perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
“Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan bersama dengan Polda Bali. Ini sebagai bentuk sinergitas kita dalam rangka menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita TNI-Polri solid. TNI-Polri senantiasa bersineri” ujar Mayjen TNI Muhammad Zamroni
Sebagai bagian dari kegiatan ini, anggota TNI dan Polri melakukan pembagian takjil kepada para pengendara di sejumlah titik di Denpasar. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk membantu umat Islam yang sedang berpuasa, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan antara dua institusi dalam menjaga keamanan bersama.
“TNI dan Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan, baik pada saat perayaan Nyepi yang mengutamakan keheningan, maupun saat Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan dan silaturahmi,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Bali, Brigadir Jenderal Polisi I Made Sinarma, dalam acara pembagian takjil tersebut.
Selain itu, TNI dan Polri juga melaksanakan patroli gabungan yang dilaksanakan secara rutin di berbagai lokasi strategis, termasuk kawasan wisata dan pemukiman penduduk. Patroli ini bertujuan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan aman, mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama liburan.
“Bersinerginya TNI dan Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Bali, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Kami terus berkoordinasi untuk mengoptimalkan pengamanan dan pelayanan selama perayaan besar ini,” tambah Komandan Korem 163/Wira Satya, Brigadir Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Melalui sinergi yang terjalin erat antara TNI dan Polri, diharapkan perayaan Nyepi dan Idul Fitri dapat berlangsung dengan aman dan damai, menciptakan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta – Sinergi kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan masyarakat. Menjelang perayaan Nyepi dan Idul Fitri, ratusan personel TNI-Polri dikerahkan untuk menjamin situasi yang aman dan kondusif.
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Arief Wicaksono Sudiutomo, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam pengamanan. “Sinergitas antara seluruh aparat pendukung, termasuk TNI, harus terus dijaga guna menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Pengamanan ini melibatkan berbagai unsur seperti tenaga kesehatan, dinas perhubungan, Satuan Bhayangkara, serta organisasi masyarakat seperti Paksi Katon. Arief menambahkan bahwa pengamanan berlangsung selama 24 jam penuh, terutama di lokasi strategis pelaksanaan salat Idul Fitri. “Semua harus diatur dengan baik agar umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman,” katanya.
Sinergi aparat tampak di berbagai daerah, terutama di Pulau Bali, yang menjadi fokus utama pengamanan Nyepi. Kapolres Tabanan, AKBP Candra Citra Kesuma, memastikan kesiapan seluruh personel. “Kami telah menyiapkan koordinasi yang baik antara kepolisian, TNI, dan masyarakat agar keamanan tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, S.I.K, M.H., menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan. “Bulan Ramadan penuh rahmat dan kemuliaan. Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, mari kita wujudkan kebersamaan dalam menghadapi perayaan Nyepi dan Idul Fitri,” ungkapnya.
Untuk memastikan keamanan lebih lanjut, kepolisian bersama pecalang—pasukan adat Bali—akan bekerja sama di berbagai titik strategis. Patroli gabungan ditingkatkan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyambut baik sinergi TNI-Polri dalam pengamanan hari raya. “Pemerintah mendukung penuh langkah-langkah aparat guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini bukti negara hadir untuk rakyat,” ujar seorang pejabat Kemenko Polhukam.
Selain pengamanan fisik, upaya pencegahan menjadi prioritas. Polda DIY mengerahkan personel untuk mengamankan jalur mudik, terminal, dan stasiun guna memastikan kelancaran transportasi. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri, aparat juga bersiaga di titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
Sebagai negara dengan keberagaman tinggi, Indonesia terus menampilkan harmoni dan toleransi. “Kami ingin memastikan bahwa semua umat dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman. Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama,” ujar Arief Wicaksono.
Dengan persiapan matang dan koordinasi yang baik, perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025 dipastikan berlangsung damai. Pemerintah dan aparat keamanan berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh : Rangga Ramadhan )*

Dalam rangka memastikan perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dengan aman dan kondusif, pemerintah terus meningkatkan sinergitas antara berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Sinergi ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin keamanan, toleransi, dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pelaksanaan Tawur Agung Kesangadi Candi Prambanan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Nyepi yang sakral bagi umat Hindu. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Candi Prambanan sebagai aset budaya bangsa, terutama selama musim liburan yang meningkatkan kunjungan wisatawan. Ia juga menitipkan pesan kepada para kepala daerah agar memastikan kebersihan tetap terjaga, mengingat Prambanan menjadi salah satu destinasi favorit selama periode liburan.

