JAKARTA — Pemerintah Indonesia memperkuat stimulus ekonomi dengan menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, efektif mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan memperluas pembiayaan subsidi dan bantuan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dengan asas keadilan serta semangat gotong royong.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga daya beli dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai kebijakan, termasuk perpajakan.

Menurutnya, pajak adalah instrumen penting pembangunan berprinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip ini mendasari penerapan PPN 12% yang selektif.

“Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan,” kata Sri Mulyani.

“Di sinilah prinsip negara hadir,” tambahnya.

Stimulus ini berpihak pada masyarakat dengan membebaskan PPN (PPN 0%) untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan angkutan umum. Pemerintah menanggung kenaikan PPN 1% untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita.

Pemerintah juga mengalokasikan stimulus berupa bantuan perlindungan sosial dan insentif perpajakan senilai Rp265,6 triliun untuk 2025.

“Insentif perpajakan 2025, mayoritas dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan,” ungkap Sri Mulyani.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian PPN 1% merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Ini adalah mandat dari undang-undang, bukan keinginan pemerintah,” kata Airlangga dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memikirkan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. “Pemerintah akan menanggung PPN sebesar 1 persen untuk bahan pangan tertentu bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.

Senada dengan Airlangga, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang mendalam bersama DPR. “Penyesuaian tarif PPN ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan fiskal, sehingga kebijakan ini benar-benar komprehensif,” ujar Deni.

Kenaikan PPN ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Pemerintah juga terus mengedepankan prinsip keadilan dalam implementasi kebijakan fiskal.

Jakarta, – Pemerintah Indonesia memberikan penegasan terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski terdapat sejumlah kekhawatiran, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bukanlah kehendak pemerintah, melainkan merupakan amanah yang diatur dalam UU HPP. “Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025,” jelas Airlangga. Dengan demikian, kebijakan ini bukan sebuah keputusan sepihak, tetapi merupakan bagian dari ketentuan hukum yang harus dipatuhi.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanggung kebutuhan bahan pangan yang terkena PPN 12 persen, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah akan menanggung kebutuhan bahan pangan lain yang terkena PPN 12 persen, yaitu sebesar 1 persen untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak membebani kelompok masyarakat yang lebih rentan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif PPN ini telah melalui pembahasan yang sangat mendalam antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara Pemerintah dan DPR, dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” kata Deni. Proses yang matang ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan dampaknya terhadap perekonomian.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif. “PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah yang menjadi selektif. Untuk barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak 11%,” ungkapnya. Hal ini menjelaskan bahwa barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tidak akan terkena dampak signifikan dari kenaikan tarif ini.

Dukungan terhadap kebijakan kenaikan PPN ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian negara dengan cara meningkatkan pendapatan fiskal yang pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik. Melalui kebijakan ini, pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan.

Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat memperkokoh fondasi perekonomian yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta – Menko perekonomian menyakinkan kepada masyarakat bahwa kenaikan PPN 1 persen hanya untuk barang mewah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan barang yang terkena kenaikan PPN, hanya barang-barang tertentu, karena penyesuaian PPN ini hanya untuk barang mewah.

Airlangga lebih lanjut menyampaikan bahwa
kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan air minum.

“Kenaikan tarif PPN 12 persen tidak berlaku bagi Kebutuhan pokok yang menyangkut hajat masyarakat luas” demikian disampaikan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan berbeda menyampaikan bahwa penyesuaian Tarif PPN 1% hanya menyasar barang dan jasa Premium, seperti beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan crustacea premium (seperti king crab).

“Misalnya makanan yang dikonsumsi oleh kelompok yang paling kaya, yaitu desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Umpamanya seperti daging sapi yang premium, wagyu-kobe yang harganya bisa di atas Rp2-Rp3 juta per kilogram. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150.000-Rp200.000 per kilogram dia tidak dikenakan PPN” katanya.

“Jasa pendidikan premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, jasa kesehatan yang premium dan untuk pelanggan listrik 3500-6600 VA dikenakan PPN (12 persen),” katanya .

Jakarta – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% yang akan diberlakukan mulai 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan keputusan ini sudah dipertimbangkan “demi APBN” dan “bukan membabi buta”. Menurutnya, PPN di Indonesia masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara lain.

“Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah, kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sesama emerging (berkembang) atau dengan negara-negara di kawasan maupun dalam G20,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengatakan pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan PPN. Belajar dari kenaikan PPN 10% menjadi 11%, ia menuturkan, saat itu perekonomian RI relatif stabil dan bahkan ada indikasi membaik di beberapa aspek. Setelah PPN 11% diterapkan, pemerintah meluncurkan berbagai stimulus untuk masyarakat.

“Pada saat 2023 itu harga komoditas juga sudah mulai turun, seperti yang kita rasakan sampai 2024 ini. Kami melihat jumlah dari peningkatan pekerja, pekerja formal, dan juga setoran PPh (pajak penghasilan) 21 itu mengalami kenaikan double digit, serta inflasi yang terus terjaga rendah,” ujar Menteri Keuangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% bukanlah keinginan pemerintah. Menurutnya, Pemerintah hanya mengikuti amanah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

“Pemerintah akan menanggung kebutuhan bahan pangan lain yang terkena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen, yaitu sebesar 1% untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Disisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan bahwa risiko kenaikan inflasi telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50% pada Januari-Februari 2025.

“Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun,” pungkas Ferry.

Untuk diketahui, bersamaan dengan kenaikan tarif PPN sebesar 1%, Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditejen Pajak), Dwi Astuti mengatakan , hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk.

“Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Juga subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk,” tutur Dwi.

Langkah strategis telah ditempuh pemerintah untuk melindungi stabilitas ekonomi dan mempertahankan kemampuan belanja masyarakat dari kelompok menengah sampai bawah. Serangkaian program stimulus ekonomi yang diimplementasikan bertujuan menjamin kestabilan perekonomian di tingkat daerah dan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi melalui beragam stimulus guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya sektor rumah tangga yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional

“Hingga akhir tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat, dan diharapkan tumbuh di atas 5%,” jelas Airlangga.

Disisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah melalui insentif.

“Kami mendesain paket stimulus kebijakan ekonomi ini mempertimbangkan secara seimbang, sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya,” ungkap Menteri Keuangan Mulyani Indrawati.

Paket stimulus ekonomi oleh pemrintah kepada Masyarakat antara lain, bantuan pangan/beras untuk dua bulan Januari-Februari 2025 bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan mendapatkan 10 kg per bulan, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak subsidi (Minyakita) , kemudahan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK, perpanjangan masa berlakunya Pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

“Untuk sektor perumahan diberikan PPN DTP pembelian rumah karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, PT PLN (Persero) mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN mendukung penuh kebijakan tersebut dan memastikan mekanisme penyaluran diskon listrik berjalan tepat sasaran dan tanpa melalui proses registrasi.

“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan.

Pemerintah berupaya optimal untuk mencegah terjadinya guncangan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah hingga bawah. Berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjaga stablitas ekonomi baik lokal maupun nasional. [-rwa]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah hanya ikuti amanah undang – undang terkait kenaikan PPN 1 persen. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bukanlah keinginan pemerintah.

“Pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025,” ujar Menko Perekonomian Airlangga saat di temui media di Jakarta.

Airlangga mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan tarif PPN, pemerintah telah mengeluarkan sederet paket insentif untuk tahun depan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dua di antaranya berupa bantuan pangan dan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025. Bantuan pangan diberikan untuk 16 juta keluarga, di mana masing-masing keluarga mendapatkan beras 10 kilogram per bulan.Anggaran yang dibutuhkan untuk insentif ini sekitar Rp 4,6 triliun.

Selain itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bahan pangan lain yang terkena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen, yaitu sebesar 1 persen untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen untuk tiga komoditas saat PPN 12 persen diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ketiga komoditas itu yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

Disisi lain, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan diikuti dengan sosialisasi dan penjelasan lebih banyak kepada masyarakat.Hal tersebut diperlukan sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak sembarangan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan terkait perpajakan, pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Kebijakan mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukan berarti membabi buta dan seolah tidak punya perhatian terhadap beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok, jelasnya.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak, tutupnya.

JAKARTA — Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, bertujuan memperluas pembiayaan subsidi dan bantuan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta menjaga stabilitas APBN.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak merupakan instrumen penting pembangunan dengan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip ini mendasari penerapan PPN 12% yang selektif.

“Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan,” kata Sri Mulyani.

“Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Menkeu.

Bahkan, Pemerintah juga memberikan stimulus berupa bantuan perlindungan sosial dan insentif perpajakan dengan total alokasi Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

“Insentif perpajakan 2025, mayoritas dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan,” ungkap Sri Mulyani.

“Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,” Imbuh Menkeu.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan kenaikan PPN 1% merupakan implementasi undang-undang untuk kesejahteraan rakyat dan tidak berlaku untuk semua barang/jasa.

“Kebijakan itu baik untuk pemerataan pembangunan dan untuk menguatkan ekonomi seperti cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Kelompok konsumen barang mewah, yang sebagian besar berasal dari kalangan atas, memiliki daya beli yang sangat tinggi,” katanya.

“Dengan demikian, mereka yang paling mampu berkontribusi lebih besar terhadap negara,” ujar Adies.

Kenaikan diberlakukan pada barang mewah yang dikonsumsi kalangan atas, sementara kebutuhan pokok, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, produk UMKM, dan pertanian dikecualikan.

“Kenaikan PPN pada barang mewah itu bisa diibaratkan sebagai pajak konsumsi bagi orang kaya.Hasil dari pajak yang mereka bayar nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program sosial,” imbuh Adies.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DPJ Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan penerimaan dari kenaikan PPN akan mendukung program prioritas, termasuk BLT, PKH, Kartu Sembako, subsidi listrik, dan LPG 3 kg.

“Dana dari penyesuaian tarif PPN tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan,” ungkap Dwi.

Oleh : Andi Mahesa )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur semakin menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu yang mendapatkan perhatian publik adalah jaminan dari pemerintah bahwa gedung legislatif di IKN akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Ini merupakan bagian dari rencana besar untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke IKN, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah langkah besar yang bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menargetkan pembangunan IKN ini untuk menjadi pusat pemerintahan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pembangunan gedung legislatif di IKN menjadi salah satu indikator penting dari progres pemindahan ibu kota ini. Gedung legislatif ini akan menjadi rumah bagi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang memiliki peran krusial dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Pembentukan infrastruktur ini akan memberikan tanda yang jelas bahwa proses pemindahan ibu kota bukan hanya wacana, melainkan sebuah proyek yang sedang berjalan dengan penuh komitmen.

Dibangunnya gedung legislatif menunjukkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Indonesia bukan hanya sebatas memindahkan kantor presiden atau kementerian, tetapi juga mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan ke dalam satu pusat yang lebih terpusat dan terorganisir. Gedung legislatif yang dibangun di IKN akan mendekatkan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, menciptakan efisiensi yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan.

Pembangunan gedung legislatif di IKN juga mencerminkan upaya untuk menciptakan simbol baru dari keberagaman dan persatuan Indonesia. IKN dirancang sebagai kota yang inklusif dan ramah lingkungan, yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang maju dan modern. Dengan membangun gedung legislatif di IKN, pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk memberikan keseimbangan antara pemerintahan yang efisien dengan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan IKN tetap berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Pembangunan di IKN yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan gedung legislatif.

Menurutnya, salah satu dampak terbesar dari pembangunan gedung legislatif di IKN adalah potensi peningkatan perekonomian daerah sekitar. Proyek besar ini tentunya akan menarik investasi dan menciptakan ribuan lapangan kerja, baik di sektor konstruksi, manufaktur, maupun layanan pendukung lainnya. Infrastruktur yang dibangun di sekitar IKN, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, akan menggerakkan roda perekonomian daerah dan membuka peluang bagi pengusaha lokal.

Selain itu, pemindahan ibu kota dan pembangunan gedung legislatif akan membantu mendistribusikan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan dari Jakarta ke daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, telah mengalami kemacetan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dapat mengurangi tekanan tersebut dan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah juga berharap, dengan adanya pusat pemerintahan baru di luar Pulau Jawa, perekonomian Indonesia bisa lebih terdiversifikasi dan lebih inklusif.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif, dan legislatif dalam dua tahun, terhitung mulai tahun 2025. Untuk saat ini, prosesnya masih tahap lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa progres pembangunan IKN Nusantara, salah satunya terkait proses lelang sarana dan prasarana untuk pembangunan kantor Legislatif hingga Yudikatif. Dody menjelaskan bahwa hal tersebut masih ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kemudian dilakukan proses lelang.