Senada dengan Wapres, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan bahwa kehadirannya dalam upacara Tawur Agung Kesanga adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung dan menghormati keberagaman tradisi keagamaan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perayaan ini bukan hanya milik umat Hindu, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dijaga bersama. 

Di Bali, Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Komando Daerah Militer IX/Udayana berkolaborasi dengan pecalang(pengaman desa adat) untuk mengamankan wilayah selama perayaan Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan pecalang ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam acara Gelar Agung Pecalang Bali 2025 yang diadakan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Pangdam IX/Udayana menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyata dari harmoni antara lembaga negara dan unsur masyarakat adat dalam menjaga stabilitas sosial. Acara yang dihadiri oleh sekitar 2.500 pecalang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran mereka sebagai garda terdepan dalam pengamanan adat di Bali.

Tingginya intensitas perayaan dua hari besar keagamaan ini membuat pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan situasi yang aman dan damai. Nyepi yang identik dengan suasana hening dan perenungan bagi umat Hindu memerlukan pengamanan ekstra agar tidak terganggu oleh aktivitas lainnya. Sementara itu, Idul Fitri yang dirayakan dengan sukacita dan mobilitas tinggi masyarakat juga membutuhkan pengamanan yang ketat guna menghindari potensi gangguan keamanan.

Pemerintah memahami bahwa pengamanan dua hari besar keagamaan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Oleh karena itu, sinergi antara kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas. Kementerian Agama, misalnya, berperan dalam memastikan kelancaran peribadatan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya saling menghormati perbedaan. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah turut serta dalam koordinasi teknis, seperti pengaturan lalu lintas, distribusi kebutuhan pokok, serta kesiapsiagaan menghadapi lonjakan wisatawan di daerah-daerah tertentu. Kementerian Perhubungan pun tidak tinggal diam dengan mengatur arus mudik dan arus balik Idul Fitri agar perjalanan masyarakat tetap lancar dan aman.

Sementara itu, Polri dan TNI bahu-membahu dalam melakukan pengamanan di titik-titik strategis guna memastikan perayaan Nyepi berjalan sesuai adat dan tidak terganggu oleh aktivitas luar. Mereka juga aktif dalam menjaga kelancaran perayaan Idul Fitri, terutama di pusat-pusat keramaian, terminal, stasiun, dan bandara. Koordinasi yang erat antarinstansi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki satu visi dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di tengah perbedaan yang ada.

Lebih jauh lagi, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan komunitas lokal turut memperkuat sinergi ini. Para tokoh agama berperan dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan perdamaian, sedangkan komunitas lokal seperti pecalang di Bali menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Semua pihak memiliki peran masing-masing yang jika dijalankan dengan baik, akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan suasana yang harmonis dalam setiap perayaan keagamaan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga dalam membangun pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang berdekatan tahun ini menjadi momentum untuk menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain.

Keberadaan pecalang di Bali sebagai pengaman tradisional desa adat merupakan contoh nyata dari sistem sosial yang berjalan dengan baik di Indonesia. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap keberadaan pecalang juga menunjukkan bahwa institusi negara menghormati dan mendukung kearifan lokal dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran Wakil Presiden dan Menteri Agama dalam acara Tawur Agung Kesanga memberikan pesan kuat bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam acara seremonial, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan keberlangsungan tradisi keagamaan yang ada di tanah air. Komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Candi Prambanan juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan budaya bangsa.

Dalam menghadapi tantangan global, seperti meningkatnya intoleransi dan ancaman terhadap keberagaman, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam membangun harmoni antarumatberagama. Sinergitas yang terus diperkuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat semakin meningkatkan kondusivitas dalam setiap perayaan keagamaan.

Kedepannya, perlu ada peningkatan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif agar keamanan dan kenyamanan dalam perayaan keagamaan bisa lebih terjamin. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban selama perayaan keagamaan juga perlu terus ditingkatkan.

Dengan semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi, Indonesia akan tetap menjadi negara yang damai dan harmonis dalam keberagaman. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sinergitas demi mewujudkan kondusivitas Nyepi dan Idul Fitri tahun ini menjadi bukti bahwa persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama bangsa ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Eleine Pramesti *)

Perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025 menjadi momentum penting bagi umat Hindu dan Muslim di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelaksanaan dua hari besar ini, sinergitas antara TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas serta mencegah potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul.

Sinergitas antara TNI dan Polri bukanlah hal baru di Indonesia. Dua institusi ini selalu bekerja sama dalam berbagai aspek, terutama dalam menjaga keamanan nasional, termasuk dalam pengamanan perayaan keagamaan. Tahun 2025 menjadi tahun yang cukup unik karena perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Nyepi, yang dirayakan oleh umat Hindu, menuntut ketenangan dan kesunyian total, sementara Idul Fitri, yang dirayakan oleh umat Muslim, dipenuhi dengan kegembiraan, silaturahmi, dan aktivitas sosial yang tinggi. Dua nuansa yang kontras ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar masing-masing umat dapat menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan.

Dalam menghadapi situasi ini, TNI dan Polri telah menyiapkan berbagai strategi dan langkah preventif guna memastikan bahwa perayaan kedua hari besar tersebut berjalan dengan aman dan tertib. Sejumlah personel gabungan dikerahkan ke berbagai titik strategis, terutama di daerah yang memiliki populasi Hindu dan Muslim yang cukup besar. Pengamanan ini dilakukan tidak hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi juga di jalan raya, pusat perbelanjaan, dan berbagai titik rawan lainnya.

Baru-baru ini, Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari Ramadhan yang digelar di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sigit mengatakan kegiatan ini turut menguatkan sinergi TNI-Polri, ulama, serta masyarakat. Selain itu, diharapkan momen kebersamaan tersebut juga menguatkan kerja sama di tengah masa mudik Lebaran 2025.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi meninjau kondisi di pos pengamanan Jawa Tengah (Jateng). Asep juga meninjau beberapa fasilitas publik di titik keramaian pemudik seperti rumah ibadah, tempat beristirahat hingga toilet umum.

Berdasarkan pemantauan tersebut, Asep menilai semuanya dalam kondisi aman dan terkendali. Asep juga mengatakan, kondisi tersebut dapat tercipta berkat kolaborasi antara polisi, TNI dan pemerintah kota setempat. Asep memastikan kondisi tersebut akan terus dalam pengawasan petugas selama libur lebaran, bahkan hingga masa arus balik nanti. Dengan demikian, dia berharap para warga setempat dan pemudik dapat beraktivitas dengan nyaman selama liburan lebaran berlangsung.

Sinergitas antara TNI dan Polri juga tampak dalam berbagai operasi kemanusiaan yang dilakukan selama periode perayaan ini. Misalnya, dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus mudik dan balik, kedua institusi ini bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan jalur alternatif serta mengatur rekayasa lalu lintas guna mencegah kemacetan yang berkepanjangan. Selain itu, mereka juga aktif dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di perjalanan, seperti pemudik yang kehabisan bahan bakar atau kendaraan yang mogok di tengah perjalanan.

Tidak hanya dari segi keamanan, sinergitas TNI-Polri juga terlihat dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi gesekan antarumat beragama. Mengingat Nyepi dan Idul Fitri memiliki karakteristik yang sangat berbeda, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar setiap umat beragama dapat saling menghormati dan memahami kebutuhan satu sama lain. Dalam hal ini, aparat keamanan bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya toleransi serta bagaimana cara menjaga harmoni sosial selama periode perayaan ini berlangsung.

Keberhasilan pengamanan Nyepi dan Idul Fitri tidak hanya bergantung pada aparat keamanan semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, TNI dan Polri turut mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kampanye kesadaran masyarakat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, siaran televisi, serta penyuluhan langsung di berbagai komunitas. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya kerja sama dalam menjaga ketertiban umum.

Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan selama perayaan Idul Fitri, TNI menyiagakan 66.714 personel untuk membantu Polri dalam pengamanan Idul Fitri tahun 2025. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, serta instansi lainnya untuk memastikan keamanan masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Pihaknya meyakini sinergisitas TNI-Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya, juga akan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Sinergitas TNI dan Polri dalam memastikan kenyamanan dan kelancaran perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjaga kedamaian serta ketertiban masyarakat. Dengan koordinasi yang matang, pendekatan yang humanis, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan kedua perayaan keagamaan ini dapat berlangsung dengan penuh khidmat dan kebahagiaan. Keberhasilan ini juga menjadi cerminan dari kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam merawat harmoni di tengah perbedaan yang ada.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Perubahan ini memastikan bahwa TNI semakin adaptif dalam menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa revisi ini bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi, melainkan untuk memastikan prajurit tetap profesional dan siap menghadapi tantangan zaman.

“Revisi ini menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan bangsa, tanpa mengurangi profesionalisme. Kami ingin memastikan bahwa prajurit TNI terus berkontribusi secara optimal bagi negara dan rakyat,” tegas Kristomei Sianturi.

Dukungan terhadap revisi ini juga disampaikan oleh pengamat politik dan peneliti senior Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur, yang menilai bahwa revisi ini memperjelas peran TNI sebagai tentara profesional.

“TNI harus tetap menjadi tentara rakyat yang dicintai masyarakat karena dedikasi dan pengabdiannya. Revisi UU ini memastikan bahwa TNI semakin profesional dan siap menghadapi tantangan global,” ujar Syurya M. Nur.

Ia menambahkan bahwa revisi ini juga memperkuat komitmen TNI terhadap supremasi hukum dan demokrasi, sehingga semakin memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara ini.

Sementara itu, Kepala Hukum (Kakum) Koharmatau, Letkol Kum Anwar Musyadad, S.H., M.H., menekankan bahwa revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis guna meningkatkan profesionalisme prajurit dan memperkuat pertahanan negara.

“Perubahan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana TNI semakin siap menghadapi tantangan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum,” ujar Anwar Musyadad.

Pemerintah memastikan bahwa revisi UU TNI ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat pertahanan nasional serta meningkatkan sinergi antara TNI dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan profesionalisme yang semakin kokoh dan dedikasi tinggi kepada rakyat, TNI akan semakin dipercaya sebagai institusi pertahanan yang modern dan berintegritas.

Jakarta – Polemik terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir, dengan berbagai pendapat yang pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Namun, Oktaria Saputra, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), mengajak untuk lebih memahami secara komprehensif sisi-sisi lain dari UU TNI yang baru disahkan tersebut.

“Penting bagi kita untuk memahami UU TNI ini secara mendalam. Banyak kekhawatiran yang beredar, seperti adanya ancaman kembalinya dwifungsi ABRI. Namun, jika kita melihat secara objektif, UU ini telah melewati proses panjang dan melibatkan partisipasi publik yang luas,” ujar Oktaria, dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta.

Dalam pandangan Oktaria, UU TNI ini memberikan ruang yang proporsional bagi TNI untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan baru di era modern, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kompetensi.

“TNI dan masyarakat harus bersinergi dalam membangun Indonesia yang lebih aman dan bermartabat,” tambahnya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI), Mohammad Wirajaya, juga memberikan dukungan terhadap pengesahan UU TNI tersebut. Menurutnya, UU ini merupakan langkah adaptasi yang penting untuk menjaga relevansi institusi militer di tengah perubahan zaman.

“UU ini adalah bentuk adaptasi yang diperlukan agar TNI tetap profesional, relevan, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem pertahanan negara,” ujar Wirajaya.

SEPMI menilai bahwa keberadaan UU TNI memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan optimalisasi peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional.

Organisasi kepemudaan ini juga menegaskan pentingnya reformasi internal di tubuh TNI yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan TNI semakin kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” tambah Wirajaya.