Dody mengungkapkan bahwa seluruh anggaran investasi untuk pembangunan di Tanah Air menunggu tinjauan dari BPKP. Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa target ini dapat rampung pada kuartal pertama tahun 2025 sehingga proses lelang kantor legislatif hingga yudikatif di IKN bisa terealisasi.

Pembangunan gedung legislatif di IKN adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terpusat. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke IKN, Indonesia dapat memulai babak baru dalam perjalanan menuju modernisasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih inklusif.

Dalam jangka panjang, pemindahan ibu kota dan pembangunan gedung legislatif ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan negara, tetapi juga mencerminkan keberagaman dan kekuatan Indonesia sebagai bangsa. Pemerintah harus terus memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, pembangunan gedung legislatif di IKN merupakan langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan perekonomian yang lebih merata. Ini adalah simbol dari tekad Indonesia untuk tumbuh lebih baik, lebih inklusif, dan lebih maju. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap aspek pembangunan di IKN direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus merata hingga ke pelosok negeri. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terus berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui visi Indonesia maju dan sejahtera. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi tersebut adalah pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai program inovatif, pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Salah satu fokus utama pemerintahan saat ini adalah pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) gencar menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Kemendes PDT berperan sentral dalam upaya membangun desa. Melalui program-program unggulannya, Kemendes PDT fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Astacita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah, adalah komitmen kuat pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa.

Dia juga menegaskan bahwa pembangunan desa bukan hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan memberdayakan masyarakat desa, kita telah menanamkan benih-benih kemajuan bagi bangsa.

Pembangunan desa tidak hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui berbagai program pemberdayaan, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sebagai bentuk implementasi dari Astacita keenam, pemerintah daerah juga turut berperan aktif dalam pembangunan desa. Salah satu program inovatif yang digagas oleh pemerintah daerah adalah program Dana Bermasa. Program ini memberikan anggaran yang cukup besar kepada setiap desa untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.  Bupati Bengkalis, Kasmarni Purbaningtiyas, mengungkapkan, Dana Bermasa telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat Bengkalis. Dengan dana ini, desa-desa dapat membangun infrastruktur yang lebih baik, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan perekonomian di tingkat lokal.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong pengembangan desa-desa kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan desa-desa ekonomi kreatif. Desa kreatif adalah katalis bagi pemerataan ekonomi nasional.

Dengan mengembangkan desa-desa kreatif, pemerintah berharap dapat memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas masyarakat lokal untuk menciptakan produk-produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan desa. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya akses terhadap informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperluas akses terhadap teknologi informasi, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Program-program pembangunan desa yang digagas oleh pemerintah merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Dengan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama dan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.  Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kita yakin bahwa desa-desa di Indonesia akan semakin maju dan sejahtera, serta  mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemerataan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan desa. Inisiatif ini sangat penting mengingat desa memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya termanfaatkan dan seringkali menjadi kantong kemiskinan. Program pemberdayaan desa bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat kelembagaan desa. Beberapa program prioritas yang mendukung pemerataan ekonomi antara lain pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan infrastruktur dasar seperti embung air dan sarana olahraga, serta alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Melalui program-program ini, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, dan pada akhirnya mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini juga sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana desa diberikan kewenangan lebih untuk mengelola potensi dan keuangannya secara mandiri demi kesejahteraan masyarakatnya.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momen yang dinanti-nanti banyak orang. Namun, momen ini juga seringkali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal mobilitas dan kelancaran arus transportasi. Untuk itu, pemerintah menjamin kesiapan infrastruktur agar liburan tahun ini berjalan lancar dan aman.

Mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara, seluruh sektor diperkuat guna memastikan tidak ada hambatan yang berarti. Kesiapan ini juga mencakup pemeriksaan dan perawatan intensif pada fasilitas umum yang berpotensi menjadi titik padatnya lalu lintas. Semua itu demi memberi kenyamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung atau berwisata selama liburan.