Melalui UU TNI yang baru, SEPMI berharap TNI dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SEPMI juga menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan kontribusi dalam implementasi UU TNI dengan rekomendasi yang konstruktif.

Semua pihak juga diminta untuk lebih fokus pada upaya menjaga stabilitas negara dan memperkuat sistem pertahanan yang solid demi kebaikan bersama.

---

Oleh : Andi Mahesa )*

Pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat fondasi pertahanan negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang demokratis, sangat penting bagi setiap kebijakan melibatkan kepentingan publik, termasuk dalam hal ini kebijakan terkait UU TNI. Tidak hanya itu, proses pembahasannya juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan supremasi sipil. Dalam hal ini, pemerintah bersama DPR RI telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan partisipasi publik dan memenuhi standar demokrasi dalam pembahasan UU TNI.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan pembahasan UU TNI tidak hanya melibatkan pihak internal pemerintah dan DPR, tetapi juga masyarakat luas dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan keterlibatan publik. Karena UU TNI akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pertahanan negara, yang tentunya harus disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Pembahasan ini bukan hanya milik para politisi atau aparat negara, tetapi juga merupakan proses kolektif yang melibatkan semua elemen bangsa.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menambahkan bahwa partisipasi publik dalam pembahasan UU TNI sangatlah luas dan terbuka. Dalam tim pemerintah yang terlibat, terdapat berbagai perwakilan penting dari berbagai instansi dan tokoh masyarakat. Di antaranya, Wamen Sekretaris Negara, Bambang Eko, Wamenhan, Lidya, Sekjen Donny Ermawan, hingga Letjen Tri Budi Utomo. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendirian, melainkan melibatkan banyak pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pertahanan.

Selain itu, Utut juga menegaskan bahwa dalam pembahasan UU TNI ini, berbagai tokoh publik juga dimintai masukan dan pendapatnya. Seperti Dr. Teuku Rezasyah, Mayor Jenderal (Purn) Rodon Pedrason, Dr. Kusnanto Anggoro, serta tokoh-tokoh dari Setara Institute, Al Araf. Tidak hanya kalangan pemerintah atau militer, elemen-elemen masyarakat sipil yang berkompeten turut memberikan masukan dan opini mereka terkait perubahan dalam UU TNI.

Dari Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) juga turut dilibatkan, seperti Agum Gumelar dan Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto. Dengan melibatkan tokoh-tokoh ini, pembahasan UU TNI menjadi semakin komprehensif dan mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana TNI harus berfungsi dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dan pihak dalam proses pembahasan UU TNI ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan yang diambil. Salah satu isu yang kerap muncul dalam pembahasan UU TNI adalah mengenai hubungan antara TNI dan sipil, yang harus selalu berpegang pada prinsip supremasi sipil. Dalam hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, mengungkapkanbahwa pihak TNI selalu memastikan bahwa revisi UU TNI ini tetap berlandaskan pada prinsip tersebut. TNI memahami bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, di mana peran sipil harus diutamakan dalam semua aspek kehidupan negara.

Kristomei juga menyampaikan bahwa proses penyusunan UU TNI ini telah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menyeluruh, dan mencakup berbagai masukan dari berbagai pihak. Proses tersebut dirancang untuk memastikan bahwa UU TNI yang disahkan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, UU TNI ini diharapkan dapat memperkuat posisi TNI dalam menjaga kedaulatan negara, sembari memastikan bahwa kontrol sipil tetap terjaga dengan baik.

Proses pembahasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Dallam dan DPR menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks negara demokratis, keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan sangat penting. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya harus memperhatikan keamanan negara, tetapi juga harus memenuhi kepentingan rakyat dan menjamin bahwa kekuasaan militer tidak melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Dengan adanya keterlibatan publik yang luas, UU TNI yang telah disahkan ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dan menjadi regulasi yang tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pengesahan UU TNI yang dilakukan dalam beberapa waktu lalu adalah hasil dari proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah, DPR, TNI, maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat patut mendukung langkah ini, yang telah memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislatif yang begitu krusial. UU TNI yang telah disahkan ini bukan hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa TNI tetap berfungsi dalam kerangka negara hukum dan demokratis.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Jakarta.