PT PLN, sebagai perusahaan milik negara yang bertanggung jawab dalam menyediakan kelistrikan, telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan kebutuhan daya selama masa Nataru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru, dengan menyiapkan pasokan daya yang cukup. PLN memproyeksikan bahwa beban puncak selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini akan mencapai 39 Gigawatt. Angka ini masih jauh di bawah kapasitas pasokan daya yang mereka miliki, yaitu sebesar 53 Gigawatt.

Dengan cadangan daya sebesar 14 GW, PLN yakin dapat menghadapi lonjakan konsumsi energi selama liburan. Selain itu, mereka juga memastikan kecukupan energi primer dari berbagai sumber pembangkit, baik batu bara, gas, maupun diesel, yang akan mendukung kelistrikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan 3T.

Darmawan juga menjelaskan bahwa PLN telah membentuk tim khusus atau “special force” yang siap siaga selama Nataru, dengan total 81.591 personel yang tersebar di 1.853 posko di seluruh Indonesia. Tim ini dilengkapi dengan peralatan lengkap seperti genset, Uninterruptible Power Supply (UPS), serta Gardu Bergerak (UGB). Selain itu, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, PLN melakukan digitalisasi terhadap pembangkit listrik dan sistem distribusi, sehingga mampu merespons dengan cepat jika terjadi gangguan.

PLN telah mempersiapkan 2.490 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 1.745 lokasi strategis di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung kelancaran mobilitas kendaraan listrik. Ini menjadi langkah signifikan, mengingat semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan listrik untuk mudik atau liburan.

Khususnya untuk jalur Trans Jawa dan Trans Sumatera, PLN menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di 297 lokasi. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik akan lebih mudah mengakses titik pengisian daya sepanjang jalur mudik.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kesiapan layanan infrastruktur jalan tol dan fasilitas rest area. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama liburan Nataru.

Salah satu langkah yang diambil adalah optimalisasi layanan jalan tol, seperti pengaturan kendaraan barang, penerapan contraflow, dan penambahan petugas di lapangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi radar lalu lintas dan CCTV juga turut dilibatkan untuk memantau arus lalu lintas secara real-time, sehingga dapat dilakukan pengaturan yang lebih efisien.

Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan pada pengelolaan rest area yang menjadi titik penting bagi para pemudik. Warsito menyoroti pentingnya penyediaan pos kesehatan, fasilitas toilet yang memadai, serta ketersediaan air bersih, terutama untuk kenyamanan perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, rest area juga akan dilengkapi dengan petugas informasi yang akan siap siaga 24 jam, memberikan bantuan dan informasi terkait perjalanan.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa infrastruktur transportasi telah dipersiapkan dengan baik guna mendukung kelancaran operasional angkutan selama libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa hasil evaluasi dan survei menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi, mulai dari angkutan darat, laut, udara, hingga kereta api, siap menghadapi lonjakan penumpang selama Nataru.

Kemenhub telah menyusun berbagai kebijakan strategis, seperti penyediaan kantong parkir, buffer zone di pelabuhan, serta pemberlakuan sistem contra flow untuk mengatasi kemacetan di jalur darat.

Dalam rangka mendukung kelancaran perjalanan, Kemenhub juga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk angkutan darat, seperti 32.130 unit bus dengan kapasitas 1,2 juta penumpang, serta 113 terminal tipe A yang akan melayani pemudik. Untuk angkutan laut, disediakan 764 unit kapal dengan kapasitas 60 ribu penumpang, sementara angkutan udara disiapkan 417 unit pesawat dengan kapasitas 8 juta penumpang.

Selain itu, Kemenhub juga menyelenggarakan program mudik gratis untuk mengurangi potensi kecelakaan dan kepadatan lalu lintas, dengan menyediakan 38.772 kursi untuk penumpang dan 2.320 sepeda motor.

Dudy juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru. Diperlukan koordinasi yang baik, baik dalam hal kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, maupun pengawasan di lapangan. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah yakin bisa menyediakan layanan yang optimal bagi masyarakat yang akan bepergian untuk merayakan liburan akhir tahun.

Libur Natal dan Tahun Baru adalah momen yang selalu dinantikan. Dengan persiapan infrastruktur yang optimal, maka perjalanan mudik, aktivitas ibadah, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah bisa dilakukan tanpa gangguan berarti. Mari kita rayakan dengan penuh syukur dan kehikmatan, sambil terus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan toleransi.

)* Persada Institute